REVIEW MATERI KULIAH SUISTANABLE DEVELOPMENTDAN PROSIDING CONCEPT IN ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT

Nama Kelompok:

Tiara Irawanti3213205004Meidyas Riska 3213205005

Alur: Manajemen Pembangunan KotaObjek Studi Tugas II: Kampung RW 7 Kelurahan Simokerto

MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTAPASCASARJANA PROGRAM STUDI ARSITEKTURINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER2013

MATERI KULIAH A. Rio +20 United Nations Conference on Sustainable DevelopmentStrategi Global Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan dilatar belakangi oleh:1. Isu kenaikan temperatur rata-rata panas global hingga 0,32 derajat celcius dari rata-rata 10 tahun sejak tahun 19922. Kenaikan tingkat karbondioksida meningkat 10% dari 358 ppm menuju 394 ppm sejak april 19923. Sejak tahun 1992 tragedi bencana alam telah membunuh 1,3 juta jiwa, mempengaruhi 4,4 milyar manusia di dunia serta menimbulkan kerugian mencapai 2 trilyun dollar amerika.4. Sejak Tahun 1990 kawasan hutan utama di dunia menurun hingga 300 juta hektar.

Sejarah Perjalanan Rio +20 United Nations Conference on Sustainable Development1. Konferensi Stockholm, 05-16 Juni 1972, kemajuan dalam lingkungan dan pembangunan merupakan salah satu isu dasar. Salah satu hasil penting dari Stockholm adalah penciptaan Program Lingkungan Hidup PBB atau UN Environment Programme (UNEP). Konferensi ini merupakan yang pertama membahas isu lingkungan di dunia. 2. Pada Tahun 1987, merupakan sejarah dibentuknya Komisi Brundtland, yang merupakan Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan. Komisi ini menyoroti bagaimana tingkat pertumbuhan di negara-negara berkembang dan industry, pada keduanya akan terbukti menjadi tidak berkelanjutan.3. Pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro - Brazil, diadakan KTT Bumi - PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) menghasilkan Agenda 21, sebuah cetak biru untuk memikirkan kembali pertumbuhan ekonomi, untuk memajukan keadilan sosial dan untuk menjamin perlindungan lingkungan. Dua perjanjian penting yang mengikat secara hukum ditandatangani, yakni Kerangka Kerja PBB Konvensi Perubahan Iklim (the United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC), untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan, Konvensi Keanekaragaman Hayati, melestarikan keanekaragaman hayati. Komisi Pembangunan Berkelanjutan (The Commission on Sustainable Development atau CSD) pada masa ini dibuat untuk memastikan efektif tindak lanjut KTT.4. Di New York, pada Konferensi Rio +5 tanggal 23-27 Juni 1997 dilaksanakan tanpa hasil aksi yang signifikan. Pada KTT ini, mencatat banyak kekurangan dalam proses, terutama kegagalan untuk mencapai peningkatan bantuan keuangan dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang. Tiga kali proses dilalui dalam KTT ini hingga akhirnya dicapai kesepakatan komitmen kembali dalam Agenda 21.5. Pada Rio +10 yang dilaksanakan di Johannesburg di Afrika Selatan tanggal 26 September 2002, menghasilkan Johannesburg Plan of Implementation (JPI) yang menetapkan komitmen baru dalam pemberantasan kemiskinan, kesehatan, perdagangan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah-masalah regional, sumber daya alam, dan pengaturan kelembagaan. JPI juga mengidentifikasi tiga pilar yang saling memperkuat pembangunan berkelanjutan. Tiga pillar tersebut antara lain : pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pengembangan lingkungan.6. Pada Rio +20 Tahun 2012 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro - Brazil, dilakukan terdapat fokus tema antara lain, Green Economy atau Ekonomi Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan serta tema mengenai kerangka pembangunan berkelanjutan. Hasil dalam konferensi ini antara lain dokumen politik terfokus, memastikan pelaksanaan komitmen, tujuan integrasi ekonomi, sosial dan lingkungan, koherensi tindakan di semua tingkatan (dalam PBB dan negara-negara).

