Upload
bary-r-pratama
View
177
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Analisis Penerimaan Sistem E-Procurement di Kementerian Keuangan dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)
Citation preview
0
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENERIMAAN SISTEM E-PROCUREMENT
DENGAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)
STUDI KASUS: KEMENTERIAN KEUANGAN
TUGAS INDIVIDU 2012SC
METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH
BARY R. PRATAMA
1206302314
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA
2013
1
Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................................... 1
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... 2
DAFTAR TABEL ............................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 4
1.1 Latar Belakang....................................................................................... 4
1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................... 6
1.3 Ruang Lingkup ...................................................................................... 8
1.4 Pertanyaan Penelitian ............................................................................. 8
1.5 Tujuan dan Manfaat ............................................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 10
2.1 E-Procurement ..................................................................................... 10
2.2 Technology Acceptance Model (TAM) ................................................ 12
2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 2 ............................................. 14
2.4 Penelitian Sebelumnya ......................................................................... 15
2.5 Kerangka Penelitian ............................................................................. 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... 23
3.1 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data ........................................... 23
3.2 Alur Penelitian ..................................................................................... 23
LAMPIRAN – TRANSKRIP WAWANCARA SINGKAT ................................ 25
LAMPIRAN – PETIKAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014 ................................................................................... 26
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 27
2
Universitas Indonesia
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Diagram Analisis Fish Bone ............................................................ 7
Gambar 2. 1 Sejarah Perkembangan E-Procurement........................................... 11
Gambar 2. 2 Technology Acceptance Model (Davis, 1989) ................................ 13
Gambar 2. 3 TAM 2 (Venkatesh and Davis, 2000) ............................................. 14
Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian ....................................................................... 21
Gambar 3. 1 Rencana Alur Penelitian................................................................. 23
3
Universitas Indonesia
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Relevan.............................. 19
4
Universitas Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu upaya untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik (e-procurement) (Sumber:
Renstra Setjen Kemenkeu, 2009-2014).
Pada tahun 2004, Departemen Komunikasi dan Informatika yang
sekarang diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo), mulai mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik dengan nama Sistem e-Pengadaan Pemerintah
(SePP). Aplikasi ini dikembangkan agar dapat digunakan oleh seluruh
instansi pemerintah di Indonesia. Namun demikian, aplikasi SePP hingga saat
ini hanya digunakan pada instansi tertentu saja, yaitu Kemenkominfo, Otorita
Batam, Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), dan Poltek Batam.
Pada tahun 2006 Bappenas c.q. Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa, mengembangkan sistem e-procurement untuk
seluruh instansi pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah.
Aplikasi tersebut diberi nama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
SPSE tersebut dikelola oleh unit yang disebut dengan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Hingga Juni 2013, jumlah pengelola SPSE
mencapai 574 LPSE yang tersebar di seluruh Indonesia (Sumber:
www.lkpp.go.id di akses terakhir 17 Juni 2013).
Salah satu instansi pemerintah yang diamanatkan untuk membentuk
LPSE adalah Departemen Keuangan, sekarang diubah menjadi Kementerian
Keuangan. LPSE Departemen Keuangan diresmikan pada 14 Februari 2008
berbentuk tim adhoc di bawah Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009, LPSE Kementerian Keuangan
5
Universitas Indonesia
berubah menjadi unit setingkat eselon II dengan nama Pusat Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan.
Pada awalnya, Pusat LPSE Kementerian Keuangan memberikan layanan
e-procurement hanya untuk lingkungan Kementerian Keuangan saja. Namun,
sebagai upaya peningkatan layanan, Pusat LPSE Kementerian Keuangan
membuka kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan
Kementerian/Lembaga/Institusi lain dalam hal pemanfaatan fasilitas layanan
pengadaan secara elektronik dan bimbingan teknis.
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010-2014,
terdapat program/kegiatan Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik. Salah satu tujuan dari program/kegiatan tersebut yaitu
Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan
Departemen Keuangan dan instansi pemerintah lain dimana indikatornya
adalah Meningkatnya persentase penggunaan LPSE Departemen Keuangan
oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara/Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan target pada
tahun 2014 yaitu 100%.
Hingga Maret 2013, Pusat LPSE Kementerian Keuangan sudah
mengadakan kerjasama dengan 46 instansi pemerintah di luar Kementerian
Keuangan, baik tingkat pusat maupun daerah. Jika diambil salah satu kategori
calon instansi pemerintah lain, yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
maka jumlahnya adalah 28 instansi. Dari 28 Lembaga Pemerintah Non
Kementerian tersebut, hanya 8 instansi yang sudah melakukan kerjasama
dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan, atau hanya sekitar 28% dari
target 100% pada tahun 2014. Berdasarkan wawancara singkat dengan
Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi selaku Manajer Kinerja di Pusat
LPSE Kementerian Keuangan, target yang seharusnya dicapai pada tahun
2012 adalah 60%. Oleh karena itu, capaian 28% hingga Maret 2013 tidak
memenuhi target yang ingin dicapai pada tahun 2012, yaitu 60%.
