BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Salah satu unsur penting dalam negara hukum adalah adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia.Hukum di Indonesia saat ini merupakan hukum yang cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyelewengan baik oleh masyarakat sebagai subjek maupun aparat penegak hukum sebagai pelaksana. Banyak sekali kejadian yang menggambarkan buruknya pelaksanaan hukum di Indonesia, mulai dari tindak pidana yang dilakukan oleh maling sandal hingga maling uang rakyat. Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Di Indonesia pelaksanaan HAM pun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh semua rakyat Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran - pelanggaran HAM yang terjadi di negeri kita ini baik itu atas nama negara atau institusi tertentu.Sebagai negara hukum, Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pengakuan terhadap HAM masih kurang. Oleh karena itu, kami membahas tentang Negara Hukum dan HAM agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya Penegakan Hukum dan HAM.

1.2 Rumusan MasalahMakalah ini Kami susun berdasarkan rumusan masalah berikut:1. Apa yang dimaksud dengan negara hukum ?2. Apa saja ciri negara hukum ?3. Apa saja prinsip-prinsip negara hukum ?4. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia ?5. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia ?6. Apa saja ciri-ciri hak asasi manusia ?7. Apa saja macam hak asasi manusia ?8. Bagaimana pengakuan hak asasi manusia di Indonesia ?9. Bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indondesia ?10. Apa saja konvensi internasional tentang hak asasi manusia ?11. Jelaskan kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di Indonesia !

1.3 TujuanTujuan penyusunan makalah ini adalah :1. Mengetahui pengertian negara hukum2. Mengetahui ciri-ciri negara hukum3. Mengetahui prinsip-prinsip negara hukum4. Mengetahui penegakan hukum di Indonesia5. Mengetahui pengertian hak asasi manusia6. Mengetahui ciri-ciri hak asasi manusia7. Mengetahui macam-macam hak asasi manusia8. Mengetahui pengakuan hak asasi manusia di Indonesia9. Mengetahui penegakan hak asasi manusia di Indondesia10. Mengetahui konvensi internasional tentang hak asasi manusia11. Mengetahui contoh kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di Indonesia

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Pengertian Negara HukumIstilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi AngloSaxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah Negara Hukum (Winarno, 2007).Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), Negara Indonesia adalah Negara Hukum Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia,serta kesejahteraan yang berkeadilan.

2.2 Ciri negara hukumNegara hukum memiliki sejumlah ciri yang melekat, yaitu:1. HAM terjamin oleh undang-undang2. Supremasi hukum3. Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum4. Kesamaan kedudukan di depan hukum5. Peradilan administrasi dalam perselisihan6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi7. Pemilihan umum yang bebas8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

2.3 Prinsip-prinsip Negara HukumNegara hukum Indonesia menurut UUD 1945,mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum2. Menggunakan sistem konstitusi3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrat4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR)6. Sistem pemerintahannya adalah presidensil 7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (Eksekutif)8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia.

