31
KEBIJAKAN PEMBUATAN KURIKULUM Sejarah Kebijakan Kurikulum Pada tahun 1965, Stanley E. Ballinger menyerukan kembali asas-asas sejarah, filsafat, dan sosial pendidikan mengenai masalah-masalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Lebih dari satu dekade sebelumnya Daniel Lerner dan Harold Lasswell (1951) membuat hal yang sama dengan mengacu pada semua disiplin ilmu dan bidang studi. Mereka berpendapat bahwa ilmu-ilmu kebijakan harus membuat kajian yang layak di bidang pengetahuan yang berpotensi atau berdampak di ruang publik. Inti dari seruan Lasswell adalah perhatian terhadap dampak pengetahuan. Ini adalah apa yang Ballinger inginkan khususnya untuk pendidikan. Keduanya ingin perhatian yang lebih besar diberikan kepada konsekuensi politik dari penyelidikan. Saat ini kita telah melangkah dalam kebijakan pendidikan di mana kita pernah memiliki yayasan pendidikan dan sejarah pendidikan. Maka upaya terpadu sedang dilakukan untuk menganalisa dan mempengaruhi prinsip-prinsip dan rencana yang memandu upaya edukatif. Kurikulum sebagai Kebijakan

Tugas Bu Een Fix

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ouu

Citation preview

KEBIJAKAN PEMBUATAN KURIKULUMSejarah Kebijakan Kurikulum

Pada tahun 1965, Stanley E. Ballinger menyerukan kembali asas-asas sejarah, filsafat, dan sosial pendidikan mengenai masalah-masalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Lebih dari satu dekade sebelumnya Daniel Lerner dan Harold Lasswell (1951) membuat hal yang sama dengan mengacu pada semua disiplin ilmu dan bidang studi. Mereka berpendapat bahwa ilmu-ilmu kebijakan harus membuat kajian yang layak di bidang pengetahuan yang berpotensi atau berdampak di ruang publik. Inti dari seruan Lasswell adalah perhatian terhadap dampak pengetahuan. Ini adalah apa yang Ballinger inginkan khususnya untuk pendidikan. Keduanya ingin perhatian yang lebih besar diberikan kepada konsekuensi politik dari penyelidikan.Saat ini kita telah melangkah dalam kebijakan pendidikan di mana kita pernah memiliki yayasan pendidikan dan sejarah pendidikan. Maka upaya terpadu sedang dilakukan untuk menganalisa dan mempengaruhi prinsip-prinsip dan rencana yang memandu upaya edukatif.

Kurikulum sebagai Kebijakan

Kebijakan Kurikulum merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Beberapa kebijakan pendidikan berkaitan dengan perencanaan anggaran, hal-hal personil, untuk menata bangunan dan tanah, untuk masalah hukum, untuk pengembangan staff, dan hubungan masyarakat. Akan terlihat bahwa tatanan kebijakan yang memfasilitasi area tersebut harus dilakukan untuk alasan yang lebih baik daripada hanya mempertahankan diri dari birokrasi pendidikan. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa tujuan akhir dari semua kebijakan pendidikan adalah untuk tiba di pengalaman pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja.

Ketika tertulis, kurikulum adalah kebijakan dari pengalaman belajar atau konten (bersama dengan tujuan, organisasi, dan evaluasi) yang sistem sekolah putuskan untuk siswa. Ketika itu tidak tertulis, kurikulum merupakan kombinasi dari dokumen dan tindakan praktis, kurikulum adalah kebijakan sistem sekolah tentang pengetahuan dan pengalaman yang siswa harus dimiliki.

Bagian bagian Kebijakan PublikKebijakan publik biasanya dianggap sebagai sistem aturan, peraturan, prinsip, dan prosedur yang memandu keputusan dan tindakan dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup kebijakan sebagai objek sempit kepentingan pribadi juga sebagai strategi untuk mencapai kebebasan, kerjasama, dan keadilan sosial atau pada kontinum antara dua ekstrem. Kebijakan publik merupakan lingkup yang lebih besar dari aturan, peraturan, dan cara-cara pelaksanaan di mana kebijakan pendidikan berjalan.Kurikulum menghantarkan pada pembelajaran. Belajar, bahkan dari jenis yang paling sederhana seperti kepatuhan atau ketaatan, tidak dapat terjadi tanpa pengalaman substantif yang mendukungnya.Oleh karena itu, jika kebijakan harus diaktualisasikan, pembelajaran harus dilakukan, dan untuk itu, kurikulum harus ada. Kebijakan publik merupakan upaya untuk mempertahankan atau mengubah sikap tertentu, pandangan, dan perilaku. Akhir Pendidikan dan Kebijakan PublikApa pengetahuan dan pengalaman yang paling berharga? Untuk menjawabnya butuh penalaran untuk menyatakan bahwa pertanyaan kurikulum harus ada pada kebijakan publik dan pendidikan. Alasan adanya masalah kebijakan pendidikan nonkurikuler akhirnya untuk memberikan pengalaman pendidikan yang lebih baik (kurikulum) untuk siswa; apalagi, mahasiswa sebagai masa depan masyarakat adalah bukti bahwa kurikulum edukatif dalam arti luas dari kebijakan publik itu sendiri.Kebijakan Kurikulum sebagai Pedoman PraktekKebijakan Kurikulum dapat dipahami sebagai program yang diperlukan atau direkomendasikan yang akan ditindaklanjuti dalam berbagai kondisi, dan situasi. Ini adalah bentuk yang sangat umum dari kebijakan kurikulum, yang mungkin atau tidak dapat diberikan dalam bentuk tertulis.

