15
Nama: Yudhistira NIM : 0803005033 KLS : A Tugas Hukum Adat Bali Soal : Cari kasus tentang ( Kekerabatan ) : Hukum keluarga, Perkawinan, Perwarisan, Hukum perhutangan dan ( Tata Masyarakat ) : Persekutuan, Hukum tanah yang berkaitan dengan tanah, Hukum pelanggaran, dan, serta berikan solusinya. a. Kasus Hukum Keluarga Contoh : Desa Penglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, sehingga menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun-temurun. Keunggulan dari desa adat Penglipuran ini terletak pada struktur fisik desa yang serupa seragam dari ujung utama desa sampai ke bagian hilir desa. Selain keseragaman tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, desa yang terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut ini juga memiliki sejumlah aturan adat dan

Tugas Hukum Adat Bali UAS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tugas Hukum Adat Bali UAS

Nama: Yudhistira

NIM : 0803005033

KLS : A

Tugas Hukum Adat Bali

Soal :

Cari kasus tentang ( Kekerabatan ) : Hukum keluarga, Perkawinan, Perwarisan, Hukum

perhutangan dan ( Tata Masyarakat ) : Persekutuan, Hukum tanah yang berkaitan

dengan tanah, Hukum pelanggaran, dan, serta berikan solusinya.

a. Kasus Hukum Keluarga

Contoh :

Desa Penglipuran merupakan satu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan spesifik dari

struktur desa tradisional, sehingga menampilkan wajah pedesaan yang asri. Penataan fisik

dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakatnya yang sudah berlaku

turun-temurun. Keunggulan dari desa adat Penglipuran ini terletak pada struktur fisik desa

yang serupa seragam dari ujung utama desa sampai ke bagian hilir desa.

Selain keseragaman tatanan spesifik dari struktur desa tradisional, desa yang terletak pada

ketinggian 700 meter dari permukaan laut ini juga memiliki sejumlah aturan adat dan tradisi

unik lainnya. Salah satunya, pantangan bagi kaum lelakinya untuk beristri lebih dari satu atau

berpoligami. Lelaki Penglipuran diharuskan menerapkan hidup monogami yakni hanya

memiliki seorang istri. Pantangan berpoligami ini diatur dalam peraturan (awig-awig) desa

adat. Dalam bab perkawinan (pawos pawiwahan) awig-awig itu disebutkan, krama Desa

Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki. Artinya, krama Desa Adat

Penglipuran tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Jika ada lelaki Penglipuran

yang telah menikah naksir wanita lain lagi, maka cintanya harus dikubur sedalam-dalamnya.

Sebab kalau melanggar aturan ini, akibatnya terkena sanksi adat. Sanksinya adalah jika ada

lelaki Penglipuran beristri yang coba-coba merasa bisa berlaku adil dan menikahi wanita lain,

maka lelaki tersebut akan dikucilkan di sebuah tempat yang diberi nama Karang Memadu.

Karang artinya tempat dan memadu artinya berpoligami. Jadi, Karang Memadu merupakan

Page 2: Tugas Hukum Adat Bali UAS

sebutan untuk tempat bagi orang yang berpoligami. Karang Memadu merupakan sebidang

lahan kosong di ujung Selatan desa.

Penduduk desa akan membuatkan si pelanggar itu sebuah gubuk sebagai tempat tinggal

bersama istrinya. Dia hanya boleh melintasi jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Artinya,

suami-istri ini ruang geraknya di desa akan terbatas. Tak cuma itu, pernikahan orang yang

berpoligami itu juga tidak akan dilegitimasi oleh desa, upacaranya pernikahannya tidak

dipimpin oleh Jero Kubayan yang merupakan pemimpin tertinggi di desa dalam pelaksanaan

upacara adat dan agama. Implikasinya, karena pernikahan itu dianggap tidak sah maka orang

tersebut juga dilarang untuk bersembahyang di pura-pura yang menjadi emongan (tanggung

jawab) desa adat. Mereka hanya diperbolehkan sembanyang di tempat mereka sendiri.

b. Kasus Tentang Perkawinan

Contoh :

Diketahui ada sepasang suami istri, dimana pihak perempuannya bernama Ni Wayan

Astariani dan pihak laki – lakinya bernama I Wayan Karyadika. Pasutri yang

melangsungkan perkawinan ini dilakukan dengan menyiapkan kesepakatan atau pernyataan

tertulis dan melangsungkan perkawinannya pada tahun 2002. Perkawinan ini dilakukan

karena pasangan calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal di keluarganya masing -

masing, sehingga tak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa atau nyentana.

