Transformasi Desa

Indonesia 2003-2025Dr. Ivanovich Agusta

iagusta1970@gmail.com

Relevansi Transformasi dari

Pemerintah

Sumber PenerimaanTotal Penerimaan

(Rp x 1.000)Persentase

PAD 3.210.863 18,13

Bantuan Pemerintah Kab/Kota 7.387.140 41,70

Bantuan Pemerintah Provinsi 2.238.359 12,64

Bantuan Pemerintah Pusat 3.824.530 21,59

Bantuan Luar Negeri 195.769 1,11

Bantuan Swasta 234.746 1,33

Lainnya 622.423 3,51

Total 17.713.830 100,00

Visi Pembangunan Desa

Preambule UUD 1945: pembentukanpemerintahan untuk kesejahteraan umum

Amandemen IV: kesatupaduan perekonomiannasional dan kesejahteraan sosial pada Bab XIV

UU 32/2004: otonomi daerah untuk kesejahteraanmasyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah(Pasal 2)

PP 72/2005: pembentukan desa untukkesejahteraan masyarakat (penjelasan Pasal 2)

PP 73/2005: pembentukan kelurahan untukkesejahteraan masyarakat (penjelasan Umum)

3

Desain Pembangunan Perdesaan dalam RPJPN 2005-2025

4

• Pembangunan perdesaan sebagai instrumen peningkatan daya saing nasional dan

pemerataan hasil pembangunan

• Instrumen pemerataan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah, dengan

faktor penting: agroindustri, SDM, infrastruktur, akses informasi dan kelembagaan,

social capital, intervensi kebijakan perdagangan

• Prioritas RPJMN III dan IV pada peningkatan daya saing nasional

Kondisi Umum

Sos-Bud-Ag:Disparitas taraf pendidikan

perkotaan-perdesaan

Ekonomi:Kemiskinan di perdesaan tinggi

Sarana dan Prasarana:Infrastruktur air minum dan

persampahan rendah

Wilayah dan Tata Ruang:1. Jumlah desa-kota meningkat2. Ekonomi perdesaan tertinggal dan tidak sinergis dengan perkotaan

Tantangan

Sos-Bud-Ag:1. Disparitas persebaran dan kepadatan penduduk perkotaan-perdesaan2. Disparitas tingkat pendidikan perkotaan-perdesaan

Visi:Indonesia yang

Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Misi 2:Mewujudkan bangsa yang

berdaya saing

Misi 5:Mewujudkan pemerataan

pembangunan dan berkeadilan

Sasaran:Pemenuhan elektrifikasi perdesaan

Sasaran:Lingkungan

perdesaan yang berkelanjutan

Arah Pembangunan Jangka Panjang: Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah pertanian, kelautan, pertambangan2. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan3. Perdagangan luar negeri yang mampu mengembangkan perdesaan4. Pengembangan sektor keuangan termasuk di perdesaan

Sarana dan prasarana yang memadai dan maju1. Sistem transportasi perintis berbasis masyarakat dan wilayah

Arah Pembangunan Jangka Panjang:1. Pembangunan sistem perkotaan nasional2. Keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan3. Pembangunan perdesaan melalui: agroindustri padat pekerja, peningkatan SDM, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi, pengembangan social capital, intervensi kebijakan perdagangan pertanian

Prioritas RPJMN III: 2015-2019

1. Kelistrikan perdesaan2. Infrastruktur perdesaan

Prioritas RPJMN IV:2020-2024Kelistrikan perdesaan

Topik Desa dalam UU Desa

TopikBab

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √

Percepatan Pembangunan Desa √ √ √

Pembinaan Kemasyarakatan Desa √

Pemberdayaan Masyarakat √

Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Bab 12)

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Adat Desa

Pemberdayaan Masyarakat (Bab 14)

Pemberdayaan selalu diawali dengan pembinaankemasyarakatan

Tidak ada topik khusus, melainkan pada pasal-pasal yang tersebar

Penataan Desa (Bab 3, 4, 5, 6, 7, 8,

13, 14, 15)

Penetapan Desa

Kewenangan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penataan Desa Adat

Kewenangan Desa Adat

Pemerintahan Desa Adat

Hak dan Kewajiban Desa

Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Peraturan Desa

Keuangan Desa

Aset Desa

Pembinaan dan Pengawasan

Percepatan Pembangunan Desa

(Bab 9, 10, 11)

Pembangunan Desa

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Badan Usaha Milik Desa

Kerja Sama Desa

Jumlah dan Persentase Desa yang

Dibangun dengan PNPM, 2011

Biaya dan Pendanaan PNPM Mandiri

Perdesaan 2012-2015 (US$ Million)