Contoh: sistem sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya memiliki pernyataan dan panduan tentang misi, tujuan, dan prosedur tata kelola. Dokumen tersebut membahas kurikulum dan program akademik secara langsung dan tidak langsung. Hirarki garis sebuah sistem sekolah mungkin atau tidak mungkin berlaku untuk direktur kurikulum, misalnya. Jika kantor ini dipegang oleh asisten atau pengawas asosiasi yang memiliki kewenangan atau kepala sekolah masing-masing, perannya bisa sangat berbeda dari anggota staf penasehat yang berkonsultasi tetapi tidak mengeluarkan instruksi. Ada, tentu saja, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan masing-masing posisi ini, tapi intinya adalah bahwa mereka mewakili perbedaan dalam kebijakan pemerintahan yang secara tidak langsung mempengaruhi kurikulum. Dengan demikian, mereka menggambarkan bentuk kebijakan kurikulum.

Pembelaan

Dengan demikian tujuan dari konsep pedoman kebijakan kurikulum adalah (1) untuk menyediakan bimbingan otoritatif bagi para praktisi dan (2) keseragaman dalam praktek. Selain itu, dapat membantu pendidik untuk berfungsi lebih efektif melalui saling ketergantungan dengan profesional lainnya.

Kritik

Standarisasi kurikulum nasional bertahap menuju pedoman lokal. Pedoman yang dikeluarkan oleh administrator kantor pusat tidak hanya sekedar bermanfaat, tapi mandat yang harus diikuti. Guru, pada dasarnya, dihapus dari peran mereka sebagai profesional dan dibuat seperti robot yang hanya mengikuti arahan. Dengan demikian, kebijakan sebagai pedoman praktek dikritik dengan alasan bahwa hal itu akan membuka "kotak Pandora" persyaratan yang membuat guru kurang profesional dengan lebih mengandalkan keahlian otoritatif daripada tanggung jawab profesional.kebijakan sebagai spesifikasi perbaikan

Pada 1970-an, ketika zaman keemasan untuk pendanaan pendidikan mulai berkurang, pemegang kekuasaan politik menuntut bukti agar hasil alokasi dapat dibuat. Ketika banyak melihat kembali kurangnya keberhasilan pasca - reformasi kurikulum. gerakan reformasi yang berpusat dari tahun 1960-an. menggunakan mode teknis canggih penelitian kuantitatif, peneliti dan evaluator menganjurkan spesifikasi ketat perbaikan, verifikasi sejauh mana perbaikan dilaksanakan, dan pengukuran hasil. CONTOH. Spesifikasi perbaikan dan verifikasi model kebijakan kurikulum dapat dilihat sebagai bentuk penelitian - pendekatan yang berorientasi ke posisi pedoman. Ini dimulai dengan definisi operasional dari perbaikan yang didefinisikan dengan hati-hati akan di terima. Ini termasuk tujuan, dinyatakan dalam bentuk perilaku bila memungkinkan, dan rencana aksi yang rinci yang menjelaskan intervensi yang dirancang untuk mempengaruhi populasi perbaikan dengan cara tertentu, evaluasi sumatif dirancang untuk menilai sejauh mana hasil tujuan sesuai pembelajaran ditetapkan sebelumnya. Evaluasi formatif dirancang untuk menentukan sejauh mana rencana aksi benar-benar memberikan program perbaikan.evaluasi formatif dipandang perlu untuk evaluasi sumatif (Scriven, 1967, mekar et al, 1971) evaluasi formatif memberikan intervensi dalam sebuah proyek untuk memverifikasi sejauh mana spesifikasi asli sedang dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, dapat menyesuaikan dan menempatkan kembali ke jalurnya. Saat ini, peneliti evaluasi bisa lebih yakin bahwa evaluasi sumatif benar-benar meneliti kebijakan yang telah dilaksanakan dengan cara yang sudah ditentukan

Advokasi. Tujuan dari pendekatan verifikasi spesifikasi perbaikan dengan kebijakan kurikulum adalah untuk menghubungkan perumusan kebijakan dengan pelaksanaan dan evaluasi. Seiring tiga fungsi tersebut pembuatan kebijakan dilakukan oleh kelompok yang berbeda dari perseorangan atau bahkan oleh lembaga yang berbeda.

Semua ini adalah hal yang dibutuhkan untuk komunikasi yang cermat dan sesuai antara formulasi, implementasi, juga evaluasi. Perumusan kebijakan secara eksplisit dapat dilaksanakan dengan akurasi dan kehandalan. setidaknya ada spesifikasi evaluasi formatif secara akurat memverifikasi konsistensi antara tujuan dan pelaksanaan. Kedua spesifikasi dan verifikasi konsisten dapat memiliki dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan evaluatif tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi jenis ini memberikan dasar untuk revisi dan perubahan.

Kritik. Menempatkan terlalu banyak kepercayaan pada tujuan dan rencana yang sudah ditentukan dapat membawa bencana bagi kebijakan kurikulum. Ketika pembuat kebijakan sudah ditentukan, pada kenyataannya, para peserta dalam situasi pelaksanaan tahu kebutuhan mereka lebih baik dari pembuat kebijakan. Masalahnya adalah bahwa penilaian kebutuhan benar-benar terjadi terus menerus dan itu adalah hasil umpan balik ke dalam sistem untuk perbaikan secara berkelanjutan. Dalam spesifikasi perbaikan - Model verifikasi, umpan balik dan revisi hanya terjadi pada akhir proyek.

Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan proyek kembali ke jalur yang sudah ditentukan. Faktanya adalah bahwa tidak mungkin pihak luar dapat memahami kebutuhan situasi semaksimal mereka yang tinggal di dalamnya. Lagi pula ada juga perubahan situasi antara analisis kebutuhan dan pelaksanaan proyek. Kebutuhan ditemukan selama fase analisis yang belum tentu sama dengan yang ditemukan selama pelaksanaan. Pelaksana proyek juga dapat mengembangkan wawasan yang lebih dalam dan luas melalui interaksi terhadap mereka daripada pihak luar. Pelaksanaan dari program yang sudah ditentukan akan lebih berbahaya daripada tidak sama sekali. Sungguh suatu keadaan yang menyedihkan, namun, pendidik harus mengutamakan penelitian tentang perbaikan atas efek dari perlakuan tersebut pada orang-orangTerjadi nya perbijakan

Beberapa ahli menyatakan bahwa beberapa kebijakan tidak direncanakan atau tidak sesuai pedoman spesifikasi perbaikan. Mereka berpendapat untuk lebih sistematis dan lebih ke arah politik. Dengan kata lain, pernyataan kebijakan yang sudah ditentukan tidak berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kegiatan transaksi publik, adalah apa yang harus dipelajari. Situasi ini sama seperti perbandingan kampanye politisi menjanjikan dengan kinerja aktual nya selama jangka waktu di kantor. Satu mungkin tidak berkaitan dengan yang lain. Dengan demikian. Orang-orang yang ingin belajar kebijakan pendidikan harus mempelajari praktik, terutama mau menerima pendapat dari orang lain.

Contoh. Paradigma abadi atau kerangka konseptual kurikulum selama dua puluh lima tahun terakhir telah menjadi alasan tyler (tyler, 1949). Empat topik utama Tyler untuk analisis tujuan kurikuler, pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi bisa berfungsi sebagai dasar untuk analisis deskriptif dan interpretatif praktek kurikuler yang masih ada. Namun, hal ini belum digunakan. Beberapa telah digunakan oleh pengikut tyler sebagai guaidelines untuk mengembangkan kebijakan dan praktik kurikuler.

Laporan kurikuler "seharusnya," ialah kebijakan yang dikembangkan oleh sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, tidak sejalan dengan praktek lembaga-lembaga tersebut. (1971) Model naturalistik Decker walker tentang pengembangan kurikulum (Dibahas dalam bab empat) adalah deskriptif daripada preskriptif dan menegaskan fakta bahwa desain kurikulum dalam praktek sering terakumulasi tanpa sistem. Yang penting di sini adalah kurikulum yang pembuat kebijakan tidak tiba-tiba berubah dari manusia, dengan semua kelemahan yang menyertai nya, menjadi pengambil keputusan yang rasional dan hanya karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan kurikulum. Para praktisi belum mampu membicarakan bersama akademisi, dengan desain kurikulum yang (sederhana seperti itu) muncul lah siswa yang dipengaruhi oleh kurikulum yang bersangkutan. Alih-alih mencoba untuk memahami kebijakan kurikulum dengan menanyakan tujuan bagaimana penciptanya ditentukan, pengalaman, organisasi, dan evaluasi belajar dan prinsip-prinsip yang menggambarkan dari mana praktik di mana rasional ditentukan sebelumnya, walker (1974) menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan berikut ditanyakan dalam upaya untuk memahami kebijakan kurikulum dalam situasi apapun:

1. Apa fitur signifikan yang diberikan kurikulum?2. Apa konsekuensi pribadi dan sosial dari fitur kurikulum yang diberikan?3. Apakah penyebab stabilitas dan perubahan fitur kurikulum? 4. Apa yang membuat penilaian masyarakat terhadap kelayakan atau nilai berbagai fitur kurikulum?5. Apa fitur kurikulum harus dimasukkan dalam kurikulum untuk tujuan memberi tambahan informasi?

Studi pembuatan kebijakan kurikulum selama sepuluh tahun terakhir menggambarkan tren lain di mana prakteknya berbeda dari usulannya. Meskipun telah diambil dari otoritas dan pemerintahan di kurikuler terutama di tingkat lokal dengan bimbingan dari negara,

Penelitian singkat (1983) membuktikan bahwa tren kebijakan kurikulum lebih kea rah multidimensi kurikulum di Amerika Serikat. Negara bagian, lokal, dan tingkat federal dan legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua berbagi dalam penciptaan kebijakan kurikuler, dengan demikian, sekali lagi kita melihat bagaimana studi praktek mengungkapkan kebijakan yang dianut. Advokasi. Setiap orang tahu bahwa kebijakan di sekolah tidak berjalan dengan semestinya, meskipun begitu para pejabat mengaku kalau mereka telah melakukan tugas mereka dengan semestinya tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin seharusnya seperti ini, jika kita prihatin dengan kenyataan yang mempengaruhi hidup siswa dan guru, kita tidak boleh disibukkan dengan pernyataan pernyataan yang tidak membangun.Kebijakan Sebagai Pengatur

Pembuat kebijakan atau penganalisa kebijakan harus berdiri sendiri tidak terpengaruh pada situasi dimana kebijakan tersebut dilaksanakan.Situasi tersebut harus mengambil alih terhadap pelaksanaan kebijakan, proses evolusi, keberlanjutan yang ada dibawah kebijakan. Perumusan kebijakan menjadi klarifikasi disposisi atau penentu arah, bukan pedoman kaku. Implementasi kebijakan menjadi proses evolusi yang terus menerus.

