81
ANALISA PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III SILVANA LENSIA NURIMANI 62140123 Program studi Manajemen Perpajakan Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta Jakarta 2017

TUGAS AKHIR - Bina Sarana Informatika · KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Dngan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, ... (SKP) is very influential on the tax revenue, especially

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ANALISA PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK

    TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP

    PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT

    TUGAS AKHIR

    Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III

    SILVANA LENSIA NURIMANI

    62140123

    Program studi Manajemen Perpajakan

    Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta

    Jakarta

    2017

  • vii

    KATA PENGANTAR

    Alhamdulillah, Dngan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang

    telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga pada akhirnya penulis

    dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dimana tugas akhr ini penulis sajikan

    dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul tugas akhir, yang penulis ambil

    sebagai berikut, “Analisa Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan

    Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit”.

    Tujuan penulisan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan

    program Diploma III Institusi. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil

    penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang

    mendukung penulisan ini. Penulisan menyadari bahwa tanpa bimbingan dan

    dorongan dari semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akn lancar. Oleh

    karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima

    kasih kepada:

    1. Direktur Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.

    2. Ketua Program Studi Akuntansi Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.

    3. Bapak Dedi Suharyadi, SE, MM selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir.

    4. Bapak Dede Suleman, SE, MM selaku Asisten Pembimbing Tugas Akhir.

    5. Ibu Sri Hardini Wijatsari selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan

    Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit.

    6. Semua Dosen dari Manajemen Perpajakan Diploma yang telah memberikan

    penulis dengan semua bahan yang diperlukan.

  • viii

    7. Ucapan terima kasih ditujukan kepada keluarga penulis, terutama pada

    seseorang yang telah Allah jadikan sebagai Pendamping, saudara-saudara yang

    telah sangat membantu dalam mendorong, menyarankan penulis untuk

    menyelesaikan tugas akhir.

    8. My bestfriend Theresia, Desi, Ariana yang selalu memberikan dukungan untuk

    menyelesaikan tugas akhir ini.

    9. Ucapan terima kasih ditujukan kepada teman 62.6A.31 atas waktunya saat kita

    bersama-sama.

    Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu

    sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas

    akhir ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan

    saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis dimasa yang akan

    datang.

    Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya

    dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

    Jakarta, 13 Juni 2017

    Penulis

    Silvana Lensia Nurimani

  • ix

    ABSTRAK

    Silvana Lensia Nurimani (62140123), Analisa Peranan Pemeriksaan Pajak

    Terhadap Penerimaan Pajak DI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

    Duren Sawit.

    Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

    keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

    berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

    kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan bertujuan pula untuk

    meningkatkan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa

    ketidakadilan didalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak,Oleh

    karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus di dasari, diawasi, dan

    dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang pasti, agar terhindar dari hal-

    hal yang dapat mengurangi pajak yang diterima oleh Negara, maka diperlukannya

    pemeriksaan pajak. Metode pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir

    adalah metode observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan metode analisanya

    berupa analisis kualitatif yaitu metode analisis data tanpa menggunakan analisis

    statistik. Pemeriksaan dapat dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan

    Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),

    Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor

    Pelayanan Pratama Jakarta Duren Sawit pengaruh Surat Ketetapan Pajak (SKP)

    sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya pada Surat Ketetapan

    Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terlihat bahwa pada tahun 2014-2016 terdapat

    kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 1,52% ditahun 2014, sebanyak 3,24%

    ditahun 2015, sedangkan di tahun 2016 terdapat kenaikan sebanyak 1,15%. Hal

    ini menandakan bahwa ada peningkatan Wajib pajak Kurang Bayar yang dapat

    mengurangi penerimaan pajak, untuk itu sangat diperlukan pemeriksaan pajak

    untuk menghindari hal tersebut.

    Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

  • x

    ABSTRACT

    Silvana Lensia Nurimani (62140123), Analysis Of the Role Of Tax audit On

    Tax Revenues at Jakarta Duren sawit Tax Office.

    Tax Audit is a series of activities to collect and process data, information,

    and/or evidence that is executed objectively and profesionally based on an audit

    standard to test the compliance fulfillment of taxation abligations and/or for other

    purposes in order to implement the provisions of the taxation legislation. And it

    also aims to improve the tax revenue and prevent a sense of injustice in the

    taxation treatment of among other taxpayer, therefore the implementation of tax

    collection should be based on, supervised, and protected by certain laws and

    regulations, in order to avoid something that can reduce taxes received by the

    state, and hence the tax audit is required. The data collection method on

    preparing this final project includes observation, interview, and literature study

    and the analytical method is qualitative analysis that data analysis without using

    statistical analysis. The audit can be done after the issuace of Tax Underpayment

    Certificate (SKPKB), Overpayment Tax Assessment Certificate (SKPLB), Tax

    Assessment Certificate (SKPN). Based on the observationof the author in Jakarta

    Duren Sawit Primary Tax Service Office, the Tax Assessment Certificate (SKP) is

    very influential on the tax revenue, especially in the Tax Underpayment

    Certificate (SKPKB) as it is shown that in 2014-2016 there was an increase in tax

    revenue of 1,52% in 2014, as much as 3,24% in 2015, while in 2016 there was

    increase of 1,15%. This indicates that there was an increase in underpayment

    taxpayer that could reduce the tax revenue, therefore the tax audit is very

    necessary to avoid it.

    Keywords: Tax audit, Tax revenue

  • xi

    DAFTAR ISI

    Halaman Lembar Judul Tugas akhir ............................................................................. i

    Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir ................................................... ii

    Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah ............................. iii

    Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir ...................................... iv

    Lembar Konsultasi Tugas Akhir .................................................................. vi

    Kata Pengantar ............................................................................................ viii

    Abstrak ......................................................................................................... ix

    Daftar isi ....................................................................................................... xi

    Daftar Gambar ............................................................................................. xiii

    Daftar Tabel ................................................................................................ xiv

    Daftar Lampiran ........................................................................................ xv

    BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

    1.1.Latar Belakang ................................................................ 1

    1.2.Perumusan Masalah ........................................................ 3

    1.3.Tujuan dan Manfaat ........................................................ 3

    1.4.Metode Pengumpulan Data ............................................. 4

    1.5.Ruang Lingkup ................................................................ 5

    1.6.Sistematika Penulisan ..................................................... 6

    BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 8

    2.1. Pajak ............................................................................... 8

    2.1.1. Definisi pajak ....................................................... 8

    2.1.2. Fungsi Pajak ......................................................... 9

    2.1.3. Asas Pemungutan Pajak ...................................... 10

    2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak ................................... 11

    2.1.5. Pengelompokan Pajak ......................................... 13

    2.2. Pemeriksaan pajak ......................................................... 15

    2.2.1. Definisi Pemeriksaan Pajak ................................. 15

    2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak .................................. 16

