74
ANALISA TATA CARA PELAKSANANAAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH JURUSITA PAJAK TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III ALIUDIN 62140012 Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta Jakarta 2017

TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

  • Upload
    buitram

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

ANALISA TATA CARA PELAKSANANAAN TINDAKAN

PENYITAAN OLEH JURUSITA PAJAK TERHADAP

PENANGGUNG PAJAK DI KPP PRATAMA

JAKARTA PENJARINGAN

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III

ALIUDIN

62140012

Program Studi Manajemen Perpajakan

Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta

Jakarta

2017

Page 2: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

2

Page 3: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

iii

Page 4: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

iv

Page 5: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

iv

Page 6: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

7

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat

menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dimana tugas akhir ini penulis sajikan dalam

bentuk buku yang sederhana. Adapun judul tugas akhir, yang penulis ambil sebagai

berikut, “Analisa Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak

Terhadap Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan”.

Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan

program Diploma III Institusi. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil

penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung

penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua

pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan

ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Direktur Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.

2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI

Jakarta.

3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

4. Bapak Suhunan Manurung selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

KPP Pratama Jakarta Penjaingan.

5. Semua dosen dari Manajemen Perpajakan Diploma tiga (D.III) yang telah

memberikan penulis dengan semua bahan yang diperlukan.

Page 7: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

vii

Page 8: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

viii

ABSTRAK

Aliudin (62140012), Analisa Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Penyitaan Oleh

Jurusita Pajak Terhadap Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak,

guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-

undangan. Barang yang dimaksud adalah barang berwujud bergerak, tidak bergerak,

maupun tidak berwujud yang dapat dipindah tangankan dan termasuk Objek Sita Pajak.

Menguasai dalam hal ini bukan untuk dijual, melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan

tunggakan pajak milik penanggung pajak. Metode pengumpulan data adalah observasi,

wawancara, dan studi pustaka dengan analisis kualitatif yaitu metode analisis data tanpa

menggunakan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

menggambarkan proses tindakan penyitaan dan pencabutan sita yang dilakukan oleh

Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Hasil dari

penelitian ini adalah Jurusita Pajak melaksanakan tindakan penyitaan dan tindakan

pencabutan sita sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Terbukti dengan meningkatnya

jumlah penerimaan pajak dari pelaksanaan tindakan penyitaan. Adapun hambatan yang

timbul dalam tindakan penyitaan tersebut adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak tidak diizinkan untuk memasuki tempat kediaman

Penanggung Pajak, Penanggung Pajak atau pihak lain menghalangi atau menggagalkan

usaha Jurusita Pajak untuk melakukan Penyitaan, Pihak lain yang tidak kooperatif,

seangkan upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak terkait, dikeluarkannya

surat paksa, memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak, menambah Jurusita dan

memberikan penghargaan kepada petugas yang bekerja dengan baik.

Kata Kunci : Penyitaan, Jurusita Pajak, Penanggung Pajak

Page 9: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

ix

ABSTRACT

Aliudin (62140012), Analysis of Procedures for Implementation of Foreclosure

Measures by Tax Joints Against Tax Payers in KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Foreclosure is the action of the Jurusita Pajak to master goods Taxpayers, to be used as

collateral to pay off the tax debt according to the laws and regulations. Goods in question

are tangible goods movable, immovable, or intangible that can be transferred and

included Object Tax Sita. Mastering in this case not for sale, but only as a guarantee of

repayment of tax arrears of the taxpayer. Methods of data collection are observation,

interview, and literature study with qualitative analysis of data analysis methods without

using statistical analysis. This study aims to determine and describe the process of

foreclosure and revocation actions made by the Tax Jurusita in the Tax Office Pratama

Jakarta Penjaringan. The results of this study is the Tax Jurusita carry out foreclosure

and confiscation action is in accordance with the applicable SOP. Evidenced by the

increasing amount of tax revenue from the implementation of foreclosure measures. The

barriers arising in the foreclosure action are the Taxpayer or the Taxpayer can not be

found, the Taxpayer is not permitted to enter the Taxpayer's residence, the Tax Payer or

any other party deter or thwart the Taxpayer's attempt to conduct Seizure, Other

uncooperative, As if the effort is to cooperate with related parties, issuing a forced letter,

giving counseling to the taxpayer, increasing the bailiff and rewarding the officers who

work well.

Keywords: Foreclosure, Tax Bailer, Tax Insurer

Page 10: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

x

DAFTAR ISI

Lembar Judul Tugas Akhir ...................................................................................... i

Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir .............................................................. ii

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah ........................................ iii

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir ................................................. iv

Lembar Konsultasi Tugas Akhir ............................................................................. v

Kata Pengantar ........................................................................................................ vi

Abstrak .................................................................................................................... viii

Daftar Isi .................................................................................................................. x

Daftar Gambar ......................................................................................................... xii

Daftar Tabel............................................................................................................. xiii

Daftar Lampiran ...................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2. Perumusan Masalah ................................................................. 2

1.3. Tujuan dan Manfaat ...................................................................... 3

1.4. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 3

1.5. Ruang Lingkup .............................................................................. 4

1.6. Sistematika Penulisan .......................................................... 4

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................... 6

2.1. Pajak .............................................................................. 6

2.1.1. Pengertian Pajak ............................................................ 6

2.1.2. Fngsi Pajak............................................................ 6

2.1.3. Jenis Pajak ........................................................................... 8

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak ................................................... 9

2.1.5. Asas Pemungutan Pajak ..................................................... 11

2.1.6. Pengertian Wajib Pajak ....................................................... 11

2.1.7. Kewajiban Wajib Pajak ....................................................... 12

2.1.8. Pengertian Subjek Pajak ...................................................... 13

2.1.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak ........................................ 15

2.2. Penagihan ...................................................................................... 17

2.2.1. Pengertian Penagihan .......................................................... 17

2.2.2. Penagihan Seketika dan Sekaligus ..................................... 18

2.3. Pengertian Penyitaan ..................................................................... 19

2.3.1. Dasar Hukum Penyitaan ...................................................... 20

2.3.2. Pengertian Jurusita Pajak .................................................... 20

2.4. Pengertian Penanggung Pajak ...................................................... 22

Page 11: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

xi

BAB III PEMBAHASAN .......................................................................... 24

3.1.Tinjauan Umum KPP Pratama Jakarta Penjaringan ................ 24

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Jakarta

Penjaringan ................................................................... 24

3.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama

Jakarta Penjaringan....................................................... 29

3.1.3. Kegiatan KPP Pratama Jakarta Penjaringan ................ 33

3.2. Hasil Penelitian ...................................................................... 35

3.2.1. Analisa Tata Cara Pelaksanaan Tindaan Penyitaan

Barang Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta

Penjaringan ................................................................... 35

3.2.2. Analisa Tata Cara Pecabuta Sita Oleh Jurusita Pajak

Terhadap Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta

Penjaringan ................................................................... 40