2.4 Penegakan Hukum di IndonesiaIndonesia adalah negara hukum (rechstaats) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukumpun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun perdata. Runcing Kebawah Tumpul Keatas itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum , kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan . Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit dan carut marut.Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang mudah ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini sama seperti yang didiskripsikan Filsuf Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful). Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti anak dibawah umur, Hamdani yang mencuri sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang numpang ngecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Berbeda halnya dengan kasus-kasus yang hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekusaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan terkesan menunda-nunda. Seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokoh-tokoh negara tersebut tidak ada keputusan yang begitu nyata. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi miliyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century dan masih banyak lagi, hampir semua kasus diatas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Kondisi kualitas dari penegakan hukum ( law enforcement ) yang buruk seperti itu akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Merusak keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak rakyat. Pada kondisi tertentu, ketika keadilan terus menerus dihindari bukan tidak tidak mungkin pertahanan dan keamanan bangsa menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan-perlawanan yang dapat terwujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkhis atau kekerasan yang kontra produktif terhadap pembangunan bangsa. Dengan kata lain, situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik masalah yang harus segera ditangani dan negara harus dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini . Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini norma dan kaidah yang telah bergeser kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkhisme, kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkadung dan tersirat dalam isi Pancasila .2.4.1 Faktor penghambat penegakan hukumTerdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum diIndonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut :1. Lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice).7. Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.Langkah dan strategi yang sangat mendesak (urgent) untuk dilakukan saat ini sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Sebagai masyarakat Indonesia, negeri ini sangat butuh penegakkan hukum yang adil dan tegas. Tidak ada diskriminasi dalam penegakkanya, masyarakat Indonesia begitu haus dengan penegakkan hukum yang adil.2.5 Pengertian Hak Asasi ManusiaBerdasarkan Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.Menurut UU No 39 Tahun 1999,hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Secara umum hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagi anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama,maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan sebagai berikut:1. Landasan yang langsung dan pertama yakni kodrat manusia,kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya tanpa membedakan ras,agama,suku,bahasa dan sebagainya.2. Landasan kedua dan yang lebih dalam : Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

2.6 Ciri Hak Asasi ManusiaCiri hak asasi manusia yaitu :1. Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak Asasi Manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.2. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik dan pandangan politik.3. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

2.7 Macam Hak Asasi ManusiaMacam-macam hak asasi manusia sebagai berikut :2.7.1 Berdasarkan Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948 Hak Asasi Manusia meliputi:1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat2. Hak memiliki sesuatu3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama5. Hak untuk hidup6. Hak untuk kemerdekaan hidup7. Hak untuk memperoleh nama baik8. Hak untuk memperoleh pekerjaan9. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum2.7.2 Berdasarkan Undang- Undang nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia meliputi:1. Hak untuk hidup2. Hak berkeluarga3. Hak mengembangkan diri4. Hak keadilan5. Hak kemerdekaan6. Hak berkomunikasi7. Hak keamanan8. Hak kesejahteraan9. Hak perlindunganHAM meliputi berbagai bidang,sebagai berikut.1. Hak asasi pribadi (personal rights)2. Hak asasi politik (political rights)3. Hak asasi ekonomi (property rights)4. Hak asasi social dan kebudayaan (social and cultural rights)5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)6. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tatacara peradilan dan perlindungan ( procedural rights)

2.8 Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi ManusiaPengakuan Bangsa Indonesia akan hak asasi manusia tercantum dalam :1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 19454. Ketetapan MPR5. Peraturan Perundang-undangan

2.9 Penegakan Hak Asasi ManusiaKelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, antara lain :A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bertujuan :1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.B. Pengadilan Hak Asasi Manusia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Aasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang beratC. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertugas memberikan alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilakukan di luar Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Komisi Keberadaan dan Rekonsiilasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang.2.10 Konvensi Internasional tentang Hak Asasi ManusiaBeberapa konvensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai berikut:1. Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan hak asasi manusia sedunia) dihasilkan dalam sidang umum PBB 10 Desember 1945.2. Internasional Convenant of Civil and Political Rights (Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik) dan Internasional Convenant of Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya) pada tahun 1996.3. Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi hak bangsa atas perdamaian ) pada tahun 1984 dan Declaration on the Rights to Development (Deklarasi hak atas pembangunan) pada tahun 1986.4. African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) oleh negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981.5. Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) pada tahun 1990.6. Bangkok Declaration tahun 19937. Viena Declaration (Deklarasi Wina) 1993