Advokasi, konsepsi terbuka dan luas mengenai kebijakan oleh mereka yang terkena dampak kebijakan tersebut. Kurikulum pembelajaran untuk mencapai tujuan selalu bermasalah dan tidak pernah diberikan, karena realisasi tersebut tidak dapat dicapai dan situasi selalu berubah.

Kritik. para ahli memberitahukan apa yang penting dan memberi penjelasan tentang apa yang dibutuhkan. Ini adalah tanggung jawab pembuat kebijakan dan analis kebijakan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengatur panggung untuk musyawarah. Mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memutuskan. Dengan demikian, mereka diharapkan untuk menghasilkan kesimpulan substantif, bukan hanya menyampaikan pekerjaan untuk warga umum. Pembuat Kebijakan KurikulumSiapa yang membuat kebijakan kurikulum? Penelitian singkat (1983) mengungkapkan, kebijakan kurikulum dibuat oleh masyarakat luas dan lembaga di berbagai tingkatan.

Administrator Kurikulum

pemegang kekuasaan utama untuk kebijakan kurikulum adalah administrator kurikulum yang biasa disebut sebagai asosiasi atau asisten pengawas untuk kurikulum dan pengajaran atau direktur kurikulum. Orang-orang ini biasanya bertugas membangun komite yang menentukan kebijakan kurikulum seperti melalui keputusan tentang pemilihan buku teks dan bahan ajar lainnya.

Kantor pusat administrator kurikulum biasanya bertanggung jawab atas dosen dan pengembangan staf, menginformasikan prinsip kebijakan baru, mempertahankan materi kurikulum koleksi perpustakaan dan profesional, dan mengawasi program akademik secara keseluruhan dari melalui evaluasi.

Administrator kurikulum harus sesuai dengan peraturan legislatif dan yudikatif. Dia bertanggung jawab kepada pengawas, dewan sekolah, dan pejabat pendidikan negara dan badan-badan tertentu untuk program yang didanai pemerintah. Sulit bagi administrator kurikulum untuk bergerak di luar perintah dari nilai-nilai masyarakat, jenis bahan yang disediakan oleh penerbit, dan tren pendidikan yang dirancang oleh para peneliti, pendidik guru, dan asosiasi profesi. Kepala Sekolah

Secara tradisional, kepala sekolah adalah pemimpin yang memberi instruksi di sekolah. Menurut peneiltian (squires dkk, 1983, dan isu-isu tema kepemimpinan pendidikan. "Pendekatan Kepemimpinan ," Februari 1984, dan "menuju sekolah yang lebih efektif," Desember 1982) mengungkapkan bahwa sekolah yang baik memiliki kepala sekolah yang merupakan pemimpin yang member petunjuk. Sebaliknya, Morris ea al. (1984) menyimpulkan bahwa sebagian besar kepala sekolah tidak mengikuti latihan kepemimpinan langsung dalam kurikulum dan pengajaran. Mereka menetapkan kebijakan untuk guru untuk membuat keputusan tentang kurikulum dan pengajaran, tetapi kebanyakan tidak terlibat dalam keputusan kurikulum.Kepala sekolah seperti administrartor kurikulum , mengalami banyak pengalaman sebagai pemimpin kurikulum . Mereka dianggap sebagai lengan kebijakan kantor pusat dengan demikian semua masyarakat , negara , dan kebijakan nasional yang mempertajam kebijakan kurikulu . Selain itu, kepala sekolah adalah administrator yang paling dekat dengan guru , dan keluarga. mereka adalah pelaku kebijakan yang beradaptasi pada kebutuhan dan kepentingan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain . Dalam upaya mereka untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak , kepala sekolah mengatur kebijakan didalam sekolah . Kebijakan ini memiliki pengaruh besar langsung dan tidak langsung pada kurikulum . Pengawas

kepala sekolah menetapkan kebijakan untuk sekolah masing-masing, pengawas mengatur seluruh sekolah di suatu area. Kepribadian mereka, metode public relation, mengungkapkan ide, metode negosiasi, dan pembentukan prioritas untuk pengetahuan dan pengalaman belajar siswa yang dimiliki di sekolah. Pengawas harus memainkan peran ganda sebagai wakil pendidik profesional di sekolah diantara guru, pengawas, dan administrator dalam sistem sekolah. Bersama pendidik profesional, pengawas merumuskan kebijakan yang akan direview dan disetujui oleh dewan sekolah. Bersama dengan dewan sekolah, pengawas mengembangkan kebijakan yang dilaksanakan dan dievaluasi oleh pendidik profesional.

Sebagai pendidik professional di sistem sekolah, pengawas memiliki kekuasaan untuk memberikan informasi terbaru, penelitian dan praktek. Demikian pula, dengan tugas pengawas untuk memastikan bahwa sekolah peduli dan memiliki pengetahuan pada masalah hukum, keuangan, politik, dan profesional yang mempengaruhi fungsi sistem sekolah. Namun demikian, dalam analisis akhir, semua keputusan pengawas itu mempengaruhi keputusan kurikulum, baik langsung maupun tidak langsung. Keputusan kebijakan yang berhubungan dengan pemilihan buku pelajaran, materi kurikulum lainnya, dan isi dari panduan kurikulum yang biasanya didelegasikan kepada administrator kurikulum, keputusan pengawas tentang keuangan, fasilitas fisik, masalah hukum, hubungan masyarakat, dan negosiasi politik.