3.2.3. Data dan Analisa Tindakan Penyitaan yang

Dilakukan Oleh Jurusita Pajak Terhadap Penanggung

Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di

KPP Pratama Jakarta Penjaringan ................................ 43

3.2.4. Analisa Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Oleh

Jurusita Pajak Di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Dalam Pelaksanaan Tindakan Penyitaan ...................... 46

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 50

4.1. Kesimpulan .......................................................................... 50

4.2. Saran ................................................................................... 51

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 53

DAFTAR RIWAYAT HIDUP....................................................................... 54

SURAT KETERANGAN RISET .................................................................. 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 56

Page 12: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar III.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Penjaringan ................ 30

Gambar III.2 Bagan Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan ............................ 37

Gambar III.3 Bagan Tata Cara Penerbitan Surat Pencabutan Sita di KPP

Pratma Jakarta Penjaringan .......................................................... 42

Page 13: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel III.1 Data Tindakan Penyitaan Jurusita Pajak di KPP Pratama Jakarta

Penjaringan ................................................................................................ 44

Page 14: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A1. Data Tindakan Penyitaan Jurusita Pajak di KPP Pratama Jakarta

Penjaringan ................................................................................................... 56

B1. Daftar Wawancara ........................................................................................ 57

Page 15: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara dalam membiayai

berbagai keperluan negara untuk membantu jalannya roda pemerintahan. Pajak

sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga

pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan

prinsip kemandirian. Reformasi dibidang perpajakan yang dimulai tahun 1983

mengubah sistem perpajakan di Indonesia yang semula menganut sistem

pemungutan official assessment system menjadi self-assessment system dimana

Wajib Pajak diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Penagihan pajak bertujuan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Untuk mewujudkan penagihan pajak

tersebut, Jurusita Pajak dapat melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif, dan

salah satunya adalah penyitaan. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk

menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi

utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyitaan sendiri

sesungguhnya bukanlah untuk menjual barang milik Penanggung Pajak, tetapi

hanya untuk menguasai.

Oleh karena itu, untuk memahami dan membandingkan teori yang ada

dengan fakta dilapangan mengenai pelaksanaan tindakan penyitaan, penulis akan

membahasnya dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISA TATA

Page 16: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PENYITAAN OLEH JURUSITA

PAJAK TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tindakan penyitaan barang penanggung pajak

di KPP Pratama Jakarta Penjaringan?

2. Bagaimana tata cara pencabutan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pajak

terhadap penanggung pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan?

3. Apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap

penanggung pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan dapat meningkatkan

penerimaan pajak?

4. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak di KPP

Pratama Jakarta Penjaringan dalam pelaksanaan tindakan penyitaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyitaan barang penanggung pajak

di KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

2. Untuk mengetahui tata cara pencabutan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pajak

terhadap penanggung pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

Page 17: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

3

3. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak dengan dilakukannya tindakan

penyitaan oleh Jurusita Pajak terhadap penanggung pajak di KPP Pratama

Jakarta Penjaringan.

4. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dilaukan ole Juru Sita

Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan dalam pelaksanaan tindakan

penyitaan.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis, untuk mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan

membandingkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan kenyataan

yang terdapat di tempat penelitian, serta untuk menambah ilmu dan

pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan tindakan

penyitaan oleh jurusita pajak.

2. Bagi KPP Pratama Jakarta Penjaringan, diharapkan dapat membantu dalam

memberikan informasi berkenaan dengan tindakan penyitaan yang dilakukan

oleh jurusita pajak terhadap penanggung pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Penjaringan.

3. Bagi Pembaca, untuk menambah referensi dan wawasan mengenai Tata Cara

Pelaksanaan Tindakan Penyitaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Penjaringan.

1.4. Metode Pengmpulan Data

Dalam pengumpulan data Tugas Akhir ini, penulis telah mengumpulkan

data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

Page 18: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

4

1. Observasi

Teknik pengumpulan data, dimana penulis melakukan pengamatan langsung

pada objek penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami

masalah yang terjadi dan berkaitan dengan proses penelitian.

2. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara

langsung kepada pihak-pihak terkait yang dianggap mampu memberikan

keterangan tentang objek penelitian.

3. Studi Pustaka

Metode penelitian dilakukan dengan cara mencatat suatu peristiwa atau objek

yang dilanjutkan dengan kegiatan penelusuran lebih lanjut serta pengolahan

data sehingga menjadi sekumpulan bahan bukti dan sebagai pelengkap atas

laporan yang sedang disusun.

1.5. Ruang Lingkup

Tindakan penyitaan merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan

oleh Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan

jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada uraian latar belakang penulisan yang telah penulis sampaikan diatas

maka pembahasan dibatasi hanya pada tindakan penyitaan pemblokiran rekening

bank oleh jurusita pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan periode tahun 2011-

2015.

Page 19: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

5

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami Tugas Akhir ini, penulis

membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode

Pengumpulan Data, Ruang Lingkup, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari Ketentuan Perpajakan dalam Peraturan

Perundang-undangan, Definisi Pajak, Definisi Penagihan, Penyitaan

Pajak dan lain-lain.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari kondisi umum atau deskripsi topik

penulisan (yang menjelaskan tentang sejarah Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Jakrta Penjaringan , fungsi dan tugas pokok,

visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta

Penjaringan, dan deskripsi dari struktur organisasi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Tambora), tinjauan pustaka, metodologi

penulisan dan hasil penelitian

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dalam

melakukan penelitian tersebut dan saran sebagai masukan atas

pembahasan bab-bab sebelumnya.

Page 20: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

6

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Amiruddin (2016:68) “Pajak merupakan sarana untuk

menciptakan kesetabilan suatu negara khususnya dibidang ekonomi sehingga

dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.”

Menurut Bayinah (2015:2) “Pajak menjadi keharusan bagi setiap

masyarakat yang telah memenuhi ketentuan kewajiban pajak yang ditetapkan oleh

pemerintah sebagai salah satu bentuk konstribusi seseorang warga negara dalam

pembangunan negerinya”.

Menurut Nufransa (2015:4) “Pajak adalah semua penerimaan negara yang

berasal dari pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barangn Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak dalam tugas akhir

ini adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan

untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3), “Terdapat dua fungsi pajak yaitu budgetair dan

regulerend”. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Page 21: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

7

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), artinya pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan tertentuu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh

penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif

pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk

mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar

pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat

memperbesar devisa negara.

Page 22: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

8

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu

seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan

kesehatan).

e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan

untuk mendorong perkembangan kopersi di Indonesia.

f. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) “Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga pemungutanya”.

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang

bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepad orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau

jasa.

Page 23: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

9

2. Menurut Sifatnya Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan

subjeknya.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun

tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada

umumnya.

b. pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

akbupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masing-masing.

2.1.4. Sistem Pemunggutan Pajak

Menurut Abuyamin (2015:37) “Sistem pemunggutan pajak dibagi menjadi

tiga system” yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah

(petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

Page 24: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

10

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak teruntang ada pada fiskus

b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assestment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak

untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak

yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Ciri-cirinya:

a. pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak

b. wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak

terhutang yang seharusnya dibayar

c. pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat

kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat

melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang

seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau

pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang

oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan

wajib pajak.

