Tugas Persampahan Subsistem Pengaturan

7/22/2019 Tugas Persampahan Subsistem Pengaturan

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-persampahan-subsistem-pengaturan 1/24

SUBSITEM PENGATURAN

TUGAS PERSAMPAHAN

Disusun oleh: KELOMPOK 6 Peminatan : Kesehatan Lingkungan

1. Rafika Syulistia 25010111110244

2. Avi Tsaniawati 25010111110245

3. Dwina Rizki A. 25010111110250

4. Indah Putri Nila Sari 25010111110257

5. Denny Fathurahman 25010111140258

6. Rifcha Rahmi Zahara 25010111140263

7. Devi Oktaviani 25010111140269

8. Alfian Budi Prasetyo 25010111140287

9. Annisa Fadhilah 25010111140292

10. Galuh Candra Dewi 25010111140293

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2014



A. SUBSISTEM PENGATURAN

Subsistem pengaturan adalah dimilikinya kebijakan pengaturan

pengelolaan di daerah yang mampu memberikan motivasi kesadaran peran serta

masyarakat untuk ikut secara utuh dalam pengelolaan baik menyangkut

pembiayaan dan teknis operasional. (Robert J. Kodoatie, 2005 : 216)

1. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah merupakan hasil agenda kebijakan untuk mengatasi permasalahan

sampah di Kota Semarang. Perda tersebut bertujuan untuk mengatasi

permasalahan sampah dari hulu sampai ke hilir di kota Semarang. Namun sejak

ditetapkan 26 juli 2012 sampai sekarang belum menunjukkan perubahan

signifikan mengenai permasalahan sampah. Hal ini diakibatkan ketidakpahaman

masyarakat karena kurang dilibatkan pada proses pembentukan perda tersebut.

Selain itu Perda ini juga membawa paradigma baru yaitu sampah dipandang

sebagai sumber daya oleh karena itu sampah masih mempunyai nilai ekonomis

sehingga perlu adanya pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Paradigma baru ini mengakibatkan pergeseran paradigma dalam memandang

sampah.

Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sampah ada beberapa aspek

yang harus diperhatikan dalam memformulasikan kebijakan ini. Upaya untuk

mengelola sampah itu sendiri seringkali justru malah menimbulkan beberapa

kekeliruan dalam perencanaan. Oleh karena itu, sangat dirasa penting sekali untuk

melakukan penelitian terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun

2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan

publik yang berupa rangkaian keputusan. Adapun proses pembentukan kebijakan



yaitu perumusan masalah, agenda setting, pemilihan alternatif kebijakan untuk

memecahkan masalah dan penetapan kebijakan.

1. Perumusan Masalah

Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh

wilayah perkotaan adalah masalah sampah. Laju pertumbuhan ekonomi di kota

dimungkinkan menjadi daya tarik luar bisa bagi penduduk untuk hijrah ke kota

(urbanisasi). Akibatnya jumlah penduduk semakin bertambah, konsumsi

masyarakat perkotaan melonjak dan pada akhirnya akan mengakibatkan

peningkatan produksi sampah

Secara filosofis menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Diakui bahwa sampah merupakan sumber penyakit

oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik.

Paradigma, metode, dan teknik pengelolaan sampah selama ini masih

mengarah kepada cara lama yang kurang tepat, dimana berpandangan bahwa

sampah hanya layak untuk dibuang. Oleh karena itu pembentukan peraturan

daerah tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk mengubah semua hal itu.

Dengan perda yang baru mengenai pengelolaan sampah diharapkan dapat

mengganti paradigma lama tadi menjadi paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse

dan Recycle) dimana memandang sampah sebagai suatu sumberdaya yang masih

mempunyai nilai ekonomis.

2. Agenda kebijakan

Secara yuridis, urgensitas untuk memasukkan rancangan peraturan daerah

tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun

1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang



sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Kota Semarang sekarang ini. Bagaimana

dikatakan tidak relevan karena peraturan daerah tersebut sudah lama sekali sejak

tahun 1993, jika dilihat jumlah penduduknya pun Kota Semarang belum sepadat

pada tahun sekarang, dari segi perilaku masyarakat pun tidak seacuh sekarang,

dari segi konsumsi belum ada jenis makanan-makanan yang beragam seperti

sekarang ini. Dalam pasal 2 poin d pada peraturan daerah tersebut mengatakan

Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan atau

TPA, hal ini mengakibatkan TPA Jatibarang menjadi overload dan disana tidak

terjadi pengelolaan sampah.