Solusinya adalah Terkait dengan tanggungjawab pasangan suami istri ( pasutri ) yang

melaksanakan sistem perkawinan pada gelahang, bahwa setiap pasutri yang melangsungkan

perkawinan pada gelahang harus mempunyai cara tersendiri dalam merumuskan dan

mengungkapkan kesepakatan tentang konsekwensi yang menyertai pelaksanaan perkawinan

tersebut. Tetapi pada prinsipnya, semua kesepakatan itu baik yang tertulis maupun lisan

dibuat oleh kedua belah pihak dengan substansi bahwa keturunan mempelai nantinya

diharapkan dapat mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orangtua

mempelai.

Untuk menghindari masalah - masalah yang mungkin muncul di kemudian hari terkait

dengan pilihan bentuk perkawinan ini, diperlukan masyarakat adat Bali untuk menggalang

Page 3: Tugas Hukum Adat Bali UAS

pasikian pasubayan ( kesepakatan bersama ) tentang bentuk perkawinan Pada Gelahang, agar

bentuk perkawinan seperti ini dapat diterima dengan terbuka seperti halnya perkawinan biasa

dan nyentana. Penggalangan ini sepatutnya dimotori oleh Pemprov Bali, Majelis Desa

Pakraman dan Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Prov. Bali untuk menumbuhkan

persepsi yang sama mengenai format kesepakatan keluarga, terutama terkait dengan

pelaksanaan tanggung jawab, kedudukan keturunan, pelaksanana upacara, format akte dan

lain - lain di seluruh Bali.

c. Kasus Waris

Contoh :

Sebidang tanah seluas 0,300 Ha di desa Tamung Kab. Klungkung Bali adalah milik I.G.

Made Tugeg. Tanah tersebut dipinjamkan kepada masyarakat sekitarnya. Oleh masyarakat

desa itu, tanah tersebut dimanfaatkan untuk pendirian Pura Dalem Rajapati. Tahun 1950,

Tugeg meninggal dunia, Tanah seluas 0,300 Ha tersebut beralih tangan kepada 3 orang anak

laki-lakinya yang masih hidup. Beberapa waktu kemudian, Ni Gusti Rai Muklek, istri Tugeg

meninggal pula. Beralihnya pemilikan tanah kepada anak-anak Tugeg: Arya, Wisma dan

Darsana, adalah sesuai dengan Hukum Adat Waris di Bali.

Meski tanah tersebut beralih tangan, 3 orang anak Tugeg tersebut (Sekehe 3) tidak

menempati tanah waris itu. Buku C dari Desa Takmung, tetap mencatat Sekehe 3 adalah

pemilik sah tanah persil No. 22 pipil No. 179 warisan Tugeg tersebut Ipedapun dibayar oleh

Sekehe tiga. Oleh karena tidak ditempati pemiliknya, orang lain dapat dengan mudah

menguasai tanah tersebut adalah Mantera, seorang pensiunan polisi menguasaitanah milik

sekehe 3. Mantera memanfaatkan lahan itu untuk ditanami pohon kelapa, pisang dan

tanaman lainnya. Menurut Mantera, tanah itu adalah tanah laba pura, ia berhak

memanfaatkannya sehingga teguran dari sekehe 3, tidak dihiraukannya. Ketidakpedulian

Mantera tersebut memaksa Sekehe 3 mengajukan tuntutan pada Mantera melalui Pengadilan

Negeri Klungkung.

