TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE · PDF fileDan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ... DAFTAR ISI ... Dekan Fakultas Hukum dan Staf Pengajar Fakultas Hukum

Amores Hendra : Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2008. USU Repository © 2009

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ATAS

KEKAYAAN INTELEKTUAL

SKRIPSI

DiajukanUntuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AMORES HENDRA

020200152

Departemen Hukum Keperdataan

Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2008


TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ATAS

KEKAYAAN INTELEKTUAL

SKRIPSI

DiajukanUntuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AMORES HENDRA

020200152

Departemen Hukum Keperdataan

Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang

Menyetujui,

Ketua Departemen

PROF. DR. TAN KAMELLO, SH., MS

NIP. 131 764 556

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

PROF. DR. RUNTUNG, SH, M.Hum

2008

EDY IKHSAN, SH, MA

NIP. 131 460 769 NIP. 131 796 147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITASSUMATERA UTARA

MEDAN


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatnya yang telah diberikan-Nya baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Puji Tuhan, karena dengan segala keterbatasan dari penulis Tuhan telah memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana yang penulis inginkan dari dahulu.

Puji Tuhan, tiada ungkapan yang lebih pantas diungkapkan selain rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat pertolongan-Nyalah akhirnya penulis dapat berhasil meyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera dan merampungkan penulisan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL”

Sesungguhnya banyak pihak yang memberikan dorongan dan pencerahan serta dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis merasa sangat berhutang budi terhadap mereka yang telah memberikan kontribusi dan wawasan keilmuan di bidang hukum. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

3. Syafruddin Hasibuan, SH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara. 4. M. Husni, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara. 5. Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., selaku Ketua Departemen Hukum

Universitas Sumatera Utara 6. Edy Ikhsan SH., M.A., selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

7. Puspa Melati Hasibuan, SH., M.Hum., selaku Dosen Penasehat

Akademik.

8. Dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan. Dan seluruh Tenaga


Administrasi serta staf Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Uniersitas Sumatera Utara.

9. Secara Khusus Penulis juga ingin, mengungkapkan penghargaan dan

penghormatan seta menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh keluargaku:

a. Ayahanda tercinta Denny L. Tobing S.H. Saya sangat mengucapkan

terima kasih kepada bapak, disamping bapak adalah orang tua saya, bapak juga telah memberikan inspirasi dan, menjadi panutan saya dari dulu, kini hingga di masa-masa yang akan datang.

b. Ibunda tersayang Nursiah Sibarani atas segala kasih sayang, cinta,

nasehat, doa dan perjuanganmu yang tidak henti-hentinya hingga saya bisa menjadi seperti ini. Apa jadinya aku tanpa kesabaran, ketabahanmu, do’amu terus memayungiku dalam menghadapi kerasnya hidup ini. Mak, melalui skripsi ini aku ingin mengucapakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, meskipun ini hanyalah skripsi yang jauh dari layak, tapi aku percaya di kemudian hari aku akan dapat berbuat sesuatu yang lebih baik lagi yang bisa membuatmu bangga.

c. Opung tercinta Alm. Panangian Sibarani (opung laki-laki) dan Lince

Boru Simalango (opung perempuan) terimakasih atas segala apa yang telah diberikannya kepadaku. Mulai dari kecil aku di asuh oleh opung sampai awal masuk kuliah aku juga tinggal bersama opung, namun aku tak dapat membalasnya dan dalam skripsi ini aku baru dapat mengatakan kalo aku saying opung dan ku ucapkan banyak terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya kepada ku.

d. Buat adek ku tersayang Andreas Yohansen, dek walaupun kita sering

banyak berselisih namun banyak dorongan darimu agar abang selalu ingat untuk serius kuliah, dan dengan adanya skripsi ini abang ingin ucapkan banyak-banyak terimakasi atas pada dorongan dan masukan-masukannya.

e. Buat orang yang kusayangi dan kucintai Kristina Natalia Tambun, Terimakasi atas perhatian dan segala dorongan yang telah adek berikan, tanpa adek mungkin abang tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini, sekali lagi abang ucapkan banyak-banyak terimakasih.

f. Buat Keluarga besar Sibarani dimana saja, Tante Pudan, Tante

Tengah, Inagtua Gede, Inangtua Dian, Tulang Palti, Nanguda Anes dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat lagi saya sebutkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari dalam lubuk hati yang paling dalam atas perhatian dan nasehat yang telah diberikan kepada saya.


g. Buat Keluarga Namboru dan Amang boru Lina di Tarutung, Namboru dan Amang boru Belawan Serta Seluruh keluarga besar Tobing dimana saja, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari dalam lubuk hati yang paling dalam atas perhatian dan nasehat yang telah diberikan kepada saya.

10. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Rajak, Hiras, Marimbun, David, Hitler, Mada, Roy, Jakky, Aan dan seluruh angkatan 2002.

Kiranya tidak lah cukup kata-kata yang dapat penulis sampaikan kepada mereka yang telah mendorong dan memberikan nasehat dan bimbingan dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Semoga Tuhan yang akan membalas kebaikan mereka.

Tak ada gading yang tak retak. Sebagai karya anak manusia, skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Kepada para pembacalah Penulis mengharapkan agar dapat membaca dan menyimak lembar demi lembar, kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam skripsi ini dan untuk kemudian memberikan kritik dan saran untuk membenahi apa saja yang terasa kurang dalam skripsi ini. Bila ada kebenaran dalam skripsi ini, sesungguhnya itu datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Adapun bila terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan itu dikarenakan penulis juga merupakan manusia biasa.

Akhirnya penulis memohon kepada Tuhan agar skripsi bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca dan dunia pendidikan pada umumnya. Terpujilah Tuhan dalam Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus atas apa yang telah diberikan-Nya kepadaku. Karena hanya karena-Nya lah skripsi ini dapat saya tulis dan persembahkan.

Medan, Juni 2008 Penulis

AMORES HENDRA


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………... iv

ABSTRAKSI………………………………………………………………… vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..................................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ………………………………………………… 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………………… 8

D. Keaslian Penulisan…………………………………………………... 9

E. Tinjauan Kepustakaan …………………………………………….... 10

F. Metode Penulisan……………………………………………………. 13

G. Sistematika Penulisan ……………………………………………….. 14

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FRANCHISE

A. Istilah dan Pengertian Franchise……………………………………. 16

B. Sejarah dan Pertumbuhan Franchise di Indonesia………………….. 23

C. Bentuk-bentuk Franchise…………………………………………… 27

D. Peraturan Hukum Franchise di Indonesia…………………………... 29

1. Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta………………….. 29

2. Undang-undang Penanaman Modal Asing sebagai

Dasar Hukum…………………………………………………… 33

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Republik Indonesia No. 259/MPP/KEP/1997

Tanggal 30 Juli 1997…………………………………………… 35

BAB III GAMBARAN UMUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Latar Belakang Munculnya Hak Kekayaan Intelektual…………… 39

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual…………………………….. 43

C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual……………………….. 45


BAB IV FRANCHISE DITINJAU DARI HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL

A. Unsur-unsur Hak atas Kekayaan Intelektual

yang Terdapat Dalam Franchise…………………………………. 59

1. Paten Sebagai Bentuk Kepemilikan dalam Franchise………… 64

2. Merek Sebagai Bentuk Logo dalam Industri Franchise………. 66

3. Hak Cipta sebagai Salah Satu Bentuk

Kekayaan Modal dalam Melaksanakan Industri Franchise…... 67

B. Ketentuan-Ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

yang Terkait dengan Masalah Franchise…………………………. 69

C. Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual

di dalam Pengaturan Bisnis Franchise……………………………. 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………………….. 75

B. Saran………………………………………………………………. 76

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAKSI

Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum.1

Edy Ikhsan, S.H., M.A

2

Amores Hendra

3

1 Dosen Pembimbing I, Dekan Fakultas Hukum dan Staf Pengajar Fakultas Hukum USU. 2 Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum USU. 3 Mahasiswa Fakultas Hukum USU, NIM : 020200152

Kehidupan manusia di jaman modern ini begitu cepat berputar, setiap hari kita dipaksa oleh sistem untuk bekerja dan bekerja demi mempertahankan hidup. Sudah bukan jamannya lagi hidup bersantai-santai karena persaingan begitu ketat, sehingga mereka yang tidak dapat bertahan dalam persaingan pada akhirnya akan tersisih. Kehidupan yang serba cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk memikirkan pola pendistribusian barang atau jasa dengan baik dan tepat.

Hal di atas hanya ingin menunjukan bahwa begitu banyak perubahan yang terjadi pada dasawarsa ini, begitu pula dengan pelaku bisnis yang dituntut untuk terus berusaha semampunya agar dapat survive dalam masa sekarang, dimana persaingan sangat ketat, sedangkan perekonomian di Indonesia masih dalam keadaan yang belum kembali normal. Pelaku bisnis di Indonesia didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang harus sudah mulai memikirkan nasibnya agar dapat bertahan terus. Salah satu cara untuk bertahan adalah adanya inovasi di bidang ekonomi yang berbentuk barang maupun jasa, dimana hasil inovasi tersebut dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ekonomi, dan dengan adanya Hukum Hak Kekayaan Intelektual akan menjamin dan menjadi dasar hukum dalam kepemilikan hasil inovasi tersebut.

Dalam dunia Internasional, globalisasi sebagai hal yang mau tidak mau akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pula dalam rangka melakukan aktifitas bisnis seperti layaknya franchise, dimana dalam pengembangan dan penerapan bisnis Franchise dibutuhkan adanya suatu bentuk peraturan yang dapat menjamin bagian dari franchise itu sendiri, baik itu subjek maupun objeknya, sehingga pada akhirnya tidak akan menyebabkan permasalahan di antara para pihak sebagai pelaku bisnis franchise. Di dalam perjanjian franchise para pihak mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing, dimana kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing.

Setelah melalui beberapa tahap dan proses akhirnya penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa apabila terjadi suatu peristiwa di dalam Perjanjian Franchise maka Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dapat menjadi sandaran hukum dan jaminan bagi pihak yang mempunyai kepemilikan dari hasil inovasi yang telah dia dapat.

Kata Kunci : Perjanjian Franchise, Hak atas Kekayaan Intelektual


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pengembangan usaha melalui sistem franchise (waralaba) mulai

banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam kaitannya

dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen

Perdagangan Republik Indonesia, menugaskan Institut Pendidikan dan Pembinaan

Manajemen (IPPM) untuk mengadakan suatu penelitian mengenai kebijaka-

kebijakan yang perlu diambil untuk membina, mengembangkan, dan melindungi

usaha franchise di Indonesia.

Sebagai suatu cara pemasaran dan distribusi, Franchise merupakan

alternatif lain di samping saluran konvensional yang dimiliki perusahaan sendiri.

Cara ini memungkinkan untuk mengembangkan saluran eceran yang berhasil

tanpa harus membutuhkan investasi besar-besaran dari perusahaan induknya.

Bisnis Franchising, bagaimanapun bentuknya bertujuan untuk memperpanjang

atau memperlebar dunia bisnis dan industri. Hal ini tidak dapat disamakan dengan

bisnis penyewaan seragam, ataupun dokter gigi. Singkatnya aktivitas ini dapat

digunakan dibanyak kegiatan ekonomis dimana sistemnya terbentuk karena

adanya manufacture, proses dan/atau distribusi barang-barang atau usaha

pemberian jasa. Inilah sistem dan masalah subjek dari franchising.

Dalam perkembangan ekonomi pasar di banyak negara, penjualan barang

dan jasa melalui model franchising tumbuh dengan pesat sejak tahun 1950-an.

Tentu saja hal ini diestimasikan demikian. Di Amerika Serikat misalnya,


banyaknya bentuk franchising terdapat lebih dari tiga digit retail sales yang

berkembang. Di Australia diperkirakan banyaknya franchise fast food untuk 90%

atau lebih dari total penjualan dalam suatu pasar. Ini semua merupakan laporan

yang setidaknya mewakili bahwa franchising dipraktikan secara bersamaan oleh

lebih dari 70 negara di seluruh dunia4

Pada saat sekarang ini, franchising yang ada merupakan “generasi kedua”

yang biasa disebut dengan ”format bisnis franchise”. Format bisnis franchise pada

dasarnya adalah suatu pembiakan komersial dimana “franchisor” yang

mempunyai produk atau jasa yang ingin dijual, lalu perusahaan tersebut memilih

untuk tidak memperluas usahanya sendiri melainkan menjual hak untuk

menggunakan namanya, produk atau jasanya kepada “franchisee” yang

.

