TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PULAU MOROTAI …bappeda.pulaumorotaikab.go.id/gambar/download/...kab.-pulau-morotai... · Utara dan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 44 . Tinjauan

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

TAHUN 2013

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2013 Naskah : BPS Kabupaten Pulau Morotai Gambar Kulit : BPS Kabupaten Pulau Morotai

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya publikasi

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013. Saya menyambut

gembira atas terbitnya publikasi ini.

Publikasi “Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013”

merupakan salah satu bentuk penyajian data indikator ekonomi yang

menggambarkan perkembangan perekonomian Kabupaten Pulau Morotai.

Penyusunan publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi

sebagai bahan perencanaan yang memadai.

Publikasi ini berisi beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten

Pulau Morotai seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan

perkapita, produksi pertanian, serta transportasi dan komunikasi. Selain itu

sebagai bahan perbandingan disajikan pula data indikator ekonomi makro

Provinsi Maluku Utara seperti inflasi, indeks kemahalan konstruksi, serta

nilai tukar rupiah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu terlaksananya penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini

dapat bermanfaat bagi kita semua.

Morotai, September 2014 Kepala BAPPEDA

Kabupaten Pulau Morotai

Ir. Welhelmus Sahuleka, M.Si

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

I. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

1.1 Pertumbuhan Ekonomi 2

1.2 Struktur Ekonomi 3

II. INDEKS HARGA KONSUMEN & INFLASI

2.1 Indeks Harga Konsumen 9

2.2 Laju Inflasi 10

2.3 Inflasi Ternate & Nasional 17

III. PRODUKSI PERTANIAN

3.1 Produksi Tanaman Pangan 19

3.2 Tanaman Perkebunan 20

3.3 Populasi Ternak & Unggas 21

3.4 Produksi Perikanan 21

IV. NILAI TUKAR PETANI

4.1 Nilai Tukar Petani Maluku Utara 24

4.2 NTP Maluku Utara Tahun Dasar 2012 32

V. PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI

5.1 Perhubungan Darat 38

5.2 Perhubungan Laut 39

5.3 Komunikasi 40

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 iii

VI. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

6.1 Latar Belakang 42

6.2 Konsep Pemikiran 43

LAMPIRAN 45

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pulau

Morotai Tahun 2011-2013 (Persen)

3

Tabel 2.1 IHK dan Laju Inflasi Kota Ternate Tahun 2011-2013 11

Tabel 2.2 Perbandingan Inflasi dan Andil Inflasi Kota Ternate

Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2012-2013

16

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 v

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Distribusi PDRB Menurut Sektor Tahun 2011

(Persen)

4

Gambar 1.2 Distribusi PDRB Menurut Sektor Tahun 2013

(Persen)

