TUGAS AKHIR PENGAWASAN INTERNAL GAJI DAN UPAH … Nirwana.pdf · penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu diatur tingkatan kerja yang sesuai dengan peraturan

i

TUGAS AKHIR

PENGAWASAN INTERNAL GAJI DAN UPAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)

KOTA MEDAN

Oleh :

Rizki Nirwana 112102148

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2014

ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang

senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya serta shalawat beriring salam

kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan meneliti “ PENGAWASAN INTERNAL

GAJI DAN UPAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(BPKD) KOTA MEDAN”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli

Madya (Amd) pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera

Utara.

Peneliti dengan tulus ikhlas mengucapkan terima kasih kepada berbagai

pihak yang telah membantu hingga selesainya Tugas Akhir ini. Karena tanpa

adanya bantuan dari semua pihak mungkin peneliti akan mengalami kesulitan

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Melalui lembaran ini peneliti ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA, selaku Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Rustam, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Diploma

III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Chairul Nazwar, M.Si, Ak, selaku sekretaris prodi dan

pembimbing yang telah membantu peneliti dalam memberikan bimbingan

dan pengarahan dalam penelitian Tugas Akhir ini.

iii

4. Bapak Arfan Anshari Rangkuti, SE. yang telah memberikan data-data

yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

5. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan untuk (Alm) Ayahanda Zakaria

Nasution, Ibunda tercinta Siti Rojia Siregar, yang telah memberikan kasih

sayang serta dorongan yang sangat berarti bagi peneliti, dengan kesabaran

dan kasih sayang mereka telah mengobarkan semangat peneliti mulai dari

persiapan hingga selesainya Tugas Akhir ini.

6. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang dan kakak, yaitu:

Ahmad Adi Hamdan Nst, Erlina Nst, Abdul Hamid Nst, Abdullah Sani

Nst, Andi Ariansyah Nst, dan Masdalena Nst yang telah memberikan

semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir

7. Ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada sahabat-sahabat 5 (lima)

Serangkai : Tribudi Astuti, Lita Selafiana, Alfria Sitompul, Ely Lasa, Fitri

Annisa yang selalu berjuang bersama-sama dalam menyusun Tugas Akhir.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa masih banyak

kekurangan dalam penelitian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran

yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian ini,

semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Agustus 2014 Peneliti

( Rizki Nirwana ) Nim: 112102148

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR………………………………………………......... i

DAFTAR ISI…………………………………………………………..... iii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………… v

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………. vi

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………….. 1

A. Latar Belakang Masalah...………………………….. 1

B. Rumusan Masalah .………………………………… 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...………………….. 3

1. Tujuan Penelitian ..…………………………... 3

2. Manfaat Penelitian ………………………….. 4

D. Rencana Penulisan …..………..…………………….. 4

1. Jadwal Survey/Observasi…..………………... 4

2. Rencana Isi ………………………………….. 5

BAB II : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)

KOTA MEDAN………………………………………… 7

A. Sejarah Ringkas Instansi........…………………………. 7

B. Visi dan Misi ………………………………………….. 8

1. Visi …………………………………………..... 8

2. Misi …………………………………………… 12

C. Struktur dan Bagan Organisasi Instansi...…………... 15

v

1. Struktur Organisasi …………………………… 15

2. Bagan Organisasi ……………………………... 16

D. Job Description BPKD Kota Medan………………. 17

E. Jaringan Kegiatan…….. ………………………….... 34

F. Kinerja Terkini ……………………………………... 35

G. Rencana Kegiatan ………............................................ 35

BAB III : PENGAWASAN INTERNAL GAJI DAN UPAH PADA

BADAN PENGELOLA KEUNGAN DAERAH KOTA

(BPKD) MEDAN……………………………………….. 36

A. Pengertian Gaji dan Upah…………………………... 36

B. Unsur-unsur Gaji dan Upah………………………... . 38

C. Perhitungan Gaji dan Upah ………………………… 40

D. Prosedur Pencatatan Gaji dan Upah ……………….... 42

E. Pengawasan Internal Gaji dan Upah…………………. 50

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN………………………… 56

A. Kesimpulan..…………………………………………... 56

B. Saran…………………………………………………... 56

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. 58

vi

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1. Jadwal Survey/Observasi dan Penyusunan Tugas Akhir............. 4

3.1. Contoh Perhitungan Gaji dan Upah ………………………........ 41

3.2. Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan …………………. 42

3.3. Contoh Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan ……........ 46

3.4. Contoh Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan …………….... 47

3.5. Contoh Rincian SPP-LS Gaji dan Tunjangan ………………… 48

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1. Bagan BPKD Kota Medan………………………………….. 16

viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum tujuan didirikannya Badan Pengelola Keungan Daerah (BPKD)

Kota Medan adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur pemerintahan

kota medan yang profesional, berwawasan manajemen pengelolaan keungan yang

sistematis, efisien dan efektif. Dalam aktivitasnya untuk menjalankan operasi

perusahaan/instansi tersebut tentunya ada beberapa faktor mutlak yang

dibutuhkan, adapun faktor – faktor tersebut antara lain modal, tenaga kerja dan

aktivitas lainnya.

Apabila membicarakan tenaga kerja, maka hal tersebut tidak terlepas dari perihal

gaji karyawan yang sangat mempengaruhi prestasi dan kinerja karyawan karna

jika tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan jasa yang

diberikannya kepada BPKD Kota Medan ataupun terdapat pemotongan atas gaji

yang tidak jelas maka tenaga kerja mungkin akan mengambil tindakan yang dapat

mempengaruhi kinerja BPKD Kota Medan seperti menuntut kenaikan gaji melalui

demonstrasi karyawan, mengurangi kegiatan kerja, dan usaha – usaha lain yang

terkadang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan BPKD Kota Medan

sehingga kegiatan operasional BPKD tersebut menjadi terhalang.