Cepatnya perkembangan dan suksesnya bisnis waralaba ini disebabkan

oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mendasar adalah bisnis ini merupakan

kombinasi dari pengetahuan dan kekuatan satu usaha bisnis yang sudah ada/

mapan. Pemilik nama bisnis franchising (Franchisor) dengan semangat

entrepreneur sebagai pelaku bisnis di satu pihak. Di lain pihak terdapat penerima

franchising (franchisee) yang dengan segala kemungkinan dapat mengembangkan

beberapa bisnis franchising berdasarkan kondisi pasar setempat. Bagaimanapun

juga bisnis ini hanya dapat dijalankan oleh organisasi yang stabil yang dapat

berkembang, termotivasi dan sungguh-sungguh menjalankan inti bisnis kecil

dengan penuh semangat

4 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Gramedia, Jakarta, 2002, Hal. 67


menjalankan tokonya secara semi- independen. Dalam hal ini franchisor5

menyediakan “paket” yang mencakup pegetahuan (know-how) dari usahanya6.

Prosedur operasi penyediaan produk, dan cara promosi penjualan. Sedangkan

franchisee7 umumnya membayar sejumlah uang kepada franchisor dan

menyediakan dana untuk menyiapkan toko mengadakan sediaan, membeli

peralatan dan membayar royalty8

Melalui lisensi, pihak yang tidak memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual

dimungkinkan unutk melakukan suatu atau serangkaian tindakan atau perbuatan,

melalui hak atau wewenang yang diberikan oleh pemilik atau pemegang Hak atas

Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang dalam bentuk perizinan.

.

Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan

Intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat,

memproduksi, menjual, memasarkan, medistribusikan produk berupa barang atau

jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang

dilisensikan tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, lisensi diberikan

dalam bentuk hak untuk menjual produk barang atau jasa dengan mempergunakan

merek dagang atau merek jasa yang dilindungi. Ini juga merupakan bentuk

pengembangan lebih lanjut dari ekspor impor dengan hak keagenan atau

distribusi.

5 Franchisor adalah Badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba. 6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu,Sumur Bandung, Cet.9, 1992, Hal.11 7 Franchisee adalah Badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba. 8 Royalty adalah imbalan atas pemakaian merek barang/jasa, logo, hak cipta dan sebagainya yang merupakan milik dari franchisor.


Tanpa adanya izin tersebut, tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu

tindakan yang terlarang yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan

hukum. Dengan lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak yang

membuat pemasaran, menjual atau mendistribusikan produk yang akan dijual

tersebut. Izin untuk membuat memasarkan menjual produk tersebut bukan

diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan

biasanya juga meliputi hak untuk menjual, memasarkan dan mendistribusikan

produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin, memperoleh

pembayaran yang disebut royalty. Besarnya royalty selalu dikaitkan dengan

banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau jumlah dalam

suatu kurun waktu tertentu.

Pemberian lisensi9

9 Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin

pada umumnya dilakukan secara selektif agar dapat

tercipta suatu sinergi yang optimum. Dengan kemampuan teknologi dan

pengetahuan (know how) yang unik, dan biasanya sedikit inovatif dan lebih maju.

Pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut terhadap pihak

lain untuk menjalankan usahanya. Ternyata pemberian izin penggunaan teknologi

dan atau pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang cukup

oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional.

Usahawan merasakan perlunya suatu bentuk “penyeragaman total”, agar

masyarakat konsumen dapat mengenal produk yang dihasilkan atau dijual olehnya

secara luas, sehingga maksud pengembangan usaha yang ingin dicapai olehnya


dapat terwujud. Hingga kemudian terjadilah bentuk-bentuk lisensi seperti yang

kita kenal dewasa ini, yang bersifat komprehensif10

Perkembangan dunia usaha ternyata tidak berhenti sampai di situ,

usahawan tidak hanya berbicara masalah keseragaman dalam bentuk Hak atas

Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk

mematuhi dan menjalankan segala perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem

pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Untuk itu maka

mulai dikembangkanlah franchise (waralaba) sebagai alternatif pengembangan

usaha, khususnya yang dilakukan secara internasional dan “world wide”.

Sebagaimana halnya pemberian lisensi, waralaba inipun sesungguhnya

mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan

menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tatacara, proses serta suatu

“code of conduct” dan sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi

waralaba. Dalam waralaba ini sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan sebagai

bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh

pengusaha pemberi waralaba, mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak

atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengusaha

pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak

cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang.

Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan royalty atas

penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional

mereka oleh penerima waralaba

.

11

10 Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis, PT Refika Aditama, Januari,2004 11 Abdul kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

.


Meskipun lisensi dan waralaba berangkat dari suatu sistem pemberian hak

untuk melaksanakan hak atas kekayaan intelektual (dalam arti kata luas termasuk

penemuan, termasuk sistem usaha, dan cirri khas lainnya), namun pemberian dan

pelaksanaannya di Indonesia memiliki aspek praktis yang secara signifikan cukup

berbeda antara satu dengan yang lainnya, khususnya yang berhubungan dengan:

a. Keterlibatan pemerintah sebagai otoritas yang mengatur pelaksanaan

pemberian dan jalannya waralaba di Indonesia, yang antara lain

terwujud dalam penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha

Waralaba, pengaturan wilayah pelaksanaan waralaba, pelaporan

pelaksanaan waralaba secara berkala dan penyelesaian perselisihan

secara clean break.

b. Pembuatan perjanjian waralaba harus dalam Bahasa Indonesia,

untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan berlakunya

ketentuan Hukum Indonesia secara memaksa bagi perjanjian

pemberian waralaba yang dilaksanakan di Indonesia12

Demikianlah dapat kita lihat bahwa ternyata waralaba juga dapat dipakai

sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa batas ke seluruh bagian dunia.

Ini berarti seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara pasti ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku di negara dimana waralaba akan diberikan atau

dikembangkan, agar nantinya penerima waralaba tidak beralih wujud dari mitra

usaha menjadi kompetitor.

.

Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak penerima waralaba yang

menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha pemberi waralaba menurut

12 Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 111


ketentuan dan tatacara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa

kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memaang sudah benar-

benar teruji dan memang merupaka suatu produk yang disukai oleh masyarakat,

serta akan dapat memberikan suatu manfaat (financial) baginya. Ini berarti

waralaba sesungguhnya juga hanya memiliki suatu aspek yang didambakan baik

oleh pengusaha pemberi waralaba maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu

masalah kepastian dan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

adapun pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah

mengenai keterkaitan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dengan penerapan

usaha franchise yang terdapat di Indonesia, diantaranya menyangkut beberapa hal

yaitu:

1. Bagaimana peraturan Perundang-Undangan Hak atas Kekayaan

Intelektual dapat mempengaruhi Penerapan usaha franchise yang

ada di Indonesia?

2. Apakah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan usaha

franchise berdasarkan peraturan perudang-undangan Hak Paten,

Hak Merek dan Hak Cipta?

3. Bagaimana jaminan hukum yang dapat diberikan oleh undang-

undang Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap benda atau obyek

yang dijadikan sebagai usaha franchise?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui Hubungan yang didapat antara pelaksanaan

usaha franchise dengan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual.

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan

usaha franchise berdasarkan Hak Paten, Hak Merek dan Hak

Cipta,

3. Untuk mengetahui jaminan hukum yang dapat diberikan oleh

peraturan perundangan Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap

benda atau objek franchise.

Sebuah karya tulis yang dibuat diharapkan dapat memberikan suatu

manfaat, demikian pula yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Adapun

manfaat yang diharapkan tersebut adalah :

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai bahan kajian terhadap perkembangan hukum khususnya

yang berkaitan dengan perkembangan usaha franchise. Selain itu

skripsi ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan

pemikiran yuridis terhadap perkembangan hukum agar nantinya

lebih dapat mengikuti atau bahkan mengimbangi perkembangan

teknologi informasi yang semakin cepat. Dan selain itu juga


diharapkan agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan

ilmiah baik secara khusus maupun secara umum berkenaan dengan

masalah tanggung jawab para pihak atas permasalahan yang

terjadi dalam pelaksanaan usaha franchise.

2. Secara praktis dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha di

dalam pengembangannya di kemudian hari dan juga bagi

masyarakat dapat menjadi salah satu bahan masukan yang berguna

di dalam memasuki dunia usaha khusunya dalam bidang franchise.

Penulis sangat menyadari bahwa keberadaan skripsi ini masih sangat jauh

dari kata sempurna, namun besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna

menjadi bahan bacaan bagi peminat hukum serta yang berkenaan dengannya pada

khususnya dan masyarakat pencinta ilmu pengetahuan pada umumnya.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada ide, gagasan, maupun pemikiran

penulis secara pribadi yang didasarkan dengan melihat perkembangan usaha

franchise yang telah banyak dibidangi oleh para pengusaha Indonesia dalam

menjalankan usahanya, yang nantinya usaha franchise ini dapat mempengaruhi

perekonomian Indonesia, sehingga perlu dikaji lagi dengan dikeluarkannya

undang-undang yang baru mengenai Hak atas Kekayaan intelektual yaitu

mengenai Hak Paten, Hak Merek dan Hak cipta.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan baik melalui media

internet maupun perpustakaan ditemukan fakta bahwa belum ada sebuah skripsi

yang mengkhusukan diri untuk membahas masalah tentang Keterkaitan


Pelaksanaan Usaha franchise dengan Undang-undang Hak atas kekayaan

Intelektual yang baru13

E. Tinjauan Pustaka

.

Sehingga penulis sampai kepada satu kesimpulan tulisan ini bukanlah

hasil penggandaan ataupun jiplakan dari karya tulis orang lain. Mengenai

keberadaan kutipan pendapat dalam penulisan skripsi ini adalah hal yang tidak

perlu untuk diperdebatkan karena sebuah kutipan merupakan hal yang lumrah dan

wajar karena diajukan semata-mata demi kesempurnaan tulisan ini, jadi sama

sekali tidak ada maksud penulis untuk melakukan suatu tindakan plagiat.

Sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini yang ingin membahas lebih

lanjut mengenai Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual begitu juga dengan

Franchise. Jika ditelusuri lebih jauh Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya

merupakan bagian dari benda tidak berwujud (benda Immaterial). Untuk hal ini

dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUH Perdata,

yang berbunyi: menurut paham Undang-undang yang dimaksud dengan benda

adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.14

13 Jikapun suatu hari ditemukan telah adanya skripsi yang membahas tentang hal ini, merupakan keterbatasan penulis sendiri. 14 R. Soebekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,1986, Hal. 155

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang

dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda material

(stoffelijk Voorwerp), sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian ini sejalan

dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan

benda kedalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud


(tidak bertubuh). Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak

itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagihan, hak atas bunga uang, hak sewa,

hak guna bangunan, hak guna usaha, hak ata benda berupa jaminan, Hak atas

Kekayaan Intelektual (Intellectual Properti Rights) dan lain sebagainya.

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HAKI itu kita temukan

dalam Undang-undang Indonesia, yaitu tentang, Hak Cipta diatur dalam UU No.

19 Tahun 2002, tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang

Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001.

Hak Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-undang

diberikan kepada si pendapat/ si penemu (uitvinder) atau menurut hukum pihak

yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang diajukan kepada pihak

penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang

sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara

kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang

industri. Hak itu bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan

invensi saja yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri

invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk

melaksanakannya, misalnya melalui lisensi15

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa Hak Cipta dapat

miliki oleh si pencipta dan si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai

.

15 Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan, Yrama Widya, Bandung, 2002.Hal. 21


pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi

dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang menggangu atau

menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum16

Hak atas Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang

atau jasa

.

17

Dominique Voillement, mendefinisikan Franchise sebagai suatu cara

melakukan kerjasama dibidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak

disebut sebagai “Franchisor” dan pihak lain disebut sebagai “franchisee”, pada

mana didalamnya diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dan

know how, memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan bisnis

berdasarkan merek know how itu

.