Solusi :

Mantera, Tergugat dalam perkara ini menyatakan banding atas putusan hak milik. Setelah

memeriksa perkara dan berkas perkara ini, Hakim Banding menemukan fakta bahwa ternyata

Page 4: Tugas Hukum Adat Bali UAS

Pengadilan Negeri telah memeriksa tiga orang saksi tanpa disumpah. Pertimbangan yang

mendasarinya adalah karena ketiganya masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak

Penggugat. Kades Takmung, Diarsa adalah paman Penggugat dan Tergugat. Saksi Tergugat,

Seregeg dan Serejig, tidak jelas mana saudara kandung dan yang sepupu dari Tergugat.

Antara Berita Acara sidang disatu pihak dan jawaban Tergugat tanggal 6 Mei 1990 serta

Daftar Silsilah dilain pihak terdapat perbedaan / pertimbangan. Saudara sepupu tidak berhak

mengundurkan diri, sebagai saksi, sehingga saudara sepupu haruslah disumpah.

d. Kasus Hukum Perhutangan

Contoh :

Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau

mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain

(terpelihara) lebih-lebih selam masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menaggung

pemakaian dan pengurusan harta bendanya. Mirip ngaranan di Minahasa adalah

mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri berserta harta kekayaan

di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia

meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak

mewarisi harta peninggalan.

e. Kasus Persekutuan

Contoh :

Berdasar Perda No 9 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000 tentang RTRWP Kalimantan

Selatan ditetapkan alih fungsi Hutan Produksi seluas 66 ribu ha yang terdiri dari milik PT

Kodeco Timber (seluas 57 ribu ha) dan milik PT Inhutani II (seluas 9000 ha) yang terletak di

Das Sampanahan yang berstatus hutan lindung dengan luas 46 ribu ha sebagai Hutan

Produksi Terbatas. Tukar guling lahan hutan yang sudah diproduksi oleh PT Kodeco di Das

Batulicin dengan Hutan Lindung di daerah Das Sampanahan seluas 46.270 ha menjadi hutan

Produksi. Namun dilain pihak, ada yang merasa dirugikan atas pengalihan fungsi tersebut.

Warga Meratus merasa pengalihan alih fungsi lahan akan mengganggu kehidupan warga

sekitar. Tidak hanya warga sekitar, alih fungsi ini mendapat protes oleh banyak kalangan

Page 5: Tugas Hukum Adat Bali UAS

seperti LSM: LPMA, AMAN, dan WALHI. Akhirnya warga meratus dan LSM-LSM

bersekutu untuk menggugat pengalihan fungsi lahan ini ke pengadilan.

Solusinya, seharusnya pemerintah daerah sebelum mengeluarkan peraturan hendaknya secara

kekeluargaan membicarakan pengalihan fungsi ini terlebih dahulu kepada warga sekitar

melalu kepala desa (perangkat desa). Namun karena Perda sudah dikeluarkan, perlu adanya

upaya hukum yang dilakukan LSM dan warga melalu jalur pengadilan.

f. Kasus Sengketa Tanah

Contoh :

Dalam mengimplementasikan UUPA tidak mesti ditemukan adanya kompetisi dengan

hukum adat masyarakat setempat, karena antara UUPA dan hukum adat akan berfungsisaling

melengkapi (interkomplementer) dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dalam

upaya mengisi kekosongan hukum yang ada, jadi tampak adanya sinergi antara sistem hukum

nasional dan sistem hukum adat. Selayaknya hal itu juga dapat memberi rasa keadilan akan

eksistensi terhadap hak ulayat sebagai hak adat masyarakat hukum adat setempat. Dalam

kenyataannya beberapa kasus sengketa tanah (ulayat) yang ada dan terus terjadi di Bali

sampai saat ini justru menunjukkan adanya kompetisi antara UUPA sebagai hukum negara

(state law) di satu sisi dan hukum adat sebagai hukum rakyat (folks law) di sisi lain, yaitu

adanya marginalisasi terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat sebagai hak adat

dalam arti hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan

hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan

hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu,

khususnya mengenai penguasaan dan pemilikan hak atas tanah ulayat oleh persekutuan

hukum yang disebut desa adat. Contoh kasus tanah ulayat, kasus Loloan Yeh Poh di Banjar

Tegal Gundul Desa Adat Canggu yang tampak terjadi conflict of interest antara investor

sebagai pemegang sertifikat HGB menurut hukum negara (UUPA) dan masyarakat hukum

adat sebagai pemegang hak ulayat menurut hukum adat. Tetapi, sampai sekarang belum

tampak ada benang merahnya walaupun usaha penarikan ke arah itu sudah ada.