2.11 Studi Kasus2.11.1 KronologiSulitnya Menutup Lokalisasi Dolly SurabayaBeritabali.com, Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya bertekad menutup lokalisasi yang pernah disebut sebagai yang terbesar di Asia, Dolly, pada akhir tahun ini. Namun rencana ini ternyata tidak mudah. Ada perlawanan dan berbagai kendala lainnya. Beritabali.com sempat menelusuri Gang Dolly belum lama ini dan memotret realitas di tempat tersebut. Berikut laporannya.Suasana mendekati tengah malam, saat Beritabali.com beranjak dari sebuah hotel berbintang di pusat Kota Surabaya. Sebuah taksi kemudian kami pilih untuk mengantar ke kawasan Dolly.Setibanya di Dolly, suasana semarak kehidupan malam langsung menyambut kami. Meski disebut-sebut akan ditutup, namun suasana di komplek pelacuran ini masih ramai. Di beberapa rumah penampungan, tampak para WTS berbodi sintal berbusana seronok duduk manis di 'akuarium', sebutan ruang tunggu tempat para WTS mejeng menunggu konsumen (baca : hidung belang)."Itu yang disebut Gang Dolly mas, yang agak lebar itu, gangnya panjang ke dalam sana itu. Di sana ada rumah penampungan cewek, namanya Barbara, ceweknya muda-muda dan cakep-cakep," jelas supir taksi yang mengantar kami ke gang Dolly Surabaya."Pernah mas, ada turis asing dari Rusia berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kami diorder 40 buah taksi untuk menjemput mereka ke Pelabuhan Tanjung Perak, dari sana semua taksi itu langsung menuju Dolly. Waktu itu panen semua mas, mulai supir taksi hingga germo nya panen semua kedatangan turis asing itu,"jelasnya.Meski diakui secara tidak langsung, kawasan Dolly sudah menjadi "destinasi wisata esek-esek jos" di Surabaya, namun Pemerintah setempat tetap bersikukuh akan menutup kawasan lokalisasi Dolly. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan tak mau terburu-buru menutupnya, sebelum pemerintah pusat mencairkan dana santunan bagi para pekerja seks komersial maupun dana dari provinsi untuk para mucikari.Persoalan dana ini memang masih menjadi ganjalan dari rencana penutupan Dolly. Bahkan, Risma sampai kini mengaku belum menerima kepastian dari pemerintah mengenai jumlah dana yang disiapkan untuk memulangkan para wanita tuna susila tersebut. Pemulangan WTS Dolly, kata dia, akan membutuhkan dana yang sangat besar.Risma mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya kini terus berupaya mengkondisikan Dolly siap ditutup secepatnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan penutupan pada awal tahun depan, tapi Risma siap menutup kapan pun.Gubernur Jawa Timur, Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo mengakui agak sulit menutup Lokalisasi Dolly Surabaya. Meski diakui sulit, pihaknya mengaku akan terus melakukan berbagai upaya termasuk melalui pendekatan-pendekatan agama."Kita telah terjunkan puluhan da'i atau ulama untuk memberi pendampingan dan siraman rohani kepada para wanita tuna susila penghuni lokalisasi Dolly. Ada 7.217 wanita penghibur yang ada di Dolly, ini terus kita bina agar berhenti bekerja sebagai WTS dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik,"ujar Pak De Karwo kepada wartawan, di Gedung Grahadi Surabaya, akhir bulan Oktober 2013.Meski sudah diberi siraman rohani oleh ulama, ternyata masih ada WTS yang belum sadar dan tidak mau berhenti berprofesi sebagai WTS di Dolly."Ada WTS yang minta tempo setengah tahun lagi karena masih perlu dana untuk biaya kuliah anaknya. Ada yang malah memberi diskon 50 persen kepada ulama yang memberinya ceramah sebagai bentuk ucapan terima kasih. Ini fakta yang betul-betul terjadi di sana (Dolly)," ujar Soekarwo. [bbn/berbagai sumber]Percepat Penutupan Dolly dan Jarak

Pengungkapan empat PSK baru yang disekap di Wisma Permata Biru menjadi momentum mempercepat penutupan lokalisasi Dolly. Dinas sosial memastikan untuk mempercepat penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya tersebut.