Dewan Sekolah

Dewan sekolah adalah badan pembuatan kebijakan pendidikan resmi untuk sistem sekolah yang dipilih atau ditunjuk anggota dewan yang merupakan perwakilan dari masyarakat. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa anggota dewan sekolah hanya mewakili kepentingan kelas-kelas sosial dan ekonomi yang dominan. Kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, perusahaan, pribadi, dan global telah muncul untuk menghilangkan kekuatan dewan lokal pendidikan tertinggi

Komunitas

Keluarga dan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat akan terlibat dalam wacana serius tentang pengalaman dan pengetahuan yang paling berharga. Masyarakat kecil akan bergabung menjadi unit yang lebih besar dengan cita-cita utama manusia. Pembuatan Peraturan

Mereka yang memusyawarahkan tagihan dan membuat undang-undang dan orang-orang yang menafsirkan hukum rmemiliki pengaruh kuat pada kurikulum, musyawarah pada tingkat provinsi juga sering mempengaruhi kurikulum . Pada tingkat nasional ini diilustrasikan oleh alokasi kebijakan untuk satu atau dimensi lain pendidikan. Kedisiplin sekolah , bahan pustaka , dan topic lainnya menentukan dalam pembuatan kebijakan . Sementara pengadilan dan legislatif membuat keputusan penting untuk menangani masalah yang terjadi pada kurikulum.Para Peneliti pendidikan

Ketika penelitian pendidikan di publikasikan mereka mempengaruhi pembuat kebijakan. bahwa peneliti pendidikan memiliki dampak yang kuat pada kebijakan. Topik tujuan ( tujuan , tujuan, sasaran ) , pengalaman ( konten , kegiatan , materi pelajaran ) , organisasi , ( lingkungan , prosedur , ruang lingkup dan urutan , instruksional , strategi ) pembelajaran , dan evaluasi dalam panduan kurikulum , metode buku , bentuk rencana pelajaran , unit pembelajaran , manual guru , dan sejenisnya sering menjadi topic penelitian dan pembahasan dari peneliti pendidikan . Namun, jarang mencerminkan pada kenyataan hal tersebut didukung oleh Ralph Tyler ( 1949) , mungkin saat ini banyak ditemukan peneliti kurikulum, Sehingga peneliti tidak boleh dianggap sebagai dewa , kontribusi mereka terhadap kebijakan harus diakui . Mereka sering dipanggil untuk bersaksi sebelum adanya peraturan pada isu-isu yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka

Pendidikan untuk seorang guru

Kebijakan Kurikulum dipengaruhi dengan cara mendidik guru, setidaknya berdasarkan cita-cita, metode, dan kebijaksanaan konvensional bahwa mereka menyiapkan calon guru. Pendidik guru mengajar calon guru, misalnya, menulis rencana pelajaran yang meliputi (1) tujuan umum, (2) tujuan tertentu, (3) bahan yang dibutuhkan, (4) prosedur yang harus diikuti, dan (5) berarti evaluasi.

Sejauh guru menengahi dan membuat kebijakan kurikulum, jelas bahwa pendidikan guru memainkan peran penting di dalamnya. Guru tidak hanya mengerti cara mereka diajarkan, tetapi juga memahami proses ketika mereka mengajar, dan juga cara mengajar yang baikGuru

Mungkin kebijakan kurikulum yang paling diakui kalangan pendidik profesional guru adalah bagaimana seharusnya mereka yang terlibat dalam pengembangan kurikulum? Meskipun ada panduan kurikulum untuk guru melaksanakan tugasnya sehari - hari. Hal ini dapat dilihat secara positif atau negatif. Beberapa guru merugikan siswa dengan membiarkan kepentingan mereka mengalahkan keinginan mereka untuk membantu mereka. Diharapkan bahwa guru seperti ini sedikit. Penelitian tidak mengungkapkan berapa jumlah mereka.

Di sisi positif, guru yang profesional lebih berhati-hati menilai kebutuhan siswa mereka untuk dihadapkan pada kurikulum yang berbeda dari kebijakan yang diberikan. Mereka sering membuat alternative yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa mereka. Guru sering menemukan bahwa kebutuhan yang ditetapkan oleh sistem atau penerbit sekolah yang tidak tepat dalam memenuhi kebutuhan siswa di dalam kelas mereka. Dengan demikian, mereka terdorong untuk mengubah kebijakan tersebut, dan kadang-kadang mereka mengajar siswa dengan materi yang berbeda dari kurikulum.

Penerbit

Mereka yang merancang bahan untuk kurikulum dan pengajaran (buku teks, paket pembelajaran, lembar kerja, buku kerja, perangkat lunak komputer, sistem manajemen skill, dll) juga harus dianggap sebagai pembuat kebijakan kurikulum. Karena bahan bahan tersebut digunakan dalam pembelajaran. Ini berarti penerbit juga membuat kebijakan, bukan dalam dari dokumen kebijakan saja tetapi dalam material dan bahan lainnya yang di digunakan dalam pembelajaran. Jika bahan yang dikembangkan, dipilih dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat, mereka bisa menjadi sangat berguna. Sebaliknya hasilnya akan sangat berbeda jika apa yang mereka kembangkan semata-mata untuk nilai pasar tanpa memperhatikan nilai pendidikan dan dipilih berdasarkan iklan saja tanpa melihat kebutuhan yang ada. Dalam kedua kasus diatas jelas bahwa penerbit memiliki bagian dalam penentu kebijakan kurikulum.