Ciri-cirinya:

a. Adanya pihak ketiga yang berwenang dalam menentukan besarnya pajak

terutang.

Page 25: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

11

b. Pemerintah dan wajib pajak bersifat pasif.

2.1.5. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) “Asas pemunggutan pajak dibagi menjadi

tiga”, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak menggenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang

bertempat tingal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun yang berasal dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak

dalam Negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak menggenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Penggenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Astrid (2016:2) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan”.

Menurut Gunadi (2016:19) “Wajib Pajak adalah sekumpulan orang pribadi

atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak

Page 26: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

12

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud

dengan wajib pajak dalam tugas akhir ini adalah orang-orang atau badan, meliputi

pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

2.1.7. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Resmi (2014:22) “Kewajiban Wajib Pajak yang di atur dalam

undang-undang Nomor 28 Tahun 2007” adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tingal atau tempat kedudukan wajib pajak dan

kepada nya diberikan nomor pokok wajib pajak, apabila sudah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan perusahaan dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena

pajak.

3. Mengisi surat pemberitahuan dengan bener, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

indonesia dengan mengunakan hurup Latin, angka Arab, satuan mata uang

rupiah, serta mendatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak tempat bwajib pajak terdaftar atau di kukuhkan atau tempat lain yang

di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Page 27: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

13

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan

mengunakan satuan mata uang selain rupiah yang di izinkan, yang

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan menteri keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat

setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan

atau berdasarkan peraturan menteri keunagan.

6. Membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan

pajak.

7. Menyerahkan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan

pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas.

2.1.8. Pengertian Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:163) “Di dalam Undang-undang No.16 Tahun

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat

penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan Subjek Pajak. Namun, pengertian

mengenai Subjek Pajak tersebut termuat secara implisit dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan” yaitu :

1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia

maupun diluar Indonesia.

Page 28: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

14

a. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai

Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2. Badan

Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak

melakukan usaha, yang meliputi:

a. Perseroan Terbatas (PT);

b. Perseroan Komanditer;

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD);

d. Persekutuan (Maatschap);

e. Firma;

f. Perkumpulan Koperasi;

g. Yayasan dan

h. Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum

ataupun tidak.

3. Bentuk usaha tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha

(place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk

juga mesin dan peralatan yang sifatnya permanen dan dipergunakan untuk

menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Page 29: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

15

Subjek Pajak dibedakan dalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar

negeri (Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Pajak Penghasilan).

Adapun yang dinyatakan sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada

(untuk sementara waktu) di Indonesia lebih dari 183 hari (= 6 bulan) dalam

jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang selama satu Tahun Pajak

berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan

yang berhak.

4. Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari BUT tersebut yang berupa Npwpan

atau perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan kegiatan

usaha secara teratur di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah Subjek

pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan dan berkedudukan

di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.9. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Resmi (2014:23) “Hak wajib pajak yang diatur dalam undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007” sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitauhan Masa.

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kretria

tertentu.

Page 30: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

16

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

pajak penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan

pemberitauhan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal

Pajak.

4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

penyampaian pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak

belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan.

f. Mengajukan permohonan banding kepada badan pradilan pajak atas surat

keputusan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hak wajib pajak berkaitan

dengan melaporkan surat pemberitaun masa, memperpanjang jangka waktu

penyampaian SPT, Membetulkan surat Pemberitahuan Tertulis, pengembalian

kelebihan bayar pajak dan serta mengajukan keberatan dan banding.

Adapun beberapa hak dalam KUP yang bersifat umum yang harus dipenuhi

oleh Wajib Pajak, antara lain:

1. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan

Page 31: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

17

penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP).

2. Berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) KUP).

3. Hak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang dimasukkan (Pasal 8

ayat (1) KUP).

4. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran

pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) KUP).

5. Hak untuk mengajukan permohonan perhitungan pajak atau meminta

pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian

terbitnya surat kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 17 ayat

(2) KUP).

6. Berhak mengajukan surat keberatan dan surat permohonan banding atas atas

surat keputusan keberatan (Pasal 25 jo Pasal 27 KUP).

7. Hak untuk memberi kuasa kepada orang lain yang dipercaya untuk

melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat (2) KUP).

Disamping hak wajib pajak yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga

mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diindahkan oleh pihak administrasi

pajak. Kewajiban tersebut antara lain Kewajiban mendaftarkan diri kepada

Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 KUP).

1. Kewajiban melaporkan pajak dengan cara mengambil sendiri blanko Surat

Pemberitahuan dan blanko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP), kemudian

mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri Surat

Page 32: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

18

Pemberitahuan (Pasal 4 ayat (1) KUP), serta mengembalikannya kepada

Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP).

2. Melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang ditentukan undangundang

(Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) KUP).

3. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara-

cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP).

4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1)

dan (2) KUP).

5. Kewajiban memberikan keterangan kepada tax auditor bila dilakukan

pemeriksaan pajak (Pasal 29 KUP).

6. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan

(Pasal 32 ayat (1) KUP).

Menurut Resmi (2014:22) kewajiban wajib pajak yang di atur dalam

undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tingal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada

nya diberikan nomor pokok wajib pajak, apabila sudah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan perusahaan dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena

pajak.

3. Mengisi surat pemberitahuan dengan bener, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

indonesia dengan mengunakan hurup Latin, angka Arab, satuan mata uang

Page 33: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

19

rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak tempat bwajib pajak terdaftar atau di kukuhkan atau tempat lain yang di

tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan

mengunakan satuan mata uang selain rupiah yang di izinkan, yang

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan menteri keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat

setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan

atau berdasarkan peraturan menteri keunagan.

6. Membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7. Menyerahkan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan

pencatatan lagi wajib pajak orang pribadi ayang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hak wajib pajak berkaitan

dengan melaporkan surat pemberitaun masa, memperpanjang jangka waktu

penyampaian SPT, Membetulkan surat Pemberitahuan Tertulis, pengembalian

kelebihan bayar pajak dan serta mengajukan keberatan dan banding.

2.2. Penagihan

2.2.1. Pengertian Penagihan

Menurut Mardiasmo (2016:151) “Penagihan pajak adalah serangkaian

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan

Page 34: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

20

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

2.2.2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2016:152) “Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah

penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran

untuk seluruh jenis pajak termasuk biaya penagihan. Penagihan seketika dan

sekaligus terhadap utang pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKBKBT, SK

Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dilakukan dalam hal:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

ataupun berniat untuk itu

2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan

atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia

3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan

usahanya , atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau

melakukan perubahan bentuk lainnya

4. Badan usaha akan dibubarkan negara

5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya

meliputi:

Page 35: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

21

1. Nama Wajib Pajak

2. Besarnya Utang Pajak

3. Perintah untuk membayar

4. Saat pelunasan pajak

2.3. Pengertian Penyitaan

Menurut Maridasmo (2016:154) “Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak

untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk

melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Barang yang

dimaksud adalah barang berwujud bergerak, tidak bergerak, maupun tidak

berwujud yang dapat dipindah tangankan dan termasuk Objek Sita Pajak.