5

Gambar 1.3 PDRB Perkapita Kabupaten Pulau Morotai 2011-2013 6

Gambar 2.1 Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Ternate Menurut

Kelompok Pengeluaran, Tahun 2013

10

Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan,

Tahun 2013

12

Gambar 2.3 Inflasi Kota Ternate Menurut Kelompok Pengeluaran,

Tahun 2013

14

Gambar 2.4 Andil Inflasi Kota Ternate Menurut Kelompok

Pengeluaran, Tahun 2013

15

Gambar 2.5 Laju Inflasi Kota IHK di Kawasan Timur Indonesia,

Tahun 2013

17

Gambar 3.1 Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013

20

Gambar 3.2 Produksi Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2013

21

Gambar 3.3 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2013

22

Gambar 4.1

Rata-rata NTP Per subsektor Provinsi Maluku

Utara Tahun 2012-2013

26

Gambar 4.2 Indeks yang diterima petani (It) Provinsi Maluku

Utara persubsektor Tahun 2013

26

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 vi

Gambar 4.3 Perkembangan Ib, IKRT, dan BPPBM Provinsi

Maluku Utara Tahun 2013

27

Gambar 4.4 Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut

Kelompok Pengeluaran Provinsi Maluku Utara

Tahun 2013

28

Gambar 4.5 Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang

Modal Menurut kelompok Pembentuknya

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

29

Gambar 4.6

Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Per

Subsektor Tahun 2013

30

Gambar 4.7 Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi di

Kawasan Timur Indonesia, Tahun 2013

31

Gambar 4.8 Rata-rata Nilai Tukar Petani menurut Provinsi di

Kawasan Timur Indonesia dan Subsektor, Tahun

2013

32

Gambar 4.9 Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara

Menurut Subsektor, November-Desember 2013

34

Gambar 4.10 Perubahan IKRT/Inflasi Perdesaan Maluku Utara,

Desember 2013

35

Gambar 4.11 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi

Maluku Utara Menurut Subsektor, November-

Desember 2013

36

Gambar 6.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Maluku

Utara dan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-

2013

44

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai 2013 1

PRODUK

DOMESTIK

REGIONAL BRUTO


I. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN PULAU MOROTAI

Gambaran tentang kondisi perekonomian suatu wilayah sangat

diperlukan, antara lain melalui kajian terhadap data dan indikator

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena keberhasilan

pembangunan ekonomi dapat tercermin dari meningkatnya

pertumbuhan ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan dan

pengangguran. Berikut diuraikan kondisi perekonomian Kabupaten

Pulau Morotai serta perkembangannya dalam kurun 2011-2013.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat

menunjukkan perubahan kinerja ekonomi wilayah. Dengan tingkat

pertumbuhan yang cukup tinggi diharapkan produktifitas dan

pendapatan masyarakat akan meningkat melalui penciptaan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Pulau Morotai

sebesar 6,31 persen mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan

tahun 2012 dengan laju pertumbuhan ekonomi 7,83 persen. Laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2012 di Kabupaten

Pulau Morotai hal ini terkait dengan diselenggarakannya Sail Indonesia

di Morotai. Sehingga membawa dampak yang positif untuk

pertumbuhan di semua sektor pada tahun 2012. Pada tahun 2013 laju

pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor perdagangan, hotel, &

restoran (9,31 persen) dan beberapa sektor lainnya yang juga memiliki

pertumbuhan cukup baik pada tahun ini seperti sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan (8,14 persen), sektor pertambangan dan


penggalian (7,35 persen), serta sektor listrik, gas dan air bersih (7,05

persen).

Selengkapnya pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Pulau

Morotai dalam kurun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut

ini:

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 - 2013 (Persen)

Sektor Tahun

2011 2012*) 2013**)

(1) (2) (3) (4)

Pertanian 6,02 6,10 5,54

Pertambangan & Penggalian 8,91 9,03 7,35

Industri 4,34 5,13 4,80

Listrik, Gas, Air Bersih 10,45 13,13 7,05

Bangunan 17,02 22,47 6,55

Perdagangan, Hotel,

Restoran

8,20 13,02 9,31

Transportasi & Komunikasi 6,44 7,66 4,13

Keuangan, Persewaan, Jasa

Usaha

7,41 7,67 8,14

Jasa-jasa 3,86 4,18 4,63

PDRB 6,28 7,83 6,33

Sumber : BPS Kabupaten Pulau Morotai

Dalam kurun waktu 2011-2013 kondisi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Pulau Morotai berada pada kisaran 6,28 persen hingga 7,83

persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 (7,83

persen), sedang yang terendah terjadi di tahun 2011 (6,28 persen).

1.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat terlihat dari besarnya

kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB.


Pengamatan terhadap struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu

tertentu akan memberikan gambaran kepada kita apakah perubahan

struktur ekonomi yang terjadi mengakibatkan pergeseran struktur

ekonomi dari primer ke sekunder ataukah dari sekunder ke tersier.

Pergeseran strukutur ekonomi mendorong peningkatan produktivitas

secara makro ekonomi, yang tentunya disertai dengan peningkatan

pendapatan wilayah tersebut. Dengan demikian pergeseran struktur

ekonomi sesuai dengan potensi wilayah dan struktur ekonomi ideal

yang dicita-citakan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Pulau Morotai didominasi oleh 3 (tiga)

sektor ekonomi yang utama, yakni sektor pertanian,

perdagangan/hotel/restoran, serta industri. Kontribusi ketiga sektor ini

dalam perekonomian Kabupaten Pulau Morotai mencapai kisaran 84

persen.

