PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
NAMA : RISKY RAMADHANI GURUSINGA
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK
NIM : 132102115 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH
PEGAWAI PADA PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
Tanggal ________________ Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Dra. Naleni Indra, M.M., Ak., CA NIP. 19551017 198903 2 001
Tanggal ________________ Ketua Program Diploma III Akuntansi
Mutia Ismail, SE., MM., Ak., CA NIP. 19680501 199502 2 001
Tanggal _______________ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prof. Dr. Ramli, SE., M.Si NIP. 19580602 198803 1 001
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
JUDUL TUGAS AKHIR :SISTEM PENGAWASAN GAJI DAN UPAH
PEGAWAI PADA PD PEMBANGUNAN KOTA
MEDAN
Universitas Sumatera Utara
Bismillahirrahmanirahim,
Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT. karena atas
limpahan rahmat, rejeki dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengawasan Gaji dan Upah Pegawai pada
PD Pembangunan Kota Medan” sebagaimana tujuan dari pembuatan tugas
akhir ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kelulusan
pendidikan program Diploma pada Fakultas Ekonomi USU.
Selama dalam tahap pertama hingga penyelesaian tugas akhir ini, peneliti
telah banyak menerima bantuan baik secara moril dan spiritual dengan segala
kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran bagi peneliti
sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik;
2. Ayahanda tercinta Syahbuddin Gurusinga dan Ibunda tercinta Asnawati
Purba yang telah memberikan kasih sayang, pengertian serta dorongan yang
sangat berarti bagi peneliti, mulai dari persiapan hingga selesainya Tugas
Akhir ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ramli, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara;
4. Ibu Mutia Ismail, SE., MM., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara;
Universitas Sumatera Utara
5. Bapak Abdillah Arif Nst., SE., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi
Diploma III Ekonomi Sumatera Utara;
6. Ibu Dra. Naleni Indra, MM., Ak. selaku pembimbing yang telah membantu
peneliti dengan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam Penelitian
Tugas Akhir ini;
7. Kakak dan Abang saya, yang bernama : Nur Ainun Br Gurusinga, Hendri
Syahputra Gurusinga dan Eko Ardiansyah Gurusinga yang telah memberikan
semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Perumahan Kita Squad yang beranggotakan : Temon, Adit, Rili, Pane, Dila,
Farhan, Rian, Apang, Io boneng yang selalu mendukung dan menemani
peneliti baik suka maupun duka dalam menyusun Tugas Akhir. Terima kasih
buat ejekan nya teman-teman, kalian luar biasa! =D
9. Ayu Atu Antik juga. Kalau gak ada Ayu gak siap ini Tugas Akhir nya :D
10. Teman magang : Hasim, Faiz, Arbi, dan Binje yang selalu berjuang bersama
peneliti, terima kasih teman-teman; dan
11. Seluruh pegawai dan karyawan PD Pembangunan Kota Medan yang telah
membantu memberikan informasi.
B. Rumusan Masalah ........................................................... 3
1. Tujuan Penelitian .................................................... 4
2. Manfaat Penelitian ................................................... 4
D. Rencana Penulisan .......................................................... 5
1. Jadwal Survey/Observasi ......................................... 5
2. Rencana Isi ............................................................... 6
A. Sejarah Singkat .............................................................. 8
B. Struktur Organisasi ......................................................... 12
C. Job Description ............................................................... 12
D. Jaringan Kegiatan ............................................................ . 14
E. Jaringa Kegiatan Terkini.................................................... .16
G. Rencana Kegiatan ........................................................... . 17
PADA PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN...................18
A. Pengertian Gaji dan Upah .................................................. 19
B. Unsur-unsur Gaji dan Upah ............................................... 21
C. Sistem Pengawasan Gaji dan Upah ................................... 25
D. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Gaji dan
Upah................................................................................. 26
A. Simpulan ............................................................................ 48
B. Saran .................................................................................. 49
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 50
2.1 Sistem Akuntansi Penggajian........................................................... . 28
3.3 Gambar Bagan Alir Prosedur penggajian (Lanjutan) ........................ 35
3.4 Bagan Alir Prosedur Penggajian (Lanjutan) ...................................... 36
Universitas Sumatera Utara
Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting
dalam dunia usaha. Di Indonesia, kondisi tenaga kerja masih dalam kondisi yang
cukup memprihatinkan, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah
pengangguran dan pekerja lepas dengan pendapatan yang relatif rendah. Selain
kurangnya lapangan pekerjaan, buruknya Sumber Daya Manusia (SDM) juga
menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.
Tenaga kerja merupakan penggerak utama yang menjalankan kebijakan
perusahaan termasuk didalamnya mengambil keputusan, pelayanan jasa yang baik
kepada pelanggan dan masyarakat. Sehingga menjadikan Tenaga kerja sebagai
titik penting bagi suatu perusahaan. Hal ini berarti tenaga kerja merupakan faktor
masalah yang kompleks, maka diperlukan suatu usaha untuk memelihara dan
mengembangkannya agar dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan yang
diharapkan perusahaan.
Suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila memiliki tenaga kerja yang
kompeten serta profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Di era
globalisasi saat ini, perkembangan dunia usaha semangkin pesat. Para pengusaha
semakin dituntut untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya agar
mampu bersaing dengan perusahaan lain dan tetap berdiri dibidangnya.
Tenaga kerja memberi sumbangan berupa tenaga, pikiran, pengalaman, dan
keahlian. Berbicara mengenai tenaga kerja ini, maka kita tidak dapat berpaling
Universitas Sumatera Utara
dari upah gaji. Gaji merupakan bagian dari kompensasi yang paling besar yang
diberikan perusahaan sebagai balas jasa pada karyawan. Pada hakikatnya, tenaga
kerja akan lebih produktif dan akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih
terhadap perusahaan apabila tenaga kerja menerima gaji yang seimbang dengan
kontribusinya terhadap perusahaan, dan sebaliknya.