Menguasai dalam hal ini bukan berarti dikuasai untuk dijual, melainkan hanya

sebagai jaminan pelunasan tunggakan pajak milik penanggung pajak”.

2.3.1. Dasar Hukum Tindakan Penyitaan

Tindakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa

diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan

dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000, yang kemudian untuk menjelaskan ketentuan tersebut ditetapkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Page 36: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

22

2.3.2. Pengertian Jurusita Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:151) “Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan

penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan

Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan”. Tugas Jurusita Pajak antara lain:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

2. Memmberitahukan Surat Paksa.

3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan.

4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan

memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk

menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal

Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempet

penyimpanan objek sita.

2.4. Pengertian Penanggung Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:151) “Penanggung Pajak adalah orang pribadi

atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan

perundang-udangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian Penanggung Pajak menurut UU KUP, Penanggung

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran

pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib

Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Konsep Penanggung Pajak ini lebih

Page 37: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

23

ditunjuk untuk penyelesaian urusan penagihan pajak dan pelunasan utang pajak.

Maka dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan

perpajakan yaitu:

1. Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus (direksi atau pegawai yang

berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan).

2. Wajib Pajak badan yang sedang dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh

orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan (kurator, likuidator).

3. Suatu warisan yang beum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya,

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.

4. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan

diwakili oleh wali atau pengampunya.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa

dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

menurut ketentuan perpajakan. Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang

yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau

mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Page 38: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

24

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum KPP Pratama Jakarta Penjaringan

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Menurut sumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan,

sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan

dan pelayanan kepada Wajib Pajak, pada mulanya hanya ada satu Kantor Inspeksi

Keuangan di Jakarta, yaitu Kantor Inspeksi Keuangan di Jalan Pintu Air No. 1

Jakarta. Karena perkembangan dan luasnya daerah di Jakarta, tidak mungkin lagi

pajak diurus oleh satu Kantor Inspeksi Keuangan tersebut, maka pada tahun 1964

Kantor Inspeksi Keuangan di Jakarta dipecah menjadi 18 Kantor Inspeksi

Keuangan yang kemudian namanya berganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP).

Perkembangan kelembagaan berubah mengikuti arah kemajuan zaman. Dari

satu Kantor Inspeksi Pajak berkembang menjadi Kantor Inspektorat Pajak yang

meliputi dari:

1. Kantor Inspeksi Pajak Pendapatan Jakarta Utara

2. Kantor Inspeksi Pajak Pendapatan Jakarta Barat

3. Kantor Inspeksi Pajak Pendapatan Jakarta Selatan

4. Kantor Inspeksi Pajak Perseroan

5. Kantor Inspeksi Pajak Penjualan dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

6. Kantor Inspeksi Pajak Perusahaan Negara dan Koperasi.

Page 39: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

25

Tepatnya mulai 1 April 1974 dilakukan perubahan kelembagaan Kantor

Inspeksi menurut jenis pajak menjadi Kantor Inspeksi Pajak Paripurna dengan

daerah operasional dan sesuai dengan daerah administrasi pemerintah Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Meskipun demikian, dengan memperhatikan potensi-

potensi ekonomi yang ada bersangkutan, maka wewenang daerah operasi masing-

masing Inspeksi Pajak ada yang sama dengan wilayah administrasi kecamatan dan

ada yang lebih dari satu wilayah kecamatan.

Di samping itu masih diterapkan adanya Kantor Inspeksi Pajak yang

berdasarkan kelompok Wajib Pajak:

1. Kantor Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing

2. Kantor Inspeksi Pajak Penanaman Modal Dalam Negeri

3. Kantor Inspeksi Pajak Badan dan Orang Asing

4. Kantor Inspeksi Pajak Perusahaan Negara dan Daerah.

Dengan demikian Kantor Inspeksi Pajak yang berkedudukan di Jakarta terdiri dari

18 Kantor Inspeksi Pajak Khusus. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. 276/KMK.01/1989 tamggal 25 Maret 1989

tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Inspeksi

Pajak terbagi menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak

2. Kantor Penyuluhan Pajak

3. Kantor/Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Perkembangan dari masa ke masa selalu dilakukan sesuai dengan kondisi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terakhir perkembangan tersebut berdasarkan

Page 40: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

26

Peraturan Menteri Keuangan No. 29/KMK.01/2012 bahwa Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, meliputi:

1. Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, daerah wewenangnya meliputi:

a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua

d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen

i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu

k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

l. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

m. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat

n. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

o. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Swah Besar Dua

p. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran

2. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, daerah wewenangnya meliputi:

a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu

d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua

Page 41: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

27

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng

g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua

i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan

j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan

3. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, daerah wewenang meliputi:

a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara

d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua

g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati

h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

4. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, daerah wewenang meliputi:

a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua

d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua

g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

Page 42: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

28

h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama

i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan

j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

5. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, daerah wewenang meliputi:

a. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan

c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok

d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading

e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan

f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja

g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit

h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Pada tahun 1994 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara Satu berganti nama

menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan. Pada saat itu Direktorat

Jenderal Pajak belum melakukan modernisasi administrasi dan pelayanan

perpajakan sehingga belum pratama.

Pada tahun 2002 modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai

bagian dari reformasi birokrasi perpajakan dengan membentuk Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Besar. Dasar Hukum

aturan peralihan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. Per-55/PMK.01/2007 tanggal 08 Juni 2007

2. Keputusan Dirjen Pajak No. 85/PJ.01/2007 tanggal 06 Juni 2007

3. Keputusan Dirjen Pajak No. 86/PJ.01/2007 tanggal 11 Juni 2007

4. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-87/PJ.01/2007 tanggal 11 Juni 2007.

Page 43: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

29

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan berada di bawah

lingkungan kerja Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara

dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pejagalan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Penjaringan mulai beroperasi sejak

tanggal 3 Juli 2007.

Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Penjaringan sama dengan Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Pajak yang selalu dituntut untuk melakukan terobosan-

terobosan positif, dengan kemajuan teknologi, masyarakat yang kian kritis dan

keinginan besar dari dalam institusi Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Seiring

dengan dinamika tersebut Direktorat Jenderal Pajak secara sadar dan bersama-sama

mencoba membuat suatu misi bersama yang ideal yang diperlukan untuk

membangkitkan komitmen dan kesatuan gerak bagi seluruh jajarannya.

Visinya yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang

menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya

dan dibanggakan masyarakat, dan Misinya adalah menghimpun penerimaan negara

dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama Jakarta

Penjaringan

Berdasarkan Surat Keputusan mentri keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan. struktur organisasi KPP

Pratama Jakarta Penjaringan sebagai berikut:

Page 44: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

30

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Sumber: Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan

Gambar III.1.

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

tentang perubahan atas kedua Menteri Keuangan Uraian Tata Kerja Organisasi KPP

Pratama Jakarta Penjaringan, antara lain:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan,

penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN,

PPnBM, PLTI dan PBB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Page 45: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

31

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam

mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam

hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan dan rumah

tangga serta perlengkapan.