Semua itu sangat tergantung pada komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pihak

terutama dari pemerintah daerah dalam memaknai konseptual “pengakuan dan

Page 6: Tugas Hukum Adat Bali UAS

perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya” yang secara

normatif telah mendapa pengakuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti

Tap MPR No. IX/MPR/2001, Pasal 18 B (2) UUD 1945, Pasal 2 (9) UU N0. 32/2004, UUPA

No.5/1960, UU No. 5/1994, Permendagri No. 3/1997, Permenneg Agraria/Kepala BPN No. 5

Tahun 1999, Keppres RI No. 34/2003, Perda Provinsi Bali No. 3/2001 Jo No.3/2003,

keputusan Bupati Ba¬dung No. 637 Tahun 2003 berkaitan kawasan limitasi, awig-awig desa

adat. Namun, semua pernyataan pengakuan tersebut belum diikuti upaya perlindungan

hukum dengan sungguh-sungguh secara empiris, sehingga proses pengukuran ulang HGB di

atas loloan belum dapat menyelesaikan kompetisi sistem hukum yang ada, karena tidak

menyentuh materi kasusnya, yaitu kawasan suci bagi umat Hindu khususnya yang secara

tradisi (turun - temurun) telah memanfaatkan tempat tersebut untuk melakukan kegiatan

keagamaan. Oleh karena itu bagaimana selayaknya pemerintah daerah mencermatinya sesuai

dengan misi yang diembannya menurut peraturan perundangundangan tersebut?

Solusi:

Pertama, penyelesaian masalah harus menyentuh materi kasusnya, dan netralitas sangat

dipertaruhkan untukmenghindari adanya kesan yang bersifat memihak (pengelonan menurut

Sudargo Gautama) berkaitan dengan adanya conflict of interest, dan sebaliknya mampu

merefleksikan nilai kepastian hukum di satu sisi dengan melakukan inventarisasi dan analisis

terhadap norma hukum tertulis, dan di sisi lain dapat menjamin rasa keadilan dengan

melakukan inventarisasi dan memahami norma hukum tidak tertulis masyarakat hukum adat.

Akhirnya berani mengambil keputusan secara objektif, tepat dan cerdas dari hasil kajian yang

dilakukan, sehingga semua kepentingan dapat diayomi. Oleh Rawls disebut keadilan sebagai

fairness.Kedua, pemerintah daerah sekarang harus menjadikan masalah pertanahan dan

kekayaan alam sebagai salah satu isu strategis yang diprioritaskan penataannya, yaitu

hendaknya membuka peluang bagi upaya penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-

hak masyarakat atas tanah dan kekayaan alam yang selama ini terabaikan, sehingga nantinya

adanya sinergi norma dan kepentingan, dan akhirnya fungsi hukum sebagai sarana

pengintegrasi dapat diwujudkan. dalam upaya menciptakan interaksi yang bersifat saling

menguntungkan lebih-lebih Bali tetap diminati sebagai tempat berinvestasi, sebagai dampak

gerakan Balinisering terdahulu. Ketiga, dalam perspektif pluralisme hukum, yaitu dengan

adanya lebih dari satu tertib hukum yang berlaku dalam suatu wilayah sosial, dengan

Page 7: Tugas Hukum Adat Bali UAS

diferensiasi & ldquo, weak legal pluralism dan strong legal pluralism & rdquo;, sehingga

untuk mencegah kompetisi antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat, selayaknya

digunakan pluralisme hukum dalam perspektif strong legal pluralism, artinya semua sistem

hukum yang ada sama kedudukan dan tidak ada hierarki, sehingga tidak ada anggapan bahwa

hukum negara lebih kuat daripada hukum adat atau sebaliknya. Keempat, sifat dinamis

masyarakat hukum adat dan hukum adatnya kalau dimaknai secara tepat akan mampu

berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang makin mengglobal, sehingga semua

aktor yang terkait harusmampu memilah hak-hak tradisional yang dapat direlokasi dan

dimodifikasi sesuai konsep kekinian, dan yang mana samasekali tidak boleh dimodifikasi dan

harus dilestarikan sesuai konsep ajeg Bali.