Perusahaan akan memberikan gaji dan upah kepada setiap karyawannya
sesuai dengan jabatan dan/atau kinerja yang mereka miliki. Gaji dan upah yang
diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa mereka
merupakan salah satu kebijakan yang kerap menimbulkan masalah dalam sebuah
perusahaan.
Apabila tenaga kerja menerima gaji yang tidak seimbang, maka ada
kemungkinan tenaga kerja akan berupaya melakukan tindakan-tindakan seperti :
melakukan demo untuk kenaikan gaji, mogok kerja dan melakukan kegiatan lain
yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan sehingga dapat merugikan
perusahaan. Adanya penetapan tentang peraturan yang berhubungan dengan
penggajian dari pemertintah akan membuat perusahaan agar lebih memperhatikan
penentuan tarif gaji sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya
penyelewengan.
maka pembayaran gaji didalamnya harus diawasi. Walaupun demikian masih saja
sering terjadi kecurangan- kecurangan dalam penetapan sampai pendistribusian
gaji. Untuk mengatasi hal ini setiap perusahaan harus melakukan pengawasan
internal gaji agar tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan
Universitas Sumatera Utara
Tujuan diadakannya pengawasan internal gaji dan upah ini adalah untuk
menetapkan jumlah gaji wajar yang dibayarkan kepada setiap tenaga kerja, dan
untuk menghindari adanya penyelewengan gaji dan upah tenaga kerja. Melihat
begitu pentingnya suatu pengawasan internal gaji dan upah pada sebuah
perusahaan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tugas akhir dengan judul
“Sistem Pengawasan Gaji dan Upah Pegawai Pada PD Pembangunan Kota
Medan”.
kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap penetapan sampai
pendistribusian gaji yang dapat merugikan tenaga kerja atau perusahaan itu
sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba untuk membahas
permasalahan “Apakah Sistem Pengawasan pada Gaji dan Upah Pegawai
yang diterapkan PD Pembangunan Kota Medan telah berjalan dengan
efektif?”
Peneliti menyimpulkan bahwa, sistem pengawasan gaji dan upah pegawai
yang diterapkan PD Pembangunan Kota Medan sudah efektif, karena sitem yang
diterapkan di PD Pembangunan Kota Medan sudah sesuai dengan landasan teori,
transparan, dan sudah memenuhi unsur-unsur sistem akuntansi yaitu, gaji pokok,
Upah, insentif(premi), Overtime(lembur), tunjangan-tunjangan. Serta pemberian
gaji yang sesusai dengan jabatan dan golongan masing-masing.
Universitas Sumatera Utara
telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dapat dilihat dari struktur
organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas, dan telah
dilakukan otorisasi dan pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan
dalam sistem penggajian. Efisien dapat dilihat dari keseluruhan dokumen yang
menjadi dasar penghitungan gaji telah diproses dengan benar dan tidak
memerlukan waktu yang lama untuk penghitungan gaji pegawai, serta telah
diteliti ulang sehingga meminimalkan kesalahan penghitungan gaji.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apakah sistem pengawasan gaji dan upah pada PD
Pembangunan Kota Medan sudah sesuai dengan landasan teori.
b. Untuk mengetahui dan menilai pengawasan gaji dan upah pada PD
Pembangunan Kota Medan berdasarkan tujuan dan komponen
pengawasan internal telah efektif dan efisien.
c. Untuk mengetahui fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan,
catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur, sistem
pengendalian intern dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen
dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.
2. Manfaat Penelitian
berikut:
Universitas Sumatera Utara
dan upah serta dapat membandingkan teori yang diperoleh peneliti
selama perkuliahan dengan penerapan di perusahaan.
b. Bagi Instansi, sebagai informasi dan evaluasi yang dapat
digunakan perusahaan dalam mempertimbangkan mengenai
sistem pengawasan internal gaji dan upah.
c. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai bahan perbandingan bagi peneliti
dalam melakukan penelitian di waktu mendatang.
D. Rencana Penulisan
Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti mempunyai rencana penulisan
yang terdiri dari jadwal penelitian dan laporan penelitian yang akan dijelaskan
lebih lanjut, yaitu:
1. Jadwal Survey/Observasi
Penilitian ini dilakukan pada PD Pembangunan Kota Medan. Untuk lebih
jelasnya, jadwal kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di berikut ini.
Universitas Sumatera Utara
No Kegiatan April 2017 Mei 2017 Juli 2017
I II III IV I II III IV I II III IV
1 Pengesahan Tugas Akhir
Penulis akan memberikan gambaran rencana isi tugas akhir yang akan
mempermudah penulisan tugas akhir, dibagi menjadi empat (4) bab, yakni :
BAB I - Pendahuluan
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini, penulis akan menguraikan sejarah singkat, struktur
organisasi, job description, jaringan kegiatan, kinerja kegiatan terkini, serta
rencana kegiatan.
BAB III – Sistem Pengawasan Gaji dan Upah pada Pd. Pembangunan
Kota Medan
Pada bab ini, penulis akan menguraikan pembahasan mengenai teori gaji
dan upah, unsur-unsur gaji dan upah, sistem pengawasan gaji dan upah,
sistem akuntansi gaji dan upah, dan jaringan prosedur.
BAB IV – Simpulan dan Saran
Sebagaimana akhir dari tugas ini, maka penulis akan mengambil
kesimpulan dan Saran dari penelitian yang dilakukan pada PD.