Istilah Franchise tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal

ini dapat dimaklumi, oleh karena lembaga franchise ini sejak awal memang tidak

terdapat dalam budaya atau tradisi masyarakat Indonesia. Jadi beberapa

pengertiannya diambil dari beberapa pendapat sarjana yakni oleh:

18

16 Ibid, Hal. 31 17 Ibid. Hal. 26 18 Dominique Voillement, dalam Johannes Ibrahim, Op.cit, Hal. 79.

.

Rooseno Hardjowidigdo, memberikan juga batasan mengenai franchise

yakni, suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri pengenal bisnis

dibidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan,

identitas perusahaan (logo, desain merek bahkan termasuk pakaian dan

penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional.


F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya lebih terarah dan

dapat lebih dipertanggungjawabkan, metode penulisan yang dipergunakan adalah

metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara Study

Pustaka (library Reserch).

Bahan Hukum yang menjadi acuan Penelitian bagi penulis:

1. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan

hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah serta bahan

hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada dianalisis

untuk melihat persamaan maupun perbedaan tujuan di dalam

penerapan hukum Franchise ditinjau dari Hukum Kekayaan

Intelektual, sehingga dapat membantu dalam pengembangan usaha

Franchise di kemudian hari.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari

buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan

Franchise.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer

dan sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.


Penulis melakukan suatu penelitian kepustakaan (library research),

Penelitian hukum biasanya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau

disebut dengan analisis data sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Metode Library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan

tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Sumber-sumber

itu antara lain adalah dari buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan cara

membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai

sumber yang berhubungan dengan masalah Hukum atas Hak kekayaan intelektual

yakni Hak Cipta, Paten serta Merek dan hubungannya dengan Franchise.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus

diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka

diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab

yang saling berangkai satu sama lain, adapun sistematika penulisan skripsi ini

adalah:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang merupakan penghantar yang

didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi,

penulisan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan

manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan,

metode penulisan yang kemudian diakhiri oleh sistematika

penulisan.


BAB II : Merupakan gambaran umum tentang Franchise dimana

diuraikan mengenai Istilah dan Pengertian franchise, sejarah

dan pertumbuhan franchise di Indonesia, dan bentuk-bentuk

franchise serta peraturan hukum franchise yang ada di

Indonesia.

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai gambaran umum hak atas

kekayaan intelektual, latar belakang munculnya Hak atas

kekayaan intelektual dan Pengertian Hak atas kekayaan

intelektual serta ruang lingkup dari Hak atas Kekayaan

intelektual.

BAB IV : Merupakan bab yang membahas tentang Franchise ditinjau

dari Hak atas Kekayaan intelektual, unsur-unsur Hak atas

Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Franchise,

Ketentuan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait

dengan Franchise serta keterkaitan Hak atas Kekayaan

Intelektual dalam pengaturan bisnis Franchise.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas

sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi

pelaku bisnis, pihak akademis dan orang-orang yang

membacanya.


BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FRANCHISE

A. Istilah dan Pengertian Franchise

Usaha waralaba sebenarnya telah lama ada di Eropah dengan nama

franchise. Pengertian waralaba dapat diambil dari pengertian franchishing.

Franchising kadangkala disebut orang perjanjian franchisee untuk menggunakan

kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan/jasa berupa jenis

produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek

dan desain perusahaan), penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan

yang luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian usaha atau ciri pengenal bisnis

dagang/jasa milik franchisee sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa

milik franchisor.

a. Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian

dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan

prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui

iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya.

b. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian

rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba.

Dari kedua defenisi (rumusan) tersebut diatas, terdapat beberapa unsur

tentang waralaba (franchise) tersebut, ialah :


1. Merupakan suatu perjanjian

2. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba

(franchisor).

3. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) di bidang

pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya.

4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek

pemilik waralaba19

Waralaba adalah kerjasama usaha antara usaha yang telah ada (franchisor)

dengan pelaku bisnis baru (franchisee) yang menjadi pemilik dari usaha yang

telah berjalan tersebut dalam format lisensi. Terwaralaba membeli ijin usaha

untuk melakukan bisnis yang sama persis dengan usaha yang telah ada

sebelumnya dari pewaralaba, untuk jangka waktu tertentu, dengan menerima

dukungan penuh dalam hal pelatihan dan saran-saran dalam kegiatan operasional

yang tercakup dalam sebuah sistem yang telah dibuat sebelumnya dan terbukti

keberhasilannya

.

Sebagaimana biasanya dalam ilmu-ilmu sosial, akan selalu terdapat

beberapa batasan (pengertian) suatu hal atau masalah, hal ini disebabkan adanya

perbedaan sudut pandang para ahli tersebut dalam melakukan penelaahan.

Demikian juga dengan pengertian franchise belum ada keseragaman definisi para

ahli, dalam hal ini definisi yang dibuat para ahli masing-masing mempunyai

penekanan sendiri.

Beberapa hal mendasar mengenai Franchise/waralaba:

20

19 Wirdjono Prodjodikoro,Op.Cit, Hal. 79-80 20 www.franchise-id.com

.


Pewaralaba menyediakan produk dan jasa yang siap untuk dipasarkan oleh

terwaralaba, (telah teruji dan terbukti berhasil) termasuk diantaranya merk usaha,

sistem pembukuan, sistem operasi, standar pelayanan, standar proses pembuatan

produk, pelatihan, dan lain lain Terwaralaba mendapatkan penghematan waktu

dan usaha dalam rangka riset produk/tempat/kebutuhan karyawan, pembuatan

merk dan sistem, jaringan pemasaran, dan lain-lainnya yang memungkinkan

terwaralaba lebih cepat untuk menjalankan usahanya tanpa perlu memulai dari nol

dan melakukan 'trial dan error'

Keuntungan dari sebuah sistem waralaba adalah relatif lebih amannya

daripada memulai dari awal, lebih adanya struktur dalam usaha, dapat dikatakan

sebagai sebuat usaha mandiri karena adanya juga batasan campur tangan dari

pihal pewaralaba, merk yang relatif lebih mudah dikenal karena jumlah cabang

yang dengan mudah bertambah, dengan kualitas produk yang sama dan telah

dikenal oleh konsumen. Pewaralaba memperluas usahanya dengan lebih cepat dan

efektif dengan adanya investasi dan permodalan dari pembeli/terwaralaba.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat seseorang melakukan

seleksi atau memilih sebuah franchise untuk dijalankan antara lain:

1. Berapa lama usaha tersebut telah berjalan dan berapa lama usaha tersebut

di-franchisekan.

2. Kesehatan keuangan dan track record yang baik. Banyak-banyaklah

membaca majalah ataupun tabloid yang berhubungan dengan usaha dan

bisnis, simak rubrik opini dan pertanyaan dari pembaca, karena seringkali

dapat diperoleh insight yang bermanfaat mengenai sebuah usaha franchise

yang sedang ditelaah.


3. Berapa banyak jumlah franchise yang telah berjalan atau juga berapa

banyak jumlah cabang yang beroperasi.

4. Nilai dari produk dalam hubungannya dengan kemampuan bertahan

produk / jasa dalam jangka panjang, apakah akan terpengaruh oleh

teknologi, atau seberapa banyak pesaing yang ingin memasuki pasar, dll.

5. Keharusan untuk membeli bahan baku dari franchisor. Untuk beberapa

jenis produk tertentu, adakalanya pewaralaba mengharuskan bahan baku

dibeli dari pihak mereka, tergantung dari jenis produknya, hal ini bisa jadi

menguntungkan atau malah merugikan.

6. Jenis promosi yang dilakukan oleh pihak franchisor, apakah memadai dan

apakah metode komunikasinya dirasakan telah sesuai dengan target pasar.

7. Ada baiknya bila calon terwaralaba dapat melihat lebih dulu contoh

kontrak yang akan disetujui.

8. Estimasi profit / keuntungan dan bahkan estimasi kerugian yang

diproyeksikan dengan realistis.

9. Batasan-batasan yang diberlakukan oleh pewaralaba untuk kegiatan

operasi dan keuangan.

10. Adanya target penjualan ataupun omzet yang diterapkan pada terwaralaba.

11. Batasan-batasan untuk melakukan penyesuaian ataupun modifikasi

terhadap sistem yang berlaku ataupun modifikasi terhadap jenis layanan

dan produk.

12. Kebijakan akan pelatihan yang akan diberlakukan, periode dan

frekuensinya, agar terwaralaba dapat memahami secara baik dan benar.


13. Seberapa besar dukungan yang dapat diberikan oleh franchisor dalam

men-support kegiatan operasional rutin dari usaha franchise tersebut.

14. Adakah keperluan investasi tambahan yang signifikan untuk meng-update

fasilitas ataupun peralatan di masa mendatang.

15. Adanya biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan

fasilitas dan dukungan bagi operasional usaha waralaba di masa

mendatang.

16. Pengalaman dan keahlian utama dari pendiri franchise dalam bidang usaha

yang akan di-franchisekan.

17. Apakah lisensi franchise dapat ditransfer atau dijual kembali kepada pihak

lain

18. Persyaratan ataupun kondisi untuk mengakhiri sebuat kontrak waralaba

19. Ketentuan mengenai ahli waris apabila pemegang franchise tidak mampu

menjalankan usahanya.

20. Penghitungan pembayaran atau pembagian keuntungan yang rinci dan

detail

21. Kebijakan pewaralaba mengenai berapa banyak franchise yang

diperkenankan dalam sebuah teritori, untuk menghindarkan persaingan

antar terwaralaba.

22. Apakah jenis waralaba memerlukan dan telah ter-cover perlindungan

hukum dan asuransi tertentu, misalkan untuk melindungi dari tuntutan

warga dan hukum, sebagai contoh adalah pembuangan limbah yang

beresiko mencemari lingkungan, ataupun kesalahan resep makanan yang

berpotensi untuk mengganggu kesehatan konsumen.


Penggunaan istilah franchise yang lebih populer dalam perkembangannya

adalah istilah Franchise format Bisnis, istilah ini sudah lazim dipergunakan dan

didefinisikan sebagai berikut:

Franchise Format Bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seorang

(franchisor) kepada pihak lain (franchisee) yang memberikan hak kepada

franchisee unutk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama

dagang Franchisor dan untuk menggunakan seluruh paket yang terdiri dari

seluruh element yang diperlukan untuk membuat seseorang yang

sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankan dengan

bantuan yang terus menerus atas dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian definisi lain yang dikutip oleh Roseno Harjowidigdo SH dari

makalah Felix o. Subagio SH,LMM yang berjudul Perlindungan Bisnis Franchise

menyatakan bahwa:

Franchise biasanya diartikan sebagai suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 atau lebih perusahaan, satu pihak bertindak sebagai Franchisor dan pihak lain bertindak sebagai Franchisee, pada mana didalamnya diatur bahwa, pihak Franchisor sebagai pemilik suatu merek dan know-how, memberikan haknya kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan know-howitu. Selanjutnya Rooseno Harjowidigdo sendiri memberikan rumusan tentang

franchise, sebagai berikut:

Franchise adalah suatu sistem usaha dalam bidang perdagangan atau jasa, mempunyai cirri khas bisnis tersendiri, baik mengenai jenis dan bentuk produk yang diusahakan, identitas perusahaan (merek dagang, logo,desain bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan oprasional21

21 Rooseno Harjowidigdo, dalam Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

.


Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, menunjukan bebrapa unsur-

unsur dari suatu franchise yaitu:

- Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu.

- Lisensi untuk menggunakanmerek dagang atau merek jasa, yang akan

menjadi ciri pengenal dari suatu bisnis franchise.

- Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas

oleh franchisor kepada franchisee.

- Adanya kewajiban financial dari franchise kepada franchisor dengan

suatu ketentuan tertentu

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan terlebih dahulu menerangkan

beberapa pengertian istilah (terminologi) yang sering dipergunakan dalam

pembahasan-pembahasan berikutnya, sehingga dapat memudahkan para pembaca

dalam memahami skripsi ini, adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Perjanjian Franchise.

Adalah pemberian hak oleh Franchisor kepada Franchisee untuk

menggunakan kekhasaan usaha atau cirri pengenal bisnis dibidang

perdagangan atau jasa berupa jenis dan bentuk produk yang diusahakan

termasuk identitas perusahaan (Merek dagang/Jasa, Logo, Desain<

termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), bantuan

operasional serta rencana pemasaran milik franchisor, sehingga kekhasan

usaha serta bisnis dagang/jasa yang digunakan franchisee sama dengan

kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik franchisor.