KTT Rio +20 Tahun 2012 di Rio de Janeiro - BrazilDalam Rio +20 terdapat : a. The Co-chair Zero Draft berisi Enam ribu lima ratus halaman disintesis menjadi 128 alinea pada halaman 20 penglihatan Memperbaharui komitmen politik Ekonomi hijau dalam beberapa konteks Kerangka kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan Kerangka Aksib. Isi dan Isu terbaru Kerangka kebijakan global untuk pelaporan perusahaan Kelompok utama dimuka; Prinsip 10 Ekonomi hijau: strategi nasional dan sektoral, pengetahuandasar, Perangkat, indikator, mekanisme pembangunan kapasitas, jaringan jalan Dewan Pembangunan Berkelanjutan dengan proses review sukarela, peningkatan UNEP: Kerangka Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Institutional Framework for Sustainable Development atau IFSD) : mengukur dari kemajuan GDP (Pendapatan Domestik Bruto) Memulai komitmen / kerangka pertanggungjawabanc. Isi dan Isu lama Pendekatan berbasis hak untuk kebutuhan dasar: makanan, air Akses ke teknologi informasi Pembaruan subsidi berbahaya dengan perlindungan yang memadai dari kelompok rentan Energi yang berkelanjutan untuk semua Dasar perlindungan sosial Lembaga Ombudsman untuk generasi mendatangd. Apa yang diluncurkan Negosiasi perjanjian yang mengatur keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional Jaringan pengamatan Global pengasaman laut Kerangka 10-tahun program di SCP Laporan berkala tentang keadaan daya dukung planete. Tujuh kawasan prioritas Pekerjaan hijau dan keterlibatan sosial Akses energi, efisiensi dan keberlanjutan Ketahanan pangan & pertanian berkelanjutan Pengelolaan air yang sehat Kota berkelanjutan Pengelolaan lautan Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencanaf. Keadaan Negosiasi Tidak cukup ambisius Tidak cukup tindakan berorientasi Terlalu banyak penekanan pada lingkungan vs sosial Kurang pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, transparansi, pertanggungjawaban, jenis kelamin, peran pemuda dan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutang. Diperkirakan akan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan hingga Tahun 2050 membutuhkan 2 planet bumi untuk menampung emisi kondisi bisnis yang ada saat ini.

h. Contoh Perihal : Konvensi pada prinsip 10: akses terhadap informasi, partisipasi, keadilan Akses universal untuk membersihkan energi Non-regresi environl konvensi hukum Akuntabilitas perusahaan (berdasarkan ISO2600) Prinsip kehati-hatian dalam kerangka konvensi (bio-teknologi, nano, biotek) kerangka & standar kota berbasis ekologi Konvensi tentang hak atas pangan Persetujuan berdasarkan informasi awali. Menjadi hal yang tidak terpisahkan, Rio +20 mempromosikan upaya tingkat nasional masa depan untuk bergerak ke arah model ekonomi hijau dan adil melalui Konferensi IIED atau International Institute for Environment and Development yang diadakan pada tanggal 17 September 2012 di Stockholm, dengan beberapa fokus : Ekonomi Hijau dalam Konteks Dunia Nyata Dampak adanya krisis kawasan Eropa Mendorong reformasi sistem keuangan Dampak perubahan iklim dan ketidakpastian (kenaikan harga makanan dll) Krisis keuangan mempercepat pergeseran kekuatan ekonomi ke negara-negara berkembangj. Beberapa kesimpulan tentang konferensi tingkat tinggi Rio Agenda formal difokuskan pada dua tema besar:Ekonomi hijau dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan Kerangka kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan Pendapat-pendapat baru, perspektif jelas - tetapi partisipasi tidak merata Banyak alur paralel dalam KTT Rio - bukan tentang negosiasi resmi semua

REVIEW Rio +20 United Nations Conference on Sustainable Development :