Pembangunan Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar
kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No.
188/784/SK/ 1993. Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan
Daerah No. 15 Tahun 1992 Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kota
Medan, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun
2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan. Selanjutnya untuk
melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Keputusan Walikota Nomor
28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan.
Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada Peraturan Daerah
Nomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor
188.342/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 tahun 1997, Surat
Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Medan. Sedangkan landasan operasional
didasari kepada Peraturan Daerah No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat
Berjualan dan Surat Walikota Medan Nomor 188.342/834/SK/1994 tentang
Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan Surat keputusan Direksi Perusahaan
Daerah Pembangunan Kota Medan No. 974/1332/PDPKM/20043 tanggal
Universitas Sumatera Utara
05 Maret 2003 tentang Klasifikasi dan Besarnya tarif kontribusi pada
pembangunan di wilayah tingkat II Medan yang disahkan oleh Badan Pengawas
PD Pembangunan Kota Medan dengan Surat keputusan Badan Pengawas PD.
Pembangunan Kota Medan No. 36/04/BP/PD/20003 tanggal 13 Maret 2003.
Badan Usaha Milik Negara (BUMD) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1
Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUBUMD) adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang
dipisahkan. BUMD merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam
perekonomian daerah di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan
pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian daerah, BUMD ikut
berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMD dirasakan
semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang
belum diminati usaha swasta. BUMD juga mempunyai peran strategis sebagai
pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan
turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMD juga merupakan
salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis
pajak, dividen dan hasl privatisasi. Maksud dan tujuan pendirian BUMD
ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUBUMD, yaitu :
Universitas Sumatera Utara
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Dengan tujuan ini
BUMD diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat
sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan membantu penerimaan keuangan negara.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan
Usaha Milik 9 Daerah, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.
karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan
Usaha Milik Daerah. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang
mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu Badan Usaha Milik
Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk
melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi
lemah.
4. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang
Universitas Sumatera Utara
Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua
perusahaan yang didirikan berdasarkan UndangUndang ini yang modalnya
untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan
UndangUndang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan
Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (
PERDA ) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan
badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan
berlakunya PERDA yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah
merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan
kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. 10 Tujuan perusahaan
daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah
khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka
ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan
mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja
dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
A. Visi dan Misi PD Pembangunan Kota Medan
1. Visi
tempat rekreasi keluarga yang moder, bersih, nyaman, aman dan
berwawasan lingkungan.
Adalah : Menjadikan Medan sebagai tempat rekrasi yang nyaman dan
modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian
daerah provinsi Sumatera Utara.
dan fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan agar perusahaan dapat
berjalan kearah tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan
wadah dari pelaksanaan kegiatan dan mencerminkan atas pendeklarasian
wewenang dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian dalam
perusahaan yang disusun dengan pertimbangan yang sempurna dengan
menempatkan dan menetapkan orang-orang pada setiap unit perusahaan
yang harus sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan atau keahlian yang
dimiliki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan
efisien.
memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengawasi aktifitas yang
dilakukan sehari-hari.
adalah :
Utama. Tugas dan wewenang Walikota adalah sebagai berikut :
a. Mengangkat dan Memberhentikan Direktur Utama.
b. Mengawasi Direktur Utama dalam melaksanakan Tugas yang telah
dibebankan kepadanya.
e. Mengkoordinasikan hubungan kerja secara terpadu dengan pihak
luar.
a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan- kegiatan yang
ada di PD. Pembangunan Kota Medan.
b. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sember pendapatan.
c. Bertindak sebagai perwakilan PD. Pembangunan Kota Medan
dalam hubungan ke organisasi luar.
d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan mengenai kegiatan
perusahaan.
keuangan PD. Pasar Kota Medan.
b. Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan PD. Pasar Kota Medan.
c. Mengatur kebijaksanaan dan mengendalikan keuangan dan biaya
pengeluaran PD. Pasar Kota Medan.
4. Direktur Operasi Tugas dan Wewenang adalah :
Tugas dan Wewenang adalah :
b. Menyiapkan standard operasional PD. Pasar Kota Medan.
5. Kepala Cabang I, II, dan III
Tugas dan Wewenang adalah :
pembangunan yang dikelola.
c. Penanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 4 pembangunan yang di
bawahinya.
Usaha Milik Daerah yang melaksanakan pembangunan dan perawatan
tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Pemko Medan. Dalam
Universitas Sumatera Utara
mempunyai fungsi :
Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai badan usaha milik
daerah yang memegang kendali atas kegiatan-kegiatan yang ada di kota
Medan berperan untuk merencanakan bagaimana agar pembangunan
tetap berjalan dengan lancar serta menuju ke arah yang lebih baik.
Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan juga memiliki hak dan
kewajiban melakukan pembangunan terhadap tempat wisata. Selain itu,
pemeliharaan dan perawatan area pembangunan juga menjadi tanggung
jawab Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan yang telah
menerima pendapatan oleh uang kontribusi bulanan. Uang kontribusi
bulanan yang telah diterima Perusahaan Daerah Pembangunan Kota
Medan salah satunya harus direalisasikan untuk pemeliharaan dan
perawatan area wisata agar menjadi nyaman.
2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area
wisata. Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan dituntut untuk
selalu menyediakan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana bagi
masyarakat serta kelengkapan yang diperlukan dan juga harus
melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas
tersebut.
menyediakan fasilitas-fasilitas dan kelengkapan bagi pengelola,
Universitas Sumatera Utara
untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan
bangunan yang telah disediakan pemerintah.
