TRANSFORMASI INSTITUSI PENELITIAN DAN ......Bidang Ilmu Administrasi yang dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia pada Senin, 22 Juli 2013, pukul

UNIVERSITAS INDONESIA

TRANSFORMASI INSTITUSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI INDONESIA

RINGKASAN DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor di Bidang Ilmu Administrasi yang dipertahankan

di hadapan Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia pada Senin, 22 Juli 2013, pukul 16.00 WIB

LINA MIFTAHUL JANNAH 0706312683

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI

DEPOK

JULI 2013

iii Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. publ. Kopromotor : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. Tim Penguji : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA (Ketua) Prof. Dr. Martani Huseini (Anggota) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum (Anggota) Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D (Anggota) Prof. Dr. Endang Wirjatmi T.L. (Anggota)

v Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Berangkat dari sebuah diskusi kecil yang berlangsung spontan di sudut ruang keluarga, kemudian berproses terus menjadi suatu pencarian ilmiah. Semakin lama melakukan pencarian, rasa penasaran semakin tumbuh. Semakin banyak orang yang diajak berdiskusi, dan semakin banyak pula referensi yang ingin dibaca. Begitulah proses penulisan disertasi ini berlangsung sejak dua tahun lalu. Ia bukan saja sebuah proses penulisan, tetapi juga proses pembelajaran bagi penulis. Bertahun-tahun menggeluti dunia penelitian atau riset, baik di dalam maupun di luar kampus, acapkali pula timbul suatu pertanyaan: bagaimana hasil riset itu dimanfaatkan?

Pertanyaan itu ternyata memantik pertanyaan-pertanyaan lain, yang pada akhirnya bermuara pada eksistensi lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia. Faktanya, di hampir semua institusi penyelenggara pemerintahan terdapat litbang yang tugas dan fungsi utamanya melaksanakan penelitian dan pengembangan. Hasil kerja litbang pada dasarnya menjadi dasar penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan.

Dalam konteks itu pula penulis berutang budi atas diskusi-diskusi kritis dan masukan berharga yang diberikan Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. publ. dan Dr. Roy Valiant Salomo, M. Soc. Sc., promotor dan kopromotor disertasi ini. Keduanya telah meluangkan banyak waktu dan pikiran di tengah kesibukan, serta selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Mohon maaf karena penulis “terlalu lama” menyelesaikannya. Proses belajar dan penulisan disertasi ini tak mungkin lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: • Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. dan jajaran pimpinan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. • Dorongan untuk menyelesaikan studi juga sering datang dari Prof. Dr.

Azhar Kasim, MPA; Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH; Prof. Dr. Martani Huseini; Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum; Dr. Walujo Iman

Universitas Indonesia vi

Isworo, M.Ec. (PA), Prof. Dr. Bob Waworuntu, dan Djaka Permana, Ph.D.

• Seluruh staf pengajar Ilmu Administrasi FISIP UI. Penulis tidak mungkin melupakan bimbingan, dorongan, dan motivasi dari para pengajar, mulai dari jenjang pendidikan S1 hingga S3.

• Para Penguji Ahli yang telah memberikan masukan dan membedah disertasi ini dengan luar biasa, Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D. dan Prof. Dr. Endang Wirjatmi Tri Lestari, M.Si.

• Kolega penulis, Muh. Azis Muslim, Eko Sakapurnama, Zuliansyah P Zulkarnain, dan Teguh Kurniawan telah banyak ‘mengembara’ bersama penulis di sejumlah pelosok Indonesia. ‘Pengembaraan’ itu tentu saja telah ikut menempa penulis dalam hal melakukan penelitian.

• Rekan-rekan mahasiswa di Program Doktor di PPs Departemen Ilmu Administrasi UI atas berbagi pengetahuan dan semangatnya.

• Prakoso Bhairawa Putera, Desy Hariyati, Nidaan Khafian, Wahyu Mahendra yang membantu dalam pelaksanaan promosi doktor ini.

• Alm. Prof. Dr. Manasse Malo, Mas Iwan Gardono, Ph.D, Mba Wiwit (Kusharianingsih C. Boediono, MS), dan seluruh staf pengajar di Departemen Sosiologi FISIP UI. Dalam hal pengetahuan tentang penelitian, tak mungkin penulis melupakan jasa mereka karena mereka telah meletakkan dasar penelitian dan statistik, serta memberikan kesempatan kepada penulis menjadi asisten dosen.

• Seluruh staf program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya kepada Mas Yanto.

• Seluruh narasumber dalam penelitian ini atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis.

• Teman-teman di Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Pusat dengan pergulatan pemikiran yang sedikit banyak membuka cakrawala penulis.

• Bapak Drs. Moh. Chudlori Umar, M.Ag., almarhumah mami Yayah Aisyah, BA, yang utama terima kasih tak terhingga untuk yang sejak kecil memberi contoh dan “menantang” penulis untuk terus berusaha menjadi yang terbaik dan tidak pernah berhenti menyerah, serta adik-adikku (Hanif Muslim, Titi Huryati, M. Ilham, dan Farah Milkiyah), mudah-mudahan penulis bisa membanggakan mereka.

vii Universitas Indonesia

• Muhammad Yasin bukan saja suami yang baik, tetapi juga teman diskusi yang kritis, konstruktif, dan selalu memiliki ide-ide baru sebagai pemecah kegalauan dan kebekuan. Selama penulisan disertasi ini perhatian penulis terhadap anak-anak penulis, Nurhanipah dan Ahmad Sirajul Huda, memang telah berkurang, tetapi tetap tak mengurangi kasih sayang Bunda. Insya Allah.

• Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Mudah-mudahan disertasi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Depok, 22 Juli 2013 Lina Miftahul Jannah ([email protected])

ix Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................... i DEWAN PENGUJI .................................................................................. iiiKATA PENGANTAR ............................................................................... vDAFTAR ISI ............................................................................................. ixABSTRAK ................................................................................................. xi 1. PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1.Latar Belakang Masalah ................................................................ 11.2.Permasalahan ................................................................................. 41.3.Tujuan Penelitian ........................................................................... 4

2. KERANGKA TEORI ......................................................................... 52.1.Konsep Institusi ............................................................................. 52.2.Konsep Institusi Penelitian dan Pengembangan ............................ 72.3.Konsep Transformasi .................................................................. 12

3. METODE PENELITIAN ................................................................ 204. HASIL PENELITIAN ...................................................................... 24

4.1.Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia .................. 244.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Institusi Penelitian dan

Pengembangan di Indonesia ........................................................ 284.3.Langkah dan Alternatif Disain Transformasi Institusi Penelitian

dan Pengembangan di Indonesia ................................................. 344. PENUTUP ......................................................................................... 52

4.3.Simpulan ...................................................................................... 524.4.Rekomendasi ............................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 57DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................ 73

xi Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Lina Miftahul Jannah Program Studi : Ilmu Administrasi Judul : Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia Penelitian ini bertujuan menggambarkan institusi penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia, menguraikan faktor-faktor yang menghambat kinerja institusi litbang, dan mengusulkan disain transformasi pada institusi litbang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatisme dengan disain penelitian metode campuran yang merupakan gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan lnstitusi litbang di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat maju sejak keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2002, berbagai faktor menjadi penghambat kinerja institusi litbang, dan strategi transformasi institusi litbang dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari mengubah nilai hingga melakukan diseminasi informasi litbang. Ada tiga alternatif disain transformasi yang diusulkan yaitu memperkuat tugas pokok, fungsi, dan wewenang Kemenristek melalui perbaikan kelembagaan, menggabungkan Kemenristek dengan kementerian pendidikan (khususnya pendidikan tinggi), dan menjadikan LIPI atau institusi lainnya sebagai manajer nasional untuk penelitian yang bersifat independen. Kata Kunci: Transformasi, Institusi, Penelitian dan Pengembangan, Perubahan

1

Universitas Indonesia

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia selama puluhan tahun sejak merdeka adalah penataan kelembagaan. Sebagai negara yang baru merdeka 1945, Indonesia mengalami dinamika lembaga kenegaraan hingga masa pemerintahan Orde Lama. Selama masa Orde Baru, semua lembaga pemerintahan di tingkat nasional dan lokal telah diperlemah secara fungsional (Lev, 2007). Pasca reformasi masalah kelembagaan muncul dengan kecenderungan pengambil kebijakan membentuk lembaga-lembaga baru yang didasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan perundang-undangan. Pasca amandemen konstitusi, terdapat 34 lembaga negara (28 lembaga yang kewenangannya disebut dalam UUD 1945). Dilihat dari fungsinya, maka ke-34 lembaga negara tersebut ada yang bersifat utama atau primer, dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang (state auxilary organ).

Pada 2011 terdapat 34 kementerian, 88 lembaga pemerintah nonstruktural, dan 22 lembaga nonkementerian, tim, dan satuan tugas yang dibentuk Presiden untuk menangani persoalan tertentu secara adhoc. Ada empat permasalahan besar dengan kemunculan banyaknya lembaga ini: pertama, muncul kekahawatiran di kalangan masyarakat bahwa pemerintah (lembaga negara struktural) tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul sehingga pemerintah terpaksa membentuk lembaga nonstruktural; kedua, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga nonstruktural dan lembaga struktural pemerintahan; ketiga anggaran negara tersedot untuk membiayai keberadaan lembaga-lembaga ini, dan terakhir adalah pengawasan atas keberadaan lembaga-lembaga ini juga tidak jelas karena tidak ada mekanismenya dan ketidakjelasan data tentang jumlah lembaga nonstruktural.

Kehadiran lembaga-lembaga di lingkungan eksekutif (pemerintah) semacam ini juga muncul di bidang penelitian. Data 2011 menunjukkan bahwa terdapat 474 lembaga riset yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga penelitian non kementerian. Selain lembaga ini, setiap daerah juga masih memiliki dan

2


Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), Andrianto Handojo, menyatakan lembaga yang melakukan penelitian di Indonesia cukup banyak. Lembaga itu terdiri dari 114 perguruan tinggi negeri, 301 perguruan tinggi swasta, 8 badan usaha milik negara, 8 badan usaha milik swasta, 76 lembaga penelitian kemenerian, 91 lembaga penelitian non kementerian, dan 24 lembaga penelitian pembangunan daerah. (Harian Kompas, 2010)

Berbagai permasalahan mendera institusi penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia. • Dilihat dari jumlah publikasi, hasil penelitian Indonesia pada 1996-

2008 lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Penelitian SCImago menempatkan Indonesia pada posisi ke-64 dari 234 negara yang disurvei. Publikasi ilmiah Indonesia kalah dibandingkan Arab Saudi, Pakistan, dan Banglades, yang masing-masing menduduki urutan ke-49, 50, dan 63, Singapura (peringkat ke-31), Thailand (42), serta Malaysia (48).

• Bagi ilmuwan asing, terutama ilmuwan sosial, Indonesia merupakan laboratorium ilmu sosial yang kaya dan unik. Banyaknya masalah dan perubahan sistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik merupakan salah satu alasan mengapa peneliti asing terkesan ”menjarah” Indonesia habis-habisan.

• SDM Litbang saat ini jumlahnya sudah cukup besar. Indonesia memiliki potensi peneliti yang besar karena lebih dari 60.000 peneliti tersebar di 114 perguruan tinggi negeri, 301 perguruan tinggi swasta, delapan badan usaha milik negara, delapan badan usaha milik swasta, 76 lembaga penelitian kementerian, 91 lembaga penelitian non kementerian, dan 24 lembaga penelitian pemerintah daerah (Harian Kompas, 1 November 2011). Namun demikian, jika dirasiokan per 10.000 penduduk, maka jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan rasio peneliti dan penduduk di negara ASEAN.

• Banyak peneliti Indonesia yang berhasil memperoleh penghargaan dunia, tetapi mereka malah lebih memilih untuk menetap dan berkiprah di luar negeri dengan berbagai alasan. Para peneliti merasa lebih enak tinggal di luar negeri karena: kesejahteraannya terjamin

3


dengan besarnya penghasilan yang diperoleh, kurangnya penguatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penelitian di dalam negeri, kondisi brain drain bahwa peneliti Indonesia yang berprestasi tidak tertampung dengan baik di lembaga penelitian dalam negeri, dan juga karena alasan kebebasan akademik (Republika online, 13 Mei 2010; antaranews,, 23 September 2010: Kompas.com, 13 Juli 2009).

• Kontribusi peneliti di lembaga riset dan perguruan tinggi Indonesia dalam jurnal-jurnal internasional justru masih sangat rendah. Hanya 0,87 artikel ilmiah per sejuta penduduk Indonesia. Bandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, yang sebesar 21,30 atau India yang mencapai 12,00. Berdasarkan data World Intellectual and Property Organization (WIPO), jumlah paten Indonesia yang terdaftar masih berada pada posisi kelima dari enam negara ASEAN (Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam)

• Kualitas guru besar yang seharusnya menjadi pionir dalam bidang penelitian pun dianggap belum mumpuni. Survei oleh Scientific American menunjukkan bahwa kontribusi ilmuwan (termasuk guru besar) Indonesia pada khazanah pengembangan dunia ilmu setiap tahun hanya sekitar 0,012 persen (12 publikasi/100.000 ahli), yang jauh berada di bawah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang besarnya lebih dari 20 persen. Oleh beberapa ahli barat, jerih payah upaya ilmuwan Indonesia untuk ikut berkontribusi terhadap perkembangan khazanah ilmiah dunia diistilahkan lost science in the third world (Harian Jawa Pos, 12 Februari 2010).

• Perhatian pemerintah terhadap penelitian dinilai masih minim. Salah satu yang kurang mendapat perhatian adalah bidang anggaran. Selain jumlahnya yang kecil (data Pappiptek LIPI menyebutkan bahwa rasio anggaran litbang terhadap APBN sejak 1969 hingga 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan) sistem penganggaran untuk riset masih disamakan dengan belanja barang.

4


1.2. Permasalahan Kegiatan riset di Indonesia, sebenarnya telah dirintis sejak lama,

bahkan dimulai sejak zaman kolonial Belanda, tetapi kejayaan hasil riset masa lalu tersebut tidak berbekas dan cenderung mengalami kemunduran. Banyak faktor yang dianggap berperan menyebabkan kondisi penelitian saat ini. Salah satunya adalah banyaknya institusi penelitian dan kurang sinergi antarinstitusi tersebut. Menurut Kepala DRN, keberadaan lembaga riset ini tidak berjalan sinergis, ego sektoral masih dirasakan (Harian Kompas, 26 Oktober 2011). Lembaga-lembaga penelitian tersebut jarang melakukan koordinasi dan komunikasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih penelitian, sehingga hanya berapa topik penelitian yang akhirnya dikerjakan dalam setahun (www.sinarharapan.co.id, 26 Februari 2008). Kelemahan riset Indonesia ada pada jejaring antarpeneliti atau ilmuwan dan belum ada kolaborasi antarlembaga riset (Kompas, 20 Desember 2010). Selain itu, selama ini banyak hasil riset hanya menjadi pengisi perpustakaan tanpa pernah dibaca dan didiseminasikan hasilnya. Padahal, hasil-hasil penelitian tidak boleh mandeg hanya di perpustakaan, tetapi harus relevan dan dapat berguna bagi masyarakat.

Bertolak dari kompleksitas masalah yang ada, maka diangkat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana gambaran tentang institusi penelitian dan pengembangan

di Indonesia? 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja institusi penelitian

dan pengembangan tersebut? 3. Transformasi seperti apa yang tepat dilakukan untuk institusi

penelitian dan pengembangan?

1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan institusi penelitian dan pengembangan di Indonesia 2. Menguraikan faktor-faktor yang menghambat kinerja institusi

penelitian dan pengembangan tersebut.

5


3. Mengusulkan langkah dan disain transformasi pada institusi penelitian dan pengembangan di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI 2.1. Konsep Institusi

Istilah “institusi” belum memperoleh kesamaan pengertian di kalangan para ahli. Menurut Uphoff (1986: 8), konsep institusi dan organisasi sering membingungkan dan bersifat dapat dipertukarkan. Walaupun kedua konsep ini pada mulanya digunakan secara bolak balik karena menyangkut objek yang sama atau banyak kesamaannya, namun kemudian akhirnya menjadi dibedakan.

Douglass C North (1990:3-5) membedakan antara organisasi dan institusi. Dalam bukunya, North menjelaskan bahwa institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction… they therefore are the framework within which human interaction takes place, they consist a formal written rules as well as unwriten codes of conduct that underlie and supplement formal rules, sedangkan organisasi disebut sebagai provide a structure to human interaction. Organizations are groups of individuals bound by some commonpurpose to achieve objectives.

Istilah institusi dalam sudut pandang ekonomi mengacu pada beberapa ahli. Bromley (1989:41) merujuk pada konsep institusi yang dikemukakan oleh Williamson yaitu melihat bagaimana institutional arrangement dapat menghadapi kondisi ekonomi tertentu dan bagaimana struktur organisasi mendefinisikan kondisi ekonomi yang telah ada. Binswanger dan Ruttan (1978: 329) mengemukakan bahwa organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Dari pandangan teori organisasi dan manajemen, Daft (2001:12) mendefinisikan organisasi sebagai entitas sosial, berorientasi pada tujuan tertentu, dirancang berdasarkan sistem-sistem kegiatan yang terstruktur dan terkoordinasi serta terkait dengan lingkungan eksternal. Davis (1951) menyebut organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu (orang), yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang

6


terstruktur dan cara tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Dalam sosiologi, konsep organisasi mengalami pergeseran sejak tahun 1950-an. Konsep lembaga semakin terfokus kepada aspek-aspek nilai, norma dan perilaku; sedangkan organisasi terfokus kepada struktur. Sumner memasukkan aspek struktur ke dalam pengertian kelembagaan, sedangkan Cooley menggunakan istilah social institution (Soemardjan dan Soemardi, 1964: 67). Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Horton dan Hunt (1984:211) bahwa “An institution is not a building; it is not a group of people; it is not an organization”.