Salah satu yang menjadi alasan dari instansi lain melakukan kerjasama
dengan LPSE Kementerian Keuangan adalah keterbatasan sumber daya yang
dimiliki untuk menjalankan dan mengelola LPSE sendiri. Sumber daya yang
6
Universitas Indonesia
dimaksud antara lain sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki. Akan
lebih efektif dan efisien jika instansi yang tidak terlalu besar, seperti setingkat
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, memanfaatkan kerjasama dengan
Pusat LPSE Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik di lingkungan instansinya.
Kehadiran sebuah teknologi baru, khususnya di bidang teknologi
informasi dapat menimbulkan reaksi bagi para penggunanya, baik reaksi
menerima maupun menolak (Wibowo, 2006). Banyak model telah
dikembangkan untuk mengetahui faktor penentu yang mempengaruhi
penerimaan suatu teknologi, salah satunya adalah Technology Acceptance
Model (TAM). Model TAM dikembangkan dari teori psikologis yang
menjelaskan perilaku pengguna teknologi yang dipengaruhi oleh
kepercayaan, sikap, intensitas, dan hubungan perilaku pengguna (Abdalla, I.,
2005, Lee, Y., Kozar K. A., & Larsenm, K.R.T., 2003). Teknologi TAM
bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna
teknologi informasi terhadap penerimaan suatu teknologi informasi baru.
1.2 Identifikasi Masalah
Permasalahan pelaksanaan sistem e-procurement pada Kementerian
Keuangan dengan metode Technology Acceptance Model (TAM) dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
1. Perlu mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan
sistem e-procurement baik di lingkungan Kementerian Keuangan
maupun di Lembaga Pemerintah Non Kementerian di luar Kementerian
Keuangan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi dalam
penerapan sistem e-procurement tersebut.
2. Perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem
e-procurement pada Kementerian Keuangan dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian di luar Kementerian Keuangan, sehingga dapat disusun
langkah-langkah yang tepat agar target pada tahun 2014 dapat tercapai.
7
Universitas Indonesia
Pencarian akar permasalahan penerimaan sistem e-procurement dapat
menggunakan metode cause-effect analysis dengan diagram tulang ikan (fish
bone) seperti yang terlihat pada gambar 1.1 berikut ini.
Target Implementasi E-Procurement pada Lembaga Non Kementerian
di tahun 2012 tidak tercapai
Gambar 1. 1 Diagram Analisis Fish Bone
Berdasarkan diagram fish bone analysis di atas, terdapat tiga domain
yang mempengaruhi target implementasi e-Procurement, yaitu:
1. Sistem Aplikasi.
Permasalahan yang terjadi pada domain Sistem Aplikasi adalah tidak
diketahui faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap
penerimaan sistem e-procurement Kementerian Keuangan oleh
pengguna.
2. Kebijakan.
Permasalahan yang terjadi pada domain Kebijakan, antara lain:
a. Belum ada kebijakan dengan level yang lebih tinggi, seperti
Peraturan Presiden, yang mengatur kewajiban Lembaga Non
Kementerian di luar Kementerian Keuangan untuk menggunakan
sistem e-Procurement Kementerian Keuangan.
b. Kebijakan mengenai kewajiban untuk menggunakan aplikasi
e-Procurement hanya berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
8
Universitas Indonesia
3. Organisasi.
Permasalahan yang terjadi pada domain Organisasi, antara lain:
a. Tidak diketahui apakah organisasi memberikan pengaruh terhadap
pengguna untuk menggunakan sistem e-procurement Kementerian
Keuangan.
b. Terdapat beberapa organisasi yang sebelumnya sudah melakukan
MoU dengan Kementerian Keuangan c.q. Pusat LPSE memisahkan
diri dan membentuk LPSE sendiri.
1.3 Ruang Lingkup
Batasan masalah ditentukan oleh keterbatasan waktu penelitian dan agar
penelitian menjadi lebih fokus serta spesifik. Ruang lingkup penelitian yaitu:
1. Penelitian hanya dilakukan terhadap pengguna di Kementerian Keuangan
dan Lembaga Non Kementerian di luar Kementerian Keuangan yang
telah melakukan kerjasama lebih dari satu tahun dengan Kementerian
Keuangan.
