Click here to load reader

tugas makalah pkn

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugas Makalah PKn semester 7

Text of tugas makalah pkn

Kata Pengantar

Puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyusun makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini saya membahas mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.Saya menyadari bahwa masih banyak kekeurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Pontianak, Januari 2015

Penulis

Daftar Isi

Halaman JudulKata Pengantar ........................................................................................................iDaftar Isi .................................................................................................................iiBab 1 Pendahuluan1.1. Latar Belakang............................................................................................ 11.2. Rumusan Masalah........................................................................................21.3. Tujuan Penulisan..........................................................................................3Bab 2 Pembahasan2.1. Pengertian Demokrasi..................................................................................42.2. Kehidupan Demokrasi di Indonesia Saat Ini dan Hasil Positif dan Negatif Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia...........................................................62.3. Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia. ............................................................................10Bab 3 Penutup3.1. Kesimpulan.................................................................................................143.2. Saran. .........................................................................................................15Daftar Pustaka........................................................................................................16

10

BAB 1PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia bisa dikatakan telah melalui 3 era pemerintahan selama 69 tahun Indonesia merdeka. Ketiga era itu adalah era pemerintahan Orde Lama (1945-1965) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, era Orde Baru (1966-1998) yang dpimpin oleh Presiden Soeharto, dan terakhir era Reformasi (1998-sekarang).Baru pada era Reformasi inilah demokrasi mendapat perhatian dan dijunjung tinggi dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batang tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru.Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999.Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.Sudah 17 tahun rakyat Indonesia melaksanakan kehidupan bernegara yang demokratis. Dan sekarang kita dapat mulai melihat apa hasil dari proses demokrasi yang telah kita lakukan selama 17 tahun ini. Apakah demokrasi telah menjadikan Indonesia negara yang lebih baik? Ataukah demokrasi telah membawa dampak buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini?Perkembangan demokrasi di Indonesia memang cukup baik, namun perkembangan ini juga diikuti berbagai persoalan yang menodai proses demokrasi itu sendiri. Persoalan korupsi, tata kelola pemerintahan yang buruk, birokrasi yang sulit, penegakan hukum yang berat sebelah, anarkisme lebih dipliih daripada berdialog, dan masih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tanda dari demokrasi yang tidak sehat.Demokrasi sejatinya sudah kita pelajari dari kecil dimana kita terbiasa mempelajarinya dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarga-negaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi sekolah mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.Bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia tentu dapat terjawab jika kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda saat ini untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara sehat. Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah pemahaman mengenai demokrasi itu sendiri dan memberikan jalan bagi pengembangan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan guna pelaksanaan demokrasi yang berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?2. Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini dan apa saja hasil positif dan negatif pelaksanaan demokrasi di Indonesia?3. Apa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia?1.3. Tujuan Penulisan

1. Memahami arti demokrasi.2. Mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada saat ini.3. Mengetahui peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.

BAB 2PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Demokrasi

Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein = pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.Abraham Lincoln memberikan pengertian demokrasi government of the people, by the people, and for the people. (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).Menurut C.F. Strong, Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.Menurut Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.Selanjutnya menurut Merriam, Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.Menurut International Commission of Jurist, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.Samuel Huntington menyatakan Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.Koentjoro Poerbopranoto mendefinisi Demokrasi adalah sebuah sistem dimana rakyat ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.Menurut Joseph A.Schmeter, Demokrasi meletakkan rakyat sebagai pihak yang ikut serta dalam perencanaan-perencanaan yang dilakukan penyelenggara negara untuk mencapai keputusan politik dimana rakyat yang terdiri dari beberapa individu tersebut mempunyai wewenang dalam memutuskan perjuangan rakyatnya.Sebuah demokrasi menurut Robert A. Dahl idealnya memiliki : 1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, 2) Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, 3) Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, 4) Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyakat, dan 5) Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat yang tercakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

