Tren, Peluang dan Tantangan

Keamanan Informasi Indonesia di

Era MEA

Bandung, Mei 2016

Intan Rahayu, S.Si, MT

Kasubdit Budaya Keamanan Informasi

Agenda

MEA

Trend dan Peluang Keamanan

Informasi di Era MEA

Isu-Isu Terkait Kaminfo

Kompetensi SDM Indonesia sebagai

Tantangan Keamanan Informasi di Era

MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi Asean

Visi ASEAN 2020 : Kualalumpur 15 desember 1997

Bali Concord II, yang mensyaratkan sebelum 2015 Asia Tenggara akan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi.

Cebu Declaration on Acceleration of The Establishment of The AseanCommuniy by 2015, mentransformasikan kawasan Asean menjadikawasan dimana terdapat bebas, barang, jasa, investasi, dan tenagakerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas

ASEAN Charter (piagam ASEAN)

UU No 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (piagam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara)

Tujuan

Semua arus perdagangan dibebaskan dari biaya tarif yang selama ini menjadi penghalang perdagangan dan implementasi proteksionisme dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta dapat menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing.

Pembentukan pasar tunggal nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain diseluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Keuntungan MEA

MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Meningkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang.

Peluang dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasidan Komunikasi Seluas-luasnya, baik dalam profesi terkait TIK, pengembangan aplikasi, infrstrukur dan produk-produk TIK

A Blueprint of The Growth : AEC-2015-Progress-and-Key-Achievements

TREND DAN PELUANG KEAMANAN

INFORMASI

PENGGUNA TIK DI INDONESIA

Indonesia Internet User Profile

Ref : Indonesia Internet User Profil, Puskakom and APJII 2014

Population Internet Users

Internet User Based on Islands

Ref : Indonesia Internet User Profil, Puskakom and APJII 2014

y.o

y.o

y.o

y.o

y.o

Graduate

student 18%

Housewife

16%

Unemployee

6%

student 5%

Employee 55%

Graduate/Post Graduate

Undergraduate

Academy/Vocation

Senior High School

Junior High School

Elementary

Others

Education Background

Woman Man

Commerce

Services

Education

Government

Finance/banking

Otomotif

Consultant

Manufacture

Properti

Public Healty

Entertainment

Hotel/Restaurant/travel

Agro/ farm

Ref : Indonesia Internet User Profil, Puskakom and APJII 2014

Industries

CYBER SECURITY

Information Security vs Cyber

Security

ISO:IEC 27000 Information technology — Security techniques —Information security management systems — Overview and vocabulary, Keamanan informasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjagakerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) danketersediaan (availability) dari informasi, hal ini dapat termasukotentikasi (authenticity), akuntabilitas (accountability), nir-sangkal(non-repudiation) dan keandalan (reliability).

ISO/IEC 27032:2012 Information technology — Security techniques —Guidelines for cybersecurity,Cybersecurity adalah upaya yang dilakukan dalam menjagakerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) danketersediaan (availability) dari informasi di dunia siber.

Scope Keamanan Informasi

1. Ransomware menjangkau platform baru

(smartphone dsb)

2. Perekayasaan sosial menjadikan Orang

sebagai ancaman terbesar

3. UKM menjadi sasaran serangan dan security

breach kembali ke basic

4. Serangan Malware di iOS akan meningkat

5. Malvertising meningkat dengan cara

memanfaatkan enkripsi

6. Otomasi AI, machine Learning dan Big data

dapat menidentifikasi malicious behaviour

7. Untuk mencuri lebih banyak data, para

penjahat dunia maya akan semakin terdidik

dan terlatih

8. Firmware yang dibajak akan menyerang

Internet of Things

9. Fitur “Kemudahan Penggunaan” nirkabel

akan menyebabkan celah besar di dalam fitur

nirkabel itu sendiri

10. Hacktivist siap “membajak” media penyiaran

http://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/2016-security-predictions/2016-predictions-ebook