Lembaga akreditasi dan departemen pendidikan

Lembaga akreditasi nasional dan regional dan departemen luar negeri memiliki peran penting dalam kebijakan kurikulum. Kunjungan berkala, proses review, dan pembentukan standar menciptakan batas pada apa yang dapat dilakukan pada tingkat lokal, persyaratan program yang akan diambil, waktu yang dialokasikan untuk bidang studi yang berbeda, dan tujuan yg harus dipenuhi oleh pendidikan menentukan apa yang berharga. Mereka menentukan parameter di mana sekolah dan universitas dapat berinovasi.

Untuk pengambilan keputusan oleh lembaga adalah suatu hal yang bijaksana, mereka dapat mencegah praktek yang berbahaya bagi siswa. Proses review mereka juga dapat memungkinkan sekolah atau perguruan tinggi untuk mengkaji ulang tentang apa yang mereka lakukan dan alasan untuk melakukannya. Namun demikian, lembaga ini sering bereaksi terhadap angin politik dan ekonomi tanpa dasar yang dapat dipertahankan; dengan demikian, mereka dapat membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan situasi yang ada. Tekanan tersebut dapat membuat pendidik professional lebih sulit melakukan penilaian dan komitmen dalam menjalankan kurikulum. "Survei terbaru dari pembuat kebijakan menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum kurang menerima perhatian dibandingkan dengan yang lainnya selama beberapa tahun terakhir" menurut review oleh Mitchell dan Encarnation (1984, p.9.).

Peran serta Orang tua

kita telah membahas masyarakat sebagai pencipta kebijakan kurikuler, tetapi orang tua juga layak dipertimbangkan. Mereka berkontribusi pada kebijakan kurikulum dalam beberapa cara. Orang tua membantu anak-anak mereka dari pandangan atau sikap pendidikan; dari hubungan orangtua dapat memunculkan tingkat rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, suatu proses untuk menangani masalah, dan menghasilkan ide-ide. Dengan demikian, pandangan pendidikan orang tua membantu membentuk anak-anak mereka, mereka menetapkan batasan pada jenis kebijakan kurikulum.

Tentunya, juga, orang tua adalah salah satu anggota masyarakat yang paling aktif mengenai masalah-masalah kurikulum sekolah. Karena kepentingan mereka, mereka terlibat langsung dalam rapat komite sekolah dan melalui komunikasi informal dengan pihak sekolah. Para orang tua mengklaim bahwa mereka menginginkan anak- anak mereka bahagia sama seperti anak anak lain nya. Mereka juga mengatakan bahwa perhatian yang penuh dari orang tua adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pendidikan. Sebuah pertanyaan besar yaitu bagaimana cara terbaik untuk melibatkan peran orang tua dalam kebijakan kurikulum. Bagaimana hubungan antara latar belakang orang tua dengan pencapaian kebijakan pendidikan professional ? Kemudian masalah menjadi besar ketika harus mempertimbangkan latar belakang orang tua peserta didik. Banyak orang tua yang berasal dari latar belakang seperti psikolog, pendidik , analis keuangan , para ilmuwan , pengacara , pekerja , dokter , dan sebagainya. Tetapi sayangnya orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaan kurang dapat mencurahkan waktu dan energi nya untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan kurikulum.Tenaga Pendidik diluar sekolah

Pihak sekolah bukanlah satu satu nya pembuat kebijakan kurikulum. Pembuat kebijakan kurikulum berasal dari banyak jurusan pekerjaan seperti orang orang yang merancang kegiatan kepramukaan, olahraga liga dan lain nya. Mereka pun masih bertanya tanya tentang pengalaman atau kegiatan kegiatan apa saja yang berguna untuk perkembangan peserta didik. Mereka mengakui jika mereka membuat kebijakan secara implicit, ini berati mereka mengakui bahwa ketika membuat kebijakan kurikulum hanya didasarkan pada asumsi atau sudut pandang tertentu. Contohnya, jika ada seorang pemimpin pramuka yang mengambil keputusan untuk mengikuti perlombaan gulat, balap mobil atau yang lainnya maka akan tercipta asumsi baru tentang kegiatan yang berhubungan dengan pramuka. Sama seperti pembuat program tayangan televisi, mereka pun membuat nya berdasarkan asumsi acara bagaimana yang membuat masyarakat senang menontonnya. Contoh lainya seperti keputusan yang dilakukan sebuah keluarga, tentunya dalam kebijakan mengambil keptusan mengenai bagaimana anak anak belajar, pengalaman apa saja yg mereka dapatkan, atau hal hal yang tidak boleh anak anak mereka lakukan didasarkan pada asumsi tertentu Jensen Leichter (1974-1979) telah melakukan bnyak penelitian mengenai makna belajar, dengan keluarga sebagai pendidik utama dengan mengajak para sarjana dari banyak disiplin ilmu untuk bersama sama fokus pada isu-isu yang terkait dengan topik tersebut.Kesimpulannya adalah adanya kemungkinan untuk mempelajari lingkungan diluar sekolah melalui pendidikan perspektif atau ekstrakurikuler. Ralp Tyler (1977) menyatakan bahwa ia memberikan ruang yang lebih besar pada pembelajaran di luar sekolah. Dalam sepuluh tahun terakhir para pendidik telah mempelajari kurikulum pembelajaran yang tersirat di dalam media, organisasi karang taruna, museum dan keluarga. ( Schubert , 1981 ) menyatakan bahwa penting bagi mereka yang merancang kurikulum sekolah untuk tahu lebih banyak tentang dampak pembelajaran diluar sekolah seperti di lembaga lembaga pendidikan bagi remaja dan anak- anak. Karna jika tidak, maka upaya perbaikan kurikulum sekolah hanya dilakukan dengan sedikit pengetahuan tentang perspektif dan pandangan siswa. Tentunya sangat penting untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan: bagaimana kita dapat mempertahankan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk siswa yang saat ini sudah mulai berkembang?

