Tm 4 Aktpem Univ Trilogi

19/04/23 witler slamet silitonga property

PRINSIP DASAR DAN GAMBARAN UMUM

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Oleh

Dr. Witler Slamet Silitonga, M.Si

NIDN/NUPN.9903019577

SUMBER

1. Arifin Sabeni dan Imam Ghozali

2. Baldric Siregar dan Bonni Siregar


PRINSIP PRINSIP AKUNTANSI DANA• Praktik akuntansi didasarkan pada prinsip (standard) yang

diformulasikan oleh badan yang berwenang untuk itu. Badan yang berwenang untuk memformulasikan prinsip (standard) akuntansi disebut badan penyusun standard (standard setting body). Perbedaan karakteristik, lingkungan, dan kepatuhan terhadap undang2 dan peraturan lainnya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan mengakibatkan pentingnya diformulasikan prinsip akuntansi yang berbeda oleh badan yang berbeda pula. Di amerika Serikat , American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) menunjuk dua badan penyusun standar yang berbeda untuk memformulasikan prinsip akuntansi komersial dan pemerintahan.

• Kedua badan tersebut adalah Financial Accounting Standards Board (FASB) dan Governmental Accounting Standards Board (GASB).


• Sebelum pembentukan GASB, telah terjadi beberapa tahap evolusi pembentukan prinsip akuntansi negara bagian dan pemerintahan lokal (state, country, city dan special district). Evolusi tersebut dimulai sejak tahun 1900-an yang dibagimenjadi empat tahapan evolusi, yaitu evolusi awal, pembentukan National Committee on Manicipal and Governmental Accounting, pembentukan National on Governmmental Accounting, dan pembentukan GASB.

• Kemudian terbentuknya National Council on Governmental Accounting (NCGA). Setelah terbentuknya NCGA dan dilakukan rekonsiliasi pada tahun 1979 NCGA menerbitkab NCGA Statement Nomnor 1, “Governmental Accounting and Financial Reporting Principles” dengan dibantu oleh AICPA, dan Staement ini merupakan revisi atas Governmental Accounting Auditing and Financial Reporting (GAAFR). Yang disusun pada tahun 1968.


Antara Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan Aturan Hukum di Indonesia, tidak jauh

berbeda dengan ke-13 Prinsip Yang Dikemukakan oleh National Committee on

Governmental accounting

(NCGA)


Berikut ini disampaikan

Prinsip Akuntansi yang dikemukakan oleh NCGA


WIT Property

POKOK BAHASAN13 PRINSIP YANG DIKEMUKAKAN OLEH

THE NATIONAL COMMITTEE ON GOVERNMENTAL ACCOUNTING

(NCGA)

Dalam tahun 1968, the National Committee on Govern

mental Accounting (NCGA), di Amerika telah menyusun

Dasar Akuntansi dan Prinsip Pelaporan yang berlaku

bagi lembaga pemerintah Amerika. NCGA menyusun

13 prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh atau

setiap lembaga pemerintah Amerika.

WIT Property

KETAATAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM

Lembaga pemerintah harus mentaati semua ketentuan hukum, peraturan dan pembatasan2 yang mempengaruhi akuntansi dan keuangan lembaga tersebut. Apabila terjadi perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah, maka yang dipakai adalah apa yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini diatur di dalam dua prinsip pertama NCGA.

WIT Property

Prinsip ke-1 :Ketentuan Hukum dan Pelaporan Keuangan Sistem Akuntansi suatu lembaga pemerintah harus,

a. Menunjukkan bahwa semua ketentuan hukum dan perundang-undangan telah dipenuhi

b. Menentukan secara wajar dan dengan pengung kapan yang selengkapnya atas posisi keuangan dan hasil operasi Dana

Prinsip ke-2 :

Pertentangan antara Prinsip Akuntansi dengan Ketentuan Hukum. Apabila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi yang digunakan dengan ketentuan hukum, yang dipakai adalah apa yang diatur dalam ketentuan hukum.

WIT Property

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BUDGETER

Kebutuhan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan

pemerintah yang begitu komplek, kenyataan bahwa

taksiran pengeluaran yang ada dalam anggaran merupakan apropriasi setelah disetujui legislatif dan pengawasan operasi untuk membantu pimpinan untuk menghindari pengeluaran di atas anggarannya, diatur dalam prinsip ketiga, yaitu.

WIT Property

Prinsip ke-3 :

Anggaran dan Pembukuan Anggaran

Anggaran tahunan harus disusun oleh setiap unit

pemerintahan apakah diatur oleh ketentuan

hukum atau tidak, dan sistem akuntansi yang

dipakai harus memungkinkan pengawasan

anggaran atas pendapatan dan pengeluaran

pemerintah.