    2.2.3. Pemeriksaan Pajak Atas SPT OP.........................16

    2.2.4. Pemeriksaan Atas SPT PPh Badan .....................19

    2.2.5. Ruang Lingkup Pemeriksaan ............................... 23

    2.2.6. Jenis Pemeriksaan ................................................ 23

    2.2.7. Tahapan Pemeriksaan .......................................... 24

    2.2.8. Kriteria Wajib Pajak yang Diperiksa ................... 29

    2.3. Penerimaan Pajak ......................................................... 30

    2.3.1. Penerimaan Pajak ................................................ 30

    2.3.2. Macam-macam Penerimaan ................................ 31

    BAB III PEMBAHASAN .................................................................. 32

    3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi KPP Pratama

    Jakarta Duren Sawit ....................................................... 32

  • xii

    3.1.1.Sejaran dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi

    KPP Jakarta Pratama Duren Sawit ....................... 32

    3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi KPP Pratama

    Jakarta Duren Sawit ............................................. 36

    3.1.3. Kegiatan Usaha/Organisasi KPP Pratama Jakarta

    Duren Sawit ........................................................ 40

    3.2. Hasil Penelitian .............................................................. 44

    3.2.1. Wajib Pajak Terdaftar ......................................... 44

    3.2.2. Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan

    Pajak .................................................................... 48

    3.2.3. Upaya yang Dilakukan Pemeriksa dalam Meng

    hadapi Masalah dan Kendala .............................. 51

    3.2.4. Upaya yang Dilakukan Pemeriksa Pajak saat Ter

    jadi Penolakan dan Terhadap Kepatuhan Wajib

    Pajak ................................................................. 52

    BAB IV PENUTUP ........................................................................... 54

    4.1. Kesimpulan .................................................................... 54

    4.2. Saran .............................................................................. 55

    DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 56

    DAFTAR RIWAYAT HIDUP .................................................................. 57

    SURAT KETERANGAN PKL ................................................................. 58

    LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................ 60

  • xiii

    DAFTAR GAMBAR

    Halaman

    Gambar III.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit ......... 36

  • xiv

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    Tabel III.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2014-2016 ...................... 45

    Tabel III.2 Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2016 ................................... 47

    Tabel III.3 Selisih Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan

    Tahun 2014-2016 ...................................................................... 49

    Tabel III.4 Laporan Penerimaan Pajak Melalui SKPKB Tahun 2014-

    2016 ........................................................................................... 51

  • xv

    DAFTAR LAMPIRAN

    Halaman

    A1. Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar ..................................................... 60

    B2. Data Penyampaian SPT Tahunan 2016 ................................................ 61

    C3. Data Laporan Penerimaan Pajak .......................................................... 62

    D4. Data Laporan Pemeriksaan Pajak ......................................................... 63

    E5. Data Selisih Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah

    Pemeriksaan...........................................................................................64

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan UU Perpajakan yang

    berlaku khususnya Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan sistem Self Assessment.

    Berdasarkan sistem tersebut maka Wajib Pajak diberi kesempatan dan

    kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan

    sendiri besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. Sistem ini di anut

    sejak terjadi reformasi dibidang perpajakan, sejak reformasi tersebut Indonesia

    mulai menganut asas Self Assessment dalam hal pemungutan pajak sebagai

    pengganti dari sistem Official Assessment.

    Dalam Self Assessment System, Wajib Pajak diberi kepercayan untuk

    menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang

    terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

    Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Wajib

    Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan

    pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan

    administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan

    terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak.

    Pemeriksaan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib

    Pajak, bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa

    ketidakadilan didalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak.

    Dengan pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan

    perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan

  • 2

    kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak

    diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak dapat

    menghindari kewajibannya sebagai Warga Negara dan Negara menjamin bahwa

    setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.

    Dengan demikian pemeriksaan pajak yang sangat diperlukan sebagai pagar

    penjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang

    berlaku. Selain itu, penegak hukum melalui pemeriksaan pajak diharapkan dapat

    menciptakan peraturan perpajakan yang Fair (terbuka secara objektif), Konsisten

    (apa yang diputuskan tidak bisa diubah) dan Konsekuen (sesuai dengan apa yang

    diputuskan berpegang teguh dan tidak menyimpang dari apa yang sudah

    diputuskan).

    Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Fiskus (pejabat pajak)

    adalah pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pelaksanaan pemeriksaan

    lapangan dibagi menjadi dua yaitu :

    1. Pemeriksaan Lapangan (LP)

    2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

    Yang selalu bertitik tolak dari Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan

    perlakuan atas kejadian atau transaksi yang berpedoman Standar Akuntansi

    Keuangan (SAK). Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kantor

    Pelayanan Pajak terkait, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama

    Jakarta Duren Sawit.

    Karena peranan pemeriksaan pajak sangat penting bagi penerimaan pajak

    yang bertujuan sebagai pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak, maka

    penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisa Peranan Pemeriksaan Pajak

  • 3

    Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

    Duren Sawit”

    1.2. Perumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah

    sebagaiberikut :

    1. Bagaimana peranan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor

    Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit ?

    2. Kendala dan upaya yang dihadapi Pemeriksa Pajak terhadap pemeriksaan pajak

    di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit ?

    3. Bagaimana peranan pemeriksaan pajak saat terjadi penolakan dari Wajib Pajak

    dan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

    1.3.Tujuan dan Manfaat

    Tujuan penulis dalam menyusun dan melaksanakan penulisan tugas akhir

    ini, antara lain :

    1. Untuk mengetahui peranan periksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

    2. Untuk mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi Pemeriksa Pajak.

    3. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak saat terjadi penolakan dan

    terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.

  • 4

    Manfaat penyusunan tugas akhir, antara lain :

    1. Bagi Penulis

    Penulisan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi penulis agar dapat lebih

    mengetahui dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pemeriksaan

    pajak.

    2. Bagi Tempat Penelitian (Kantor Pelayanan Pajak)

    Penulisan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi

    intansi terkait pemeriksaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan

    Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal

    ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit.

    3. Bagi Pembaca atau Orang Lain

    Penulisan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain agar dalam

    penelitian selanjutnya yang berkaitan juga dengan pemeriksaan pajak disetiap

    Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

    1.4. Metode Pengumpulan Data

    Pengumpulan data merupakan suatu proses pengaduan data untuk

    keperluan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan beberapa

    metode untuk mengumpulkan data dan informasi. Adapun metode pengumpulan

    data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

    1. Observasi

    Penulis melakukan pengamatan langsung atas objek data dan kronologis atau

    kejadian, merekam, serta mencatat data yang diperoleh dari bagian seksi

    pemeriksaan.

  • 5

    2. Wawancara

    Penulis melakukan pengumpulan data dan mengadakan tanya jawab kepada

    salah satu petugas pemeriksaan pajak dari seksi pemeriksaan sebagai pihak

    yang berkepentingan dan terkait sesuai dengan penelitian.

    3. Studi Pustaka

    Penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan (Library Research)

    yang digunakan penulis untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat

    agar permasalahan dapat dipecahkan. Penulis juga melakukan penelitian

    dengan membaca literatur (bahan atau sumber ilmiah)yang ada seperti buku,

    dan juga memperoleh data berbagai sumber yang berhubungan dengan topik

    tugas akhir yang dibahas, seperti sejarah KPP, sruktur organisasi, dan data-data

    lainnya.

    Serta melalui dokumentasi yaitu mencatat dan memfotocopy dokumen yang

    berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam KPP dari salah satu

    petugas umum dari seksi Sub Bagian Umum.

    1.5.Ruang lingkup

    Ruang lingkup dari penulisan tugas akhir ini adalah studi kasus

    berdasarkan penelitian dan pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama

    Jakarta Duren Sawit yaitu dengan cara membandingkan fakta yang ada dan

    dilaporkan dengan membandingkan teoritis yang erat hubungannya dengan

    masalah yang diteliti pada Tahun 2014-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

    Jakarta Duren Sawit. Adapun masalah yang diteliti adalah peranan pemeriksaan

    pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

  • 6

    Jakarta Duren Sawit, secara garis besar tentang PPh Orang Pribadi dan PPh

    Badan.

    1.6.Sistematika Penulisan

    Sistematika ini terdiri dari empat bab pembahasan yaitu :

    BAB I PENDAHULUAN

    Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar

    belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat, Metode

    pengumpulan data, Ruang lingkup, serta mengenai Sistematika

    penulisan yang berisikan pembahasan berupa uraian-uraian singkat

    dari bab-bab tugas akhir ini.