Mario Fartini berpendapat bahwa kita perlu membuat kebijakan kurikulum yang konsisten pada sistem pendidikan bukan pada sistem sekolah. ( Fantini dan Sinclair , 1985) menyatakan bahwa system sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan dalam masyarakat, maka dari itu pembuat kebijakan pendidikan harus menyadari apa saja lembaga yang memperngaruhi pengetahuan dan pengalaman bagi anak anak, remaja dan dewasa. Tetapi bnyak juga yang bertentangan dengan pendapat ini, karena menganggap hal ini tidak mungkin dilakukan karena kurang nya koordinasi antar para pembuat kebijakan pendidikan. Nobel peter Medawar mengingatkan kita dengan harapan kemajuan ( 1973) bahwa harapan hanya datang dari kemauan berfikir maju untuk hidup yang lebih baik dari yang kita jalani saat ini

Peran Para Siswa

Sampai saat in pihak yang paling sering dirugikan oleh pembuat kebijakan kurikulum adalah siswa. Banyak yang takut untuk mengakui hal itu, karena hal ini dapat menjadi citra di kalangan masyarakat kalau orang orang yang duduk di komite kurikulum adalah anak umur berkisar enam sampai delapan tahun. Bahkan masyarakat akan berfikiran kalau hal ini merupakan bentuk kesalahan dalam membimbing yang diatasnamakan peningkatan mutu pendidikan. Keterlibatan siswa sejatinya terjadi ketika guru mengetahui bagaimana caranya menghubungkan kehidupan siswa baik itu di dalam dan di luar sekolah.

Hal ini adalah inti dari kurikulum yang demokratis seperti yang dibayangkan oleh dewey dan banyak ahli lain nya bahwa hakikat pendidikan kebijakan kurikulum seharusnya tercipta berdasarkasn hasil diskusi pemikiran guru dan siswa

Bedasarkan penelitian cara lain yang lebih baik untuk mengetahui pengaruh siswa dalm peningkatan kebijakan kurikulum yaitu melalui mediasi atau jalan tengah. Kurikulum diubah berdasarkan pikiran dan kehidupan siswa. Pengalaman siswa yang berhubungan langsung dengan kegiatan belajar didalam kelas dapat mengubah kebijakan kurikulum dengan berbagai cara. Sayangnya penelitian ini tidak cukup banyak memberitahu kita tentang respon setiap siswa untuk pembuatan kurikulum yang lebih baik. Namun teori psikologi justru mendukung kegiatan kurikuler. Misalnya (Resnick, 1985; Posner, 1982) yang menyatakan bahwa siswa memiliki konsep aspek kurikulum yang sama dengan cara yang berbeda yang didasarkan pada pengalaman mereka. Setiap guru yang berkompeten mengakui bahwa meskipun ada kesamaan dalam strategi mengajar, unit, ataupun isi pengajaran terhadap siswa dengan latar belakang , bakat dan sikap yang berbeda tentunya hasil pencapaian nya akan tetap sangat berbeda. Disadari atau tidak, satu kata yang diucapkan guru dapat menimbulkan kegembiraan, kemurungan, ataupun depresi dalam hati siswanya, tentunya hal ini merupakan respon dari mereka dalam kegiatan proses belajar dan yang nanti nya dapat dipakai sebagai acuan dalam pembuatan kurikulum . Seperti yang diutarakan (walker, 1977) yang menyatakan bahwa siswa memberikan pengaruh kuat pada kebijakan kurikulumPembahasanKebijakan kurikulum adalah salah satu cara dimana kita dapat menempatkan siswa dalam ruang pembelajaran atau situasi belajar lainnya. Hal ini dikarenakan tidak ada yang lebih penting daripada mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anggota yang lebih berfungsi di masyarakat. Kebijakan tidak hanya sebagai usulan atau bahkan mandat di atas kertas saja, tetapi harus berdasarakan pada pemikiran yang matang sebelumnya. Kebijakan harus diawali dari kelompok diskusi dan kemudian berkembang menjadi pembagian tugas tugas yang harus dikerjakan. Untuk pengembangan kebijakan kurikulum tentunya memerlukan peran serta dari guru, siswa, dan masyarakat termasuk para orang tua. Mereka yang merasa akan pentingnya pendidikan harus diperbolehkan dan didorong untuk bertanggung jawab atas kebijakan kurikulum Cendikiawan Daerah

Jika orang orang mau belajar untuk terus memahami peristiwa peristiwa dalam kehidupan, maka dunia akan menjadi lebih mudah untuk mencapai kebijakan bagi masyarakat luas. Seperti kemudahan dalam mengatur jalannya lalu lintas. Sayangnya banyak orang yang belum menyadari hal tersebut, mereka asyik dalam kehidupan duniawi untuk kelangsungan hidup mereka.Tentu nya hal ini sangat menyedihkan, karna banyak kesempatan yang dapat digunakan untuk meringankan masyarakat dari pekerjaan duniawi melalui otomatisasi dan komputerisasi