WIT Property

DANA DAN KELOMPOK REKENING

Masalah Dana dan kelompok rekening diatur dalam empat prinsip yang membahas mengenai :

1. Perlunya akuntansi Dana dan definisi istilah Dana

2. Jenis-jenis Dana

3. Perlunya pembatasan jumlah kesatuan Dana yang digunakan untuk menghindari kerumitan

4. Perlunya pertanggungjawaban Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang yang tidak dibukukan di dalam kesatuan Dana

WIT Property

Prinsip ke-4. Akuntansi Dana

Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang atas dasar Dana. Dana adalah kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang self balancing atau saling berimbang untuk membukukan Kas dan Sumber lainnya, bersama-sama dengan Hutang

Kewajiban-kewajiban, cadangan dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksa nakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan, retriksi dan limitasi.

WIT Property

Prinsip ke-5. Jenis-jenis DanaDelapan jenis Dana berikut ini, harus diguna

kan di dalam akuntansi pemerintahan :

a. Dana Umum (General Fund), adalah Dana

yang dibentuk untuk membukukan transaksi-transaksi keuangan yang tidak dapat ditampung dalam Dana Khusus. Dana ini dibentuk untuk membiayai kegiatan normal suatu unit pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat.

Oleh karena itu jenis Dana ini harus ada dalam suatu unit pemerintah yang berbeda dengan Dana lainnya, yang pembentukannya tergantung pada kebutuhan. Di Indonesia Dana Umum ini dapat disamakan dengan Anggaran Rutin (tempo dulu sebelum Reformasi UU No.17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara).

WIT Property

b. Dana Pendapatan Khusus (Special Revenue Fund)Dana ini dibentuk, apabila pendapatan tertentu harus digunakan secara khusus untuk tujuan tertentu pula. Dana ini dipakai untuk membukukan penerimaan khusus dari sumber tertentu untuk membiayai aktivitas tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Sumber Dana ini adalah dari pajak tertentu atau sumber pendapatan lainnya yang bersifat khusus (contohnya membiayai sekolah, perpustakaan dari unit pemerintah)

c. Dana Pelunasan Hutang Jangka Panjang (Debt Service Fund)

Dana ini dibentuk untuk membukukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman jangka panjang. Dana ini untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber yang digunakan utk membayar pokok dan bunga pinjaman jangka panjang seperti Obligasi Umum dan Berseri, di luar yang telah dikelola oleh Dana Pungutan Khusus (special Assesment Fud) dan Dana Usaha (Enterprise Fund)

WIT Property

d. Dana Proyek (Capital Project Fund)

Dana ini dibentuk untuk membukukan penerimaan dan pengeluaran uang yang dipergunakan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas modal di luar yang telah dibiayai dan disediakan oleh Dana Pungutan Khusus (Special Assesment Fund), dan Dana Usaha (Entrprise Fund).

Proyek yang dimaksud adalah proyek yang dapat

menghasilkan harta yang relatif permanen, dalam arti

masyarakat dapat merasakan manfaatnya selama lebih dari satu tahun.

Dengan demikian, Dana ini dibentuk untuk membukukan transaksi penerimaan uang, misalnya hasil penjualan Obligasi atau sumber lainnya yang akan dipergunakan untuk membiayai proyek pembangunan fasilitas modal, antara lain :

a. Pembangunan Stadion Olah Ragab. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahc. Pembangunan Jalan Raya, Jembatan dan sebagainya

WIT Property

e. Dana Usaha (Enterprise Fund) Dana ini dibentuk untuk membukukan pembiayan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang sumber pembiayaannya dipungut dari masyarakat itu juga. Kegiatan Dana ini secara normal bersifat Self Support artinya, kegiatan dan pelayanan yang diberikan harus memperoleh umpan balik yang sedapat mungkin mendukung kebutuhan internal perusahaan. Karenanya tarif yang dibebankan kepada masyarakat hendaknya tidak terlalu memberatkan tetapi mampu untuk menutup harga pokok, produksi, kalau di Indonesia misalnya PAM, PLN.

WIT Property

f. Dana Perwalian (Trust and Agency Fund). Dana ini dibentuk untuk membukukan kekayaan yang dikuasakan kepada pemerintah, yang bertindak sebagai wali (agency) perseorangan, organisasi swasta dan unit pemerintah lain.

g. Dana Jasa Inrtern Pemerintah (Intragovernmental Service Fund) Dana ini dibentuk untuk membukukan pembiayaan kegiatan tertentu atau untuk memberikan pelayanan jasa tertentu kepada unit pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pemerintahan lain. Dana ini dapat berupa gudang pusat, garasi n percetakan.

h. Dana Pungutan Khusus (Special Assesment Fund) Dana ini dibentuk untuk membukukan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai perbaikan khusus. Pungutan ini dapat dipaksakan kpd wajib bayar yang menerima manfaat dari adanya perbaikan tersebut. Jenis proyek ini meliputi

perbaikan dan pelebaran jalan, penyempurnaan penerangan jalan dan sebagainya.