Dalam tataran yang lebih aplikatif, Bank Dunia menyebutkan bahwa organisasi sama dengan institusi. “Institutions are rules- including behavioral norms-, enforcement mechanisms, and organizations,” sehingga ketika membicarakan institusi, maka di dalamnya akan meliputi peraturan-peraturan, mekanisme penegakan, dan juga organisasi itu sendiri (World Development Report 2002)

Dari banyak ragam pandangan tentang organisasi, dapat disimpulkan bahwa ada dua pernyataan yang berbeda melihat organisasi dan institusi. Pertama, menganggap organisasi berbeda dengan institusi karena institusi lebih luas artinya dibandingkan dengan organisasi. Kedua, menganggap organisasi sama dengan institusi artinya, dengan meminjam istilah Uphoff (1986: p. 8) bahwa berfungsinya struktur organisasi memperoleh legitimasi dari masyarakat sesuai dengan harapannya dan organisasi menjadi melembaga sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Penulis setuju menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari institusi atau kelembagaan, sehingga jika membahas institusi sebagai sebuah software (perangkat lunak) yang di dalamnya berisi ide, nilai, atau perilaku, maka di dalamnya juga terdapat hardware (perangkat keras) yang menurut Lubis dan Huseini terdiri atas dimensi struktural (yaitu formalisasi, spesialisasi, standardisasi, sentralisasi, otoritas, kompleksitas, profesionalisme, dan konfigurasi) dan dimensi

7


kontekstual (yaitu ukuran organisasi, teknologi organisasi, dan lingkungan) (Lubis dan Huseini, 2009: 16-17). 2.2. Konsep Institusi Penelitian dan Pengembangan Drucker dalam Zuhal (2008: 9) menyebutkan aset yang paling berharga bagi perusahaan pada abad 21 ialah ilmu pengetahuan dan pekerja terdidik (knowledge worker). Pengetahuan telah menjadi modal bagi pembangunan ekonomi menggantikan sumber Iptek dan keahlian menjadi salah satu sumber competitive advantage yang sangat penting bagi suatu bangsa di masa datang. Anggaplah bahwa negara adalah perusahaan dan peneliti adalah salah satu pekerja yang terdidik, maka tentu keterkaitan pengembangan penelitian menjadi suatu modal bagi Indonesia sebagai negara yang dapat memiliki keunggulan kompetitif. Istilah research (atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan riset atau penelitian) berasal dari dua kata yaitu re dan search. Istilah re diartikan sebagai sesuatu yang diulang, lagi dan lagi, sedangkan search diartikan sebagai mencari, mendalami, atau menguji coba. Jika kedua kata ini digabungkan menurut Grinnell dalam Kumar (1996: 6) dapat berarti describing a careful, systematic, patient study, and investigation in some field of knowledge, undertaken to establish facts or principles.

Harvey Brooks (1968:46) mengusulkan untuk membagi penelitian ke dalam dimensi dan kategori dengan berdasarkan pada: a) sejauh mana penelitian ini adalah dasar atau terapan; b) disiplin keilmuan, misalnya, fisika, kimia, atau biologi; c) ungsi penelitian, atau fokus utamanya, misalnya, pertahanan, kesehatan, atau lingkungan; d) karakter institusi penelitian, misalnya, akademik (universitas), laboratorium pemerintah, atau industri; e) skala penelitian atau gaya penelitian, misalnya, ilmu pengetahuan yang besar versus ilmu yang kecil; dan f) sejauhmana penelitian adalah multidisiplin, dengan fokus pada satu objek, misalnya, lingkungan, disiplin ilmu ruang, oseanografi, atau membutuhkan beberapa disiplin.

Konsep pengembangan biasanya melekat pada penelitian. Development is defined as systematic application of knowledge or understanding, directed toward the production of useful materials,

8


devices, and systems or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements. Blake (1978) dalam Nunamaker, Chen, dan Purdin (1990-1991: 90) menyebutkan development is the systematic use of scientific knowledge directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes. Selain penggunaan konsep sistematik dalam mendefinisikan pengembangan, The National Science Foundation dalam Science and Engineering Indicators (2008) menegaskan bahwa pengembangan merupakan sesuatu yang dilakukan setelah penelitian yaitu development is the systematic use the knowledge or understanding gained from the research, directed toward the production of useful materials, devices, systems or methods, including design and development of protoptypes and processes.

Chiesa (2007: 187) membedakan peranan penelitian dan pengembangan dalam tabel berikut: Tabel 1. Perbedaan Utama antara Manajemen Penelitian dan Pengembangan

Prinsip Manajerial dari Organisasi Penelitian

Prinsip Manajerial dari Organisasi Pengembangan

Budaya: • Penciptaan dari lingkungan yang

positif • Kebijakan pintu terbuka • Menerima kesalahan • Komunikasi langsung • Hak untuk berinisiatif bagi semua

orang

Budaya: • Prioritas jelas • Tempat identifikasi dan pemecahan

dari segala kekurangan • Bermain dengan kecepatan • Komunikasi formal

Organisasi: • Menciptakan tim inti yang sangat

terspesialisasi • Berbagi informasi di antara disiplin

ilmu dan lingkungan penelitian yang berbeda

• Tingkat hirarki yang rendah • Menyuarakan strategi paten (peduli

pada hasil penelitian) • Menempatkan tekanan tidak pada

batas waktu tetapi dengan “urgensi” • Komitmen jangka panjang • Identifikasi pusat keunggulan teknik

Organisasi: • Kerjasama di antara spesialis teknik

yang berbeda • Melibatkan sejumlah wilayah

keilmuan yang sangat terspesialisasi • Sejumlah orang memegang suatu

wilayah secara berkelanjutan • Menciptakan struktur yang

terintegrasi dan memiliki perspektif keilmuan

• Perencanaan formal • Penekanan pada batas waktu • Integrasi kuat dengan pemasaran

9


Prinsip Manajerial dari Organisasi Penelitian

Prinsip Manajerial dari Organisasi Pengembangan

eskternal dan memilih yang dapat diajak bekerjasama

• Koordinasi dengan investigator luar dan beberapa bangsa

Sumber Daya Manusia: • Penelitian adalah tempat yang tepat

bagi para “primadona” • Imbalan berbentuk kualitatif dan

kuantitatif • Ilmuan harus terintegrasi dan

terhubung dengan dunia pengetahuan luar

• Kesempatan untuk menyajikan pekerjaan mereka pada komunitasnya

• Orang yang paling kreatif seharusnya tidak menjadi manajer

• Melihat pada pengakuan publik, manfaat yang terlihat, dan usaha ilmiah yang mendukung

Sumber Daya Manusia: • Kerjasama • Menghindari orang yang

menghabiskan banyak waktu dengan bergerak dalam proses

• Menghindari orang yang hanya memiliki ilmu murni

• Merekrut otang yang dapat mengelola lintas fungsi organisasi

• Orang dengan perspektif luas • Orang dengan pandangan stratejik

jangka panjang ditambah aktivitas hari demi hari

• Orang dengan semangat kewirausahaan

Sumber: Chiesa, 2007:187 Litbang menurut OECD (Organzation for Economic

Cooperation and Development) dalam Jain, Triandis dan Weick (2010: 7-8) adalah creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications. Dalam litbang ini terkandung beberapa aktivitas yaitu: a) menghasilkan kemajuan yang signifikan, terdepan, dan luas dari pemahaman tentang fenomena alam dan sosial; b) pembinaan kegiatan kreatif untuk menghasilkan teknologi yang lebih maju; dan c) menggabungkan pemahaman dan penemuan dalam bentuk produk dan proses yang berguna secara sosial dan terjangkau.

Litbang dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan pengetahuan baru tentang produk, proses, dan layanan, dan kemudian menerapkan pengetahuan itu untuk menciptakan produk baru dan ditingkatkan, proses, dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar. Aktivitas litbang terdiri dari pekerjaan kreatif yang dilakukan secara sistematis dalam rangka meningkatkan pengetahuan, termasuk pengetahuan manusia, budaya dan masyarakat, dan penggunaan pengetahuan untuk merancang aplikasi baru. Wheelwright-Clark, 1992

10


dalam Baglieri (1997) menyebutkan kegiatan litbang adalah pengolahan pengetahuan (know-how and know-why) ke dalam bentuk materi atau teknologi baru yang didistribusikan dalam bentuk produk baru dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan pasar. Oleh karena itu, kegiatan litbang terdiri dari dua fase utama yang masing-masing memberi pengaruh terhadap perkembangan hidup suatu perusahaan dan proses penciptaan nilai tambah yang terdiri dari: proses transisi (transition process), yakni kegiatan litbang yang berupa transfer pengetahuan ke dalam produk atau proses produksi; dan proses penciptaan (generation process), yakni aktivitas litbang yang hasilnya berupa barang atau teknologi.

Institusi litbang, menurut Baglieri (1997) dapat diukur dengan model matriks seperti diperlihatkan pada Gambar 2.6. berikut. Matriks tersebut menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja litbang berdasarkan objek pengukuran (proses vs output) dan domain pengukuran (produksi vs transisi-yaitu penerapan litbang).

“Obj

ect “

of m

easu

rem

ent

Domain of Measurement R&D “production (generation phase)

R&D “transistion” (transition phase)

Out

put

“Quantity” and “quality” of technology: R&D “good productivity” Technology stockt • Excellence • Originality • Long term visibility • Short term capability

External costumer satisfaction and R&D contribution to share holder value creation • Contribution to business

goals

Proc

ess

Effectiveness of R&D “production” processes Performace of:

• Long term planning • Short term selection • Project management • Operational activities

Internal costumer satisfaction and time performance of R&D “transistion” process Time-cost quality in: • New product development

process • New process development

Gambar 2 - Model Referensi untuk Pengukuran Kinerja Litbang Sumber: Baglieri, 1997

2 4 1 3

11


Litbang sangat terkait pula dengan inovasi ilmiah dan teknologi. Menurut OECD (1994:4) inovasi ilmiah dan teknologi dapat dianggap sebagai transformasi ide menjadi produk baru atau yang ditingkatkan diperkenalkan di pasar, menjadi proses operasional baru atau yang digunakan dalam industri dan perdagangan, atau menjadi pendekatan baru untuk layanan sosial. Istilah inovasi dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda dan yang dipilih akan tergantung pada tujuan tertentu pengukuran atau analisis. Litbang hanya salah satu dari kegiatan ini dan dapat dilakukan pada fase berbeda dari proses inovasi. Litbang bertindak tidak hanya sebagai sumber asli dari ide-ide baru tetapi juga sebagai bentuk pemecahan masalah.

Institusi litbang berbeda dari institusi lain karena beberapa hal yaitu manusia yang bekerja di institusi tersebut, ide-ide yang dihasilkan, dana atau dukungan penelitian yang diperoleh, dan budaya organisasi. Keempat unsur tersebut: manusia, gagasan, dana, dan budaya menurut Jain, Triandis, dan Weick (2010: 17-18) adalah elemen dasar dari sebuah institusi litbang. Manusia dalam institusi litbang biasanya adalah orang yang telah lulus pelatihan (bahkan berpendidikan tinggi dan khusus) dan memiliki bakat, mandiri, dan menunjukkan inisiatif yang besar. ide-ide dalam institusi litbang dihasilkan melalui jaringan komunikasi yang unik dan biasanya difasilitasi oleh etos dari komunitas ilmiah. Sumber dana, sebagai elemen yang ketiga, berbeda antara institusi litbang dengan institusi lainnya. Unsur-unsur subjektif seperti aturan, hukum, prosedur operasi standar dan asumsi tak tertulis, nilai, dan norma untuk sebuah institusi litbang juga berbeda.

Litbang jelas memainkan peran utama dalam semua tahapan proses inovasi. Sejalan dengan konsepsi dan pengembangan model proses inovasi yang diajukan oleh Rothwell (1992) dalam Chiesa (2001: 8) maka peran utama institusi litbang ikut berubah. Litbang sebagai sebuah institusi dianggap harus mengikuti perkembangan proses inovasi yang ada. Litbang mengalami perubahan generasi dari waktu ke waktu dengan ciri-ciri sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

12


Sumber: diolah peneliti dari Chiesa (2001) dan Nobelius (2004)

Gambar 3 - Perkembangan Generasi Litbang

2.3. Konsep Transformasi Beberapa konsep yang terkait dengan perubahan seringkali

dipertukarkan. Konsep tersebut antara lain transformasi, reformasi administrasi, perubahan itu sendiri, dan reorganisasi. Kesemua konsep tersebut sebenarnya didasarkan pada konsep perubahan (change).

Mintzberg dan Westley (1992: 39) menganalogikan perubahan sebagai hasil tembakan senapan mesin yang bukan hanya meninggalkan lubang tetapi juga merobek hingga terpencar. Kondisi yang muncul pada perubahan ini lebih bersifat cepat dan sangat disengaja Dealy dan

• Litbang sebagai menara gading • Tidak ada interaksi dengan seluruh perusahaan • Tidak ada keterkaitan dengan strategi bisnis • Litbang di bawah kendali perusahaan

Generasi1

• Bisnis sebagai pelanggan Litbang • Litbang di bawah kontrol bisnis • Hubungan antara strategi dan proyek litbang • Orientasi pasar yang kuat

Generasi2

• Perhatian terhadap lintas bisnis dan sinergi lintas-proyek

• Pengenalan konsep portofolio proyek • Antara pengawasan bisnis dan perusahaan • Terkait dengan strategi korporasi atau bisnis

Generasi3

• Integrasi dengan pelanggan • Bersama-sama belajar dengan pelanggan • Tim Lintas disiplin • Tim lintas perusahaan

Generasi4

• Kolaborasi kuat dalam Litbang • Litbang sebagai bagian dari sistem inovasi total termasuk pesaing, pemasok, pelanggan, distributor

• Lintas-batas arus pengetahuan dan pembelajaran

Generasi5

• Litbang berada di luar batas perusahaan • Berinteraksi langsung dengan pelanggan • Adanya jaringan kerjasama dengan semua pihak

Generasi6

13


Thomas (2006: 6) menyatakan bahwa perubahan adalah endemik baik di kehidupan pribadi maupun publik. Bagi sebuah organisasi, perubahan adalah pilihan mencolok yaitu "perubahan atau mati". Dealy dan Thomas (2006, 9) menyebutkan bahwa perubahan memiliki paling tidak sepuluh pengertian. Kilmann dan Covin’s (1989) menyebutkan transformasi organisasi –dalam hubungannya dengan perubahan organisasi dalam skala besar adalah a system-wide change in organization that demands new ways of perceiving, thinking, and behaving by all its members (Whitsett dan Burling, 1996: 7-8).

Ada dua model perubahan yaitu "perubahan terencana" (mengacu pada bagaimana para ahli, di luar atau di dalam organisasi, dapat membantu organisasi mengatasi kesulitan, dan untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan yang diinginkan) dan "perubahan dikelola" (mengacu pada perubahan yang sengaja dibentuk oleh manajer organisasi anggota, konsultan, kelompok. Perubahan terencana memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk-bentuk perubahan organisasi lainnya yaitu perubahan terencana: a) melibatkan keputusan yang disengaja, tujuan, dan eksplisit untuk terlibat dalam program perubahan; b) mencerminkan proses perubahan; c) melibatkan keahlian eksternal atau internal; dan d) umumnya melibatkan strategi kolaborasi dan pembagian kewenangan (berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi) antara ahli dan sistem klien. Levy dan Merry (1986: 1),

Konsep perubahan itu sendiri mulai banyak dikembangkan karena dianggap sebagai salah satu pendekatan yang strategis. Pada awalnya, berbagai model proses perubahan dibangun berdasarkan riset terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta. Model proses perubahan ini pada akhirnya diadaptasi juga oleh institusi atau sektor publik, yang tujuan akhirnya bermuara pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adopsi ini lebih dikenal sebagai konsep reformasi administrasi.