    BAB II LANDASAN TEORI

    Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori dan pendapat-

    pendapat yang bersumber dari suatu teori yang relevan yang dapat

    digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan permasalahan dan

    berfungsi sebagai kerangka dan acuan dan sudut pandang dalam

    mengarahkan penelitian untuk memberi jawaban terhadap rumusan

    masalah yang diajukan, serta membantu penyusunan instrument

    penelitian.

    BAB III PEMBAHASAN

    Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Perusahaan yang

    terdiri dari sejarah umum KPP Pratama Jakarta Duren Sawit,

    struktur dan Tata Cara Organisasi, dan Kegiatan usaha/Organisasi.

    Dan dalam bab ini juga diuraikan tentang Hasil Penelitian

  • 7

    BAB IV PENUTUP

    Dalam bab ini menyajikan beberapa kesimpulan yang diambil dari

    bab pendahuluan. Selain itu juga dikemukakann saran-saran yang

    bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.

  • 8

    BAB II

    LANDASAN TEORI

    2.1. Pajak

    2.1.1. Definisi pajak

    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

    sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

    Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

    Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

    dikutip dalam Perpajakan Indonesia (2016:2), “Pajak dapat diartikan adanya aliran

    dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan

    keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan

    kebutuhan negara dan objek-objek sosial”.

    Menurut Soemitro dalam buku perpajakan indonesia (2016:2)

    diungkapkan bahwa:

    Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektor publik

    berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak

    mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat

    ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan

    sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai

    tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

    Menurut Smeeth (1951) menjelaskan bahwa “pajak adalah prestasi kepada

    pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat

    dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang

    individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

    Menurut S. I Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2013:2):

    Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang

    disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan

    tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan

    Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara

    secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

  • 9

    Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut

    pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian

    harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa

    bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam

    UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

    atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

    mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

    bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    2.1.2. Fungsi Pajak

    Ada dua fungsi pajak menurut Priantara (2016:3) yaitu:

    1. Fungsi budgetair (pendanaan)

    Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak

    dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara secara

    optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi ini disebut fungsi utama karena

    fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul karena merupakan

    suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam

    kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran

    Negara. Dan dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

    Dimana kebijakan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi

    pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajak, sedangkan

    kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak terdaftar.

  • 10

    2. Fungsi regulair (mengatur)

    Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai

    alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang

    keuangan. Dan disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi

    pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan

    dana bagi Pemerintah. Meskipun bukan menjadi fungsi utama,fungsi regulair

    pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan

    fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh Bank

    Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi

    mengatur :

    a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah

    suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual

    barang tersebut lebih mahal.

    b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi

    barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar

    cadangan devisa Negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di

    dalam negeri (domestik).

    c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu

    bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta

    percepatan pembangunan.

    2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

    Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Priantara (2016:8) yakni:

    1. Asas domisili atau tempat tinggal

  • 11

    Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh

    penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayahnya

    baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

    Asas ini dipakai pada PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan di Indonesia

    sehingga setiap Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan pajak atas

    seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari

    luar Indonesia (global income).

    2. Asas Sumber

    Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan

    yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

    tinggal Wajib Pajak apakah diwilayahnya atau diluar wilayahnya.

    3. Asas kebangsaan

    Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status

    kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak. Contoh adalah pajak

    bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, besarnya pajak ini

    berbeda sesuai dengan kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

    2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

    Terdapat tiga sistem pemungutan pajak (Waluyo 2013:17) yaitu sebagai

    berikut:

    1. Official assesment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana

    wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada

    pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif,

    menunggu ketetapan dari aparatur atau petugas pajak, hutang baru timbul

  • 12

    setelah ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari aparatur pajak. Dengan demikian

    berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur atau

    petugas pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur

    atau petugas pajak.

    2. Self Assesment system yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk

    menghitung besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak dalam sistem ini

    Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

    melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus (petugas pajak) tidak turut campur dalam

    perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan.

    Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung

    pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada

    Wajib Pajak.

    3. With holding system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

    wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

    bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

    pajak, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada

    Wajib Pajak yang berwenang melakukan pemotongan atau pemungutan.

    Dari beberapa sistem pemungutan pajak diatas, sistem pemungutan pajak

    yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Self assesment system yang

    mengharuskan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan

    melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini Wajib Pajak dianggap

    paling mengetahui mengenai besarnya pajak terutang karena Wajib Pajak tentu

    lebih memahami dan mengetahui penghasilan sendiri. Dalam rangka untuk

    memperoleh keyakinan yang memadai, maka diperlukan sarana untuk melakukan

  • 13

    pengawasan. Pada dasarnya apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh

    Wajib Pajak dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai

    data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Dalam hal ini

    fungsi fiskus adalah menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan,

    dan dilaporkan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan yang berlaku, sesuai dengan

    pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan, “Apabila Direktur Jenderal Pajak

    mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

    Terhutang (SPT) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak

    yang terutang”.

    2.1.5. Pengelompokan Pajak

    Terdapat perbedaan atau penggolongan jenis-jenis pajak yang didasarkan

    pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat

    dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang

    melekat pada pajak yang bersangkutan (Priantara 2016:6) yaitu:

    1. Menurut Golongan

    a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib

    Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya atau Wajib Pajak yang

    bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak

    dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPh.

    b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebananya dapat dialihkan

    kepada pihak lain. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan. Pajak ini dipungut

    oleh Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu dan yang

  • 14

    memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan

    oleh Wajib Pajak tersebut.

    2. Menurut Sifat

    a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama

    diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah menentukan subjeknya

    barulah menentukan objeknya. Contoh: ajak Pertambahan Nilai (PPh).

    b. Pajak Objektif adalah pajak yang waktu pengenaanya yang pertama

    diperhatikan adalah objek pajaknya. Setelah diketahui objeknya barulah

    menentukan subjeknya. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    3. Menurut Lembaga Institusi pemungutan

    a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat

    dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak,

    Contoh: pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah.

    Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

    Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

    Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan

    Pemanfaatan Air Dibawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak

    Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

    Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

    Batuan.

  • 15

    2.2. Pemeriksaan Pajak

    2.2.1. Definisi pemeriksaan Pajak

    Pemeriksaan menurut Ilyas & Wicaksono (2015:32) dapat diartikan

    sebagai proses pengumpulan dan evaluasi atas bukti mengenai informasi untuk

    menentukan dan melaporkan tingkat korespodensi antara informasi dan kriteria

    yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut, ditambahkan pula

    bahwa pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan

    independen.

    Pemeriksaan menurut Priantara (2016:62) adalah serangkaian kegiatan

    menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

    secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

    menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain

    dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan.

    Menurut Mardiasmo (2011:52) Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan-

    kegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan mengacu

    pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

    Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme

    kepatuhan sukarela dalam sistem self-assessment karena dengan semakin tinggi

    tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Allingham dan

    Sandmo dalam Isa dan Pope, 2010). Hal ini juga tentunya berlaku untuk Indonesia

    yang menerapkan sistem self-assessment sebagai sistem pemungutan pajaknya.

    Sehingga pemeriksaan pajak (Tax Audit) yang dilakukan oleh Direktur

    Jenderal Pajak merupakan bagian disiplin auditing, tepatnya audit kepatuhan,

    karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib

  • 16

    Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Disisi lain pemeriksaan pajak

    diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik

    yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan

    Wajib Pajak pada tahun-tahun berikutnya (dari Wajib Pajak yang diperiksa

    maupun dari Wajib Pajak lainya).