2. Penelitian mengacu pada domain permasalahan yang dipilih pada
diagram tulang ikan, yaitu Sistem Aplikasi.
1.4 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan ruang lingkup tersebut, didapat pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
“Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan sistem
e-procurement pada Kementerian Keuangan dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian lain di luar Kementerian Keuangan?”
1.5 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:
1. Mengetahui variabel yang secara dominan memberikan pengaruh
terhadap penerimaan sistem e-procurement di Kementerian Keuangan
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di luar Kementerian
Keuangan.
9
Universitas Indonesia
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem
e-procurement di Kementerian Keuangan dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian di luar Kementerian Keuangan.
3. Mengetahui faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap
penerimaan sistem e-procurement di Kementerian Keuangan dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian di luar Kementerian Keuangan,
sehingga dapat disusun langkah-langkah guna mencapai target 100%
pada tahun 2014.
10
Universitas Indonesia
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi pembahasan mengenai teori, penelitian terdahulu, dan kerangka
teoritis yang relevan dengan penelitian ini.
2.1 E-Procurement Turban (2004) menyebutkan bahwa e-procurement adalah kegiatan
mengadakan barang dan jasa oleh perusahaan yang dilakukan secara
elektronik. Menurut Chaffey (2004), e-procurement merupakan integrasi dan
manajemen elektronik semua aktivitas pengadaan termasuk di dalamnya
permintaan pembelian, pemberian hak pemesanan, pengiriman dan
pembayaran antara pembeli dan pemasok. Sedangkan Choudhury et al.,
(1998) mengemukaan bahwa e-procurement adalah proses identifikasi dan
pemilihan penyedia dan melakukan transaksi dengan menggunakan jaringan
telekomunikasi. Rayport dan Jaworski (2002) mendefinisikan e-procurement
sebagai penggunaan sebuah fungsi dan layanan berbasis web yang
mengijinkan pegawai pada organisasi pengadaan/pembelian (spending unit)
untuk melakukan pembelian barang dan jasa, dan mengijinkan pemasok
untuk mengelola dan menyampaikan pemenuhan terhadap permintaan
pembelian yang telah disampaikan tersebut.
Neef (2001) menyebutkan bahwa business-to-business (B2B)
e-commerce merupakan kegiatan yang meliputi transaksi pembelian dan
penjualan secara elektronik antar organisasi, dimana e-procurement sebagai
sebuah fungsi sentral untuk melakukan bisnis yang efektif. E-procurement
merupakan area terpenting dari pengembangan B2B e-commerce. Sistem
e-procurement menyediakan fungsionalitas seperti: manajemen katalog;
permintaan, pengawasan, dan persetujuan; pengolahan penerimaan dan
pengecualian (exxeption); keuangan dan proses pembayaran; logistik dan
manajemen rantai pasokan (supply-chain management) (Subramani, 1999).
E-procurement dapat mengefisienkan proses pengadaan, mengurangi biaya,
menghemat waktu, dan memangkas birokrasi.
11
Universitas Indonesia
Pelaksanaan e-procurement di Indonesia berdasarkan pada konsolidasi
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Antara tahun
1960 – pertengahan tahun 1990, e-procurement dilakukan dengan
menggunakan formulir pertukaran data secara elektronik (electronic data
interchange). Namun, saat ini e-procurement telah didukung oleh teknologi
internet (UN, 2006). (UN (2006, November).
Gambar 2. 1 Sejarah Perkembangan E-Procurement
Perkembangan e-procurement seperti yang terlihat pada gambar 2.1 di
atas menunjukkan bahwa seiring waktu, teknologi yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik semakin berkembang.
Pengadaan (procurement) yang pada awalnya dilaksanakan secara tradisional
dan berbasis kertas, saat ini telah memanfaatkan platform dan internet tools
sekaligus menggantikan pengadaan yang dilaksanakan secara tradisional
tersebut. Sejarah perkembangan pengadaan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Traditional procurement. Pengadaan dilaksanakan secara tradisional, di
mana sebagian besar menggunakan kertas.
2. Electronic systems to support traditional procurement. Penggunaan
sistem elektronik untuk mendukung pelaksanaan pengadaan yang
sifatnya masih tradisional. Misalnya: penggunaan Personal Computer
12
Universitas Indonesia
(PC), Enterprise Resource Planning (ERP), maupun Electronic Data
Interchange (IDE).
3. Internet as communication channel to support traditional procurement.
Komunikasi melalui internet mulai digunakan, selain penggunaan sistem
elektronik, untuk mendukung pelaksanaan pengadaan yang masih
bersifat tradisional.