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penata-

usahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,

penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan,

pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan

penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan

penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya,

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Page 46: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

32

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penata-

usahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,

penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan

penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan pajak serta

adminstrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan

penata-usahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran

tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang

berlaku.

9. Kelompok Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat

Fungsional Penilai yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor

KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, selalu berkoordinasi dengan

Seksi Pemeriksaan, sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi

dengan Seksi Ekstensifikasi.

Dalam organisasi KPP Pratama Jakarta Penjaringan terdapat jabatan

Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah

pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Ikhtisar

tugas Staf Pendukung Pelayanan adalah sebagai berikut:

Page 47: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

33

1. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

2. bimbingan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teknis perpajakan

3. penyusunan profil Wajib Pajak

4. analisis kinerja Wajib Pajak

5. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

6. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

7. memberikan informasi perpajakan.

Pembagian tugas kerja Staf Pendukung Pelayanan dilakukan dengan membagi

habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan

pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB dan pajak lainnya). Untuk

mempermudah pembagian wilayah kerja Staf Pendukung Pelayanan dapat

digunakan Peta Wilayah PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

3.1.3. Kegiatan KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

tentang perubahan kedua atas Menteri Keuangan KPP Pratama Jakarta Penjaringan

mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

2. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi perpajakan

3. Melakukan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM dan pajak langsung lainnya

dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

4. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan

Page 48: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

34

5. Melakukan pengurusan tata usaha keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga

Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Di samping tugas di atas KPP Pratama Jakarta Penjaringan juga

menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,

penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta

penilaian objek bumi dan bangunan

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya

4. Penyuluhan perpajakan

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

6. Pelaksanaan ekstensifikasi

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

8. Pemeriksaan pajak

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan

11. Pelaksanaan intensifikasi

12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Terkait dengan pelayanan pembuatan NPWP bagi Wajib Pajak, kegiatan

KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah:

1. Penerimaan pendaftaran NPWP

2. Pemeriksaan berkas pendaftaran NPWP

3. Penerbitan NPWP

Page 49: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

35

4. Penyampaian NPWP kepada Wajib Pajak.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Analisa Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Penyitaan Barang

Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut

peraturan perundang-undangan. Barang yang dimaksud adalah barang berwujud

bergerak, tidak bergerak, maupun tidak berwujud yang dapat dipindah tangankan

dan termasuk Objek Sita Pajak. Menguasai dalam hal ini bukan untuk dijual,

melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan tunggakan pajak milik penanggung

pajak. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak

menanggapinya maka akan diberikan Surat Paksa.

Setelah diterbitkannya Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak yang tidak

melunasi utang pajaknya, tindakan penagihan dapat dilanjutkan dengan

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Penyitaan dilakukan

terhadap Penanggung Pajak apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu

2 kali 24 jam setelah Surat Paksa Dilaksanakan. Ini berarti alasan utama

dilaksanakannya penagihan pajak adalah adanya utang pajak. Penyitaan dilakukan

apabila setelah 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa disampaikan utang pajak masih

belum dilunasi. Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan.

a. Tata cara penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Page 50: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

36

Apabila Jurusita Pajak mengetahui dalam data tunggakan pajak bahwa

terdapat tunggakan pajak dengan tindakan penagihan aktif telah mencapai tahap

lewat dari 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa disampaikan, Jususita Pajak segera

membuat konsep Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Isi dari Surat perintah melaksanakan Penyitaan adalah:

1. Dasar dilakukannya Penyitaan.

2. Penjelasan alasan dilakukannya Penyitaan.

3. Perintah kepada Jurusita Pajak yang identitasnya tercantum dalam Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan Untuk melakukan tindakan Penyitaan

terhadap barang Penanggung Pajak.

4. Perintah agar Penyitaan dilaksanakan dengan menghadirkan 2 orang saksi

warga Negara Indonesia yang cakap hukum.

5. Perintah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Berikut adalah prosedur kerja penerbitan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan:

1. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya

(SSP/STTS/SSB/Bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan

pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi), membuat konsep Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani konsep Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

Page 51: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

37

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan dan meneruskan kepada Kepala Seksi

Penagihan.

4. Jurusita Pajak menerima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah

disetujui.

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Gambar III.2.

Bagan Tata Cara Penerbitan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Jangka waktu untuk penyelesaian penerbitan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan paling lama adalah 2 hari kerja.

b. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan oleh pejabat penerbitan Surat

Data Tunggakan

Menyetujui dan

Menandatangani

SPMP

Meneliti dan

Memaraf Konsep SPMP

Meneliti dan

Mencetak SPMP

SOP Tata Cara

Penyitaan

Mulai

Selesai

Page 52: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

38

Perintah Melaksanakan Penyitaan. Barang milik penanggung pajak yang disita

adalah barang selain barang yang dikecualikan dari objek sita pajak, yang dapat

berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 orang warga Negara Indonesia yang telah dewasa dan cakap

hukum, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya oleh Jurusita Pajak. Ada

beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Jurusita Pajak dalam melaksanakan

Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Dalam

pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak wajib menunjukkan Kartu Pengenal Jurusita

Pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan

menyampaikan maksud dan tujuan tindakan penyitaan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan mendahulukan 100

Penunggak Pajak Terbesar untuk dilakukan tindakan Penyitaan, karena dirasa

memiliki potensi yang lebih besar dalam menambah penerimaan. Apabila seluruh

100 Penunggak Pajak terbesar telah dilaksanakan tindakan penyitaan atau

penagihan lainnya, tindakan penagihan dilanjutkan untuk 200 penunggak pajak

terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan dan seterusnya.

Yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda atau hak yang dapat

dijadikan Objek Sita. Penyitaan dilakukan terhadap Objek Sita Pajak. Objek Sita

adalah barang milik Penanggung Pajak yang terhadapnya dapat dilakukan

penyitaan. Barang yang dapat dijadikan Objek Sita dapat berupa:

1. Barang bergerak teramasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito,

tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

Page 53: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

39

dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan

penyertaan modal pada perusahaan lain; dan

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangungan, dan kapal dengan isi kotor

tertentu (20m3).

Tindakan Penyitaan dapat dilakukan selama barang yang disita merupakan

Objek Sita Pajak. Jurusita Pajak harus mempertimbangkan jenis barang, sifat, dan

besarnya utang pajak dalam melakukan tindakan penyitaan. Umumnya penyitaan

dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu

,seperti tidak menjumpai barang bergerak yang dapat disita, penyitaan dapat

langsung terhadap barang tidak bergerak.

Jurusita Pajak di Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan

lebih sering melakukan penyitaan atas harta Wajib Pajak yang disimpan di Bank

dengan tindakan pemblokiran. Tindakan Pemblokiran dinilai lebih efektif dalam

melunasi tunggakan pajak, karena dapat dilakukan untuk Penanggung Pajak yang

tidak dapat ditemukan tempat tinggalnya, atau Penanggung Pajak Badan yang

sudah bubar.

Tindakan Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan tetap dapat dilakukan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir pada saat

Penyitaan dilakukan, dengan syarat:

1. Salah satu saksi berasal dari Pemerintah Daerah.

2. Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Penanggung Pajak

dan saksi-saksi.