Untuk mengatasi kekeliruan akibat tidak teliti dan tidak tepatnya penetapan,

penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu diatur tingkatan

kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga mengenai

ketentuan-ketentuan untuk kesejahteraan sosial para karyawannya harus

ix

ditetapklan kebijakan-kebijakan maupun sistem dan prosedur yang didukung

dengan formulir-formulir atau catatan-catatan yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku pada Insatansi tersebut. Dalam suatu Insatansi yang besar, pimpinan

Insatansi tidak mungkin mengendalikan secara menyeluruh terhadap biaya tenaga

kerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan internal yang memadai

terhadap gaji dan upah.

Pengawasan intern gaji ini diupayakan agar dapat terjalinnya hubungan yang

harmonis antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan dengan

tenaga kerja. Pemberian gaji, tunjangan, insentif, bonus dan lain-lain merupakan

salah satu usaha Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan untuk

memotivasi kinerja para pegawai dengan adanya pengawasan intern yang tegas

dan objektif.

Tujuan utama diadakannya pengawasan gaji dan upah adalah untuk mengevaluasi

ada atau tidaknya penyimpangan terhadap sistem penggajian dan pengupahan

yang memberikan masukan untuk koreksi atau perbaikan bagi pihak yang

berkepentingan, untuk mengantisipasinya perusahaan memerlukan sistem

pengawasan internal gaji dan upah agar dapat tercipta hubungan yang harmonis

antara pegawai dengan pimpinannya. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam

penyusunan Tugas Akhir ini penulis memilih judul: “PENGAWASAN

INTERNAL GAJI DAN UPAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN”.

x

B. Rumusan Masalah

Pengawasan gaji dan upah sangatlah penting dilakukan untuk menghindari

kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap penetapan sampai

perindistribusian gaji yang dapat merugikan tenaga kerja atau instansi itu sendiri.

Dengan adanya pengawasan yang tegas dan objektif, perusahaan/instansi dapat

mendorong pegawai untuk semakin produktif lagi dan bertindak jujur terhadap

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hal tersebut di atas

maka panulis mencoba untuk membahas permasalahan “ Apakah Pengawasan

Gaji dan Upah yang Diterapkan pada Badan Pengelola Keungan Daerah (BPKD)

Kota Medan telah Memenuhi Syarat untuk Terciptanya Pengawasan Internal yang

Baik?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian yang dapat diperoleh setelah melakukan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui prosedur dan penggajian yang diterapkan di

BPKD Kota Medan.

b. Untuk mengetahui dan menilai apakah pengendalian internal atas

penggajian yang ditetapkan perusahaan telah sesuai dengan syarat

unuk memenuhi pengawasan internal yang baik.

c. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam mengawasi

internal gaji dan upah

xi

2. Manfaat penelitian

Manfaat Penilitian yang dapat diperoleh setelah melakukan penelitian adalah :

a. Bagi penulis, untuk memperoleh pengetahuan praktis mengenai

pengawasan internal gaji dan upah.

b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan

yang berarti.

c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan

penelitian di masa mendatang

D. Rencana Penulisan

1. Jadwal survey/observasi

Sebelum penelitian dimulai, peneliti terlebih dahulu menyusun jadwal penelitian.

Adapun yang penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Survey/Observasi dan Penyusunan Tugas Akhir

No Keterangan Juni Juli

I II III IV V VI VII

1. Pengesahan Penulisan Tugas Akhir

2. Pengajuan Judul Tugas Akhir

3. Permohonan Izin Riset

4. Penunjukan Dosen Pembimbing

5. Pengumpulan Data

6. Penyusunan Tugas Akhir

7. Bimbingan Tugas Akhir

8. Penyelesaian Tugas Akhir

xii

2. Rencana isi

Laporan penelitian terdiri dari empat bab, dimana setiap bab saling berkaitan. Hal

ini sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembuatan tugas akhir yang telah

ditetapkan bahwa susunan tugas akhir harus praktis dan sistematis. Oleh karena

itu, laporan penelitian tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara singkat latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitan, jadwal penelitian dan rencana isi.

BAB II : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA

MEDAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran perumusan yang meliputi sejarah

singkat, visi dan misi, struktur dan bagan organisasi Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD) Kota Medan, job description, jaringan kegiatan , kinerja kegiatan

terkini, dan rencana kegiatan.

BAB III : TOPIK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membandingkan teori dengan praktek pada Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan mengenai pengertian gaji dan

upah, unsur – unsur gaji dan upah, penghitungan gaji dan upah, prosedur

pencatatan gaji dan upah serta pengawasan intern gaji dan upah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan tugas akhir ini. Penulis akan

memberikan kesimpulan yang didasarkan dari penjelasan bab terdahulu dan

xiii

mencoba memberikan saran. Saran yang dirasakan perlu unutk efektivitas

lembaga pendidikan tinggi negeri dimasa yang akan datang.

xiv

BAB II

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN

A. Sejarah Ringkas Instansi

Badan Pengelola Keuangan Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil

yaitu bagian keuangan secretariat daerah kotaMedan dengan tugas pokoknya

mengelola keuangan pemerintah kota medan. Mengingat pada saat itu potensi

tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota medan belum begitu kompleks maka

bagian keuangan kota medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran,

perbendaharaan, gaji, verifikasi, pembukuan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan

penduduk kota medan, maka melalui peraturan daerah kota medan, bagian

tersebut diatas ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas

pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota medan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks

pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

(good govermance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan

daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan

berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan

daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan

dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan

daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap

Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan

xv

baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan

Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan

Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur

pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus

dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah

pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kota Medan. Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin

dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap

masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen

dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan dirumuskan untuk

mendukung Visi dan Misi Kota Medan Secara dimensional pernyataan visi

berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa

lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi ini tentunya sangat ditentukan

oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap

Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan

baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan

Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan

Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur

xvi

pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan

dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA

MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN MANAJEMEN

PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN

EFEKTIF ”

Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan sebagaimana di

atas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam

menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/Regulasi maupun fungsi

Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam

rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk

menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini. Untuk

memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses

globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu

faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber

daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan

administrasi.

b. Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berwawasan

manajemen pengelolaan keuangan.

xvii

Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur

yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan,

melaksanakan dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus

dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan

berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa,

bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor

tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki

tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk

menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi

aparaturnya sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota

Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota sebagaimana Visi dan

Misi Kota Medan yaitu ” Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli

dan sejahtera ”.

c. Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berpengabdian.

Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan

pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses

pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan

secara bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur

khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka

membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu profesionalisme

sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya

membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga

sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa

xviii

dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan

kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah

tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih

baik ke depan sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

dibidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan

aparatur.

d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan

diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk

menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian

kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang

kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat

penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan

negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan

pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan

masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik.

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat

meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.

e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks

pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

(good govermance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan

daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan

xix

berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan

daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan

dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan

daerah.

2. Misi

Adapun Misi dari BPKD KOTA MEDAN adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan

keuangan daerah Kota Medan.

b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi

yang lebih baik.

c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Kota Medan.

Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat

dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut :

a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan

aparatur pemerintah Kota Medan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai

aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai

dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur

dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat

xx

menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan

publik.

b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan

keuangan daerah Kota Medan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga

dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah

semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman

yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban

sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang

pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif.

c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi

yang lebih baik.

Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk

meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah

Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan

adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh

sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi

dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas

pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan

kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan

penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good govermance.

xxi

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat

daerah Kota Medan.

Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu

ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan

disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan

kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan.

Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari

makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga

terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu

gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan

prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan

kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi

dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.

C. Struktur dan Bagan Organisasi Instansi

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuia

dengan keahlian, kecakapan, dan membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja

setiap karyawan. Struktur organisasi BPKD Kota Medan terdiri dari :

a. Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;

xxii

3) Sub Bagian Penyusunan Program;

c. Bidang Anggaran, membawahkan :

1) Sub Bidang Pendapatan;

2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

3) Sub Bidang Belanja Langsung.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1) Sub Bidang Gaji;

2) Sub Bidang Belanja;

3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :

1) Sub Bidang Akuntansi;

2) Sub Bidang Pelaporan.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

g. Kelompok Jabatan Fungsional

xxiii

2. Bagan organisasi

Gambar 2.1

Bagan Organisasi BPKD Kota Medan Sumber : www.pemkomedan.co.id

D. Job Description BPKD Kota Medan

Berikut ini adalah beberapa tugas pokok dan fungsi BPKD Kota Medan, yaitu :

1. Badan

a. Tugas Pokok Badan

BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup

nggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

b. Fungsi Badan

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang PKD

xxiv

2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah

daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah (PKD)

3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang pengelolaan keuangan

4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasikeuangan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan

keuangan daerah

5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan

daerah; dan

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan

penyusunan program.

b. Fungsi Sekretariat

1) penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;

2) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKD;

3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKD;

xxv

5) pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;

6) pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi

kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian,

keuangan dan kerumahtanggaan BPKD;

7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang

kesekretariatan;

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;

c. Bidang sekretariat ini dibagi kepada sub bagian

1) Sub Bagian Umum

a) Tugas Pokok Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat lingkup administrasi umum.

b) Fungsi Sub Bagian Umum

(1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

umum;

(3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan

tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan,

penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan

BPKD;

(4) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;

xxvi

(5) Pengelolaan administrasi kepegawaian;

(6) Pelaksanaan hubungan masyarakat;

(7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;dan

(8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

a) Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

b) Fungsi Sub Bagian Keuangan

(1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan

administrasi keuangan;

(3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan

meliputi kegiatanpenyusunan rencana, penyusunan

bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi;

(4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan

administrasi keuangan;


pelaksanaan tugas; dan

(6) Penyusunan laporan keuangan BPKD;

xxvii

(7) Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD;

(8) Penyiapan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;



3) Sub Bagian Penyusunan Program

a) Tugas Pokok Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian ini melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan

program dan pelaporan.

b) Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program

(1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian

Penyusunan Program;

(2) pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup

penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKD;

(3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program

BPKD;

(4) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian;


pelaksanaan tugas;



xxviii

3. Bidang Anggaran

a. Tugas Pokok Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD

lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

b. Fungsi Bidang Anggaran

1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Anggaran;

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi

pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja

langsung;

3) Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran

4) Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD);

5) Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;

6) Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan

Perubahan APBD atas usulan SKPD;

7) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA SKPD;

8) Penyiapan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD;

9) Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD;

10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran;

11) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan


xxix

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


c. Bidang Anggaran ini dibagi ke dalam 3 (tiga) Sub bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Pendapatan

a) Tugas Pokok Sub Bagian Pendapatan

Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Anggaran lingkup pendapatan dan pembiayaan.

b) Fungsi Sub Bagian Pendapatan

(1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang

Pendapatan;

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan

dan penerimaan pembiayaan;

(3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

penyusunan rencana dan program PAD, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

(4) Pengkoordinasian RKA Pendapatan SKPD;

(5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran

pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

(6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan

pembiayaan SKPD;

(7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai

DPA/DPPA SKPD;

xxx

(8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan

pembiayaan;

(9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang

berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan

pembiayaan;

(10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran

lingkup pendapatan dan pembiayaan;

(11) Pelaksanaaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan


(12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Bealanja Tidak Langsung

a) Tugas Pokok Sub Bidang Bealanja Tidak Langsung

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung melaksanakan sebagian tugas Bidang

Anggaran lingkup belanja tidak langsung.

b) Fungsi Sub Bidang Belanja Tidak Langsung


Belanja Tidak Langsung;

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak

langsung;

(3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD;

(4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran

belanja tidak langsung dengan SKPD;

xxxi

(5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan

DPA/DPPA belanja tidak langsung SKPD;

(6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai

DPA/DPPA SKPD;

(7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung;

(8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran

lingkup belanja tidak langsung;

(9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan


(10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


3) Sub bidang Belanja

a) Tugas Pokok Sub Bidang Belanja

Sub Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Anggaran lingkup belanja langsung.

b) Fungsi Sub Bidang Belanja

(1) penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang

Belanja Langsung;

(2) penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja

langsung;

(3) pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD;

(4) pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran

belanja langsung dengan SKPD;

xxxii

(5) pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan

DPA/DPPA belanja langsung SKPD;

(6) penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA

SKPD;