4. Internet tools and platforms to complement traditional procurement.
Penggunaan platform dan internet tools untuk melengkapi pelaksanaan
pengadaan yang telah didukung oleh sistem elektronik dan komunikasi
melalui internet pada tahap sebelumnya.
5. Internet tools and platforms to replace traditional procurement.
Penggunaan platform dan internet tools untuk mengganti pengadaan
yang sebelumnya dilaksanakan secara tradisional.
Subramani, Qualls, dan Shaw (2003) menyatakan bahwa
e-procurement memberikan dampak yang positif terhadap pengukuran kinerja
pengadaan pada banyak organisasi. Berdasarkan pengukuran operasional,
pengurangan kesalahan dan pembelian dapat dipengaruhi secara signifikan
dengan e-procurement. Pengukuran strategis yang paling berpengaruh dengan
e-procurement adalah kepuasan pengguna, dimana secara pasti memberikan
kemudahan dalam proses pembelian atau pengadaan barang/jasa.
2.2 Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) diperkenalkan oleh Davis (1985),
mengadopsi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yang
dikembangkan oleh Malhotra (2003), untuk menggambarkan penerimaan
pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM dikembangkan untuk
menjelaskan dan memprediksi perilaku penggunaan komputer. Faktor
pengguna merupakan aspek penting yang terkait dengan penerapan teknologi
baru dalam suatu organisasi. Tingkat kesiapan pengguna berpengaruh besar
terhadap penerapan teknologi baru (Dodi, 2007). Tujuan TAM adalah untuk
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna komputer.
13
Universitas Indonesia
Menurut Cheung (2001), TAM didefinisikan sebagai suatu model
penerimaan terhadap suatu teknologi baru yang secara spesifik menjelaskan
tentang sistem teori informasi. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar
atas pengaruh faktor eksternal terhadap faktor kepercayaan internal, sikap,
dan perhatian. Sedangkan menurut Jones dan Hubona (2003), TAM yaitu
sama seperti teori acceptance model yang lain dimana pengguna diasumsikan
akan memilih teknologi informasi berdasarkan biaya yang rasional dan
terdapat keuntungan antara berbagai pihak terkait.
Model TAM digunakan pada penelitian psikologi sosial yang
menjelaskan perilaku pengguna komputer, yaitu faktor kepercayaan, sikap,
keinginan, dan hubungan perilaku pengguna. Faktor-faktor tersebut
merupakan komponen yang digunakan dalam menentukan tingkat penerimaan
suatu teknologi baru.
Menurut Davis (1989), tingkat penerimaan penggunaan teknologi
ditentukan oleh 6 variabel, yaitu variabel eksternal (external variable),
persepsi kemudahan untuk menggunakan (perceived ease of use), persepsi
pada kegunaan/manfaat (perceived usefulness), sikap dalam penggunaan
(attitude toward using), keinginan untuk menggunakan (behavioural intention
of use), dan pemakaian sistem yang sebenarnya (actual system usage).
Gambar 2. 2 Technology Acceptance Model (Davis, 1989)
Gambar 2.2 di atas menggambarkan pengaruh antara variabel yang
terdapat pada model TAM. Variabel eksternal dinilai berpengaruh terhadap
variabel persepsi kemudahan untuk menggunakan dan variabel persepsi pada
kegunaan/manfaat. Persepsi kemudahan untuk menggunakan berpengaruh
terhadap variabel persepsi kegunaan/manfaat. Variabel persepsi kemudahan
14
Universitas Indonesia
untuk menggunakan dan persepsi kegunaan/manfaat berpengaruh terhadap
sikap dalam penggunaan. Variabel persepsi kegunaan/manfaat juga
berpengaruh terhadap variabel keinginan untuk menggunakan, dimana
variabel keinginan untuk menggunakan ini dipengaruhi oleh sikap dalam
penggunaan dan berpengaruh terhadap variabel pemakaian sistem
sesungguhnya.
2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 2
Venkatesh dan Davis (2000) memperkenalkan model TAM 2, seperti
yang terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini.
Gambar 2. 3 TAM 2 (Venkatesh and Davis, 2000)
Venkatesh dan Davis mengemukakan bahwa TAM memiliki beberapa
keterbatasan dalam menjelaskan penyebab di mana seseorang akan menerima
sebuah sistem yang diberikan tersebut berguna. Keduanya memperkenalkan
bahwa variabel tambahan dapat ditambahkan sebagai variabel yang
memberikan pengaruh terhadap variabel persepsi pada kegunaan/manfaat
(perceived usefulness) yang terdapat dalam model TAM.