Berawal dari isu meningkatnya isu temperatur rata-rata panas global 0,32 derajat rata-rata 10 tahun sejak tahun 1992, kenaikan tingkat karbondioksida meningkat 10% dari 358 ppm menuju 394 ppm sejak april 1992, Sejak tahun 1992 tragedi bencana alam telah membunuh 1,3 juta jiwa, mempengaruhi 4,4 milyar manusia di dunia serta menimbulkan kerugian mencapai 2 trilyun dollar amerika, dan Sejak Tahun 1990 kawasan hutan utama di dunia menurun hingga 300 juta hektar, maka digagas Rio +20 United Nations Confrence on Sustainable Development. Isu tentang penurunan kualitas lingkungan merupakan dasar dari konsep ini. Dalam proses perjalanan KTT ini, memalui beberapa kegiatan yang akhirnya menghasilkan output tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan melalui: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pengembangan lingkungan dan diperbarui kembali pada Rio +20 Tahun 2012 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro - Brazil, dilakukan terdapat fokus tema antara lain, Green Economy atau Ekonomi Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan serta tema mengenai kerangka pembangunan berkelanjutan. Hasil dalam konferensi ini antara lain dokumen politik terfokus, memastikan pelaksanaan komitmen, tujuan integrasi ekonomi, sosial dan lingkungan, koherensi tindakan di semua tingkatan (dalam PBB dan negara-negara). Berdasarkan jabaran alur kegiatan yang telah dilakukan, komitmen negara-negara di seluruh dunia akan degradasi lingkungan sudah mulai meningkat. KTT ini menurut kami, kurang mengikat karena tidak semua negara hadir dalam kegiatan ini. Seharusnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan tidak bisa saling apatis dalam mengelola hasil potensi negara masing-masing. Misalnya Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas, namun karena Indonesia ikut serta dalam KTT ini maka pengelolaannya akhirnya terbatas.

B. Millenium Development GoalsKonsep dari MDG's adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di dunia hingga tahun 2015 yang terdiri dari beberapa goals yakni: 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, 3. Mendorong Kesetraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 4. Mnurunkan Angka Kematian Anak, 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu, 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan 8. Membangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan. Adapun proses yang dilakukan untuk mencapai MDGs adalah: Tentukan jalan inklusif ke ekonomi hijau Pemimpin harus setuju untuk menentukan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan target yang jelas dan terukur Membuat keputusan pada elemen kunci dari kerangka kerja institusional Butuh hasil yang kuat pada berbagai isu lintas sektoral Butuh perkembangan pelaksanaan Perlu lebih banyak kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan publik dan mendorong perubahanMDGs merupakan target pembangunan hingga tahun 2015 dan akan dilanjutkan dengan SDGs yang lebih menekankan pada pembangunan berkelanjutan. Berikut ini hubungan perbedaan antara MDGs dn SDGs:MDGs (Millenium Development Goals)SDGs (Sustainable Development Goals)

Kesederhanaan: set tunggal tujuan dari abad ke-21Satu titik fokus untuk pemantauan Set "pengentasan kemiskinan global/ pengurangan sebagai norma internasional"tujuan yang universal

Terapkan terutama untuk negara-negara berkembangMengharuskan "buy-in" dari negara maju dan negara berkembang

Kebutuhan sosial diprioritaskan atas yang ekonomi dan lingkunganTujuh gol sosial dan hanya satu gol lingkunganSangat terkait dengan Johannesburg Rencana Pelaksanaan, Agenda 21a. Tiga Dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkunganb. Berbeda dalam lingkup dan sifat

Didirikan pada tahun 2000, berakhir pada tahun 2015Agenda pembangunan dimulai setelah Tahun 2015

Urgensi pembahasan perbedaan dan keterkaitan MDGs dan SDGs adalah sebagai berikut:1. Uang menjadi dilakukan secara berbeda bahwa itu akan menjadi sebaliknya2. Persepsi publik yang lebih luas bahwa tujuan-tujuan penting: legitimasi, kredibilitas, kepemilikan bergerak menuju proses yang lebih terbuka dan terbuka dengan konsultasi yang lebih luas3. Panggilan untuk tindakan: SDGs melakukan pengembangan berkelanjutan di pusat pemikiran dan aksi global.4. Pendapat lain antara lain, Rio +20 akan "membantu kaum muda mengatasi triple-bottom-line-tantangan kesejahteraan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan sosial-inklusi yang akan menentukan era mereka" - Jeffrey Sachs5. Kita sedang mendekati akhir belum pernah terjadi sebelumnya, ambisius Millenium Development Goals, dan negosiasi selama dua tahun ke depan akan menentukan generasi berikutnya dari perkembangan global.