4. Pengelolaan dan pengembangan bangunan. Perusahaan Daerah
Pembangunan Kota Medan juga memiliki wewenang dalam hal
pengelolaan dan pengembangan bangunan.
E. Jaringan Kegiatan Terkini
prestasi yang dicapai dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Kinerja kegiatan terkini
dapat dijadikan suatu alat ukur untuk melihat kesuksesan dan pertumbuhan
suatu perusahaan, dimana kesuksesan dan pertumbuhan tersebut dapat
dilihat dari kegiatan operasinal apa saja yang telah dicapai dan rencana
kegiatan apa yang ingin dicapai oleh 20 perusahaan tersebut serta
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba sesuai yang diinginkan
perusahaan.
Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan seperti yang dipimpin oleh
Walikota Medan adalah baru saja meresmikan taman margasatwa Medan
merupakan salah satu Lembaga Konservasi di Indonesia dan kepada pihak
sekolah dapat memanfaatkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini untuk
Universitas Sumatera Utara
mengenal lebih dekat dengan satwa yang dilindungi dan sebagai sarana
edukasi kepada anak sekolah.
nama sistem elektronik. Sistem ini dapat membuat pekerjaan Perusahaan
Daerah Pembangunan Kota Medan menjadi lebih sederhana. Pembayaran
sistem elektronik ini dilakukan sendiri oleh para pedagang dengan
mendatangi bank yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
Pedagang menunjukkan nomor elektronik mereka yang berisi tentang data
para pedagang, kemudian membayar tarif kontribusi bulanan mereka yang
telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
PD PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
umum disebut karyawan untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini berbagai
upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan. Salah
satu diantaranya adalah memberikan balas jasa atau imbalan dalam bentuk uang
ataupun barang – barang yang disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan.
Balas jasa atau imbalan yang diterima karyawan tersebut disebut dengan
istilah gaji dan upah. Pada dasarnya upah dibedakan dengan gaji. Pengertian gaji
diperhitungkan sebagai pengganti jasa bagi tenaga kerja dengan tugas-tugas yang
sifatnya lebih konstan, meliputi masa kerja yang lebih panjang, misalnya bulan,
triwulan, atau tahunan. Sedangkan pengertian upah adalah jumlah yang ditentukan
sebagai pengganti jasa yang telah dikeluakan oleh tenaga kerja meliputi masa
seminggu dinamakan upah mingguan, dan jika diperhitungkan masa sehari
dinamakan upah harian.
Gaji mempunyai sifat konstan (tetap) dan tidak berfluktuasi dari periode
ke periode berikutnya. Sedangkan upah merupakan balas jasa yang diterima oleh
tenaga kerja dimana besarnya pembayaran tergantung dari hasil kerja masing-
masing. Analisis dan evaluasi yang akan dibahas di bab ini meliputi, pengertian
gaji dan upah, definisi sistem pengawasan internal, tujuan dan manfaat
pengawasan internal serta unsur-unsur pokok sistem pengawasan internal.
Universitas Sumatera Utara
Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa istilah gaji dan upah
mempunyai pengertian yang sama. Berikut ini adalah beberapa pendapat para
ahli tentang pengertian gaji dan upah.
Menurut Mulyadi (2001:373) adalah : “ Gaji pada umumnya merupakan
pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang
mempunyai jenjang jabatan manajer, dan dibayarkan secara tetap perbulan,
sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh
karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari atau jumlah
kerja suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan”
Menurut Reeve (2006:11-8) adalah : “Istilah gaji biasanya digunakan untuk
pembayaran atas jasa manajerial, administrasi atau jasa lain yang serupa. Istilah
upah biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pekerja lapangan (pekerja
kasar) baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih”.
Menurut Heidjrahman Ranupandjoyo dan Saud Husnan, mengemukakan
pengertian upah; "Dewan penelitian pengupahan nasional memberikan definisi
upah sebagai berikut: Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari
pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah
dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan yang layak bagi kehidupan
manusia, dan produksi menyatakan menurut suatu persetujuan, undang-undang
dan peraturan kerja."(Heidjrahman Ranupandjoyo dan Saud Husnan, 2008 : 137-
138)
karyawan yang telah melaksanakan tugasnya dan diperhitungkan sebagai
pengganti jasa bagi tenaga kerja dengan tugas-tugas yang sifatnya lebih konstan,
meliputi masa kerja yang lebih panjang, misalnya bulan, triwulan, atau tahunan,
sedangkan upah biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan
lapangan baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Biasanya dibayar secara
mingguan atau perjam.
Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka, terlihat perbedaan antara gaji
dan upah, yaitu:
1. Bahwa istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa
manajemen, administrasi, atau jasa-jasa yang serupa. Sedangkan upah
diberikan kepada buruh.
2. Upah adalah balasan jasa yang sifat pekerjaannya tidak tetap, sedangkan
gaji diberikan kepada pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Upah diberikan dengan tarif atau standar tertentu yang didasarkan pada
jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang dihasilkan, dimana tarif upah
minimal telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan gaji tidak didasari
pada jam kerja atau unit yang dihasilkan. Jadi balas jasa yang diberikan
dalam bentuk gaji selalu tetap, sedangkan upah dapat berubah- ubah sesuai
dengan kemampuan kerja.
Dalam suatu instansi pemerintah dapat berbagai macam unsur gaji dan
upah yang keseluruhannya disebut biaya tenaga kerja. Pada unsur gaji dan upah
Universitas Sumatera Utara
kedalam daftar gaji dan setiap bulannya akan dibayarkan. Adapun unsur-unsur
gaji dan upah pada PD Pembangunan Kota Medan tertera sebagai berikut :
1. Gaji Pokok.
Gaji Pokok adalah gaji pokok yang dibayarkan pada pegawainya sesuai
dengan kontrol kerja yang wajib diberikan pada karyawannya pada
periode yang tetap dan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan table
gaji pokok standard.
