26

Click here to load reader

Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

  • Upload
    ghozi92

  • View
    19

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengembuskan tuntutan

kontroversial mengenai dibukanya calon presiden perseorangan untuk Pemilu

2009. Usulan DPD mengenai hal ini didasarkan pada aspirasi yang berkembang

dimasyarakat.hal yang diusullkan oleh DPD ini mengenai dibukanya

kemungkinan pintu calon perseorangan (independen) dalam pemilihan presiden.

Namun usulan dari DPD ini dapat dikatakan kontroversial dan di luar mainstream

pemikiran hukum tatanegara yang ada saat ini. Bicara capres perseorangan,

mayoritas ahli hukum tatanegara dan politisi akan menyatakan bahwa UUD 1945

telah menutup pintu bagi ide tersebut Alasannya, Pasal 6A ayat (2) Perubahan

Ketiga UUD 1945 secara tegas menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dari Pasal 6A ayat (2)

tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa kemungkinan bagi calon presiden

dari perseorangan (independen) tertutup selama ketentuan dari pasal ini tidak di

amandemen.

Kemudian jika kita lihat dari sisi teknis dilapangan pencalonan presiden

secara independen mempunyai banyak kelemahan. Dari banyaknya calon

independen tidak memiliki infrastruktur politik yang jelas. Sehingga, apa yang

menjaga hubungan konstituen (infrastruktur) dengan lembaga eksekutif

(suprastruktur) tidak ada. Justru posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen

tidak akan memperoleh legitimasi politik yang kuat karena representasi dari

kekuatan berbagai parpol. Dilihat dari efektifitas pemerintahan, kita menyaksikan

pesimisme yang lain. Calon independen yang terpilih menjadi presiden sangat

mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan bersama DPR.

Jika tidak dicalonkan oleh partai dan tidak didukung oleh partai, sangat mudah

diduga bahwa fraksi-fraksi DPR juga tidak akan begitu saja mendukung kebijakan

Page 2: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Presiden. Potensi masalah lain, di daerah-daerah dengan kontrol publik yang

lemah, calon independen bisa menjadi tokoh politik yang tidak terkontrol

sehingga kebijakan publik pun menjadi tidak terkendali.

Berdasarkan hal itu sampai saat ini partai Politik atau gabungan partai

politik sebagai satu – satunya cara untuk mengajukan calon presiden dan wakil

presiden masih dianggap paling efektif dan efisien bagi negara yang menganut

sistem demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah Sejarah partai politik di Indonesia di tinjau dari segi filosofis

dan yuridis ?

1.2.2 Apakah definisi dari partai Politik beserta fungsinya di Indonesia ?

1.2.3 Bagaimanakah syarat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden

serta perbandingan antara Calon Presiden dari Parpol/Gabungan Parpol dan

Calon Presiden Independen ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Partai Politik di Indonesia di Tinjau dari Segi Filosofis dan Yuridis

Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau

dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-

cita yang sama. Sedangkan definisi partai politik menurut ilmuwan politik yaitu:

- Friedrich: partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan

secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan

kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan

Page 3: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada

para anggotanya.

- Soltau: partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak

terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan

dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk

menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka

buat.

Segi Filosofis

Sejarah terbentuknya partai politik di dunia dapat diuraikan sebagai

berikut, partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan

dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses

politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di

satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian

partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik yang

demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat

elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan

bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian

peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini

antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari

semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan

yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi

dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di

negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan

penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal

ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam

perkembanganya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu

lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi

konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

Page 4: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Di Indonesia Perkembangan partai politik dapat digolongkan dalam

beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan

tujuan masing-masing, yaitu Masa Penjajahan Belanda, Masa Pedudukan Jepang,

dan Masa Merdeka.

Masa Penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di

Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya

kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial

seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama

dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan

peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran

nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan

Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini.

Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi

Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai

Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale

Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik

dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk

KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik

Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional,

MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran

Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang

merupakan gabungan organisasi buruh.

Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan

Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak

bergerak di bidang sosial.

Page 5: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Masa Merdeka (mulai 1945).

