tugas kuliah

Embed Size (px)

Citation preview

KPPU Siap Usut Tender MRT 09 Oktober 2009 09:10 Transportasi Massal/Nippon Koei Indonesia Tidak Mau Menjelaskan JAKARTA , Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan PT Nippon Koei Co Ltd and Associated dalam tender desain dasar mass rapid transit (MRT). PT MRT tidak mau tahu dengan kisruh tender desain dasar tersebut. Mereka hanya menginginkan masalah ini tidak mengganggu penyelesaian proyek MRT. JAKARTA , Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan PT Nippon Koei Co Ltd and Associated dalam tender desain dasar mass rapid transit (MRT). Pengusutan itu dilakukan setelah Indonesia Procurement Watch (IPW) menemukan dugaan kecurangan yang membuat Nippon Koei menjadi pemenang tender. Kalau memang ada bukti-bukti yang kuat mengenai masalah MRT ini, tentu akan kami urus, ujar Komisioner KPPU, Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Rabu (8/10). Kami tidak akan ragu menindaklanjuti masalah tersebut. Menurutnya, dalam mengusut satu masalah, KPPU akan dilihat kembali apakah benar ada keganjilan dalam proses tender. Hingga saat ini, belum ada laporan yang masuk terkait dengan tender desain dasar MRT tersebut. Laporan dari masyarakat merupakan satu dari dua alasan KPPU menyelidiki satu kasus. Alasan lain adalah inisiatif KPPU. Kalau benar Nippon Koei, selanya, melakukan tindakan yang memengaruhi hasil tender, KPPU akan mengusut masalah tersebut. Jika terbukti, Nippon Koei bersalah, hasil tender bisa dibatalkan. Setelah dilakukan pembatalan tender, baru dilakukan tender ulang. Tetapi yang sering terjadi, sambunya Ahmad, adalah proyeknya telah selesai sebelum keputusan KPPU terkait proyek tersebut dijatuhkan. Misalnya saja proyek desain dasar MRT ini, waktunya sekitar 10 bulan. Namun, keputusan yang keluar baru satu tahun kemudian, berarti proyeknya sudah selesai terlebih dahulu, jelasnya. Masalahnya, jelas Ahmad, KPPU baru bisa masuk untuk mengusut bila masalah sudah terjadi. Jika masih dalam proses masih, belum bisa diusut sehingga sering ada kasus yang terlambat dibicarakan. Seperti diwartakan Koran Jakarta (8/10), Indonesia Procurement Watch (IPW) menduga Nippon

Koei melakukan pelanggaran dalam proses tender. Pelanggaran itu terungkap melalui surat keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor S-35/DIV/IX/2009 yang ditandatangani Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah LKPP S. Ruslan, 16 September 2009. Dari keputusan LKPP terbukti Nippon Koei memberikan dua surat agar mereka dapat memenangi tender. Hal tersebut adalah tindakan memengaruhi pemerintah, kata Direktur Investigasi dan Program IPW, Hayie Muhammad. Dalam surat tersebut Nikkon Koei menyebutkan kelebihan mereka dan menjelekkan peserta tender lain. Tender konsultan desain dasar MRT senilai 940 juta yen atau setara 94 miliar rupiah, diduga tidak transparan setelah Satuan Kerja Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, pada 4 September 2009, memutuskan Nippon Koei sebagai pemenang, mengalahkan Katahira & Engineers International and Associated. Pada lelang pertana, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dalam suratnya, 14 November 2009, memutuskan Katahira & Engineers Internasional, dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai 75,43. ia Nippon Koei Co., Ltd yang perolehan nilai 74,13.