REVIEW Konsep MDG's:MDGs adalah singkatan dari Millenium Development Goals. Konsep ini dianut hingga tahun 2015 yang inti sasaran pokok adalah pengentasan kemiskinan global, yang di turunkan menjadi 8 tujuan yakni: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, 3. Mendorong Kesetraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 4. Mnurunkan Angka Kematian Anak, 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu, 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan 8. Membangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan. Kelebihan dari Konsep ini adalah mampu mengurangi kemiskinan global dengan pengentasan kemiskinan, secara tidak langsung pengentasan kemiskinan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun adapun kekurangan menurut pendapat kami yakni konsep ini lebih mengarah kepada sektor ekonomi, kesehatan, kerjasama, pemberdayaan perempuan, memerangi HIV/AIDS dan penyakit meular lainnya, namun belum menitik beratkan pada keberanjutkan lingkungan. Aspek keberlanjutan lingkungan juga merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan mengingat kerusakan lingkungan dan keberlanjutan ketersediaan energi yang tidak terbarukan. Energi yang tak terbarukan ini merupakan kebutuhan yang pentng dalam kegiatan disemua sektor, sehingga untuk proses pengadaan energi tentu saja harus mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan hidup. Misalnya dampak dari kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan daratan di sekitar pantai, terjadinya perubahan iklim. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ini mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada kelestarian lingkungan. Hal ini mulai merubah paradigma baru yakni ekonomi hijau yang merupakan salah satu tujuan dari SDGs. Berdasarkan hal tersebut konsep SDGs lebih berpihak pada lingkungan karena ada aturan yang maengharuskan "buy-in" dari negara maju dan negara berkembang. Adanya keharusan melakukan "buy-in" akan memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan karena setiap dampak negatif yang dihasilkan oleh suatu kegiatan tidak bisa dilepas begitu saja pada alam. Misalnya pada sektor industri dengan tingkt polusi tinggi, maka akan diberlakukan denda atau pajak penggunaan alam yakni udara, air dan sebagainya guna memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan terdiri dari empat pendekatan, yaitu ekonomi, sosial, fisik (lingkungan), dan budaya. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan budaya salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat dalam program sanitasi masyarakat (sanimas) untuk meningkatkan kualitas lingkungan pada permukiman kumuh.Sanimas merupakan singkatan dari sanitasi berbasis masyarakat, merupakan sebuah program nasional di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas di bidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaaan. Pada tahun 2004, sanimas dilaksanakan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sejak tahun 2006, sanimas telah dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum. DEWATS menyediakan teknis untuk mengelola Community-Based Sanitation (CBS) sebagai sanitasi yang layak di daerah tertentu, baik sistem on-site atau sistem pembuangan limbah terpusat, yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholder untuk sanitasi dasar. BORDA adalah mitra stakeholder program CBS yang memiliki peran untuk melakukan pengujian terhadap kualitas limbah setelah pengolahan air limbah.Indikator keberhasilan dari program sanitasi berbasis masyarakat (CBS) adalah sebagai berikut (BORDA, 2011) : Pertama, meningkatkan investasi sanitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dari alokasi anggaran jangka menengah sampai 400% untuk tahun 2010-2015, alokasi anggaran nasional sampai 200%, alokasi anggaran khusus naik 200% dan alokasi anggaran daerah sampai 300%. Kedua, reformasi agenda pemerintah yang tercantum