Salah satu definisi reformasi administrasi yang sering digunakan karena kelengkapan dan ruang lingkupnya adalah yang dibuat oleh Caiden. Caiden (1969: 65) menyebut reformasi administrasi sebagai

14


artificial inducement of administrative transformation, against resistance. Caiden juga membedakan reformasi administrasi dengan perubahan administrasi. Perubahan administratif merupakan respon penyesuaian diri yang bersifat keorganisasian terhadap kondisi yang berubah-ubah dan bersifat alami. (Leemans, 1976: 7)

Reformasi administrasi juga dianggap lebih banyak terkait dengan aspek politik dibandingkan sekadar organisasi. Montgomery (1967: 17) dalam Ndue (2005) menyebutkan bahwa reformasi administrasi merupakan “a political process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and other elements in society or within the bureaucracy itself”. Caiden (1969: 67) menambahkan bahwa reformasi administrasi berarti segala jenis perubahan prinsip, organisasi, struktur, metode, dan prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki proses administrasi. Selain itu, Caiden juga membedakan reformasi dengan perubahan dalam empat hal, yaitu reformasi cenderung: a) purposif, dikehendaki, dimanipulasi, buatan, sedangkan perubahan bersifat otomatis, menyesuaikan diri, otonom, dan terduga; b) dihindari, episodik, sebagian, dan dapat diidentifikasi, sedangkan perubahan cenderung tanpa henti, universal, anonim, dan tidak terlihat; c) menyebabkan terciptanya konflik dan perbedaan, sedangkan perubahan cenderung menyebabkan konsensus, konformitas, dan penerimaan; d) meningkatkan krisis, ancaman untuk nilai berharga, dan menghilangkan vitalitas dan tidak fleksibel, sedangkan perubahan cenderung multikausal, normal, dan tidak dihindari.

Kilmann, Covin, dan Associates (1998: 89) menyebutkan bahwa definisi perubahan mengandung dua makna yaitu reformasi dan transformasi. Pada ranah administrasi publik lebih dikenal sebagai reformasi sedangkan pada semua institusi mengacu pada transformasi. Suatu perubahan dapat disebut bersifat transformasional jika: a) perubahan-perubahan apa yang dapat mendorong organisasi (menjadi lebih baik); b) perubahan mendasar, dalam hubungannya antara setiap bagian dalam organisasi, terutama dalam pendefinisian kembali peran para staf; c) perubahan dalam arti cara melaksanakan pekerjaan; dan d)

15


perubahan dalam budaya dasar, seperti norma-norma, nilai-nilai, dan sistem penghargaan.

Deming menyebutnya sebagai transformasi personal karena didasarkan transformasi perusahaan, bersifat perubahan dari atas (top-down), sedangkan Joseph Henry menyebutnya sebagai mengubah bentuk dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Haedar Akib (2011: 5) menyatakan bahwa reformasi administrasi sebagai pengembangan focus dan locus memiliki kajian yang amat luas (pada tataran makro) dan dapat dimulai dengan melakukan reformasi atau transformasi organisasi sebagai intinya, yaitu pada tataran mikro (Caiden, 1969: 183; Leemans, 1976: 7; Harmon dan Mayer, 1986: 126).

Baik Senge (1990) maupun Cummings dan Worlety (2008: 505) menjelaskan bahwa transformasi terkait dengan perubahan yang mendalam untuk menggambarkan perubahan yang mengkombinasikan bagian internal organisasi seperti nilai-nilai, aspirasi, perilaku individu dengan bagian luas seperti proses, strategi, praktik, dan sistem. Transformasi dianggap sebagai perubahan besar dan dramatis dalam institusi, yang kadang-kadang terjadi sebagai akibat dari turbulensi di dalam lembaga atau, lebih sering, akibat dari perubahan dalam lingkungan eksternal mereka. Nolan dan Croson (1995) menyebutkan harus berhati-hati untuk mendefinisikan karena transformasi adalah proses jalan panjang, dan keberhasilan pada satu tahap dalam proses tidak menjamin keberhasilan pada tahap selanjutnya. Boskin dan Phillips (1983) menggambarkan transformasi sebagai komponen kunci. adalah sebuah proses yang ditujukan untuk membantu anggota untuk mengeksplorasi dan menangani aspek-aspek kunci dari proses, seperti kesadaran tujuan dan visi, dan peran sistem kepercayaan.

Transformasi meliputi perubahan luas dalam struktur, sistem, keterampilan, dan budaya sektor publik, yang juga melibatkan perubahan mendasar dalam hubungan antara lembaga publik dan lingkungan mereka, termasuk hubungan dengan pemasok dan pelanggan, dan kemitraan dengan pusat-pusat kebijakan dan lembaga swadaya masyarakat (Hanna, 2010: 10).

16


Salah satu definisi yang paling jelas, adalah definisi transformasi organisasi yang diberikan oleh McWhinney (1982) dalam Levi dan Merry (1986: 167) yang menambakan gagasan bahwa transformasi organisasi membantu anggota organisasi menemukan keberadaan realitas alternatif dan mengembangkan kemampuan mereka untuk memilih realitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka:

Terkait dengan institusi pemerintah, Rusaw (1998, 4) menyebutkan bahwa dalam organisasi pemerintah yang dimaksud dengan transformasi adalah perubahan yang dimulai dari dalam. Rusaw juga menjelaskan bahwa bahwa karakteristik yang menyeluruh dari transformasi organisasi juga mengakui adalah hubungan antara bentuk obyektif seperti bagan organisasi, deskripsi kerja, kebijakan dan proses interpretasi manusia. Transformasi biasanya suatu proses dimana bentuk, bentuk dan/atau sifat lembaga-benar diubah – yang menurut Makgoba (1996) dalam Foire (1999) sebagai "perubahan cetak biru". Transformasi organisasi seperti dikuti dari Akib (2011: 6) merupakan tantangan utama manajemen dan menjadi tugas setiap pemimpin yang terpenting (Scott, 2000: 10; Gouillart dan Kelly, 1995: 8; Wart dan Dicke, 2008: 16). Kilmann, Covin, dan Associate (1988: 3-7) menyatakan ada sepuluh area yang disepakati untuk menjelaskan konsep transformasi baik dari sisi definisi maupun alasan mengapa suatu organisasi perlu melakukan transformasi

Dengan banyaknya definisi transformasi maka dapat disimpulkan bahwa transformasi merupakan suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi atau sistem yang kompleks untuk menghadapi perubahan lingkungan dan teknologi, yang didasari oleh ketidakpuasan akan kinerja yang lalu, terjadi setiap saat dan tanpa akhir, didorong oleh manajemen lini yang dibantu oleh para pakar dari dalam dan luar organisasi, serta memerlukan partisipasi aktif dari setiap anggota organisasi.

Dalam transformasi di organisasi bisnis, dikenal istilah the Four R’s of Transformation, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Gouillart dan Kelly (1995) menyebutkan bahwa model transformasi bisnis ditujukan untuk mengubah perusahaan pada saat ini

17


ke perusahaan biologis era komunikasi. Reframing diartikan sebagai pergeseran dari konsepsi organisasi dari apa yang dimaksud dengan apa yang dapat dicapai. Ini terkait dengan pikiran organisasi. Reframing membuka pikiran perusahaan dan menanamkan pikiran organisasi dengan visi baru. Restructuring (restrukturisasi) adalah mengencangkan ikat pinggang organisasi, untuk mencapai tingkat kinerja kompetitif. Restrukturisasi berkaitan dengan tubuh perusahaan. Revitalisasi terkait dengan memicu pertumbuhan dengan menghubungkan tubuh organisasi terhadap lingkungan. Renew (pembaruan) berkaitan investasi individu dengan keterampilan baru dan tujuan baru, sehingga memungkinkan organisasi untuk melakukan regenerasi sendiri. Pembaruan adalam proses yang paling halus dan sulit, yang paling dieksplorasi, dan berpotensi paling kuat dari dimensi transformasi. Sumber: Gouillart dan Kelly (1995: 6)

Gambar 4 - Unsur 4 R dari Transformasi Keempat R tersebut dibagi dalam tiga kromosom, sehingga ke

12 kromosom hadir dalam genom perusahaan. Setiap kromosom memunculkan sebuah sistem biocorporate yang dijelaskan dalam buku

REFRAME

RESTRUCTURE REVITALIZE

RENEW

SPIRIT MIND

BODY AND ENIVIRONMENT

BODY WITHIN

18


ini. Gouillart dan Kelly (1995: 9) menggambarkan kromosom dari setiap unsur R.

Dari empat R tersebut, Gouillart dan Kelly (1995: 7) menyatakan bahwa revitalisasi adalah faktor terbesar tunggal yang jelas membedakan transformasi dari perampingan belaka. Revitalisasi ditujukan untuk membuat organisasi (perusahaan) menjadi tumbuh kembali, karena restrukturisasi memang diperlukan, tetapi tidak cukup.

Kotnour (2010: xii) menjelaskan bahwa terdapat tujuh alasan mengapa transformasi harus dilakukan, yaitu: 1) Model bisnis yang tidak relevan, tidak responsif, dan tidak siap lagi. Organisasi tidak memproduksi dengan cara yang benar produk yang tepat; 2) transformasi adalah tujuan, disengaja, perubahan yang konsisten dari model bisnis organisasi dari waktu ke waktu; 3) organisasi akan menghadapi lima tantangan ketika melakukan perubahan; 4) memfokuskan pada penerapan jalur transformasi yang strategis melalui navigasi empat tahap transformasi; 5) pemimpin memainkan enam peran dalam transformasi; 6) terdapat enam prinsip pemikiran strategis dapat membantu membimbing pemikiran untuk melaksanakan transformasi; 7) untuk mengelola tantangan transformasi, diperlukan penerapan respon strategis, melaksanakan peran kepemimpinan melalui proses manajemen strategis. Untuk melaksanakan respon strategis, organisasi dapat mengikuti proses manajemen strategis yang sistematis. Sementara melaksanakan proses manajemen strategis, tim kepemimpinan dan organisasi akan menghadapi tantangan. Tantangan yang dimaksud pada poin 3 di atas yaitu: a) pengembangan model bisnis baru yang akan menempatkan dan menyelaraskan organisasi; b) pengembangan model implementasi strategi untuk membuat model bisnis baru menjadi kenyataan; c) penyediaan perangkat yang memungkinkan untuk berhasil menerapkan model bisnis; d) penyeimbangan tanggung jawab ganda yaitu untuk menciptakan dan mengoperasikan model bisnis di masa depan sekaligus tetap menjalankan model bisnis saat ini; dan e) meminta tanggung jawab untuk melaksanakan transformasi. Sebuah respon strategis memfokuskan pada penerapan jalur transformasi yang strategis melalui

19


navigasi empat tahap transformasi. Sebuah respon strategis diperlukan untuk merespon peristiwa yang akan menjadi pemicu, dibuat secara sengaja, dan konsisten mengubah model bisnis organisasi.

Kilmann, Covin, dan Associates (1989: 92-94) mencatat terdapat sepuluh prasyarat agar suatu transformasi dapat dilakukan: a) pada kepemimpinan puncak, harus ada satu atau lebih champion yang memiliki komitmen untuk perubahan; b) harus ada pernyataan sikap tentang apa yang akan diubah; c) arus ada sekumpulan konsisi eksternal yang membuat sukar atau tidak mungkin dipelihara status quo; d) harus ada orang-orang kunci yang memiliki potensi besar yang akan melaksanakan dan mendukung perubahan; e) mereka yang terlibat harus memiliki perspektif jangka menengah sampai panjang karena perubahan tidak terjadi dalam hitungan bulan, melainkan tahunan; f) pemimpin perubahan harus sadar bahwa mereka akan menerima banyak perlawanan dan penolakan; g) pemimpin juga harus memiliki kesadaran untuk mendidik sejumlah orang dan kelompok untuk mengurangi penolakan; h) Keyakinan tetap harus ada bahwa transformasi adalah diperlukan, sehingga sumber daya harus disiapkan, sikap harus disiapkan untuk melaksanakan dan organisasi tetap dengan usaha-usaha yang dijalankan; i) organisasi harus memiliki keinginan untuk menggunakan semua bentuk sumber daya, baik teknik, konsultatif, maupun pakar, untuk mempengaruhi perubahan; dan j) diperlukan komitmen unruk memelihara arus informasi di antara bagian organisasi.

Prasyarat lain agar transformasi dapat dilakukan adalah jika organisasi yang dimaksud adalah organisasi pembelajar (learning organization). Organisasi pembelajar menurut Senge (1990) adalah people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together. Senge (1990) menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) pilar yang membuat organisasi menjadi organisasi pembelajar, yaitu personal mastery, mental models, shared vision, team learning, dan system thinking. Personal mastery terkait dengan belajar untuk memperluas kapasitas anggota organisasi dalam mencapai hasil

20


kerja yang paling diinginkan, dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri sesuai dengan sasaran dan arti bekerja. Mental models terkait dengan proses bercermin, memperjelas secara berkesinambungan, dan meningkatkan gambaran diri organisasi tentang dunia luar dan melihat hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan tindakan. Shared vision adalah upaya membangun rasa komitmen dalam kelompok, dengan mengembangkan gambaran yang akan dicapai di masa yang akan datang. Team learning adalah proses mentransformasikan cara berpikir sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan yang lebih besar. Terakhir, system thinking merupakan cara pandang, cara berbahasa, dan memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dari suatu sistem.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatisme dengan ciri-ciri sebagaimana terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 - Posisi Paradigma Pragmatism di antara Empat Paradigma Utama yang Digunakan dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Perilaku

Paradigma Positivism Post-positivsme

Pragmatism Constructivism

Metode Kuantitatif Utamanya kuantitatif

Kuantitatif dan Kualitatif

Kualitatif

Logika Deduktif Utamanya deduktif

Deduktif dan induktif

Induktif

Epistemologi Sudut pandang

obyektivitas. Adanya dualisme

antara penelitian dengan

obyek yang diteliti

Modifikasi dualisme. Ada kemungkinan

kategori obyektivitas “kebenaran”

Sudut pandang baik obyektif dan subyektif

Sudut pandang subyektif. Antara peneliti dengan obyek penelitian

tidak bisa dipisahkan

21


Paradigma Positivism Post-positivsme

Pragmatism Constructivism

Aksiologi Bebas nilai Ada kemungkinan keterlibatan

nilai dari peneliti tetapi

dapat dikontrol

Nilai memainkan peran besar

dalam proses interpretasi

hasil penelitian

Adanyan keterkaitan dengan nilai

Ontologi Naive –realism

Critical or transcendental realism

Menerima kenyataan eksternal. Memilih

penjelasan yang

diperkirakan akan

menghasilkan outcomes

terbaik yang dibutuhkan

Relativisme

Hubungan Sebab (Casual linkages)

Hubungan sebab

selanjutnya dapat

diperkirakan atau berlanjut ke efek-efek yang terjadi

Ada beberapa hubungan diantara

fenomena sosial yang

menunjukkan hubungan stabil

dan masuk akal, namun

tidak lengkap. Sebab dapat diidentifikasi

dalam sejumlah kemungkinan

yang dapat berubah

sepanjang waktu.

Kemungkinan ada hubungan sebab tetapi tidak dapat dijelaskan detail lebih

jauh hubungan tersebut.

Semua entitas masing-masing

membentuk polanya sendiri-

sendiri. Tidak mungkin

menunjukkan hubungan sebab dari efek yang

terjadi

Menurut Rossman dan Wilson (1985), Tashakkori dan Teddlie (1998), Morgan (2007), dan Patton (1990) dalam Creswell (2010: 15-16), menyebutkan bahwa penelitian pragmatik lebih menekankan pada pemecahan masalah dan menggunakan semua pendekatan yang ada

22


untuk memahami masalah tersebut dan memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah tersebut.

Disain penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi proses pengumpulan data –yang meliputi tahapan menentukan teknik pengumpulan data, penentuan populasi, sampel, dan atau informan–, pengolahan data, hingga analisis data. Disain yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed methods (metode campuran) yaitu gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Triangulasi sumber data, suatu metode dalam mencari konvergensi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, menjadi suatu hal yang tidak terlelakkan. Dengan penggunaan triangulasi ini bias yang disebabkan oleh sumber data, asumsi peneliti, dan metode yang digunakan pada salah satu jenis metode penelitian dapat dinetralisir melalui metode lainnya.

Mengacu pada Creswell (2010: 23), peneliti menggunakan strategi metode campuran sekuensial (sequential mixed methods) yang merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menggabungkan atau memperluas penemuan-penemuannya yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuan dari metode lainnya. Metode sekuensial dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: tahap pertama dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama yaitu membuat gambaran tentang institusi litbang di Indonesia berdasarkan studi dokumen. Penggunaan literatur atau dokumen untuk mengkaji berbagai kebijakan terkait dengan institusi litbang di Indonesia dan dokumentasi hasil litbang. Hasilnya selain diuraikan secara kualitatif, juga dibuat matriks perbandingan antara satu institusi dengan institusi litbang di Indonesia. Tahap kedua penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menguraikan faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja institusi litbang di Indonesia. Proses penelitian kuantitatif berbeda dengan kualitatif yaitu menggunakan prinsip linearitas, artinya peneliti dapat memasuki tahap berikutnya setelah tahap yang menjadi prasyarat terpenuhi. Tahapan linearitas yang dilakukan adalah dimulai dengan menentukan teori, menyusun pertanyaan, dan kemudian melakukan

23


pengolahan data. Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman para peneliti terkait dengan tugas dan fungsi sebagai peneliti. menggunakan systematic random sampling untuk memilih 104 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Populasi bersumberkan pada data http://www.dbriptek.ristek.go.id pada tanggal 13 Januari 2012, yaitu sebanyak 2571 peneliti. yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Kelemahan data ini adalah bahwa tidak semua peneliti tercatat pada laman tersebut, dan kalaupun tercatat, ternyata ada peneliti yang belum mengupdate datanya. Data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) yang hasilnya dituangkan dalam bentuk grafik dan tabel frekuensi. Tahap ketiga dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu langkah dan disain transformasi seperti apa yang tepat untuk institusi litbang di Indonesia. Caranya adalah dengan melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber.