2.2. Kehidupan Demokrasi di Indonesia Saat Ini dan Hasil Positif dan Negatif Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia sekarang ini ditandai dengan berbagai peristiwa baik peristiwa yang menggembirakan dan juga peristiwa yang justru menjadi sejarah kelam dalam pelaksanaan demokrasi. Beberapa hasil positif dari pelaksanaan demokrasi saat ini adalah: Pelaksanaan Pemilu. Pemilihan umum dilakukan dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, juga dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 menjadi tonggak sejarah karena merupakan pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden wakil dan wakil presiden secara langsung. Rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, sehingga dapat menjadikan rasa memiliki negaranya lebih kuat. Adanya kebebasan media massa/pers tanpa ada rasa takut untuk dicabut izin penerbitannya. Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial menjadi sesuatu hal yang penting. Hal yang pertama dan utama, perlu dijaga jangan sampai muncul ada tirani media terhadap publik. Diberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tidak seperti selama masa Orde Baru dimana partai-partai politik dipangkas hingga hanya terdapat 3 partai dan setiap dilakukan Pemilu dapat dipastikan pemenangnya adalah Golongan Karya. Sedangkan pada masa demokrasi dengan begitu banyak partai politik yang berpartisipasi, pemilu benar-benar merupakan persaingan terbuka yang tidak dapat kita tebak siapa pemenangnya. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN misalnya dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi, penegakan hukum terhadap pemegang jabatan pemerintahan yang melanggar hukum. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif. Misalnya dengan memanggil Presiden atau Menteri ke Rapat DPR untuk ditanyai mengenai penerapan suatu kebijakan sehingga fungsi check and balance berjalan. Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan. Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen itu berbunyi begini: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal inilah yang menjadi celah hukum dimana pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto, keduanya mencoba mengakali pasal itu sehingga bisa terus-terusan terpilih menjadi presiden tanpa batasan masa jabatan yang dapat memunculkan pemerintahan otoriter yang mengekang kehidupan demokratis di Indonesia. Program kerja pemerintah dapat selalu kita pantau agar sesuai dengan keinginan dan suara hati rakyat. Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan cara melakukan demonstrasi, mimbar bebas, pawai, dan rapat umum. Melalui jalur ini, masyarakat dapat memberikan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintahSelain dampak positif, pelaksanaan demokrasi juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah : Terjadinya aksi anarkis dalam proses menyampaikan pendapat. Sering kita lihat berita-berita di media cetak maupun elektronik yang memberitakan demonstrasi yang berakhir anarkis baik dengan menyerang petugas kepolisian yang mengawal demonstrasi maupun pengrusakan sarana publik oleh demonstran. Kebebasan pers masa reformasi terkadang terlewat batas. Terdapat ketidakseimbangan antara keinginan masyarakat dengan kepentingan pers. Pers cenderung menampilkan sesuatu yang berbau komersil dan hanya memikirkan keuntungan perusahaan. Berita yang disajikan terkadang tidak objektif. Tidak hanya itu, pers juga terkadang melanggar kode etik nya sendiri. Norma dan nilai yang ada di masyarakat diabaikan. Dalam pencarian berita pun pers sering meniadakan kesopan santunan. Pers tidak lagi menghargai privatisasi sumber berita. Sebagai contoh, pers seharusnya fokus hanya pada masalah masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti kebijakan pemerintah, akan tetapi pers menambahkannya dengan urusan pribadi sumber berita. Pemilihan umum diwarnai dengan politik uang, kampanye hitam, dan kecurangan lain yang justru menodai proses demokrasi. Terpecahnya masyarakat pada saat masa kampanye Pemilu seperti yang terjadi pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 lalu dimana masyarakat seakan-akan terpecah menjadi 2 kubu yaitu kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Bahkan perpecahan bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terbagi menjadi Koalisi Merah Putih (gabungan partai pendukung Prabowo) dan Koalisi Indonesia Hebat (gabungan partai pendukung Jokowi). Semakin maraknya kasus korupsi oleh para pejabat, seperti kasus korupsi yang menjerat Angelina Sondakh, Nazaruddin, Andi Mallarangeng, Annas Maamun, Jero Wacik, dll. Ini menunjukkan bahwa para pejabat ini tidak memikirkan nasib rakyat padahal mereka dipilih dan digaji oleh rakyat. Para wakil rakyat di DPR tidak lagi mewakili rakyat melainkan menjadi wakil partai sehingga proses demokrasi yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak berjalan lancar yang akhirnya justru menghambat pembangunan nasional. Masih adanya pembiaran pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang terjadi di Mesuji.