Awalnya, lokalisasi Dolly direncanakan tutup setelah Lebaran 2014. Namun, dengan kejadian tersebut, bisa jadi sebelum Lebaran, Dolly sudah ditutup. Sebab, terdapat banyak bukti bahwa pengelola wisma sering melanggar perjanjian. Tidak hanya trafficking, tindak kriminal lainnya pun banyak dilakukan.

Supomo mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah survei, terutama kepada warga di sekitar Dolly. Tujuannya melihat animo masyarakat untuk menutup Dolly. "Jika setuju lebih cepat ditutup, tentu harus menuruti aspirasi masyarakat," paparnya.

Menurutnya, pihaknya akan menjalin komunikasi lebih baik dengan RW dan RT di lokalisasi Dolly. Dengan demikian, para tokoh warga itu bisa memberikan masukan soal penutupan tersebut.

Untuk mengantisipasi adanya PSK baru, pihaknya memiliki cara yang berbeda. Yakni, meminta bantuan PSK yang mendapat pelatihan dari dinsos. Dia mengatakan, selama ini ada ratusan PSK yang dilatih kerajinan tangan. Mereka menjadi pemberi informasi tersebut.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, kasus penyekapan empat PSK membuat pihaknya mengetahui bahwa sebuah wisma bisa menjadi tempat persembunyian.