Gambar 1.1 Distribusi PDRB Menurut Sektor Tahun 2011 (Persen)

Melalui Gambar 1.1 dan 1.2 terlihat sektor pertanian dalam

kurun waktu tiga tahun terakhir tetap memberikan kontribusi terbesar

bagi PDRB Pulau Morotai meskipun terjadi penurunan dari 44,54


persen di tahun 2011 menjadi 43,49 persen di tahun 2013. Sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebagai kontributor terbesar kedua,

sumbangannya relatif meningkat yakni dari 21,29 persen di tahun 2011

menjadi 23,46 persen di tahun 2013. Sektor industri yang menempati

posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 18,32 persen di tahun 2011,

turun menjadi 17,28 persen di tahun 2013.

Gambar 1.2 Distribusi PDRB Menurut Sektor Tahun 2013 (Persen)

Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar di tahun

2013 adalah sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor Jasa-Jasa.

Kedua Sektor ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 6,28

persen dan 4,17 persen. Sektor kegiatan ekonomi yang memberikan

kontribusi paling rendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yakni

sebesar 0,55 persen.

1.3 PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa

ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita suatu


wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita

menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita

menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan

asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar

(transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan

per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Gambar 1.3 PDRB perkapita Kabupaten Pulau Morotai 2011-2013

(Rupiah)

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Pulau Morotai

berdasarkan harga berlaku dalam kurun 2011-2013 naik dari Rp 4,24

juta menjadi Rp 4,74 juta ditahun 2012 dan menjadi Rp 5,22 juta di

tahun 2013. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut, kenaikan itu bukan

nilai riil. Kenaikan yang terjadi lebih disebabkan oleh pengaruh

kenaikan tingkat harga barang dan jasa atau inflasi. Kenyataan

tersebut tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan,

di mana dalam kurun waktu yang sama perolehannya hanya naik dari

Rp 2,04 juta di tahun 2011 menjadi Rp 2,21 juta di tahun 2013.


Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak

sepenuhnya menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk.

Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya

pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan

capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha

dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan

segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan

tingkat kesejahteraan masyarakat.


INDEKS HARGA

KONSUMEN &

INFLASI


II. INDEKS HARGA KONSUMEN & INFLASI

2.1 Indeka Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 66 kota merupakan

hasil penghitungan dari gabungan indeks masing-masing kota yang

ditimbang dengan banyaknya rumah tangga di kota yang bersangkutan.

Mulai bulan Januari 2007, IHK mencakup sekitar 284 – 441 komoditas

yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup

(SBH) 2007. Sedangkan untuk kota Ternate sebanyak 350 komoditas

yang dipantau harganya secara berkala. Pengeluaran masyarakat

dikelompokkan ke dalam tujuh jenis kelompok pengeluaran

barang/jasa yaitu kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi,

minuman rokok dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas

dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok pendidikan, rekreasi

dan olahraga; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

IHK Kota Ternate pada Desember 2013 adalah sebesar 150,25

yang artinya bahwa secara umum rata-rata harga komoditas di Kota

Ternate pada tahun 2013 telah mengalami kenaikan sebesar 50,25

persen sejak tahun 2007 (tahun dasar). Berdasarkan kelompok

pengeluaran, IHK tertinggi berada pada kelompok bahan makanan

yaitu sebesar 178,57. Disusul kemudian kelompok perumahan, air,

listrik, gas dan bahan bakar sebesar 149,68; dan kelompok pendidikan,

rekreasi dan olahraga sebesar 149,33. Sedangkan IHK terendah berada

pada kelompok kesehatan yaitu sebesar 119,79.

Adapun IHK masing-masing kelompok pengeluaran adalah,

kelompok bahan makanan 178,57; kelompok makanan jadi, minuman,


rokok dan tembakau 145,62; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan

bahan bakar 149,68; kelompok sandang 146,14; kelompok kesehatan

119,79; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 149,33; serta

kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 125,27.

Gambar 2.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Ternate Menurut

Kelompok Pengeluaran, Tahun 2013

2.2 Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan baik buruknya

perekonomian suatu negara/daerah adalah besaran inflasi yang terjadi.

Apabila inflasi tinggi akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik

tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Demikian juga dengan

terjadinya deflasi tidak selalu menunjukkan hal yang positif. Dapat


dikatakan bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik

adalah stabilnya angka inflasi.