Page 54: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

40

Terhadap Penanggung Pajak badan, dilaksanakan terhadap barang milik

perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab,

pemilik modal dan dilakukan di tempat kedudukan usaha, tempat kediaman atau

tempat lain. Sedangkan untuk Penanggung Pajak yang merupakan Orang Pribadi,

penyitaan dilakukan terhadap barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan

anak dalam tanggungan, kecuali dikehendaki sendiri secara tertulis dengan

perjanjian pisah harta antar suami dengan istri.

3.2.2. Analisa Tata Cara Pencabutan Sita Oleh Jurusita Pajak Terhadap

Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi

biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau

berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh menteri

keuangan atau gubernur atau bupati/wali kota.

Tata cara Pencabutan Sita dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pencabutan sita dilakukan apabila utang pajak

sudah lunas, atau berdasarkan putusan peradilan. Pencabutan sita dilaksanakan

berdasarkan Surat Pencabutan Sita. Surat Pencabutan sita diusulkan oleh Jurusita

Pajak kemudian disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Pencabutan

Sita juga befungsi sebagai pencabut Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah

disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak Sebelumnya, dikuti

dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Page 55: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

41

Untuk menghasilkan Surat Keputusan Pencabutan Sita, dibutuhkan

dokumen-dokumen sebagai syarat agar usulan pencabutan tersebut disetujui, yaitu:

a. Bukti pelunasan tunggakan pajak (SSP/STTS/SSB/Bukti Pbk)

b. Bukti Pelunasan Biaya Penagihan Pajak (SSBP)

c. Bukti pengurangan (Keputusan pembetulan/Keputusan keberatan/Putusan

banding/Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan

pajak/Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi)

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

e. Laporan Pelaksanaan Surat perintah melaksanakan Penyitaan

f. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/Keputusan Keberatan/Putusan

Banding) dan Surat Tagihan Pajak (STP)

Prosedur kerja penerbitan Surat Pencabutan Sita adalah Sebagai Berikut:

a. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya

(SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan

pembetulan/keputusan keberatan /putusan banding/keputusan pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi), membuat konsep surat pencavutan sita dan

menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep surat pencabutan

sita, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat

pencabutan sita dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.

d. Jurusita Pajak menerima surat pencabutan sita yang telah disetujui.

Page 56: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

42

e. Jurusita Pajak kemudian menatausahakan dan mengirimkan surat

pencabutan sita, kemudian menjalankan SOP tata cara pencabutan sita dan

proses pencabutan sita selesai.

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Gambar III.3.

Bagan Tata Cara Penerbitan

Surat Pencabutan Sita di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun

2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Pencabutan Sita terhadap

barang tertentu sebagai berikut:

a. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang

dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat

Meneliti dan

Membuat Konsep

Surat Pencabutan Sita

Mulai

Data Tunggakan dan

Pelunasan

Selesai

Surat Pencabutan Sita

Menyetujui dan

Menandatangani Meneliti dan Memaraf

Menatausahakan dan

Mengirimkan

Konsep Surat

Pencabutan Sita

SOP Penyampaian

Dokumen

Page 57: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

43

Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan

kepada Bank yang bersangkutan;

b. Surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang

diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat

Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan

kepada pihak terkait yang sekaligus sebagai pembatalan Berita acara

Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;

c. Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada

Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yng

berutang yang sekaligus sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan

Pengalihan Hak Menagih Piutang;

d. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan

menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan

tembusannya disampaikan kepada pihak terkai serta membuat Akte

Pembatalan Pengalihan Hak.

3.2.3. Data dan Analisa Tindakan Penyitaan yang Dilakukan Oleh Jurusita

Pajak Terhadap Penanggung Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan

di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Tindakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa

diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan

dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000, yang kemudian untuk menjelaskan ketentuan tersebut ditetapkan

Page 58: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

44

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pada tabel III.1. Dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama

Jakarta Penjaringan, yang terdiri dari Tahun, Nama Wajib Pajak, Jenis Surat,

Lembar, Nilai Tagihan, Nilai Pelunasan, Presentase dan Keterangan.

Tabel III.1.

Data Tindakan Penyitaan Jurusita

Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Tahun Nama

WP

Jenis

Surat Lembar

Nilai

Tagihan

Nilai

Pelunasan

Persen

tase Keterangan

2011 PT.

BDU Teguran

15 38.787.180 38.787.180

100%

LUNAS,

WP menyetor

langsung ke

bank, KPP

menyurati bank

untuk membuka

blokir

Paksa 6 38.787.180 38.787.180

SPMP 1 38.787.180 38.787.180

Blokir

1 38.787.180 38.787.180

2012 PT.

KMT Teguran

4 185.469.165 185.469.165

100%

LUNAS,

WP menyetor

langsung ke

bank, KPP

menyurati bank

untuk membuka

blokir

Paksa 4 185.469.165 185.469.165

SPMP 2 185.469.165 185.469.165

Blokir 2

185.469.165 185.469.165

2013 PT. TK Teguran 4 15.386.572.550 -

0%

Belum LUNAS,

rekening

terblokir.

Keberadaan WP

tidak diketahui

Paksa 4 15.386.572.550 -

SPMP 4 15.386.572.550 -

Blokir 4 15.386.572.550 -

2014 PT. Fgm Teguran 5 1.655.058.593 -

0%

Belum LUNAS,

rekening

terblokir.

Keberadaan WP

tidak diketahui

Paksa 5 1.655.058.593 -

SPMP 5 1.655.058.593 -

Blokir 1 1.655.058.593 -

2015 PT. MM Teguran 10 12.055.672.312 832.000.000

7%

Belum LUNAS,

rekening

terblokir.

Keberadaan WP

tidak diketahui,

pembayaran 832

juta disetor oleh

kurator karena

PT. MM

dinyatakan pailit

oleh kreditornya

Paksa 4 12.055.672.312 832.000.000

SPMP 4 12.055.672.312 832.000.000

Blokir 1 12.055.672.312 832.000.000

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Page 59: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

45

Dari tabel diatas, tabel penagihan dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan Surat Blokir. Dari data tersebut pada

tahun 2011 PT. BDU melunasi utang pajaknya sebesar Rp38.787.180, dengan nilai

penerimaan pajak 100%. Oleh karena itu blokir rekening dibuka oleh Jurusita Pajak.

Sedangkan pada tahun 2012 PT. KMT melunasi utang pajaknya sebesar

Rp185.469.165, dengan nilai penerimaan pajak 100%. Oleh karena itu blokir

rekening dibuka oleh Jurusita Pajak. Pada tahun 2013 PT. TK dengan utang pajak

sebesar Rp15.386.572.550 tidak dapat melunasi utang pajaknya dikarenakan Wajib

Pajak tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu Jurusita Pajak dengan dibantu

pihak terkait tetap melakukan pemblokiran. Pada tahun 2014 PT. Fgm dengan utang

pajak sebesar Rp1.655.058593 tidak dapat melunasi utang pajaknya dikarenakan

Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu Jurusita Pajak dengan

dibantu pihak bank tetap melakukan pemblokiran. Sedangkan tahun 2015 PT. MM

hanya mampu melunasi utang pajaknya sebesar Rp832.000.000 Dari keselurhuan

utang pajaknya sebesar Rp12.055.672.312 dikarenakan PT. MM tersebut

dinyatakan pailit oleh kreditornya, dari PT. MM tersebut KPP hanya menerima 7%

dari keseluruhan utang pajaknya.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama

Jakarta Penjaringan dapat meningkatkan penerimaan pajak, hal ini terlihat dari

penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp38.787.180, pada tahun 2012 sebesar

Rp185.469.165 dan pada tahun 2015 sebesar Rp832.000.000. Jumlah keseluruhan

penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah sebesar

Rp1.021.347.345.