Tabel Gaji pokok standar pada PD Pembangunan Kota Medan disusun
berdasarkan golongan dan jabatan.
Insentif adalah upah tambahan yang di berikan pada Pegawai karena
menunjukkan prestasi yang baik, misalnya apabila instansi
Meningkatkan kualitas hidup layak, kesejahteraan dan keadilan serta
mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka dari hasil tersebut dapat
dievaluasi tingkat pelayanan yang telah diberikan. Apabila kinerja
pelayanan instansi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat
maka pemberian insentif merupakan salah satu sistem guna
mempertahankan kinerja Pegawai.
Universitas Sumatera Utara
a. Kepala dinas
berdasarkan tingkat pelayanan instansi tersebut terhadap
masyarakat.
keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama
islam, hari natal bagi yang beragama kristen dan hari kebesaran
agama lainnya.
b. Sekretariat
berdasarkan tingkat pelayanan instansi tersebut terhadap
masyarakat
keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama
islam, hari natal bagi yang beragama kristen dan hari kebesaran
agama lainnya.
Lembur disini adalah upah yang dibayarkan kepada pegawai honor
yang bekerja melebihi jam kerja biasa (jam kerja normal) yang telah
ditetapkan sebelumnya). Untuk jam kerja yang Overtime ini di berikan
Universitas Sumatera Utara
12 jam kerja lembur pada PD Pembangunan Kota Medan adalah
sebagai berikut :
Upah Sejam = 1/173 x Gaji Sebulan
B. Perhitungan Upah pada hari kerja biasa
1.jam pertama = 1 1/2 x upah sejam
2.jam selebihnya = 2 x upah sejam
C. Perhitungan Upah lembur pada hari minggu/libur
Jam pertama = 3 x Upah sejam
4. TUNJANGAN-TUNJANGAN
Pembangunan Kota Medan memberikan tunjangan sebagai berikut :
a. Tunjangan Keluarga
terdiri dari :
ii. Anak : 2 % dari gaji pokok
Universitas Sumatera Utara
b. Tunjangan Jabatan
e. Tunjangan PPH atau khusus yaitu 5 % dari gaji pokok.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Schermerhorn (2002: 12). “Pengawasan adalah proses dalam
menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan
tersebut.”
standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu
penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau
pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai
tujuan perusahaan atau pemerintahan.
Pengertian sistem secara umum adalah suatu kumpulan objek atau unsur-
unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki
hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta
memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu
tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Sedangkan secara khusus para
ahli menyatakan pengertian sistem adalah sebagai berikut.
- Jogianto (2005:2), “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini
Universitas Sumatera Utara
tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi”.
- Lani Sidharta (1995:9), Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang
saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang
sama.
komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
Unsur-unsur Sistem
Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka
mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut.
1. Adanya kumpulan objek
3. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu
kesatuan.
5. Terdapat tujuan bersama (output) sebagai hasil akhirnya
D. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Gaji dan Upah
1. Jaringan Prosedur Menurut Para Ahli
Baridwan (2016:212) ; “Jaringan prosedur merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menjamin terdapatnya transaksi yang aman dari kesalahan pencatatan, prosedur dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji upah, prosedur distribursi biaya gaji dan upah, dan prosedur pembayaran gaji dan upah. ”
Universitas Sumatera Utara
"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departement atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang"
Yang termasuk dalam jaringan prosedur menurut Mulyadi yaitu:
1. Prosedur pencatatan waktu hadir .
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir dapat 10 menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan.Pencatatn kartu jam hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan.
2. Prosedur pencatatan waktu kerja.
Dalam perusahaan biasanya karyawan bekerja 8 jam dalam suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap hari. Dengan demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja.
3. Prosedur pembuatan daftar gaji karyawan.
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat- surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat dan lain-lain.
4. Prosedur Distribusi biaya gaji dan upah . Dalam prosedur biaya daftar gaji , baya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan gaji karyawan. 5. Prosedur pembayaran gaji . Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna membayar gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji.”Mulyadi(2013:5).
Universitas Sumatera Utara
1 8 Mulai
1
Kartu
Penghasila
2
Bagian Utang
2 7
Daftar Gaji 1
Bagian Kassa
Bukti Kas Keluar 1
Mengisi cek &
3 9 5
RDG 1 Daftar Gaji 1 RDG 1
Bukti Kas Keluar 1
RDG 1
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir
ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada
pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir menggunakan daftar
hadir biasa, yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang, dari
perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir (berupa clock card) yang diisi secara
otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time recorder machine). Pencatatan
waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan
yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan
dapat memperoleh gaji penuh, atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar
hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan perusahaan dalam jam biasa
atau jam lembur (overtime), sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan
akan menerima gaji saja atau menerima tunjangan lembur.
2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah.
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah bertanggungjawab membuat
daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah
surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,
pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.
Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh
Pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang tercantum
dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh Pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji
dan upah.
Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan
kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya
tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk.
4. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah.
Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi
keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan
umtuk menulis cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika
jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji dan upah dapat dilakukan oleh
juru bayar (pay master). Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek
gaji dan upah kepada karyawan.