Strategi validitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu: a) melakukan triangulasi sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut, dan menggunakannya untuk membangun justifikasi penelitian; b) Member validation dengan menyampaikan hasil penelitian di muka para pemangku kepentingan, seperti dalam Stakeholders’ Meeting II yang diselenggarakan di LAN RI, c) mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti dengan melakukan refleksi diri dan konfirmasi dengan cara mengutip secara langsung pendapat narasumber atau sumber data lainnya; d) melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti lainnya (peer de-briefing) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian, dalam hal ini peneliti dari LIPI dan Kemenristek (Kementerian Riset dan Teknologi).

Agar tidak mengalami kesalahan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini, maka perlu diinformasikan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

24


a. Konsep transformasi adalah konsep yang jarang dipergunakan di sektor publik. Jika berbicara tentang institusi litbang, maka akan sukar menempatkannya dalam sektor publik, karena beririsan dengan sektor privat.

b. Peneliti yang menjadi salah satu narasumber penelitian ini, terutama untuk mengisi kuesioner, sukar ditemui di tempat yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai karena adanya kegiatan di luar lokasi tempat yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan data yang ada, walaupun diupayakan menggunakan teknik penarikan sampel acak, tetap mengalami masalah dalam hal keterwakilannya.

c. Beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sejak 2010 membuat data yang diperoleh harus disesuaikan kembali kekiniannya.

Walaupun penelitian ini memiliki keterbatasan, diharapkan keterbatasan tersebut tidak membuat kualitas data dan analisisnya menjadi berkurang, namun menjadi pembelajaran untuk penelitian sejenis di masa mendatang. 4. HASIL PENELITIAN 4.1. Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia

Tahun 2002 merupakan tahun penting dalam pengembangan iptek dan inovasi di Indonesia karena pada tahun tersebut akhirnya diterbitkan kebijakan nasional berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi UU Sisnas Litbang Iptek). Kebijakan ini jelas memiliki relevansi terhadap kebijakan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Pemerintah mengakui bahwa saat UU Sisnas Litbang Iptek ini diundangkan pada 29 Juli 2002, belum terbentuk UU yang memberikan landasan hukum secara komprehensif. UU ini merupakan basis bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan mengatur sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek mulai dari institusi litbang tingkat nasional hingga daerah, institusi litbang publik atau swasta, institusi litbang besar atau kecil.

25


Artinya, berbagai bentuk dan jenis institusi litbang mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan produk pelaksanaannya.

Keberadaan UU ini menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bermanfaat untuk :

a. Memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan semua unsur kelembagaan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif;

c. Menggalakkan pembentukan jaringan yang menjalin hubungan interaktif semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat bersinergi secara optimal;

d. Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif. Relevansi kebijakan tersebut juga terlihat, terutama terkait

dengan kelembagaan litbang dan iptek, yang mengandung dan membentuk keterkaitan tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia, termasuk litbang di daerah.

Pasal 6-10 UU Sisnas Litbang Iptek ini seperti Pasal 6 sampai 10 mengatur tentang kelembagaan iptek. Kelembagaan yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Kelembagaan iptek tersebut berfungsi mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; dan membentuk iklim serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tercantum pada ayat (2).

26


Perguruan Tinggi dalam UU Sisnas Litbang Iptek berfungsi membentuk sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud harus memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang iptek. Perguruan tinggi juga merupakan unsur kelembagaan di dalam sistem pendidikan sehingga unsur itu menjadi simpul yang mengaitkan Sisnas Litbang Iptek dengan sistem pendidikan. Keterkaitan perguruan tinggi dalam kedua sistem jelas terlihat dari jenis kegiatan yang mencakup pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU ini pun diuraikan bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab untuk mengusahakan agar sumber daya manusia yang dihasilkannya memiliki kemampuan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dengan mengatisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lembaga litbang mengemban misi sesuai dengan Pasal 8 ayat (10) UU Sisnas Litbang Iptek untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek. Melalui kegiatan litbang, lembaga ini harus selalu berupaya mencari terobosan-terobosan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat memperbesar khazanah iptek, mencari kemanfaatan kemajuan iptek, serta mengembangkan dan mempersiapkan berbagai aspek aplikasinya. Lembaga litbang bertanggung jawab mencari berbagai inovasi di bidang iptek serta menggali potensi pendayagunaannya.

Lembaga litbang sesuai dengan penjelasan UU Sisnas Litbang Iptek, dapat berupa lembaga yang berdiri sendiri, atau berupa unit dari organisasi perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang yang juga merupakan unsur kelembagaan iptek. Dengan demikian, lembaga litbang dapat berupa simpul yang mengaitkan unsur-unsur kelembagaan iptek. Lembaga litbang juga dapat berupa unit organisasi yang tidak terkait secara langsung dengan sisnas litbang iptek. Oleh karena itu, lembaga ini juga dapat berupa simpul yang mengaitkan Sisnas litbang iptek dengan sistem-sistem lain yang ada di Indonesia.

Lembaga litbang di Indonesia terdiri dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)-Ristek (terdiri dari Lembaga Ilmu

27


Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial), Lembaga Litbang Kementerian, Lembaga Litbang Daerah (ada dua level lembaga litbang yang ada di daerah, yaitu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten dan kota, 16 provinsi memiliki Balitbangprov, beberapa provinsi masih mempertahankan keberadaan SKPD litbang antara lain Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan), Lembaga Litbang Perguruan Tinggi (Bentuk lembaga penelitian dan atau pengembangan yang ada di setiap perguruan tinggi pun beragam. Ada yang menyebutnya sebagai unit, direktorat, lembaga, atau badan. Penamaan yang beragam ini kemudian menimbulkan kerancuan bagi pihak lain, terutama ketika hendak menjalankan kerjasama seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan), dan Lembaga Litbang Industri/Swasta (Terdiri dari dua jenis yaitu lembaga yang berdiri sendiri dan divisi litbang dari suatu badan usaha swasta. Lembaga yang berdiri sendiri biasanya berupa lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian dan pengkajian. Hampir seluruh badan usaha atau industri besar memiliki litbang atau biasa disebut research and development). Lembaga litbang ini jumlahnya cukup banyak, tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik dan spesialisasi yang beragam merupakan potensi yang besar untuk pengembangan Iptek.

Badan usaha menjadi unsur kelembagaan yang mendayagunakan keluaran sekaligus menimbulkan tarikan pasar bagi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh unsur kelembagaan perguruan tinggi dan litbang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Badan usaha sebagai salah satu unsur kelembagaan Iptek dalam Sisnas Litbang Iptek, berfungsi

28


menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis.

Lembaga penunjang merupakan lembaga-lembaga yang kegiatannya membentuk iklim atau kondisi lingkungan, dukungan, dan batasan yang mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha. Lembaga penunjang yang dimaksud dalam UU Sisnas Litbang Iptek antara lain meliputi organisasi yang terkait dengan penyusun kebijakan iptek seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewan Riset Nasional, dan Dewan Riset Daerah; organisasi profesi; lembaga yang terkait dengan standardisasi seperti Badan Standardisasi Nasional serta lembaga pengujian standar; lembaga yang menangani HKI (Hak dan Kekayaan Intelektual) seperti kantor paten dan sentra HKI; lembaga pengawasan di bidang iptek seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir; lembaga jasa konsultasi di bidang iptek; lembaga yang mewakili kepentingan konsumen; lembaga penyediaan informasi iptek; lembaga keuangan yang mendanai kegiatan iptek; dan lembaga lain yang sejenis.

4.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia

Berbagai faktor menjadi penyebab penghambat kinerja pada institusi litbang di Indonesia. Faktor tersebut dapat dipetakan ke dalam lima kelompok yaitu anggaran penelitian, sumber daya peneliti, sarana dan prasarana penelitian, kinerja institusi litbang, dan kebijakan litbang yang sudah ada.

Terkait dengan anggaran penelitian ada beberapa permasalahan yang muncul yaitu anggaran litbang di Indonesia masih kecil, anggaran dianggap besar tetapi tidak terfokus karena ego sektoral atau ego kelembagaan, anggaran penelitian belum melibatkan swasta/industri, serta kebijakan dan tata kelola anggaran yang tidak mendukung.

Pembiayaan penelitian bukan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan penelitian, namun seringkali tanpa pembiayaan yang memadai, sebuah penelitian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selama 1999-2007, anggaran yang dialokasikan pemerintah

29


sangat kecil dan hanya berkisar di 0,3% saja dari APBN. Tahun 2009, anggaran riset masih Rp.1,2 triliun, tetapi pada 2010, anggaran ini menjadi turun lebih dari separuh menjadi Rp.453 miliar, dan tahun 2011 turun lagi menjadi Rp.435 miliar. Jumlah anggaran ini harus dibagi-bagi bukan hanya pada peneliti, tetapi teknisi dan juga staf pendukung. Akibatnya, peneliti harus bergiliran dan antre untuk mendapatkan dana penelitian. Kondisi ini akan mempengaruhi keberlanjutan kegiatan penelitian setiap tahunnya. Proyek tahun jamak menjadi hal yang menyulitkan untuk dilaksanakan karena peneliti harus dapat merancang penelitiannya sejak tahun pertama.

Kalaupun ada pihak yang menyatakan anggaran sudah memadai, namun karena tidak ada koordinasi dalam penelitian yang sama, sehingga banyak penelitian mengkaji hal yang sama tetapi sifatnya kecil-kecil dan tidak terintegrasi. Setiap lembaga melakukan penelitian dengan versinya masing-masing. Dalam penyusunan rencana kegiatan, setiap kementerian/LPNK yang di dalamnya melakukan fungsi penelitian menyusun rencana kegiatan penelitiannya masing-masing. Kemenristek yang mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak sampai pada tahap melakukan pengecekan apakah kegiatan penelitian yang ada sudah dilakukan oleh lembaga lain atau sesuai dengan grand design penelitian Indonesia. Akhirnya, dana penelitian tersebar pada setiap kementerian/LPNK. Ego sektoral ini jelas menghambat anggaran litbang yang sinergis dan terintegrasi.

Di banyak negara, pendanaan litbang tidak berhenti hanya pada anggaran pemerintah. Swasta dan industri dilibatkan begitu besar sehingga dana pemerintah dapat dialokasikan untuk hal lain. Walaupun UU Sisnas Iptek Litbang telah mengatur bahwa pembiayaan litbang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah (Pasal 26), namun dalam kenyataannya eksekusi terhadap kebijakan ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada 2001, pembiayaan litbang oleh pemerintah mencapai 84% dan pada 2009 masih menunjukkan kisaran di 82,3%. Kemenristek pun dianggap belum bisa menjadi brokerage policy sehingga dapat menjadi perantara untuk membuat kebijakan-

30


kebijakan di bidang pendanaan atau keuangan yang terkait dengan upaya untuk mendukung investasi. Kalaupun ada, daerah yang mencoba kreatif, misalnya Provinsi Sumatera Selatan, dengan melibatkan swasta melalui dana CSR (corporate social responsibility) nilainya tidak signifikan.

Sistem keuangan negara yang saat ini berlaku di Indonesia juga tidak mendukung pelaksanaan riset. Sistem yang ada saat ini menekankan pada penyerapan anggaran yang tertib administratif setiap tahun anggaran. Penelitian merupakan investasi nonfisik jangka panjang yang kemajuannya tidak dapat diukur secara fisik setiap tahun anggaran. Pendanaan Litbang pemerintah yang berasal dari APBN dan APBD juga sangat tidak fleksibel. Tema dan besaran dana penelitian harus sudah diajukan satu tahun sebelumnya. Pelaporan keuangan tidak terkait dengan tahapan penelitian yang sudah dilakukan tetapi didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Padahal, tahapan penelitian antara satu penelitian dengan penelitian lainnya mungkin tidak sama. Jika tidak bisa memanfaatkan atau menghabiskan dana yang telah ada, maka tidak dapat dialokasikan pada periode berikutnya dan dianggap tidak memiliki kinerja keuangan yang baik. Pada akhirnya, setiap institusi litbang hanya berfokus pada menghabiskan anggaran pada tahun berjalan dan membuat laporan penelitian seadanya, yang penting lembaga memperoleh predikat kaporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Masalah dalam Sumber daya manusia (SDM) penelitian meliputi peneliti yang berkualitas memilih bekerja di luar negeri, peneliti dianggap sama dengan pegawai negeri sipil biasa, budaya penelitian belum melekat pada setiap fungsional peneliti, reward yang masih kurang, sistem pembinaan yang tidak berjalan, peneliti dibebani tugas non penelitian, serta lemahnya kepemimpinan di lembaga penelitian.

SDM dalam bidang penelitian berbeda dengan SDM pada umumnya. SDM dalam bidang ini biasa disebut sebagai tenaga terdidik. Jumlah tenaga fungsional peneliti dirasakan masih kurang bagi suatu institusi penelitian, yang banyak adalah tenaga teknisi dan administratif.

31


Kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian yang tidak pro kompetensi. Perlakuan yang lebih baik terhadap peneliti di luar negeri, baik kesejahteraan maupun sarananya, menyebabkan banyak peneliti Indonesia memilih hengkang ke luar negeri.

Peneliti yang bekerja di lembaga penelitian di bawah kementerian/LPNK biasanya berstatus PNS. Dengan status ini, mereka harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk jam kerja. Padahal, seorang peneliti mungkin harus melakukan pekerjaan di luar kantor dan ukuran kinerja PNS masih dengan standar kehadiran dan kedisiplinan masuk kerja.

Salah satu masalah yang ada di Indonesia adalah budaya penelitian yang belum ada. Peneliti yang ada bahkan merasa ketika ditempatkan dalam pekerjaan litbang menjadi orang buangan. Litbang akhirnya dikonotasikan dengan sulit berkembang. Di Perguruan Tinggi lain ceritanya. Keinginan untuk melakukan penelitian dikalahkan oleh tawaran proyek-proyek penelitian yang sifatnya lebih menguntungkan dalam jangka waktu cepat.

Sistem reward yang diberlakukan saat ini dianggap kurang untuk mendukung pengembangan penelitian. Jika hasil penelitiannya diterapkan, seorang peneliti seharusnya mendapatkan kompensasi dari karya tersebut. Akan tetapi, ukuran kinerja bukan dari hasil karya, melainkan dari kehadiran semata. Peneliti lebih senang menjadi pejabat struktural karena tunjangannya lebih besar dibandingkan dengan tunjangan fungsional.

Pembinaan yang diberikan hanya di seputar diklat fungsional yang menjadi syarat wajib seseorang untuk diangkat menjadi peneliti. Pada tingkat berikutnya, fungsional peneliti akan disibukkan dengan berbagai cara agar tulisannya masuk dalam jurnal (nasional/ internasional) hanya untuk mengejar pangkat yang lebih tinggi. Peneliti tidak lagi fokus kepada apakah karyanya tersebut memiliki relevansi dan kegunaan bagi masyarakat.

Keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan litbang juga sangat tergantung pada kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud bukan hanya terkait dengan struktural melainkan juga dengan kemampuan

32


seseorang untuk mempengaruhi dan membangun kerja yang efektif. pemimpin yang kreatif dan memiliki ciri transformational dan inspirational.

Terkait dengan sarana dan prasarana penelitian, terdapat masalah yaitu kurangnya fasilitas penelitian, kesulitan melakukan resource sharing, tidak terencananya pengadaan sarana dan prasarana, dan mahalnya melakukan penelusuran informasi.

Fasilitas penelitian juga dianggap tidak memadai. Untuk menggunakan laboratorium penelitian, selain dipersulit birokrasi dengan urusan perizinan, peneliti juga harus antre karena banyak peneliti yang akan menggunakan namun jumlahnya terbatas, sehingga waktu berada di laboratorium pun menjadi dibatasi. Perlengkapan laboratorium pun seringkali tidak dirawat dengan baik sehingga tidak dapat digunakan karena rusak. Bahkan menyewa laboratorium industri/swasta pada akhirnya harus dilakukan. Mahalnya bahan pengujian menjadi penyebab pengujian yang harusnya dilakukan berkali-kali terpaksa dipangkas hanya sekali. Hal ini juga terkait dengan masalah resource sharing. Kelemahan integrasi penelitian dan tidak adanya grand design penelitian di Indonesia menjadikan setiap peneliti menganggarkan, membeli, memakai, dan menguasai bahan penelitian sendiri.

Pencarian informasi untuk keperluan penelitian cukup mahal, terutama terkait dengan jurnal ilmiah internasional. Jurnal ilmiah dianggap sebagai sumber informasi primer dalam sebuah penelitian, karena jurnal ini berisi kumpulan artikel yang dipublikasikan secara periodik, ditulis oleh para ilmuwan peneliti untuk melaporkan hasil-hasil penelitian terbarunya. Tulisan atau artikel yang dimuat dalam jurnal ini pasti sudah melewati proses peer-review dan seleksi ketat dari para pakar di bidangnya masing-masing. Tulisan dalam jurnal tersebut bukan sekadar hanya untuk dibaca saja, tetapi bisa juga dijadikan sebagai dasar atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya. akses para peneliti terhadap jurnal-jurnal internasional. Masalahnya, biaya berlangganan sebuah jurnal dalam setahun sudah cukup mahal untuk seorang peneliti (PNS). Kalaupun berlangganan e-journal ternyata

33


tidak diikuti dengan fasilitas untuk mengakses. Kecepatan internet yang lambat membuat peneliti frustasi.