dalam roadmap pembangunan percepatan sanitasi permukiman. Ketiga, pernyataan kebijakan tingkat tinggi dan pengumuman oleh wakil presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, dan Bappenas. Keempat, peran dan mandat pemangku kepentingan ditetapkan dan diimplementasikan. Kelima, strategi sanitasi kota secara resmi diadopsi oleh kota.KelebihanKelebihan dari program ini adalah masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan dimana masyarakat pengguna sebagai subyek utama dan kelestarian lingkungan sebagai prinsip utama. Selain itu terdapat beberapa kelebihan lain, yaitu:1. Adanya perubahan cara pandang terhadap sanitasi. Perubahan cara pandang ini terjadi di beberapa level: pemerintah, masyarakat dan juga LSM/donor atau swasta. Di level pemerintah sekarang mulai memandang masalah air limbah juga sebagai salah satu prioritas dengan memberikan pengalokasian dana untuk penanganan sanitasi secara terus-menerus. Di level masyarakat juga mulai ada anggapan bahwa air limbah bukan sesuatu yang harus dibuang dan dihindari tetapi harus dikelola dan diolah agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit.2. SANIMAS bisa menjadi salah satu opsi dalam upaya penanganan terhadap masalah sanitasi, khususnya air limbah rumah tangga di perkotaan. Sistem penanganan air limbah terdesentralisasi (decentralized) bisa menjadi alternative yang terjangkau dari segi biaya, mudah cara perawatannya, masyarakat (pengguna) bisa mengelola sendiri, mengurangi subsidi operasional dan perawatan dari pemda, sebelum pemda bisa/mampu membangun sarana sanitasi kota.3. Sanitasi bisa dikelola dengan prinsip cost recovery-basis dalam lingkup unit terkecil di tingkat masyarakat. Artinya, dengan biaya mandiri dari masyarakat, dana tersebut bisa berputar sehingga mencukupi untuk biaya operasional dan perawatan.4. Seiring dengan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, produktifitas mereka semakin meningkat. Hal ini tentunya akan lebih menaikkan taraf kesejahteraan karena mereka bekerja dengan lebih optimal sehingga pendapatan yang diterima meningkat, sementara disisi lain, pengeluaran untuk pengobatan penyakit yang terkait dengan sanitasi menurun.KelemahanSedangkan kelemahan program ini adalah:1. Pemahaman konsep partisipatif, masih banyak yang beranggapan bahwa endekatan partisipatif tidak boleh dibuat target waktu. Memang banyak Pihak berpandangan seperti itu, sehingga SANIMAS tidak bisa digolongkan kedalam pendekatan partisipatif. Banyak kalangan yang tidak mengerti bahwa partisipatif untuk masyarakat perkotaan esensinya adalah dialog.2. Pendanaan, sebenarnya SANIMAS mengkombinasikan antara pendekatan pemberdayaan dan pendanaan dari berbagai stakeholder, terutama pemerintah karena permasalahan sanitasi sampai hari ini adalah merupakan tanggung jawab publik. Memang kegiatan pemberdayaan butuh waktu lama, namun penggunaan dana publik (pemerintah) juga harus sesuai dengan aturan penganggaran. Oleh karena itu, SANIMAS harus mengkombinasikan dua pendekatan tersebut, sehingga sering terjebak pada kegiatan yang berbasis anggaran, meski harus terus diupayakan bahwa aspek pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilupakan. Karena dengan melupakan proses pemberdayaan masyarakat maka sistem SANIMAS tidak akan sustainable.3. Untuk mulai membangun SANIMAS dibutuhkan energi dan keswadayaan masyarakat yang juga lebih tinggi lagi, maka memanfaatkan moment semangat masyarakat adalah sangat penting apalagi menyangkut masalah sanitasi yang tidak pernah menjadi prioritas masyarakat. Jangankan bagi masyarakat, bahkan Pemerintah Daerah pun tidak meletakkan sanitasi menjadi prioritas pembangunan nomor satu.4. Kondisi budaya masyarakat setempat juga menimbulkan beberapa permasalahan pada saat implementasi SANIMAS. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan budaya masyarakat setempat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.