ComponentProject

costIBRD*

% IBRD/

Project

Cost

% Project

Cost% IBRD

1. Kecamatan Grants 3.723,77 200,00 5% 83% 31%

2. Community

Empowerment and

Facilitation 496,21 356,39 72% 11% 55%

3. Implementation Support

and Technical Assistance 280,03 93,61 33% 6% 14%

Total project cost 4.500,00 650,00 14% 100% 100%

Interest during

implementation

Front-end fees** 1,63 0%

Total Financing Required 4.500,00 650,00 14% 100% 100%

Konsep Komunitas Pra Organisasi

dengan Memasukkan Kekuasaan

Sodality

Organi-

sasi

Luar

Sodality

Organi-

sasi

Luar

Sodality

Organi-

sasi

Luar

Sodality

Organi-

sasi

Luar

Tjondronegoro,

1984UU 5/79 PNPM UU 6/2014

Jumlah dan Lokasi Desa di

Indonesia, 2011

Jumlah Desa di Indonesia

sampai 2050

12

SosialJumlah penduduk di desa masih selalu lebih tinggi

daripada di kelurahan. Penduduk di desa meningkat lebih tinggi daripada di kelurahan

Layanan dokter di kelurahan selalu lebih baik daripada di desa, namun layanan dokter di kelurahan terus menurun. Layanan dokter di desa membaik hingga 2034, namun menurun kembali periode 2035-2050

Layanan bidan di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan bidan di desa dan kelurahan meningkat, namun sejak 2037 layanan di desa menurun

Layanan posyandu di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan posyandu semakin tinggi di desa dan kelurahan

Layanan SD di kelurahan lebih tinggi daripada di desa. Layanan SD menurun baik di desa maupun kelurahan

Layanan SLTP di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan SD menurun di kelurahan

13

Ekonomi dan Infrastruktur

Layanan listrik di desa dan di kelurahan sudah mampumemenuhi listrik untuk setiap KK

Rasio desa yang dilayani koperasi menurun hingga 2027 sebesar 1,08 namun berikutnya menigkat kembali

Toko dan rumah makan sudah memadai di tiap desa, namun rasio jumlah desa yang dilayani hotel menurun.

Rasio desa yang memiliki pasar permanen semakin menurun hingga 1 pasar untuk 8 ribu desa pada tahun 2050

Rasio desa dengan dominan jalan aspal/beton masih rendah dan cenderung menurun (1 dari 2 ribu desa pada tahun 2050)

Rasio desa yang terjangkau sinyal HP menurun (1 dari 2 ribu desa pada tahun 2050)

Rasio industri kecil di desa meningkat (kerajinan kulit, kayu, gerabah, tenun, makanan dan minuman), kecuali industri kerajinan logam

14

Konsep Pembangunan Desa

Ada kondisi awal: kumulasi potensi atau tingkat

pembangunan

Ada visi yang ingin dicapai: pembentukan desa

dan kelurahan untuk mencapai kesejahteraan

rakyat (PP 72/2005, PP 73/2005)

Ada dimensi waktu:

Kecepatan/laju pembangunan orientasi produksi

Tingkat pembangunan yang baru setelah investasi

orientasi kesejahteraan

15

Konsep Pengukuran Pembangunan

Perdesaan

Visi Desa

Potensi atau

stok

Potensi atau

stok

Potensi atau

stok

Potensi atau

stok

Tingkat

Pembangunan

Desa

Laju

Pembangunan

Desa

16

Dimensi Pengukuran Pembangunan

Perdesaan

Pengukuran atribut atau konteks pembangunan

perdesaan tipologi desa

Pengukuran tingkat pembangunan perdesaan

Pengukuran laju pembangunan perdesaan

17

Tipologi Desa 2011

Sebaran Tipologi Desa 2011

Perkembangan Tipologi Desa

Perkembangan Tipologi Perdesaan

21

Persawahan Persawahan Persawahan

Perkebunan Perkebunan Perkebunan

Pesisir Pesisir Pesisir

Perladangan Perladangan Perladangan

Perhutanan Perhutanan Perhutanan

Perindustrian/

Jasa

Perindustrian/

JasaPerindustrian/

Jasa

Peternakan Peternakan Peternakan

Pertambangan Pertambangan Pertambangan

2003 2006 2009

Evolusi Desa di Indonesia Multilinear

Klasifikasi 2003-2011 (Data Absolut)

Klasifikasi 2003 2005 2008 2011

Swadaya 49,002 26,080 40,940 36,531

Swakarya 19,463 39,942 32,703 39,784

Swasembada 351 3,935 1,758 2,294

INDONESIA 68,816 69,957 75,401 78,609

Klasifikasi 2003-2011 (%)