Page 60: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

46

3.2.4. Analisa Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Oleh Jurusita Pajak Di

KPP Pratama Jakarta Penjaringan Dalam Pelaksanaan Tindakan

Penyitaan

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak khususnya tindakan

Penyitaan tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Hambatan ini

tentunya apabila terus menerus terjadi akan mengganggu proses penagihan aktif.

Padahal faktor yang dapat menyebabkan hambatan ini dapat berasal dari dalam

maupun luar lingkungan kerja.

Ada banyak hal yang dapat dianggap sebagai hambatan dalam proses

penagihan aktif berupa tindakan Penyitaan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Penjaringan, ada beberapa hal yang dapat mengganggu jalannya tindakan

Penyitaan. Antara lain adalah “kemacetan” dalam proses pengolahan data.

Yang dimaksud dengan “kemacetan” ini adalah terlambatnya sistem

pengolahan data dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan,

sehingga Jurusita Pajak tidak mendapatkan data yang seharusnya mereka terima

tepat pada waktunya. Dalam sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Penjaringan, tindakan penagihan aktif sudah diatur dan dijadwalkan secara

otomatis oleh komputer. Untuk mengatasi hal ini perlu dibuat sistem pengolahan

data yang lebih baik lagi dan jaringan informasi yang lebih stabil dan lancar.

Hambatan yang berasal dari luar lingkungan kerja ini dapat dikatakan

merupakan hambatan yang signifikan. Terkadang hambatan-hambatan ini dapat

menunda tindakan penyitaan yang akan dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk waktu

yang cukup lama, bahkan mungkin dihentikan karena alasan-alasan tertentu.

Page 61: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

47

Berikut adalah hambatan yang pernah dijumpai oleh Jurusita Pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan:

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

Untuk mengatasi hal ini, Jurusita Pajak perlu mencari alamat baru milik

Penanggung Pajak yang bersangkutan. Apabila tidak ditemukan juga, Jurusita Pajak

dapat melakukan tindakan berupa pemblokiran rekening milik atas nama

Penanggung Pajak di berbagai Bank di Seluruh Indonesia yang sekiranya

Penanggung Pajak tersebut pernah membuka tabungan. Hal ini dilakukan untuk

kemudian melakukan tindakan penyitaan atas uang milik Penanggung Pajak yang

disimpan di Bank.

2. Jurusita Pajak tidak diizinkan untuk memasuki tempat kediaman Penanggung

Pajak

Apabila Jurusita Pajak tidak diizinkan memasuki tempat tinggal dari

Penanggung Pajak, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian

untuk membantu tindakan penyitaan dan memungkinkan Jurusita Pajak memasuki

tempat tinggal Penanggung Pajak.

3. Penanggung Pajak atau pihak lain menghalangi atau menggagalkan usaha

Jurusita Pajak untuk melakukan Penyitaan

Apabila Jurusita Pajak dihalangi oleh pihak lain, Jurusita Pajak dapat

meminta pihak kepolisian untuk membantu jalannya tindak penyitaan, atau Jurusita

dapat menunda sementara tindakan penagihan yang akan ia lakukan.

4. Pihak lain yang tidak kooperatif

Dalam tindakan Penagihan Pajak aktif berupa tindakan penyitaan, terkadang

Jrusita Pajak meminta bantuan dari pihak lain untuk membantu jalannya tindakan

Page 62: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

48

Penyitaan. Dalam beberapa kondisi yang jarang terjadi, pihak lain tersebut akan

membantu Penanggung Pajak untuk mendapatkan jalan keluar yang dirasa paling

menguntungkan bagi Penangguung Pajak. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan

Penanggung Pajak memiliki hubungan istimewa dengan Pihak lain yang dimintai

bantuan tersebut.

Contoh dari hal tersebut adalah pada saat Jurusita Pajak akan melakukan

tindakan penyitaan pajak terhadap barang Penanggung Pajak yang disimpan di

dalam bank. Apabila Penanggung Pajak yang oleh Jurusita Pajak diminta untuk

dilakukan pemblokiran terhadap rekeningnya ternyata merupakan nasabah yang

dianggap penting oleh bank tersebut, bank bisa saja memberitahu Penanggung

Pajak tersebut tentang permohonan blokir tersebut.

Sejauh ini Jurusita Pajak belum bisa membuktikan terjadinya tindakan bank

yang tidak kooperatif tersebut, namun tentu hal tersebut dapat diketahui secara

intuisi oleh Jurusita Pajak. Apabila setelah dilakukan pemblokiran dan saldo

rekening bank tersebut dibuka oleh bank dan ternyata jumlah yang tersimpan jauh

berbeda dari pemikiran pajak, dalam hal ini sangat sedikit dibandingkan yang

seharusnya, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan Penyitaan atas harta yang

disimpan di bank tersebut terlebih dahulu.

Untuk melanjutkan tindakan Penyitaan, Jurusita Pajak dapat membuka

blokir rekening Penanggung Pajak tersebut, dan menunggu waktu yang lebih tepat.

Setelah menunda tindakan Penyitaan beberapa waktu, dan sekiranya rekening yang

tadinya “kosong” tersebut telah menjadi normal kembali, Jurusita Pajak dapat

segera memerintahkan Bank untuk melakukan Pemblokiran lagi terhadap rekening

tersebut, sepanjang tunggakan pajak masih ada.

Page 63: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

49

5. Keadaan diluar kekuasaan

Keadaan diluar kekuasaan, atau disebut juga dengan force major, adalah

tindakan yang tidak dapat dihindari. Contohnya adalah bencana alam dan lainnya

baik yang menimpa Jurusita Pajak maupun Penanggung Pajak.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama

Jakarta Penjaringan dalam pelaksananaan tindakan penyitaan adalah sebagai

berikut:

1. Pihak team survey dan seksi penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta

penjaringan bekerjasama dengan pihak terkait seperti kecamatan atau

kelurahan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal, agar Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak dapat diketahui keberadaannya.

2. Dikeluarkannya Surat Paksa agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

melunasi utang perpajakannya.

3. Pihak terkait meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak mengenai hak dan kewajiban kenegaraannya, khususnya mengenai

pelunasan tunggakan pajak dengan cara yang menarik seperti bekerjasama

dengan pihak lain misalnya media masa melalui talkshow ataupun penayangan

iklan perpajakan yang mampu menggugah semangat Wajib Pajak untuk

membayar pajak.