(7) penyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung;

(8) penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran

lingkup belanja langsung;

(9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan


(10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.

b. Fungsi Bidang Perbendaharaan

1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang

Perbendaharaan;

2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan;

3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja,

verifikasi dan kas;

4) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan

pengeluaran pembiayaan;

xxxiii

5) Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi

dan kas;

6) Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak

langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;

7) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD;

8) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan;

9) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

10) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan




c. Bidang Perbendaharaan ini dibagi ke dalam 2 (dua) Sub Bidang, yaitu

1) Sub bidang Gaji

a) Tugas pokok sub bidang Gaji

Sub Bidang Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perbendaharaan lingkup gaji.

b) Fungsi Sub Bidang Gaji


Gaji;

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai;

(3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di

bidang gaji;

xxxiv

(4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji

dari SKPD;

(5) Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji;

(6) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji

SKPD;

(7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji;

(8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup

gaji;

(9) Penyiapan bahan untuk penerbitan SKPP gaji;

(10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal


Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(12) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji;

(13) Penyusunan laporan kinerja program bidang

perbendaharaan lingkup gaji;

2) Sub Bidang Belanja

a) Tugas pokok Sub Bidang Belanja

Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala bidang Perbendaharaan.

b) Fungsi Sub Bidang Belanja

(1) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja

xxxv

(2) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang

Belanja.


bidang belanja.

(4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM belanja

dari SKPD.

(5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar

(SPM) belanja.

(6) Penyiapan bahan penerbitan SP2D belanja.

(7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

belanja.

(8) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja.

(9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran

belanja.


perbendaharaan lingkup belanja.

(11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan monitoring.


Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas

a) Tugas Pokok Sub Bidang Verifikasi dan Kas

xxxvi

Sub Bidang Verifikasi dan Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas

b) Fungsi Sub Bidang Verifikasi dan Kas


Verifikasi dan Kas;

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dan

kas;

(3) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas;


bidang verifikasi dan kas;

(5) Penyiapan bahan penerbitan SP2D dibidang verifikasi dan

kas;

(6) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban

belanja;

(7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD;

(8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik;


perbendaharaan lingkup verifikasi dan kas;

(10) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran

verifikasi dan kas;


pelaksanaan tugas;

xxxvii

(12) Pencatatan data penerimaan dan belanja kedalam buku

register serta membuat laporan harian tentang penerimaan

dan belanja daerah;

(13) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode;


Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas pokok Bidang Akuntansi dan Kas

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup

akuntansi dan pelaporan.

b. Fungsi Bidang Akuntansi dan Kas

1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan

Pelaporan;

2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang akuntansi dan

pelaporan;

3) Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem

penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;

4) Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan

penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

5) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan

keuangan serta bidang penatausahaan keuangan;

6) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan

pengesahan surat pertanggung jawaban pendapatan;

xxxviii

7) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan

manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

8) Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan;

9) Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis

6 (enam) bulan berikutnya;

10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan

pelaporan;

11) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan

pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;dan



c. Bidang Akuntansi dan Kas dibagi kedalam dua (2) Sub Bagian :

1) Sub Bagian Akuntansi

a) Tugas pokok Sub Bagian Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi.

b) Fungsi Sub Bagian Akuntansi


Akuntansi;

(2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan

kebijakan lingkup akuntansi;

(3) Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit;

xxxix

(4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD

dalam rangka pengelolaan anggaran kas;

(5) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka


(6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan;

(7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan

pelaporan lingkup akuntansi;



(9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuaidengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pelaporan

a) Tugas pokok Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan.

b) Fungsi Sub Bagian Pelaporan

(1) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan;

(2) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang

Pelaporan;

(3) Penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang

berhubungan dengan laporan keuangan daerah;

(4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan

keuangan SKPD dengan laporan keuangan SKPKD;

xl

(5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua

unit pelaksana secara integrasi;

(6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester

dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

(7) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan

berkala tentang laporan keuangan daerah;

(8) Penyusunan laporan keuangan tahunan;

(9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang


(10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi

dan pelaporan lingkup pelaporan;


pelaksanaan tugas;

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan

ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

b. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 37, terdiri

dari sejumlah tenaga

xli

2) fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1),

dipimpin oleh Tenaga

4) Fungsional Senior yang dihunjuk.

5) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Jaringan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Secara umum tujuan

didirikannya adalah untuk dapat mewujudkan sumber daya aparatur pemerintahan

kota medan yang profesional, berwawasan manajemen pengelolaan keungan yang

sistematis, efisien dan efektif. BPKD Kota Medan berorientasi kepada pelayanan

mutu dalam mengelola data keungan daerah dan menciptakan aparatur pemerintah

yang berwawasan dan berpengalaman.

Dengan menghasilkan aparatur pemerintah yang berwawasan diharapkan dapat

meningkatkan kompetensi aparatur diberbagai SKPD dan meningkatkan motivasi

PNS untuk meningkatkan karier, dan dapat menyediakan data keungan daerah

dengan baik.

xlii

F. Kinerja Terkini

Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu Pendampingan

Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk

meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD tahun anggaran 2014

dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen dan

Keuangan Daerah).

G. Rencana Usaha/Kegiatan

Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keungan daerah

xliii

BAB III

PENGAWASAN INTERNAL GAJI DAN UPAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(BPKD) KOTA MEDAN

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan memperkerjakan orang yang disebut

pegawai atau buruh, secara umum disebut karyawan. Dalam hal ini pegawai,

buruh ataupun karyawan tersebut menjual jasa tenaga yang dipunyainya untuk

mendapatkan imbalan yang disebut gaji atau upah. Perusahaan yang

memperkerjakan orang-orang tersebut, disebut sebagai majikan atau pemberi

kerja. Sebagai Pemberi kerja, maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk

membayar gaji atau upah sebagai imbalan atas tenaga kerja yang telah ia

manfaatkan, motong gaji atau upah dan menanggung iuran-iuran yang ditetapkan

pemerintah sebagai akibat hubungan kerja tersebut, misalnya iuran untuk akses,

memotong dari gaji atau upah yang dibayarkan kepada pegawai atau buruhnya,

pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji dan upah tersebut dan kemudian

menyetorkannya ke kas Negara.