Klasifikasi 2003 2005 2008 2011

Swadaya 71% 37% 54% 46%

Swakarya 28% 57% 43% 51%

Swasembada 1% 6% 2% 3%

INDONESIA 100% 100% 100% 100%

Sebaran Klasifikasi Desa 2011

Perkembangan Klasifikasi Desa

Klasifikasi dan Tipologi Desa 2011K

lasi

fika

si

Pes

isir

Per

hu

tan

an

Per

saw

ahan

Per

lad

ang

an

Per

keb

un

an

Pet

ern

akan

Per

tam

ban

gan

Per

ind

ust

rian

/Jas

a

Jum

lah

Des

a

Swadaya 6,801 2,214 12,101 6,057 8,438 106 141 673 36,531

Swakarya 4,856 454 18,868 3,987 5,341 110 190 5,978 39,784

Swasembada 227 5 822 113 82 12 19 1,014 2,294

INDONESIA 11,884 2,673 31,791 10,157 13,861 228 350 7,665 78,609

Indikator Konsisten di Setiap Tahapan

Pembangunan Desa

Kesehatan

Pemerintah Desa

Transportasi

Pemberdayaan

28

Konsep Laju Pembangunan

Perdesaan

Fenomena huruf S pada laju pembangunanperdesaanLaju pertumbuhan rendah pada saat posisi pembangunan

perdesaan rendah dan tinggi

Laju pertumbuhan tinggi pada saat posisi pembangunanperdesaan menengah

Konsekuensi: Indeks Laju Pembangunan Perdesaan perlu dikaitkan

dengan indeks berbasis tingkat pembangunan perdesaan

Perlu data yang kontinyu dalam aspek: Indikator indeks pembangunan perdesaan

Tingkatan data pembangunan perdesaan

29

Fenomena Huruf S pada

Laju Pembangunan Perdesaan

Dalam jangka panjang pembangunan perdesaan lebihnyata diukur

Fenomena huruf S semakin nyata dalam jangka panjang

30

Intervensi Klasifikasi untuk

Pembangunan Desa

Tahapan Pembangunan Desa

dan Prioritas Kegiatan

32

Tahap I

Kesehatan

Transportasi

Pemerintah Desa

Agama

Pemberdayaan

Air Minum

Tahap II

Listrik

Transportasi

Pos/telematika

Kesehatan

Pemerintaha Desa

EnergiIndustri Kecil/Menengah

Kredit

Perdagangan

Pemberdayaan

Pertanian

Air Minum

PendidikanLembaga Kemasyarakatan

Keamanan

Agama

Pariwisata

Permukiman

Tahap III

Pos/telematika

Perdagangan

Energi

KesehatanIndustri kecil/Menengah

Pariwisata

Kredit

Air minum

TransportasiLembaga Kemasyarakatan

Pendidikan

Pemerintah Desa

Pemberdayaan

Pertanian

Permukiman

Tahap IV

KesehatanIndustri Kecil/Menengah

Energi

Pemberdayaan

Transportasi

Pemerintah Desa

Pos

Pendidikan

Perdagangan

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga

Petani (000 Rp) 2014

Provinsi yang Nyaman bagi Petani

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Bali

Kalteng

Kaltim

Sulawesi Tenggara

Maluku

Papua Barat

Rata-rata Pendapatan Rumah

Tangga Buruh Tani (000 Rp) 2014

Provinsi yang Nyaman bagi Buruh

Sumatera Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Kesenjangan Rata-rata Pendapatan dari

Petani-Buruh Tani (000 Rp), 2014

Kesenjangan Kelipatan Rata-rata

Pendapatan dari Petani-Buruh Tani, 2014

Kesenjangan Kelipatan Rata-rata Pendapatan

dari Luar Pertanian-Buruh Luar Pertanian, 2014

Peluang

Ketimpangan

Pendapatan pada

Rumah Tangga

Petani, 2014

Kesimpulan

Pembangunan desa menjadi penggerak utama transformasidesa di Indonesia

Transformasi tersebut tidak bisa diarahkan pada evolusidesa pertanian menuju industri lalu jasa, melainkan setiaptipe desa dapat melaksanakan pembangunan secarabersama-sama.

Kecepatan pembangunan setiap tipe desa dipengaruhiposisi awalnya pada peringkat rendah atau tinggi(kecepatan pembangunan rendah) atau di tengah(kecepatan pembangunan tinggi).

Setiap tahapan pembangunan membutuhkan kegiatan atauprogram yang khas.

Namun demikian terdapat penggerak yang selalu munculdalam pembangunan desa, yaitu kesehatan, transportasi, pemerintah desa dan pemberdayaan.

UU 6/2014 diperkirakan memperkuat sodality

ketika berhubungan dengan organisasi

pembangunan dari atas desa.

Namun demikian masih terdapat wilayah dengan

ketimpangan petani dan buruh tani yang tinggi,

terutama di Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Hal ini menunjukkan lokasi-lokasi yang perlu

penanganan lebih mendalam agar sodality lebih

mampu menggerakkan pembangunan.