Pada kinerja institusi litbang ditemukan masalah-masalah yaitu publikasi ilmiah yang masih rendah, pemanfaatan hasil penelitian yang juga masih rendah, dan jumlah paten dan lisensi yang juga masih terbatas.

Jika peneliti di negara-negara lain dituntut untuk menghasilkan minimal 2-3 publikasi di jurnal internasional dalam kurun waktu tiga tahun, maka kebijakan itu hampir dipastikan tidak ditemui di semua institusi litbang di Indonesia. Selain kendala bahasa, kendala terbesar karena tidak paham bagaimana cara menulis dan mengirimkan tulisan di jurnal.

Sebuah penelitian pada dasarnya harus memiliki relevansi dengan kebutuhan apakah itu masyarakat, industri, atau pemerintah sendiri. Saat ini lebih banyak terjadi hasil penelitian dimanfaatkan hanya untuk kenaikan pangkat dan sekadar untuk disimpan sebagai arsip perpustakaan. Agaknya para peneliti di Indonesia belum sadar, apa sebenarnya visi dan misi mereka untuk melakukan penelitian, sekadar untuk pekerjaan atau untuk dapat dimanfaatkan pihak-pihak lain.

Kebijakan litbang yang ada hanya sedikit yang memiliki relevansi terhadap pengembangan riset dan pemanfaatannya, dan kadang membingungkan pihak-pihak terkait karena adanya disharmonisasi kebijakan.

UU Sinas Litbang Iptek yang ada masih memiliki kelemahan. Mulatsih dan Putera (2009) menguraikan bahwa salah satu kelemahan yang ada dalam UU ini adalah belum fokus dalam mengarahkan bidang-bidang yang menjadi tujuan dari kebijakan yang dibuat dan masih belum diikuti dengan petunjuk dan aturan pelaksana yang lebih teknis. Seharusnya hadirnya UU ini diikuti dengan penguatan kelembagaan seperti yang dilakukan di Singapura, Filipina, Australia, dan India. UU ini juga dianggap kurang implementatif karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah hanya gencar dilakukan di awal peluncuran UU ini dan sanksi bagi penyelenggara pemerintahan yang

34


tidak menjalankan UU ini pun dianggap hanya “sentilan” saja dan tidak membuat jera.

Gambar 5 - Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Institusi Litbang di Indonesia

4.3. Langkah dan Alternatif Disain Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia

Faktor-faktor penghambat yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya menggambarkan bahwa perlu dilakukan transformasi

• Relevansirendah• Tidakmelaibatkanpihak

industri• Kurangkemampuanuntuk

melakukankerjasamadenganpihaklain,

terutamaluarnegeri

• Tidakterpenuhikarenamahal• Tidakadaresourcesharing• Teknologiyangada<dakdimanfaatkandenganbaik

• Anggaranlitbangkecil• Anggaranbesartapi<dak

terfokuskarenaegosektoralatauego

kelembagaan• Penganggaranpeneli<anbelummelibatkanswasta/

industri• Kebijakanpenganggaran

yangbelumbaik

• Peneli<berkualitasmemilihbekerjadiluarnegeri• Rewardkurang• Dibebanipekerjaannonpeneli<an(strukturaldanadministra<f)• Budayapeneli<anbelummelekatdalamse<appeneli<• Sistempembinaanbelumberjalan• Kepemimpinanyangbelummaksimal

SUMBER DAYA

MANUSIA ANGGARAN

KINERJA INSTITUSI LITBANG

SARANA DAN

PRASARANA

KEBIJAKAN: tidakrelevan,tidaksignifikan,tidakberdayaguna

35


terhadap institusi litbang di Indonesia. Transformasi yang menggunakan konsep Kilmann, Covin, dan Associates (1988), Gouillart dan Kelly (1995), dan juga Levy dan Merry (1986) dianggap dapat memicu pertumbuhan dengan menghubungkan tubuh organisasi terhadap lingkungan.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada institusi litbang di Indonesia, peneliti melihat ada beberapa hal yang relevan yaitu dengan memperbaiki dan mengharmonisasi kebijakan di bidang litbang, mengubah nilai, menyiapkan SDM peneliti, meninjau kembali tugas dan fungsi dari setiap institusi litbang, membuat roadmap litbang secara terintegrasi, membuat program tematik yang fokus dan bukan pada sektoral, melakukan integrasi dan linkage dengan berbagai pemangku kepentingan (the triple helix), memperbaiki sistem perencanaan, pembinaan, dan remunerasi peneliti, melakukan evaluasi terhadap dampak penelitian, perbaikan pada sistem anggaran dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, melalui penguatan sistem inovasi penelitian dan pusat data, dan diseminasi informasi litbang. Nilai yang harus diubah adalah peneliti bukan administrator tetapi mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang misi unit mereka, nilai-nilai, dan mandat, dan mereka dapat mengambil tindakan yang mencerminkan cita-cita terkait dengan good governance, seperti efisiensi, ekonomi, etika, dan keadilan.

Sikap peneliti yang kadang “egois” menganggap dirinya lebih tahu, lebih baik, dan lebih hebat dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya, bisa menjadi senjata makan tuan karena tidak pernah melihat bahwa aspek relevansi menjadi hal yang penting. Dengan tidak berupaya mengesampingkan peneliti yang merupakan manusia tipe Y, metode see, feel, dan change menjadi metode yang dianjurkan oleh Kotter dan Cohen (2002). Peneliti yang ada, termasuk juga para pemimpin institusi litbang, harusnya mulai melihat apakah posisi mereka saat ini sudah tepat, apakah tujuan organisasi sudah dirumuskan secara tepat, apakah visi yang dibuat sudah sesuai, dan masih banyak hal-hal lain yang dapat diajukan. Selama ini, seorang

36


peneliti yang digolongkan sebagai seorang pegawai negeri, hanya sekadar menjadikan profesinya tersebut mata pencaharian. Pada akhirnya, hal ini akan melahirkan kegiatan yang mempertahankan kebiasaan semata atau status-quo saja. Institusi litbang pun pada akhirnya hanya melaksanakan kebiasaan semata. Yang paling sukar, tentu saja, adalah mengubah orang-orang yang sudah nyaman dengan kondisinya saat ini.

Pada awal pembentukannya, pada umumnya semua institusi telah ditentukan apa tugas dan fungsinya. Dari tugas dan fungsi yang telah ditetapkan ini, ternyata ada beberapa yang tumpang tindih. Agar kinerjanya menjadi lebih baik, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan kembali tugas dan fungsi.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mentransformasikan institusi litbang adalah dengan membuat peta jalan (roadmap) litbang dan mematuhi roadmap tersebut agar tujuan akhir dari litbang dapat tercapai. Selama ini, Kemenristek menyadari bahwa Agenda Riset Nasional (ARN) yang dibuat oleh Dewan Riset Nasional (DRN) belum secara penuh diacu oleh lembaga-lembaga litbang, baik perguruan tinggi, lembaga litbang kementerian, maupun lembaga litbang non kementerian yang melaksanakan kegiatan litbang.

Saat ini institusi litbang di Indonesia dibentuk berdasarkan sektoral. Sektoral yang dimaksud melekat pada Kementerian/LPNK. Setiap kementerian/LPNK yang di dalamnya melakukan fungsi penelitian kemudian akan menyusun rencana kegiatan penelitiannya masing-masing. Situasi ini harusnya tidak terjadi lagi karena seringkali kegiatan penelitian tidak terfokus, tumpang tindih, dan bahkan hanya bersifat kecil-kecil. Memang, pemerintah melalui Kemenristek dan DRN sudah mencoba mengkoordinasikan salah satunya dengan membuat ARN. Akan tetapi, ARN yang dibuat ternyata tidak fundamental dan tingkat adopsinya oleh institusi litbang masih sangat minim.

The Triple Helix adalah konsep yang dikemukakan oleh Henry Etzkowitz pada 2007. Model yang mengembangkan hubungan antara universitas (akademisi), industri (bisnis), dan pemerintah dinilai

37


menyediakan kerangka analisis yang lebih mudah dievaluasi dan juga dapat menganalisis hubungan jaringan pengetahuan dan interaksi dalam proses litbang, pada tingkat daerah, nasional, dan internasional, atau pada tingkat individu dan institusi. Konsep ini menawarkan sebuah pendekatan yang komprehensif karena menganalisis hubungan yang amat kompleks di antara ketiga aktor yang ada. Selain itu, interaksi antar ketiga aktor menjadi sangat dekat dan intens tanpa menghilangkan masing-masing institusi, masing-masing aktor juga dapat saling memanfaatkan kemampuannya dan tetap memegang kompetensi inti.

Zuhal (2010:282) menyebutkan bahwa dengan menggunakan the triple helix ini maka akan: a. Terbuka kesempatan bagi terjadinya sirkulasi pengetahuan dan

kongsi pengetahuan antara sektor akademis, pelaku bisnis, dan pejabat pemerintah.

b. Riset akademik dapat terkait dengan praktik bisnis, sehingga para peneliti memperoleh informasi langsung tentang kebutuhan pasar.

c. Budaya kewirausahaan dapat terbentuk. Sementara perusahaan baru mungkin saja tercipta dari jaringan inovasi sebagai akibat dari perkongsian pengetahuan sesama aktor di dalam the triple helix.

d. Inisiatif kebijakan baru dapat timbul di dalam jaringan, yang dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengerti lebih baik, di mana sebuah riset dapat dialokasikan. Ini dapat memberi pemerintah kesempatan dalam mendesain sebuah daerah riset baru.

Buxton dan Hanney (1995) dalam Eddy Nason (2010) menyebutkan bahwa penelitian bukan hanya penting pada pelaksanaannya, namun lebih penting lagi untuk melihat dampak dari hasil penelitian tersebut. Buxton dan Hanney menggunakan payback framework untuk melakukan analisis multidimensi yang menggunakan model logika proses penelitian dan sistem klasifikasi untuk kepentingan penelitian. Model logika ini menunjukkan aliran penelitian untuk keluaran dan hasil, sementara kategorisasi mencatat dampak pada: pengetahuan, kapasitas penelitian; pengambilan keputusan, kesehatan, dan sosial-ekonomi manfaat. Dengan model ini dimungkinkan melakukan perbandingan antara metode pendanaan (misalnya beasiswa,

38


hibah proyek dan program), jenis penelitian (dasar dan terapan), dan penelitian yang dilakukan pada waktu yang berbeda (misalnya 5 tahun lalu dibandingkan 20 tahun yang lalu) sehingga pada akhirnya akan mengetahui relevansi dan dampak penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain.

Lingkungan yang berubah serta berbagai kondisi yang berbeda dalam kepegawaian di bidang penelitian menyebabkan harus ada perbaikan dalam sistem perencanaan SDM peneliti. Analisis kebutuhan mungkin sudah mulai dilakukan di beberapa instansi, akan tetapi ketidakjelasan akan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan menjadi satu masalah.Masalah lainnya adalah sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen peneliti yang ada selama ini di Indonesia, terutama yang bekerja di sektor pemerintah, sama dengan sistem rekrutmen PNS. Pemerintah membuka lowongan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan, walaupun seringkali definisi tentang kebutuhan sebagai sesuatu yang tidak jelas. Dalam human resources management istilah ini disebut sebagai passive posting. Rekrutmen seharusnya tidak lagi hanya berdasarkan atas kepemilikan ijazah saja tetapi juga kompetensi dan keinginan. Head-hunting menjadi strategi rekrutmen yang perlu dijadikan alternatif karena lebih obyektif karena pihak yang akan memakai tidak mengenal sama sekali kandidat. Netralitas, sistem merit, kreativitas, fleksibilitas jam kerja, ataupun kebebasan berekspresi menjadi isu yang digadang dalam bidang penelitian. Terkait dengan pembinaan terhadap SDM peneliti, selama ini peneliti yang berstatus PNS dapat melanjutkan pendidikan dan pelatihan dengan dibiayai oleh pemerintah melalui beasiswa. Dalam kenyataannya, ketika pendidikan telah selesai ditempuh, bidang yang ditempuh peneliti tersebut belum siap dikembangkan di Indonesia dan bahkan dianggap sesuatu yang menghabiskan anggaran. Terkait dengan sistem remunerasi. Walaupun dalam Gouillart dan Kelly (1995) disebutkan bahwa sistem remunerasi masuk dalam bagian dalam transformasi jenis pembaruan, namun peneliti menganggap hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana fokus terhadap pasar dapat dilakukan jika pegawainya sudah tidak memikirkan kebutuhan mendasar. Analogi yang sering dipakai

39


adalah “Kalau masih memikirkan perut, bagaimana bisa berpikir jernih?” Memang, pemerintah telah menaikkan tunjangan fungsional (untuk peneliti utama dan profesor Rp.3.250.000,- dan terendah untuk peneliti pertama sebesar Rp.715.000). Angka ini tentu saja bukan angka yang dianggap memadai, jika dibandingkan dengan tunjangan struktural dan tunjangan fungsional dosen/profesor, dan tunjangan kinerja pegawai DKI Jakarta). Jika ketimpangan ini belum teratasi, maka tentu saja keluhan yang sama akan selalu muncul.

Terkait dengan reformasi anggaran, ada tiga hal yang relevan untuk dilakukan yaitu: a) evaluasi menyeluruh terhadap usulan anggaran; b) perbaikan sistem pencairan dan pelaporan anggaran penelitian karena selama ini yang menjadi keluhan selalu hal yang sama, pencairan anggaran turun terlambat dan peneliti disibukkan dengan tugas administratif pengelolaan penelitian, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak maksimalnya hasil dan kerja penelitian; dan c) peneliti harus juga kreatif dalam pengelolaan anggaran, artinya perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain agar penelitian menjadi lebih berdaya termasuk dalam pendanaan. Peneliti, terutama di instansi pemerintah tidak hanya harus berpangku tangan berharap dari anggaran yang sudah disediakan pemerintah melalui APBN/APBD, tetapi juga dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Institusi litbang sangat terkait pula dengan inovasi ilmiah dan teknologi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengubah cara peneliti melakukan penelitian mereka, bagaimana berkomunikasi dengan peneliti lain dan pengguna potensial, dan dalam sekejap dapat mengakses pengetahuan yang relevan dari pengetahuan global yang luas dan berkembang (Hanna, 2010: 51). Mencari informasi tentang isu-isu terkini saat ini dapat dilakukan dengan cepat karena adanya internet. Borderless world atau dunia tanpa batas menjadikan informasi dapat diperoleh dengan seketika. Hal ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Revolusi TIK juga berhubungan dengan bagaimana struktur organisasi menjadi lebih ramping dan bagaimana organisasi bekerja dan berhubungan dan hal ini berdampak pada penyebaran informasi bisnis yang cepat kepada

40


publik. Struktur organisasi litbang saat ini memang sudah merupakan struktur matriks, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih terlalu hirarkis sehingga menyulitkan peneliti untuk bekerja. Seorang peneliti seharusnya tidak dibebani oleh hal-hal administratif dan teknis dari jabatan, karena lebih menekankan pada fungsionalnya.

Muara dari semua program transformasi yang ditawarkan adalah pada aspek kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan iptek dan inovasi (yang secara tidak langsung bersinggungan dengan litbang) menunjukkan bahwa dari 59 kebijakan nasional hanya terdapat 13 kebijakan yang benar-benar memiliki relevansi kebijakan mengatur langsung terhadap pengembangan (riset), difusi, dan pemanfaatan teknologi di daerah, dan secara signifikansi kebijakan tersebut berpengaruh langsung terhadap pengembangan (riset), difusi, dan pemanfaatan teknologi di daerah, serta memiliki daya guna sebagai sebuah kebijakan, baik dari sisi mempengaruhi kebijakan di bawahnya, penguatan kelembagaan, penguatan program, dan kapasitas inovasi.

Disharmonisasi kebijakan tidak hanya terjadi di tingkat pusat.tetapi juga di tingkat daerah. Di tingkat nasional, misalnya Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. UU ini jelas akan menyulitkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat jangka panjang (multi years). Contoh lainnya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP. Hal ini jelas bertentangan dengan PP tentang intensif pajak. Masih ada beberapa kebijakan lainnya yang juga disharmoni. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi sehingga kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang riset menjadi selaras.

41


Perbaikan dan Harmonisasi Kebijakan

Sistem Inovasi Penelitian

Diseminasi Informasi

Sistem Anggaran

Perencanaan, Pembinaan, dan

Remunerasi Peneliti

The Triple Helix

Roadmap penelitian

Program tematik Mengubah nilai

Meninjau kembali tugas dan fungsi institusi litbang

LIN

GK

UN

GA

N LIN

GK

UN

GA

N

LINGKUNGAN

Pusat Data Nasional

LINGKUNGAN

Menyiapkan SDM Peneliti

Evaluasi dampak penelitian

Gambar 6 - Transformasi Institusi Litbang Pettit dalam Goodin (1996: 55-56) menyebutkan bahwa disain

kelembagaan tidak hanya terkait dengan bentuk atau pembentukan kembali dari struktur formal, melainkan juga pengaturan yang terkait dengan koordinasi perilaku atau individu yang ada dalam institusi

TRANSFORMASI

Relevansi Kualitas Produktivitas

DAYA SAING

42


tersebut. Ada tiga asumsi yang harus diperhatikan dalam melakukan disain kelembagaan: a. Perilaku orang-orang dalam institusi, yaitu baik sebagai agen dari

institusi ata perilaku mereka dalam kapasitas resmi, merupakan sesuai yang sensitif untuk peluang dan insentif untuk mereka sebagai hasil dari suatu perubahan.

b. Peluang dan insentif tersebut dihubungkan dengan perubahan seringkali bervariasi, bisa membawa dampak pada perilaku individu lain di dalam organisasi.

c. Ada beberapa kriteria yang dapat diterima dari pola-pola perilaku yang muncul akibat perubahan kelembagaan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam sistem inovasi nasional terdapat suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas, serta sektor swasta dalam suatu pengatura kelembagaan uang secara sistematik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan mensinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovas-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sistem inovasi nasional juga terdapat berbagai kelembagaan negara atau swasta, pusat atau daerah, internasional atau nasional.