2. Franchisor atau Pemilik Franchise, Pemberi Franchise.

Adalah pihak yang memberi izin untuk menggunakan kekhasan usaha atau

cirri pengenal bisnis dagang/jasa miliknya kepada salah satu atau beberapa

pihak lain sebagai Franchisee.

3. Franchisee atau Penerima Franchise, Pembeli Franchise.

Adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi Franchise

untuk menggunakan kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis milik

Franchisor.

4. Lisensi Franchise.

Adalah izin yang diberikan oleh Franchisor kepada Franchisee untuk

menggunakan kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis yang dituangkan

dalam suatu perjanjian

5. Manajemen Fee.

Adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Franchisee kepada Franchisor

sebagai pengganti penggunaan lisensi franchise milik Franchisor.

6. Royalti.

Yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh Franchisee kepada Franchisor

sebagai kompensasi atas dukungan teknis dan manajemen yang diberikan

oleh Franchisor22

B. Sejarah Dan Pertumbuhan Franchise Di Indonesia

.

Di Indonesia Franchise atau yang lebih dikenal dengan Waralaba sudah

dikenal sekitar tahun 1970-an, hal ini terbukti dengan masuknya restoran-restoran

22 Setiawan, Beberapa Catatan Tentang Perjanjian Franchise,Pradya Paramita,Jakarta,1996


dengan penyajian dan pelayanan cepat (Fast Food) seperti Kentucky Fried

Chicken dan Pizza Hut.

Namun sebenarnya sebelumnya sudah ada usaha Franchise asing yang

masuk ke Indonesia seperti Hotel Hyatt, Hotel Sheraton dan Produksi Minuman

Coca-cola, tetapi usaha tersebut belum begitu dikenal masyarakat sebagai usaha

franchise, karena konsumen baru dari kalangan tertentu saja. Kemudian sistem

franchise mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 1980-an, terutama

bisnis franchise dengan merek asing atau luar negeri.

Pemerintah mengizinkan kegiatan usaha franchise ini dengan harapan

untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya usaha franchase asing, maka beberapa

pengusaha Indonesia juga mulai mengembangkan usaha franchise local, seperti Es

Teler 77, Califonia Fried Chicken, Kursus bahas Inggris Oxford, Kursus

Komputer Widyaloka, Ny.Tansil Fried Chicken and Steak, kurumaya, Laundrette

(Laundry), Ristra Salon & Centre, Rudi Hadisuwarno (Salon Kecantikan), SS

Foto (cuci cetak film) dan Toys City (toko mainan anak-anak).

Kalangan bisnis Indonesia umumnya memberikan nilai yang lebih tinggi

pada identitas Internasional (Franchise asing) dan yakin akan memperoleh

keuntungan lebih banyak dengan mengoperasikan bisnis franchise asing tersebut.

Padahal dengan mengoperasikan bisnis franchise lokal mereka akan memperoleh

beberapa kemudahan, antara lain biayanya lebih rendah, perbedaan waktu dan

jarak tidak menghambat komunikasi, tidak ada perbedaan bahasa dan budaya,

serta lebih sedikit kesulitan yang dihadapi disbanding dengan franchise asing,

disamping itu modal yang di pergunakan juga tidak begitu besar.


Hal-hal yang perlu ditanyakan kepada pewaralaba:

- Selain pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis dan prosedural,

adakalanya bermanfaat juga untuk mengetahui hal-hal yang tidak umum

ditanyakan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih

sebuah franchise, antara lain:

- Apa yang dapat dijanjikan oleh pewaralaba mengenai keberhasilan

usaha, dan standar-standar/pedoman yang perlu diikuti/dijalankan oleh

terwaralaba.

- Apa kekuatan utama waralaba yang ditawarkan, dan juga adakah

kelemahannya yang perlu diketahui pada saat ini.

- Sejak kapan melakukan waralaba dan telah berapa unit/pemegang lisensi

waralaba yang tengah berjalan.

- Sebelum bergerak di bidang yang saat ini ditawarkan, adakah

pengalaman perusahaan di bidang lain.

- Adakah pewaralaba memiliki bisnis lain yang diwaralabakan, bila ada,

di bidang apa dan bagaimana kondisi perusahaan tersebut.

- Pernahkan ada kasus antara perawalaba dengan terwaralaba sebelumnya,

bila ada, mengenai apa dan bagaimana penyelesaiannya.

- Dapatkah pewaralaba memberikan kontak dari franchisee lainnya untuk

dilakukan tanya jawab.

- Adakah franchisee yang sebelumnya gagal dalam bisnis yang

ditawarkan? Bila ada, apa penyebab utamanya.

- Apa motivasi perusahaan untuk mewaralabakan bisnisnya? (untuk

waralaba yang relatif baru)


- Adakah point-point pada kontrak yang dapat dinegosiasikan.

- Adakah pembatasan pengadaan bahan baku maupun perangkat lain dari

luar/pihak ketiga.

- Bolehkah dilakukan modifikasi tertentu terhadap produk/jasa atas

sepengetahuan pewaralaba.

Di Indonesia juga terdapat Organisasi Perusahaan Franchise yakni disebut

dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). Organisai ini dibentuk pada tahun

1990 atas dorongan dari pemerintah Indonesia dan ILO (Internasional Labour

Organisation) adapun latar belakang pendirian organisasi ini yaitu adanya

keinginan untuk mempersatukan diri dalam suatu wadah organisasi pada tingkat

nasional serta merupakan forum kerjasama demi meningkatkan dan

mengembangkan potensi dalam menjadikan dirinya sebagai mitra pemerintahan,

maupun sector suasta lainnya. Franchisor yang menjadi pendirinya yaitu : PT.

Trims Mustika Citra, ES Teler 77, Widyaloka, Nila Sari, Homes 21.

Tujuan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) antara lain:

a. Menumbuhkan kode etik antar anggota.

b. Mempersatukan Franchisor/Master Franchise di Indonesia.

c. Membina perkembangan dan kemajuan usaha franchise secara

propesional,

d. Mengusahakan adanya tertib dalam mendirikan usaha franchise.


C. Bentuk-bentuk Franchise

Dalam sistem franchise ada dikenal 4 (empat) jenis hubungan franchise,

yaitu:

1. Master Franchise

Master franchise adalah suatu jenis franchise, yang mana dalam perjanjian

dinyatakan bahwa penerima franchise (franchisee) berhak untuk menggunakan

seluruh paket dari Pemilik Franchise (Franchisor) dalam suatu wilayah tertentu,

selain tiu juga berhak untuk menjual hak franchise yang ada padanya terhadap

pihak lain dalam wilayah/teritorial tersebut. Jadi Franchisee dalam Master

Franchise ini bertindak sebagai Sub-Franchisor untuk wilayah tersebut.

2. Area Development Program.

Dalam sistem ini Franchisee (Penerima Franchise) memiliki hak untuk

mengembangkan usaha franchise dalam wilayah tertentu, tanpa memiliki hak

untuk menjual hak yang ada padanya.

3. Joint Venture Franchise Program

Perjanjian Franchise semacam ini terjadi jika Franchisor ikut

menginvestasikan dana disamping memberikan dukungan managemen dan teknis.

4. Mixed Franchise.

Jenis Franchise ini terjadi jika Franchisor (pemilik franchise) menawarkan

paket franchise yang memungkinkan franchisee (penerima franchise), yang

mempunyai pemodalan terbatas untuk mengelola sebagian fungsi usahanya saja.

Sistem franchis yang disebut-sebut sebagai metode berdagang di abad 21,

memberi banyak kemudahan dalam pengembangan jaringan usaha/bisnis dari


suatu merek dagang, terlebih-lebih jika merek dagang tersebut sudah cukup tenar

atau mempunyai identitas internasional.

Ada beberapa bidang usaha yang sudah dikembangkan dengan sistem

franchise, yaitu:

a. Distribusi

Dalam jenis usaha franchise ini Pemilik Franchise (Franchisor) menjadi

produsen yang menyediakan produk jadi, untuk dijual secara eceran atau dalam

partai besar (Wholesaler) oleh penerima franchise (Franchisee). Disamping itu

produsen juga memberikan dukungan management dan teknis seperti : Pelatihan,

trade secrate,promosi atau periklanan. Sedangkan pihak Franchise tidak

diperkenankan menjual produk dari perusahaan lain. Sistem ini disebut juga

Dealership, yang sering diterapkan dalam industri automotif, elektronika, mesin-

mesin kantor dan sebagainya.

b. Manufaktur.

Bidang usaha manufaktur ini sering juga disebut dengan sistem lisensi,

walaupun sebenarnya tidak sama persis. Dalam hal ini Penerima Franchise

(Franchisee) mendapat lisensi, yang meliputi merek , formula, logo, alat-alat

produksi (mesin/cetakan), tehnik pembuatan, hak memproduksi serta hak menjual

dari Franchisor. Bidang usaha seperti ini diterapkan pada berbagai industri

farmasi, kimia, makanan serta minuman ringan.

c. Toko Eceran/ Pasar Swalayan.

Sistem franchise dibidang pasar swalayan ini baru dikenal di Indonesia

pada tahun 1988 dengan masuknya Circle-K, yang hak franchisenya dibeli oleh

sebuah grup perusahaan di Jakarta. Namun pada tahun 1990-an ini berbagai merek


dagang dalam bidang usaha ini menyerbu pasaran Indonesia, seperti halnya :

SOGO, YAOHAN,Isetan, yang kesemua itu merupakan franchise dalam bidang

bisnis eceran yang tergolong sebagai raksaksa eceran dunia.

d. Jasa

Usaha dalam bidang jasa yang dijalankan dengan sistem franchise dapat

digolongkan sebagai tipe franchise modern. Bidang usaha tersebut kini

berkembang dengan pesatnya. Franchisor (Pemilik Franchise) dalam bidang usaha

ini memberikan latihan keterampilan dalam mereperasi, mengajar serta memasok

bahan-bahan kursus. Sedangkan franchisee berhak untuk menggunakan

keseluruhan paket franchise. Sistem seperti ini banyak ditemukan dalam kegiatan-

kegiatan perbengkelan mobil dan bengkel reperasi elektronik, salon kecantikan

serta kursus-kursus ketrampilan lainnya.

D. Peraturan Hukum Franchise Di Indonesia

1. Undang-undang Merek,Paten dan Hak Cipta

Peraturan tentang Franchise juga dapat di tinjau dari Hukum Hak atas

Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian dari Franchise yang mempunyai hubungan

yang jelas, ada didalam peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Sehingga dapat dikatakan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan

bagian dari Franchise maupun sebaliknya. Beberapa bagian dari Franchise diatur

didalam Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta ini dapat kita lihat sebagai

berikut.


a. Undang-undang Merek

Undang-undang ini semula diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun

1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti dengan

Undang-undang 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya di ubah dengan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir diubah dengan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang

Merek (UUM).

Kaitannya dengan Franchise yang menjadikan Undang-undang Merek ini

merupakan salah satu Sumber Hukum dari Franchise dapat kita lihat dalam Bab V

(lima) yakni “Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar” dan lebih jelasnya dapat

dilihat dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42:

Pasal 41:

Ayat 1 :Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan

nama baik ,reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek

tersebut.

Ayat 2 :Hak atas Merek Jasa Terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari

kemampuan kualitas, atau ketrampilan Pribadi pemberi jasa yang

bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan

terhadap kualitas pemberian jasa

Pasal 42: Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat di catat oleh Direktorat

Jendral apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan

bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang

dan/atau jasa.


b. Undang-undang Paten

Paten pada awalnya di Indonesia diatur adalam Octrooiwet , Stb 1910. No.

313 sehingga pada Tahun 1989 diterbitkannya Undang-undang Nomor. 6 Tahun

1989 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor.13 Tahun 1997 dan terakhir

diganti dengan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001.

Undang-undang ini dikatakan sebagai salah satu sumber hukum dalam

Franchise, dikarenakan adanya hubungan dalam pasal Undang-undang Paten ini

yang berkaitan dengan Franchise, yakni dapat dilihat dalam Bab V (lima)

“Pengalihan dan Lisensi Paten” terdapat pada Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68.