Pada model TAM 2, variabel yang memberikan pengaruh terhadap
variabel persepsi pada kegunaan/manfaat (perceived usefulness), yaitu:
15
Universitas Indonesia
1. Pengaruh sosial:
1.1. Norma subyektif (subjective norm), persepsi orang bahwa
kebanyakan orang merasa penting baginya untuk berfikir apa yang
seharusnya dan tidak seharusnya sesuai dengan lingkungan.
1.2. Sukarela (voluntariness), sejauh mana pengadopsi potensial
menganggap keputusan adopsi untuk menjadi tidak wajib.
1.3. Anggapan (image), persepsi untuk meningkatkan suatu status ke
dalam suatu sistem sosial.
2. Proses instrumental kognitif:
2.1. Relevansi pekerjaan (job relevance), persepsi individu bahwa sistem
relevan dengan pekerjaannya.
2.2. Kualitas output (output quality), derajat di mana seseorang percaya
bahwa menggunakan sistem meningkatkan penyelesaian tugasnya
dengan baik.
2.3. Demonstrasi hasil (result demonstrability), hasil yang terukur dari
penggunaan inovasi.
2.4 Penelitian Sebelumnya
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan
yang relevan dengan penelitian ini.
Analisa Penerimaan Penerapan E-Procurement: Studi Kasus pada
Kementerian Perhubungan
Penelitian dengan judul “Analisa Penerimaan Penerapan E-Procurement:
Studi Kasus pada Kementerian Perhubungan” ini dilakukan oleh Rusli Yanto,
mahasiswa Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia (2010).
Penulis melakukan penelitian pada Kementerian Perhubungan sebagai salah
satu instansi pemerintah yang menggunakan sistem e-procurement.
Penelitian dilakukan untuk menguji model penerimaan penerapan sistem
e-procurement dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model
(TAM). Variabel yang digunakan hanya dibatasi pada empat variabel utama
dari TAM, yaitu perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan),
16
Universitas Indonesia
perceived usefulness (persepsi pada kegunaan/manfaat), attitude toward using
(sikap pengguna saat menggunakan), dan actual system usage (penggunaan
sesungguhnya) yang ditambahkan dengan beberapa variabel dari luar
(external variables).
Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk
menganalisis hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan maka didapat kesimpulan, yaitu:
a) Terdapat variabel yang tidak memberikan pengaruh terhadap variabel
perceived usefulness (persepsi pengguna terhadap kemudahan), yaitu
computer self-efficacy (kemampuan pengguna terhadap komputer);
b) Terdapat beberapa variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel
lain, antara lain: (i) kemampuan pengguna terhadap komputer memberikan
pengaruh terhadap persepsi pengguna terhadap kemudahan, (ii) persepsi
pengguna terhadap kemudahan memberikan pengaruh terhadap persepsi
pengguna terhadap kegunaan, (iii) persepsi pengguna terhadap kemudahan
memberikan pengaruh terhadap sikap pengguna saat menggunakan, (iv)
persepsi pengguna terhadap kegunaan memberikan pengaruh terhadap
sikap pengguna saat menggunakan, dan (v) sikap pengguna saat
menggunakan memberikan pengaruh terhadap penggunaan sesunggunnya.
Penelitian ini hanya dilakukan terhadap pelaksana pengadaan barang/jasa
(Panitia Pengadaan Barang/Jasa), tidak kepada penyedia barang/jasa. Masih
terdapat variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, antara lain
faktor sosial.
Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Penerapan E-Procurement
Berdasarkan Konsep Technology Acceptance Model (TAM) - (Studi
Kasus: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Undip)
Penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap
Penerapan E-Procurement Berdasarkan Konsep Technology Acceptance
Model (TAM) - (Studi Kasus: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Undip)” ini dilakukan oleh Adhien Meutia Merdeka Putri, mahasiswa
Departemen Teknologi Industri Universitas Diponegoro (2011). Putri
17
Universitas Indonesia
melakukan penelitian dengan mengambil studi kasus pada LPSE Universitas
Dipenogoro.
Putri menggunakan model TAM untuk menganalisis penerimaan
pengguna terhadap penerapan e-procurement di LPSE Undip dan Structural
Equation Modelling (SEM) sebagai alat statistiknya. Variabel yang dilibatkan
pada penelitian ini sesuai dengan apa yang terdapat pada model TAM.
Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh
Rusli Yanto, di mana sama-sama menggunakan variabel standar yang
terdapat pada model TAM.