A. Pengertian Gaji dan Upah

Menurut penulis gaji merupakan pembayaran yang diberikan kepada seorang

pegawai atas jasa yang diberikannya kepada suatu instansi, gaji biasanya

dibayarkan kepada pegawai yang diberikan tugas-tugas administratif dan para

pemimpin, Gaji biasanya dibayarkan secara tetap perbulan. Sedangkan imbalan

yang diberikan kepada buruh-buruh yang melakukan pekerjaan kasar disebut

upah, Upah biasanya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah

satuan produk yang dihasilkan oleh buruh.

xliv

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang pengertian gaji dan upah,

yaitu :

Menurut Mulyadi (2001:377) adalah :

“ gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, dan dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari atau jumlah kerja suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan”

Menurut Warren, Reeve, Fess (2006:11-8) yaitu:

“Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa manajerial,

administrasi atau jasa lain yang serupa. Istilah upah biasanya digunakan untuk

pembayaran kepada lapangan (pekerja kasar) baik yang terlatih maupun yang

tidak terlatih”.

Menurut Charlhes T. Horngren, Dkk (1997:570) yaitu:

”Gaji merupakan pendapatan jumlahnya dihitung pertahun, perbulan, atau

perminggu, sedangkan upah merupakan pendapatan pegawai yang dihitung

berdasarkan tarif per jam”.

Menurut Soemarsoe (2003:288) yaitu:

”Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pegawai yang diberi

tugas-tugas administratif dan pimpinan. Pada umumnya jumlah gaji ditetapkan

secara bulanan atau tahunan. Imbalan yang diberikan kepada buruh yang

melakukan perkerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan phisik

biasanya disebut upah”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa istilah

gaji (salary) biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa manajemen,

xlv

administrative, atau jasa-jasa yang serupa. Sedangkan imbalan kepada karyawan

lapangan (tenaga kerja kasar), baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik,

biasanya disebut upah (wages) yang didasarkan atas jumlah jam kerja mingguan /

borongan. Dengan demikian upah yang diterima setiap karyawan dapat berubah-

ubah dari satu periode ke periode lainnya tergantung hasil kerja mereka masing-

masing.

B. Unsur-Unsur Gaji dan Upah

Pegawai/karyawan adalah suatu aset perusahaan/instansi, oleh karena itu harus

diperhatikan sebaik-baiknya tenaga dan keahlian yang diberikan karyawan harus

sesuai dengan imbalan atau penilaian. Perusahaan/instansi membeli jasa para

karyawan maka dapat menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup

keluarganya dengan pemberian berupa gaji,upah dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Selain penting bagi karyawan, gaji dan upah penting pula bagi perusahaan karena

merupakan komponen biaya yang besar dan membutuhkan tenaga ekstra untuk

menghindari terjadinya penyelewengan.

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, gaji penting bagi

pegawai karena merupakan nilai karya atau prestasi mereka sebagai motivator

mereka. Gaji merupakan komponen biaya yang besar dan membutuhkan tenaga

ekstra untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan, dalam masyarakat

masih banyak menganggap bahwa istilah gaji merupakan balas jasa yang

diberikan oleh atasan kepada pegawai. Unsur – unsur gaji pada

perusahaan/instansi milik Negara dan swasta memiliki perbedaan. Adapun unsur-

unsur gaji pada Badan Pengelola Keuangan Kota Medan, yaitu :

xlvi

1. Gaji pokok adalah gaji yang diberikan kepada PNS/ CPNS yang

diangkat dalam satu pangkat/ golongan ruang atau masa kerja sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

2. Tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS/

CPNS yang beristri/ besuami yang sah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Tunjangan suami/istri = 10 % x Gaji Pokok

3. Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS/ CPNS

yang mempunyai anak ( anak kandung, anak tiri, dan anak angkat )

yang belum berusia 22 tahun dan tidak atau belum pernah menikah dan

tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Tunjangan anak = 2% x Gaji Pokok

( untuk setiap anak maksimal 2 anak)

4. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang menjabat dengan jabatan tertentu menurut ketentuan

yang berlaku.

5. Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan

kepada pegawai negeri sipil yang menjabat jabatan fungsional

sebagaimana diatur dalam keputusan menteri yang membidangi

pendayagunaan aparatur negara.

xlvii

6. Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan yang berdasarkan pada

sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis lainnya,

7. Tunjangan pajak penghasilan adalah tunjangan ini biasanya disubsidi

oleh pemerintah, tapi dimasukkan juga kedalam potongan,

8. Tunjangan beras adalah tunjangan pangan yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil dalam bentuk natura ( beras ) sebesar 10 kg per

jiwa dalam bentuk natura ( uang ).

a. 10Kg untuk pegawai yang bersangkutan

b. 10Kg untuk istri / suami

c. 10Kg untuk setiap anak, maksimal 2 anak

9. Lembur adalah upah yang dibayarkan karyawan yang melebihi jam

kerja biasa yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Perhitungan Gaji dan Upah

Perhitungan gaji yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kota

Medan telah menggunakan sistem komputerisasi yang telah diaplikasikan pada

Perusahaan/instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan

Pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan dan

pencatatan gaji setiap pegawai pada kantor tersebut mengingat teknologi

informasi saat ini sudah semakin canggih. Perhitungan gaji bagi setiap pegawai

dapat dilakukan secara manual yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Contoh Perhitungan Gaji dan Upah

Penghasilan :

xlviii

Gaji pokok Rp xxx

Tunjangan suami/istri Rp xxx

Tunjangan anak Rp xxx

Tunjangan jabatan Rp xxx

Tunjangan beras* Rp xxx

Tunjangan PPH Rp xxx

Pembulatan Rp xxx

Jumlah Penghasilan Rp xxx

Potongan :

Iuran wajib** Rp xxx

Iuran Asuransi Rp xxx

PPH Pasal 21 Rp xxx

Iuran perumahan Rp xxx

Jumlah Potongan (Rp xxx)

Total gaji bersih Rp xxx

Keterangan :

*Tunjangan diukur berdasarkan harga beras per kilogram

**Iuran wajib = 10% x Gaji pokok + Tunjangan istri dan Anak

Perhitungan gaji yang telah dijelaskan diatas merupakan perhitungan gaji bagi

pegawai tetap Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kota Medan. Bagi pegawai

honor, perhitungan gaji berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

yang telah dianggarkan oleh bagian BPKD Kota Medan.