Pasal 66 :

Ayat 1: Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun

sebagian karena :

a. Pewarisan;

b. Hibah:

c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis; atau

e. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Ayat 2: Pengalihan Paten sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dengan dokumen asli Paten

berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu.

Ayat 3: Segala bentuk pengalihan Paten sebagai mana yang dimaksud

pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenakan

biaya.


Ayat 4: Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini

tidak sah dan batal demi hukum.

Ayat 5: Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Presiden

c. Undang-undang Hak Cipta

Hak Cipta sebelum kemerdekaan diatur berdasarkan Aurteurswet Stb.

1912 Nomor. 600, dan setela kemerdekaan di bentuklah Undang-undang

Nomor.6 tahun 1982 LN. TH. 1982: No.42 dan diubah lagi dengan Undang-

undang Nomor. 12 Tahun 1997 LN. 1987: No. 29 dan terakhir diubah dengan

Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-

undang Hak Cipta (UUHC)

Keterkaitan Hak Cipta dengan Franchise dapat dilihat dalam Pasal-pasal

yang terdapat dalam Bab VII (tujuh) yang terdapat dalam Pasal 49, Pasal 50, dan

Pasal 51. salah satunya isinya yakni:

Pasal 49

Ayat 1: Pelaku memiliki Hak Eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat,

memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau

gambar pertunjukannya.

Ayat 2: Produser Rekaman Suara memiliki Hak Eksklusif untuk

memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa


persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan rekaman

suara dan rekaman bunyi.

Ayat 3: Lembaga penyiaran memiliki Hak eksklusif untuk memberikan

izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat,

memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya

melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau dengan sistem

elektromagnetik lain.

2. Undang-undang Penanaman Modal Asing Sebagai Dasar Hukum

Undang-undang Penanaman Modal Asing ini dibentuk pada Tahun 2007

dan dikeluarkanlah Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, Undang-

undang Nomor. 25 Tahun 2007. Dalam Pelaksanaan Franchising perlu dilihat

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Penanaman Modal Ini,

dikarenakan terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang ini yang juga

mengatur masalah Franchise atau Waralaba. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat

kita lihat dalam Bab IX (sembilan) yakni tentang “Hak,Kewajiban dan tanggung

Jawab Penanam Modal” yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan

Pasal 17.

Pasal 14:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c. Hak pelayanan; dan


d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15:

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya

kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

penanaman modal; dan

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16:

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam

modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan

usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli,

dan hal lain yang merugikan negara;

d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;

dan


f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17:

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak

terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi

yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana Para Pemilik Hak Franchise Harus berpanduan kedalam Peraturan

yang terkandung dalam Pasal-pasal diatas sebelum melakukan kegiatan usaha

Franchise, sebab dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing sudah

ditentukan Persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh para Pemilik Modal

sebelum menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalah

pahaman antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dibidang Franchise

tersebut.

3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI NO.

259/MPP/KEP/7 1997 Tanggal 30 Juli 1997

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian ini di bentuk dan

disahkan pada Tanggal 30 Juli 1997, dimana Keputusan Menteri ini mengatur

mengenai “Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba”

dimana dalam Peraturan ini disebutkan syarat-syarat Pendaftaran Usaha Waralaba

(Franchise). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam Bab IV tentang

“Persyaratan Waralaba” seperti yang tercantum dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal

18, Pasal 19, dan Pasal 20. Dan dapat dilihat sebagai berikut:


Pasal 16

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan

mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri

sebanyak-banyaknya sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang

disediakan dan atau dijual berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Pasal 17

1. Pemberi Waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagai

Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan dan atau pemasok dalam

rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan atau jasa.

2. Dalam hal Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan bukan

merupakan pengusaha kecil dan menengah, Pemberi Waralaba dan

Penerima Waralaba/ Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengutamakan

kerjasama dan atau pasokan barang dan atau jasa dari pengusaha kecil dan

menengah.

Pasal 18

1. Usaha Waralaba dapat dilakukan di semua Ibukota Propinsi, dan

kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II yang ditetapkan dari

waktu ke waktu oleh Menteri.

2. Usaha Waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri secara

bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tingkat


perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha

kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.

3. Lokasi usaha waralaba di Ibukota Propinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang berada di Pasar Tradisional dan di luar Pasar Modern (Mall,

Super Market, Department Store dan Shopping Center), hanya

diperbolehkan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha

kecil.

4. Usaha waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan

bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil.

5. Usaha waralaba di kota/tempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang berada di

Pasar Modern (Mall, Super Market, Department Store dan Shopping

Center), dapat diselenggarakan oleh bukan pengusaha kecil setelah

mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

1. Pemberi Waralaba dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima

Waralaba di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa

yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau

patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima Waralaba itu

akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di kolasi tersebut.

2. Penerima Waralaba Utama dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima

Waralaba Lanjutan di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan


atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila

diketahui atau patut diketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima

Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha Waralaba di

kolasi tersebut.

3. Apabila di suatu lokasi yang berdekatan sudah ada usaha Waralaba yang

dilakukan oleh Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan, maka di

kolasi tersebut dilarang didirikan usaha yang merupakan cabang dari

Pemberi Waralaba yang bersangkutan dengan merek yang sama kecuali

untuk barang dan atau jasa yang berbeda.

Pasal 20

Dikecualikan oleh ketentuan dalam Pasal 18, kegiatan usaha Waralaba

yang memperdagangkan khusus barang/makanan/minuman dan jasa tradisional

khas Indonesia dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia oleh usaha

kecil dan menengah dan atau mengikutsertakan usaha kecil dan menengah.


BAB III

GAMBARAN UMUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Latar Belakang Munculnya Hak atas Kekayaan Intelektual

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property

Rights (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan

bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia

atau World Trade Organization (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai

sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan

perdagangan (General Aggreement Tariff and Trade, GATT). Dalam putaran

terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marakesh) ditandatangani oleh sejumlah

negara peserta konferensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi

dengan Undang-undang No.7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting

dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran IC yakni tentang Hak

Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan (Trade Related Intellectual

Property Rights, TRIPs).

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pelopor pembentukan WTO,

mengaitkan masalah perdagangan dengan HKI. Sebenarnya organisasi yang

menangani masalah HKI jauh sebelum lahirnya WTO sudah ada yakni WIPO

(World Intellectual Property Organization) badan khusus PBB, namun WIPO

dianggap kurang kuat dalam melindungi HKI.

Dengan dibentuknya organisasi perdagangan dunia, World Trade

Organization (WTO), maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual

Property Rights) semakin muncuk ke permukaan. Mengapa? Hal ini muncul


karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk

dikaitkan dengan HKI (Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs).

Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs yakni:

1. Perlakuan sama (National Treatment) terhadap semua warga negara.

2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.

3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedangkan tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau

penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia sendiri telah mengantisipasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat

dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam

Undang-undang ini disebutkan atas permintaan pemilik barang atau pemegang

hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat

mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan

sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean

yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek

dan hak cipta dilindungi di Indonesia (Lihat pasal 54 Undang-undang

Kepabeanan).

Dari latar belakang munculnya WTO tersebut dapat dipahami bahwa

masalah HKI berkaitan erat dengan dunia bisnis. Untuk itu, tidaklah

mengherankan apabila para pelaku bisnis mengeluarkan banyak dana untuk

melakukan penelitian dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Tujuan dari

riset tersebut yaitu untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh


masyarakat, ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi, yang

hasilnya kelak dapat dijual.

Dalam situasi seperti ini, memang dituntut kreativitas yang cukup tinggi

dari pelaku bisnis, investor dan kreator yang melahirkan hasil karya dan kreasi

yang mempunyai nilai jual di kemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut,

di samping mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai implikasi yuridis. Hal ini

disebabkan apabila dilihat dari sudut pandang hukum antara pihak yang

melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya ada hubungan yang erat.

Hubungan hukum yang dimaksud yaitu adanya hak yang melekat pada hasil kreasi

orang yang bersangkutan, baik hak moral (moral rights) yang berarti namanya

sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis

(economic rights) yang berati ia berhak menikmati hasil (royalty) dari penjualan

hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan

Intellectual Property Rights (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Apakah HKI ada hubungannya dengan hak kebendaan? Apabila dipelajari

dalam kepustakaan ilmu hukum, dapat diketahui bahwa HKI dikelompokkan ke

dalam hak kebendaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Subekti23

23 R. Subekti, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, Jakarta:Pembimbing Masa,1965.Cet. 6 Hal, 41

,

pengertian luas perkatan benda ialah segala sesuatu yang dihaki oleh orang. Ada

juga perkatan benda itu dipakai dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat

dilihat saja. Ada lagi ia dipakai, jika dimaksudkan sebagai kekayaan seseorang

saja. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka

berdasarkan pernyataan tersebut benda yang ada di dalamnya juga meliputi


barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau

penagihan.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan masalah HKI, maka dapat

dikemukakan bahwa hak tagih ternyata dapat dikelompokkan dengan HKI. Yang

menjadi pertanyaan adalah kapan hak kekayaan tersebut melekat pada orang yang

bersangkutan? Dengan kata lain, apakah terbitnya hak atas kekayaan ini apakah

muncul dengan sendirinya atau harus melalui suatu proses hukum yang harus

diikuti.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam kepustakaan ilmu

hukum muncul beberapa teori yang mencoba memberikan jawaban24

a. Teori Perjanjian (The Bargain or Contract Theorie). Menurut teori ini, jika

seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya maka ia

akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan

baru.

, yakni:

b. Teori Hak Asasi (The Natural Rights Theorie). Menurut teori ini

penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, oleh karena itu

menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak

ada kewajiban untuk mengungkapkan (disclosure) penemuan yang

dihasilkannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan

itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka

negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan

perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

24 Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta:Akademik Presindo, 1989. Cet. 1 Hal. 17.


Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa munculnya Hak Kekayaan

Intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara,

dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan

diakui hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak

memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya

karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa HKI

dilindungi:

a. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreativitas

perlu dihargai atas jerih payahnya.

b. Suatu hasil karya bersifat terbuka, harus diurai maka perlu imbalan

(royalty) bagi inventor/kreator.

c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Beberapa literatur tentang pengertian HKI.

a. W.R. Cornish, memberi rumusan sebagai berikut Intellectual Property

Rights protects applican of ideas an informations that are of commercial

value.

b. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual pada

hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan

istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan

ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang

berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.


Jadi hakikatnya HKI adalah adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini

mungkin dalam bidang kesenian (art), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun

kombinasi dari ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin Hak Kekayaan Intelektualnya

mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti

prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini

adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-

undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat di era globalisasi ini

arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara

(borderless state). Sehingga tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah

satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat

mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh S.Kajatmo, dalam era perdagangan dunia

sekarang ini hendaknya Hak Cipta segera didaftarkan agar setip pencipta, penemu

atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak yang lain.

Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI

mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Menagapa? Karena ada jenis

HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, maka pada saat itu hak tersebut

sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk

membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya

bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut. Sebagai contoh kasus

batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di

negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari


Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan, mengapa? Karena batik

yng datang dari luar negeri dianggap HKI.

C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam kepustakaan ilmu, HKI pada umumnya dibagi menjadi dua bagian

yakni sebagai berikut:

1. Hak Cipta (Copy Right)

2. Hak atas Kekayaan Industri (Idustrial Property) yang terdiri dari:

a. Hak Paten (Patent);

b. Hak Merek (Trademark);

c. Hak Produk Industri (Industrial Design);

d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repretion of Unfair

Competition Practices)

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dapat digolongkan dalam 8

(delapan) golongan, antara lain:

1. Hak Cipta dan hak terkait lainnya;

2. Merek Dagang;

3. Indikasi Geografis;

4. Desain Produk Industri;

5. Paten;

6. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;

7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;

8. Pengendalian atas Praktik Persaingan Curang.


Bagaimana halnya di Indonesia, apakah semua HKI yang dimaksud di atas

sudah diatur dalam undang-undang tersendiri? Apabila diperhatikan peraturan

perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut sudah

diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain;

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata

Letak Sirkuit Terpadu.