    2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

    Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP

    dinyatakan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan sebagai berikut:

    1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: dan

    2. Tujuan lain.

    2.2.3. Pemeriksaan Pajak Atas SPT Tahunan Orang Pribadi (OP)

    Pemeriksaan atas SPT tahunan PPH OP yang memiliki penghasilan

    sehubungan dengan pekerjaan atau melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran

    usaha tidak melebihi RP. 4,8 miliar setahun. Contoh: Orang pribadi yang memiliki

    penghasilan sehubungan dengan pekerjaan adalah: (1) Tuan Wisnu yang bekerja

    sebagai tax manager pada PT Nada Hapsari atau (2) Nona Cinta bekerja sebagai

    Direktur pada PT Usaha Jaya dan Direktur pada PT Tantri Wijaya. Meskipun atas

    penghasilan yang diterima oleh Tuan Wisnu dan Nona Cinta telah dipotong PPh

    Pasal 21 oleh masing-masing pemberi kerja, namun mereka tetap diharuskan

    untuk mengisi SPT Tahunan PPh OP untuk menghitung ulang pajak penghasilan

    atas penghasilan yang mereka terima selama satu tahun. Adapun contoh Orang

    Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah Ibu Sukma yang membuka

  • 17

    praktik dokter dirumah. Pengujian yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak

    sehubungan dengan SPT PPh yang disampaikan oleh Orang Pribadi yang

    memiliki penghasilan dengan pekerjaan atau pekerjaan bebas akan difokuskan

    pada beberapa hal (Ilyas & Wicaksono 2015:85) sebagai berikut:

    1. Pengujian Kelengkapan (Completness) Penghasilan Yang Dilaporkan.

    Dalam rangka melakukan pengujian kebenaran jumlah penghasilan yang

    dilaporkan oleh Wajib Pajak, dan adabeberapa hal yang harus dilakukan oleh

    Pemeriksa Pajak yaitu:

    a. Pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak yang berupa bukti

    potong SPT Masa PPh Pemotongan dan pemungutan baik bukti potong PPh

    Pasal 21, pasal 22, Pasal 23 maupun Pasal 4 ayat (2) yang disampaikan

    oleh Wajib Pajak yang bertransaksi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi

    yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk

    memastikan bahwa wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang

    diterimanaya dari selulruh pemberi kerja.

    b. Pengujian rekening bank Wajib Pajak.

    Dengan melakukan pengujian atas rekening koran Wajib Pajak, Pemeriksa

    Pajak akan dapat menentukan apakah Wajib Pajak telah melaporkan

    seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh OP.

    c. Penghitungan kekayaan bersih.

    Pendekatan pertambahan kekayaan bersih dilakukan dengan menghitung

    selisih kekayaan bersih Wajib Pajak awal dan akhir tahun.

  • 18

    d. Pengujian biaya hidup.

    Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran Wajib Pajak tidak termasuk

    pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan, setidaknya jika

    Wajib Pajak tidak memiliki utang maka penghasilan Wajib Pajak minimal

    sama dengan biaya hidup.

    2. Kebenaran Jenis/Sumber Penghasilan Yang Dilaporkan.

    Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan

    kebenaran jenis/sumber Wajib Pajak terutama dalam hal Wajib Pajak

    menyatakan bahwa penghasilan yang diterima berupa non-objek pajak, yang

    contohnya adalah berupa warisan.

    3. Kebenaran Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Untuk Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas sepanjang peredaran

    brutonya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka

    Wajib Pajak dapat menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan

    norma penghitungan penghasilan neto.

    4. Kebenaran Penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

    Pemeriksaan Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan

    kebenaran pengurangan penghasilan neto fiskal berupa penghasilan Tidak

    Kena Pajak (PTKP), hal ini dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan

    agar PTKP yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam SPT telah sesuai dengan

    ketentuan yang berlaku.

    5. Kebenaran Penarapan Tarif Pajak Penghasilan.

    Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan

    kebenaran penerapan tarif Pajak Penghasilan, hal ini dilakukan untuk

  • 19

    memastikan agar tarif yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung

    Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tarif

    yang berlaku adalah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

    6. Kebenaran Kredit Pajak Yang Diperhitungkan.

    Pemeriksa Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan

    kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh Wajib Pajak, hal ini

    dilakukan untuk memastikan agar kredit pajak yang dinyatakan oleh Wajib

    Pajak dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    2.2.4. Pemeriksaan Atas SPT Tahunan PPh Badan

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, pengertian Badan

    adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

    melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh Subjek Pajak Badan

    meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

    milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk

    apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

    yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atai organisasi lainnya,

    lembaga dan bentuk badab lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

    usaha tetap. Adapun yang harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dalam

    melakukan pengujian sehubungan dengan SPT PPh yang disampaikan oleh Wajib

    Pajak Badan yang melakukan pembukuan (termasuk untuk Wajib Pajak Orang

    Pribadi yang melakukan pembukuan) akan difokuskan pada beberapa hal (Ilyas &

    Wicaksono 2015:95)sebagai berikut:

  • 20

    1. Kelengkapan (Completness) Penghasilan Dilaporkan.

    Tujuan pengujian kelengkapan atas penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib

    Pajak dalam SPT dilakukan untuk memastikan bahea Wajib pajak telah

    melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT Tahunan PPh

    Badan. Adapun teknik pemeriksaan yang dapat dipakai untuk melakukan

    pengujian kelengkapan atas penghasilan diantaranya:

    a. Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal

    Pajak.

    Dapat dijadikan sebagai pembanding kelengkapan penghasilan yang

    dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan dapat berupa:

    Data laporan audit dari kantor akuntan publik, data devisa hasil ekspor

    dan/atau data pemberitahuan ekspor barang (PEB).

    b. Analisis angka-angka.

    Dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji apakah Wajib Pajak

    apakah Wajib Pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang

    diterimanya dalam SPT Tahunan PPh Badan salah satunya dilakukan

    dengan menganalisis perubahan biaya penjualan dengan perubahan

    penghasilan yang dilaporkan.

    c. Penelusuran angka.

    Dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak untuk menguji apakah Wajib Pajak

    telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT

    Tahunan PPh Badan dilakukan dengan melakukan penelusuran anagka

    penghasilan yang dilaporkan pada SPT/laporan keuangan mundur kebuku

    besar, buku besar tambahan sampai ke jurnal umum.

  • 21

    d. Penelusuran bukti.

    Peneluisuran bukti adalah pemeriksaan bukti yang mendukung suatu

    transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat

    (tracing). Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah

    dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau

    apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan

    (tracing) oleh Wajib Pajak.

    e. Pengujian keterkaitan.

    Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini

    suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait

    atau berhubungan dengan transaksi tersebut, yang dapat dilakukan oleh

    Pemeriksa Pajak untuk meyakini kelengkapan penghasilan yang dilaporkan

    oleh Wajib Pajak adalah penguji keterkaitan antara lain: Penerimaan tunai

    dengan penerimaan kas/bank uang muka penjualan (uji arus uang) atau

    penghasilan kredit (aktrual) dengan pelunasan piutang usaha (uji arus

    piutang).

    f. Ekualisasi atau rekonsiliasi.

    Adalah pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai

    hubungan satu dengan yang lainnya, apabila hasilnya terdapat perbedaan

    maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan.

    g. Permintaan keterangan/bukti.

    Permintaan keterangan/bukti adalah kegiatan untuk meminta keterangan

    atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib

    Pajak secara tertulis.

  • 22

    h. Konfirmasi.

    Konfirmasi adalah kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran

    dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak

    lain terkait suatu transaksi yang dilakukan oleh Wajib pajak.

    i. Pengujian kebenaran penghitungan matematis.

    Pengujian penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk

    meyakini kebenaran penghitungan matematis seperti penjumlahan,

    pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek pajak yang diperiksa.