Penetapan gaji bagi pegawai tetap berdasarkan golongan setiap pegawai dan

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penentuan gaji bagi

pegawai honor dianggarkan dan dibatasi tingkat kewajaran dan beban tugas,

perhitungan besarnya honor berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan

xlix

Keputusan Kepala Daerah, sedangkan untuk perhitungan uang lembur pada

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, yaitu:

Tabel 3.2 Perhitungan Uang Lembur dan Uang Makan

No Golongan Uang Lembur (RP)

Uang Makan (Lembur>2 jam)

(Rp) 1 Golongan IV 13.000 per jam 25.000 Per orang 2 Golongan III 11.000 per jam 25.000 Per orang 3 Golongan II 9.000 per jam 25.000 Per orang 4 Golongan I 7.000 per jam 25.000 Per orang 5 Pegawai Non-PNS 7.000 per jam 25.000 Per orang 1. Waktu kerja lembur maksimal 5 (lima) jam sehari atau 25 (dua

puluh) jam seminggu 2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 20% perjam

dari tariff lembur hari kerja

D. Prosedur Pencatatan Gaji dan Upah

Pada Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kota Medan, prosedur pencatatan gaji

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kepegawaian

a. Data Karyawan

Bagian personalia menugaskan pegawainya untuk menilai pengawasan intern gaji

dan upah ini sejak menerima pegawai – pegawai yang diperlukan perusahaan,

sehingga perusahaan mendapat pegawai yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan.

Data karyawan tersebut dicatat mulai dari nama, nomor pegawai, status karyawan

tersebut ( kawin, tidak kawin, anak yang dimiliki) yang diperlukan untuk

menentukan PTKP, bagian penetapan dan keterangan lainnya.

b. Pegawai Pencatatan Gaji dan Upah

l

Perusahaan memberlakukan kartu jam kerja setiap harinya yang bertujuan untuk

mencegah penyelewengan pencatatan kehadiran karyawan. Perusahaan juga

menggunakan system komputerisasi dalam menghitung gaji dan upah karyawan

serta jumlah hari dari tiap karyawan. Data – data karyawan dan hal – hal sebagai

data pembayaran gaji karyawan.

2. Bendahara Pengeluaran

a. Pembuatan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Bendahara Pengeluaran disini mempersiapkan Surat Perintah Pembayaran

Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji dan Tunjangan) beserta dokumen-

dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS Gaji

danTunjangan, yaitu :

1) Salinan SPD.

2) Surat pernyataan Pengguna Anggaran.

3) Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji yang terdiri atas :

a) pembayaran gaji induk;

b) gaji susulan;

c) kekurangan gaji;

d) gaji terusan;

e) SK CPNS

li

f) uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji

induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;

g) SK PNS;

h) SK kenaikan pangkat;

i) SK jabatan;

j) kenaikan gaji berkala;

k) surat pernyataan pelantikan;

l) surat pernyataan masih menduduki jabatan;

m) surat pernyataan melaksanakan tugas;

n) daftar keluarga (KP4);

o) fotokopi surat nikah;

p) fotokopi akte kelahiran;

q) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;

r) daftar potongan sewa rumah dinas;

s) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

t) surat pindah;

u) surat kematian;

v) SSP PPh Pasal 21; dan

lii

b. Pembuatan Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Dokumen SPP lembar-lembar yang harus disiapkan dan diisi oleh Bendahara

Pengeluaran. Masing-asing bagian mempunyai kolom-kolom yang harus diisi

disesuaikan dengan jenis SPP yang diajukan. SPP tersebut kemudian dibuat 4

rangkap dengan distribusi; Lembar asli untuk Pengguna Anggaran (PPK), Salinan

1 untuk Kuasa BUD, Salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran, dan Salinan 3

untuk arsip.

c. Pengisian SPP-LS Gaji dan Tunjangan ke Register SPP

Setelah SPP-LS Gaji dan Tunjangan ke Register SPP disiapkan dan dilengkapi,

Bendahara Pengeluaran mencatata SPP-LS Gaji dan Tunjangan ke Register SPP.

Setelah bendahara pengeluaran melengkapi semua berkas yang diperlukan

kemudian bendahara pengeluaran akan mengajukan berkas tersebut kepada kuasa

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) bertugas untuk mencatat

transaksi-transaksi berdasarkan bukti-bukti yang terkait, memposting jurnal-jurnal

kedalam buku besar, dan membuat laporan keungan. Setelah dokumen-dokumen

diterima oleh PPK-SKPD dari bendahara pengeluaran maka tugas PPK-SKPD

adalah menguji kelengkapan dokumen, kemudian PPK-SKPD membuat SPM

(Surat Perintah Membayar) atas SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang telah

diuji kelengkapan dan kebenarannya untuk diajukan ke penggguna anggaran.

Pengguna anggaran bertugas untuk mengotorisasi penerbitan SPM yang kemudian

liii

akan di ajuakan kebendahara pengaluaran untuk diterbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D).

Tabel 3.3

Contoh Surat Penganntar SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KOTA MEDAN SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN

TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : …………….. Tahun .......

SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ……………….. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor ………. Tahun ....... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut: a. Urusan Pemerintahan :…………………...........….... b. SKPD :……………………..........…. c. Tahun Anggaran : …………………………... d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : …………………………... e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp ………………………. (terbilang:……….…………) f. Untuk keperluan bulan : …………………………... g. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………………... h. Jumlah Pembayaran Yang Dimint : Rp …………….... (terbilang: …………… ..…) i. Nama dan Nomor Rekening Bank : …………………………... ......………… , …………… Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

liv

Tabel 3.4

Contoh Ringaksan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KOTA MEDAN SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : ……………… Tahun …….