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang lebih berperan dalam

bidang Franchise adalah Hak Paten, Hak merek dan Hak Cipta. Hal ini

dikarenakan bahwa adanya faktor-faktor yang mendukung keterkaitan antara hak-

hak di atas dengan Franchise, Oleh sebab itu lebih lanjut akan dijelaskan

mengenai Hak Paten, Merek dan Hak Cipta.

1. Hak Merek

1.1 Dasar Hukum

Merek sebagai salah satu bagian yang cukup penting dalam bidang HKI, di

Indonesia semula diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Mengingat Undang-undang ini


dianggap kurang memadai lagi, kemudian diganti lagi dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang ini pun kemudian diganti

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk selanjutnya disebut UUM.

1.2 Pengertian Merek

Salah satu bidang kajian HKI yang cukup berperan dalam bisnis dewasa

ini adalah merek (Trademark), karena masalah merek erat kaitannya dengan

produk yang ditawarkan produsen baik berupa barang maupun jasa. Bagi

konsumen timbul suatu prestise tersendiri bila dia menggunakan merek tertentu.

Jadi dalam masyarakat ada semacam anggapan bahwa merek yang digunakan

dapat menunjukan status sosial sang pemakai merek. Untuk lebih jelasnya kita

dapat mengetahui mengenai merek dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Merek

(UUM) disebutkan, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam bidang perdagangan barang

atau jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang-barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya (Pasal 1

butir 2). Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir

3).


Melihat rumusan merek masih bersifat umum, maka rumusan merek pun

dapat dijumpai dalam literatur HKI, yakni para Pakar mencoba memberikan

rumusan tentang merek, antara lain dikemukakan oleh :

a. Sudargo Gautama. Menurut perumusan pada Paris Convention,

maka suatu trade mark atau merek pada umumnya didefinisikan

sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-

barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang perusahaan

lainnya.

b. R.M Suryodiningrat. Barang-barang yang dihasilkan oleh

pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu

dibubuhkan tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan

dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut

merek Perusahaan.

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan, bahwa merek adalah tanda yang

digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Dengan demikian secara teoritis

bagi konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik bagi dia.

1.2 Pendaftaran Merek

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek diperlukan syarat-

syarat tertentu. Dalam Pasal 4 UUM disebutkan, merek tidak dapat didaftarkan

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Dalam Pasal 5 UUM disebutkan, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek

tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:


a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas, keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b. Tidak memiliki daya pembeda.

c. Telah menjadi milik umum.

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarnya.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUM disebutkan permohonan pendaftaran

merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jendral

dengan mencantumkan :

a. Tanggal, bulan dan tahun

b. Nama lengkap, Kewarga Negaraan dan alamat pemohon;

c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui

kuasa

d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur warna-warni

e. Nama dan negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam

hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

2. Hak Paten

Dasar Hukum

Keberadaan Paten sebagai bagian HKI semula diatur dalam Octrooiwet,

Stb.1910. No. 313. Mengingat perkembangan teknologi begitu cepat dan didasari

oleh keinginan untuk memiliki Undang-undang Nasional tentang Paten, maka

pada tahun 1989 pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989


Tentang Paten, Kemudian undang-undang ini pun diubang dengan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, untuk

selanjutnya disebut UUP.

Arti pentingnya UUP antara lain adalah:

a. Untuk mendorong Investor berkreativitas dalam teknologi

b. Memberi keleluasaan Industri dalam memilih teknologi baru

c. Memacu sector industri untuk melakukan investasi

d. Sarana alih Teknologi

e. Instrumen penentu kebijakan pembangunan.

Maka prinsip pokok yang melandasi lahirnya UUP yakni:

a. Paten diberikan atas dasar permintaan

b. Paten untuk satu investasi

c. Investasi harus baru, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan

dalam industri.

Pengertian Paten

Dalam Undang-undang Paten (UUP) disebutkan, Paten adalah hak ekslusif

yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil inventor atas hasil

invensinya di bidang teknologi, selama waktu tertentu yang melaksanakan sendiri

invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. (Pasal 1 butir 1). Invensi adalah ide inventor yang dituangkan

dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat

merupakan produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk


atau proses. (Pasal 1 butir 2). Investor adalah seorang secara sendiri-sendiri atau

beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam

kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 butir 3). Paten diberikan atas dasar

permohonan (Pasal 20).

Dalam kepustakaan ilmu hukum dapat ditemui rumusan tentang paten

yakni: Patent is grant of a right to exclude other from the making, using, or

selling of an invention during a specific time, it’s constitute a legitimate

monopoly. Dari rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa paten merupakan

hasil kreativitas seseorang dalam bidang teknologi.

Ruang Lingkup Paten

Dalam UUP disebutkan paten diberikan untuk invensi yang baru dan

mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 ayat

1). Suatu invensi mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi

seseorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang

tidak dapat diduga sebelumnya.

Penilaiaan bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga

harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan

diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam

permohonan itu diajukan dengan hak prioritas (Pasal 2 ayat 3).

Rumusan secara negatif dijabarkan dalam pasal 3 UUP sebagai berikut:

1. Suatu invensi dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan invensi

tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan

sebelumnya;


2. Tekonologi yang diungkapkan sebelumnya sebagai mana yang

diungkapkan pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan

di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian atau

melalui peragaan, atau dengan cara lain yang kemungkinan seorang

ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelumnya:

a. Tanggal Penerimaan, atau

b. Tanggal Prioritas.

Jangka waktu Paten, selama dua puluh (20) tahun terhitung sejak tanggal

penerimaan. Untuk paten sederhana jangka waktunya selama sepuluh (10) tahun

(Pasal 8 dan 9 UUP)

Tata cara mendapatkan Paten

Dalam Pasal 10 UUP disebutkan yang berhak memperoleh paten adalah

investor atau yang menerima lebih lanjut hak investor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 22 disebutkan, permohonan diajukan dengan membayar

biaya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Namun perlu juga diperhatikan bahwa tidak setiap invensi dapat diberikan

paten, hal ini dijabarkan pada Pasal 7 UUP bahwa paten tidak diberikan untuk

invensi tentang:

a. Proses atau produk yang pengumunan dan penggunaan atau

pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.

b. Metode pemeriksaan, perawatan,pengobatan dan/atau pembedahan

yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;


c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

d. i. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik;

ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau

hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikro biologis.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa paten tidak begitu saja diberikan oleh

negara, melainkan investor harus mengajukan permohonan kepada negara. Jika

suatu invensi hendak diajukan ke kantor paten agar permohonan atau tepatnya

pendaftaran dikabulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Invensi itu harus baru (Novelty).

b. Mengandung langkah inventif (Inventive step).

c. Dapat diterapkaan dalam industri (Industrial applicability).

Dengan demikian semakin jelas, bahwa untuk mendapatkan paten wajib

melakukan pendaftaran invensinya jika ingin dilindungi oleh UUP. Apabila segala

persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi maka kepada pihak yang melakukan

pendaftaran paten akan diberikan hak khusus.

Oleh karena itu, pendaftaran adalah mutlak. Keuntungan lain yang

diperoleh jika invensi didaftarkan, bagi pihak yang merasa haknya dilanggar dapat

menggugat pelanggar paten (Pasal 117-128 UUP).

3. Hak Cipta

3.1. Dasar Hukum

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia masalah Hak Cipta diatur

berdasarkan Auteurswet Stb.1912 Nomor 600. Setelah kemerdekaan Republik

Indonesia ketentuan Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun


1982 LN Tahun 1982: Nomor 15. Kemudian undang-undang ini diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 LN 1987: Nomor 42 dan diubah lagi

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. LN. 1997 Nomor 29, dan terakhir

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Untuk selanjutnya

disingkat UUHC. UUHC mengalami beberapa kali perubahan, hal ini disebabkan:

a. Perkembangan di bidang ekonomi nasional dan internasional berkembang

dengan cepat. Perlindungan hak cipta perlu ditingkatkan;

b. Indonesia ikut serta dalam perjanjian internasional khususnya TRIPs,

berkewajiban menyesuaikan UUHC dengan perjanjian internasional

a. Pengertian Hak Cipta

Dalam UUHC disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta

atau penerima ha untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1).

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang

atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam

bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 butir 2).

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Pasal 1 butir 3).

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak

(Pasal 1 butir 4).


Dari ketentuan di atas terlihat bahwa bagi seseorang yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan dalam UUHC, mempunyai hak khusus (exclusive rights)

terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak

cipta mempunyai hak untuk:

a. Memperbanyak Ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta

dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hamper

sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan

bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan

ciptaan (Pasal 1 butir 6);

b. Mengunakan Ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat

menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehinga ciptaan dapat

didengar; dibaca atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 butir 5 UUHC);

c. Memperbanyak Haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka

pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar

hak ciptanya (Pasal 49 UUHC).

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC disebutkan, dalam UU ini ciptaan yang

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang

mencakup:

a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis

yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;


c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan

pantomim;

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;

g. Arsitektur;

h. Peta;

i. Seni batik;

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari

hasil pengalihwujudan.

Dari ketentuan di atas ada suatu hal yang kiranya perlu dikemukakan di

sini, sekalipun karya fotografi dilindungi oleh UUHC, namu jika fotografi untuk

kepentingan yang difota, maka hak ciptanya ada pada yang difoto. Sebagaimana

yang dijabarkan dalam Pasal 19 UUHC untuk memperbanyak atau

mengumumkan ciptaannya, pemegang cipta atas potret seseorang harus terlebih

dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.


c. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan, karena tanpa

didaftarkan pun hak cipta dilindungi UUHC. Hanya saja ciptaan yang

tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila ada pelanggaran

hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Hal ini

dapat disimpulkan dari Pasal 5 ayat (1) UUHC yang mengemukakan,

kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada

Direktur Jenderal; atau

b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai

pencipta pada suatu ciptaan.

Apabila ketentuan di atas dicermati secara seksama, tampaknya

pembentuk undang-undang mengharapkan agar hasil karya cipta seseorang

didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila ada

sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ada diatur ketentuan khusus

apabila pencipta atau pemegang hak cipta mau mendaftarkan hak ciptanya. Dalam

Pasal 35 UUHC hanya disebutkan, Direktorat Jenderal menyelenggarakan

pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Jadi di sini terlihat

bahwa untuk mendapatkan pengakuan hak cipta perlu pendaftaran. Tata cara

pendaftaran Hak Cipta diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No.: M.01.H.C.03.0.1.1987, tanggal 26 Oktober 1987 tentang

Pendaftaran Ciptaan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan: permohonan pendaftaran

ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Hak


Cipta dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas folio

berganda; (2) Surat permohonan tersebut berisi:

a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;

b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;

c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;

d. Jenis dan judul ciptaan;

e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

f. Uraian ciptaan angkap tiga.

Surat permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan, pengumuman pendaftaran ciptaan dalam

tambahan Berita Negara Republik Indonesia.


BAB IV

FRANCHISE DITINJAU DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

\

A. Unsur-unsur Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Terdapat Dalam

Franchise

Bisnis waralaba atau franchise belakangan mewabah dunia usaha di Tanah

Air, terutama kalangan muda yang bermodal kuat. Sebagian pengusaha

berpendapat, mengembangkan bisnis ini relatif lebih mudah dibanding memulai

bisnis dari nol. Menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar di

Jakarta, baru-baru ini, usaha waralaba di Indonesia memiliki tingkat keberhasilan

yang cukup tinggi. Sekitar 65 persen pembeli lisensi waralaba berhasil

mengembangkan usahanya dan tak sekadar balik modal.

Sejauh ini, terdapat sekitar 270 usaha waralaba asing dan sekitar 20

waralaba lokal di Indonesia. Waralaba asing Lebih banyak karena pengusaha luar

negeri memiliki pengalaman lebih lama dalam bisnis waralaba dengan berbagai

keunikan usahanya.

Besar kecilnya modal untuk terjun ke bisnis waralaba tergantung dari jenis

usaha dan produk yang dipilih. Sejumlah bisnis waralaba dikategorikan sebagai

usaha jangka pendek bila modal kembali dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Sementara bisnis jangka panjang butuh waktu pengembalian modal sekitar empat

hingga lima tahun. Menurut Anang, supaya berhasil dalam bisnis waralaba,

pengusaha perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain lokasi berusaha yang

strategis.