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang

besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai

politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak

partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan

PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan

partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam

kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata

tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya

dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan

program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan

baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang

mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi,

sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini

dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh

NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI

memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir

September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat

bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu

catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu

Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul

sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi

(Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik.

Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti

bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu

PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI

(ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi

Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik

Page 6: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang

reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto,

maka pemilu dengan sistem multipartai terus berlanjut hingga sekarang.

Segi Yuridis

Berdasarkan Segi Yuridis, hal-hal mengenai partai politik diatur dalam

Undang-undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan

lainnya. Dalam Undang-undang Dasar 1945, pembentukan partai politik

diantaranya diatur dalam Pasal 22E ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 24C ayat (1).

Pasal 22E ayat (3)

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD

adalah partai politik.”

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 24C ayat (1)

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.”

Selain itu hal-hal mengenai partai politik diantaranya diatur pula dalam

Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-undang

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2.2 Definisi dan Fungsi Partai Politik

Page 7: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Kehadiran partai politik dalam system demokrasi Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola

tetapi juga kepada bangsa dan Negara. Karena, organisasi partai politik yang dapat

menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politis berarti akan

menentukan kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada

konstituen mereka. Sehingga, kehadiran partai politik juga perlu diletakkan dalam

kerangka yang lebih lauas dan tidak terbatas pada kelompok ideologis mereka

saja. Baik buruknya system kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh organisasi

partai politik akan menentukan kualitas calon-calon pemimpin bangsa.

Untuk dapat menganalisis peran dan kontribusi partai politik dalam

konteks yang lebih luas. Ada baiknya kita memahami apa itu partai politik. Hal ini

bertujuan untuk pemahaman kita tentang partai politik dapar menjadi

komprehensif. Pemahaman dasar tentang partai politik dapat memberikan

kesamaan pemahaman.

Bebarapa definisi partai politik yaitu1 :

Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah :

Suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk

memperoleh kekuasaan politk dan merebut kedudukan politik dengan cara

konstitusionil untuk menjalankan kebijakan mereka.

Menurut Carl J. friedrich :

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan

bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Menurut R.H Soltau

1 Abdul bari Azed, Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta : pusat studi hukum tata Negara FHUI 2005 hal 32

Page 8: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sediti banyak

terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan

memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan

dan melaksanakan kebijakan mereka.

Menurut Sigmund Neuman :

Partai politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk

menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar

persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan

berbeda.

La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang

menjadi cirri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. Criteria

mereka sangat populer dewasa ini untuk melakukan studi komparasi politis.

Keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai berikut :2

1. Organisasi jangka panjang . organisasi partai politk harus bersifat jangka

panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada

lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia

memimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik

sebagai organisasi ketika ada system dan prosedur yang mengatur aktivitas

organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan

partai politik untuk jangka waktu yang lama.

2. Struktur organisasi, partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi

politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi , mulai dari tingkat local

sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Partai

politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah

territorial serta dikelola secara procedural dan sistematik. Struktur organisasi

partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke

atas maupun dari atas kebawah, sehingga nantinya akan meningkatkan

efisiensi serta efiktivitas fungsi control dan koordinasi.

2 Firmanzah, Mengelola Partai Politik (komunikasi dab positioning ideology poltik di era demokrasi), Jakarta : yayasan obor Indonesia 2008 hal 67

Page 9: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

3. Tujuan berkuasa, partai politik didirikan untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan, baik di level local Maupun nasional. Siapa

pemimpin Negara propinsi atau kabupaten? Pertanyaan –pertanyaan ini yang

melatarbelakangi hadirnya partai politik. Ini pula yang membedakan partai

politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam

masyarakat seperti perserikatan, asosiasi dan ikatan.

4. Dukungan public luas, adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai

politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dukungan inilah

yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini

menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas

masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat.

Semakin besar dukungan public yang didapatkan oleh suatu partai politk.

Semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

2.3 Syarat mengajukan Calon presiden dan Calon Wakil Presiden serta

Perbandingan antara Calon Presiden dari Partai politik/ Gabungan dan Calon

Presiden Independen.

Untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidaklah

mudah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah diatur sebelumnya

dalam Undang-undang. Syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia antara lain :

1. menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 6, syarat menjadi calon

Presiden-Wakil Presiden adalah :

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendak dirinya sendiri;

- Tidak pernah menghianati negara;\

- Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

- Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa

laporan kekayaan penyelenggara negara;

Page 10: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

- Tidak memilik tanggungan utang secara persoarangan dan atau secara

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara;

- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- Terdaftar sebagai pemilih;

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan

kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

- Memiliki daftar riwayat hidup;

- Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua

kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara republik

Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945;

- Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

- Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;

- Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,

termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung

dalam G.30.S/PKI;

- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

2. Menurut pasal 6A UUD 1945 : ”Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

3. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 menyatakan bahwa

calon presiden harus memenuhi syarat minimum pencalonan yaitu presidential

Page 11: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

threshold (PT) 20% dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang

memiliki keterwakilan kursi di DPR atau, 25% suara sah dalam pemilu

legislatif nasional.

Melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Presiden-Wakil

Presiden yang telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa untuk di Indonesia

untuk menjadi calon Presiden – Wakil Presiden selain harus sehat jasmani dan

rohani, juga harus berasal atau dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai

politik tertentu. Calon Presiden yang diajukan oleh Parpol atau Gabungan Parpol

tetap dianggap sebagai mekanisme yang paling baik dalam pemilihan Presiden di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ditolaknya peninjauan kembali terhadap pasal

6A UUD 1945 yang isinya : ”Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum

sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dengan ditolaknya peninjauan kembali

ini, hal ini menandakan bahwa mekanisme pengajuan calon presiden atau wakil

presiden yang tidak berasal dari parpol atau gabungan parpol (Calon Presiden

Independen) belum bisa diterapkan di Indonesia.

Calon Presiden-Wakil Presiden dari Partai Politik dan Gabungan Partai

Politik dianggap sebagai mekanisme yang lebih baik daripada Calon Presiden

Independen, hal ini disebabkan oleh:

1. Menurut Bab I ayat (1) penjelasan UU No. 23 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikatakan bahwa partai

politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat,

bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen

kepemimpinan nasional. Melihat dasar pemikiran dari pembentukan partai

politik ini dapat disimpulkan bahwa pasangan calon Presiden-Wakil

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

dianggap sesuai dan mampu memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa

dan negara, sekaligus mampu sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen

kepemimpinan nasional sesuai dengan alasan dibentuknya sebuah partai

politik.

Page 12: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

2. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 menyatakan

bahwa calon presiden harus memenuhi syarat minimum pencalonan yaitu

presidential threshold (PT) 20% dukungan partai politik atau gabungan

partai politik yang memiliki keterwakilan kursi di DPR atau, 25% suara

sah dalam pemilu legislatif nasional. Dukungan partai politik dalam hal ini

sangatlah penting, apalagi partai politik yang memperoleh 20%-25% di

DPR atau juga legislative nasional. Dukungan Partai poltik dalam hal ini

sangat penting, dikarenakan partai politik memiliki wakil atau kader di

hampir seluruh seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, bahkan sampai

ke daerah terpencil sekalipun. Dengan adanya perwakilan partai politik di

berbagai wilayah, maka partai politik dianggap bisa mewakilkan suara dan

aspirasi rakyat dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga dengan partai

politik mengajukan calon Presiden-Wakil Presiden tertentu, calon Presiden

– Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik tersebut sudah sesuai

dengan harapan dan aspirasi rakyat Indonesia yang disampaikan melalui

perwakilan atau kader partai politik yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia. Selain itu juga, dengan adanya persentase minimal yang harus

diperoleh oleh parpol atau gabungan parpol dalam mengajukan calon

Presiden-Wakil Presiden akan memaksa partai untuk tidak asal-asalan

mengajukan calon presiden yang diusung. Partai secara institusional juga

akan terdorong untuk sungguh-sungguh bekerja dalam aktifitas politik.