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp ……………….. RINGKASAN SPD No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 1 2 JUMLAH II. Rp ……………… I-II. Rp…………….. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp …………….. II-III Rp……………

……………., ………….. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

lv

Tabel 3.4 Contoh Rincian SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KOTA MEDAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: ………………….. Tahun .......

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BULAN :

NO Kode Rekening (Rincian Obyek) Uraian Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6. TOTAL

…………… , ………………….. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

4. Bendahara Umum Daerah

Benadahara Umum bertugas menerbitkan SP2D dan membuat bukti pengeluaran,

verifikasi bukti pengeluaran, dan keabsahan bukti pengeluaran. Setelah semuanya

sudah lengkap maka bendahara umum daerah membuat Surat Pertanggung

lvi

Jawaban (SPJ). SP2D kemudian diberikan kembali ke PPK-SKPD untuk dicairkan

kemudian diberikan langsung kepada pihak ketiga atau penerima gaji.

5. Internal Auditor

Dalam hal gaji auditor ini akan mengawasi apakah prosedur, pencatatan, dan

pendistribusian gaji telah dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan.

Adapun bagian-bagian yang diperhatikan dalam memilih prosedur pencatatan gaji

menurut Usry (1999; 23-24) adalah sebagai berikut:

1. Time Keeping Departement

Tugas departemen ini adalah mengumpulkan atau menggabungkan data tentang

jumlah perincian waktu menyelesaikan suatu tugas kerja, hasil produksi atau

produksi dalam suatu departemen perusahaan tertentu,

2. Payroll Departement

Tugas departemen ini adalah menjabarkan jumlah gaji dan menjatahkan jumlah

gaji tiap-tiap tugas, proses dari departemen pekerjaan, prosedur dan fungsi-fungsi

departemen tersebut ditentukan oleh keserbarumitan perusahaan. Departemen gaji

dan upah diwajibkan menyelenggarakan tugas pencatatan klasifikasi tugas,

departemen perusahaan dan tarif upah untuk tiap pekerjaan. Daftar gaji dan upah

suatu perusahaan disusun berdasarkan Clock Card atau kartu waktu kerja atau

berdasarkan komputer,

3. Cost Departement

Tugas departemen ini mencatat pegawai bagian gaji yang harus ditempatkan pada

masing-masing departemen produksi, untuk membantu pekerjaan mengumpulkan

dan mengklasifikasi biaya upah. Dengan memakai kartu rangkuman, kartu waktu

lvii

dan menjabarkan biaya produksi dan jasa-jasa untuk tiap pesanan karyawan, unit

output, kegiatan departemen dan masing-masing jenis produk.

Menurut penulis, prosedur pencatatan gaji yang ada pada Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kota Medan (BPKD) dengan prosedur pencatatan gaji yang

dijalankan oleh bagian-bagian yang terpisah sehingga tidak terjadinya

penyelewengan. Sedangkan menurut teori hanya menjelaskan departemen-

departemennya. Oleh karena itu prosedur yang dijalankan oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kota Medan (BPKD) udah sesuai.

E. Pengawasan Internal Gaji dan Upah

Istilah Internal Control diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kontrol

intern atau sering juga ditulis sebagai pengawasan intern atau pengendalian intern.

Secara umum pengawasan intern bertujuan untuk meminimumkan kesalahan –

kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam perusahaan.

Sebelum membahas lebih lanjut penulis memberikan beberapa pengertian dari

pengawasan intern. Berikut adalh pengertian pengawasan internal menurut

beberapa tokoh, yaitu :

Menurut Hall (2011:181) Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System)

terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh

perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya :

1. Menjaga aktiva perusahaan

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi

akuntansi

3. Mendorong efisisensi dalam operasional perusahaan

lviii

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang

ditetapkan oleh pihak manajemen.”

Menurut Gondodiyoto (2007:181), yauitu :

“Pengendalian Intern (internal control) digunakan dalam pengertian luas yaitu

sebagai mekanisme untuk mendukung kebijakan perusahaan, pengamanan aset

perusahaan, pendukung mutu opersai dan sebagai persyaratan dicapainya tujuan

perusahaan”.

Sedangkan menurut Suharli (2006:174), yaitu :

“Sistem Pengawasan Intern adalah seluruh sistem dan prosedur yang ditetapkan

manajemen untuk menjaga harta perusahaan dari kelalaian/kesalahan (errors),

kecirangan (frauds), ataupun kejahatan (irregularities)”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud

pengawasan gaji dan upah adalah meliputi struktur organisasi dan semua cara–

cara dan alat–alat yang dikoordinasikan terutama yang menyangkut dan

berhubungan langsung dengan gaji dan upah.

Untuk terlaksananya pengawasan intern gaji dan upah dengan baik maka perlu

diadakan pemisahan tugas dan fungsi dimana suatu kegiatan mulai dari awal

sampai dengan selesai tidak boleh dikerjakan oleh satu orang, hal ini penting

untuk menghindari tugas rangkap yang dapat memungkinkan terjadinya

penyelewengan. Penerimaan karyawan tidak boleh dilakukan oleh bagian yang

membutuhkan.

Adapun bagian-bagian yang berhubungan dengan pengawasan intern gaji dan

upah menurut Sjamsu Alam Makka adalah:

lix

1. Bagian Kepegawaian

Bagian kepegawaiana memegang peranan yang penting dalam kegiatan

penggajian dan oengupahan. Bagian ini bertuga untuknmencari, menyeleksi, dan

memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tariff gaji dan

upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan

pemberhentian karyawan.

2. Bagian Pencatat Waktu

Bagian ini berfungsi untuk menyelenggarakan pencatatan waktu hadir bagi semua

pegawai/karyawan perusahaan.

3. Bagian Gaji dan Upah

Bagian ini berfungsi untuk menghitung penghasilan tiap karyawan selama jangka

waktu pembayaran gaji dan upah. Hasil perhitungan ini dituangkan dalam daftar

gaji dan upah untuk kemudian diserahkan kebagian utang guna pembuatan bukti

kas keluar yang dipakai sebagia dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada

karyawan.

4. Bagian Utang

Bagian ini berfungsi untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang

telah tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini membuat bukti kas keluar

yang member otorisasi kepada bagian kassa untuk membayarkan gaji dan upah

kepda karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut.