Sehingga, dalam upaya member perlindungan hukum pada hak-hak tradisional terhadap

tanah ulayat masyarakat hukum adat tidak menafikan kepentingan pihak lain, seperti

investor, sehingga perlindungan hukum secara preventif perlu mendapat pengutamaan,

karena sejak awal dalam pembuatan bentuk keputusan, masyarakat hukum adat akan selalu

dilibatkan. Juga, diperlukan komitmen untuk melindungi nilai kesucian yang melekat pada

hak ulayat yang justru berpotensi dieksploitasi untuk mendatangkan keuntungan ekonomis

semua pihak.

g. Kasus Pelanggaran

Contoh :

Konflik kuburan di Bali sering muncul juga karena ada warga yang melanggar awig-awig.

Yang bersangkutan tidak bersedia menjalankan kewajibannya jika terkena sanksi akibat

melanggar awig-awig. Namun, sanksi harus dipilah-pilah, sesuaikan berat-ringannya

pelanggaran. Bagaimanapun, sanksi ‘tidak boleh menguburkan jenazah’ dikategorikan sanksi

sangat berat. Cari alternatif lain. Awig-awig juga harus disesuaikan dengan perkembangan

zaman. Mengapa di Buleleng tidak pernah muncul masalah kuburan?

Tidak Patuhi ‘Awig-awig’ Mengapa konflik kuburan muncul di masyarakat Bali? Terjadi,

karena ketidakpatuhan krama desa. Di tiap desa pakraman sudah ada ketentuan atau awig-

awig. Yang melanggar, konsekuensinya, mendapatkan sanksi, salah satunya tidak boleh

menguburkan jenazah keluarganya. Meski sanksi ini telah diterapkan, masih banyak

ketidakpatuhan krama terhadap awig-awig.

Page 8: Tugas Hukum Adat Bali UAS

Solusi :

Pemerintah mengambil sikap dengan memfasilitasi krama yang mendapatkan sanksi tersebut.

Ketidakpatuhan krama dan menghindar dari sanksi tak akan bisa terselesaikan hanya dengan

bantuan pemerintah. Cara satu-satunya, bertindak salah harus sanggup menerima sanksi yang

diberikan desa adat. Awig-awig merupakan komitmen warga desa adat dengan para prajuru

adat yang disahkan pejabat setempat. Namun, sosialisasi kepada warga kurang menyeluruh.

Memang ada warga yang tak mempedulikan awig-awig. Konflik kuburan tak akan terjadi

jika warga desa adat yang memang melanggar awig-awig menerima sanksi yang diberikan.

Jenis sanksi bisa dinegosiasikan yang lebih ringan dibanding sanksi tak boleh mengubur.  

Adanya awig-awig dalam sebuah organisasi sangat baik. Awig-awig juga mampu

memberikan pengayoman kepada masyarakat dari tingkat bawah hingga atas. Biasanya,

otoritas lebih banyak dipegang orang yang mampu baik materi, pendidikan, maupun

wawasannya. Apa yang direncanakan dan diputuskan pemegang otoritas terkadang tak sesuai

dengan masyarakat di bawah.  Kondisi masyarakat desa pakraman yang satu dan yang lain 

berbeda. Ada yang sibuk sehingga tak bisa mengikuti kegiatan desa adat. Ada juga warga

desa yang tak mematuhi awig-awig lantaran malas atau nakal. Ini perlu dilakukan pemilahan,

sanki buat warga yang malas dan warga yang tak bisa melaksanakan awig-awig lantaran

terhalang kesibukan. Sebaiknya ada awig-awig yang dibuat fleksibel  jangan sampai

mengikat masyarakat terjerat dengan awig-awig yang disepakati. Awig-awig perlu dibuat

dengan sasaran agar krama adat menyadari bahwa desa pakraman penting sebagai tempat

peristirahatan saat hari tua datang bahkan peristirahatan terakhir.