Sehingga calon Presiden-Wakil Presiden yang diajukan oleh parpol atau

gabungan parpol, yang mana nanti akan dipilih oleh rakyat benar-benar

sesuai dengan kehendak rakyat dan bekerja dalam aktifitas politik yang

baik di Indonesia.

3. Dengan sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan di Indonesia,

calon presiden yang tidak berasal dari partai akan sulit dalam menjalani

hubungan dengan parlemen. Dimana dikatakan oleh Denny Indrayana,

sistem Presidensial yang Efektif (PE) akan lebih mungkin hadir jika

ditopang Kewenangan Konstitusional (KK) yang kuat, Dukungan Politik

(DP) yang tinggi serta Kontrol (K) yang juga efektif. Atau dalam bahasa

matematis, PE = KK + DP + K. Elemen dukungan politik tersebut sangat

Page 13: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

dipengaruhi penguasaan kursi dukungan di DPR. Tanpa dukungan kursi

mayoritas, maka pemerintahan akan menjadi presiden minoritas (minority

president). Dalam keadaan demikian, meskipun mendapatkan dukungan

pemilih yang tinggi (electoral support), setiap presiden akan sulit

memimpin secara efektif, karena tidak mendapatkan dukungan

pemerintahan (governing support)3. Dalam hal sistem pemerintahan

Presidensial, khususnya di Indonesia, kursi-kursi pemerintahan diisi oleh

orang-orang yang merupakan perwakilan dari berbagai partai politik yang

ada. Sehingga mau tidak mau untuk mendapat dukungan dari

pemerintahan (parpol), Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih haruslah

berasal dari partai politik yang berada di kursi pemerintahan, agar

pemerintahan seluruhnya dapat berjalan dengan efektif.

4. Jika calon independen terpilih menjadi Presiden nantinya sangat

dimungkinkan lemahnya kontrol terhadap presiden. Hal ini dikarenakan

Presiden tersebut bukanlah orang atau anggota partai sehingga partai-

partai tidak lagi dapat melakukan kontrol secara langsung. Partai hanya

dapat mengontrol dari DPR yang bertindak sebagai oposisi terhadap

pemerintah.Sebenarnya dari beberapa hal menyangkut kelemahan dari

calon presiden independen yang disebutkan diatas, pernah terjadi ketika

kepala-kepala daerah yang maju sebagai calon independen dan

memenangkan pemilukada, mereka kesulitan dalam menyusun program

kerakyatan yang berbasis pada APBD, hal tersebut terjadi karena mereka

tidak mempunyai komunikasi politik dan juga basis dukungan di dalam

parlemen, karena orang yang duduk di parlemen adalah anggota atau kader

dari partai politik4. Alasan lainnya adalah karena calon independen tidak

memiliki infrastruktur politik yang jelas. Sehingga, apa yang menjaga

hubungan konstituen (infrastruktur) dengan lembaga eksekutif

(suprastruktur) tidak ada. Justru posisi eksekutif yang diisi oleh calon

3 http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/10/30/parpol-pilpres-dan-2014. diakses pada Selasa, 30 Oktober 2012 | 01:26 Wita

4 http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/04/wacana-calon-presiden-independen-di.html diakses pada

Page 14: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

independen tidak akan memperoleh legitimasi politik yang kuat karena

representasi dari kekuatan berbagai parpol5.

5. Calon Presiden – Wakil Presiden yang independen sesungguhnya hanya

memberi kesempatan kepada pemilik modal, pengusaha, para pejabat

birokrasi sipil atau militer, atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki

dukungan finansial yang memadai saja. Hal ini dikarenakan untuk menjadi

calon Presiden – Wakil Presiden yang independen harus terlebih dahulu

memberikan jaminan dana sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan

oleh para panitia pemilu.6 Dimana hal ini diungkapkan oleh Pengamat

Hukum Tata Negara, Irmanputra Putra Sidin. Ia menambahkan bahwa:

“Dalam UU tertulis, kewajiban memberikan ruang pada rakyat Indonesia

yang memenuhi syarat untuk bisa dipilih oleh partai politik meski rakyat

itu bukanlah anggota partai politik”. Dengan demikian, hal ini

membuktikan bahwa untuk menjadi calon Presiden-Wakil Presiden harus

punya kemampuan finasial yang kuat. Di samping itu, calon independen

juga harus memiliki jaringan masa yang kuat. Hal inilah yang biasanya

tidak dimiliki oleh Calon Presiden-Wakil Presiden Independen. Tanpa

dukungan finansial yang mapan dan juga jaringan massa, calon

independen tidak memiliki jangkauan yang luas untuk bisa memengaruhi

masa ke lapisan masyarakat bawah7.