Tujuan transformasi institusi litbang yang diharapkan adalah terbentukya institusi litbang yang efisien sehingga dapat menghasilkan kinerja litbang yang lebih baik untuk mencapai daya saing bangsa. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti mengusulkan beberapa alternatif disain kelembagaan sebagai berikut: Alternatif Disain 1

Lembaga-lembaga penelitian yang ada sebagaimana tercantum dalam UU Sisna Litbang Iptek tetap sebagaimana adanya, namun pemerintah (melalui Kemenristek) harus mendefinisikan kembali tentang tugas pokok, fungsi, dan wewenang dari masing-masing lembaga sehingga tidak ada tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Selain itu, Kemenristek harus merumuskan kembali bidang

43


prioritas penelitian dengan lebih sederhana. Tujuh bidang prioritas yang selama ini ada terlalu banyak sehingga penelitian yang dilakukan pada akhirnya tidak fokus. Amerika Serikat sendiri, misalnya, memilih life science, khususnya kesehatan, sebagai bidang prioritas yang ditunjang oleh bidang-bidang lainnya. Penentuan bidang prioritas ini tentu saja harus melibatkan semua pemangku kepentingan (kementerian, LPNK, balitbang, industri, dan perguruan tinggi). Misalnya, dengan melihat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, saat ini yang dapat dijadikan bidang prioritas adalah pangan, energi, dan kesehatan. Kemenristek harus diperkuat baik secara struktur, sumber daya manusia, dan keuangan sehingga mampu menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagai koordinator di bidang litbang dan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis. Kebijakan yang dimaksud harus dapat menjadi pemicu pelaksanaan kegiatan litbang oleh lembaga-lembaga litbang.

Keberadaan Kemenristek yang seharusnya bisa menjalankan tugas dan fungsinya tersebut ternyata dianggap belum mumpuni. Misalnya salah satu amanat UU Sisnas Litbang Iptek adalah menyusun Jakstranas. Jakstranas yang telah dibuat oleh kementerian ini pun selain tidak diketahui juga tidak dipahami, dan bahkan tidak bisa dibedakan dengan ARN. Artinya, kebijakan yang telah dibuat bukan hanya memiliki masalah dalam substansi tetapi juga dalam hal teknis. Karena ketidaktahuan inilah, pada akhirnya Jakstranas ini tidak pernah menjadi rujukan nasional atau rujukan institusi untuk melaksanakan pembangunan iptek.

Disain transformasi ini tidak memerlukan waktu yang panjang. Hanya saja, tantangan yang muncul jika menggunakan disain ini adalah apakah Kemenristek mampu untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenang? Hambatan utamanya adalah dari dalam kementerian sendiri yaitu diperlukan pemimpin transformasional yang mampu memiliki visi ke depan dan dapat menggerakkan organisasi baik internal maupun untuk berhubungan dengan lembaga lainnya. Selain itu, hambatan lainnya adalah dari luar kemenristek, misalnya kementerian lain yang juga melaksanakan kegiatan dan fungsi litbang

44


seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, jika tetap mempertahankan lembaga litbang di daerah, maka kondisinya adalah harus memperkuat SDM peneliti dan juga kebijakan litbangnya, sehingga lembaga litbang daerah tidak menjadi lembaga yang konotasinya adalah tempat buangan dan sulit berkembang. Selama ini anggapan yang kerap muncul dalam pengelolaan lembaga litbang di daerah adalah: a) lembaga litbang hanya merupakan komponen pelengkap dari keseluruhan unit organisasi pemda, b) penempatan SDM yang seringkali kurang tepat, kompetensi kurang memadai, dan seringkali tidak sejiwa dengan pelaksanaan tugas dan fungsi litbang, c) minimnya kesempatan SDM di lembaga litbang daerah untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan formal, maupun diklat teknis lainnya, d) kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil litbang sebagai masukan bagi pengambilan keputusan, e) kurang sinkronnya program yang dilaksanakan lembaga lirbang daerah dengan program di unit kerja teknis lainnya, f) minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas litbang, dan g) masih adanya duplikasi tugas dan fungsi litbang daerah dengan unit kerja lainnya dalam penyelenggaraan litbang (Hidayat, 2005: 11)

Untuk litbang di daerah dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, dengan menitipkan fungsional peneliti pusat (misalnya dari LIPI atau Puspiptek) atau dosen-dosen dari perguruan tinggi, dengan asumsi bahwa peneliti pusat dan dosen adalah peneliti yang memiliki kompetensi di bidang penelitian, atau memiliki jejak langkah dalam melakukan penelitian, untuk menjadi pembina, atau partner peneliti di daerah sehingga peneliti di daerah dapat belajar langsung dan pada akhirnya memiliki kompetensi yang sama dengan peneliti lain di pusat. Kedua, dengan melakukan diklat seperti yang sudah ada. Tantangan yang timbul jika pilihan pertama dilakukan adalah apakah ada peneliti yang mau ditempatkan di daerah, apakah peneliti yang akan menentukan sendiri daerah yang dituju, apakah peneliti di litbang daerah dapat menyesuaikan dengan cara kerja peneliti pusat. Jika pilihan kedua dilakukan, perlu dilakukan pembinaan yang terus-

45


menerus dan bukan hanya sesaat untuk kenaikan pangkat atau menghabiskan anggaran semata. Bahkan jika diperlukan, harus direncanakan dengan matang diklat seperti apa yang diperlukan oleh peneliti atau calon peneliti di daerah. Pilihan ketiga adalah membubarkan litbang dan memberikan fungsi kelitbangan kepada perguruan tinggi setempat. Litbang daerah hanya menjalankan fungsi sebagai manajer dan pemakai hasil penelitian. Jika ingin melakukan penelitian, maka daerah yang menyiapkan dananya, perguruan tinggi melaksanakannya, hasilnya akan dipakai kembali oleh daerah. Litbang daerah akan lebih banyak menjalankan fungsi sebagai analis kebijakan. Hal yang sama juga dapat dilakukan kepada litbang di tingkat kementerian.

Alternatif Disain 2

Beberapa negara saat ini telah menggabungkan antara Riset dan Teknologi dengan Pendidikan atau Pendidikan Tinggi, misalnya Republik Korea dengan Ministry of Science, ICT, and Future Planning (MSIP) dan Jerman dengan Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF (atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Federal Ministry of Education and Research), menggabungkan antara Riset dan Teknologi dengan Industri, misalnya Republik Turki dengan nama Ministry of Science, Industry, and Technology, atau menggabungkan ketiganya seperti yang dilakukan oleh Australia melalui Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education. Seperti telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, saat ini terdapat begitu banyak tumpang tindih kegiatan antarkementerian dan lembaga yang menjalankan fungsi litbang. Apa yang dilakukan oleh beberapa negara di atas, dapat dijadikan rujukan. Penggabungan kementerian ini selain mempermudah koordinasi, juga mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Hanya saja, untuk melakukan ini perlu dilakukan perubahan terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang nama dan pemisahan urusan antara pendidikan dan ilmu pengetahuan (UU Nomor 30 tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Hal ini sebenarnya tidak sukar karena Indonesia sebenarnya pernah

46


menggunakan nomenklatur Kemerinterian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Yaitu pada masa Kabinet Kerja IV pada masa pemerintahan Soekarno.

Yang perlu diperhatikan adalah melakukan evaluasi kementerian/lembaga mana yang akan digabungkan dan dihapuskan. Jika menggabungkan kementerian ristek dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan, maka dalam melakukan disain ini adalah tugas kementerian gabungan pendidikan dan ristek akan sangat besar, karena meliputi pendidikan dasar hingga tinggi. Akan lebih tepat jika memilih pendidikan tinggi saja karena yang banyak melakukan kegiatan kelitbangan adalah perguruan tinggi.

Sebenarnya, penghapusan satu kementerian dan penggabungannya dengan kementerian lain pun bukan barang baru di Indonesia. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dihapuskan. Tantangan yang dihadapi dengan adanya penghapusan (atau penggabungan) adalah bagaimana dengan SDM (pegawai) dan penempatannya. Pengalaman penghapusan kedua departemen pada masa Gus Dur membuat Departemen Keuangan sedikit kesulitan untuk mengatur administrasi keuangan dan ribuan pegawai di kedua departemen harus melakukan penyesuaian jabatan, terutama stuktural.

Selain tantangan SDM, banyak hal yang juga harus dipertimbangkan dalam penggabungan atau penghapusan suatu kementerian. Meniru negara lain harus juga memperhatikan aspek budaya, struktur, dan juga fungsinya. Jika sebuah kementerian melebur ke dalam kementerian lain, budaya dominan apa yang akan dipakai, atau haruskah membuat budaya campuran?

Setiap institusi memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, seperti dikemukakan oleh Sosiolog Talcott Parsons dengan Teori Struktural Fungsionalnya. Di Korea, misalnya, sebelum MSIP, kementerian yang menjalankan fungsi terkait litbang MEST (Ministry of Education, Science and Technology). Latar belakang MEST diubah menjadi MSIP karena negara ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang mengarah pada ekonomi kreatif. Oleh

47


karena itu perlu diciptakan paradigma kebijakan baru untuk membangun ekonomi di mana setiap orang akan mengarah pada hidup bahagia. MSIP mencoba memimpin inovasi industri berdasarkan imajinasi, kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi dan TIK, menciptakan industri dan pasar sebagai mesin pertumbuhan baru dan menyajikan visi baru harapan. Oleh karena itu, patut menjadi perhatian ketika mengadaptasi suatu bentuk institusi, harus dianalisis terlebih dahulu apakah ada kesamaan fungsi dan strukturnya.

Kesulitan lainnnya muatan politik muatan politik karena selama ini penempatan jabatan menteri lebih pada pembagian “jabatan kue” karena adanya koalisi partai. Alternatif Disain 3

Hasil kajian dari Hikmahanto, Suleiman, dan Rijanto (2012) memberikan beberapa alternatif strategi kelembagaan LIPI, yaitu:

a. Menjadikan LIPI menjadi national manager of research dengan posisi LIPI tetap di bawah pemerintah, namun dapat mengatur tata kelolanya sendiri dan bertindak lebih fleksibel,

b. Menjadikan LIPI sebagai lembaga setingkat menteri yang bertugas untuk melakukan koorinasi kebijakan dan implementasi sains dan riset di Indonesia.

c. Menggabungkan LIPI dengan AIPI karena kedua lembaga ini, walaupun memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, namun bisa menjadi bersinergi bila disatukan. Jika merujuk pada pengalaman banyak negara seperti diuraikan

pada poin 6.1. disertasi ini, maka sebenarnya LIPI dapat lebih diberdayakan dan memiliki keleluasaan lebih. Alternatif pertama sebagai manajer nasional untuk penelitian bisa menjadi pilihan yang terbaik dengan catatan pada saat yang bersamaan harus ada penggabungan atau penghapusan terhadap lembaga yang memiliki fungsi yang sama, misalnya AIPI, DRN, dan juga KIN digabungkan dengan LIPI. Sebagai manajer nasional untuk penelitian, mulai dari perencanaan kegiatan, keuangan, penataan SDM, hingga diseminasi hasil penelitian dapat melalui satu pintu. Sifatnya yang independen,

48


membuat LIPI mudah untuk mengelola penelitian dan memberikan masukan kepada presiden dan berkoordinasi dengan Kementerian Ristek. Selain itu LIPI juga dapat menjadi lembaga yang dapat menarik investasi untuk pengembangan penelitian sehingga pada akhirnya LIPI pula yang dapat menyalurkan dana ini kepada lembaga-lembaga penelitian atau perguruan tinggi agar mereka dapat melaksanakan kegiatan penelitian. Posisi LIPI dapat diibaratkan seperti Bappenas dalam konteks pembangunan di Indonesia. LIPI akan beranggotakan lembaga-lembaga litbang, ilmuwan, kelompok ilmuwan, peguruan tinggi, dan juga industri/swasta. Setiap hasil penelitian harus disimpan dan didiseminasikan melalui LIPI sehingga tidak ada lagi penelitian ganda dan untuk mencegah timbulnya plagiasi.

Sebagai catatan, pemilihan LIPI sebagai manajer penelitian juga dapat digantikan dengan institusi yang lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Untuk melaksanakan disain kelembagaan ini, tentu saja perlu dirumuskan kembali beberapa hal:

a. Perlu ditinjau kembali keberadaan UU Sisnas Litbang Iptek agar LIPI bisa bertransformasi dan juga memperbaiki sistem keuangan negara agar pengelolaan riset tidak disamakan dengan belanja barang. Dengan disain kelembagaan ini, tidak perlu dibentuk lembaga baru bahkan perlu memikirkan kembali lembaga-lembaga mana yang perlu dihapuskan dari daftar lembaga riset (utama dan pendukung) di Indonesia.

b. SDM pengelola berbeda dengan SDM peneliti, sehingga nantinya LIPI atau institusi lain dapat menjadi manajer yang profesional dalam pengelolaan kelitbangan. SDM peneliti dikembalikan kepada fungsinya semula untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

c. Institusi litbang atau sejenisnya di setiap kementerian perlu ditinjau lagi keberadaannya. Tidak semua kementerian perlu membuat institusi litbang seperti ini karena hanya akan menambah struktur dan memperbesar jumlah SDM saja. Harusnya institusi litbang difokuskan kepada bidang yang

49


dipilih (klaster), misalnya Litbang Kesehatan, Litbang Pangan, dan Litbang Energi. Artinya, semua instansi dapat masuk dan ikut berpartisipasi dalam fokus yang ada. Di Litbang Pangan, misalnya, berarti ada ilmuwan di bidang teknologi pangan, pertanian, kesehatan, dan juga sosial budaya, yang bisa berasal dari berbagai kalaangan seperti pemerintah, swasta, perguruan tinggi atau individu.

Kementerian atau institusi lainnya hanya perlu menjalankan hasil dari kebjakan klaster pangan. Misalnya Kementerian Pertanian memfokuskan pada penyediaan benih, Kementerian Perdagangan terkait pada tata kelola pupuk, Kementerian Pendidikan terkait dengan penciptaan SDM yang berkualitas misalnya penyuluh, Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan sosialisasi kebijakan pangan nasional, sedangkan pihak perguruan tinggi diminta untuk mencari solusi lain misalnya membuat benih-benih baru dan melakukan kajian dampak sosial, budaya, dan ekonomi atas kebijakan jika dilaksanakan. Fungsional peneliti yang ada pada kementerian dapat bergabung dalam klaster penelitian yang ada atau dialihkan fungsinya menjadi analis kebijakan yang lebih banyak memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mengusulkan kebijakan kepada kementerian.

d. Litbang yang ada di daerah, yang pembentukannya dikuatkan oleh Peraturan Bersama Mendagri dan Menristek Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 terkait dengan penguatan SIDa, perlu ditinjau kembali tugas dan fungsinya. Fungsi litbang daerah selama ini yaitu untuk melakukan aktivitas litbang, yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek, khususnya yang diperlukan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah, perlu dievaluasi kembali. Keterbatasan dalam SDM baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya menjadi satu kendala utama.

50


Jika daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang berdasarkan pada hasil penelitian atau research-based policy, maka daerah hanya perlu meminta bantuan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi (bisa perguruan tinggi di daerah tersebut atau dari daerah lain) untuk melaksanakannya karena SDM yang dimiliki perguruan tinggi selain jumlahnya memadai juga memiliki kompetensi untuk melakukan studi di bidang kebijakan. Dengan cara seperti ini, tridarma perguruan tinggi dapat lebih berjalan karena penelitian yang dilakukan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat (dalam hal ini pemda) dan sekaligus mengembangkan keilmuannya. Posisi SDM Peneliti yang ada di litbang daerah dapat dialihfungsikan sebagai analis kebijakan, yaitu menganalisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

e. Industri dan swasta selama ini belum melaksanakan kegiatan litbang secara terorganisir. Pihak industri dan swasta pun belum tertarik untuk mengeluarkan dana dan ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan litbang. Untuk itu, dalam disain institusi litbang yang diusulkan, keberadaan industri dan swasta harus dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebagai pengguna hasil litbang tetapi juga sebagai investor sekaligus pelaksana penelitian itu sendiri.

f. Posisi masyarakat dalam disain kelembagaan ini adalah sebagai pengguna akhir dari hasil penelitian. Artinya, masyarakat memanfaatkan secara produktif hasil-hasil penelitian yang ada agar kesejahteraannya semakin meningkat.