Tidak Mengganggu Sedangkan Nippon Koei yang dikonformasi Koran Jakarta tidak mau memberi jawaban terkait dengan permasalahan tersebut. Salah seorang eksekutif Nippon Koei, Tagor, mengatakan pihak Nippon Koei Indonesia tidak memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau mau meminta keterangan silakan menanyakan ke kantor pusat Nippon Koei di Jepang, jelas Tagor. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menyatakan akan mempertanyakan masalah tersebut kepada Dephub. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam masalah tender. Namun, apapun persoalannya, ia berharap tidak mengganggu pembangunan angkutan massal bawah tanah tersebut. Rencananya, hari ini, PT MRT akan bertemu dengan Dephub untuk membahas masalah teknis. Agenda pembahasan murni masalah koordinasi teknis. Bukan membahas masalah pemenang tender.

rud/M-3 JUMAT, 09 OKTOBER 2009 SUMBER : KORAN JAKARTA

Back to Top Peta Situs | Hubungi Kami

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghentikan penyelidikan awal kasus dugaan praktek persaingan yang tidak sehat dalam pembangunan kilang gas alam Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah. Menurut Wakil Ketua KPPU Tresna Priyana Soemardi, penghentian dilakukan karena bukti yang diajukan tidak lengkap dan tidak jelas. Bukti yang diajukan tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga tidak cukup data untuk bukti awal adanya pelanggaran, katanya di Jakarta, Rabu. Kasus ini bermula dari laporan PT LNG Energi Utama (LEU) yang menduga ada pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam proses beauty contest pembangunan LNG Donggi-Senoro yang dilakukan PT Pertamina (Persero). LEU meminta KPPU untuk menyelidiki salinan kontrak Gas Sale Agreement (GSA) yang telah ditandatangani PT Donggi Senoro LNG (DSL) dengan PT Pertamina EP serta kontrak GSA antara DSL dengan PT Pertamina HE Tomori dan PT Medco HE Tomori. Dengan meneliti GSA tersebut, LEU berharap KPPU dapat mempelajari perbandingan harga, baik harga jual gas maupun nilai proyek pada saat tender, dengan harga yang disepakati di dalam GSA sebagai bukti adanya predatory practices dalam beauty contest. KPPU telah melakukan klarifikasi laporan yang tercatat dengan No.1038 mulai tanggal 29 Januari 2009 hingga 9 Juni 2009 dan telah menyelesaikan resume laporan. Berdasarkan hasil rapat KPPU, akhirnya diputuskan laporan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dalam proyek tersebut dimasukkan dalam buku daftar penghentian laporan karena tidak cukup bukti.(*z/a) Sejumlah kalangan meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengutamakan kepentingan nasional dalam penanganan perkara Donggi-Senoro. Berlarutnya penanganan perkara Senoro di KPPU dapat berdampak buruk yakni hilangnya kepercayaan publik Karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan KPPU. Pernyataan itu dikemukakan dua anggota Komisi VII DPR yakni Sutan Bhatoegana dari Fraksi Partai Demokrat dan Dito Ganinduto dari Fraksi Partai Golkar, serta pengamat energi Pri Agung Rakhmanto dalam kesempatan terpisah di Jakarta, Sabtu 20 November 2010. Sutan mengatakan, KPPU jangan memaksakan kelanjutan perkara Senoro kalau memang tidak cukup bukti. KPPU harus mengutamakan kepentingan nasional, katanya. Ia mengkhawatirkan dampak buruk berlarutnya perkara Senoro di KPPU tersebut. Orang menjadi tidak percaya sama kita. Kenapa ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan KPPU, ujarnya. Sutan meminta, KPPU dan pemerintah melalui Menko Perekonomian segera duduk bersama agar dicapai jalan terbaik.