Penelitian ini mengambil Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai
responden. Berdasarkan 8 hipotesis yang diuji, 6 hipotesis diterima dan 2
hipotesis ditolak. Peneliti juga menggunakan calon Panitia Pengadaan
Barang/Jasa sebagai responden dan memperoleh kesimpulan 4 hipotesis
diterima dari 8 hipotesis yang diujikan. Responden dari Penyedia Barang/Jasa
menghasilkan kesimpulan 7 hipotesis diterima dari 8 hipotesis yang diujikan.
Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa model TAM
tidak cocok digunakan kepada responden dengan status sebagai calon
pengguna, karena banyak menghasilkan hipotesis yang ditolak.
E-Procurement for the Public Sector: Determinants of Attitude Towards
Adoption
Penelitian dengan judul “E-Procurement for the Public Sector:
Determinants of Attitude Towards Adoption” ini dilakukan oleh:
1. Maniam Kaliannan, dari Fakultas Ilmu Administrasi dan Kebijakan,
Universitas Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia;
2. Halimah Awang, dari Fakultas Ekonomi dan Administrasi, Universitas
Malaya, Malaysia; dan
3. Murali Raman dan Magiswary Dorasamy, dari Fakultas Manajemen,
Universitas Multimedia Malaysia, Malaysia.
Kaliannan et al., mengambil studi kasus inisiatif e-procurement di
Malaysia, yang merupakan salah satu proyek di bawah e-Government
18
Universitas Indonesia
Flagship. Penelitian dilakukan untuk melihat tingkat penerimaan penyedia
barang/jasa terhadap e-Perolehan system (e-procurement system).
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusli Yanto
dan Adhien Meutia Merdeka Putri yang menggunakan empat variabel, konsep
Technology Acceptance Model (TAM) yang digunakan pada penelitian hanya
menggunakan dua variabel pengukuran utama yaitu perceived usefulness
(persepsi akan manfaat/kegunaan) dan perceived ease of use (persepsi
kemudahan penggunaan).
Metode penelitian dilakukan dengan mengadakan survey kepada
penyedia barang/jasa (responden) yang merupakan rekanan dari pemerintah
Malaysia. Setelah melakukan survey dengan mengirimkan 3000 kuesioner
secara random kepada responden, kemudian analisis dilakukan terhadap 502
kuesioner yang terkumpul dari responden. Berdasarkan analisis yang
dilakukan diperoleh kesimpulan, yaitu:
a) Responden secara umum setuju bahwa perceived usefulness (persepsi
manfaat) memainkan peranan penting dalam penerimaan e-Perolehan
system. Responden mendukung penerapan e-Perolehan system karena
dapat mendorong banyak manfaat.
b) Responden secara umum memandang e-Perolehan system mudah untuk
digunakan, mudah untuk dipelajari dan user friendly.
Penelitian yang dilakukan oleh Kaliannan et al. hanya melakukan analisis
terhadap penerimaan sistem e-procurement dari sudut pandang penyedia
barang/jasa, belum terhadap pelaksana pengadaan barang/jasa itu sendiri
(misalnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa). Masih terdapat variabel lain yang
tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti computer self-efficacy
(kemampuan pengguna terhadap komputer) dan organizational factors
(faktor-faktor organisasi).
19
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Relevan
Rusli Yanto Adhien Meutia Merdeka Putri Kaliannan, Awang, Raman & Dorasamy
Judul Penelitian
Analisa Penerimaan E-Procurement Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Penerapan E-Procurement Berdasarkan Konsep Technology Acceptance Model (TAM)
E-Procurement for the Public Sector: Determinants of attitude toward Adoption
Studi Kasus Kementerian Perhubungan LPSE Undip Pemerintahan Malaysia
Variabel TAM yang digunakan
Perceived Ease of Use Perceived Usefulness Attitude Toward Using Actual System Usage
Perceived Ease of Use Perceived Usefulness Attitude Toward Using Actual System Usage
Perceived Ease of Use Perceived Usefulness
Analisis Statistik
Partial Least Square (PLS) Structural Equation Modelling (SEM) Perhitungan p-value
Pengumpulan Data Primer
Kuesioner Kuesioner Kuesioner
Responden Pelaksana (panitia) pengadaan barang/jasa
Panitia pengadaan, penyedia, dan calon penyedia barang/jasa
Penyedia barang/jasa
Hasil Penelitian
Variabel computer self-efficacy (kemampuan pengguna terhadap komputer) tidak memberikan pengaruh terhadap variabel perceived usefulness (persepsi pengguna
Panitia pengadaan: Dari 8 hipotesis yang diuji, 6 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak.
Calon panitia pengadaan: 4 hipotesis diterima dari 8 hipotesis yang
Variabel perceived usefulness (persepsi manfaat/kegunaan) memiliki peranan penting dalam penerimaan e-Perolehan system.
