Click here to load reader

Tkp Materi Gld Huh

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gld

Text of Tkp Materi Gld Huh

  • [email protected], LEADERSHIP& DIRECTING

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGGovernance / Tata Kelola : Kesatuan organisasi atau kelompok orang tertentu yang bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakatatau bagi penduduk yang membutuhkan pelayanan.

    Leadership/ Kepemimpinan :Kepemimpinan adalah apa yang diberikan oleh orang-orang secara bersama-sama dan secara perorangan bagi organisasi dan dapat dilaksanakan oleh sejumlah orang. Manajer senior atau Direktur RS bertanggung jawab atas jalannya organisasi sehari-hari secara keseluruhan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk sebuah rumah sakit agar dapat beroperasi secara efisien dan memenuhi misinya.

    Directing/Arahan :Satu atau lebih individu yang memenuhi kualifikasi memberikan arahan untuk setiap departemen atau pelayanan dalam organisasi.

  • DEWANPENGAWAS KOM. MEDIK + KLINISI

    DIREKSI:DIRUT+ PARA DIR

    CLINICAL LEADERSHIP

    C L O E R A P D O E R R A S T H E I P

    CLINICAL GOVERNANCEPOKJA ETIK & HUKUM RS. PIMPINAN PUNCAK RS YANG MAJEMUK( A THREE-LEGGED STOOL) K L I E N / P A S I E N CORPORATE GOVERNANCE

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGAPLIKASI DALAM RUMAH SAKIT

    KOMPONENDEFINISI OPERASIONALPRODUK Governance Dewan Pengawas ByLaws : HBL, MSBL Direktur UtamaLeadershipPara Direktur (senior manager)SKDirectionPara Kepala Unit Kerja (manager), Kepala Komite, Kepala Bidang, Kepala InstalasiPedoman, Standar Prosedur Operasional, Instruksi Kerja

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGFOKUS

    Hospital by Laws (HBL)Medical Staf by Laws (MSBL)Komite Medik, Komite Hospital Safety dan Pokja Etik dan Hukum RS.UNHASRuang Lingkup Pelayanan di RS.UNHASHierarki Rumah SakitRencana Strategis (Renstra)Penilaian Kinerja (korporate, unit kerja dan individu)

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGPeraturan Internal Rumah Sakit (HOSPITAL BY LAWS/HBL) : Konstitusi bagi pengelolaan rumah sakitPerangkat hukum tertinggi dalam bentuk aturan tertulis yang disusun sendiri dan berlaku internal, Perpanjangan tangan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada diatasnya, Anggaran Rumah Tangga rumah sakit, yaitu seperangkat aturan atau norma yang menjadi dasar bagi kegiatan harian rumah sakit yang bersangkutan.Menjadi efektif dan mempunyai kekuatan hukum setelah disetujui dan ditetapkan oleh pemilik atau yang mewakili.Bukan kebijakan teknis manajerial / operasional, tetapi lebih mengatur pemilik, pengelola dan staf Medik dengan pengaturan yang jelas.

    Dasar Hukum : Permenkes No.772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws)

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGTujuan Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) RS.UNHASTujuan Umum :Dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur Pemilik, Pengelola dan Staf Medik yang terhimpun dalam Komite Medik, sehingga pengelolaan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas.Tujuan Khusus :Dimilikinya pedoman peraturan internal rumah sakit di RS.UNHAS dalam hubungannya dengan Pemilik, Pengelola dan Staf Medik.Dimilikinya pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial / operasional RS.UNHASDimilikinya MSBL atau pedoman dalam pengaturan staf Medik dalam bentuk kontrak kerja dengan dokter.

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGHospital by Laws terdiri dari: BAB I : Ketentuan UmumPasal 1 : PengertianBAB II: Jati DiriPasal 2 : NamaPasal 3 : KedudukanPasal 4 : Logo RSUHPasal 5 : Motto RSUHPasal 6 : Mars dan Himne RSUHBAB III:Visi, Misi dan Nilai BudayaPasal 7 : Visi, Misi, dan Nilai BudayaBAB IV: Tujuan RSUH dan Ruang LingkupPasal 8 : TujuanPasal 9 : Ruang LingkupBAB V: Strategi dan Kebijakan Strategik Pasal 10 : StrategiPasal 11 : Kebijakan StrategikBAB VI : Organisasi RSUH Pasal 12 : Unsur Pimpinan

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGBAB VII: Dewan PengawasPasal 13 : KedudukanPasal 14 : KeanggotaanPasal 15 : Ketua Dewan PengawasPasal 16 : BiayaBAB VIII: Tugas, Kewajiban, dan WewenangPasal 17 : Tugas Dewan PengawasPasal 18 : Kewajiban Dewan PengawasPasal 19 : Wewenang Dewan PengawasPasal 20 : Pengangkatan dan PemberhentianPasal 21 : Masa KerjaPasal 22 : RapatPasal 23 : Rapat Rutin Dewan PengawasPasal 24 : Rapat Khusus Dewan PengawasPasal 25 : Rapat Tahunan Dewan Pengawas Pasal 26 : Undangan RapatPasal 27 : Peserta RapatPasal 28 : Pejabat KetuaPasal 29 : Kuorum

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGPasal 30 : Risalah RapatPasal 31 : Pegambilan Putusan Rapat Pasal 32 : Pembatalan Putusan RapatPasal 33 : Pengukuran Kinerja Dewan PengawasPasal 34 : Stempel Dewan Pengawas Pasal 35 : Peran Dewan Pengawas terhadap Staf MedisBAB IX: DireksiPasal 36 : Kedudukan dan KeanggotaanPasal 37 : Pengangkatan dan PemberhentianPasal 38 : Masa Kerja DireksiPasal 39 : Tugas dan WewenangPasal 40 : KewajibanPasal 41 : Rapat DireksiPasal 42 : Risalah Rapat DireksiPasal 43 : Stempel RSUHBAB X: Staf FungsionalPasal 44 : Jabatan dan StafPasal 45 : Penyelenggara Kegiatan

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGPasal 46 : Unit Penyelenggara Kegiatan MedikPasal 47 : SMF Pasal 48 : Unit Pelayanan TerpaduPasal 49 : Komite MedikPasal 50 : Pokja Etik dan HukumPasal 51 : Keselamatan Pasien, Manajemen Resiko dan MutuPasal 52 : Sistem Manajemen KinerjaBAB XI: Pengendali ProgramPasal 53 : Pengendali Program Kegiatan (Perencanaan & Evaluasi)BAB XII:Kegiatan Pelayanan, Pendidikan, dan PenelitianPasal 54 : Bidang Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan dan PenelitianPasal 55 : Kegiatan PelayananPasal 56 : Kegiatan Pendidikan dan PelatihanPasal 57 : Kegiatan PenelitianBAB XIII: Pengelolaan Sumber DayaPasal 58 : Pengelolaan KetenagaanPasal 59 : Pengelolaan Sumber Daya FisikPasal 60 : Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGPasal 61 : KerjasamaPasal 62 : Pengadaan Barang dan JasaBAB XIV: AkuntabilitasPasal 63 : Akuntabilitas Penyelenggaraan KegiatanBAB XV: Pembinaan, Pengawasan, PemeriksaanPasal 64 : PembinaanPasal 65 : PengawasanPasal 66 : PemeriksaanBAB XVI: Perencanaan dan PengembanganPasal 67 : Perencanaan dan PengembanganPasal 68 : Keadaan DaruratBAB XVII:Budaya OrganisasiPasal 69 : Pedoman PerilakuBAB XVIII: Tata Urutan PeraturanPasal 70 : Tata Urutan Peraturan BAB XIX: Ketentuan Lain-lainPasal 71 : Ketentuan Lain-lainBAB XX: Ketetuan PenutupPasal 72 : Ketentuan Penutup

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGPeraturan Internal Staf Medis (MEDICAL STAFF BY LAWS)

    Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) : aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.

    Dasar Hukum : Keputusan Menteri kesehatan No. 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff by Laws) si Rumah sakit

    Tujuan : Agar komite medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik ( good clinical governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi dan penegakan disiplin profesi, dan penegakan disiplin profesi. Untuk memberikan dasar hukum bagi mitra bestari (peer group) dalam pengambilan keputusan profesi melalui komite medik. Putusan itu dilandasi semangat bahwa hanya staf medis yang kompeten dan berperilaku professional sajalah yang boleh melakukan pelayanan medis di rumah sakit.

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGMedical Staff by Laws yaitu :

    Mukadimah/PendahuluanBab I : Ketentuan UmumBab II: TujuanBab III: Kewenangan KlinisBab IV: Penugasan KlinisBab V: Komite MedikBab VI: RapatBab VII: Sub Komite KredensialBab VIII: Sub Komite Mutu ProfesiBab IX: Sub Komite Etika dan Disiplin ProfesiBab X: Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola KlinisBab XI: Tata Cara Reviu dan Perbaikan Peraturan Internal Staf MedisBab XII: Ketentuan Penutup

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGKOMITE MEDIK

    Definisi :Perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

    Dasar Hukum : Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit)

    Tujuan : Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGOrganisasi Komite Medik : Organisasi non struktural yang dibentuk oleh direktur utama rumah sakit dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit Terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota (disesuaikan dengan jumlah staf medis)

    Memiliki 3 sub komite :1. Sub Komite Kredensial2. Sub Komite Mutu Profesi3. Sub Komite Etika dan Disiplin ProfesiTugas Komite Medik :Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;b. Memelihara mutu profesi staf medis; danMenjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

  • GOVERNANCE, LEADERSHIP, DIRECTINGPerubahan Paradigma Komite Medik berdasarkan Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV/2011

    VARIABELParadigma LamaParadigma BaruKarakteristik?Konsil Kedokteran tk. RSTujuanPractitioners centeredPatient-centered (Proteksi Pasien)TugasRancu dengan ManajemenFokus pada ProfessionalismePemilihanElection (SMF)Selection (Direksi)Tugas KredensialMemilih Calon Staf BaruRekomendasi Clinical PrivilegeTugas Audit Naming, Shaming, BlamingNo Naming, No Shaming, No BlamingTugas DisiplinMenangani KonflikMencabut Clinical PrivilegeOrganisasiBanyak Panitia/SubkomiteHanya 3 Subkomite

  • GOVERNANCE, L

Search related