Selain itu munculnya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah maka dalam level mengikuti Undang-Undang karena

levelnya berada di bawah Undang-Undang. Undang-Undang Pengelolaan Sampah

telah membagi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, baik pusat, provinsi

maupun daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka

mengimplementasikan dan mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan sampah di

Kota Semarang maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur

pengelolaan sampah di Kota Semarang.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengelola sampah

menurut amanat Undang-Undang yaitu dengan cara pengurangan sampah dan

penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf a meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah;

dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi Pemilahan dalam bentuk

pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat

sampah, Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan

sampah terpadu, Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber

dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat

pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, Pengolahan



dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu

hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Guna mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang dilakukan yaitu

mengubah paradigma lama tentang sampah menjadi paradigma baru yang melihat

sampah sebagai sumber daya yang masih berguna untuk kesejahteraan masyarakat

dengan cara menghimpun masyarakat lalu dilatih untuk mengelola sampah dengan

membentuk kelompok swadaya masyarakat atau bank sampah. Di samping itu

pemerintah Kota Semarang melibatkan pihak swasta sebagai mitra pemerintah

untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang.

4. Penetapan Kebijakan

Sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk

memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan

kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil

pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang

terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapkan kebijakan dapat

berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-

keputusan menteri dan lain sebagainya.

Segala peraturan mengenai mekanisme dalam penetapan peraturan

daerah sudah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang No 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang pasal 108.

Kemudian Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah yang baru disampaikan ke tingkat provinsi, dalam hal ini

Gubernur agar terjadi harmonisasi antara produk hukum pada tingkat provinsi dan

pada tingkat kabupaten atau kota.

2. Perda Pembentukan Organisasi Pengelola Kebersihan



Peraturan daerah tentang pembentukan organisasi pengelola kebersihan

dalam subsistem pengaturan ini adalah adanya aturan dari pemerintah daerah agar

terbentuknya susunan organisasi yang bisa memegang peranan untuk mengelola

atau mengatasi masalah kebersihan di suatu daerah.

Organisasi pengelola kebersihan seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap daerah,

untuk bisa melaksanakan dan mengelola kebersihan didaerahnya, karena tiap

daerah memiliki masalah kebersihan yang berbeda-beda. Dalam PERDA

Organisasi pengelola kebersihan terdapat didalamnya Bab-bab memiliki pasal-

pasal terkait dengan ketentuan umum, fungsi, kedudukan, tugas, susunan

organisasi dan pemberhentian serta pengangkatan dalam jabatan.

Contoh Peraturan Daerah Organsisasi Pengelola Kebersihan :

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penataan struktur organisasi dan

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan

kepada masyarakat dibidang kebersihan dan pemakaman,

maka dipandang perlu meningkatkan kedudukan organisasi

dan tata kerja Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman

Kota Jambi menjadi Dinas Kebersihan dan Pemakaman;

b. bahwa peningkatan kedudukan organisasi dan tata kerja yang



dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan

yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan

dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas

dan rasional;

c. bahwa pengaturan tentang pengelolaan kebersihan dan

pemakaman sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan

Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan penataan struktur

organisasi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Kebersihan dan Pemakaman;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890) ;



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);


Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor167, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran



4194 ) ;




Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Jambi

(Lembaran daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN

DAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Jambi.

4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi.

6. Instansi adalah instansi pemerintah di Kota Jambi.



7. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan / Kantor yang mempunyai fungsi

koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan

masyarakat.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka memimpin suatu satuan organisasi.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau keterampilan

untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Kebersihan dan Pemakaman berkedudukan sebagai unsur pelaksana

otonomi daerah dibidang kebersihan dan pemakaman.

(2) Dinas Kebersihan dan Pemakaman dipimpin seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan

oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok membantu

Walikota dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian,

pelayanan dan pembangunan dibidang kebersihan dan pemakaman yang meliputi :

kebersihan, penyuluhan, angkutan, pemakaman, ketatausahaan dan tugas jabatan

fungsional.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas

Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program dibidang kebersihan dan pemakaman;

b. Penyelenggaraan Tata Usaha dinas ;

c. Penyuluhan dan bimbingan dibidang kebersihan dan pemakaman ;

d. Pengawasan dan pengendalian kebersihan dan pemakaman ;

e. Pengelolaan dan pelayanan kebersihan dan pemakaman;

f. Penyelenggaraan perijinan dibidang kebersihan dan pemakaman;

g. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penangulangan sampah serta

pengembangan teknologi pemanfaatan sampah;

h. Koordinasi hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta

untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1). Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari :

a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2.