WIT Property

JUMLAH DANAPrinsip ke-6. Setiap Unit pemerintahan, harus memiliki Dana-dana di atas dan banyaknya Dana yang harus dibentuk disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kebutuhan.

REKENING DANA (FUND ACCOUNT)Prinsip ke-7. Seperangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) harus dibentuk untuk setiap jenis Dana. Rekening ini terdiri dari rekening buku besar dan rekening buku besar pembantu sebagai pencerminan dari ketaatan terhadap ketentuan hukum dan untuk penyusunan laporan posisi keuangan n laporan hasil operasi Dana

Diperlukan adanya perbedaan yang jelas antara rekening yang berhubungan dengan Aktiva lancar, Hutang lancar dan reke ning yang berhubungan dengan Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang.

WIT Property

Kecuali untuk jenis Dana Jasa Internal Pemerintah (Intragovernmental Service Fund), Dana usaha (Enterprise Fund) dan Dana perwalian (Trust and Agency Fund) maka Aktiva Tetap tidak boleh dicatat dlm Dana yang berhubungan dengan Aktiva Lancar, akan tetapi dicatat dalam rekening yang terpisah yang saling berimbang dan disebut dengan kelompok rekening Aktiva Tetap Umum (General Fixed Asset Group of Accounts).

Seperti halnya dengan Aktiva Tetap, Hutang Jangka Panjang, harus pula dicatat dalam rekening yang terpisah dan saling berimbang yang disebut dengan Kelompok Rekening Umum Hutang Jangka Panjang (General Long Term Debt Group of Accounts), kecuali untuk jenis Dana Pungutan Khusus (Special Assestment Fund) dan Dana Usaha (Enter prise Fund) dan Dana Perwalian (Trust and Agency Fund).

WIT Property

AKTIVA TETAP DAN DEPRESIASIPrinsip ke-8. Aktiva Tetap harus dicatat atas dasar harga perolehan (Cost) atau harga taksiran, jika harga perolehan yg sebenarnya tidak tersedia. Dalam hal Aktiva itu merupakan pemberian (Hibah), maka nilai Aktiva tersebut pada saat terjadi pemberian dicatat sebesar costnya.

Prinsip ke-9Depresiasi Aktiva Tetap Umum tidak dicatat di dalam buku besar, artinya tidak dapat mempengaruhi debet/kredit, oleh karena penggunaan cash basis, lain halnya dengan akuntansi komersial yang menggunakan konsep accrual basis. Pembelian Aktiva Tetap dipandang sebagai pembeli an jasa (kapasitas).Jadi depresiasi dihitung hanya untuk tujuan penen tuan unit costnya dan hanya dicatat dalam memorandum dan tidak tampak pada rekening Dana.

WIT Property

DASAR AKUNTANSIPrinsip ke-10. Bahwa untuk Dana-dana tertentu yang Dana Usaha (Enterprise Fund), Dana Perwalian (Trust and Agency Fund), Dana Proyek (Capital Service Fund),Dana PungutanKhusus (Special Assestment Fund). Sedangkan untuk Dana Umum (General Fund), Dana Pendapatan Khusus (Special Revenue Fund), dan Dana Pelunasan Hutang Jangka Panjang (Debt Service Fund), digunakan dasar himpun yang dimodifikasi (Modified Accrual Basis). Modified Accrual Basis artinya semua pengeluaran kecuali accrued Interst on General Long term debt, diakui pada saat kewajiban itu timbul dan penghasilan/pendapatan diakui pada saat diterima fisik uangnya kecuali untuk barang atau pendapatan yang sudah tersedia yang harus diaccrued (misalnya pajak).

WIT Property

TERMINOLOGI DAN KLASIFIKASI REKENINGPrinsip ke-11.

Klasifikasi Rekening, Penerimaan pemerintah harus dikelompokkan atas dasar Dana dan sumbernya, sedangkan pengeluaran harus dikelompokkan atas dasar Dana, fungsi unit organisasi, kegiatan dan objek pengeluran sesuai dengan standard pengelompokkan yang telah ditetapkan

Prinsip ke-12.

Terminilogi dan Klasifikasi Umum

Terminilogi dan klasifikasi umum yang dipakai harus digunakan secara konsisten utk budget, rekening-rekening, dan pelaporan keuangan.

Prinsip ke-13.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan yang menunjukkan keadaan rekening bugetair dan rekeening proprietary harus disusun secara periodik (bulanan, kuartalan, tahunan) untuk pengendalian kegiatan keuangan. Pada akhir tahun fiskal laporan tahunan komprehensif yang meliputi semua Dana dan kegiatan keuangan suatu unit pemerintah harus disusun dan dipublikasikan.

Sebagai Contohlihat persamaan

atau perbedaan yg tidak signifikan


PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM DAN ATURAN HUKUM

• Organisasi pemerintah tidak hanya berkepentingan dgn peraturan pemerintah dalam menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, akan tetapi juga melihat prinsip akuntansi yang berterima umum yang ditetapkan oleh FASB.

• Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sedemikian rupa shg laporan keuangan yg dihasilkan (1) disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan (2) menentukan serta mendorong kesesuaian pelaksanaan aktivitas dgn ketentuan umum.

• Apabila prinsip akuntansi yang berterima umum tdk bertentangan dgn ketentuan hukum, maka unit pemerintahg menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Dilain pihak apabila ketentuan hukum berbeda dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, maka unit pemerintah menyusun sistem akuntansi dan pelap[oran keuangan sesuai dengan ketentuan hukum.


• Prinsip 1. Akuntansi dan Pelaporan

Sistem akuntansi pem harus memungkinkan (a) Laporan Keuangan disajikan secara wajar dgn pengungkapan penuh tentang posisi keuangan dan hasil operasi dana dan POK akun unit Pemerintah sesuai dgn prinsip akuntansi yang berterima umum, dan (b) dapat menentukan dan menunjukkan kesesuaian dgn ketentuan hukum dan kontraktual.

• Prinsip Ke-2. Sistem Akuntansi Dana

Sistem akuntansi pemerintah harus diorganisasikan dan dioperasikan atas dasar dana. Dana didefinisikan sebaga kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi dgn seperangkat akun yang beriumbang dgn sendirinya untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain bersama-sama dgn hutang yang terkait dan saldo dana atau modal yang masih tersisa sesuai dengan peraturan, restriksi, dan batasannya.


• Prinsp Ke-3. Jenis-jenis Dana

a. Dana Pemerintah, (1) Dana Umum, dana umum (general Fund) dibentuk utk mempertanggungjawabkan semua aktivitas pem umum yg tdk diperttanggungkawabkan dalam dana lain. Aktivitas umum yg dipertanggunjawabkan melalui dana ini spt aktivitas perijinan, pemadam kebakaran, kepolisian, kesehatan dan sanitasi, rekreasi, pendidikan, dansebagainya. Sumber dana yang dikelola dana ini berasal dari pajak, perijinan, penerimaan dari unit pem lain, pendapatan dari pemberian jasa, serta denda dan penyitaan, (2) Dana pendapatan khusus, dana yg digunakan oleh pem utk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber2 keuangan yg ditujukan untuk aktiviotas tertentu, (3) Dana Proyek Modal, dibentuk oleh suatu unit pem utk mempertanggungjawabkan suymber2 keu yg digunakan utk memperoleh fasilitas (aktiva) modal melalui pembelian atau pembangunan, (4) Dana Pelunas Hutang. Dana yg dibentuk utk mempertanggungjawabkan pengakumulasian sumber2 yg akan digunakan utk prmbsyaran pokok dan bunga hutang jangka panjang umum.


• Dana kepemilikan, dana utk mempertanggungjawabkan barang dan jasa yg disediakan oleh suatu unit pem kpdf unit pem itu sendiri atau kpd unit pem lain

• Dana kepercayaan, dana utk mermpertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yg dikelola oleh pem yg bertindak sebagai agent.

• Prinsip ke-4. Jumlah Dana

Unit2 pemerintah harus menetapkan dan memeilihara dana2 yg dibutuhkan sesuai dgn aturan hukum dan administrasi. Jumlah dana yg dibentuk minimum sesuai dgn peryaratan legal dn opersi. Dana yg tdk diperlukan dapat menunjukkan ketidakfleksibelan terllu kompleks, dan administrasi keuangan tidak efesien.

Prinsi ke-5. Akuntansi Aktiva Tetap dan Hutang Jk. Panjang Umum

Perbedaan yg jelas haruys dilakukan antara (a) aktiva tetap dan hutang jk. Panjang umum, dan (b) aktiva tetap dan dan hutang jk panjang dana.

1). Aktiva tetap dana kepercayaan tertentu atau dana trust harus dipertanggungjawabkan melalui dana tersebut, semua aktiva tetap lain dari suatu unit pem harus dipertanggungjawabkan mellui kelompok akun aktiva tetap umum. 19/04/23 witler slamet silitonga property

Terima Terima KasihKasih


Sampai Jumpa di Pertemuan berikutnya

Documents

Tm 4 Aktpem Univ Trilogi