Tugas Hukum Etika Bisinis - Kasus Pailit PT AJMI

PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

PUTUSAN PERKARA KEPAILITANPT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIANo. 021 K/N/2002Dipersiapkan oleh:Aditya Laksmana / Bima Ruditya / Estie Nurina Etgar R. Equator / Hanif Widyanto

PIHAK-PIHAK TERKAITPemohon Kasasi I dahulu Termohon Pailit :PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA Pemohon Kasasi II dahulu Para Kreditur Lain :Hill & Associates, PT Indo Pacific, Soemadipradja & Taher, Nira Nazarudin, Dina Artarini, PT Insight Consulting, Suhendra Tanudjaja, Hidayat Cholil, Lukito Arifin, Laneke Widjaja, Wenady Hartanto, Ruddy Suhartono, Victor Widjaja, Basuki Soemarmo, Erooney Saiam H. MELAWANTermohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit :PAUL SUKRAN, S.H. (Kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk)

Latar Belakang Permohonan Pailit PT AJMI oleh PT DSS

PT AJMI mempunyai utang kepada PT DSS yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih16 Juni 2000 -> PT DSS dinyatakan pailitPengurusan harta kekayaan PT DSS (debitur pailit) dilakukan oleh Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2000Seluruh harta kekayaan PT DSS dikumpulkan untuk memaksimalkan budel pailit untuk dibagikan kepada para krediturnya melakukan penagihan kepada PT AJMI atas deviden tahun buku 1999 berikut bunganya sesuai Akta Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988


Apabila perusahaan memperoleh laba/surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham, PT AJMI akan membayar dividen 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100 jutaPemilikan saham perusahaan PT AJMI:- Manulife: 51% (2,295 saham)- PT DSS: 40% (1,800 saham)- IFC: 9% (405 saham)PT AJMI memiliki surplus Rp 186,306,000,000,- Deviden yang dibagikan (30% dari surplus)= Rp 55,891,800,000,-Kewajiban kepada PT DSS:- Utang Deviden = Rp 22,356,720,000,-- Bunga deviden yang belum dibayarkan = Rp 10,433,136,000,-- Total kewajiban = Rp 32,789,856,000,-PT AJMI menghindar dari kewajibannya dan tidak melunasinya sampai permohonan pailit diajukan


PT AJMI juga memiliki hutang kepada kreditur lain2 PT AJMI juga memiliki hutang kepada: Eddy Salomon, Alaydrus, KPP Menteng, Hutang Klaim kepada para nasabahSita Jaminan terhadap Harta Kekayaan PT AJMI3PT DSS mengajukan permohonan PN Jakarta Pusat untuk Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik PT AJMI dan menunjuk Kurator Sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha PT AJMI dan pembayaran kepada Kreditur serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan PT AJMI

Isi Permohonan Pailit

Menerima dan mengabulkan permohonan PT DSSMenyatakan PT AJMI Pailit dengan segala akibat hukumnyaMenyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan PT AJMI atas Tanah dan bangunan beserta isinya, seluruh rekening dan deposito atas nama PT AJMI (IDR maupun USD), SBI, seluruh portofolio saham, obligasi dan reksadanaMenunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailitMenunjuk dan Mengangkat KALI SUTAN, SH sebagai Kurator dalam kepailitan PT AJMI atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses PKPUMenghukum Termohon untuk membayar biaya perkara

Pengajuan Eksepsi PT AJMI atas Permohonan Pailit

Permohonan Pailit Prematur Karena Belum Mendapatkan Izin dari Hakim Pengawas dan Panitia KrediturPermohonan Pailit Salah Alamat Karena PT AJMI bukan Pihak pada Perjanjian Usaha Patungan Tanggal 10 Juni 1988Seharusnya PT DSS mengajukan gugatan perdata pada para pihak pemegang sajam awal : The Manufacturers Life Insurance Company dan International Finance Corporation (IFC) di PNPermohonan Pailit Prematur Karena Masih Ada Pihak Yang Memermasalahkan Kepemilikan Saham TersebutRoman Gold Asset (RGA) menyatakan sebagai pemilik baru PT DSSPermohonan Pailit Ini Diajukan Oleh Pemohon Pailit Bukan Untuk Kepentingan Para Kreditur PT DSS belum melaksanakan pembayaran deviden kepada para krediturPerkara Ini Menuntut Pembuktian Yang Tidak Sederhana