Dalam surat bernomor 1227/13/MEM.M/2010 tertanggal 25 Februari 2010 kepada Wakil Presiden Boediono, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh telah menyatakan, proyek kilang Donggi-Senoro telah melalui proses tender dengan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan perusahaan, harga, dan kualitas penawaran. Sutan juga menilai, PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk sudah melalui proses pemilihan mitra secara transparan dan sesuai prosedur. Masing-masing boleh punya argumentasi. Tapi, kita melihat yang dilakukan pertamina sudah benar, katanya lagi. Lebih jauh Sutan mengatakan, kelanjutan proyek Senoro sangat dinantikan mengingat sudah lebih dari 20 tahun tidak dikembangkan. Proyek ini akan menguntungkan bagi negara dan daerah setempat, katanya. Berdasarkan harga minyak 100 dolar AS per barel, proyek Senoro memberikan pendapatan negara hingga 11,32 miliar dolar AS. Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Tengah akan menerima bagi hasil Rp250 miliar per tahun dan kabupaten daerah penghasil memperoleh Rp480 miliar per tahun. Proyek Senoro juga diperkirakan menyerap 8.000 tenaga kerja secara langsung dan akan mengembangkan industri ikutan yang melibatkan pengusaha lokal. Di tambah lagi, lanjut Sutan, penggunaan gas Senoro sebagai pengganti BBM pembangkit PT PLN akan mengurangi subsidi APBN. Menurut dia, KPPU mesti segera memutuskan perkara Senoro dengan melihat kepentingan rakyat. Jangan ditunda-tunda lagi, ujarnya. Dito juga meminta agar KPPU segera memutuskan perkara Senoro. Jangan dibuat terkatungkatung. Kita butuh gasnya untuk meningkatkan devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik, ujarnya. Sementara Pri Agung menilai, tidak terdapat unsur persaingan usaha dalam kasus Senoro. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu, perkara Senoro sudah tidak tepat dipermasalahkan KPPU dengan argumen persaingan usaha. Apa yang dilakukan Pertamina-Medco adalah urusan dan kewenangan korporat saat memilih mitra dengan berdasar pertimbangan bisnis, katanya. Dalam proses pemilihan mitra itu, lanjutnya, wajar jika ada yang terpilih dan tidak. Ia meminta, KPPU melihat permasalahan Senoro dengan lebih jernih.

Usaha apa yang dipersaingkan dalam hal ini. Kalau tidak terpilih sebagai `partner` bisnis, berarti tidak dipilih saja dan tidak ada hubungannya dengan persaingan usaha, ujarnya. Pri Agung juga berharap, Kementerian ESDM dan BP Migas menjelaskan hal itu ke KPPU, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut. Apalagi, pemerintah sudah memberikan persetujuan kelanjutan Senoro yang berarti pemerintah melihat tidak ada masalah dalam hal ini, katanya. Pada 3 Juni 2010, KPPU kembali membuka kasus dugaan persaingan tidak sehat proyek Senoro atau setahun setelah ditutup Juni 2009. Namun, hingga kini, belum juga ada keputusan perkara tersebut.(ant/hms)

Ratusan Minimarket Terancam Ditutup Sebagian besar dari mereka adalah pelaku usaha menengah ke bawah.

Pekerja tengah merenovasi minimarket Alfamart di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Antara/ Andika Wahyu) Baubaupos.com - Pengusaha minimarket di Jakarta cemas. Gara-garanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan ratusan minimarket yang disinyalir tak memiliki izin resmi. Tak tanggung-tanggung, minimarket yang tak sesuai Perda Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta itu jumlahnya mencapai 661 minimarket. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta, mengecam Pemerintah DKI yang tak pernah mengajak bicara soal pendataan minimarket ilegal. "Ini tidak adil," katanya di Jakarta, Jumat 25 Februari 2011. Aprindo menyesalkan Pemerintah DKI Jakarta yang tidak melakukan koordinasi sebelum pendataan diumumkan ke publik. Ancaman penutupan tempat usaha, menurut dia, telah membuat pengusaha takut. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah pelaku usaha menengah ke bawah. Tutum menyatakan, Aprindo sebagai wakil pengusaha, kecewa karena tidak ada pemberitahuan terlebih dulu dari Pemerintah DKI. "Pengusaha resah, mereka tak tahu kelanjutan usahanya," ujarnya. Mengenai tudingan minimarket mematikan pasar tradisional, Tutum mengatakan, "Tidak ada fakta kalau pasar tradisional lebih ramai tanpa minimarket," katanya. Jenis barang yang dijual di minimarket pun berbeda. Minimarket tak pernah menjual daging segar. "Itu hanya di pasar tradisional," tutur dia, menambahkan. Ketua Komisi Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia, Amir Karamoy, mengatakan bahwa pengumuman penutupan besar-besaran merupakan tindakan gegabah.