Biaya tahunan rata2 yang

disebabkan Cybercrime di US

Personal Data Stolen

2016 Internet Security Threat report Symantec

informationisbeautiful.com

Ransomware

http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-101-what-it-is-and-

how-it-works

Advanced Presistent Threat

Statistik Insiden di Indonesia

Cyber Security Report 2015

•jumlah total aktivitas malware :

435.769

•jumlah total informasi celah

keamanan : 26.331

• jumlah Insiden website : 12.793

serangan dengan serangan terbanyak

pada : website domain .go.id

sebanyak 4.599 serangan,

• jumlah total aktivitas manipulasi

dan kebocoran data :7580 aktivitas,

• jumlah total serangan 28.430.843

serangan,

• negara yang paling banyak diserang

adalah Amerika Serikat dan Negara

sumber serangan paling banyak

adalah Indonesia.

Isu-Isu Keamanan Informasi

Security of Electronic Transactions

Data Intelligent Business Competition Protection

Data Privacy Protection

Security of Data Sharing/Exchange

Security of Infrastructure Sharing

Network Security

Application Security

Cloud Security

Security of Big Data

Security of malware, Malware Monitoring and Analysis

Security Professional/ Expertise

Cybercrime

Lack of Skill Competence

etc

REGULASI TERKAIT

KEAMANAN INFORMASI DI

Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistemi Pengendalian Intern

Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 19 tahun 2014, tentang

Penanganan Situs internet bermuatan negatif

5 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian kominfo tahun 2015- 2019

6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen

Pengamanan Informasi

7 Surat Edaran Menkominfo Nomor 05/SE/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Terkait SKKNI

Undang – Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

1) Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab

terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”

dan

2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah

melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi

elektronik yang menggangu ketertiban umum sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan

3) Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “ Pemerintah

menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data

elektronik strategis yang wajib dilindungi”.

UU ITE

Pasal 10 (1) Tenaga ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 11 (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang bersifat strategis harus

menggunakan tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia(2) Dalam hal belum terdapat tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia,

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan tenaga ahli asing.

Pasal 19 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.

PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem

dan Transaksi Elektronik

Permen No.4/2016 Sistem Manajemen Pengamanan

Informasi

Pasal 3

Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara

dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara

di lingkungannya;

b. korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha

Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;

c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau

d. badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam

rangka pelaksanaan Misi Negara.

05/24/11

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK

Sistem

ElektronikDefinisi (draft) Tenaga Ahli Penerapan

Sertifikasi

SNI 27001

oleh Lembaga

Sertifikasi

SE Strategis sistem elektronik yang

berdampak serius terhadap

kepentingan umum,

pelayanan publik, kelancaran

penyelenggaraan negara,

atau pertahanan dan

keamanan negara.

Internal/Ekster

nal WNI

SNI 27001 Wajib

SE beresiko

Tinggi

Sistem elektronik yang

berdampak terhadap

tercapainya tujuan

organisasi.

Internal/Ektern

al

SNI 27001 Wajib

SE beresiko

Rendah

Sistem Elektronik yang tidak

termasuk Sistem Elektronik

Strategis dan Sistem

Elektronik Tinggi.

Internal/Ekster

nal

Indeks KAMI Dapat

KOMINFO

Accreditation

Body (+Assesor)

(ISO 17021)

Certification

Body (+Auditor)

(SNI ISO:IEC

27001)

Strategic and

High Risk ES

Registration

External Audit

Certification

Registration

ReportingSupervision, Monitoring,

Evaluation

Coordination

Accreditation

SKEMA SERTIFIKASI SMPI

ISMS PROMOTION BEST PRACTICE

80

98

Implementation ProjectionIndeks KAMI in Ministry/ Agency

2015

Implementasi

Belum Implementasi

INDEKS KAMI (INFORMATION SECURITY INDEX)