Kuburan hanya korban dan kambing hitam dari konflik. Membisunya kuburan adalah

jawaban dari permasalahan krusial yang muncul di masyarakat. Sumber masalah ini adalah

ego masing-masing warga. Masyarakat kurang memahami apa makna desa pakaraman.

Pakraman adalah krama dan karma sebagai sikap yang harus dilakukan tiap komunitas sosial

yang memakai moral sebagai pijakan dalam menjalankan hak dan kewajiban demi

terwujudnya kehidupan yang paras-paros, segalak-seguluk, selulung-sebayantaka. Adat yang

dijiwai agama, maka substansi agama yang harus dipahami secara benar terlebih dahulu.

Dengan alasan apa pun tak akan ada pamrih misalnya tentang kuburan. Kuburan perlu

diposisikan sebagai simbol etika dan moral saat kita masih hidup. Komunikasi dari lembaga

Page 9: Tugas Hukum Adat Bali UAS

adat ke masyarakat sebagai tindakan preventif sebelum terjadi konflik. Konflik sering

muncul di tengah kurangnya komunikasi.

Di seluruh Bali, ada dua desa pakraman di masing-masing kabupaten sebagai tempat

penelitian Pershada antara lain Desa Pakraman Buleleng dan Keramas Gianyar. Jadi ada

sekitar 16 desa pakraman (setra) yang diteliti di seluruh Bali. Di Buleleng tidak pernah

terjadi masalah penguburan jenazah. Kenyataannya disebabkan beberapa hal, adanya

ketentuan tentang kewajiban warga terhadap desa pakraman  (ayah-ayahan dan pawedalan)

maupun tentang kacuntakan yang relatif luwes. Jika terjadi kematian warga, yang wajib

cuntaka hanyalah keluarga dekat. Yang lainnya, walaupun dalam satu banjar, tidak wajib

menjalankan kacuntakan. Di Desa Pakraman Buleleng ada beberapa banjar. Setra tersebar di

beberapa banjar. Penguburan janazah tidak harus dilaksanakan di banjar sendiri, tetapi dapat

dilaksanakan di setra yang ada di lain banjar, yang penting ada pemberitahuan kepada prajuru

desa.

Hal ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap kecuntaka, baik terhadap warga di banjar

sendiri maupun warga lainnya di sekitar setra tempat penguburan jenazah. Bagi krama desa

yang tinggal di luar Buleleng, ada peraturan yang luwes. Mereka tak harus datang saat

kegiatan berlangsung. Krama desa tersebut diminta untuk bisa memberikan dana punia,

mereka pun tak dibenci oleh warga lokal di Buleleng. Setra Pengalu dan Setra Cicing ada di

Desa Pakraman Keramas. Zaman dulu Setra Pengalu dimanfaatkan untuk mengubur jenazah

pengalu yang kebetulan meninggal di desa pakraman setempat dan tak diketahui identitasnya.

Pengalu merupakan pedagang keliling dari desa satu ke desa lainnya yang memakai kuda

sebagai sarana transportasi. Proses penguburan seorang pengalu yang meninggal dan

pelaksanaan upacara ngaben di bawah tanggung jawab Desa Pakraman Keramas dan

koordinasi bendesa setempat.  Saat ini, Setra Pengalu tidak dimanfaatkan untuk mengubur

pengalu, melainkan dimanfaatkan untuk mengubur jenazah yang dikenal dengan sebutan

“Mr. X” dan orang-orang yang berasal dari desa pakraman setempat, namun karena dianggap

telah melakukan pelanggaran adat berat dan yang bersangkutan tidak menyadari

kekeliruannya, maka oleh desa pakraman dia diberhentikan (kasepekang) sebagai warga

desa. Setra Cicing, sesuai namanya, pada zaman dulu dimanfaatkan mengubur anjing liar dan

binatang yang mati karena terbunuh dan sakit. Sekarang setra ini masih ada namun kegiatan

menguburkan bangkai anjing dan binatang lain di setra tersebut tak pernah lagi dilakukan