Adapun bagan alir yang dipakai oleh PD Pembangunan Kota Medan adalah sebagai
berikut:
a) Bagan alir sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan :
PD Pembangunan Kota Medan
Gambar 3. 2
Gambar 3. 3
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
BPKA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Keterangan Bagan Alir Prosedur Sistem Penggajian
1) Bagian Kepegawaian PD Pembangunan Kota Medan
• Merekap dan mengecek daftar hadir pegawai
• Berdasarkan daftar hadir pegawai tersebut, Bagian Kepegawaian, membuat
buku absensi rangkap dua.
Keputusan).
penghasilan pegawai ke Bagian Pembuat Daftar Gaji.
• Mengarsipkan buku absensi lembar kedua secara permanen berdasarkan
tanggal.
pegawai dari Bagian Kepegawaian.
Berdasarkan buku absensi, pembuat daftar gaji kemudian menghitung gaji
bersih pegawai, lalu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji
rangkap tiga, M1 (Mutasi gaji) jika ada perubahan, dan SPJ (Surat
Pertanggung jawaban) SPJ tersebut biasanya dibuat tanggal 10 bulan
sebelumnya.
Pembayaran) gaji lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat
Pertanggung Jawaban) yang sudah diotorisasi oleh pejabat yang
bersangkutan ke Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
• Mengirimkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar pertama dan
amplop gaji ke Bendahara PD Pembangunan Kota Medan
Mengarsipkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji lembar ketiga dan
hasil rekapitulasi secara permanen berdasaran Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).
3) Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah
• Menerima buku absensi lembar pertama, SPP (Surat Permintaan
Pembayaran) gaji lembar kedua, M1 (Mutasi gaji), dan SPJ (Surat
Pertanggung Jawaban) dari Bagian Pembuat Daftar Gaji.
• Meneliti dan mengecek ulang dokumen-dokumen yang diterima dari Bagian
Pembuat Daftar Gaji.
Gaji, kemudian Bagian Umum Pemegang Kas Daerah membuat SP2D
Universitas Sumatera Utara
(Surat Perintah Pencairan Dana) rangkap dua. Dokumen ini diotorisasi oleh
pejabat BPKA.
Bendahara Pengeluaran PD Pembangunan Kota Medan.
b) Sebelum tanggal 30 setiap bulan berjalan, fungsi pembuat daftar gaji menerima hasil
rekapitulasi potongan dan komponen-komponen penghasilan setiap pegawai per
golongan sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari fungsi kepegawaian kemudian
menghitung gaji bersih setiap pegawai, lalu membuat SPP (Surat Permintaan
Pembayaran) gaji dan membuat M1, jika ada perubahan gaji pegawai. SPP (Surat
Permintaan Pembayaran) gaji dan M1 kemudian harus dikirimkan ke Bendahara
Umum Pemegang Kas Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
sebelum tanggal 30 setiap bulannya bersamaan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
bulan sebelumnya sebagai pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SPP
(Surat Permintaan Pembayaran) ter sebut sudah diotorisasi oleh Kepala Dinas PD
Pembangunan Kota Medan.
c) Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Medan bagian Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji
kemudian mengecek kebenaran data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) gaji
tersebut yang berisi tentang gaji pokok, tunjangan dan potongan-potongan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan memeriksa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) bulan
sebelumnya, kemudian menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
Dokumen ini diotorisasi oleh pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset. Setelah melalui proses otorisasi oleh pejabat yang berwenang, SP2D dikirim
Bendahara Umum Pemegang Kas Daerah ke PD Pembangunan Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
d) Setiap tanggal 1 Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Pemegang
Kas Daerah yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan, untuk
kemudian dicairkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.
Setelah mencairkan dana, Bendahara Pengeluaran memasukkan uang gaji pegawai ke
dalam amplop gaji pegawai kemudian membagikannya sesuai dengan gaji pegawai
masing-masing
3. Sistem Pengawasan Di Perusahaan
Pada dasarnya suatu sistem pengawasan intern yang baik tidak hanya terbatas pada
masalah yang berhubungan langsung dengan bagian akuntansi dan keuangan. Sistem
pengawasan intern meliputi pengawasan anggaran, analisis statistik, suatu staf
pemeriksaan intern, penyelidikan waktu. Sistem pengawasan intern dibagi menjadi
dua kelompok, yaitu :
1. pengawasan Manajerial
Meliputi struktur organisasi dan semua metode, ukuran dan prosedur terutama yang
menyangkut efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen perusahaan
dan biasanya tidak berhubungan langsung dengan masalah keuangan melainkan
berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarah dikeluarkannya
otorisasi pimpinan terhadap transaksi-transaksi.
Meliputi struktur organisasi dan semua prosedur dan catatan yang berhubungan
langsung dengan pengamanan harta dan dapat dipercayainya catatan keuangan, dan
karenanya hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan yang
memadai.
yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, sehingga memberikan jaminan
yang memadai.
keuangan sesuai dengan kriteria yang berlaku.
Sistem pengawasan intern gaji dan upah yang dilakukan pada Biro Umum Setda
Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan teori yang peneliti sajikan dan sistem
pengawasan intern aktiva tetap yang dilakukan perusahaan sudah efektif.
Pengawasan intern gaji dan upah tidak memberikan atau menyebabkan kerugian
bagi perusahaan. Bahkan sebaliknya dengan adanya pengawasan intern ini akan lebih
terkoordinir lagi seluruh kegiatan yang terjadi di kantor.
Adapun bagian-bagian yang berhubungan dengan pengawasan gaji dan upah
menurut Sjamsu Alam Makka adalah :
1. Bagian Kepegawaian
memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan
upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan
pemberhentian karyawan.
Bagian ini berfungsi untuk menyelenggarakan pencatatan waktu hadir bagi semua
pegawai/karyawan perusahaan.