20
Universitas Indonesia
Rusli Yanto Adhien Meutia Merdeka Putri Kaliannan, Awang, Raman & Dorasamy
terhadap kemudahan); Terdapat beberapa variabel yang
memberikan pengaruh terhadap variabel lain, yaitu: (i) kemampuan pengguna terhadap komputer memberikan pengaruh terhadap persepsi pengguna terhadap kemudahan, (ii) persepsi pengguna terhadap kemudahan memberikan pengaruh terhadap persepsi pengguna terhadap kegunaan, (iii) persepsi pengguna terhadap kemudahan memberikan pengaruh terhadap sikap pengguna saat menggunakan, (iv) persepsi pengguna terhadap kegunaan memberikan pengaruh terhadap sikap pengguna saat menggunakan, dan (v) sikap pengguna saat menggunakan memberikan pengaruh terhadap penggunaan sesunggunnya.
diujikan. Penyedia barang/jasa: 7 hipotesis
diterima dari 8 hipotesis yang diujikan.
Kesimpulan: Model TAM tidak cocok digunakan kepada responden dengan status sebagai calon pengguna karena banyak menghasilkan hipotesis yang ditolak.
21
2.5 Kerangka Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang
memberikan pengaruh penerimaan sistem e-Procurement Kementerian
Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian di luar Kementerian
Keuangan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model TAM 2 sebagai
perluasan dari model TAM dan hanya menggunakan dua variabel yang
berpengaruh terhadap variabel persepsi pada kegunaan/manfaat, yaitu
relevansi pekerjaan (job relevance) dan kualitas output (output quality).
Tiga variabel lain yang terdapat pada model TAM 2, yaitu:
1. Norma subyektif (subjective norm), tidak digunakan karena tidak sesuai
dengan kondisi di lapangan. Penggunaan sistem e-procurement merupakan
amanat dari Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
2. Sukarela (voluntariness), tidak digunakan karena variabel ini tidak lagi
relevan dengan adanya amanat untuk menggunakan sistem e-procurement
pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Anggapan (image), tidak digunakan karena tidak ada kaitannya dengan
status sosial. Penggunaan sistem e-procurement tidak berpengaruh
terhadap suatu status.
Gambar 2.4 berikut menampilkan kerangka penelitian yang digunakan.
Actual System Usage
Behavioral Intention to
Use
Attitude Toward Using
Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use
Job Relevance
Output Quality
Additional Variable Model TAM
Result Demonstrability
Gambar 2. 4 Kerangka Penelitian
22
Universitas Indonesia
Gambar 2.3 memberikan gambaran mengenai metode dalam mencari
faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan
sistem e-Procurement di lembaga Non Kementerian di luar Kementerian
Keuangan. Variabel tambahan digunakan untuk meneliti apakah dua variabel
tersebut memberikan pengaruh terhadap Perceived Usefulness. Selanjutnya,
akan diteliti apakah:
1. variabel Job Relevance, Output Quality, dan Result Demonstrability
memberikan pengaruh terhadap variabel Perceived Usefulness.
2. variabel Perceived Ease of Use memberikan pengaruh terhadap variabel
Perceived Usefulness dan variabel Attitude Toward Using.
3. variabel Perceived Usefulness memberikan pengaruh terhadap variabel
Attitude Toward Using dan variabel Behavioral Intention to Use.
4. variabel Attitude Toward Using memberikan pengaruh terhadap variabel
Behavioral Intention to Use.
5. variabel Behavioral Intention to Use memberikan pengaruh terhadap
variabel Actual System Usage.
23
Universitas Indonesia
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi metode penelitian dan pengumpulan data, serta alur penelitian
yang akan digunakan.
3.1 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data
Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Data Primer. Data
Primer diperoleh dari hasil survey kuesioner yang dilakukan secara online
dan offline terhadap pengguna sistem e-procurement. Pengguna, yang dalam
hal ini sebagai responden, terdiri dari:
1. Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian di luar Kementerian Keuangan
yang sudah mengadakan kerjasama (MoU) dengan Kementerian Keuangan
selama lebih dari satu tahun.
2. Penyedia barang/jasa yang terdaftar di Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Kementerian Keuangan.
3.2 Alur Penelitian
Rencana alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.
Identifikasi, pemilihan, dan perumusan
masalah
Tinjauan pustaka
Pengembangan kerangka penelitian
Penyusunan kuesioner
Pengujian kuesioner
Penyebaran dan pengumpulan
kuesioner
Melakukan analisis data
Hasil analisis
Pembuatan kesimpulan dan saran
Layak ?