Dalam perjalanannya selama 17 tahun, demokrasi Indonesia masih berkutat dalam demokrasi prosedural melalui pemilu dan pemilukada yang reguler, parpol yang begitu banyak, dan lembaga perwakilan yang koruptif. Demokrasi prosedural dalam kenyataannya diwarnai banyak ekses dan konsekuensi yang tidak diharapkan. Pada segi lain, demokrasi substantif masih jauh daripada terwujud dan fungsional dalam realitas politik sehari-hari.Karena itu, demokrasi Indonesia masih perlu konsolidasi lebih lanjut. Pertama, konsolidasi lembaga-lembaga demokrasi, misalnya, dengan penciptaan keseimbangan kekuasaan lebih baik di antara legislatif dengan eksekutif, dan bahkan yudikatif. Kecenderungan legislative heavy yang terjadi sejak masa pasca-Pemilu 1999 hingga sekarang mesti dikembalikan pada ekuilibriumnya.Pada saat yang sama, perlu penyederhanaan dan penguatan parpol. Parpol yang terlalu banyak hanya menghasilkan friksi, kontestasi politik tanpa akhir, yang menjadikan parpol, lembaga legislatif, dan eksekutif saling menyandera. Akibatnya, tugas dan tanggung jawab kepemerintahan tidak dapat dieksekusi dengan baik. Setiap parpol lebih tertarik pada kepentingan partisan masing-masing yang ingin mereka peroleh dengan cara-cara pragmatis dan oportunistis.Beriringan dengan itu adalah penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum dan birokrasi agar dapat menjalankan fungsi serta tugas secara netral dan imparsial. Politisasi dan manipulasi lembaga penegak hukum dan birokrasi yang mengakibatkan distorsi harus dihentikan agar mereka dapat menjalankan tugas penegakan hukum dan perbaikan kesejahteraan warga.Tak kurang pentingnya adalah penguatan budaya politik demokrasi. Sampai sekarang, elite politik tidak menunjukkan komitmen pada democratic political behaviour. Mereka umumnya hanya siap menang dalam pemilu atau pemilukada. Jika kalah, mereka menempuh cara tidak demokratis dengan mengerahkan massa melakukan pelanggaran hukum dan ketertiban dan perusakan fasilitas publik.Akhirnya, konsolidasi demokrasi hanya bisa berhasil dengan kepemimpinan integritas, visioner, dan desisif sejak dari tingkat atas sampai ke level bawah. Kepemimpinan tanpa integritas, hipokritikal, lemah, dan koruptif membuat demokrasi terlihat lemah pula dan dapat gagal mewujudkan janji-janjinya.