Amir setuju bila Pemerintah DKI menertibkan minimarket yang tidak memenuhi izin. Tapi seharusnya, Pemerintah DKI sejak dari awal melarang minimarket yang beroperasi tanpa memiliki kelengkapan izin. "Bukan sudah jalan dua tahun baru ribut. Selama ini ke mana?" kata dia saat dihubungi VIVAnews.com. "Saya yakin selama dua tahun itu ada kolusi, sehingga minimarket tetap bisa operasi tanpa izin." Amir menilai, pemerintah bisa kena jerat hukum bila ternyata penertiban ini justru membuat waralaba mati. Minimarket yang sebagian besar waralaba masuk dalam klausul Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. "Intinya, dalam peraturan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melindungi usaha waralaba," katanya. "Hati-hati kalau mau menertibkan waralaba." *** Berkaitan dengan rencana penertiban tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan terus mendata minimarket ilegal hingga 27 Februari 2011. Menurut Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Fadjar Panjaitan, instruksi itu sudah disampaikan kepada Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan (KUMKP) DKI, serta pengelola PD Pasar Jaya. "Hasil inventarisasi akan langsung disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, untuk ditindaklanjuti, kata Fadjar di Jakarta, Senin lalu. Beberapa surat yang akan diperiksa di antaranya surat keterangan domisili yang dikeluarkan camat dan lurah, Undang-Undang Gangguan oleh Satpol PP, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dari Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, serta izin prinsip yang dikeluarkan walikota. Sedangkan laporan pendataan yang akan diserahkan terbagi menjadi tiga kelompok, yakni minimarket yang dokumennya lengkap, minimarket berdokumen tak lengkap, dan minimarket yang berdokumen tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemda juga akan mengkategorikan penertiban sesuai ketentuan Peraturan Daerah Perpasaran Swasta, yaitu minimarketnya dibongkar, ditutup, atau diizinkan. Untuk masalah ini, tidak menutup kemungkinan Pemerintah Provinsi DKI akan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Keberadaan komisi ini diperlukan, kami akan minta mereka menyelesaikan masalah ini," katanya. Dalam peraturan disebutkan mini swalayan maksimal memiliki luas 4.000 meter per segi. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100-200 meter per segi harus berjarak 500 meter dari pasar lingkungan, dan terletak di sisi jalan lingkungan atau kolektor, atau arteri. Waktu

penyelenggaraan usaha juga dibatasi mulai pukul 09.00 hingga 22.00. Fadjar menerangkan, peraturan daerah juga mengatur kewenangan memberi izin berdasarkan jarak. Jika minimarket memiliki luas 200 meter, perizinannya akan dikeluarkan walikota yang bersangkutan. Sedangkan, jika luasnya 2.000 meter, perizinannya cukup di tangan wakil gubernur. Namun jika luasnya lebih dari 2.000 meter, perizinannya harus ditandatangani gubernur.(Sumber : VIVAnews.com)

Beranda Tentang Kami PERATURAN PERKARA PUTUSAN MERGER EKSEKUSI PENETAPAN PUBLIKASI KAJIAN HUBUNGI KAMI

ENGLISH

Pembacaan Putusan Tender Jaringan Irigasi di Sanggau, Kal-BarPenulis: intan, Kategori: Berita, Headlines, Pembacaan Putusan, Nov 10, 2011

