Upload
rhzqhyma
View
269
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tUGAS
Citation preview
TUGAS MATA KULIAH
PENGADAAN TANAH“ Sosialisasi dan Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah ”
DISUSUN OLEH:
ANDI MUHAMMAD RIZKI
NIM: 13222715
SEMESTER V / PERPETAAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015
Perbedaan Sosialisasi Dan Konsultasi Publik dalam
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan :
1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan
4. Penyerahan hasil
Untuk tahapan persiapan sendiri terdiri dari :
a. Pembentukan Tim Persiapan/Sekretariat Tim Persiapan
b. Pemberitahuan langsung rencana pembangunan yang terdiri dari Sosialisasi,
Tatap Muka dan Surat Pemberitahuan
c. Pemberitahuan tidak langsung rencana pembangunan melalui media cetak dan
elektronik
d. Pendataan awal lokasi perencanaan
e. Konsultasi Publik
f. Berita Acara Kesepakatan
g. Pembentukan Tim Kajian
h. Pembentukan tim sekretariat tim kajian
i. Pelaksanaan kegiatan tim kajian
j. Penetapan lokasi pembangunan
k. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan
l. Pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah
Sosialisasi dalam Pengadaan Tanah
Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang menuju pembentukan kepribadian
melalui pemahaman mengenai kesadaran terhadap peran diri yang dijalankan dan
peran yang dijalankan orang lain. Sosialisasi juga dapat dimaknai sebagai suatu proses
di mana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur
kebudayaan (tradisi, perilaku, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan) masyarakat, yang
dimulai dari lingkungan keluarganya dan kemudian meluas pada masyarakat luas,
lambat laun dengan keberhasilan penerimaan atau penyesuaian tersebut, maka individu
akan merasa menjadi bagian dari keluarga atau masyarakat.
Dari tahapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang didasarkan pada UU
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tahapan konsultasi
publik dilakukan setelah tahapan pemeberitahuan secara langsung maupun tidak
langsung pada masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pemberitahuan secara langsung yang meliputi proses Sosialisasi, tatap muka dan surat
pemberitahuan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberitahukan kepada
masyarakat yang akan terkena dampak pengadaan tanah mengenai:
1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
2. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan (keseluruhan luas bidang tanah yang
diperlukan pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan)
3. Tahapan rencana pengadaan tanah
4. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah
5. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
Setelah proses sosialisasi dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah pendataan
awal lokasi rencana pembangunan. Kegiatan ini yang salah satunya akan memberikan
perbedaan antara sosialisasi dengan konsultasi publik. Pendataan awal meliputi
kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
Pihak yang berhak dimaksud adalah :
1. Pemegang hak atas tanah
2. Pemegang pengelolaan
3. Nadzir untuk tanah wakaf
4. Pemilik tanah bekas milik adat
5. Masyarakat hukum adat
6. Pihak yang menguasai tanah negara dengan i’tikad baik
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan / atau
8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda yang berkaitan dengan tanah.
Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah
Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak
yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam
perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan
kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan
pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat
rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan
pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan
oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Setelah mencapai
kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Kemudian
Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi
kepada Gubernur sesuai dengan kesepakatan tersebut. Gubernur menetapkan lokasi
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak di terimanya
pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60
(enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang
keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik
ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila
masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi
yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.
Gubernur akan membentuk tim untuk melakukan atas keberatan rencana lokasi
pembangunan. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1. Sekretaris Daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap
anggota;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap
anggota;
3. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah
sebagai anggota;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
anggota;
5. Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
6. Akademisi sebagai anggota.
Tim bentukan Gubernur tersebut bertugas sebagai berikut :
a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan.
Inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan berupa :
Klasifikasi jenis dan alasan keberatan
Klasifikasi pihak yang keberatan
Klasifikasi usulan pihak yang keberatan
Inventarisasi masalah tersebut disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan
Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan dilakukan untuk:
Menyamakan persepsi tentang materi/ alasan keberatan pihak yang
keberatan.
Menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan
c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
Rekomendasi tersebut didasarkan atas hasil kajian dokmen keberatan yang
diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap :
Rencana Tata Ruang Wilayah, dan
Prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan
jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja pemerintah instansi
yang bersangkutan.
Hasil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana
lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. Gubernur berdasarkan rekomendasi
mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi
pembangunan.
Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, Gubernur
menetapkan lokasi pembangunan. Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi
pembangunan, Gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah
untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.
Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak
yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya
penetapan lokasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan diterima atau ditolaknya
gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan.
Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan
atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Gubernur
bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada
masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk
kepentingan umum.
Referensi:
Joan, Yustinah & Faqih. 2013. Detik-Detik UN Sosiologi. Klaten: Intan Pariwara.
Richard Osborne & Borin Van Loon. 1996. Mengenal Sosiologi For Beginner. Bandung:
Mizan.