Kesimpulanya ialah bahwa masyarakat modern saat ini melihat teknologi pendidikan sebagai sarana untuk nilai tambah bagi diri sendiri dan untuk membantu mereka menyelesaikan pekerjaan duniawi. Selain itu mereka melihat teknologi dan pekerjaan bukan hanya sebagai tujuan, tetapi sarana untuk mencapai pembelajaran dalam segala bidang untuk mencapai kehidupan yang kebih baik. Namun hal ini tentunya memerlukan anggaran yang cukup memadai sehingga akan bnyak orang yang bersedia terlibat didalamnya. Jika para pembuat kebijakan umum dan analis ingin lebih berguna mereka seharusnya menyediakan hal semacam ini. Pendidikan harus menjadi tujuan akhir dari para pembuat kebijakan umum, pendidikan yang dimaksud disini bukan hanyalah sekolah tetapi juga pendidikan sepanjang masa yang dapat direalisasikan melalui buku buku bacaan ataupun karya karya besar lainnya dibidang seni dan pengetahuan Fakta menyebutkan bahwa banyak siswa yang belum memiliki kesempatan, waktu ataupun energi untuk mengejar pendidikan tingkat pertama, oleh karena itu para pembuat kebijakan kurikulum harus dapat memberikan pedoman yang dapat memberikan kesempatan, meningkatkan waktu , dan menginspirasi energi untuk membuat siswa sadar akan pentingnya pendidikan. Pada dasarnya pembuat kebijakan kurikulum haruslah seorang guru, karena gurulah jalan untuk mencapai pendidikan yang liberal, guru yang lebih mengetahui berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar didalam kelas, dan gurulah yang lebih mengetahui potensi untuk melakukan pengayaan atau perbaikan. Tugas pokok yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan pendidikan yaitu dapat menempatkan dan menarik guru guru besar yang handal dalam bidangnya masing masing. Peran Masyarakat secara Umum

Untungnya ,sekarang kita memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi , yang jika dimanfaatkan secara pragmatis dapat membantu para pembuat kebijakan pendidikan melakukan penelitian lebih lanjut lagi, mereka harus meneliti hal hal yang berkaitan dengan penilaian kurikulum , mengidentifikasi masalah pembuatan kurikulum dan lain lain. Penelitian yang dilakuakan oleh para pembuat kebijakan kurikulum diantaranya ialah:

1) Menggambarkan kebijakan sebagai salah satu cara perbaikan kurikulum

2) Menyusun strategi untuk meletakkan kebijakan dalam praktek

3) Mengembangkan metode pengembangan kebijakan pembuatan kurikulum

4) Menetapkan evaluasi akhir dari sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan kurikulum

5) Merevisi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masalah yang sama lebih lengkap Poin poin diatas merupakan kerangka kebijakan kurikulum yang akan menguraikan tanggung jawab administrator kurikulum, kepala sekolah, pengawas, dan guru dalam mencapai tujuan, kegiatan belajar, rencana organisasi, dan evaluasi rencana nya harus dibuat dengan realisasi penuh relevansi hukum, nilai-nilai masyarakat, penelitian, regulasi akreditasi, persyaratan negara, kebijakan dewan, sikap orangtua, dan siswa dalam menanggapi konteks kebijakan pendidikan. Semua pihak yang terkait didalamnya harus dimintai pertanggung jawabannya. Penerbit buku buku pun harus diwawancarai untuk menentukan kapasitas produk mereka yang sesuai dengan kebijakan; teks dan bahan ajar dipilih berdasarkan kebijakan yang telah diespakati sebelumnya. Jadi, melalui kerjasama komite yang terstruktur maka kebijakan kurikulum dapat dirumuskan dengan baik. Pendidik profesional harus dapat memahami bagaimana dan mengapa kebijakan dibuat dan kemauan untuk membawa konsistensi program di seluruh lembaga pendidikan .Kesimpulan

Kebijakan Kurikulum merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Kurikulum menghantarkan pembelajaran. Belajar, bahkan dari jenis yang paling sederhana seperti kepatuhan atau ketaatan, tidak dapat terjadi tanpa pengalaman substantif yang mendukungnya.Oleh karena itu, jika kebijakan harus diaktualisasikan, pembelajaran harus dilakukan, dan untuk itu, kurikulum harus ada. Kebijakan publik merupakan upaya untuk mempertahankan atau mengubah sikap tertentu, pandangan, dan perilaku.tujuan dari konsep pedoman kebijakan kurikulum adalah (1) untuk menyediakan bimbingan otoritatif bagi para praktisi dan (2) keseragaman dalam praktek. Selain itu, dapat membantu pendidik untuk berfungsi lebih efektif melalui saling ketergantungan dengan profesional lainnya.Penelitian singkat (1983) mengungkapkan, kebijakan kurikulum dibuat oleh masyarakat luas dan lembaga di berbagai tingkatan. Adapun pihak pihak yang terlibat didalmnya meliputi Administrator kurikulum, kepala sekolah, pengawas dewan sekolah, komunitas. Selain itu dalam membuat kebijakan pendidikan setidak tidaknya kita harus memperhatikan faktor faktor yang dapat diperhitungkan agar mutu kwalitas kebijakan yang dihasilkan baik seperti para peneliti pendidikan, pendidikan untuk seorang guru, penerbit, Lembaga akreditasi dan departemen pendidikan, peran serta orang tua, tenaga pendidik diluar sekolah, peran serta dari siswa