Rabu, 9 November 2011, KPPU telah membacakan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2010. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., MS., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Perkara ini berawal dari Laporan yang ditindaklanjuti oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Persekongkolan dalam Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek Tahun Anggaran 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh:1. Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat (Terlapor I); 2. KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa (Terlapor II); 3. PT. Telaga Megabuana (Terlapor III); 4. PT. Galih Medan Persada (Terlapor IV); 5. PT. Simbara Kirana (Terlapor V) ;

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi berkesimpulan : 1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, berdasarkan rangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu dalam bentuk kerjasama memenuhi dokumen penawaran, dan/atau kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, dan/atau kerjasama dalam mengikuti proses tender, dan/atau tindakan tidak wajar peserta tender;1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II berdasarkan rangkaian tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender dalam bentuk penetapan persyaratan personil ahli keselamatan tidak wajar yang dapat mengurangi tingkat persaingan dalam tender, dan/atau penyampaian penawaran harga yang tidak wajar, dan/atau praktek diskriminasi dengan memberikan perlakuan istimewa kepada KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa;

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan : 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum di Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta. Jakarta, 9 November 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Keterangan Pasal : Pasal 22 : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bahwa Press Release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara 02/KPPU-L/2010. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara 02/KPPUL/2010.

Artikel Terkait :

Pembacaan Putusan Pelelangan Boedel Pailit PT Anugerah Tapin Persada (dalam Pailit) di Provinsi Kalimantan Selatan Fostering the Promotion of Competition Policy for Regional Development The ASEAN Competition Conference Bali, Indonesia, 15-16 November 2011 KPPU-Akademisi Sikapi Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU Mengeluarkan Pedoman Jual Rugi, Pedoman Kepemilikan Saham, Pedoman Penetapan Harga Jual Kembali, dan Pedoman Pengecualian Usaha Kecil

Jadwal Sidang 28 November 2011 Jadwal Sidang 22 November 2011 Jadwal Sidang 30 November 2011

Pengumuman Hasil Pelelangan Pekerjaan Sosialisasi Intensif Media Pengumuman Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pengumuman Pekerjaan Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Intensif Media

Seminar Persaingan Usaha di Palu, Sulawesi Tengah Audiensi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara : Kebijakan Persaingan Sehat Dalam Tender Sebagai Upaya Mencegah Budaya Kolusif Rapat Koordinasi Komoditi Harga Kopra Bersama Dengan Biro Perekonomian Propinsi Sulawesi Utara Forum Diskusi Terkait Dengan Pemberian Hak Pengelolaan Kegiatan Usaha Oleh BP Batam Kepada Pihak Ketiga

Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Persaingan Kiprah Kebijakan Persaingan di Republik Sosialis Kebijakan Persaingan: Umpan Negara Memancing Investasi

masyarakat berkata tentangKomisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU perkom 10 tahun 2011peraturan komisi terbaru tentang merger dan akuisisi http://t.co/vBETdnOB #perkom102011 16 days ago reply retweet favorite

KPPU Saat ini kami mengadakan ASEAN Competition Conference di Padma Resort Bali. 15-16 Nov 2011. #ACC 9 days ago reply retweet favorite

KPPU #ACC "Fostering the Promotion of Competition Policy for Regional Development" dihadiri oleh praktisi hukum persaingan dalam dan luar negeri. 9 days ago reply retweet favorite

klinikhukum Pansel siap berwenang menambah anggota KPPU http://bit.ly/qmOaLz 112 days ago reply retweet favorite

KPPU PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2011-2016 http://t.co/8sWDOv1 111 days ago reply retweet favoriteJoin the conversation

PUBLIKASI

FEATURED VIDEO LINK INTERNASIONAL

HUBUNGI KAMI Struktur Organisasi Komisioner Tugas dan Wewenang Tentang Kami

Copyright 2011 : KPPU | Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat | Telp. +62 21 350 7015-16 | [email protected] .