Sebagai catatan, pemilihan LIPI sebagai institusi yang berfungsi sebagai manajer penelitian juga dapat digantikan dengan institusi yang lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Jika digambarkan dalam bentuk gambar, maka disain kelembagaannya akan menjadi seperti di bawah ini:

51


Gambar 7 – Alternatif 3 Disain Transformasi Institusi Litbang di Indonesia

Yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan transformasi institusi litbang ini adalah: 1. Transformasi tidak selalu bekaitan dengan pembentukan institusi

baru, tetapi bisa dilakukan dengan mengubah fungsi dan tugas institusi yang telah ada. Akan tetapi, jika institusi yang ada memang tidak mungkin diubah, maka dapat dibuat institusi baru.

2. Kinerja fungsional peneliti juga tidak hanya diukur dari berapa banyak hasil penelitian dimuat dalam jurnal internasional tetapi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat (termasuk

Presiden

Kementerian Riset dan Teknologi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau Institusi Lain

Lembaga-Lembaga Litbang

Perguruan Tinggi + Ilmuwan

Industri dan Swasta

Klaster-Klaster Penelitian

Masyarakat

52


industri). Oleh karena itu perlu perubahan pola pikir dalam pengelolaan litbang itu sendiri.

Disain ini jelas tidak dapat dilaksanakan dalam jangka pendek karena banyak tantangan yang dihadapi: 1. Perlu merumuskan secara mendalam tentang tugas pokok, fungsi,

dan wewenang dari LIPI atau institusi lainnya yang baru. 2. Penolakan dari lembaga litbang karena menganggap bahwa selama

ini LIPI memiliki derajat yang sama. 3. Penolakan dari LIPI karena dianggap akan turun tahta karena

melaksanakan pekerjaan manajerial dan bukan penelitian kenobelan. 4. Perlunya penyiapan SDM yang sangat matang untuk menciptakan

SDM yang mampu mengelola penelitian berskala nasional dan cakupan yang sangat luas.

5. Perlu menempatkan para fungsional peneliti yang jumlahnya tidak sedikit ke lembaga-lembaga litbang lainnya.

4. PENUTUP 4.3. Simpulan Penelitian yang berjudul “Transformasi Institusi Penelitian dan Pengembangan di Indonesia menghasilkan simpulan sebagai berikut a. Institusi Litbang di Indonesia memang mengalami perkembangan

yang sangat maju sejak keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun demikian, perkembangannya tidak diikuti dengan kinerja yang baik.

b. Berbagai faktor menjadi penyebab penghambat kinerja pada institusi litbang di Indonesia. Faktor tersebut dapat dipetakan ke dalam lima kelompok yaitu anggaran penelitian, sumber daya peneliti, sarana dan prasarana penelitian, kinerja institusi litbang, dan kebijakan litbang yang sudah ada. Terkait dengan anggaran penelitian ada beberapa permasalahan yang muncul yaitu anggaran litbang di Indonesia masih kecil, anggaran dianggap besar tetapi tidak terfokus karena ego sektoral atau ego kelembagaan, anggaran penelitian

53


belum melibatkan swasta/industri, serta kebijakan dan tata kelola anggaran yang tidak mendukung. Masalah dalam sumber daya penelitian meliputi peneliti yang berkualitas memilih bekerja di luar negeri, peneliti dianggap sama dengan pegawai negeri sipil biasa, budaya penelitian belum melekat pada setiap fungsional peneliti, reward yang masih kurang, sistem pembinaan yang tidak berjalan, peneliti dibebani tugas non penelitian, serta lemahnya kepemimpinan di lembaga penelitian. Terkait dengan sarana dan prasarana penelitian, terdapat masalah yaitu kurangnya fasilitas penelitian, kesulitan melakukan resource sharing, tidak terencananya pengadaan sarana dan prasarana, dan mahalnya melakukan penelusuran informasi. Pada kinerja institusi litbang ditemukan masalah-masalah yaitu publikasi ilmiah yang masih rendah, pemanfaatan hasil penelitian yang juga masih rendah, dan jumlah paten dan lisensi yang juga masih terbatas. Kebijakan litbang yang ada hanya sedikit yang memiliki relevansi terhadap pengembangan riset dan pemanfaatannya, dan kadang membingungkan pihak-pihak terkait karena adanya disharmonisasi kebijakan.

c. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada institusi litbang di Indonesia, peneliti melihat ada beberapa hal yang relevan yaitu dengan memperbaiki dan mengharmonisasi kebijakan di bidang litbang, mengubah nilai, menyiapkan SDM peneliti, meninjau kembali tugas dan fungsi dari setiap institusi litbang, membuat roadmap litbang secara terintegrasi, membuat program tematik yang fokus dan bukan pada sektoral, melakukan integrasi dan linkage dengan berbagai pemangku kepentingan (the triple helix), memperbaiki sistem perencanaan, pembinaan, dan remunerasi peneliti, melakukan evaluasi terhadap dampak penelitian, perbaikan pada sistem anggaran dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu penguatan sistem inovasi penelitian dan pusat data, dan diseminasi informasi litbang. Ada tiga alternatif disain transformasi yang diusulkan oleh peneliti: 1) memperkuat tugas pokok, fungsi, dan wewenang kemenristek melalui perbaikan

54


kelembagaan (misalnya SDM, struktur, budaya), 2) menggabungkan kemenristek dengan kementerian pendidikan (khususnya pendidikan tinggi), dan 3) menjadikan LIPI sebagai manajer nasional untuk penelitian, bersifat independen, beranggotakan lembaga-lembaga litbang, ilmuwan, kelompok ilmuwan, perguruan tinggi, dan industri/swasta, dan bersifat koordinatif dan memberikan masukan kepada pemerintah.

4.4. Rekomendasi Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah:

a. Melalui Kemenristek dan LIPI, selain harus dilakukan rekonstruksi tentang peran dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan litbang juga perlu membentuk lembaga akreditasi terhadap lembaga penelitian termasuk untuk menilai kinerja lembaga dan hasil penelitian, Hal ini penting untuk mengetahui apakah memang perlu membuat lembaga litbang yang baru atau harus melakukan aliansi atau pembubaran lembaga jika dianggap terlalu tumpang tindih dan tidak efisien.

b. Melalui Kementerian Keuangan perlu dilakukan revisi atas sistem keuangan negara yang ada yang terkait dengan penelitian agar belanja penelitian tidak disamakan dengan belanja barang.

c. Perlu melakukan penelitian lanjutan tentang kebijakan yang telah ada agar memiliki relevansi dan signifikasi terhadap peningkatan kualitas institusi litbang.

d. Perlu memperhatikan pengelolaan pusat data nasional sebagai upaya agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

e. Perlu membuat kebijakan yang pro peneliti, misalnya terkait dengan jam kerja peneliti yang tidak dapat disamakan dengan pegawai lainnya, penugasan lain di luar pekerjaannya sebagai peneliti, dan pemberian penghargaan kepada peneliti di luar kompensasi finansial.

55


f. Perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai lembaga penelitian dengan cara memfasilitasi pembentukan jaringan penelitian terpadu.

2. Bagi setiap lembaga litbang harus melakukan perbaikan dan pengelolaan organisasi pemetaan tentang keberadaan lembaga litbang serta melakukan penelitian bukan hanya untuk menghabiskan anggaran atau sekadar melaksanakan program tetapi melakukan penelitian yang memiliki manfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. 3. Peneliti harus melakukan upaya proaktif untuk melakukan pengembangan diri dan memperbaiki sikap sebagai seorang peneliti, dan juga dapat membentuk asosiasi profesi peneliti untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban peneliti. 4. Perguruan tinggi mendorong kurikulum yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lainnya dan mendiseminasikannya hasil-hasil penelitian tersebut. 5. Masyarakat harus didorong untuk melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh institusi litbang.


57


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adams, J.D. (ed.). 1984. Transforming Works: A Collection of Organizational Transformation Reading, Virginia: Moles River Press.

Australia Agency for International Development. 2011. Design Document Revitalizing Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.

_______, 2008. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011. Statistik Badan Litbang Pertanian 2011: Sumber daya, Program, dan Hasil Penelitian. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian.

Bainbridge, Colin. 1996. Designing for Change: a Practical Guide to Business Transformation, Chicester: John Wily & Sons.

Berman, Evan M. et. all. 2006. Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems, Thousand Oakss: Sage Publication, 2006

Bryman, Alan. 1988. Quantity and Quality in Social Research. London: Academic Division of Unwin Hyman Ltd.

Bromley, Daniel. 1989. Economic Interest and Institution (The Conceptual Foundations of Public Policy). Oxford, Basil Blackwell.

58


Brooks, Harvey. 1968. The Government of Science. Cambridge, MA: MIT Press.

Caiden. Gerald E. 1969. Administrative Reform. Chicago: Allen Lane The Penguin Press.

Cassell, C. and G Symon. 1994. Qualitative Methods in Organizational Research. London: Sage Publication.

Cislowski, Hetty dan Agung Purwadi. 2011. Study of The Role of Indonesian Government Research Units (‘Balitbang’) in Bridging Research and Development Policy. Australian Agency for International Development.

Chiesa, Vittorio. 2001, R&D Strategy and organisation: Managing Technical Change in Dynamic Contexts, London: Imperial College Press.

Creswell, John W. 1996. Research Design. Qualitative and Quantitative Approach, London: Sage Publication..

_______ 2010, Research Design: Pemdekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cumming, Thomas G, dan Christopher G Worley, 2008. Organization Development and Change, Australia: South-Western Cengage Learning.

Daft, Richard L. 2001. Organization Theory and Design. Cincinnati: South-Western College Publishing.

Dealy, M. David, dan Andrew R. Thomas, 2006. Change Or Die: How To Transform Your Organization From The Inside Out, Westport: Praeger.

Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln (eds.). 1994. Handbook of Qualitative Research. California, Sage Publications.

Eaton, Joseph W (ed). 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi, Jakarta: UI Press.

59


_______. 1972. Institution Building and Development: from Concepts to Application, London: Sage Publications.

Etzkowitz, Herny. 2007, The Triple Helix, London: Routledge.

Farazmand, Ali (ed.). 1991. Handbook of Comparative and Development Public Administration, New York: Macel Dekker.

Gouillart, Francis J. dan James N. Kelly. 1995. Transformating Organization, New York: McGraw-Hill, Inc.

Greer, Charles R. 2001. Strategic Human Resource Management, New Jersey: Prentice Hall, Inc..

Guba, Egon G (ed.). 1990. The Paradigm Dialog, California, Sage Publications.

Hanna, Nagy K 2010. Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, New York: Springer.

Horton, Paul B and Chester L Hunt. 1984. Sociology. McGraw-Hill College.

Hughes, Richard L, Robert C Ginnet, dan Gordon J Curphy. 2006. Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. Mc-Graw Hill/Irwin.

Jain, Ravi K, Harry C. Triandis, Cynthia W. Weick, 2010. Managing Research, Development, and Innovation: Managing the Unmanagable, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Juwana, Hikmahanto, M. Ajisatria Suleiman, dan Estiko Rijanto, 2012. Kajian mengenai Kompetensi, Kewenangan, dan Kelembagaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Kilmann, Ralph H, Teresa Joyce Covin, dan Associates. 1988. Corporate Transformation: Revitalizing Organization for the Competitive World, San Fransisco:Josey-Bass Publishing.

60


Kirk, Jerome, dan Marc. L. Miller. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research, Newbury Park: Sage Publications.

Kotnour, Timothy G, 2010. Transforming Organizations: Strategies and Methods, Boca Raton: the CRC Press.

Kumar, Rajit. 1996. Research Methodology: a Step by Step Guide for Beginners, London: Sage Publications Ltd.

Leemans, Anne F. 1976. The Management of Change in Government. Martinus Nijhoff: The Hague.

Levy, Amir dan Uri Merry, 1986. Organizational Transformation: Approaches, Strategies, Theories, New York, Praeger.

Lindsey Tim, ed. Law Reform in Developing and Transition States, London: Routledege.

Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini. 2009. Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro, Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Maksum,.Irfan Ridwan 2010. Organisasi Negara Amuba; Jalinan Sistemik Administrasi Publik, Reformasi Administrasi, dan Pemerintahan Daerah. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Marquardt, Michael and Angus Reynolds. 1994. The Global Learning Organization, Illinois: Irwin.

Mersmann, Gerhard dan Geo Von Harder. 1999. Change Management: a Concept of Enhancing the Process of Change, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Mintzberg, Henry. 1979. The Structuring Of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Mulatsih, Sri dan Prakoso Bhairawa Putera, 2009. Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

61


Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bingkai Ekonomi Berlandaskan IPTEK (Knowledge Based Economy), Jakarta: LIPI Press,.

Nason, Eddy. 2009. Making an Impact: The Payback Framework and Determining Research Impacts. Institute on Governance.

Natabaya, H.A.S. 2006. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Neuman, W Lawrence. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston; Allyn and Bacon Pearson Education, Inc.

North, Douglass C. 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decisions), Cambridge University Press.

Oey-Gardiner, Mayling .2010. Study of The Role of The Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in Bridging Between Research and Development Policy. Australian Agency for International Development.

Ohlin, Eva Hunnius, dan Martin A Wikstrom, 2009. Life Science Research and Development in the United States of America: An overview from The Federal Perspective, Swedia: Vinnova

Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd), 1994, Main Definitions And Conventions For The Measurement Of Research And Experimental Development (R&D): A Summary Of The Frascati Manual 1993, Paris

Patton, Michael Quinn, 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods, Newbury park: Sage Publication.

Pawennei, Muhammad Irsan Aditama, Rachmat Affriadi Anggara, dan Mirta Amalia, Kajian Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam rangka Peningkatan Sistem Inovasi, Centre for Innovation Policy & Governance

62


Prasojo. Eko. 2009. Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Rajawali Foundation bekerjasama dengan Harvard Kennedy School. 2010. Indonesia Menentukan Nasib: Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, Jakarta: Penerbit Kompas.

Senge, Peter, 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization.

Shafritz, Jay M., Albert C Hyde, dan David H. Rosenbloom, 1981, Personnel Management in Government: Politics and Process, New York: Marcel Dekker, Inc.

Singarimbun, Masri, 1991, Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES

Soemardjan, Selo dan Soleman Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Surminah, Iin, dkk. 2005. Reposisi dan Revitalisasi Lembaga Iptek Daerah dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jakarta: Pappiptek LIPI.

Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 1998, Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches, Sage Publications Inc.

Taylor, Steven and Robert Bogdan. 1984. Introduction to Qualitative Reserach Methods: The Search for Meaning. New York: John Wiley and Sons

63


The World Bank, 2000. Reforming Public Institutions and Strengthening Governance, Washington DC: Public Sector Group PREM Network., xii.

_______. 2002. World Development Report.

Uphhof, Norman. 1986. Local Institutional Development: an Analytical Sourcebook with Cases. Kumarian Press.

Whitsett, David A dan Irving R Burling, 1996. Achieving Successful Organization Transformation, Connecticut: Quorum Books.

Zuhal, 2000. Visi Iptek Memasuki Milenium III, Jakarta: UI Press.

_______. 2008. Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Jakarta: Penerbit Kompas.

_______. 2010. Knowledge and Innovation: Platform Kekuatan Daya Saing, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal dan Makalah:

Akib, Haedar. Mencermati Heuristik Transformasi Organisasi: Mereaktualisasi Perilaku Kreatif Manusia Melalui Pendekatan Knowledge Management, Pidato Pengukuran Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Administrasi FIS Universitas Negeri Makassar, 30 Juni 201

Aswatini, “Manajemen Kelitbangan dan Kerjasama Teknis Kelitbangan”, Makalah dalam Stakeholders’ Meeting II Lembaga Administrasi Negara Pengembangan Kapasitas Kelitbangan Administrasi Negara, 27-28 November 2012.

Baglieri, E. (1997), “R&D Performance Measurement: a Reference Model”, Proceedings of the 7th International Forum on Technology Management, 3-7 November, Kyoto.

64


Beer, Michael, Revitalizing Organizations: Change Process and Emergent Model Author(s): The Academy of Management Executive (1987-1989), Vol. 1, No. 1 (Feb., 1987)

Fernanda, Desi. “Kebijakan Penelitian dan pengembangan Administrasi Negara”, Makalah dalam Stakeholders’ Meeting II Lembaga Administrasi Negara Pengembangan Kapasitas Kelitbangan Administrasi Negara, 27-28 November 2012.

Fourie, Magda. “Institutional Transformation at South African Universities: Implications for Academic Staff”, Higher Education, Vol. 38, No. 3 (Oct., 1999), pp. 275-290

Grace, Nani. “Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang melalui Kegiatan Sinergi: Tinjauan Beberapa Negara”, Warta Kebijakan Manajemen Iptek, 2004.

Hawley, J, “OT: Organization Transformation as Life Welling Forth”, OD Practicioner 15, December 1983.

Hidayat, Arif. “Kendala Hambatan dan Dikungan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Iptek di Daerah sebagai Bagian dari Otonomi Daerah”, Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Iptek dalam Upaya Penguatan Iptek di Daerah, Semarang 3 Agustus 2005.

Hodgson, Geoffrey M. “What Are Institutions?”, Journal Of Economic Issues, Vol. Xl No. 1 March 2006

Kartasasmita, Ginanjar, “Revitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Pidato dalam Aacara Wisuda Ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Pidato dalam acara Wisuda Ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 3 November 2007.