Bagian ini berfungsi untuk menghitung penghasilan tiap karyawan selama jangka
waktu pembayaran gaji dan upah. Hasil perhitungan ini dituangkan dalam daftar
Universitas Sumatera Utara
gaji dan upah untuk kemudian diserahkan kebagian utang guna pembuatan bukti
kas keluar yang dipakai sebagian dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada
karyawan.
4. Bagian Utang
Bagian ini berfungsi untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang
telah tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini membuat bukti kas keluar
yang memberi otorisasi kepada bagian kassa untuk membayarkan gaji dan upah
kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut.
5. Bagian Kassa
Bagian kassa berfungsi untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan
menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke
dalam amplop gaji dan upah karyawan, kemudian dibagikan kepada karyawan.
6. Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya
Mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya
berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dari kartu jam kerja.
7. Bagian Jurnal, Buku Besar, dan Laporan
Berfungsi untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum.
E. ANALISA DAN EVALUASI
Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa sistem terdiri dari berbagai unsur yang
berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu sistem. Sistem ini dibuat untuk
menangani kejadian-kejadian yang sering terjadi atau berulang kali terjadi.
Sistem pengawasan memiliki unsur-unsur yakni formulir-formulir, catatan-catatan dan
prosedur-prosedur. Dimana unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengolah data mengenai
Universitas Sumatera Utara
suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik berupa laporan-
laporan yang dibutuhkan pihak lain seperti lembaga swasta dan lembaga pemerintah lainnya.
Pembayaran gaji merupakan aktivitas rutin dari instansi. Untuk itu dibutuhkan suatu
sistem pengawasan gaji dan upah. Sistem pengawasan gaji dan upah dirancang untuk
menangani seluruh transaksi yang berkaitan dengan gaji dan upah.
Sistem pengawasan gaji dan upah adalah kerja sama dari prosedur-prosedur dan catatan-
catatan yang dapat menentukan secara tepat berapa jumlah pegawai, berapa potongan yang
dikenakan, dan berapa pendapatan bersih yang diterima pegawai.
Agar sistem pengawasan gaji dan upah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan
maka unsur-unsur sistem pengawasan gaji dan upah harus ada dalam instansi tersebut.
Unsur-unsur sistem pengawasan gaji dan upah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dokumen/formulir
1.Catatan waktu hadir
2.Catatan Waktu kerja
1. Daftar gaji dan cek register
2. Cek gaji atau amplop gaji
3.Paystub ( Formulir yang berisi gaji gaji kotor dan potongan serta gaji bersih/slip
gaji)
Dokumen-dokumen ini sangat penting peranannya dalam menjalankan
instansi/organisasi, karena hampir seluruh transaksi dicatat dalam dokumen-dokumen
tersebut. Adapun guna dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
• Menetapkan tanggung jawab atas segala bentuk pelayanan yang
diberikan instansi tersebut
semua kejadian dalam bentuk tulisan
• untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain
dalam organisasi yang sama atau organisasi yang lain
Dokumen atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi dalam instansi
tersebut.Dokumen-dokumen ini bermanfaat untuk menetapkan siapa yang bertanggung
jawab atas suatu transaksi dan juga untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan.Formulir
ini memungkinkan adanya catatan akuntansi yang memadai.contohnya : bukti kas keluar,
catatan waktu hadir pegawai dan lain-lain.
Dokumen-dokumen yang digunakan pada PD Pembangunan Kota Medan telah
mendorong pengawasan yang baik terhadap gaji dan upah. Dokumen-dokumen tersebut
antara lain : daftar gaji, daftar lembur, surat pengangkatan pegawai, serta amplop gaji untuk
pegawai.
yang digunakan adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
setiap departemen.
berbagai potongan yang diterima setiap pegawai.
Catatan akuntansi digunakan untuk menyediakan informasi keuangan
yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan instansi. Catatan
akuntansi juga memudahkan untuk pengklarifikasian terhadap transaksi secara tepat. Contoh
catatan akuntansi adalah jurnal, buku besar, buku pembantu, dan lain-lain.
Catatan akuntansi yang digunakan oleh PD Pembangunan Kota Medan sudah cukup
baik yaitu menggunakan sistem komputerisasi karena akan menghasilkan pencatatan dengan
benar dan pengklasifikasian yang benar. Catatan akuntansi ini dapat mendukung
pengawasan gaji dan upah yang baik. Adapun evaluasi yang peneliti dapat simpulkan sesuai
dengan keterangan sebelumnya yaitu:
A. Evaluasi terhadap fungsi yang terkait
1) Dalam sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan sudah terdapat
pemisahan fungsi yang cukup tegas sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pembuat daftar
gaji dengan fungsi kepegawaian, fungsi akuntansi dengan fungsi pembuat daftar
gaji.
2) Pengendalian intern yang baik mengharuskan fungsi pencatatan waktu hadir harus
terpisah dari fungsi pembuat daftar gaji. Pada PD Pembangunan Kota Medan
pemisahan tersebut sudah dilaksanakan yaitu fungsi pencatatan waktu hadir
terpisah dari fungsi pembuat daftargaji. Fungsi pencatatan waktu hadir ini
Universitas Sumatera Utara
dilaksanakan oleh sub bag. Kepegawaian sedangkan fungsi pembuat daftar gaji
dilaksanakan oleh sub bagian keuangan.
3) Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan
adalah fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi pembuat daftar
gaji, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.
B. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan
1) Penyelenggaraan pencatatan terhadap transaksi yang berkaitan dengan sistem
penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan sudah cukup baik. Hal tersebut
dapat terlihat dengan hampir seluruh transaksi atau kegiatan yang terdapat dalam
sistem penggajian di PD Pembangunan Kota Medan terekam dalam berbagai
dokumen.