Sub Bagian Kepegawaian;c. Bidang Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan;

2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Kebersihan dan Angkutan, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan dan pengolahan sampah;

2.Seksi Kebersihan Lingkungan dan pengembangan teknologi

pemanfaatan sampah



e. Bidang Pemakaman, terdiri dari :

1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman.

2. Seksi Pelayanan Pemakaman.

f. Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sub Bagian pada Bagian.dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 7

(1) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurup f

dikoodinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Pembentukan, kedudukan,tugas dan fungsi serta penilaian angka kredit tenagafungsional akan diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan

kemampuan keuangan daerah yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9



(1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan.

(2) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang serta uraian tugas

sub-sub Bagian dan seksi-seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala

Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip

koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik

dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas

masing-masing.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan

mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam

lingkungan dinas.

(3) Masing-masing Pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada

atasannya serta melaporkan tugasnya secara hirarki dan berkala dalam rangkaevaluasi pelaksanaan tugas.

(4) Masing-masing Pejabat dalam satuan organisasi harus meningkatkan

profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok serta uraian tugas masing-

masing sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN



Pasal 12

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan

oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan

oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Walikota dapat mengangkat Pejabat Fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan

Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

ESELONERING DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN

Pasal 14

Eselon jabatan Struktural pada Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari :

a. kepala dinas Eselon II.b

b. kepala bagian dan kepala bidang Eselon III.a

c. kepala sub bagian dan kepala seksi Eselon IV.a

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal

27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal

WALIKOTA JAMBI

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

M. ASNAWAI. AB

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2007 NOMOR SERI NOMOR



3. Peraturan Daerah Ketertiban Umum di Bidang Kebersihan Lingkungan

Kota

Tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum

Bagian ini secara khusus mengatur mengenai bagaimana bertindak di tempat

umum. Termasuk larangan bagi seseorang atau perseroan terbatas, perseroan

komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk

apapun, persekutuan frma, kongsi, perkumpulan, kperasi, yayasan atau lembaga

dan bentuk usaha tetap (badan) untuk memasuki atau berada di jalur hijau atau

taman yang bukan untuk umum, melakukan perbuatan yang dapat merusak pagar,

jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya. Setiap orang juga dilarang untuk

berdiri dan/ atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur

hijau, taman dan tempat-tempat umum. Selanjutnya, setiap orang juga dilarang

memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur

hijau dan taman, serta dilarang berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta

membuang sisa permen karet pada bangku taman.

Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai

Setiap orang atau badan membutuhkan izin gubernur untuk :

1. Membangun tempat mandi cuci kakus di hunian/ tempat tinggal atau

tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam

kawasan serta waduk dan danau.

2. Memasang/menempatkan kabel di bawah atau melintasi saluran sungai

serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau.

Kolam-kolam kota bukanlah digunakan utuk mandi (baik manusia dan/ hewan)

ataupun untuk mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda karena dibuat untuk

nilai estetika kota. Selanjutnya bagian ini juga mengatur mengenai eksploitasi

lepas pantai dan larangan mengenai saluran got.

Tertib Larangan



Secara umum berisi peraturan mengenai bagaimana berperilaku agar tidak

mengganggu lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengatur larangan dan

bagaimana bertindak di tempat umum. Beberaa tindakan yang dilarang contohnya

:

1. Menangkap, memelihara, memburu dan memperdagangkan atau embunuh

hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-

undang.

2. Membiarkan binatang peliharaan berkeliaran.

3. Tidak memiliki sertifikasi atas pemeliharaannya.

4. Menjual dan/ atau menggunakan petasan tanpa izin Gubernur.

5. Membangun dan/ atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan

layang kereta api, di bawah jembatan tol, jalan hijau, taman dan tempat

umum.

6. Merusak perlengkapan publik.

BAB III

KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 18

Setiap orang dan/ ata badan dilarang membuang dan/ atau membongkar sampah di

jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya dan tempat lainnya

yang terlarang.

Pasal 1 9

Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan tempat sampah.

Pasal 20

(1) Setia kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah bagi para

penumpangnya.



(2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni

penampung kotoan/ tinja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan

bersih/ baik.