Salah satu contoh bisnis Waralaba yang berhasil mengembangkan

usahanya adalah lembaga kursus bahasa International Language Program (ILP).

Awalnya, bisnis ini hanya berupa kursus bahasa Inggris di sebuah rumah di

kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada 1997, bisnis ini berkembang

menjadi perusahaan penjual waralaba. Dalam waktu tujuh tahun saja, cabang ILP

berkembang dari tujuh cabang menjadi 35 cabang. Perjalanan bisnis ILP terbilang

mulus meski sempat terhambat dengan pemilihan lokasi yang tepat.

Untuk bergabung dengan waralaba ini, pembeli lisensi setidaknya

membutuhkan dana sebesar Rp 1 miliar. Dengan modal sebesar itu pembeli lisensi

mendapatkan pelatihan dasar bagi pegawai dan bantuan promosi. Kita ada training

untuk semua pegawai dari tingkat yang paling tinggi hingga ke staf, kata Direktur

Marketing ILP Susan. Namun, biaya itu tidak termasuk dengan tempat usaha yang

rata-rata harus memiliki luas antara 500 meter persegi hingga 700 meter persegi.

Keuntungan dapat dicapai pembeli lisensi setelah empat tahun berusaha dengan

pembayaran royalti sebesar 12 persen dari keuntungan.

Berbeda dengan ILP, bisnis waralaba minuman Teh Mutiara atau terkenal

dengan istilah Bubble Tea membebaskan peminatnya dari biaya royalti. Untuk

bergabung dengan bisnis ini, peminat diwajibkan membayar Rp 40 juta. Dana itu

digunakan untuk biaya waralaba dan bahan baku minuman selama empat bulan.

Bila digabung dengan biaya mesin seperti juicer dan sewa outlet, total modal yang

dibutuhkan mencapai Rp 80 juta.

Dengan modal awal sebesar itu, dijanjikan investasi pembeli lisensi

kembali dalam tempo lima bulan. Syaratnya, pembeli lisensi dapat menjual

sebanyak 150 gelas per hari dengan harga rata-rata Rp 10 ribu per gelas. Untuk


tingkat pengembalian investasi antara lima hingga enam bulan, itu bisa dicapai

jika memilih lokasi yang ramai, papar Direktur Perusahaan Teh Mutiara Dendy

Sjahada.

Seperti bisnis pada umumnya, untuk menjalani waralaba diperlukan

kepekaan terhadap pengembangan usaha seperti pemilihan lokasi dan kecermatan

memanfaatkan celah menguntungkan dari selera dan kebutuhan masyarakat.

Kendati nama dagang terkenal, promosi tetap diperlukan untuk memajukan usaha.

Waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak

pemakaian nama dagang oleh Franchisor kepada pihak independen atau

Franchisee untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Konon,

konsep waralaba muncul sejak 200 tahun Sebelum Masehi. Saat itu, seorang

pengusaha Cina memperkenalkan konsep rangkaian toko untuk mendistribusikan

produk makanan dengan merek tertentu. Era modern waralaba berkembang di

Amerika Serikat pada 1863 yang dilakukan pengusaha mesin jahit Singer dan

kemudian diikuti Coca Cola pada 1899.

Di Indonesia, waralaba mulai berkembang pada 1950-an dengan

munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi

agen tunggal pemilik merek. Pada awal perkembangan bisnis waralaba di

Indonesia, restoran cepat saji yang cukup terkenal antara lain Kentucky Fried

Chicken.

Dengan banyaknya jenis franchise baru yang ditawarkan, seringkali

pencari waralaba menjadi bingung, apakah harus memilih waralaba baru yang

menawarkan berbagai fitur menarik dan inovatif, atau haruskan memilih waralaba

yang telah berdiri lebih lama, tampak stabil dan dalam fase maturity.


Berikut ini adalah beberapa informasi yang berguna untuk Anda yang

sedang melakukan pertimbangan berdasarkan hal tersebut di atas:

- Apakah sebuah waralaba adalah baru ataupun lama, terkadang bukanlah

menjadi patokan mengenai keberhasilan dan pertumbuhan, bisa saja

waralaba yang baru didirikan menjadi sangat prospektif dan

memberikan keuntungan, dan juga bisa berkembang sangat baik di

masa depan, dan sebaliknya, bukan tidak mungkin waralaba yang telah

lama berdiri ternyata memberikan hanya sedikit return. Namun

demikian faktor resiko memang dapat dikatakan berhubungan dengan

berapa lama sebuah franchise telah berdiri, untuk waralaba yang baru

saja hadir, tentu faktor resiko menjadi relatif lebih tinggi daripada

waralaba yang telah lama tersedia, namun dapat dilihat apakah

waralaba yang baru tersebut adalah bagian dari sebuah group yang

terdiri dari beberapa waralaba lain yang telah sukses.

- Bila dikaitkan dengan individu yang akan menjalankan waralaba

tersebut (franchisee), maka dapat dikelompokan menjadi type: risk

taker, moderate, dan risk avoider. Bila seseorang adalah type

pengambil resiko, maka ada kecenderungan ia dapat mengambil

sebuah waralaba yang baru berdiri, dengan harapan menjadi pendahulu

dari merk tersebut, dengan berbagai keuntungan dalam hal kemudahan

proses, biaya setup yang lebih rendah, penguasaan pasar, dan lain

sebagainya. Sebaliknya bagi penghindar resiko, maka cenderung untuk

mengambil jenis franchise yang telah lebih lama established untuk

meminimalkan resiko, dengan konsekuensi bahwa waralaba tersebut


telah memiliki jauh lebih banyak unit/cabang, biaya setup yang lebih

tinggi, dan menawarkan lebih sedikit kemudahan sehubungan lebih

banyak peminatnya.

- Terlepas dari baru atau lamanya sebuah waralaba, hal terpenting yang

perlu diketahui adalah konsep bisnis dari sebuah waralaba, apakah

cukup solid, memiliki target/potensial market yang baik, dan sesuai

dengan minat calon terwaralaba.

Seseorang yang tertarik dengan peluang bisnis waralaba biasanya wajib

membeli lisensi atau izin penggunaan nama yang disebut “initial fee” atau

“franchise fee”. Selain berhak menggunakan nama dagang, sebagai imbalan,

pembeli mendapat pengetahuan sistem bisnis serta pelatihan karyawan yang sama

dengan pihak yang mengeluarkan lisensi. Pembeli lisensi juga harus membayar

royalti dari persentase penjualan.

Yang dimaksud dengan Hak Milik Intelektual (intelectual property right)

juga disebut hak milik immaterial adalah: Hak Milik yang tercipta berdasarkan

atau hadir dari karya, kreasi, daya fikir atau inteletualita seseorang, dengan

perkataan lain hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualita

seseorang. Hak milik intelekual secara umum dapat dikelompokkan dalam:

1. Hak paten (patent)

2. Hak merek (merk)

3. Hak cipta (copyright).

Di depan telah disampaikan rumusan tentang waralaba (franchising),

dimana rumusan itu nyata bahwa waralaba merupakan konsep bisnis yang

berkaitan dengan hak paten, hak merek, hak cipta, dan disain produk industri.


Dengan adanya perjanjian waralaba mengakibatkan adanya pemberian hak untuk

menggunakan sistem waralaba yang bersangkutan.

1. Paten Sebagai Bentuk Kepemilikan Dalam Franchise

Pengaturan Tentang Paten diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun

2001. Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil

penemuannya dibidang tehnologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain

untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1). Invensi adalah Ide Inventor yang

dituangkan dalam suatu ide pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi

dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk

atau proses.

Dari Pasal 1 angka 2 UUP dapat disimpulkan bahwa penemuan adalah

kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi yang dapat berupa :

a. Proses produksi, atau

b. Hasil produksi, atau

c. Penyempurnaan proses produksi, atau

d. Penyempurnaan hasil produksi, atau

e. Pengembangan proses produksi, atau

f. Pengembangan hasil produksi.

Suatu Paten bila dialihkan kepada pihak penerima maka pengalihan itu

harus dilakukan secara tertulis. Jika dilakukan dengan perjanjian harus dengan

akta notaris. Dan wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar


Umum. Apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan maka pengalihan itu

tidak sah dan tidak berlaku

Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila ada orang lain memakai,

melaksanakan paten milik orang lain yaitu pemakaian hak untuk menikmati

manfaat ekonomi dari paten, maka perbuatannya itu tidak sah dan diet karena itu

dapat dituntut. Pengalihan pemilihan paten baik seluruhnya atau sebagian dapat

terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang

dibenarkan undangundang. Pelanggaran terhadap paten dapat dituntut secara

perdata dan pidana. Setiap orang yang menggunakan paten tanpa izin pemegang

hak paten, dapat dituntut oleh pemegang (pemilik) hak paten berupa ganti rugi dan

penyerahan kepadanya seluruh atau sebagian dari paten itu (Pasal 121 dan Pasal

122 Undang-Undang Paten). Di samping itu dapat juga dituntut secara pidana bagi

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten

dengan melakukan salah satu tindakkan sebagai membuat, menjual, menyewakan,

menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau

diserahkan hasil produksi yang diberikan paten, menggunakan proses produksi

yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, dipidana

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada paten sederhana dikenakan hukuman

penjara lima tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tindak

pidana ini merupakan perbuatan kejahatan (Pasal 130 dan Pasal 131).


2. Merek Sebagai Bentuk Logo Dalam Industri Franchise

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal

1 ayat (1) Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001).

Suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam

Daftar Merek. Barangsiapa yang pertama yang mendaftarkan, dialah yang berhak

atas merek, dan secara eksklusif (exclusive) dia dapat memakai merek tersebut,

sedang pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin. Tanpa

pendaftaran tidak ada hak atas merek, inilah terdapat lebih banyak kepastian. Hal

ini tersimpul dalam pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

yang menyatakan: "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka

waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang

atau beberapa orang secara bersama -sama atau badan hukum untuk

menggunakannya". Jelas bahwa penekanan terletak pada pendaftaran yang

menimbulkan hak atas merek dan bukan pada pemakaian pertama. Perlu

diperhatikan Pasal 4 Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001:”Merek tidak

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang

beritikad tidak baik”. Perlu dijelaskan bahwa pemakaian merek berbeda dengan

kepemilikan merek. Kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan,

wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-

Undang. Sedangkan pemakaian merek dapat dilakukan oleh pemilik sendiri,

maupun oleh orang lain dengan izin pemilik merek. Izin ini dapat melalui lisensi


atau franchise (waralaba). Apabila diasumsikan bahwa esencial franchise

(waralaba itu adalah perjanjian pemberian lesensi, sesuailah dengan azas

kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undan Hukum

Perdata dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu

ketentuan-ketentuan lesensi yang terdapat dalam undang-undang tentang merek

dapat diterapkan pada perjanjian waralaba (franchising). Pemberian lisensi kepada

orang lain dilakukan dengan perja njian untuk menggunakan mereknya baik untuk

sebagian ataupun seluruhnya jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu

kelas. Artinya tidak setiap orang boleh memakai merek orang lain tanpa izin

pemilik merek yang bersangkutan. Apabila seseorang memakai merek orang lain

tanpa izin pemilik merek maka pemilik merek dapat menuntut pemakai merek

tanpa izin itu. Termasuk merek dalam waralaba. Tuntutan itu dapat dilakukan

berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana. Dan ketentuan tentang

pelanggaran Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ini yakni pada Pasal 90

sampai dengan Pasal 95.

3. Hak Cipta Sebagai Salah Satu Bentuk Modal Dalam Melaksanakan

Industri Franchise

Pengaturan Hak Cipta dijumpai dalam Undang-Undang No.19 Tahun

2002. Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi pencipta

maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

maupun memberi izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta itu diberikan

pada pencipta atau penerima hak atas suatu ciptaan. Pencipta adalah seorang atau


beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu ciptaan

berdasarkan kemampuan pikiran yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan

bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas

apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. (Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Hak cipta). Hak dari ciptaan dapat beralih pada orang lain baik

seluruhnya maupun sebagian melalui lima cara (Pasal 3 ayat 2), yaitu:

1. Pewarisan;

2. Hibah;

3. Wasiat

4. Perjanjian Tertulis

5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Undang-undang.