2) Setiap dokumen yang digunakan oleh PD Pembangunan Kota Medan dalam
sistem penggajian juga telah mendapat otorisasi dari pejabat atau bagian yang
berwenang. Seperti bukti Surat Perintah Pencairan Dana yang diotorisasi oleh
Pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
3) Dokumen yang digunakan pada PD Pembangunan Kota Medan dalam sistem
penggajian yaitu dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian,
dokumen yang digunakan sebagai pendukung perubahan gaji, Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Gaji, Mutasi Gaji (M1), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),
SP2D dan buku daftar hadir pegawai.
C. Evaluasi terhadap catatan akuntansi yang digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian adalah jurnal umum
yang digunakan untuk mencatat distribusi pembayaran gaji pegawai. Tugas ini
dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran PD Pembangunan Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
D. Evaluasi terhadap jaringan prosedur
1) Pada PD Pembangunan Kota Medan prosedur penggajian yang digunakan dalam
sistem penggajian sudah lengkap, yaitu dimulai dengan prosedur pencatatan
waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji dan yang terakhir adalah prosedur
pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2) Prosedur pencatatan waktu hadir pada PD Pembangunan Kota Medan dilakukan
oleh Sub Bagian Kepegawaian. Bagian Kepegawaian dalam prosedur ini juga
mengecek kelengkapan daftar hadir pegawai.
3) Prosedur selanjutnya dalam sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan
adalah prosedur pembuatan daftar gaji yang dilaksanakan oleh bendahara pembuat
daftar gaji pada sub bagian keuangan. Prosedur ini dimulai dengan dibuat Mutasi
Gaji jika ada perubahan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai
dengan diterbitkannya SPP Gaji yang memuat jumlah gaji, tunjangan-tunjangan,
dan potongan-potongan yang menjadi beban pegawai.
4) Prosedur terakhir adalah prosedur pembayaran gaji. Prosedur ini dimulai dari
diterbitkannya cek yang kemudian dicairkan guna membayar gaji Pegawai
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dengan
landasan teori yang berhubungan, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut :
1. Sistem Pengawasan gaji dan upah pada PD Pembangunan Kota Medan telah efektif
dan sesuai dengan prosedur.
2. Sistem Pembayaran didasarkan pada bukti pembayaran gaji pegawai dilakukan secara
tunai dan slip pembayaran gaji harus ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.
3. Catatan-catatan dan dokumen penting tentang pegawaian disimpan dalam lemari
dalam satu tahun anggaran termasuk daftar hadir pegawai.
4. Unsur-unsur gaji dan Upah yang terdapat dalam PD Pembangunan Kota Medan
adalah gaji pokok, Upah, insentif(premi), Overtime(lembur), tunjangan-tunjangan.
5. Pemberian gaji pada instansi ini sesuai dengan jabatan dan golongan masing-masing.
Pelaksanaan sistem penggajian pada PD Pembangunan Kota Medan telah
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dapat dilihat dari struktur organisasi
yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas, dan telah dilakukan otorisasi
dan pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian.
Efisien dapat dilihat dari keseluruhan dokumen yang menjadi dasar penghitungan gaji
telah diproses dengan benar dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk
penghitungan gaji pegawai, serta telah diteliti ulang sehingga meminimalkan
kesalahan penghitungan gaji.
Universitas Sumatera Utara
Dengan pengetahuan yang sangat minim, dibawah ini penulis mencoba memberikan
saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kepentingan instansi dimasa yang akan datang.
Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya Pegawai PD Pembangunan Kota Medan yang menggunakan absensi
secara finger scan harus benar-benar diawasi sehingga dapat melaksanakan jam kerja
secara efektif. Hal ini dikarenakan daftar hadir karyawan diawasi oleh penjaga
absensi, yang dapat mengadakan simbiosis mutualisme antara pegawai dengan
penjaga absensi sehingga dapat merugikan instansi dan tujuan instansi tidak tercapai.
2. Pengawasan dan pengendalian gaji dan upah telah efektif, sebaiknya dipertahankan
dan bila perlu ditingkatkan sehingga penyelewengan dapat dihindari.
3. Hendaknya diadakan pembagian fungsi untuk bagian keuangan dan akuntansi agar
segera membentuk bagian khusus untuk gaji dan upah agar pelaksanaan pembayaran
gaji dan upah dapat terlaksana dengan efektif dan efesien.
4. Hendaknya diadakan perhatian khusus pada pegawai yang memiliki tingkat
pendidikan yang belum sesuai dengan posisi jabatannya didalam instansi pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2008. Auditing dan Jasa Assurance, Edisi Dua Belas, Jilid Satu, Penerjemah Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba
Empat, Jakarta. _______, 2002, Auditing, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta
Roechaty, Tresnati, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Revisi, Mitra Wacana Media, Jakarta.
Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2004. Sistem Informasi Akuntansi,
Edisi Sembilan, Buku Satu, Penerjemah Dewi Fitriasari, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Sistem Pengendalian Menurut COSO,
Pengawasan, http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pengawasan- controlling.html (Diakses pada tanggal 21 Juli 2017)
Soemarso, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyarso G. dan Winarni F. 2006. Administrasi gaji & Upah, Yogyakarta : Pustaka
Widyatama. Sukirno, Sudono, 2006. Pengantar Bisnis, Cetakan Pertama Penerbit Kencana, Jakarta.
Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Feess, 2008. Pengantar Akuntansi, Edisi
Dua Puluh Satu, Jilid Satu, Penerjemah Aria Farahmita, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Universitas Sumatera Utara