Pasal 21

Setiap PKL dilarang :

a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/ atau fasilitas

umum kecuali pada tempat-tempat yang diterapkan oleh Walikota.

b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi

permanen dan/ atau

c. ha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban,

keamanan, da kenyamanan. melakukan kegiatan usmela ku ka n kegia ta n u s a h

a ya n g men imbu lka n keru gia n da lam h a l

kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 22

(1) PKL dapat melakukan usaha kaki Lima pada tempat/lokasi, waktu dan jenis

usaha kaki Lima yang telah ditetkan.

(2) Penetapan tempat/ lokasi, waktu , jenis usaha perdagangan Kaki Lima

berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan

kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan

sekitarnya.

Pasal 2 3

(1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat sampah pada tempat -tempat

keramaian umum.

(2) Bentuk ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 2 4



Pada setiap acara pertunjukan/ keramaian umum, Pelaksana kegiatan pertunjukan/

keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan / sampah yang berasal dari

pengunjung keramaian tersebut.

Pasal 2 5

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan;

b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat

mengganggu ketenteraman orang lain;

c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;

e. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;

f. memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga sekitarnya;

g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni

sekitarnya; dan/atau

h. menimbun benda -benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak

dan dapat mencemarkan lingkungan, kecuali di dalam bangunan – bangunan atau

tempat -tempat yang diizinkan oleh Walikota.

Pasal 2 6

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;

b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;

c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah

lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;



d. mengambil atau memindahkan penutup got , selokan atau saluran air lainnya,

kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;

e. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/ atau sungai, kecualimendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang; dan/atau

f. membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air

yang mengalir atau yang tidak mengalir.

(2) Setiap orang atau pemilik diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, kepada Pemerintah Daerah

dalam hal ini Dinas Pertanian.

(3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan

lingkungan harus ditanam atau dikubur.

Pasal 2 7

Setiap pengambilan dan air tanah untuk keper luan air minum komersial, industri,

serta untuk kepentingan yang bersifat komersial lainnya hanya dapat dilaksanakan

setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

4. Perda Pembentukan Struktur Tarif Retribusi

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disingkat

Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

Obyek retribusi adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan

sementara;

b. pengambilan/Pengangkutan Sampah dari lokasi Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) ke lokasi/Tempat Pembuangan/Pemusnahan Akhir

Sampah (TPA); dan



c. penyediaan lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (TPA).

Objek retribusi sebagaimana dimaksud diberlakukan, kecuali pada

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, drainase dan tempat umum lainnya.

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan jasa

Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan dan atau menikmati

Pelayanan Persampahan/Kebersihan wajib membayar retribusi. Tingkat

pengunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan

jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan

mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya tersebut

meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan

sampah. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,

jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

Pembentukan struktur tarif retribusi telah diatur dalam peraturan daerah

masing-masing. Dalam Perda tersebut diatur mengenai struktur dan besarnya tarif

retribusi, penyesuaian tarif retribusi, tata cara dan wilayah pemungutan, saat

retribusi terutang, sanksi administrative, tata cara pembayaran, tata cara

penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, keberatan

retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, insentif

pemungutan, penyidikan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan

pidana, ketentuan penutup. Besarnya tarif retribusi dan pengaturan pada beberapa

bab pada perda memiliki perbedaan pada masing-masing daerah. Permasalahan

pada pengelolaan sampah berkaitan tarif retribusi biasa terjadi.Pada kawasan perkotaan dimana dinas kebersihan menjadi pengelola

persampahan, dana untuk pengelolaan tersebut berasal dari pemerintah daerah dan

retrribusi jasa pelayanan persampahan yang berasal dari konsumen. Pada

umumnya ketersediaan dana pemerintah untuk menangani persampahan sangat

kecil, Demikian juga retribusi yang diperoleh dari konsumen juga sedikit. Rata-

rata retribusi yang diperoleh dinas kebersihan pada kota-kota besar adalah

Rp.1500 – 3600 /bulan/konsumen. Jumlah perolehan retribusi tersebut masih jauh



dari biaya pemulihan yang diperlukan untuk mengelola pelayanan sampah. Untuk

menarik retribusi tersebut sering digunakan jasa petugas - petugas dari penyedia

jasa lainnya, seperti PLN, PDAM. Hal tersebut disebabkan karena jumlah

perolehan dari retribusi kecil dan tidak menguntungkan bila menggunakan staf

dinas kebersihan untuk menarik retribusi tersebut.