Setiap orang yang mempergunakan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta

dapat dituduh sebagai perbuatan kejahatan dan ditindak dengan ketentuan pidana,

seperti tersebut dalam pasal di bawah ini (Pasal 72 Ayat 1)

“Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah)”

Hak Cipta menjadi salah satu modal dalam melakukan Bisnis Franchise

dimana Franchise memerlukan suatu bentuk nyata dalam melaksanakan bisnisnya

dimana bentuk tersebut dapat berupa ciptaan barang maupun jasa dan nantinya

bentuk dari ciptaan tersebut didaftarkan dan apabila telah didaftarkan, semua yang


menyangkut penggunaan barang maupun jasa yang telah di daftarkan tersebut

Keuntungan (royalty) menjadi Hak si Pencipta, dan ini juga yang menjadikan Hak

Cipta sebagai modal dalam melakukan Bisnis Franchise, dimana Hak atas Barang

atau jasa tersebut dapat dikembangkan atau jual kepada pihak lain dengan

demikian Hak Cipta merupakan salah satu modal didalam bisnis Franchise

tersebut.

B. Ketentuan-ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Yang terkait

dengan Masalah Franchise

Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kumpulan

aturan perundang-undangan dimana didalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual

tersebut mempunya bagian-bagian atau sub-sub yang mengaturnya bagian-

bagiannya secara lebih spesifik lagi. Dan bagian-bagian dalam Hukum Hak

Kekayaan Intelektual tersebut berupa:

a. Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-undang Nomor 29 Tahun

2000)

b. Rahasia Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000)

c. Desain Industri (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000)

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun

2000)

e. Hak Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001)

f. Merek (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001)

g. Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002)


Dimana dalam kumpulan peraturan diatas yang akan kita bahas kembali

adalah Undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan Waralaba

(Franchise) yakni tentang Hak Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001),

Merek (Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001) dan Hak Cipta (Undang-undang

Nomor. 19 Tahun 2002).

Dalam Hak Paten dimana berdasarkan Undang-undang Nomor. 14 Tahun

2001 merupakan suatu bentuk Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada

Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan sendiri

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya ( Pasal 1 ayat (1)). Hal

ini menjadikan sang Inventor mempunyai hak yang mutlak atas hasil Invensi yang

dilakukannya, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyerahkannya kepada

pihak lain untuk melaksanakannya.

Penyerahan Izin dalam memanfaatkan nilai ekonomi yang ada dalam suatu

paten dari sang Inventor kepada pihak lain lebih dikenal dengan istilah Lisensi,

dimana lisensi itu sendiri adalah Izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada

pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat

ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

tertentu (Pasal 1 ayat (12)). Sehingga dapat dilihat dalam bisnis Franchise,

penyerahan izin dalam melakukan pengembangan maupun usaha terhadap suatu

Barang maupun Jasa kepada pihak lain dimana barang maupun jasa tersebut apa

bila telah di daftarkan atau telah dipatenkan dapat menjadikan Undang-undang

Paten Nomor.14 Tahun 2001 sebagai dasar hukum yang kuat apabila teradapat

Permasalahan dikemudian hari.


Hak Merek merupakan suatu Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara

kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin

kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3). Bedanya Merek dengan Hak

Paten adalah dalam Hak Paten objeknya berupa barang maupun jasa yang berasal

dari hasi Inovasi sendiri sedangkan Merek lebih berupa bentuk penamaan atas

suatu barang maupun jasa yang berdasarkan atas Inovasi sendiri.

Hampir sama halnya dengan Paten, Objek dari Merek juga dapat di

gunakan oleh pihak lain apabila telah melakukan syarat-syarat perjanjian yang

telah disepakati bersama dengan sang pemilik merek tersebut. Seperti yang

terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) yakni Lisensi adalah izin yang diberikan oleh

Pemili Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan

atas pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik seluruh maupun

sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan

syarat tertentu.

Dan dalam Paten juga terdapat unsur Franchise dimana dalam melakukan

bisnis franchise arti suatu merek dagang maupun jasa sangatlah penting dimana

dapat dilihat bahwa merek dagang sangat berpengaruh terhadap minat beli atas

barang yang di jual tersebut, sehingga dalam menyelesaikan masalah Franchise

dapat juga digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai salah satu

sumber bahan penyelesaian dalam Sengketa Franchise.

Hak cipta merupakan Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan


perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan lisensi atas Hak Cipta juga dapat

dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama diantara pemilik hak tersebut dengan

pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua

belah pihak (Pasal 1 ayat (14)). Dimana penyalah gunaan atas hak yang diberikan

dengan mengubah atau merusak citra yang terdapat dalam hak tersebut dapat

dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2002. Dalam

Franchise, Hak Cipta merupakan salah satu Sumber Hukum yang dapat digunakan

apabila terdapat permasalah yang timbul dalam usaha Franchise tersebut.

C. Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Bisnis Franchise

Dalam Bisnis Franchise dapat dilihat berbagai macam bentuk usaha

Franchise itu sendiri dari berupa Penjualan Produk sehari-hari, Produk Makanan

cepat saji sampai dengan penyediaan Jasa. Didalam menjalankan bisnis Franchise

di perlukan modal yang tidak sedikit sehingga perlu adanya suatu peraturan yang

mengatur tentang Bisnis ini sehingga dapat memberikan rasa aman terhadap

pengusaha bisnis ini, terutama pebisnis yang berusaha di Indonesia.

Peraturan mengenai Franchise(waralaba) di Indonesia sudah ada sejak

Tahun 1997 dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun

1997. Sesuai dengan Pasal-pasal yang ada didalam Peraturan pemerintah tersebut

maka rasa aman dan jaminan hukum atas Pebisnis Franchise di Indonesia

sudahlah nyata. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 yang isinya sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk

memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual

atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan

suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain

tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau

jasa;

2. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang

memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau

menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri

khas usaha yang dimilikinya;

3. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang

diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas

kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki

Pemberi Waralaba.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka dapat dikatakan keterkaitan

bisnis Franchise dengan Hak Kekayaan Intelektual sangatlah erat, dimana salah

satu konsep peraturan mengenai Franchise (Waralaba) mengaitkan Hukum Hak

atas Kekayaan Intelektual sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan Bisnis

Franchise. Tidak hanya terhadap Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual saja, akan

tetapi juga terhadap Hukum Indonesia itu sendiri mengingat Pelaksanaan Bisnis

Franchise tersebut berada di Indonesia dan termasuk didalam Yuridiksi Hukum


Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor. 16 Tahun 1997 yakni:

Pasal 2

(2) Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya

berlaku hukum Indonesia.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian atau Pembahasan pada Bab-bab sebelumnya maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai Inti sari dari Skripsi ini, sebagai berikut :

1. Sistem Hukum di Indonesia sejak lama telah berhubungan dengan

Bisnis Franchise, ini dapat dilihat dengan adanya berbagai macam

bentuk usaha Franchise yang masuk ke Indonesia sekitar Tahun 1950-

an. Usaha-usaha pada saat itu berwujud masuknya dealer-dealer sepeda

motor yang berbentuk Lisensi, atau menjadi agen tunggal pemilik

merek, juga datangnya Usaha makanan cepat saji seperti Kalifornia

Fried Chicken dan lain sebagainya yang menandakan di mulainya

pengembangan bisnis Franchise pada saat itu, walaupun masih sedikit

yang mengetahui tentang Bisnis tersebut.

2. Pada Tahun 1997 telah dibentuknya sebuah peraturan mengenai

Franchise di Indonesia yang akhirnya menjadi Dasar Hukum bagi para

Pebisnis Franchise, dimana sebelumnya para Franchisor belum

memiliki suatu panduan Hukum yang jelas mengenai usaha Franchise

yang mereka lakukan, sehingga rentan akan kejahatan yang akhirnya

merugikan semua pihak baik itu Franchisor maupun Pemerintah

Indonesia.

3. Pembentukan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual pada

awalnya masih kurang begitu berpengaruh pada para Franchisor yang

menjadi pengusaha Franchise di Indonesia, Namun setelah


dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor.16 Tahun 1997, dan

didukung oleh lahirnya Undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual

yang baru Mengenai Hak Paten (Undang-undang Nomor. 14 Tahun

2001), Merek (Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001) dan juga

mengenai Hak Cipta (Undang-undang Nomor. 19 tahun 2002) maka

dengan ini Para Pebisnis Franchise lebih terjamin standard hukum

yang di perlukan dalam melakukan bisnis Franchise di Indonesia.

4. Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu tolak ukur

bagi para Pengusaha Franchise dalam menjalankan usahanya sebagai

mana demi kenyamanan dan keamanan berusaha di Indonesia, karena

telah ada suatu peraturan yang memopong para pengusaha dalam

menjalankan usahanya.

5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan jaminan Hukum atas

benda atau pun jasa didalam bidang Franchise sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang termasuk kedalam Undang-undang Hak Kekayaan

Intelektual yaitu Hak Paten,Hak Cipta maupun Merek.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang penulis capai dalam penulisan ini,

selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat

membantu penerapan dan pelaksanaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual didalam

menompang berbagai macam bisnis yang menyangkut tentang Hak Perorangan

maupun Hak Bersama dalam menjalankan bisnis seperti Franchise ini tentunya.:


1. Dalam menjalankan dan melaksanakan bisnis Franchise diharapkan para

Franchisor dan Franchisee lebih peduli akan Hukum-hukum yang

memungkinkan ada keterkaitannya dengan Franchise dimana agar

terhindar dengan perselisihan dan salah paham satu sama lain.

2. Dalam Pelaksanaannya Perjajian Franchise harus lebih diperhatikan oleh

para pihak dimana dengan mencari lebih tahu segala bentuk Hukum yang

ada tentang Franchise akan lebih mengembangkan pengetahuan tentang

Franchise, sehingga dapat berkompitisi dengan Franchisor asing.

3. Dengan adanya Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual tidak langsung

saja membuat puas para pihak dalam bisnis Franchise, begitu juga dengan

Pemerintah agar dengan continue meningkatkan peraturaan mengenai Hak

Kekayaan Intelektual sesuai dengan perkembangan yang ada dalam

Masyarakat.


KEPUSTAKAAN

A.

Baros, Wan Sadjaruddin, Beberapa Sendi Tentang Hukum Perikatan.

Medan: USU Press Medan, 1985.

Darwini T, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

Medan. 2007.

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Gunawan, Widjaja, Lisensi atau Waralaba, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2002.

Harsono, Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta:Akademik Presindo,

Cet. 1, 1989.

Hadiyanto. Apek-Aspek Hukum Dalam Usaha Franchise, Makalah Pada

Pertemuan Tentang Franchise di Jakarta, 1993.

Harjowidigdo, Roeseno. Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise di

Jakarta, 1993.

Ibrahim, Johannes, Hukum Bisnis, PT Refika Aditama, Januari, 2004.

Khairandy Ridwan, Pengantar Hukum Dagang. Yogyakarta: Fakultas

Hukum UII Press. 2006.

Lindawaty, Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum

dan Ekonomi, CV. Utomo, Bandung. 2004.

Margono, Suyud dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek

Hukum Bisnis, Gramedia, Jakarta, 2002.

Muhammad, Abdul kadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan

Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Buku-buku


Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan

Tertentu, Sumur Bandung, Cet.9, 1992.

Satrio J I. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Alumni.

1993.

Sembiring, Sentosa, Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan

Perundang-undangan, Yrama Widya, Bandung, 2002.

Setiawan, Beberapa Catatan Tentang Perjanjian Franchise,Pradya Paramita,

Jakarta, 1996.

__________, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Soebekti, R. dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Pradnya Paramita, Jakarta,1986.

__________, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, Jakarta:Pembimbing Masa,

Cet. 6, 1965.

__________, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Pembimbing Masa. 1970.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum.. Jakarta: Universitas

Indonesia (UI-Press), 1986.

Vollmar H.F.A,. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: CV Rajawali.

1984.

B.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-undang Paten No.14 Tahun 2001

Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001

Perundang-undangan


Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 25 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

No.259/MPP/KEP/1997 Tanggal 30 Juli 1997

C. Internet

www.franchise-id.com

www.Komisihukum.com

http://www.franchise-id.com/�

http://www.komisihukum.com/�

Documents

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE · PDF fileDan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ... DAFTAR ISI ... Dekan Fakultas Hukum dan Staf Pengajar Fakultas Hukum