Lakitan, Benyamin. 2011. Indikator Kinerja Litbang di Era Informasi Terbuka, Makalah pengarahan pada Temu Peneliti Badan

65


Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama, Makassar 12-15 April 2011.

_______. 2012. “Penguatan Kapasitas Lembaga Litbang: Strategi untuk Indonesia”, Keynote Speech pada Stakeholders’ Meeting II Lembaga Administrasi Negara Pengembangan Kapasitas Kelitbangan Administrasi Negara, 27-28 November 2012.

Lewis, Ngesu (et.al). “Universities as Learning Organizations: Implications and challenges”, Educational Research and Review , Vol. 3 (9), September 2008.

Mintzberg, Henry dan Frances Westley, “Cycles of Organizational Change “, Stategic Management Journal, Vol. 13, 1992.

Ndue, Paul N. “Democratization, Good Governance, and Administration Reform in Africa”, Paper of 26th African Association for Public Administration and Management (AAPAM) Annual Roundtable Conference, Kenya 7th-11th March, 2005.

Newman, Karen L. “Organizational Transformation during Institutional Upheaval”, The Academy of Management Review, Vol. 25, No. 3 (Jul., 2000), pp. 602-619

Ng, Kwok-ming, Raymond, 1992. “Administrative Reform: The Case of the Hospital Authority”. Tesis Master of Public Adiministration Department of Political Science University of Hong Kong.

Nobelius, D., “Towards the Sixth Generation of R&D Management”, International Journal of Project Management, 2004.

Nunamaker, Jay F. Jr., Minder Chen, and Titus D. M. Purdin, “Systems Development In Information Systems Research,” Journal of Management Information Systems,/Winter 1990-91, Vol. 7, Number 3.

Prasojo, Eko. “Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi Negara,” Makalah dalam Stakeholders’ Meeting II

66


Lembaga Administrasi Negara Pengembangan Kapasitas Kelitbangan Administrasi Negara, 27-28 November 2012.

Rahardjo, Teguh,” ““Revitalisasi Kelembagaan Litbang Hankam.” Jurnal Dinamika Masyarakat, Volume VII Nomor 3, Desember 2008.

Romanelli, Elaine dan Michael L. Tushman, “Organizational Transformation as Punctuated Equilibrium: An Empirical Test”, The Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 5 (Oct., 1994), pp. 1141-1166Tichy Noel dan David Ulrich, 1983. “Revitalizing Organization: The Leadership Role”, Working Paper Number 343, The University of Michigan.

Wallace, Anthony F. C. 1956. “Revitalization Movements,” American Anthropologist, New Series, Vol. 58, No. 2 (Apr., 1956).

Wischnevsky, J. Daniel dan Fariborz Damanpour, “Organizational Transformation and Performance: An Examination of Three Perspectives“, Journal of Managerial Issues, Vol. 18, No. 1 (Spring 2006), pp. 104-128

Zuurmond, Arre, “Organisational Transformation through the Internet”, Journal of Public Policy, Vol. 25, No. 1 (Jan. - Apr., 2005), pp. 133-148

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166.

_______. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4219 dan

_______. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Lembaran

67


Negara Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4700.

_______. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301.

_______. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158.

_______. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109.

_______. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara 2003 Nomor 47.

_______. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Buku IV.

_______. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

_______. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

_______. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

_______. Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

_______. Keputusan Presiden Nomor 197 tahun 1998 tentang Badan Tenaga Atom Nasional

_______. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional

68


_______. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

_______. Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional.

_______. Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Komisi Inovasi Nasional.

_______. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014.

_______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

_______. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 Dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual, serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Bagi Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya

69


_______. Peraturan Pemerinta Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS Yang Menduduki Jabatan Rangkap

_______. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

_______. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

_______. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

_______. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya

Sumber Lainnya:

Brodjonegoro, Satryo Soemantri. “Solusi Keuangan Pendidikan dan Riset”, Harian Kompas, 2 Februari 2013.

Redaksi, “Penelitian Masih Tumpang Tindih “, Harian Kompas, 13 Desember 2010

http://www.unilever.co.id/id/innovation/researchanddevelopment/onthemap/?WT.LHNAV=Di_dalam_peta

Hariyanto, Rahmat. “Peran Pemerintah Majukan Penelitian dan Pembangunan Indonesia”, www.kabarindonesia.com, 27 Juni 2009

Redaksi. ”Dosen Komunikasi UGM akan Adukan Penelitian Asian Agri ke Senat,” http://www.ntt-online.org/2007/12/21/dosen-komunikasi-ugm-akan-adukan-penelitian-asian-agri-ke-senat

70


Redaksi. ”Menteri Kesehatan Akan Panggil Peneliti Susu Formula,” http://www. tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/02/27/brk,20080227-118232,id.html, 27 Pebruari 2008.

Redaksi, “Publikasi Penelitian Rendah,” Harian Kompas, 9 Desember 2010

Nasution, Sakti. “Menata Peneliti Asing,” Harian Republika, 26 Desember 2007

Redaksi, “Peneliti Asing di Indonesia: Bajing Loncat di Negeri Kaya Sumber Daya,” Harian Sinar Harapan, 28 April 2005.

Redaksi, “Peneliti Harus Antre”, Harian Kompas, 1 November 2011

Redaksi, “Jaringan Ilmuwan Terbentuk,” Harian Kompas, 19 Desember 2010

Redaksi, “600 Ilmuwan Potensial Indonesia Lebih Pilih Luar Negeri..., kompas.com, 13 Juli 2009

Soegianto, Agoes. “Mencemaskan Kualitas Guru Besar,” Harian Jawa Pos, 12 Februari 2010

http://www.cluster.lipi.go.id/cgi-bin/lipi_pc_main.cgi?menu=hu&ln=0050930180646. diakses tanggal 26 Februari pukul 01.10 WIB

Tanpa penulis” R&D di Norway “, http://www.norwegia.or.id/education/research/facts/facts.htm diakses 26 Febuari 2008, pukul 00.17 WIB.

Indra, “Anggaran Penelitian di Indonesia Minim,” www. bataviase.co.id, 27 September 2010.

Panggabean, Donwill, “Peneliti Indonesia, Terjerembab di ‘Rumah Sendiri’ “,http://www. Sinarharapan.co.id/berita/0508/03/ipt02.html, diakses 26 Febuari 2008, pukul 00.57 WIB.

71


Redaksi, “Dibuat Kolaborasi Ilmuwan Global,” Harian Kompas, 20 Desember 2010

Redaksi, “Dasar Hukum Lembaga Iptek Sangat Rapuh,” www.hukumonline.com., 29 Maret 2001.

Redaksi, “Awas, Sesat Pikir tentang Wajar Tanpa Pengecualian”, www.hukumonline.com., 1 Agustus 2012

Redaksi, “Penelitian Masih Tumpang Tindih “, Harian Kompas, 13 Desember 2010

Redaksi, “Anggaran Penelitian Indonesia Cuma 0,07% dari PDB,” http://www.neraca.co.id/2012/03/11/anggaran-penelitian-indonesia-cuma-007-dari-pdb/ Minggu, 11 Maret 2012 | 15:39 WIB

Humas Ristek, "Tutuko" Anggaran Penelitian, https://ristek.go.id/index.php/module/ News+News/id/10141, 4 Januari 2012

Redaksi, “Budaya Penelitian di Indonesia Masih Rendah,” http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/riset/11/02/23/165834-budaya-penelitian-di-indonesia-masih-rendah, 23 Pebruari 2011,

Agoes Soegianto, “Mencemaskan Kualitas Guru Besar,” Harian Jawa Pos, 12 Februari 2010

Firman, Muhammad dan Amal Nur Ngazis, “Aturan Pemerintah Hambat Peneliti Indonesia, http://news.viva.co.id/news/read/256597-aturan-pemerintah-hambat-peneliti-indonesia, 18 Oktober 2011, 14:19,

Boediono, “Sambutan Wakil Presiden”, Seminar Seminar Nasional HUT LEMHANNAS RI ke-48 dan HUT Ikatan Alumni LEMHANNAS RI ke-35, 8 Mei 2013.

73


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lina Miftahul Jannah Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Januari 1973 Pekerjaan : Dosen Tetap di Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Alamat : Perumahan Studio Alam Indah Blok C1 No. 11 Jl. Raden Saleh, Sukmajaya, Depok 16412 e-mail : [email protected]. [email protected] blog : linamjannah.wordpress.com

PENDIDIKAN FORMAL

NO. NAMA PENDIDIKAN KETERANGAN

1 SD Negeri 05 Pagi Pondok Pinang, Jakarta Tidak Lulus, 1983

2 SD Islam Miftahul Falah Tanah Kusir, Jakarta Lulus, 1984

3 SLTP Negeri 87 Pondok Pinang, Jakarta Lulus, 1987 4 SLTA Negeri 70 Bulungan, Jakarta Lulus, 1990

5 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan

Tidak Lulus, 1991

6 Universitas Indonesia, Ilmu Administrasi Negara Lulus 1996, IPK: 3,62

7 Universitas Indonesia, Ilmu Administrasi, Administrasi dan Kebijakan Publik

Lulus 2000, IPK 3,59

8 Universitas Indonesia, Ilmu Administrasi

Lulus 2013, IPK (sebelum disertasi 4,00)

KARYA ILMIAH

NO JUDUL TAHUN KETERANGAN

1

Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1996 Skripsi di FISIP Universitas Indonesia, Tidak dipublikasikan

2

Kebijakan Pembinaan Industri Kecil: Suatu Studi terhadap Industri Kecil Mebel/Furnitur di DKI Jakarta

2000

Tesis di Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, tidak di Publikasikan

3 Riset Pemasaran 2001

Buku Bahan Ajar Universitas Terbuka, ditulis bersama Drs. Hari Nugroho, Bambang Prasetyo S.Sos., dan Ingrid Irawati, S.Sos

4 Statistik Sosial I 2001

Buku Bahan Ajar Universitas Terbuka, ditulis bersama Drs. Sulastiawan, MA dan Drs.Ezra M.Choesin, MA

5 Usaha Kecil dan Mikro: Kebijakan dam Investasi Masa Depan

2004 Jurnal Bisnis dan Birokrasi Edisi Mei 2004

6 Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi

2005

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah PT. RajaGrafindo Persada, ISBN: 979-769-008-3

7

Akses Terhadap Informasi Hukum Sebagai Wujud Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance

2006

Lina Miftahul Jannah dan Muhammad Yasin dimuat dalam Jurnal Ilmu Adminisrasi & Organisasi Bisnis dan Birokrasi, Terakreditasi Dikti.

75



Vol.XIV/Nomor 4/Desember/2006. ISSN No.: 0854-3844

8

Evaluasi Pemekaran Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000:

2007

Roy V. Salomo, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Umanto Eko Prasetyo dalam Jurnal Bisnis dan Birokrasi Volume 1 Tahun 2008

9 Pekerja Rumah Tangga: Tenaga Kerja tanpa Kejelasan Status

2007 Jurnal Bisnis dan Birokrasi Volume XV Nomor 2/Mei

2007

10

Evaluasi Publik atas Perolehan Informasi Penerimaan Siswa Baru (Studi pada Pelajar Kelas 1 SMA Negeri Tahun Ajaran 2007/2008 di Wilayah Kota Depok)

2008

Hibah DIPA No: 01/PT.02.03/FISIP/Dept./Q/I/2008, dan diterbikan oleh Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Nomor 2 Tahun XII, 2008 Terakreditasi Dikti Nomor 167/DIKTI/Kep/2007

11 The Jazz Of Innovation: Belajar Berorganisasi Dari Musik Jazz

2009 Dimuat dalam Jurnal Administrasi Terapan Qualified & Professional

12

Dampak Desentralisasi Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Kerusakan Lingkungan

2010 Eko Prasojo, dkk ISBN 9786029594331

13 Statistik Sosial: R Sulastiawan dan Lina Miftahul Jannah

2010

Buku Materi Pokok SOSI4414/3SKS/Modul 1-9 ISBN 978-979-011-479-1

14

The Impact of Decentralization toward Natural Resource Utilization and Environmental Damage in Indonesia: a Study at the District of Bintan and South

2010

Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, dan Retno Kusumastuti dalam Indonesia Soscial Science Review, Vol 1 Number 1, 2010 ISSN 2086-3675


Kalimantan Province

15 Metode Penelitian Kuantitatif 2011

Lina Miftahul Jannah, dkk Buku Materi Pokok Penerbit Universitas Terbuka ISBN 978-979-011-608-5

16 Research and Development Institutional Revitalization in Inodonesia

2011

Prosiding The 5th Doctoral Students Conference of the Asian Public Administration Network (APAN)

17

Dampak dan Masalah-Masalah dalam Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru

2012

Eko Prasojo, Lina Miftahul Jannah, Defny Holidin, Desy Hariyati- ISBN 978-979-456-506-3, Penerbit UI Press

18

Implementasi dan Permasalahan dalam Implementasi PERMENDIKNAS No.2 Tahun 2008 tentang Buku

2012

Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Eko Sakapurnama Dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. ISSN 1410-4725 Akreditasi No: 64a/DIKTI/Kep/2010

19 Membuka Informasi Menuju Good Governance 2012

Eko Sakapurnama, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, Desy Hariyati ISBN 978-979-456-501-8, Jakarta: UI Press

20 Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi Daerah: Studi di Kota Yogyakarta

2012

Muh. Azis Muslim, Lina Miftahul Jannah, Eko Sakapurnama, Desy Hariyati: ISBN 978-979-456-503-2, Jakarta: UI Press

77


PENGALAMAN PENELITIAN (Lima Tahun Terakhir):

NO TAHUN JUDUL PENELITIAN KETERANGAN

1 2013 Evaluasi Pelaksanaan Moratorium Penerimaan CPNS

Ongoing: bersama Teguh Kurniawan dan Muh.Azis Muslim untuk Sekretariat Wakil Presiden

2 2013 Evaluasi Jakstranas Iptek 2010-2014

Ongoing: bersama Tim Kementerian Riset dan Teknologi

3 2013 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Integritas Sektor Publik

Ongoing: untuk Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

4 2012 Peran Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi di Kota Yogyakarta

Riset Klaster Departemen, bersama Muh. Azis Muslim, Eko Sakapurnama, dan Desy Hariyati

2 2012 Kajian Akademik Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Bersama Prof. Irfan Ridwan Maksum, Muh. Azis Muslim, Eko Sakapurnama, Nurul Safitri, dan Yosiemond

3 2011 Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Halmahera Selatan

Bersama Prof. Eko Prasojo, Muh. Azis Muslim, Teguh Kurniawan, Eko Sakapurnama, Umanto, dan Desy Hariyati

4 2011 Telaah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance

Hibah RUUI, bersama Eko Sakapurnama, Muh. Azis Muslim, dan Desy Hariyati

5 2011 Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru: Studi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bandung Barat

Hibah RUUI, bersama Prof. Eko Prasojo, Retno Kusumastuti, Muh. Azis Muslim, M. Imam Alfie Syarien, dan Desy Hariyati


6 2011 Implementasi dan Masalah dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku

Hibah RUUI, bersama Muh. Azis Muslim, Eko Sakapurnama, dan Umanto

7 2010 Survei Kepuasan Kerjasama KPK

KPK, bersama: Erfiani, dan Yudi Alaydrus

8 2010 Survei Integritas Sektor Publik

KPK, bersama Erfiani, Rosa Diniari, Yanyan, Agustina, dan Harsanto

9 2010 Implikasi Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah terhadap Peningkatan Kinerja Guru di DKI Jakarta

Hibah Klaster Departemen, bersama Muh. Azis Muslim, Eko Sakapurnama

10 2010 The Corrupting Influences in the Delivery of Public Services in Jakarta

Kerjasama UI-CSG dan USAID, bersama Prof. Eko Prasojo, Retno Kusumastuti, Muh. Azis Muslim, Teguh Kurniawan, M. Imam Alfie Syarien, Ayi Mulyadi, dan Desy Hariyati

11 2010 Dampak Desentralisasi terhadap Kerusakan Sumber Daya Alam

Hibah Riset Stranas, bersama Prof. Eko Prasojo, Prof. Irfan Ridwan Maksum, Retno Kusumastuti, Teguh Kurniawan, dan Ayi Mulyadi

12 2009 Potret Kemiskinan Kota Palangkaraya

Bersama: Dr. Roy V. Salomo, Dr. Sugiharso Syafuan, Muh. Azis Muslim, Umanto, dan M. Imam Alfie

13 2009 Survei Integritas Sektor Publik

KPK, bersama Erfiani, Tuti Widyastuti, Irwansyah, Rosa Diniari, dan Shanty

79



14 2008 Evaluasi Publik atas Perolehan Informasi Penerimaan Siswa Baru (Studi pada Pelajar Kelas 1 SMA Negeri Tahun Ajaran 2007/2008 di Wilayah Kota Depok)

Hibah DIPA Departemen, bersama Olansons Girsang dan Nidaan Khafian

15 2008 Evaluasi Pusat Perpustakaan (Mirriam Budiardjo Resources Center) FISIP UI

Bersama: Nurul Safitri dan M. Imam Alfie Syarien

16 2008 Evaluasi Pusat Pelayanan Administrasi Akademik FISIP UI

Bersama: Nurul Safitri dan M. Imam Alfie Syarien

Documents

TRANSFORMASI INSTITUSI PENELITIAN DAN ......Bidang Ilmu Administrasi yang dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia pada Senin, 22 Juli 2013, pukul