2.3. Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia

Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi,rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta proses demokrasi.Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.Merphin Panjaitan menyatakan Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.Menurut Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memilikipolitical knowledge, awareness, attitude, political efficacydanpolitical participationserta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraandi Perguruan Tinggi berupaya menanamkan sikap kepada mahasiswa sebagai calonintelektual dan penerus cita-cita bangsa agar :1. Memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan dan rasa cinta tanah air sebagai perwujudan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara.2. Memiliki wawasan dan penghargaan terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia sehingga mampu berkomunikasi baik dalam rangka meperkuat integrasi nasional.3. Memiliki wawasan, kesadaran dan kecakapan dalam melaksanakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan peran sertanya sebagai warga negara yang cerdas, trampil dan berkarakter.4. Memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta kewajiban dasar manusia sehingga mampu memperlakukan warga negara secara adil dan tidak diskriminatif.5. Berpartisipasi aktif membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan pada nilai dan budaya demokrasi yang bersumber pada Pancasila.6. Memiliki pola sikap, pola pikir dan pola perilaku yang mendukung ketahanan nasional Indonesia serta mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan perkembangan zaman demi kemajuan bangsa.Sesungguhnya banyak manfaat yang bisa diambil dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.Pertamaadalah untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara yang akhirnya dapat menempat diri pada posisi yang tepat sebagai warga negara. Setelah mengetahui dan mengerti kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang mesti didapatkan, maka sebagai warganegara yang baik dapat menjalankan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sertamenuntut hak hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lainnya tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan kehidupan.Manfaat yang kedua adalah dengan mempelajari pelajaran kewarganegaraan dapat dijadikan motivasi untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Artinya setelah mengerti peran dan keadaan negara, seharusnya menjadi warga negara yang lebih cinta pada tanah air dan baangsa serta rela berkorban demi bangsa dan negara.Dengan mempelajariPendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat keyakinan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan mengamalkan semua nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Disadari atau tidak, dasar negara Pancasila mempunyai nilai nilai luhur termasuk nilai moral kehidupan. Nilai moral tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku.Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang:1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.3. Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.Melalui pendidikan Kewarganegaraan , warga negara Republik indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat , bangsa dan negaranya secra konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.Dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia, peran pendidikan sangat besar, karena melalui pendidikan maka pengetahuan dan pemahaman kesadaran demokrasi warga Negara dapat ditingkatkan. Selama ini demokrasi berjalan sesuai dengan persepsi dan intepretasi masing-masing. Oleh karena itu dalam perjalanannya demokrasi menyimpang dari jalan atau jalur yang sebenarnya. Kebanyakan orang menyebut demokrasi kebablasan. Untuk mendidik warga Negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan mengenai demokrasi yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab serta mampu berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Melalui Pendidikan Kewarganegaran, peserta didik akan mampu memahami proses demokrasi, serta berperan aktif dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.

BAB 3PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Abraham Lincoln memberikan pengertian demokrasi government of the people, by the people, and for the people. (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.Indonesia sendiri telah menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hasil positif dari pelaksanaan demokrasi saat ini adalah pelaksanaan pemilu, dijaminnya kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat, pemberlakuan sistem multipartai, dll. Namun dampak negatif demokrasi yang kebablasan juga dapat kita lihat seperti anarkisme massa saat melakukan demonstrasi, pers yang tidak lagi objektif dalam memberitakan sesuatu dikarenakan masia massa umumnya dimiliki oleh para politisi, politik uang dalam penyelenggaraan pemilu, dll.Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam memperkuat keyakinan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan mengamalkan semua nilai nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam penerapan di bidang demokrasi.Untuk mendidik warga Negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan mengenai demokrasi yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab serta mampu berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Melalui Pendidikan Kewarganegaran, peserta didik akan mampu memahami proses demokrasi, serta berperan aktif dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.

3.2. Saran

Melihat perilaku masyarakat saat ini, Pendidikan Kewarganegaraan memegang poin penting dalam mengajarkan pada masyarakat luas, khususnya generasi muda, mengenai kehidupan demokrasi yang baik dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 itu seperti apa. Jangan sampai demokrasi yang diterapkan justru semakin kebablasan hingga dapat memecah kesatuan NKRI.Generasi muda hendaknya mampu menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik dimasa depan melalui pemahaman dan pembelajaran yang telah diajarkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Saran kepada rekan-rekan mahasiswa agar lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan juga tidak lagi menganggap remeh pelajaran/mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, Prenada Media Group..Sumarsono, S, dkk, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F6462730%2FPengertian_Demokrasi_Menurut_Para_Ahli&ei=TlayVNzGGcacugSE54HwAQ&usg=AFQjCNE9CbIRlNZRikSdMHLN15PEx-gC3A&bvm=bv.83339334,d.c2E diunduh pada 9 Januari 2015