    2. Kebenaran Jenis/Sumber Penghasilan Yang Dilaporkan.

    Pemeriksaan Pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan

    kebenaran jenis/sumber penghasilan Wajib Pajak terutama dalam hal Wajib

    Pajak menyatakan bahwa penghasilan yang diterima berupa: penghasilan yang

    telah dikenakan PPh final, dan penghasilan non-objek pajak. Adapun teknik

    pemeriksaan yang dapat dipakai oleh Pemeriksa Pajak untuk melakukan

    pengujian kebenaran jenis/sumber penghasilan diantaranya adalah:

    a. Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal

    Pajak.

    b. Pengujian kebenaran fisik.

    Untuk menentukan apakah Wajib Pajak telah melaporkan penghasilan

    sesuai dengan sumbernya, Pemeriksa Pajak dapat melakukan pengujian

    kebenaran fisik.

    c. Konfirmasi.

    Pemeriksa Pajak dapat melakukan kepada pihak lawan transaksi dari pihak

    Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan.

  • 23

    2.2.5. Ruang Lingkup Pemeriksaan

    Ruang lingkup pemeriksaan (Ilyas & Wicaksono 2015:37) yang

    merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi jenis pajak dan periode

    pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ruang lingkup

    pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi satu jenis pajak (single

    tax), beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak (all-taxes), baik untuk satu

    Masa Pajak, beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik

    dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk

    tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan dapat meliputi

    penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang bertujuan dengan

    pemeriksaan.

    2.2.6. Jenis Pemeriksaan

    Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan

    sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan

    Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang meliputi:

    1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau

    tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas

    Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

    Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi:

    a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan

    terhadap Wajib Pajak,termasuk kerja sama operasi dan konsorsium atas

    seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya,

  • 24

    yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang

    lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

    b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang

    dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis

    pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh Kepela Kantor dalam tahun

    berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan

    menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut

    keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

    2. Pemeriksaan Kantor,yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat

    Jenderal Pajak.

    2.2.7. Tahapan Pemeriksaan

    Secara garis besar pemeriksaan pajak dibagi menjadi 3 tahapan (Extrated

    slide Ap.6.D3 2017:11), yaitu:

    1. Persiapan Pemeriksaan

    Persiapan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai

    dengan tujuan pemeriksaan menurut peraturan Dirjen Pajak- PER-23/PJ/2013,

    11 jun 2013, yang paling sedikit meliputi:

    a. Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak,meliputi:

    1). Mempelajari profil Wajib Pajak.

    2). Menganalisis data keuangan Wajib Pajak.

    3) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak

    maupun dari pihak lain.

  • 25

    b. Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan)

    Yaitu Rencana Kerja Pemeriksaan yang disusun oleh supervisor dan harus

    ditelaah serta mendapat persetujuan dari Kepala UP2 (Unit Pelaksana

    Pemeriksaan) yang berisi:

    1). Identitas Wajib Pajak berdasarkan identifikasi masalah atas data Wajib

    Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari yang memberikan

    gambaran umum mengenai Wajib Pajak.

    2). Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2

    (Surat Perintah Pemeriksaan) yang sedang dikerjakan olah tim

    Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.

    3).Uraian rencana pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi

    masalah, perkiraan tanggal selesai pemeriksaan, serta pos-pos yang

    akan diperiksa, dan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak

    menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pemeriksaan

    terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan

    pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan serta perubahan

    Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan

    pertimbangan Kepala UP2 dan harus diperhatikan jangka waktu

    pemeriksaannya.

    c. Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program)

    Program pemeriksaan adalah pernyataan pemilihan metode pemeriksaan,

    teknik pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan

    oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan

    Rencana pemeriksaan, disusun oleh supervisor dan dibantu oleh Ketua tim,

  • 26

    buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. Dimana program

    pemeriksaan telah ditanda tangani oleh Kepala UP2 yang sesuai dengan

    pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana

    pemeriksaan dan perubahannya serta harus memuat Rencana program

    pemeriksaan dan Realisasi program pemeriksaan.

    d. Menyiapkan sarana pemeriksaan

    Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, tim

    Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.

    2. Pelaksanaan Pemeriksaan

    Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

    perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan

    yang meliputi:

    a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik

    sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan

    mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana

    pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, serta mendapat

    pengawasan yang seksama.

    b. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode

    dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah

    disusun.

    c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang

    cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

    perpajakan.

  • 27

    d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari

    seorang orang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih

    anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap

    sebagai anggota tim.

    e. Tim pemeriksa dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki

    keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun

    yang berasal dari instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak yang telah

    ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti

    penerjemah bahasa,ahli bidang teknologi informasi dan pengacara.

    f. Apabila diperlukan, pemeriksaa untuk menguji kepatuhan pemenuhan

    kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim

    pemeriksa dari instansi lain.

    g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dikantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat

    tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau

    pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu

    oleh Pemeriksa Pajak.

    h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat

    dilanjutkan diluar jam kerja.

    i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja

    Pemeriksaan (KKP), dengan ketentuan:

    1). KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

    a). Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan.

    b). Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

    dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan.

  • 28

    c). Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

    d). Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau

    banding yang diajukan oleh Wajib Pajak: dan

    e). Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

    2). KKP harus memberikan gambaran mengenai:

    a). Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan.

    b). Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh.

    c). Pengujian yang telah dilakukan.

    d). Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan

    dengan pemeriksaan.

    3. Pelaporan Pemeriksaan Pajak

    Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

    perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar

    pelaporan pemeriksaan, yaitu:

    a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos

    yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan

    Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak

    adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan,

    dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan

    pemeriksaan.

    b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-

    kurangnya memuat:

    1). Penugasan Pemeriksaan.

    2) .Identitas Wajib Pajak.

  • 29

    3). Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.

    4). Pemenuhan kewajiban perpajakan.

    5). Data/informasi yang tersedia.

    6). Buku dan dokumen yang dipinjam.

    7). Materi yang diperiksa.

    8). Uraian hasil pemeriksaan.

    9). Ikhtisar hasil pemeriksaan.

    10). Penghitungan pajak terutang, dan

    11). Simpulan dan usulan pemeriksaan pajak.

    2.2.8. Kriteria Wajib Pajak yang Diperiksa

    Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

    dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. Wajib Pajak dengan SPT Lebih Bayar.

    2. Wajib Pajak dengan SPT Kurang Bayar.

    3. Wajib Pajak dengan SPT Nihil.

    4. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

    5. Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan

    atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

    6. Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.

    7. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan perpajakan.

  • 30

    2.3. Penerimaan Pajak

    2.3.1. Definisi Penerimaan Pajak

    Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang

    bersumber dari pajak dilakukan melalui perluasan Wajib Pajak, perluasan objek

    pajak, perubahan tarif pajak dan penegakan hukum dibidang perpajakan. Dengan

    berbagai macam perluasan tersebut maka semua pihak; negara dan institusi bisnis

    (non bisnis) mempunyai kepentingan untuk mengetahui dan memahami cara-cara

    menghitung, melaporkan, serta menyetorkan kewajibannya sehingga dapat

    meningkatkan pendapatan penerimaan negara dalam penerimaan pajak.

    Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 2012 Tentang

    Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2012, “Penerimaan perpajakan

    adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak

    perdagangan internasional”.

    Dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvo14no1 menurut

    Suryadi penerimaan pajak adalah “Sumber pembiayaan negara yang dominan baik

    untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

    Penerimaan Pajak adalah “penerimaan yang berasal dari pajak yang

    dibayarkan Wajib Pajak atau Subjek Pajak kepada kas negara melalui bank,

    kantor pos, kantor pajak, dan lain-lain. Penerimaan pajak juga dapat diartikan

    sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya yaitu mulai dari

    penerimaan dalam negeri maupun luar negeri”.

  • 31

    2.3.2. Macam-macam Penerimaaan

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    bahwa pendapatan negara dapat dikelompokan ke dalam:

    1. Penerimaan Perpajakan.

    Semua penerimaan yang diterima oleh negara yang berasal dari Pajak

    Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai

    Barang Mewah (PPnBM), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Cukai

    dan pajak lainnya.