Hasil retribusi yang diperoleh dari pelayanan pengelolaan sampah akan

semakin kecil karena banyak retribusi yang tidak tertagih, hal ini menjadi semakin

sulit karena enforcement terhadap penunggak retribusi tersebut tidak dilakukan,

bila enforcement tersebut tidak juga dilakukan maka kecenderungan pelanggan

tidak membayar akan meningkat.. Dari aspek keuangan, indikator minimal yang

harus diterapkan adalah Biaya untuk pengelolaan persampahan harus menerapkan

prinsip pemulihan biaya (full cost receovery), dan sedapat mungkin menghindari

dana subsidi dari pemerintah. Rendahnya perhatian yang diberikan terhadap

masalah persampahan terbukti dengan kecilnya anggaran yang disediakan bagi

penanganan persampahan ini. Sementara disisi lain, penghasilan yang didapat dari

pelayanan persampahan masih jauh dari tingkat yang memungkinkan terjadinya

pemulihan biaya agar penanganan dapat mandiri dan berkelanjutan.

Dalam kaitan tersebut perlu kiranya dipersiapkan langkah-langkah

strategis, melalui penelusuran kemungkinan penerapan tarif progresif, dimana

tarif dikenakan atas dasar volume sampah yang dibuang pelanggan atau penimbul

baik domestik, industri, maupun komersial. Dengan landasan penerapan tarif

seperti itu, maka dimungkinkan adanya insentif bagi operator dalam melakukan

perhitungan jumlah volume yang dibuang dengan. tarif retribusi yang ditarik.

Struktur tarif retribusi yang berlaku pada umumnya dirasakan masih

konvensional dan belum memungkinkannya adanya subsidi diantar pelanggansebagaimana yang telah dilaksanakan pada sistem pelayanan publik yang lain

seperti air minum dan listrik. Struktur tarif tersebut perlu disesuaikan dengan

berpegang pada prinsip pemulihan biaya (full cost recovery) dan juga dengan

dasar yang berkeadilan, Dalam hal ini perlu dilakukan perbedaan struktur tarif

diantara domestik, industri dan komersial dengan melihat kemungkinan adanya

silang pembiayaan dari tipe pelanggan satu terhadap yang lain. Hal yang perlu

menjadi dasar pembedaan struktur tarif ini adalah adanya ability to pay dan



willingness to pay yang berlainan dari masing-masing tipe pelanggan. Dengan

melakukan silang pembiayaan akan dapat menciptakan insentif diantara

pelanggan tanpa membebani operator secara berlebihan, sehingga tarif retribusi

bagi masyarakat kurang mampu masih dapat terjangkau.

Penerapan subsidi seperti yang dikemukakan diatas perlu dikaji lebih

mendalam agar kebijakan atas subsidi tersebut tidak salah sasaran. Subsidi dalam

jasa pelayanan hanya dan harus diberlakukan kepada golongan dengan

kemampuan membayar yang rendah. Satu contoh yang menarik diambil dari

konsep kebijakan subsidi tarif air minum oleh Pemerintah Chili, dimana para

operator dikompetisikan untuk mendapatkan dana subsidi yang dibayarkan oleh

Pemerintah sehingga subsidi tersebut menjadi bagian dari insentif yang diberikan

kepada operator.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dunn, William. 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik (terjemahan).

Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya

2. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Elex

Media Komputindo Kelompok Gramedia

3. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.

Remaja Rosdakarya : Bandung

4. Sudrajat, H.R. 2006. Mengelola Sampah Kota. : Jakarta: Penebar Swadaya

5. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

Alfabeta : Bandung

6. Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

7. Suwitri, Sri. 2008. Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan

Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

8. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Media

Presindo: Yogyakarta

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2013 tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan

11. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam

Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

12. Permana MA, dkk. 2013. “Jejaring Kebijakan dalam Pembentukan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan”http://download.portalgaruda.org/article.php?article=73035&val=4925 di unduh pada tanggal 29 Maret 2014

13. Salinan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan

Lingkungan.

14. Wibowo, Arianto dan Darwin T Djajawinata. Penangana Sampah

Perkotaan Terpadu. Bappenas.

(http://kc.monevacehnias.bappenas.go.id/dc/articles/

20021000_Penanganan_Sampah_Perkotaan_Terpadu.pdf

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=73035&val=4925



http://kc.monevacehnias.bappenas.go.id/dc/articles/






Documents

Tugas Persampahan Subsistem Pengaturan