Karena itu, lanjut dia, satpol PP akan berusaha menemukan tempat persembunyian tersebut. Menurut dia, selain di lantai atas, bisa jadi ada sebuah ruangan lain yang letaknya tertutup untuk menyembunyikan PSK baru. "Kami akan cek setiap wisma," ujarnya. (idr/c6/end)Peringati Hari Pahlawan, PSK Dolly Gelar TasyakuranSurabaya (beritajatim.com) - Sebagai wujud bersyukur atas perjuangan para pahlawan, Pekerja Seks Komersial (PSK) Dolly dan pemilik wisma serta Paguyuban Pekerja Lokalisasi (PPL) menggelar malam tirakatan beramai-ramai, Sabtu (09/11/2013) malam.Selain itu, acara tersebut juga sebagai wujud penolakan atas rencana pemerintah melakukan penutupan lokalisasi dolly. "Jadi kita serta seluruh warga dolly siap menolak atas sikap pemerintah yang akan melakukan penutupan dolly," terang korlap aksi yang ingin disebut Pokemon.Besoknya, lanjut Pokemon, para PSK dan warga Dolly akan menggelar upacara. Kedepannya, usai acara tirakatan ini, PPL serta Komunitas Pemuda Independen (KOPI) akan terus melakukan pertemuan-pertemuan guna mencari titik temu, agar tidak akan ada penutupan lokalisasi dolly yang sudah terkenal di se-Asia Tenggara.Selain menolak penutupan lokalisasi dolly, tuntutan lain adalah menolak segala bentuk diskriminasi maupun intimidasi. Termasuk menghentikan segala aktifitas yang menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat lokalisasi dolly karena melanggar hak asasi manusia.Serta menjamin keselamatan PKL dan PSK dolly, dengan mencabut segala aturan perda yang diskriminatif dan melangar hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan.2.11.2 Analisis Baru-baru ini beredar berita akan adanya penggusuran tampat prostitusi yang konon terbesar di Asia Tenggara (dolly) yang berada di Surabaya. Banyak kalangan yang menentang penggusuran tempat prostitusi tersebut, dan banyak pula yang mendukung. Mereka yang menentang beralasan bahwa penggusuran tempat tersebut tidak efektif memberantas atau menuntaskan prostitusi yang ada. Menurut pengalaman yang ada, penggusuran-penggusuran terhadap lokalisasi hanya akan menimbulkan masalah baru. Ketiadaan tempat lokalisasi, menyebabkan praktik-praktik prostitusi dilakukan di hotel-hotel, motel-motel dan di jalan-jalan. Pindahnya tempat praktik prostitusi tersebut hanya akan menciptakan lingkungan prostitusi yang baru. Dengan lingkungan baru tersebut, prostitusi juga menyebabkan penyebaran penyakit pada masyarakat lain penghuni hotel dan motel. Selain itu, praktik prostitusi bukan hanya terjadi karena faktor ekonomi yang melanda para PSK, namun telah terjalinnya ikatan yang menciptakan lingkungan prostitusi tersebut. Maka pelatihan-pelatihan yang dilakukan pada para PSK agar para PSK dapat mandiri dan memiliki keterampilan tidak akan membuat mereka beralih profesi dari PSK. Lingkungan masyarakat yang telah menjalin simbiosis mutualisme dengan adanya tempat lokalisasi tersebut pun akan ikut dirugikan. Tetapi sudah banyak contoh berhasilnya penggusuran tempat prostitusi dan para PSK berhasil dalam usahanya seperti di daerah Surabaya sendiri di Dupak Bangunsari, sekarang produk UKM mereka sudah sampai luar negeri. Awalnya juga terjadi banyak penolakan penutupan tempat prostitusi tdersebut, tapi kini banyak yang merasakan dampak positifnya merasakan dampak positifnya. Contoh lainnya adalah eks lokalisasi di Klakah Rejo yang kini dialihfungsikan sebagai bangunan Sport Center, sekolahan dan taman. Maka sebaiknya pihak yang menolak adanya penggusuran dapat berpikir lebih bijak.Sedangkan kami mendukung adanya penggusuran tempat lokalisasi, karena kami beranggapan bahwa tempat lokalisasi hanya akan menciptakan masyarakat yang semakin tidak bermoral. Jika tempat-tempat lokalisasi dibiarkan saja, prostitusi hanya akan semakin menjamur dan semakin dilegalkan. Dengan kurangnya penindakan terhadap tempat-tempat prostitusi yang sudah ada, tempat-tempat prostitusi baru juga akan bermunculan karena tidak adanya ketakutan akan adanya tindak tegas dari aparat. Adanya praktik prostitusi juga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, rusaknya moral menimbulkan ketakutan para orang tua. Para orang tua takut anaknya akan terjerumus prostitusi sebagai pelanggan ataupun sebagai pelaku prostitusi. Banyaknya mucikari berusia dini pada masa kini pun, menambah ketakutan para orang tua. Selain itu praktik prostisusi melanggar hak asasi manusia, dimana perempuan diperjualbelikan secara bebas. Perempuan dinilai sebagai budak nafsu para pelanggannya. Seperti yang kita ketahui praktik prostitusi dapat menyebabkan banyak penyakit, seperti pennyakit kelamin dan AIDS. Lingkungan prostitusi sangat memungkinkan para PSK terjangkit penyakit-penyakit tersebut. Padahal perempuan-perempuan yang kebanyakan berusia produktif yang terjerumus prostitusi dapat menurunkan resiko mereka terjangkit penyakit tersebut dengan lepas dari lingkungan prostiitusi. Selain itu banyak pula para PSK yang terjerumus prostitusi yang tidak secara suka rela menawarkan diri sebagai PSK, namun terjerumus dikarenakan paksaan seseorang, dalam hal ini banyak kasus keluarga bahkan teman sendiri menjual perempuan untuk dijadikan PSK pada mucikari-mucikari. Tindakan tersebut sudah jelas melanggar hak asasi manusia, dimana perempuan diperjualbelikan, diperbudak dan diambil kebebasannya. Pemkot surabaya sebaiknya tidak perlu ragu dalam melakukan penggusuran tempat prostitusi, karena tempat prostitusi sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku di indonesia yaitu norma susila dan norma agama, sepatutya tidak pantas jika Indonesia yang mempunyai populasi muslim terbesar terkenal dengan tempat prostitusi yang konon terbesar se-Asia tenggara. Tempat prostitusi juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila yaitu sila pertama KeTuhanan Yang Maha Esa, tidak ada agama di Indonesia yang menganjurkan adanya perzinahan. Selain melanggar norma agama, norma susila dan Pancasila, adanya Dolly juga semakin memperburuk pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan. Perempuan tertindas harga dirinya karena selalu dilecehkan oleh kaum pria, dijadikan budak nafsu dan diambil kebebasannya. Hal itu melanggar pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara. Perempuan seharusnya harus dihormati harkat dan martabatnya.Maka sudah sepatutnya tempat prostitusi Dolly digusur agar tidak menciptakan lingkungan prostitusi yang semakin buruk dan menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kaum perempuan sera menghindarkan generasi muda dari belenggu prostitusi yang semakin mengkhawatirkan.