5. Bagian Kassa

lx

Bagian kassa berfungsi untuk mengisi cek guna pemayaran gaji dan upah dan

menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tesebut kemudian dimasukkan ke

dalam amplop gaji dan upah karyawan, kemudian dibagikan kepada karyawan.

6. Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya

Mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya

berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dari kartu jam kerja

7. Bagian Jurnal, Buku Besar, dan Laporan

Berfungsi untuk mencatat gaji dan upah dalam jurnal umum.

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, sistem

pengawasan internal gaji dan upah dan bagian-bagian yang berhubungan, yaitu:

1. Kepegawaian

Apabila ada suatu bagian dalam perusahaan yang membutuhkan karyawan baru

harus mengajukan formulir permintaan tenaga kerja baru kepada bagian

kepegawaian. Dari formulir tersebut harus disetujui oleh kepala bagian yang

membutuhkan. Bagian kepegawaian berdasarkan formulir permintaan karyawan

baru dengan cara mencari karyawan baru dengan melihat surat-surat permohonan

yang sudah ada.

Tetapi bila permohonan belum ada masuk, bagian kepegawaian mencari karyawan

baru dengan menghubungi sumber tenaga kerja seperti:

a. Teman – teman pegawai perusahaan

b. Badan –badan penempatan tenaga kerja

c. Advertensi

lxi

d. Dan lain-lain

Berdasarkan surat permohonan yang masuk tersebut, kemudian bagian

kepegawaian menyelenggarakan test untu kemampuan calon-calon karyawan dan

berdasarkan hail test diumumkan beberapa karyawan yang diterima. Dan mereka

diminta untuk mengikuti test kesehatan, calon karyawan yang dinyatakan lulus

test dan pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada bagian-bagian yang

membutuhkan untuk selanjutnya diwawancarai. Berdasarkan hasil wawancara ini,

bagian yang membutuhkan karyawan baru memutuskan karyawan yang diterima.

2. Bagian Gaji dan Upah

Setiap penghasilan gaji dan upah karyawan/pegawai dihitung pada bagian gaji dan

upah, kemudian hasil perhitungan ini dituangkan kedalam daftar gaji dan upah.

3. Bagian Kassa

Bagian ini bertugas untuk membuat SP2D pembayaran gaji dan upah, kemudian

SP2D dibawa ke bank untuk diuangkan untuk kemudian uangnya dibagikan

kepada karyawan/pegawai atau pihak ketiga.

4. Bagian Akuntansi

Bagian ini berfungsi untuk melakukan pembukuan atau memposting jurnal atas

pembayaran gaji dan upah pada karena upah dan gaji diterima langsung oleh

pihak ketiga langsung maka tidak ada jurnal penerimaan uang yang telah

dicairkan dibendahara penegeluaran, berikut adalah jurnal untuk mencatat

pembayaran upah dan gaji, yaitu

lxii

Sistem pengawasan intern gaji dan upah yang dilakukan Badan Pengelola

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan sudah sesuai dengan teori yang Peneliti

sajikan dan pengawasan intern gaji dan upah yang dilakukan instansi sudah

memenuhi syarat sebagai pengawasan internal yang baik.

Belanja LS Gaji dan Tunjangan xxx

R/K Pusat xxx

lxiii

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan uraian tugas diatas, berdasarkan penjelasan uraian tugas

tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. pengawasan intern gaji dan upah pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD) Kota Medan telah memenuhi syarat sebagai

pengawsan internal yang baik.

2. pengawasan terhadap gaji dan upah pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD) Kota Medan tidak dilaksanakan oleh satu Bagian

Pengawas Intern melainkan beberapa Bagian Pengawasan Intern.

3. unsur-unsur gaji dan upah telah terpenuhi dengan baik dengan adanya

pemberian tunjangan-tunjangan, bonus, upah lembur, serta fasilitas

lainnya.

4. sistem dan prosedur pencatatan gaji dan upah telah dilakukan dengan

sebaik- baiknya, serta sistem penyerahan gaji dan upah pada Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan diberikan langsung

kepada masing-masing karyawan.

lxiv

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis pada tugas akhir ini sebagai masukan bagi

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan dimasa yang akan

datang adalah sebagai berikut :

1. sebaiknya pengawasan intern gaji dan upah yang efektif harus selalu

ditingkatkan serta tetap diterapkan untuk menghindari adanya

kesalahan pencatatan dan agar pelaksanaan penggajian tidak terlambat.

2. seharusnya dalam pelaksanaan pengawasan intern pihak-pihak yang

terlibat didalamnya adalah pihak-pihak yang berkompeten atau yang

lebih tahu mengenai masalah pengawasan intern yaitu satuan

pengawasan intern.

3. sebaiknya pemberian unsur-unsur gaji dan upah harus tetap

dipertahankan karena dengan dipenuhinya unsur-unsur gaji dan upah,

maka karyawan dapat termotifasi untuk bekerja dan mencapai target

kerja serta kesejahteraan karyawan terjamin.

4. dengan dilakukannya pemberian gaji dan upah langsung karyawan,

maka keamanan atas gaji dan upah karyawan terjamin.

lxv

DAFTAR PUSTAKA

Alam makka, sjamsu, 2006. Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang, Edisi Pertama, Cetakan ketiga, Penebit Graha Ilmu, Yogyaakarta. Ginting, Paham, Syafirzal Helmi Situmorang, 2006, Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian, Penerbit USU Press, Medan. Hall, James A, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Horngren, Charles T, Dkk., 1997. Akuntansi Di Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Ranuwihardjo, sukadji, 1990. Sistem Akuntansi, Proyek Pengembangan Pendidikan Akntaunsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Soemarsoe S.R, 2003. Akuntasi Suatu Pengantar, Edisi Lima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Warren, Reeve, Fees, 2006. Pengantar Akuntansi, Edisi Dua Puluh Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Documents

TUGAS AKHIR PENGAWASAN INTERNAL GAJI DAN UPAH … Nirwana.pdf · penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu diatur tingkatan kerja yang sesuai dengan peraturan