    2. Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP).

    Semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari

    sumber daya alam (pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan

    kehutanan, pendapatan perikanan) dan bagian pemerintah atas laba Badan

    Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber pendapatan milik

    negara PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang pendanaan

    milik negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal.

    3. Hibah.

    Penerimaan negara dalam bentuk sumbangan yang berasal dari negara lain,

    swasta dan pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak

    wajib dan tidak mengikat, tidak berlangsung terus menerus dan digunakan

    untuk kegiatan tertentu.

  • 32

  • 33

  • 32

    BAB III

    PEMBAHASAN

    3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Jakarta Duren Sawit

    3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi kantor Pelayanan

    Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit yang

    dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi dilingkungan Direktorat Jenderal

    Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal

    21 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan keputusan

    Direktur Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007. Wilayah kerja

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit meliputi wilayah kecamatan

    Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 2.280 ha yang terdiri dari 7

    Kelurahan yakni:

    1. Kelurahan Pondok Bambu.

    2. Kelurahan Malaka Jaya.

    3. Kelurahan Duren Sawit.

    4. Kelurahan Pondok Kopi.

    5. Kelurahan Pondok Kelapa.

    6. Kelurahan Klender.

    7. Kelurahan Malaka Sari.

    Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI

    No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan saat ini berubah dalam Keputusan

  • 33

    Menteri Keuangan RI No.06/KM.1/2004 tanggal 07 Januari 2004, KPP adalah

    sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak dibidang Pelayanan Pajak yang

    berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

    Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi

    perpajakan modern, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

    memiliki karakteristik organisasi berdasarkan fungsi dan diharapkan memiliki

    sistem informasi yang terintregitasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana

    kantor yang memadai serta tata kerja yang transparan. Berdasarkan Peraturan

    Menteri Keuangan RI No.132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP

    Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi

    sebagai berikut:

    1. Kedudukan

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan instansi

    vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab

    kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur.

    2. Tugas

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit mempunyai tugas

    melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang

    Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas

    Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan

    Bnagunan (PBB) dalam wilayah kecamatan Duren Sawit berdasarkan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku.

  • 34

    3. Fungsi

    Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayana Pajak Pratama Jakarta Duren

    Sawit menyelenggarakan fungsi:

    a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

    perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek

    pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

    b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

    c. Pengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

    pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

    d. Penyuluhan perpajakan.

    e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

    f. Pelaksanaan Ekstensifikasi.

    g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penghasilan pajak.

    h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

    i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

    j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

    k. Pelaksanaan intensifikasi.

    l. Pembetulan ketetapan pajak.

    m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

    n. Pelaksanaan administrasi kantor.

  • 35

    Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren

    Sawit adalah sebagai berikut:

    1. Visi

    2. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit adalah menjadi

    institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi

    perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan

    intergritas dan profesionalisme yang tinggi. Visi tersebut merefleksikan

    cita-cita Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pratama Duren Sawit untuk

    menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah

    lainnya dengan tingkatan standar dunia atau standar internasional baik

    untukkualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya

    sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan

    kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu

    memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

    2. Misi

    Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit adalah

    menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang

    perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran

    pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang

    efektif dan efisien.

    Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan

    implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkam

    pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun kedepan. Oleh karena itu

  • 36

    sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki tujuan sebagai berikut:

    1. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan.

    2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan

    hukum.

    3. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi melalui reformasi dan

    modernisasi.

    4. Meningkatkan profesionalisme dan intregitas Sember Daya Manusia.

    3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama jakarta Duren Sawit

    Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren sawit

    adalah sebagai berikut:

    Struktur Organisasi KPP Pratama jakarta Duren Sawit

    Gambar III.1

    Bagan Organisasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Sumber: Seksi Pelayanan dan informasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

    Kantor Pelayanan Pajak

    Seksi Pengolahan Data dan Informasi

    Saksi Pelayanan Saksi Penagihan Saksi Pemeriksaan Saksi

    Ekstensifikasi Perpajakan

    Seksi Pengawasan dan Konsultasi I -

    IV

    Subbagian Umum Kelompok Jabatan

    Fungsional

  • 37

    Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah

    sebagai berikut:

    1. Sub Bagian Umum

    a. Sub Bagian kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji,

    pendidikan dan laporan ketertiban.

    b. Urusan keuangan seperti pengurusan gaji, tunjangan, rapel dan penyusunan

    laporan pertanggung jawaban ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).

    c. Urusan Rumah Tangga seperti menyediakan segala sarana dan prasarana

    untuk menunjang operasional sehari-hari.

    2. Seksi pengolahan data dan informasi

    a. Menerima surat-surat dan dokumen atau data dari kepala Kantor Pelayanan

    Pajak (KPP).

    b. Melakukan verifikasi lapangan untuk pengukuhan Nomor Pengukuhan

    Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

    c. Melakukan perekaman Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima

    dari seksi pelayanan.

    d. Melayani peminjaman atau pemanfaatan data seksi lain.

    e. Mencari data ke kartu pengawasan data dan menggabungkan data ke dalam

    berkas data.

    f. Melakukan pencarian data ke instansi pemerintah atau swasta dengan

    menerbitkan surat tugas.

    g. Menyusun Laporan Penerimaan Pajak (LPP).

    h. Membuat monografi fiskal yang nantinya digunakan sebagai bahan

    penggalian potensi pajak dan pengawasan Wajib Pajak.

  • 38

    i. Menyajikan informasi ke seluruh seksi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

    Duren Sawit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, dan

    Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    3. Seksi Pelayanan

    a. Menerima SPT Masa atau Tahunan dari Wajib Pajak.

    b. Melayani pendaftaran Wajib Pajak.

    c. Melayani permohonan penghapusan Wajib Pajak.

    d. Melayani Perubahan nama dan alamat Wajib Pajak.

    e. Melayani permohonan pindah Wajib Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan

    Pajak lain.

    f. Melayani dan mengirimkan blanko Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke

    alamat Wajib Pajak melalui pos bagi Wajib Pajak yang tidak mengambil

    sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.

    g. Melayani penata usahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah

    direkam.

    h. Melayani pengiriman blanko-blanko Laporan Pajak Pribadi (LP2) ke

    instansi pemerintah yang karyawannya wajib LP2.

    i. Menjelaskan pekerjaan yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan

    jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

    j. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dengan dasar lembar-lembar

    perhitungan dan nota penghitungan dari seksi pemeriksaan dan seksi

    pengawasan dan konsultasi.

  • 39

    k. Mengelola berkas Wajib Pajak yaitu menyimpan berkas Wajib Pajak apabila

    diperlukan seksi lain, melakukan administrasi penyimpanan dan keluar

    masuknya dokumen Wajib Pajak.

    4. Seksi Penagihan

    a. Menerima dan mengarsipkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 atas Surat

    Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau

    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

    b. Membuat kartu pengawasan tunggakan pajak.

    c. Membuat surat pengawasan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan

    Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

    d. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak sampai dengan

    penerbitan surat keputusan.

    e. Melaksanakan pekerjaan penghapusan piutang pajak.

    f. Melaksanakan tindakan penagihan seperti surat tegoran, paksa, dan

    sebagainya.

    5. Seksi Pemeriksaan

    Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan

    pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah

    Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

    6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

    Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan dan

    subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak

    dalam menunjang ekstensifikasi.

    7. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III dan IV

  • 40

    Mempunyai tugas melakukan pengamatan pengawasan kepatuhan kewajiban

    perpajakan Wajib Pajak, memberikan bimbingan dan himbauan kepada Wajib

    Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak,

    analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam

    rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan

    pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta melakukan evaluasi hasil

    banding.