Ya
Tidak
Gambar 3. 1 Rencana Alur Penelitian
24
Universitas Indonesia
Berdasarkan alur penelitian di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah adalah kegiatan
melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan
berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan,
melakukan pemilihan topik permasalahan dan merumuskan permasalahan
yang ingin diteliti untuk dicari solusinya.
2. Tinjauan pustaka adalah kegiatan mengumpulkan atau memperoleh
referensi berupa teori-teori maupun penelitian sebelumnya yang relevan
dengan penelitian ini, sehingga dapat disusun sebuah kerangka pemikiran.
3. Pengembangan kerangka pemikiran merupakan rangkuman dari referensi
yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebelumnya yang menjadi dasar
penelitian ini.
4. Penyusunan kuesioner adalah kegiatan menyusun atau mendesain alat ukur
yang akan digunakan dalam pengumpulan data primer.
5. Pengujian kuesioner adalah kegiatan menguji kuesioner yang telah disusun
sebelumnya untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut valid untuk
digunakan.
6. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah menyebarkan atau
mendistribusikan alat ukur kepada seluruh responden yang sudah
ditentukan, kemudian setelah batas waktu yang ditentukan alat ukur
tersebut dikumpulkan kembali untuk dilakukan analisis.
7. Melakukan analisis data adalah melakukan analisis hubungan antar
variabel dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling
(SEM) sebagai alat bantu. Penggunaan metode SEM dikarenakan jumlah
responden yang ingin digunakan adalah lebih dari 100 responden.
8. Hasil analisis adalah mendapatkan faktor-faktor yang memberikan
pengaruh terhadap penerimaan sistem e-procurement yang dikelola oleh
Kementerian Keuangan.
9. Pembuatan kesimpulan dan saran adalah menyusun kesimpulan yang
sesuai dengan hasil penelitian termasuk apabila terdapat kemungkinan
dilakukan penelitian selanjutnya, serta saran-saran terkait hasil penelitian
yang telah dilakukan.
25
Universitas Indonesia
LAMPIRAN – TRANSKRIP WAWANCARA SINGKAT
Pewawancara: Apakah bapak tahu mengenai indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2014 yang terkait dengan Pusat LPSE?
Narasumber: Iya, saya tahu. Disana kalau tidak salah ada 2 buah indikator yang menjadi tanggung jawab Pusat LPSE.
Pewawancara: Kebetulan saya sedang membuat proposal penelitian untuk mencari analisis penerimaan sistem e-procurement di Kementerian Keuangan. Di situ tertulis bahwa target implementasi e-Procurement pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah 100% pada tahun 2014, namun tidak disebutkan target per tahunnya. Menurut bapak, bagaimana pembagian target capaian per tahun sejak 2010 sampai dengan 2014?
Narasumber: Memang tidak disebutkan secara detail mengenai capaian per tahun. Target tersebut merupakan target kumulatif yang harus dipenuhi pada tahun 2014. Namun, kita bisa membagi capaian pada tahun 2014 menjadi 5, yaitu 20% pada tiap tahunnya. Sehingga target yang harus dicapai pada tahun 2012 yaitu 60%.
Pewawancara: Baik pak, terima kasih atas informasinya.
Narasumber: Sama-sama.
26
LAMPIRAN – PETIKAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014
27
DAFTAR PUSTAKA
Chen, S., Li, S., Li, C. 2011. Recent Related Research in Technology Acceptance Model: A Literature Review, Australian Journal of Business and Management Research, Vol. 1 No. 9.
Chuttur, M.Y. 2009. Overview of the Technology Acceptance Model: Origins, Developments and Future Directions, Indiana University, USA. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 9(37). http://sprouts.aisnet.org/9-37.
Kaliannan, M., Awang, H., Raman, M., Dorasamy, M. E-Procurement for the Public Sector: Determinants of attitude towards Adoption.
Putri, A.M.M. 2011. Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Penerapan E-Procurement Berdasarkan Konsep Technology Acceptance Model (TAM) - (Studi Kasus: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Undip). Departemen Teknologi Industri Universitas Diponegoro.
Neef, D. 2001. E-Procurement From Strategy to Implementation, Prentice Hall.
Tang, D., Chen, L. 2011. A Review of the Evolution of Research on Information Technology Acceptance Model, IEEE.
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 2009-2014.
UN Procurement Practitioner's Handbook. June 4, 2013. http:// www.ungm.org/pph/ch04s02.html).
Yanto, R. 2010. Analisa Penerimaan Penerapan E-Procurement: Studi Kasus pada Kementerian Perhubungan. Program Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia.