89
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PutusanNomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) SKRIPSI OLEH : ARIE FISANS SEBAYANG NPM: 14.840.0201 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2018 UNIVERSITAS MEDAN AREA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN

HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN

(PutusanNomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ARIE FISANS SEBAYANG

NPM: 14.840.0201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 2: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN

HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN

(PutusanNomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

ARIE FISANS SEBAYANG

NPM: 14.840.0201

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 3: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 4: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 5: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Mdn)

OLEH :

ARIE FISANS SEBAYANG

NPM : 14.840.0201

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau lazimnya dikenal dimasyarakat dengan istilah perampokan. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUH Pidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor penyebab anak melakukan pencurian dengan kekerasan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan, bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Metode ini dengan cara melakukan peneletian terhadap hukum, perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dokumen atau arsip, dan data primer yakni putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan. Dan melakukan dengan tehnik wawancara langsung terhadap hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Faktor Penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidak adilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Terkait Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar memperoleh keadilan, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari pe-rlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn. Telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini pasal 365 ayat (2) KUHP dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : Pencurian Kekerasan, Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 6: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

ABSTRACT

Juridical Review of Children Against the Laws Crime Theft by Violence

(Case Study Judgment of Medan District Court No. 48 / Pid.Sus-

Anak / 2016 / PN.Mdn)

BY:

ARIE FISANS SEBAYANG

NPM: 14.840.0201

The crime of theft by violence committed by the child or commonly known in the community with the term robbery. Rob toois an act of evil, therefore, although it is not known in the Criminal Code but its formulation as a criminal act has clearly been regulated so it deserves to be punished as does violent theft. Problems in this thesis is how the factors causing children to do theft with violence, how the legal protection of children who commit theft with violence, how the law enforcement of children perpetrators of theft with violence. Research method in this thesis is library research. This method by way of researching law, legislation, writings or papers, document books or archives, and primary data that is a decision obtained directly by researchers at the Medan District Court. And do with direct interview technique to judge in Medan State Court. Factors The causes of theft with violence are internal and external factors. Internal factors are the impulses that occur from itself, while external factors are factors that are created from outside himself, this factor can be quite complex and varied. Social inequalities, economic disparities, injustice, are examples of the causes of crimes that come from outside themselves. Legal Protection of Children Against the Law (ABH) Related to Crime Theft by Child Violence is to respect the rights of the perpetrator to obtain justice, the legal certainty for the perpetrator and avoid the arbitrary and unnatural acts. And the application of the law against theft of criminal theft committed by the Child in Decision Number: 48 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.Mdn. Has been in accordance with the provisions of the law in this article 365 paragraph (2) of the Criminal Code and has been in accordance with the Law no. 35 Year 2014 on child protection. The fulfillment of the elements in Article 365 paragraph (2) which became the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant in accordance with facts revealed in the trial.

Keywords: Theft Violence, Child

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 7: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan

karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun kesalahan

dalam penulisan skripsi ini baik disengaja maupun tidak disengaja penulis meminta maaf

karena manusia bukan mahluk sempurna, kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Tinjauan

Yuridis Terhadap Anak Berhadapan dengan hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn).

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Terima Kasih kepada kedua orang tua Penulis karna dengan penuh kasih sayang

setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Joremin Br. Tarigan tercinta

sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih

kesuksesan di masa depan dan Ayahanda Efendi Sebayang sebagai sosok panutan

dalam menjalakan hidup dan yang memeberikan semangat dalam menyelesaikan

Skripsi, semoga anakmu ini menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa,negara

dan masyarakat.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan

Area

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Medan Area

4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademis

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 8: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

ii

5. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Ibu Wessy Trisna, SH., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area.

7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.H. selaku Ketua Sidang Penulis.

8. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum. Dosen Pembimbing I Penulis.

9. Bapak Suhatrizal, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

10. Ibu Arie Kartika, SH., M.H. selaku Sekertaris Penulis.

11. Bapak Ibu Dosen serta semua semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

12. Yang Terkasih Bintang B.Simanullang atas kesabaran membantu penulis

Dalam menyelesaikan skripsi.

13. Rekan-rekan se-alamamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Semua pihak yang membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi

iniPenulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat digunakan

dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan

limpahan rahmat dan berkat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita

semua, amin.

Medan, 2018

Penulis

ARIE FISANS SEBAYANG

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 9: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

i

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.......................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

DAFTAR TABEL................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.................................................. 1

1.2 Identifikasi Masalah........................................................ 12

1.3 Pembatasan Masalah....................................................... 12

1.4 Perumusan Masalah........................................................ 12

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian...................................... 13

1.5.1 Tujuan Penelitian................................................ 13

1.5.2 Manfaat Penelian................................................ 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana..................................... 15

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.................................. 15

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.............................. 19

2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana....... 26

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana................................. 31

2.2 Tindak Pidana Pencurian............................................... 33

2.2.1 Pengertian Pencurian......................................... 33

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian................ 34

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian............ 40

2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan................ 44

2.3.1 Pencurian dengan kekerasan............................. 44

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 10: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

ii

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.............................. 46

2.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum................................ 50

2.4.1 Pengertian Anak................................................ 50

2.4.2 Pengertian Anak yang

Berhadapan dengan Hukum.............................. 51

2.4.3 Hak dan kewajiban Anak.................................. 51

2.4.4 Pertangungjawaban Pidana Anak..................... 55

2.5 Kerangka Pemikiran...................................................... 58

2.6 Hipotesis....................................................................... 59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi danWaktu Penelitian................................ 61

3.1.1 Jenis Penelitian................................................... 61

3.1.2 Sifat Penelitian.................................................... 61

3.1.3 Lokasi Penelitian................................................ 62

3.1.4 Waktu Penelitian................................................ 62

3.2 Teknik Pengumpulan Data............................................. 63

3.3 Analisis Data.................................................................. 63

BAB IV HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian............................................................... 64

4.1.1 Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan

Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum............... 64

4.1.2 Pihak-Pihak Dalam Peradilan Pidana Anak....... 73

4.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak........................... 82

4.2 Hasil Pembahasan.......................................................... 85

4.2.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak

Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan......... 85

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 11: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

iii

4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Terkait

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

YangDilakukan Oleh Anak.............................. 89

4.2.3 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan

Oleh Anak Dalam Putusan

No. 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn................ 100

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan....................................................................... 111

5.2 Saran.............................................................................. 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skema Pertanggungjawaban Pidana........................................ 58

Tabel 2 Data Kegiatan Skripsi............................................................... 62

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 12: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencurian dengan kekerasanadalahsuatu tindakan yang menyimpang.

Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku

adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem

sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sitem itu untuk

memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan

pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena

pencurian‛. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian

atas suatu barang.

Pencurian dengan kekerasanmemang sangat berbeda dengan pencurian.

Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasansama dengan

pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan

kekerasanadalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban,

sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.1

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht

berpendapat bahwa “strafbaar feit” (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah

perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang

yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah

kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan

1Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet Ke 26, Bumi Aksara,

Jakarta, hal. 128-129

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 13: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

2

lalai). Uraian yang dikemukakan Simons terdapat pencampuran unsur-unsur

tindak pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum

dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang mencakup kesengajaan,

kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.2

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dikenal dengan istilah strafbaarfeitdalam kepustakaan tentang hukum pidana

sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan

suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan

pidana atau tindakan pidana.3

Tindak Pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah Barang siapa

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling

banyak enam puluh rupiah.

Pasal362KUHP,terdapatunsur-unsursebagaiberikut perbuatan mengambil,

yang diambil adalah suatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dan Mengambil itu harus dilakukan dengan maksud hendak

memiliki barang itu dengan melawan hukum.Mengambil artinya dengan sengaja

menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam

Pasal 365 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

2Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 224.

3 Amir Ilyas, 2012,Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta,hal. 20.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 14: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

3

ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang

yang dicurinya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.4

Setelah memperhatikan rumusan Pasal 365 KUHP secara keseluruhan,

maka dapatlah dikatakan bahwa dalam pencurian yang diatur dalam Pasal 365

KUHP ini ada unsur istimewa yang tidak terdapat pada pencurian biasa Pasal 362

KUHP. Unsur istimewa tersebut adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan.Maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah

untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya

pencurian.Maksud untuk mempersiapkan pencurian. Artinya perbuatan kekerasan

atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan

barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok,

menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia

inginkan. Sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah

melakukan tindakan pencurian. Misalnya dengan cara memukul si pengendara

kendaraan bermotoratau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar

mereka tadi (pengendara bermotor) diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si

pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada

untuk di kuasainya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya

bukan pada barangnya dan dapat dilakukan. Maksudnya untuk menyiapkan atau 4 Muhammad Anwar, 1989.Hukum Pidana Bagian Khusus,Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 135.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 15: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

4

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi

dirinya atau bagi karyawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan

diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya.5Sedangkan

pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu. Apabila

tindak pidana sedang dilakukan pelakunya diketahui, apabila segera setelah tindak

pidana dilakukan, pelakunya diketahui, apabila segera setelah tindak pidana itu

dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya, apabila

seseorang ditemukan barang-harang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu mencuri

dipandang sebagai keadaan yang memberatkan hukuman, hal ini dapatlah

dimengerti oleh karenanya ancaman hukumannya adalah sembilan tahun penjara

dan hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila

memenuhi unsur dari pada Pasal 365 Ayat (2) KUHP yaitu apabila kejahatan

pencurian itu disertai lagi dengan hal-hat yang sebagian sama dengan hal-hal yang

memberatkan hukuman dari pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1)

sub 3 sampai dengan sub 5 KUHP. Hal yang tidak terdapat dalam Pasal 363

KUHP yaitu melakukan pencurian di jalan umum atau di dalam kereta api atau

kendaraan umum yang sedang berjalan, hal lain yang tidak ada juga yaitu apabila

akibat dari perbuatan pencurian itu mengakibatkan orang mendapat luka berat.

Disamping itu dapat diperberat lagi hukumannya menjadi hukuman penjara

selama lima belas tahun, jika perbuatannya mengakibatkan matinya orang dan

diperberat lagi menjadi hukuman mati atau seumur hidup atau hukumDan penjara

5R. Soesilo, 1874, Pokok Hukum Dan Delik Khusus, Politeia, Bogor, hal. 231.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 16: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

5

dua puluh tahun, jika perbuatannya mengakibatkan luka berat atau mati dan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama yang disertai oleh

salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 Ayat 2 dan sub 3 KUHP.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang

turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa

pada masa mendatang.Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat

dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.Selain anak, di

dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.6

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak Menurut pasal 45 KUHP yaitu anak yang belum dewasa

apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

Kejahatan Anak adalah segala perilaku yang melanggar hak orang lain

(korban) dan melanggar peraturan. Kejahatan yang diungkap di atas adalah

kejahatan anak yang berkaitan dengan kekerasan. Beberapa bentuk kejahatan

yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan . Individu yang

melakukan kejahatan sebelum hingga usia 18 tahun akan diperlakukan sebagai

anak di depan hukum dan perilaku kejahatannya disebut sebagai kejahatan anak.7

6Gatot Supramono,2005,Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta,Hal. 1.

7 Schill,R. (2012) When Kids commit crimes. http://www.thecrimereport.org/news/inside-

criminal-justice/2012-03-when-kids-commit-crimes

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 17: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

6

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik mengenai

peraturan perundang-undangan maupun peraturan hokum lain yang hidup dan

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.8

Anak memang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal karena

anak mengalami proses pencarian jati diri, mereka masih sulit menentukan arah

tujuan hidupnya. Masih bingung memilih antara hal yang baik dan hal yang

buruk, karena terpengaruh oleh kesenangan dan kepuasan sesaat .fenomena seperti

ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita,

tetapi sangat disayangkan karena banyaknya anggapan bahwa hal tersebut

merupakan hal yang lumrah sehingga tanpa disadari kita telah membuka peluang

bagi berkembangnya kejahatan dalam lingkup pergaulan anak. Bagi anak yang

kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang baik dari orang tua akan

mudah terlibat dalam melakukan tindak pidana pencurian apalagi kalau

lingkungan tempat dia berada tidak dapat menunjang terbentuknya karakter yang

baik bagi seorang anak. Hal tersebut mendorong kita untuk lebih memerhatikan

masalah penanggulangan serta penanganan dari tindak pidana yang dilakukan

oleh anak.9

Anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai

kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak

disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola

pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Perilaku

menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa

8 Soertarman, 1975, Kenakalan anak,Alumni, Bandung, hal. 41 9Arief Gosita, 1993,Masalah Korban Kejahatan,Akademika Pressindo,Jakarta, Hal. 222.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 18: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

7

faktor adalah faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor usia,

faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga.10

Faktor-faktor tersebut lah yang mendominasi dalam memotivasi seorang

anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut Penulis, kebijakan legislatif

dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya

perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak (juvenile

delinquency).Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara

langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian,

istilah law as a tools of social engineering pada tujuan dari pembentukan suatu

Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi

masyarakat.

Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi

masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan

perilaku menyimpang.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.Dan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu

bertanggung jawab dalam keberlansungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

10Atmasasmita,1983,Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, hal. 206.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 19: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

8

optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya

perlindungan suntuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhanhak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban bangsa

sehingga wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.Kegiatan

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat

hukum.11Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan

perlindungan anak.Kepastian hukum perlu diusahakan demi

kegiatankelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan

perlindungan anak.Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki

dua aspek.Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.Aspek kedua,

menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan

bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha

perlindunggan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan

hal- hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku

yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan

menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika

mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba

saatnya menggantikan generasi terdahulu.12

11Abdul G. Nusantara, 1986 Hukum dan Hak-HakRajawali, Jakarta, Hal .23. 12 Maidin Gultom, 2009, Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal.33.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 20: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

9

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

saksi pidana.Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Persoalan

ini cukup serius karena, dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak

asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan

penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan, perspektif anak

belum mewarnai proses peradilan, penjara yang menjadi tempat penghukuman

anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai

prosespendewasaan yang diharapkan, selama proses peradilan, anak yang

berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak

berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan,

dan ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai prosesperadilan, sehingga

akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan ke

dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab internal ABH

mencakup.keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis

(broken home); dan, tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua

sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sementara, faktor

Eksternal ank berhadapan dengan hukum , antara lain, Pengaruh globalisasi dan

kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan

pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga

atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi

hatinya,kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 21: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

10

menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk

melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Perkara Nomor 48/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Mdn Memproses anak yang melakukan tindak pidana pencurian

dengan kekerasan (BEGAL) atas nama M.REXY ALFANDI, Yang berusia 17

tahun yang dilakukan bersama teman-temannya SUHERMAN, DARMAN

SYAHPUTRA, DAN ANDRE (DPO) pada hari selasa tanggal 27 juli 2016 sekira

pukul 05:50 Wib, bertempat di jalan imam bonjol, tepatnya di depan kantor

DPRD Kota Medan dan melakukan pembegalan terhadap seorang ibu pengendara

motor, Diterangkan bahwa DARMAN SYAHPUTRA melihat saksi korban

mengendarai 1 unit sepeda motor kemudian DARMAN SYAHPUTRA memepet

korban lalu mencabut kunci kontak korban sehingga mesin sepeda motor korban

mati, kemudian DARMAN SYAHPUTRA menyerahkan kunci kontak kepada

Anak M. REXY ALFANDI, kemudian Anak M. REXY ALFANDI turun dari

sepeda motor sambil memasang 1 (satu) Borsnakel kedalam jari tangan Anak lalu

mendekati korban sambil berkata “turun bu” Selanjutnya ANDRE dan

SUHERMAN juga mendekati korban sambil mengeluarkan satu buah pisau dapur,

pengancaman tersebut dilakukan dengan maksud agar korban tidak dapat

melawan dan dengan mudah agar dapat menguasai barang-barang milik korban

Dengan demikian Pengadilan Negeri Medan Mengadili Menyatakan Terdakwa

Anak M. REXY ALFANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dengan demikian

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 22: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

11

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh

mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih

judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasann(Putusan Nomor 48/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Mdn)”

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 23: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

12

1.2 Identifikasi Masalah

1. Faktor -Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan

kekerasan.

2. Kendala dalam penanggulangan terhadap anak yang melakukan pencurian

dengan kekerasan.

3. perlindungan Hukum TerhadapAnak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/

PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Faktor -Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan

kekerasan.

2. perlindungan Hukum TerhadapAnak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Anak/2016/

PN.Mdn

1.4 Perumusan Masalah

Adapun Pernasalahan dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Faktor - Faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian

dengan kekerasan ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 24: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

13

2. Bagaimana perlindungan Hukum TerhadapAnak Berhadapan dengan

Hukum (ABH) terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

3. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan

kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan anak melakukanpencurian

dengan kekerasan.

2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum TerhadapAnak Berhadapan dengan

Hukum (ABH) terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Untuk mengetahui penerapan Hukum terhadap tindak pidana

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor :

48/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mdn.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis

dan praktis, yaitu:

1. Secara Teori,

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab

permasalahan tentang anak ABH, khususnya anak sebagai pelaku/anak yang

berkonflik dengan hukum.

2. Secara Tindakan,

melalui penelitian ini dapat dijadikan menjadi sumbangsih pemikiran dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 25: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

14

masukan bagi mahasiswa fakultas hukum, Masyarakat akademik, Dosen,

Mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan wawasan

dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang

diteliti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 26: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan

istilahstrafbaarfeit. Kepustakaaan tentang Hukum Pidana sering menggunakan

istilah delik. Sedangkan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-

Undang mempergunakan peristiwa Pidana, atau perbuatan pidana atau tindak

pidana.1

Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari

bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delictdan dalam

bahasa belanda disebut delict. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.2

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit, HukumPidana

Negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau a criminal actuntuk maksud

yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersal dari Belanda, maka istilah

aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah strabaarfeit terdiri dari tiga unsur

yakni, straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat

1Bambang Poernomo,1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,Jakarta, hal . 90. 2Teguh Prasetyo ,2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hal . 47.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 27: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

16

(boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan) : Tindak Pidana berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai Hukuman Pidana.3

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli, yaitu :

Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan manusia yang

diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada

umunya dilarang dengan ancaman pidana.4

1. Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu :

a. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit

adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

memepertahankan tata hukum dalam menyelamatkan kesejahteraan

umum.

b. Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit

adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-

undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.5

2. E.Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahk

an

Istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno

menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah

pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian

yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak

3Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

4Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 91. 5Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 28: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

17

melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena

perbuatan orang lain.6

3. Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang

yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum,

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.7

4. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti Strafbaarfeit adalah

suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan

sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht

memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap yang

meliputi :

a. Diancam dengan pidana oleh Hukum

b. Bertentangan dengan Hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang

dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, lagi barang siapa yang berupa pidana

tertentu.8

6Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 95. 7Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 99. 8Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 29: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

18

6. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian

perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.9

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (strafbaarfeit) itu

secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan

pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik

seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli Hukum yang lain, memisahkan

antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak

sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang

dilarang oleh Undang-Undang dan di ancam pidana (actus reus) di satu pihak dan

pertanggungjawaban (mens rea) di lain pihak.10

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan actus reus (perbuatan

pidana/criminal) dan mens rea (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno dan

A.Z Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam

dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan defenisi

tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi

teoritis para ahli Hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama

mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana.Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan

akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan Hukum masyarakat. Oleh karena

itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.

9Ibid 10Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 97.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 30: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

19

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut

pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli

Hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut

Undang-Undang (Selanjutnya disingkat UU) adalah bagaimana kenyataan tindak

pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

a. Unsur-Unsur formil

1. Perbuatan Manusia

2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,

3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu,

4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.11

b. Unsur-Unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak

patut dilakukan.

Sedangkan Unsur-Unsur tindak pidana menurut Rancangan

KUHPidana N asional, yaitu :12

a. Unsur-Unsur formil

1. Perbuatan sesuatu

11Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 101. 12Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung,

hal. 10.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 31: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

20

2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan

4. Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang

5. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan

diancam dengan pidana.

b. Unsur-Unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum,

yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai

perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun

perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-Undang, tetapi

apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak

bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan

merupakan suatu tindak pidana.

Didalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan

dalam dua macam, yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku tindak pidana.

Menurut P.A.F Lamintang,13 Unsur objektif itu adalah “unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan

mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

13Ibid, hal. 11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 32: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

21

Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi :14

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan tau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya

membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif

misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia

mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan

tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang

menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara

material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik

itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar

menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh

peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat

melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan

tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak

pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya.

14Ibid, hal. 12.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 33: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

22

Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan

(pasal 504 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus

dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada

tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413- 437 KUHPidana), di

mana tindak pidana tersebut harus dilkukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbutan pidana itu ada hal-hal yang dapat

memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatanya tersebut

menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat.

Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333

KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun.

(ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka

beratancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan

tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman

pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya : membujuk atau membantu orang lain untuk

bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang

itu jadi bunuh diri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 34: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

23

2. Unsur Subjektif

Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai

berikut: “Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang tergantung dalam hatinya.”

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan

dan lain-lain;

4) Merencanakan terlabih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang

misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal

340 KUHP;

5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di dalam rumusan

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP15

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada

kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or

actus non facit reum nisi mens sit rea).

15P.A.F Lamintang, 1997,Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-3, Citra

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 35: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

24

Kesalahan yang dimaksuddalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan

oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or

schuld).

a) Kesengajaan (dolus)

Dalam crimineel weetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum pidana

(KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-

undang.16

Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar telah

menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:17

1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);

2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).

b) Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);

2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan kesadaran).

16Leden Marpaung, 2009,Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana, SinarGrafika, Jakarta,

hlm.13 17Ibid, hal. 13

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 36: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

25

Simons menerangkaan “kealpaan” bahwa umumnya kealpaan ituterdiri atas

dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat

menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan

hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah

mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang

dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan

perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat

diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu

akibat yanng tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya sebagai kealpaan.18

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih

dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan

yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman,

terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada”.

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas dua, yaitu:

a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku

telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi

walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku

tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat

yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia

seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

18Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 37: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

26

2.1.3 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut

denganteorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau

tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau

tidak.19

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan

sebagai berikut:

A. Mampu Bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak

mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu

ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain

berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena

penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwaa unsurunsur mampu

bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporal);

19Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Raneka Cipta, Bandung, hal.

73.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 38: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

27

b.Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau, idiot, imbecile, dan sebagainya);

dan

c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh

bawa sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena

demam (koorts), dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam

keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah

akan dilaksanakan atau tidak; dan

c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.20

B. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum

positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” yang artinya,

untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada

diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.21

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau

dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

20Amir Ilyas,Op.Cit,hal. 76. 21Teguh Prasetyo,2011,Hukum Pidana, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, hal. 226-227.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 39: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

28

1). Kesengajaan (Opzet)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja

(Opzet) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat

sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.22

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan

pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau

membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau

yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.23

b. Kesengajaan dengan insaf pasti (opzet als zekerheidsbewustzjin)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuataannya,

tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu

benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.24

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan

kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan

uuntuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku

menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang

dan diancam oleh undang-undang.25

22Zainal Abidin Farid,2007, Hukum PidanaI, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 226. 23Leden Marpaung,Op.Cit, hal. 9. 24Amir Ilyas,Op.Cit, hal. 80. 25Leden Marpaung,Op.Cit., hal. 18.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 40: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

29

2). Kealpaan (Culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap

hati-hati karena kurang melihat kedepan,kealpaan ini sendiri di pandang

lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :26

a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata) Dalam hal ini,

si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat,

tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat

tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld/culpa levis) Dalam hal ini,

si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat

yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia

seharusnya memperhitungkan akan timbulnya satu akibat27

C. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini menyangkut pertanggungja-

waban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan atau criminal

responsibility , alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orangyang melakukan

delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kira jumpai di dalam halorang itu melakukan perbuatan

dalam keadaan:

26Ibid, hal. 26. 27Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 41: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

30

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya

paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (dwangpositie). Daya

paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si

pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.28

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan anatara pembelaan terpaksa noodwear dengan

pembelaan terpaksa yang melampaui batas noodwerexces, yaitu

keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang

dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda

baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

a. Pada noodwer, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih

daripada maksud pembelaan yangperlu, sedangkan noodwerexces

pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena

keguncangan jiwa yang hebat.

b. Pada noodwer, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada

noodwerexces perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak

dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.

c. Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas noodwerexces

menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (noodwer)

merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.29

28Amir Ilyas,Op. Cit, hal. 88-89 29Zainal Abidin Farid,Op. Cit., hal. 200-2001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 42: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

31

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atasdasar-dasar tertentu, antara lain

sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibeedakan

antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang

dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan”

dan “pelanggaran”itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga

merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-

undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel

delicten) dan tindak pidana materil (Materil Delicten). Tindak pidana

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose

delicten). Contoh tindak pidana kesngejaan (dolus) yang diatur di dalam

KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu

dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa oranglain, Pasal 354

KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 43: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

32

KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti

yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif),

perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378

KUHP).

TIndak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil

atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa

perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552

KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak

menyusi bayinya senhingga anak tersebut meninggal.30

30Moeljatno, 1993, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam pidana, Bina

Aksara, Jakarta, Hal. 43-44.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 44: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

33

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan

akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa

diketehui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara

melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian

sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.Seseorang

dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah

upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.31

Didalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan:

“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena

pencurian, dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk

pokok.Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas.

Sedangkan pada Pasal-Pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak

pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama,kejahatan pencurian tersebut

disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

31Hartono, 2010,Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 01.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 45: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

34

2.2.2Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima pencurian yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

1) Tindak Pidana Pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan untuk beberapa pakar hukum pidana

untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”

pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai

berikut:32

“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak sembilan ratus rupiah”.

32R.Soesilo, 1984,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Politea, Bogor,Hal.

249.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 46: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

35

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa

adalah:

1. Mengambil

2. Suatu barang

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan

Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363.Yang dimaksud

dengan pencurian denganpemberatan adalah pencurian biasa yang dalam

pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.33

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud „hewan‟ “diterangkan

dalam Pasal 101” di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau,

kambing),binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam,

bebek, angsa itubukan hewan karen tidak memamah biak, tidak berkuku

satu, dan bukan babi.Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap

berat sebab hewan-hewantersebut adalah harta penting bagi seorang

petani.

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau

gempa laut letusan gunng api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan

kereta api, huru- hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa

33R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-DelikKhusus,Politea,Bogor.Hal.120

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 47: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

36

perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam

dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan

dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam

keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap

orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi

rendah.

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya

4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Supaya masuk

disini,maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai

pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu

sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja

(Pasal 560).

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang

melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara

paling lama 7 tahun.Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian

biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni

dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila

pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang

tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 48: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

37

sama, ataudilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Hal ini tersebut dalam pasal 364 KUHP yang isinya sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa

yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah

rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga

barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai

pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 900,34

1. Ini dinamakan pencurian ringan yaitu:

a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP) asal harga barang yang dicuri tidak

lebih dari Rp. 250,--.

b. Pencurian dilakuakan dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4) asal harga

barang tidak lebih dari Rp. 250,

c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan

membongkar, memecahdsb (Pasal 363 sub 5) jika:

1. harga tidak lebih dari Rp. 250,

2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya.

34Ibid, Hal. 126

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 49: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

38

2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga barang yang

dicurinya tidak lebih dari Rp.250,- tidak bisa menjadi pencurian ringan

yaitu:

a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)

b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain (Pasal 363 sub 2)

c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya atau

kemaunnya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3) dan d. Pencurian dengan

kekerasan (Pasal 365)

3. Misalnya:

a. B mencopet dipasar dari saku baju orang sebanyaknya Rp. 20,- pencurian

ringan;

b. A dan B (dua orang) mencopet di pasar dari saku baju orang uang Rp.23,

c. A pada waktu siang, dengan tidak setahu yang berhak masuk kedalam

rumah itu barang seharga Rp.24,- = pencurian ringan

e. Jika pencurian tersebut diatas ini dilakukan pada waktu malam, maka

bukan pencurian ringan, tetapi pencurian dengan pemberatan (Pasal 363

sub 3) karena dilakukan pada waktu malam, dalam rumah dan masuknya

dengan tidak setahu yang berhak.

f. Harga itu tidak lebih dari Rp.250,- jadi persis Rp.250,masuk pencurian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 50: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

39

ringan. Pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang,

tidak masuk pencurian ringan.

g. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan35

4). Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu yang tersebut dalam pasal 365 KUHP

ialah diancam hukuman penjara maksimun 9 tahun, pencurian yang didahului,

disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-

orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau

pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri

atau oranglain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau

supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaanya. Kekerasan artinya

mempergunakan tenaga physik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah,

misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dari segala

macam dan sebagainya, termasuk pula mengikat orang atau menutup dalam

kamar.Menurut pasal89 KUHP disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang

jadi pingsan atau tidak berdaya.36

5). Tindak Pidana Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Hal ini tersebut dalam pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut:37

a. Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami atau isteri sendiri

tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda

suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W)

35Ibid.Hal. 123. 36Ibid. 37Ibid, hal. 130.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 51: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

40

dimana berlaku peraturan tentang “cerai meja-makan tempat-tidur” yang berarti

perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk

bersama-sama tinggal dalam suatu rumah sajayang ditiadakan, jika ada pencurian

terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai meja-makan itu,

hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan

(delik aduan);

b. Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena

perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya : cucu,

anak,bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertua dan sebagainya, turunan

menyimpang dalam dua derajat, misalnya: saudara laki-laki dan saudara

perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari memmpunyai barang, hanya

dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang

dicuri itu (delik aduan)

c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (matriaracht) kekuasaan bapak dilakukan

oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peratuan tentang pencurian dalam

kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada orang itu,

misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta benda mamaknya (adat

minang kabau) itu adalah delik aduan.

2.2.3Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur

objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang

menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 52: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

41

milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif ( adanya maksud, yang ditujukan

untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).38

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut :39

1. unsur-unsur objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan

bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu

tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot

yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang

kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam

kekuasaannya.

b. Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan

keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal

362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed) dan benda-

benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi

objek pencurian apabila elah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak,

misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah

terlepas/dilepas. Apabila petindak terlebih dahulu menebang pohon atau melepas

daun pintu kemudian diambilnya, maka disamping ia telah melakukan pencurian, ia

38Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa Creative,

Malang, hal. 5. 39Ibid.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 53: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

42

juga telah melakukan kejahatan perusakan benda (pasal 406 KUHP) dalam hal ini

terjadi perbarengan perbuatan (pasal 65 KUHP).

Benda bergerak adalah setiap benda yan berwujud dan bergerak ini sesuai

dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan

secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah

sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Seddangkan benda yang

tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau

dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik oran lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja,

sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A

dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi

bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya,

maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372).

Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau

seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si

petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda

milik suatu badan misalnya negara.

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda

yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat benjdai

objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan

antara :

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res nulius, seperti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 54: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

43

batu di sungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu

dilepaskan, disebut resderelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di

kotak sampah.

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur

maksud (kesengajaan sebaai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur

kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat

dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil baran milik

orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan dua unsur itulah yan menunjukan bahwa dalam tindak pidana

pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang

yang dicuri ketangan petindak, denan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak

milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yan menjadi unsur

pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

b. Melawan Hukum

Maksud dari memiliki denan melawan hukum atau maksud memiliki itu

ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan

perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda

oran lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubungan dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam

pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.pendapat ini

kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yan menyatakan bahwa, apabila

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 55: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

44

unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti

kesengajaan itu harus ditujukanpada semua unsur yan ada di belakangnya.

2.3 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

2.3.1 Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di

masyarakat dengan istilah perampokan.Sebenarnya istilah antara pencurian

dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut

berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan

pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan

merampok.Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun

tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana

jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan

kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengankekerasan itu oleh pembentuk undang-undang

telah diatur dalam Pasal 365KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:40

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang

didahului,disertai atau diikuti dengan ekerasan atau ancaman

kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,untuk

memungkinan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap

menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

40Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten)di dalam KUHP, Sinar

Grafika, Jakarta, hal. 77.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 56: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

45

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum atau

didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2Jikaperbuatan dilakukan oleh duaorang atau lebihdengan bersekutu;

Ke-3 Jika masukke tempat melakukan kejahatan dengan merusakatau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jikaperbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara

palinglamalimabelastahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama

waktu. Tertentupaling lamaduapuluhtahun,jika perbuatan mengakibatkan

luka beratataukematian dan dilakukan olehdua orang ataulebih

dengan bersekutu, disertai pulaolehsalahsatuhal yangditerangkan dalam

no.1dan3

Dengandemikian makayangdiatur dalamPasal 365KUHPidana

sesungguhnyahanyalahsatukejahatan, danbukanduakejahatanyang terdiri atas

kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap

orang,ataupunbukan merupakansuatusamenloopdari kejahatanpencurian dengan

kejahatanpemakaiankekerasanterhadap orang.

Pencurian dengankekerasan bukanlah merupakan gabungan

dalamartiangabunganantaratindak pidanapencurian dengan tindak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 57: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

46

pidanakekerasan maupunancamankekerasan,kekerasan dalam halini

merupakankeadaanyangberkualifikasi,maksudnya adalah kekerasan

adalahsuatukeadaanyangmengubahkualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian

dengan kekerasan.Dengandemikianunsur-unsurnyadikatakan

samadenganPasal362KUHPidana ditambahkan unsur kekerasanatau

ancamankekerasan.

2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan

pada Pasal 365 KUHPidanainisamadenganyangdipunyaiolehPasal

362KUHPidanadengantambahanunsur-unsur sebagaiberikut:

Pasal365ayat(1) KUHPidana:

1. Pencurian,yang:

2. Didahuluiatau disertaiataudiikuti

3. Kekerasanatauancamankekerasan

4. Terhadap orang

5. Dilakukandengan maksuduntuk:

a. Mempersiapkan atau

b. Memudahkanatau

c. Dalamhal tertangkaptangan

d. Untukmemungkinkanmelarikandiribagidirinyaataupeserta lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 58: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

47

e. Untuktetapmenguasai barangyangdi curi.

Pasal365ayat(2)

1. Unsur-unsurnyasama dengan ayat(1) di atas,

hanya ditambahkan unsur:

a.Waktumalam

b. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya,

c. di jalanumum,

d. dalamkeretaapi yangsedangberjalan.

e. Ditambahunsur subjekpelaku,duaorangataulebih

f. Ditambahunsurmembongkar,memanjat,memakaikuncipalsu,

perintahpalsu,jabatanpalsu.

g. Unsurmengakibatkanlukaberat padakorban.

2. Dilakukan olehduaorangataulebihsecara bersama-sama

3. DalamketentuanPasaltersebutdiaturpencurianyangdidahului,

disertai atau diikuti kekerasan atau ancamankekerasandengan

maksuduntuk mempersiapkan dansebagainyadimanamasuknya

ketempatkejahatanatauuntuksampai pada barang yangakandi

ambilnyadilakukan dengancaramembongkar,merusak,atau

memanjat ataudenganmemakai anakkuncipalsu,perintahpalsu

atauseragam palsu

Pasal365ayat(3):

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 59: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

48

Di tambahkandengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya

orangakibatperbuatanitu.

Pasal365ayat(4):

Ditambahkan unsur lukaberatataumatikarenadilakukanolehdua orang atau

lebih.DalamPasal89KUHPidana menyamakandenganmelakukan

kekerasanyakniperbuatan membuat orangdalamkeadaan pingsan atau

tidakberdaya.Kekerasanatauancamankekerasaneperti yang dimaksudkandi atas

harusditujukankepadaorang-orang,tetapitidaklah

perlubahwaorangtersebutmerupakanpemilikdaribendayangakan dicuri

atautelahdicuri.Sedang pengertian tidak

berdayaartinyatidakmempunyaikekuatanatau tenagasama sekali, sehinggatidak

mengadakanperlawanansedikitpun.Orang yang tidak berdayaitu masih dapatsadar

terhadapapayangterjadi atas dirinya.

Adapunpendapat para ahli mengenai kekerasanyaitu:

Simons, dapatdimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni

setiappemakaiantenaga badanyangtidakterlaluringan.41

S.R.Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan

tenagaterhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugianbagi

siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.42

R.Soesilo, melakukankekerasan artinya, mempergunakantenaga

ataukekuatanjasmanitidakkecilsecara tidaksyahmisalnya memukul dengantangan

ataudengansegala macamsenjata, menyepak,menendangdanlainsebaginya.43

41P.A.F Lamintang,OP.Cit,hal. 58. 42S.R. Sianturi, 1986,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,Alumni

Patehean, Jakarta, Hal. 69.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 60: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

49

Jadipadadasarnyakekerasanatauancamankekerasantersebutharusditujukankep

adaorang, bukanpada bendaataupunbarangyang dapat dilakukan sebelumnya atau

sesudah pencurian itu dilakukan, apabilatujuanuntuk menyiapkan,

memudahkanpencurian,danjika tertangkaptangan ada kesempatanbagi

dirinyaataukawannyayang turutmelakukanuntuk melarikandiriataubarangyang

dicuritetapadadi tangannya. Kekerasanituterbagai atasduabentukyaitukekerasanfisik

dan kekerasan psikis.Kekerasanfisik adalahkekerasan yang terjadipada tubuh

ataujasmani seseorang.Kekerasan fisik disiniterbagi atas dua, kekerasan

fisiklangsungdankekerasan fisiktidaklangsung.Kekerasan fisik langsung

apabilaadarelasi antarasubjek,objekdantindakan, misalnyapemukulan,

percakapan,penikaman, dan lain-lain.Sementarakekerasan fisik tidaklangsung adalah

kekerasan dimana tindakan pelaku tidak

langsungkepadakorban,misalnyamemukulmeja, membantingkursi, dan lain-

lain.Kekerasan psikisataukekerasankekerasan psikologi adalah kekerasanyang

terjadi padamental ataurohanikorban, misalkan ancaman,intimidasi,kebohongan, dan

lain-lain. Pencuriandengankekerasanadalahpencurianyangdilakukan dengan

kekerasan baik kekersan itu terjadi sebelum maupun sesaat setelah pelaku

melakukanaksinya,tidakpenting apakah pencurianitu dilakukan dengan kekerasan

fisik langsungatautidaklangsung ataupunkekerasan psikis, yang terpenting adalah

pencurian itu pelaku membuat orang „disekitarnya‟ tidak berdayaterhadapnya.

Dari rumusan Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat disimpulkan dua

unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ancamankekerasan.

43R. Soesilo, 1988, KUHP dan Komentar-komentarnya lengkap, Politea, Bogor.Hal 98.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 61: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

50

2.4 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

2.4.1 Pengertian Anak

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut

hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional

defenisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak

Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989,44

Aturan Standar minimum Perserikatan Bnagsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan

Peradilan Anak atau UnitedNations Standard Minimum Rules for the

administrationof juvenile Justice (“The Beijing Rules”)45 Tahun 1985 dan Deklarasi

Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya

menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum

menikah.46 Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18

tahun.47 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.48 Sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

44Resolusi PBB No.G.A. res. 44/25, annex,44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N.Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept.2 1990.

45Resolusi PBB No. G.A res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR supp. (No. 53) at 2007, U.N. Doc. A/40/53 (1985).

46LihatPasal 292,294, 295 dan pasal 297 KUH Pidana, lihat juga Pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUH Perdata, lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

47UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 50 Ayat 1 kemudian lihat juga Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1990.

48LihatPasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 62: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

51

Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah.49

2.4.2 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak

saksi.50 Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk

menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana.Dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal

adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.51

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anakyang Berkonflik dengan

Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah“anak yang telah berumur 12 (dua-

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana”.52

2.4.3Hak dan Kewajibann Anak

Hak dan Kewajiban anak menurut UU 35 Tahun 2014, Hak anak dalam UU tersebut

meliputi : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

49LihatPasal 1 angka 1 UU RI Nomor Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 50Abintoro Prakoso, 2012, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Aswaja Pressindo,

Surabaya, hal. 19. 51 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 52Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 63: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

52

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).·

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan (Pasal 5).·

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

(Pasal 6).·

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh

orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh

atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 7 ).·

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).·

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang

menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi

anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

(Pasal 9).·

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 64: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

53

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

(Pasal 10).·

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,

bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).·

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial,

dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).·

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun

yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan :

a. Diskriminasi;

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. Penelantaran;

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).·

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan

hukuman (Pasal 13).·

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 65: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

54

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).·

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).·

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir (Pasal 16).·

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari

orang dewasa;

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).·

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan

bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).·

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 66: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

55

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)

2.4.4 Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan

perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan

atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya

kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah

melakukan perbuatan yaang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan

ia tentu tidak dipidana.53

Mengenai asas kesalahan, Moeljatno dan Roeslan Saleh, memisahkan

perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung-

jawab. Seseorang yang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana

tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. KUHP menentukan masalah

kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44

KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di-

pertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa

yang terganggu karena penyakit.54

53Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertangguungjawaban Pidana dua

pengertian dasar dalam hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hal. 75. 54Lihat Pasal 44 KUHP Tentang Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Hukuman

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 67: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

56

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (criminee wetboek) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di-

perintahkan oleh undan-undang”. Memorie van Toelichtig (MvT) Menteri

kehakiman sewaktu pengjuan criminiel wetboek 1881 (yang menjadi Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan

sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan,

yaitu :55

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoomerk) adalah suatu perbuatan

yang merupakan tindak pidana yan dilakukkan untuk mencapai suatu

tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yan paling

murni dan sederhana.

2. Kesengajaan dengn kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yan

melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana,

menyadari bahwa apabilaperbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain

yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.

3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada

kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupaan tindak

pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan voorwardelijk opzet

atau dolus eventualis.

55Hamzah Hatrik, 1996, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi

keReformasi, Prandya Pramita, Jakarta, hal. 89.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 68: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

57

Mengenai kelalaian, Moeljatno mengutip pendapat Smint yang merupakan

keterangan resmi dari pihak pembentuk Wetboek van Strafrecht (WvS) sebagai

berikut :

Pada umumnya kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa

ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan

yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum

mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian,

sehinga wet harus bertindak terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap

batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang

larang tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang

dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat

sehingga menimbulkan hal yang dilarang, lelah bahwa ia kurang mengindahkan

larangan itu.56

Dari apa yang diutarakan oleh Smit tersebut diatas, Moeljatno

menyimpulkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari

kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya

alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin oran

menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga

tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal yang menimbulkan

keadaan yang dilarang.57

56Ibid. Hal. 98. 57Ibid.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 69: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

58

Menurut Sue Titus Reid dalam pertanggungjawaban pidana ada beberapa

komponen yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan

pertanggungjawaban pidana (elements of criminal liability). Skemanya menurut Sue

Titus Reid yaitu :

Tabel 1 : Skema Pertanggungjawaban Pidana

Criminal

liability

Combines may

When a with and to result

Sumber : Sue Titus Reid, 1995, Criminal Law, New Jersey, Prientice Hall: 35

Skema ini menjelaskan untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum

pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu melakukan perbuatan pidana, baik

perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun tidak aktif, adanya kesalahan, dalam

situasi tertentu dan menyebabkan kerugian pada orang lain.58

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan

pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin diminta

pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana.

2.5 Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir- butir pendapat,

mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca

58Sue Titus Reid, 1995, Criminal Law, Prientice, New Jersey, hal. 35.

Criminal

act or

omission

A criminal

state of

mind

Attendant

sircumstances

Cause

harm

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 70: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

59

menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun

tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.59

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat

jenis nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.Teori

hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif,

setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekontruksikan

kehadiran teori hukum secara jelas.

2.6 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan

perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa

pemecahan masalah untuk sementara waktu.60

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai

berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan

kekerasan dikarenakan faktor internal adalah faktor yang berasal dari

dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan

perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri, faktor ekstern adalah

faktor yang berasalah dari luar diri anak itu misalnya lingkungan dan

pergaulan anak itu sendiri.

59 Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 354. 60 Syamsul Arifin, 2012. “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum‟‟ Medan Area

University Press, hal. 38.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 71: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

60

2. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

yang dilakukan oleh anak dikarenakan tindak pidana yang diatur dalam

pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua

kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian

kekerasan terhadap orang tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal

365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstalatau suatu pencurian

dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-

unsur yang memeberatkan. Menurut Arrest Hoge Raad arti dari kata yang

memeberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai

kekerasan atau ancaman kekerasan didalam melakukan pencurian tersebut.

3. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku rindak pidana pencurian

dengan kekerasan, sebenarnya pemerintah telah membuat suatu Undang-

Undang untuk melindungi anak yang terdapat dalam UU 35 tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan hukum

bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan

dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 72: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

61

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis dan penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan

untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah

ini adalah penelitian normatif (Studi Kepustakaan) yang mendukung pembahasan

materi sesuai dengan karya ilmiah ini. Dan untuk memperoleh data dan informasi

yang di butuhkan penulis.Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan

dengan mempelajari permasalahan yang di bahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh peneliti di

Pengadilan Negeri Medan. Dan dilakukan dengan tehnik wawancara

terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Medan

2. Data sekunder, yakni data studi kepustakaan. Data ini berasal dari

perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan

dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang

dalam penulisan ini.

3.1.2Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah

deskriptif yaitu menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin

yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 73: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

62

juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tindak pidana kekerasan

fisik terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.

3.1.3Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suat tempat atau wilayah dimana

penelitian tersebut akan dilaksanakan.Berdasarkan judul Tinjauan Yuridis

Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian

dengan Kekerasan (putusan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)

Tepatnya di Pengadilan Negeri Medan, sebagai instansi yang berwenang penuh

dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.

3.1.4Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal, penelitian skripsi

dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai

berikut :

Tabel 2 : Data Kegiatan Skripsi

No

Jenis Penelitian

Nov 2017

Des 2017

Jan 2018

Feb 2018

Mar 2018

Apr 2018

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengamatan

2

Pengajuan Judul

3 Bimbingan Proposal

4 Seminar Proposal

5 Observasi dan Pengumpulan

Data

6 Bimbingan Skripsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 74: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

63

Tabel Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi

bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara

serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Peneltian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis

untuk kelengkapan data yang akan dikumpulkan.

3.3 Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan

dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan

sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari

berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan

membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini

dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat

sesuai dengan permasalahan yang diteliti

7

Seminar Hasil

8

Pengajuan Sidang Meja

Hijau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 75: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abidin, Zainal, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Anwar, Muhammad, Hukum Pidana Bagian Khusus, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1989

Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Atmasasmita, Romli, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis

SosioKriminologis), Armico, Bandung, 1983.

Arifin, Syamsul, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum’’

Medan Area University Press, 2012.

Barry, Al Ahmad Zakariya, Hukum Anak Dalam Islam, Bulan Bintang,

Jakarta, 1993.

Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa Creative,

Malang, 2003

Darajat, Zakiah, Kesehatan Mental, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.

Farid, Abidin Zainal, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Gosita, Arief, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta,

1993

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem

peradilan pidana anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Hamzah, Andi, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005

Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan

Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 76: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

Hamzah, Andi,Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten)di dalam KUHP, Sinar

Grafika, 2009.

Hatrik, Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi

keReformasi, Prandya Pramita, Jakarta, 1996.

Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, 2012

Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Raneka Cipta,

Bandung, 2012

Kartono, Kartini, Gangguan-gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Lamintang, P.A.F, Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-3, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mulyadi, Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek, dan

Permasalahannya, Mandar maju, Bandung, 2005.

Marpaung, Leden, Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana, SinarGrafika, Jakarta,

2009.

Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam pidana, Bina

Aksara, Jakarta, 1993.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet ke 26, Bumi Akasara,

Jakarta. 2007.

Nusantara, G. Abdul,Hukum dan Hak-Hak Rajawali, Jakarta, 1986.

Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,Jakarta,

1994.

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika

Aditama, Bandung, 2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 77: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

Poerwodarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, 1976.

Prakoso, Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Aswaja

Pressindo, Surabaya, 2012.

Purnianti, Analisa Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di

Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003.

Resolusi PBB No. G.A. res. 44/25, annex,44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at

167, U.N.Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept.2 1990.

Resolusi PBB No. G.A res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR supp. (No. 53) at

2007, U.N. Doc. A/40/53 (1985).

Titus Reid, Sue, Criminal Law, Prientice, New Jersey, 1995.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

C. Trajanowicz,Robert, Juvenile Delinquency : Concepts and Control,

Prentice Hall, New Jersey, 1992.

Soesilo, R, Pokok Hukum Dan Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1874

Supramono, Gatot,Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005

Soertarman, Kenakalan anak, Alumni, Bandung, 1975

Setiady, Tolib, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta,

Bandung, 2010

Sianturi, S.R,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan

Penerapannya,Alumni Patehean, Jakarta, 1986.

Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertangguungjawaban Pidana dua

pengertian dasar dalam hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 78: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

C. Website

http://www.thecrimereport.org/news/inside-criminal-justice/2012-03-when-kids-commit-crimes

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 79: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 80: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 81: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 82: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 83: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 84: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 85: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 86: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 87: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 88: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Page 89: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN …

UNIVERSITAS MEDAN AREA