4. Menambah jumlah Jurusita Pajak agar pelaksanaan penagian pajak lebih

efektif.

5. Memotivasi petugas pajak dengan cara memberikan penghargaan bagi yang

menjalankan tugasnya dengan baik.

Page 64: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

50

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan dan

pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab III di atas, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan tindakan penyitaan barang penanggung pajak adalah

dimulai dari Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak, meneliti dan

mencetak SPMP, membuat konsep SPMP, kepala seksi penagihan meneliti

dan memaraf konsep SPMP kemudian menyampaikan kepada kepala

Kantor Pelayanan Pajak, kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan

menandatangani SPMP kemudian meneruskan kepada kepala seksi

penagihan, Jurusita Pajak menerima surat SPMP yang telah disetujui, dan

SOP tata cara penyitaan, proses selesai.

2. Tata cara pencabutan sita yang dilakukan oleh Jurusita pajak adalah dimulai

dari Jurusita Pajak meneliti data tunggakan dan pelunasan, membuat konsep

surat pencabutan sita, kepala seksi penagihan meneliti dan memaraf konsep

penabutan sita kemudian menyampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan

Pajak, kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani

surat pencabutan sita dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan,

Jurusita Pajak menerima surat pencabutan sita yang telah disetujui, Jurusita

Pajak kemudian menatausahakan dan mengirimkan surat pencabutan sita,

Page 65: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

51

kemudian menjalankan SOP tata cara pencabutan sita dan proses

pencabutan sita selesai,

3. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap

Penanggung Pajak dengan pemblokiran rekening dapat meningkatkan

penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp38.787.180. Pada tahun 2012

sebesar Rp185.469.165 dan penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar

Rp832.000.000

4. Hambatan Jurusita Pajak adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak

dapat ditemukan, Penanggung Pajak atau pihak lain menghalangi atau

menggagalkan usaha Jurusita Pajak untuk melakukan Penyitaan, Pihak lain

yang tidak kooperatif dan Keadaan diluar kekuasaan Jurusita Pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan Jurusita Pajak dalam pelaksanaan

tindakan penyitaan adalah bekerjasama dengan pihak terkait seperti

kecamatan atau kelurahan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal, agar

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat diketahui keberadaannya,

Dikeluarkannya Surat Paksa, pihak terkait meningkatkan penyuluhan

kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Menambah jumlah Jurusita

Pajak dan memberikan penghargaan kepada petugas yang bekerja dengan

baik.

4.2. Saran

Sebagai akhir dalam penulisan Tugas Akhir ini, adapun saran yang dapat

penulis sampaikan kepada petugas seksi penagihan sebagai berikut:

Page 66: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

52

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan terutama seksi

penagihan sebaiknya lebih sering memberikan penyuluhan perpajakan

kepada Wajib Pajak agar penagihan utang pajak dapat dilaksanakan secara

efektif, sehingga Wajib Pajak bisa lebih mengerti kewajiban dan manfaat

mereka membayar pajak.

2. Perlu ditambahnya Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penaghian pajak,

untuk memaksimalkan pelaksanaan penagihan pajak dan juga tidak

sebanding dengan pekerjaannya, mengingat banyaknya penunggak pajak

sehingga terjadi penumpukan pekerjaan. Oleh karena itu penambahan

Jurusita diharapkan mampu memaksimalkan kinerja seksi penagihan.

3. Pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan supaya

penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi, serta perlu

adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti seksi waskon agar

tidak terjadi penunggakan pajak.

4. Memberikan penghargaan bagi petugas yang bekerja dengan baik.

Page 67: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

53

DAFTAR PUSTAKA

Abuyamin, Oyok. 2016. Dasar-Dasar Perpajakan. Bandung: Mega Rencage Press

Amiruddin, Idris. 2016. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Bayinah, Ai Nur. 2015. Bayar Pajak Lebih Murah. Jakarta: Trans Media.

Burdianto, Astrid. 2016. Panduan Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta: Genesis

Learning

Gunadi. 2016. Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan Edisi 2016.

Jakarta: Bee Media Indonesia

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publishing

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Wirasakti, Nufransa. 2015. Panduan Paktis Mengurus Pajak Secara Online. Jakarta

Selatan: Visimedia

Page 68: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

54

Page 69: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

55

Page 70: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

56

Page 71: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

DAFTAR WAWANCARA

Analisa Tata Cara Tindakan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Terhadap

Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Narasumber : Prima Wallesa Pallo

Bagian : Seksi Penagihan

Hari, Tanggal : Senin, 15 Juni 2017

Alamat KPP : Jalan Lada Nomor 3, Tamansari, Jakarta Barat.

Kode Pos 11110

Hasil Wawancara

1. Apakah alasan Jurusita Pajak melakukan tindakan penyitaan?

Jawaban:

Tindakan penyitaan dilakukan dikarenakan wajib pajak belum melunasi

utang pajaknya. Setelah diterbitkannya Surat Paksa terhadap Penanggung

Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya, tindakan penagihan dapat

dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Penyitaan dilakukan terhadap Penanggung Pajak apabila utang pajak tidak

dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa Dilaksanakan.

Ini berarti alasan utama dilaksanakannya penagihan pajak adalah adanya utang

pajak.

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tindakan penyitaan barang penanggung

pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan?

Jawaban:

a. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya

(SSP/STTS/SSB/Bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan

pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan

Page 72: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan

atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi

Penagihan.

b. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani konsep Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, serta menyampaikan kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak.

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan dan meneruskan kepada Kepala Seksi

Penagihan.

d. Jurusita Pajak menerima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang

telah disetujui.

3. Bagaimana tata cara pencabutan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pajak

terhadap penanggung pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan?

Jawaban:

f. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya

(SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan

pembetulan/keputusan keberatan /putusan banding/keputusan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan

atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep surat

pencavutan sita dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

g. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep surat pencabutan

sita, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Page 73: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas

h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat

pencabutan sita dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.

i. Jurusita Pajak menerima surat pencabutan sita yang telah disetujui.

j. Jurusita Pajak kemudian menatausahakan dan mengirimkan surat

pencabutan sita, kemudian menjalankan SOP tata cara pencabutan sita

dan proses pencabutan sita selesai.

4. Apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap

penanggung pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan dapat meningkatkan

penerimaan pajak?

Jawaban:

Iya, dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena dengan dilakukannya

tindakan penyitaan atau pemblokiran rekening penanggung pajak yang belum

melunasi utang pajaknya jadi mau membayar utang pajaknya.

5. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Jurusita Pajak di KPP

Pratama Jakarta Penjaringan dalam pelaksanaan tindakan penyitaan?

Jawaban:

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tidakan penyitaan ini

antara lain:

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan

2. Jurusita Pajak tidak diizinkan untuk memasuki tempat kediaman

Penanggung Pajak

3. Penanggung Pajak atau pihak lain menghalangi atau menggagalkan

usaha Jurusita Pajak untuk melakukan Penyitaan

Page 74: TUGAS AKHIR - repository.bsi.ac.id file2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta. 3. Ibu Dinar Riftiasari, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Tugas