Dari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa di

Indonesia sendiri calon Presiden-Wakil Presiden lebih baik apabila berasal dari

partai politik atau gabungan partai politik dibandingkan dengan calon Presiden-

Wakil Presiden yang independen.

5 http://anandatridy.wordpress.com/2012/05/27/pencalonan-presiden-independen-2/ diakses pada

6 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=303721 diakses pada 4 November 2012, 22:43.

7 Loc.cit.

Page 15: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

BAB III

KESIMPULAN

Partai politik sebagai hal yang penting dalam tata pemerintah suatu

Negara, keberadaannya memegang peranan vital dalam pemilihan presiden. Pada

awalnya politik hanya dianggap sebagai penghubung antara rakyat dengan

pemerintah. Seiring perkembangan zaman, politik merupakan wadah penampung

aspirasi rakyat kepada penguaasa dalam menjalankan pemerintahan.

Hal-hal tersebut juga dapat dilihat dalam undang-undang dan berbagai

macam peraturan yang menuliskan berbagai macam perihal terkait dengan peran

partai politik dalam ketatapemerintahan.

Di Indoesia sendiri, partai politik awalnya terbentuk sebagai suatu

perkumpulan masyarakat pemberontak yang menginginkan kestabilan

pemerintahan bahkan hingga menginginkan kemerdekaan. Berjalannya waktu

semakin membuktikan eksistensi dan kebutuhan masyarakan akan organisasi

tersebut,yang mampu mewakili suara rakyat dalam berbagai hal.

Tidak kalah pentingnya, politik sangat berpengaruh dalam pemilihan

presiden. Telah disebutkan dalam pasal 6A UUD 1945 yang isinya : ”Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”,

yang berarti bahwa tertutup kemungkinan adanya pencalonan dari pihak

independen. Adanya pasal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya

beberapa alasan utama, yaitu:

1. Partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat yang langsung bersentuhan

dengan rakyat mampu menampung kebutuhan rakyat. Disamping itu,

partai politik yang notabane diisi oleh rakyat, merupakan perwakilan dari

Page 16: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

rakyat itu sendiri. Sedangkan independen tidak dapat menampung aspirasi

seluas partai politik.

2. Tidak adanya insfratuktur yang jelas dalam pihak independen yang

menyebabkan ketidakjelasan juga dalam hubungan dengan presiden secara

struktural.

3. DPR yang merupakan ‘rekan kerja’ presiden terdiri dari anggota partai

politik. Dimana ketika presiden terpilih dari independen, maka presiden

seperti ini tidak memiliki kekuatan akan DPR.

Oleh karena itu, selama undang-undang belum diamandemen, presiden haruslah

dari partai politik atau gabungan partai politik. Politik sebagai unsur penting

jalannya pemerintahan, keseimbangannya tetap terjaga.

Page 17: Tugas Lempres Gabungan (Tanpa Cover)

Daftar Pustaka

Azed, Abdul bari dan Makmur Amir. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. 2005. Jakarta : pusat studi hukum tata Negara FHUI.

Firmanzah. Mengelola Partai Politik (komunikasi dab positioning ideology poltik di era demokrasi). 2008. Jakarta : yayasan obor Indonesia.

http://anandatridy.wordpress.com/2012/05/27/pencalonan-presiden-independen-2/ diakses pada

http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/10/30/parpol-pilpres-dan-2014. diakses pada Selasa, 30 Oktober 2012, 01:26 Wita

http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/04/wacana-calon-presiden-independen-di.html diakses pada

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=303721 diakses pada 4 November 2012, 22:43.