    8. Kelompok Jabatan Fungsional

    Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

    masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    3.1.3. Kegiatan Usaha / Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

    jakarta Duren Sawit

    Sasaran kegiatan usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren

    Sawit merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara

    nyata dalam jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran tujuan kegitan usaha yang

    ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki sasaran

    sebagai berikut:

    1. Meningkatkan kualitas pelayanan.

    2. Meningkatkan efektifitas penyuluhan.

    3. Meningkatkan efektifitas kehumasan.

    4. Mengefektifkan pengawasan Wajib Pajak.

    5. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pembetulan SPT.

    6. Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi.

  • 41

    7. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan.

    8. Meningkatkan kegiatan inteljen perpajakan.

    9. Meningkatkan efektifitas perpajakan.

    10. Meningkatkan efektifitas penyidikan.

    11. Melaksanakan reformasi kebijakan.

    12. Melaksanakan reformasi proses bisnis.

    13. Melaksanakan reformasi organisasi.

    14. Melaksanakan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi.

    15. Mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran.

    16. Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.

    17. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM.

    Demi tercapainya kegiatan usaha dan keterpaduan dalam upaya mencapai

    sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula

    kebijakan-kebijakan dalam bentuk strategi kinerja yang dijadikan pedoman,

    petunjuk atau pegangan bagi setiap kegitan usaha Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Jakarta Duren Sawit yaitu:

    1. Meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi

    informasi.

    2. Menyiapkan standar pelayanan.

    3. Mempersingkat waktu pelayanan.

    4. Meningkatkan dan memperbanyak sarana untuk mendekatkan pelayanan

    kepada masyarakat.

    5. Menyiapkan standar penanganan pengaduan Wajib Pajak.

    6. Menyederhanakan formulir dan persyaratan perpajakan.

  • 42

    7. Meningkatkan frekuensi penyuluhan.

    8. Menyempurnakan materi dan metode penyuluhan.

    9. Mensosialisasikan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

    10. Mempublikasikan visi, misi dan nilai.

    11. Meningkatkan publikasi kinerja, peran dan mafaat pajak.

    12. Memanfaatkan data base DJP untuk menguji Wajib Pajak non filer (sebutan

    bagi pemilik NPWP yang sudah lama tidak melaporkan SPT)

    13. Memetakan kepatuhan Wajib Pajak.

    14. Menggali potensi perpajakan sektor usaha tertentu dengan cara persuasif.

    15. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

    16. Mengefektifkan penanganan transaksi berindikasi tranfer pricing (TP) yaitu

    transaksi barang/jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha

    dengan harga yang tidak wajar dengan menaikan/menurunkan harga.

    17. Mengembangkan sistem administrasi pemeriksaan pajak.

    18. Meningkatkan mutu hasil pemeriksaan.

    19. Membentuk budaya organisasi yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai

    organisasi.

    20. Menyempurnakan jaringan komunikasi yang terintegritas.

    21. Membudayakan komunikasi berbasis teknologi informasi kepada seluruh

    pegawai.

    22. Menyempurnakan basis data.

    23. Mengembangkan sistem pembinaan pegawai.

    24. Mengembangkan sistem pengawasan karyawan.

    25. Menerapkan kode etik secara tegas dan konsisten.

  • 43

    Adapun prosedur kerja yang dilakukan oleh Kantor pelayanan Pajak

    Jakarta Duren Sawit berdasarkan standard operating procedure (SOP) tentang

    tata cara penggalian potensi Wajib Pajak baru adalah sebagai berikut:

    1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menugaskan Kepala seksi

    Ekstensifikasi perpajakan untuk melaksanakan penggalian potensi Wajib

    Pajak baru.

    2. Kepala Ekstensifikasi perpajakan menerima penugasan dari Kepala Kantor

    dan selanjutnya meminta bantuan kepada seksi PDI untuk memberikan data

    yang diperlukan untuk penggalian potensi Wajib Pajak baru.

    3. Kepala Seksi PDI memberikan data yang diperlukan untuk menggali potensi

    Wajib Pajak baru kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.

    4. Setelah menerima data dari seksi PDI selanjutnya Kepala Seksi Ekstensifikasi

    menugaskan pelaksana seksi untuk melakukan inventaris dan pemilahan data

    Wajib Pajak potensial yang belum memiliki NPWP.

    5. Pelaksana seksi ekstensifikasi perpajakan melakukan inventaris dan

    pemilahan data Wajib pajak potensial yang belum memiliki NPWP, dan

    selanjutnya menyampaikan hasil inventarisasi dan hasil pemilahan kepada

    Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

    6. Kepala Seksi Ekstensifikasi perpajakan menerima hasil inventarisasi dan

    pemilahan dari pelaksana seksi dan kemudian menganalisa untuk menentukan

    prioritas kegiatan ekstensifikasi, selanjutnya menugaskan pelaksana seksi.

    7. Pelaksana seksi kemudian melaksanakan Ekstensifikasi dan melaporkan

    kepala Kepala Seksi Ekstemsifikasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan

    yang berlaku.

  • 44

    8. Proses selesai.

    Penerapan sistem administrasi perpajakan akan membawa konsekuensi

    terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut aspek struktur organisasi

    maupun implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Dan berbagai fasilitas

    kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak diberikan dengan

    memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Berbagai

    fasilitas tersebut antara lain Website, Call Centre, Complaint centre, e-filling, e-

    SPT, One-Line payment dan sebagainya. Guna untuk memudahkan pelayanan dan

    pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktifitas aparat,

    dimana Kantor Pelayanan Pajak akan didukung sepenuhnya oleh sistem

    administrasi yang berbasis komputer.

    3.2. Hasil Penelitian

    3.2.1. Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor

    Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren sawit

    Wajib Pajak terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

    Duren Sawit terbagi menjadi dua yaitu:

    1. Wajib Pajak Efektif.

    2. Wajib Pajak non Efektif.

    Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak terdaftar dikurangi dengan Wajib Pajak

    non efektif. Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang selama dua tahun

    berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak orang pribadi yang

    telah meninggal dunia dan ahli warisnya belum memberitahukan secara resmi

    sehingga masih terdaftar di dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan

  • 45

    orang pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberitahukan lebih dulu kepada

    Kantor Pelayanan pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar sehingga

    keberadaannya sulit ditemukan.

    Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak non Efektif terjadi

    karena badan usaha tersebut sudah tidak menjalankan usahanya lagi tetapi belum

    dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menggambarkan

    keadaan yang sebenarnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren sawit,

    maka penulis akan menampilkan data Wajib Pajak terdaftar di wilayah kerja

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren sawit.