Putusan Pengadilan Permohonan Pailit tanggal 13 Juni 2002 (No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)

Menolak eksepsi dari PT AJMIMengabulkan permohonan PT DSSMenyatakan PT AJMI pailitMengangkat Erwin Mangatas Malau, SH sebagai Hakim PengawasMengangkat Kali Sutan, SH sebagai KuratorMenetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudianMembebankan biaya perkara sebesar Rp 5 juta kepada PT DSS (Pemohon)

Permohonan Kasasi PT AJMI dan Kreditur Lain

Permohonan Kasasi Lisan -> 19 & 20 Juni 2002 Kontra Memori Kasasi -> 26 & 27 Juni 2002Keberatan yang diajukan oleh PT AJMI (Pemohon Kasasi I)Tujuan permohonan pailit hanya untuk menjatuhkan dan menghancurkan PT AJMI dalam persaingan bisnis yang tidak sehat -> Faktanya PT AJMI adalah perusahaan yang sangat sehat, deviden yang dituntut juga bukan utang jatuh tempo dan dapat ditagih karena masih memerlukan pembuktian yang tidak sederhanaKerancuan atas bukti P-1 -> Laporan Keuangan atau perjanjian usaha patungan?PT AJMI telah menyatakan bahwa Utang Klaim dan Pajak adalah Kreditur Lain PT AJMIKurator yang telah ditetapkan sudah keluar dari AKPI -> harus dibatalkanJudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berkaitan dalam kepailitan dimana Kurator yang mengajukan permohonan pailit tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berhubungan dengan ketentuan mengenai organ badan hukum. Disebutkan bahwa Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988 mengikat PT AJMI padahal perjanjian tersebut tidak dibuat oleh Organ Badan Hukum PT AJMI, sehingga tidak mengikat sama sekali dan PT AJMI tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut


Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian. Terdapat alat bukti berupa pengakuan yang menyatakan deviden PT AJMI tersangkut di dalam perkara pidana atas eksepsi dan jawaban yang diajukan PT AJMIJudex Facti salah menerapkan hukum dengan tidak menerapkan yurisprudensi karena Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi merupakan Hak Eksklusif dan hanya boleh diajukan oleh pihak Menteri Keuangan Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai sederhana-tidaknya pembuktianJudex Facti salah menerapkan hukum karena deviden tidak dapat dikategorikan sebagai utang jatuh tempo berkaitan dengan keputusan RUPS dimana deviden tidak dapt dibagikan sehubungan dengan rencana perusahaan utnuk mencapai 20% Risk Based CapitalJudex Facti tidak berdasar hukum baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UU tentang PT dan hanya mempertimbangkan bahwa dengan adanya laba otomatis deviden harus dibagikan kepada pemegang sahamJudex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena telah dibuktikan Eddy Salomon bukan kredtur lain


Keberatan yang diajukan Kreditur Lain (Pemohon Kasasi II)Putusan Kepailitian tidak memenuhi syarat UU KepailitanPT AJMI merupakan perusahaan yang Solven dan Bonafid Sahamnya dimiliki oleh IFC dan Manulife FinancialRasio solvabilitas mencapai 167,26%Paul Sukran, SH (Kurator PT DSS) bukanlah Kreditur yang berhak megajukan Permohonan PailitPT DSS tidak mempunyai hak atau wewenang utnuk mengajukan permohonan pailit, sedangkan PT AJMI menurut hukum adalah perusahaan yang sangat solvable dan tidak sepatutnya dinyatakan pailit. Tetapi, apabila sekali lagi PT AJMI di kemudian hari dinyatakan pailit secara resmi oleh Putusan Pengadilan (dengan kekuatan hukum tetap), maka PT AJMI adalah pihak yang harus diutamakan atau hak preferensi utnuk mendapatan pembayaran dari boedel pailit.

Putusan Mahkamah Agung

Keberatan dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukumPermohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II dikabulkan Pemohon Pailit/Kurator dipihak yang kalah, maka diharuskan membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun KasasiMembatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, 13 Juni 2002, No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PSTMenolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit, PAUL SUKRAN, SH, selaku Kurator PT DSSMenghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit / Kurator dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar Rp 5 juta123456

Documents

Tugas Hukum Etika Bisinis - Kasus Pailit PT AJMI