BAB IIIPENUTUP

3.1 KESIMPULANSetelah kami menyusun makalah ini kami dapat mengambil kesimpulan :1. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.2. Ciri negara hukum yaitu, HAM terjamin oleh undang-undang, Supremasi hukum,Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum, Kesamaan kedudukan di depan hukum, Peradilan administrasi dalam perselisihan, Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi, Pemilihan umum yang bebas, Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.3. Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945,mengandung prinsip-prinsip yaitu; norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum; menggunakan sistem konstitusi; kedaulatan rakyat atau prinsip demokrat; prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR); sistem pemerintahannya adalah presidensil; kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain(Eksekutif); hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial; adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia.4. Hukum di Indonesia telah tegas dibuat, namun pelaksanaannya belum maksimal.5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusiasejaklahir sebagi anugerah Tuhan Yang Maha Esa.6. Hak asasi manusia memiliki ciri yaitu, tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, berlaku untuk semua orang dan tidak boleh dilanggar.7. Hak asasi manusia meliputi, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi social dan kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan.8. Hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR dan Peraturan Perundang-undangan.9. Adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi10. Konvensi internasional mengenai hak asasi manusia adalah wujud nyata kepedulian masyarakat internasional akan pengakuan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.11. Kasus prostitusi yang ada di Dolly adalah sebuah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia karena melanggar norma agama, norma susila dan melanggar UUD 1945 pasal 28G.

3.2 SARANSetelah kami menyusun makalah ini kami berharap :1. Seluruh masyarakat hendaknya mengetahui arti negara hukum yang sesungguhnya sehingga penerapannya sejalan dengan pengertian negara hukum yang benar.2. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memenuhi ciri negara hukum yang tertulis di atas.3. Aturan-aturan yang ada dan berlaku di Indonesia harus sesuai prinsip-prinsip berlaku di dalam negara hukum.4. Hukum di suatu negara hukum haruslah bersifat adil dan tegas tanpa berpihak pada siapapun.5. Setiap individu haruslah menghargai hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar karena semua orang memiliki hak asasi yang sama. 6. Setiap individu harus menghargai hak asasi individu-individu lain agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.7. Dengan pembagian hak asasi manusia diharapkan setiap individu dapat menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam segala bidang dan segala aspek kehidupan.8. Dengan adanya pengakuan-pengakuan yang tegas terhadap hak asasi manusia, individu diharapkan lebih mampu menegakkan hak asasi manusia sesuai aturan yang berlaku.9. Dengan adanya lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, diharapkan lembaga tersebut dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai penegak hak asasi manusia.10. Karena wujud nyata kepedulian masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia sudah terealisasi maka diharapkan masyarakat internasional mampu melindungi dan menegakan hak asasi manusia.11. Penggusuran tempat prostitusi Dolly sebaiknya segera dilaksanakan untuk meminimalisir prostitusi yang terjadi di Indonesia serta menindaklanjuti pelanggaran hukum serta hak asasi manusia terhadap kaum perempuan.

23