TANTANGAN

Definisi

competence

ability to apply knowledge and skills to achieve intended results

NOTE Ability implies the appropriate application of personal

behaviour

profesi/pro·fe·si/ /profési/ n bidang pekerjaan yg dilandasi

pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu;

berprofesi/ber·pro·fe·si/ v mempunyai profesi

profesional/pro·fe·si·o·nal/ /profésional/ a 1 bersangkutan dng

profesi; 2 memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya:

ia seorang juru masak --; 3 mengharuskan adanya pembayaran

untuk melakukannya (lawan amatir): pertandingan tinju --

Security Operation Competency

IT and Information Security

JobsNetwork Analyst

Database Administrator

Software Developer

Systems Engineer

Network Engineer

Web App Developer

Security Analyst

Business Analyst

Technical Manager

CISO or Director of Security

CTO

Information Systems Manager

Penetration Tester

Computer Forensics Investigator or

Forensic Analyst

Vulnerability Security Research Engineer

Security Auditor

Security Architect

Incident Responder

Disaster Recovery Manager

Computer Crime Investigator

Malware Analyst

Project Manager

Average Base Salary

Certifications

IRCA

ISO 27001 ISMS

Mengapa Sertifikasi?

Bagi IT Professional

• Membuktikan kompetensi

• Kredibilitas yang sudah mapan

• Patokan atau Nilai

• Perbedaan kecakapan seseorang dapat dibandingkan

• Kecakapan menunjukkan nilai mereka

• Dapat dijadikan target ke depan meningkat

• Prestasi perseorangan

• Training/sertifikasi

• Peningkatan karier

Mengapa Sertifikasi?

Bagi Pengguna

• Membuktikan kompeten dalam bekerja atau menghasilkan

produk atau jasa.

• Meningkatkan percaya diri.

• Membantu dalam perencanaan karir.

• Mengukur tingkat pencapaian kompetensi di lembaga formal

maupun mandiri.

• Memenuhi persyaratan regulasi.

• Menjadi lebih efektif dan efisien.

• Membantu dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja.

Mengapa Sertifikasi?

Bagi Pemberi Kerja

• Sebagai alat untuk mengukur HR development

– Standards for recruitment

– Standards for advancement

• Memudahkan untuk menempatkan SDM.

• Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya

telah dibuat oleh tenaga-tenaga kompeten.

• Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi

tenaga berbasis kompetensi.

Bagi Pemerintah

• Membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada

sektornya.

• Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian

SDM dalam sektornya.

• Membatu memastikan target-target perencanaan program pembangunan

pada sektornya.

SKKNI terkait Kominfo

1.SKKNI-2015-055-Keamanan-Informasi

2.SKKNI-2015-048-Auditor-TI

3.SKKNI-2015-045-Pengelolaan-pusat-Data

4.SKKNI-2015-090-Enterprise-Architecture-

Design

5.SKKNI-2014-349.ICT-Project-Manajer

6.SKKNI_MANAJEMEN_LAYANAN_TEKNOLO

GI_INFORMASI

7.SKKNI_OPERATOR_KOMPUTER

8.SKKNI_JARINGAN_KOMPUTER_DAN_SIST

EM_ADMINISTRASI

9.SKKNI_Computer-Teknikal-Support-CTC

10.SKKNI_PROGRAMMER_KOMPUTER

11.SKKNI_MULTIMEDIA_PART1

12.SKKNI_MULTIMEDIA_PART2

13.SKKNI_KEHUMASAN

14.SKKNI_Teknisi_Satelit

15.SKKNI_Desain_Grafis

16.SKKNI_TEKNISI_INSTALASI_FIBER_OPTIK

17.SKKNI-2014-165.JARINGAN-SELULER-

TELEKOMUNIKASI

18.SKKNI-2014-352.PRODUSER_TV

19.SKKNI-2014-118.Video-Editing.-Disusun-

Dikbud

20.SKKNI-2014-076.Artistik-Film.Disusun-

Parekraf

21.SKKNI-Penyiar_dan_Kameraman_TV-

Disusun-Dikbud

22.SKKNI-2014-081.Operator-Kamera.Disusun-

Parekraf

23.SKKNI-2014-351-Periklanan

24.SKKNI-2014-400-Pembuatan-Animasi

25.SKKNI-2014-354.-Perposan-layanan-pos-

dan-paket

Terima kasih

intan.rahayu@kominfo.go.id

ditkaminfo

ditkaminfo