    Tabel III.1

    Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

    Tahun 2014- 2016

    No TAHUN

    WAJIB

    PAJAK

    TERDAFTAR

    (jiwa)

    YANG TIDAK

    WAJIB

    MENYAMPAI

    KAN

    (jiwa)

    WAJIB

    MENYAMPAIK

    AN

    (jiwa)

    MENYAMPAIK

    AN SPT

    (jiwa)

    TIDAK

    MENYAMPAIK

    AN SPT

    (jiwa)

    1 2014 145.492 58.514 86.978 50.111 36.867

    2 2015 152.309 69.210 83.099 53.454 29.645

    3 2016 161.183 74.532 86.651 54.808 31.483

    Sumber: Seksi pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

    Dari tabel III.1 diatas dapat dilihat dari total jumlah Wajib Pajak yang

    tedaftar pada tahun 2014-2016 terdapat 202.256 Wajib Pajak yang tidak wajib

    menyampaikan SPT Tahunan, yaitu tahun 2014 sebanyak 58.514 Wajib Pajak,

    tahun 2015 sebanyak 69.210 Wajib Pajak, dan tahun 2016 sebanyak 74.532 Wajib

    Pajak yang tidak wajib atau tidak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan

    (SPT) Tahunan walaupun sudah terdaftar dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib

    Pajak dikarenakan pemegang Nomor pokok Wajib Pajak penghasilannya selama

    satu tahun di bawah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang

  • 46

    berlaku di Indonesia yaitu Rp. 15.840.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi,

    ditambah RP. 1.320.000 untuk Wajib Pajak yang telah menikah dan ditambah lagi

    RP. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga

    semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

    sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

    Dan dari tabel III.1 diatas juga dapat dilihat jumlah Wajib Pajak terdaftar

    dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2014 sebanyak 145.492

    Wajib Pajak, dengan jumlah sebanyak 86,978 Wajib Pajak yang wajib

    menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi hanya 50.111 Wajib

    Pajak yang telah meyampaikan SPT nya sedangkan sebanyak 36.867 Wajib Pajak

    tidak menyampaikan SPT. Untuk tahun 2015 sebanyak 152.309 yang telah

    terdaftar dan telah memiliki NPWP, dengan jumlah sebanyak 83.099 Wajib Pajak

    yang wajib menyampaikan SPT, tetapi hanya sebanyak 54.454 Wajib Pajak yang

    telah menyampaikan SPT nya sedangkan sebanyak 29.645 Wajib Pajak tidak

    menyampaikan SPT. Dan pada tahun 2016 sebanyak 161.183 Wajib Pajak yang

    telah terdaftar dan memiliki NPWP, dengan jumlah sebanyak 86.651 Wajib Pajak

    yang wajib menyampaikan SPT, tetapi hanya sebanyak 54.808 Wajib Pajak yang

    telah menyampaikan SPT nya sedangkan selebihnya sebanyak 31.843 Wajib

    Pajak tidak menyampaikan SPT.

    Salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan Wajib Pajak adalah

    kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penyampaian SPT tahunan.

    Agar dapat lebih detail tentang keadaan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib

    Pajak, maka penulis akan menyajikan tabel penerimaan SPT Tahunan tahun 2016.

  • 47

    Tabel III.2

    Penyampaian SPT Tahunan

    Tahun 2016

    NO JENIS SPT JUMLAH

    PENYAMPAIAN KURANG LEBIH NIHIL

    TAHUNAN SPT

    (jiwa) BAYAR (jiwa)

    BAYAR (jiwa)

    (jiwa)

    1 PPH OP 51.457 1.831 39 49.600

    2 PPH BADAN 2.129 588 - 1.541

    Sumber: Seksi pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

    Dari tabel III.2 diatas dapat dilihat umtuk SPT Tahunan PPH Orang

    Pribadi dapat dilihat dari total 51.470 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT,

    Wajib Pajak yang kurang bayar sebanyak 1.831 Wajib Pajak, Wajib Pajak lebih

    bayar sebanyak 39 Wajib Pajak, dan Wajib Pajak Nihil sebanyak 49.600 Wajib

    Pajak. Dan untuk PPH Badan dapat dilihat dari total 2.152 Wajib Pajak yang

    menyampaikan SPT,terdapat Wajib Pajak yang kurang bayar sebanyak 588 Wajib

    Pajak, tetapi tidak terdapat Wajib Pajak yang lebih bayar, sedangkan untuk Wajib

    Pajak Nihil sebanyak 1.541 Wajib Pajak.

    SPT merupakan dokumen untuk melaporkan pajak, Surat Ketetapan Pajak

    Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya

    jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak,

    sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak

    Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

    kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada

    pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Sedangkan yang dimaksud

    Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat ketetapan pajak yang

  • 48

    menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau

    pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

    Dalam hal ini penyampaian SPT Tahunan Kurang Bayar dapat menambah

    pendapatan penerimaan pajak tentunya setelah dilakukannya pemeriksaan pajak.

    3.2.2. Peranan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

    Penerimaan di sektor pajak dapat meningkat apabila didukung oleh

    beberapa faktor-faktor yang bisa mendukung peningkatan penerimaan pajak

    terlebih dalam kepatuhan kewajiban perpajakan, faktor-faktor tersebut diantaranya

    adalah perkembangan suatu wilayah apakah berpotensi untuk melakukan suatu

    kegiatan usaha. Dan peranan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu

    dengan pemeriksaan dapat diketahui kepatuhan dan kewajiban perpajakan Wajib

    Pajak yang diperiksa apakah sudah benar atau belum, dan dengan pemeriksaan

    pajak juga akan menambah penerimaan pajak negara sebagai contoh dengan

    diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dari hasil

    penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit pemeriksaan

    yang dilakukan oleh bagian yang bersangkutan telah memberikan kontribusi yang

    paling besar pada upaya peningkatan penerimaan pajak, sehingga pemeriksaan

    kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah

    diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan

    pajak.

    Agar pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan efektif dan efisien dapat

    dilakukan faktor-faktor pendorong yang dipilih dalam menentukan strategi dan

    langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan,dengan cara Wajib Pajak yang tidak

  • 49

    patuh mendapat prioritas untuk diperiksa,sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib

    Pajak yang menyampaikan SPT lebih Bayar dan SPT Kurang Bayar yang relatif

    lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap

    penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Kurang Bayar yang selama ini harus

    dilakukan melalui pemeriksaan.

    Dengan demikian dengan meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak telah

    meningkatkan penerimaan pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

    Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Peranan pemeriksaan

    untuk menjaga agar penerimaan pajak tidak mengalami kerugian target, untuk

    lebih jelasnya berikut penulis akan menyajikan tabel selisih penerimaan pajak

    sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak:

    Tabel III.3

    Selisih Penerimaan Pajak sebelum dan Sesudah Pemeriksaan

    Tahun 2014-2016

    TAHUN

    JUMLAH

    WP

    DIPERIKSA

    (jiwa)

    PENERIMAAN

    PAJAK

    SEBELUM

    PEMERIKSAAN

    (Rp)

    PENERIMAAN

    PAJAK

    SESUDAH

    PEMERIKSAAN

    (Rp)

    SELISIH

    (Rp) %

    2014 121 851.411.566.733 898.862.867.575 47.451.300.842 5,27%

    2015 212 1.085.598.122.176 1.092.570.395.350 6.972.273.174 0,63%

    2016 456 972.324.281.525 1.199.996.240.833 227.671.959.308 18,9%

    Sumber: Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit

    Dari tabel diatas dapat disimpulkan dan diketahui bahwa pada tahun 2014

    terdapat 121 Wajib Pajak (WP) yang diperiksa dengan jumlah penerimaan pajak

    sebesar Rp 851.411.566.733 setelah dilakukan pemeriksaan penerimaan pajak

    bertambah menjadi sebesar Rp 898.862.867.575 jadi mengalami kenaikan sebesar

    Rp 47.451.300.842 atau 5,27%. Untuk tahun 2015 terdapat 212 WP yang

  • 50

    diperiksa dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp.1.085.598.122.176 setelah

    dilakukan pemeriksaan penerimaan pajak bertambah menjadi Rp

    1.092.570.395.350 jadi mengalami kenaikan sebesar Rp 6.972.273.174 atau

    0,63%. Sedangkan untuk tahun 2016 terdapat 456 WP yang diperiksa dengan

    jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 972.324.281.525 setelah dilakukan

    pemeriksaan penerimaan pajak bertambah menjadi Rp 1.199.996.240.833 jadi

    mengalami kenaikan sebesar Rp 227.671.959.308 atau 18,97%.

    Dari tabel III.3 di atas jumlah Wajib pajak yg diperiksa adalah karna

    Wajib Pajak terdapat SPT yang menunjukan Kurang Bayar, Lebih Bayar ataupun