Inflasi yang kemudian diidentikkan atau dianalogkan dengan

naiknya harga-harga dipasaran dapat membuat masyarakat maupun

pemerintah resah. Selama tiga tahun terakhir (2011-2013), laju inflasi

Kota Ternate mengalami pergerakan yang cukup bervariasi. Pada

tahun 2011 Kota Ternate mengalami laju inflasi sebesar 4.52 persen,

kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 3,29 persen dan pada

tahun 2013 meningkat menjadi 9,78 persen. Laju inflasi tahun 2013

tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi jika dibandingkan

dengan laju inflasi tahun 2012. Faktor utama meningkatnya laju inflasi

Kota Ternate dari tahun 2012 ke tahun 2013 tersebut adalah kenaikan

harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Juli 2013 sekaligus

bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1434 H.

Tabel 2.1. IHK dan Laju Inflasi Kota Ternate Tahun 2011-2013

(Persen)

Uraian Tahun

2011 2012 2013

Indeks Harga Konsumen 132,51 136,87 150,25

Laju Inflasi 4,52 3,29 9,78

Jika dilihat perkembangan inflasi secara bulanan di tahun

2013, Kota Ternate mengalami inflasi sebanyak delapan kali dan

mengalami deflasi sebanyak empat kali. Inflasi tertinggi terjadi pada

bulan Juli sebesar 6,04 persen dan bulan Agustus sebesar 3,66 persen.

Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 2,39

persen.


Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan,

Tahun 2013

Inflasi tertinggi yang terjadi pada bulan Juli 2013 tersebut

disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang

bertepatan dengan bulan Ramadhan 1434 H. Fenomena tersebut

memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang cukup

tinggi sehingga menjadikan Kota Ternate sebagai kota dengan inflasi

tertinggi se-Indonesia.

Pada bulan Juli 2013, kelompok bahan makanan mengalami

perubahan nilai indeks tertinggi yaitu mencapai 14,49 persen, lalu

diikuti oleh kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar

6,92 persen. Sedangkan menurut andil/sumbangan inflasi, kelompok

bahan makanan memberikan andil inflasi terbesar yaitu sebesar 4,02

persen, lalu diikuti oleh kelompok transpor, komunikasi dan jasa

keuangan sebesar 1,02 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar sebesar 0,55 persen

Sedangkan inflasi tertinggi kedua sebesar 3,66 persen terjadi

pada bulan Agustus 2013 merupakan residual effect dari kenaikan


harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan sebelumnya dan dipicu

oleh kenaikan biaya pendidikan memasuki tahun ajaran baru. Selain itu

pada bulan ini, Kota Ternate merupakan kota dengan inflasi tertinggi

ke-tiga di Indonesia setelah Kota Sorong (6,47 persen) dan Kota

Ambon (4,79 persen).

Pada bulan Agustus 2013, kelompok bahan makanan

mengalami perubahan nilai indeks tertinggi yaitu mencapai 5,21

persen, lalu diikuti kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

sebesar 4,72 persen. Sedangkan menurut andil/sumbangan inflasi,

kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi terbesar yaitu

sebesar 1,56 persen, lalu diikuti oleh kelompok perumahan, air listrik,

gas dan bahan bakar 1,16 persen; serta kelompok tranpor, komunikasi

dan jasa keuangan sebesar 0,43 persen.

Deflasi tertinggi sebesar 2,39 persen pada bulan September

2013 disebabkan oleh menurunnya harga barang-barang kebutuhan

pokok pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Hari

Raya Idul Fitri 1434 H. Pada bulan ini, Kota Ternate merupakan kota

dengan deflasi tertinggi ke-empat di Indonesia setelah Kota Sorong

(4,28 persen), Kota Gorontalo (3,43 persen) dan Kota Manokwari

(2,97 persen).

Pada bulan September 2013, kelompok bahan makanan

mengalami deflasi tertinggi yaitu mencapai 9,73 persen, lalu diikuti

oleh kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,04 persen.

Sedangkan menurut andil/sumbangan inflasi, kelompok bahan

makanan memberikan andil deflasi terbesar yaitu sebesar 2,96 persen.


Gambar 2.3. Inflasi Kota Ternate Menurut Kelompok Pengeluaran,

Tahun 2013

Berdasarkan kelompok pengeluaran, pada tahun 2013

kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami laju

inflasi tertinggi yaitu sebesar 13,98 persen. Selanjutnya, disusul

kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 12,47

persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 9,56

persen; kelompok bahan makanan sebesar 9,32 persen; kelompok

sandang sebesar 6,31 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok

dan tembakau sebesar 4,96 persen; serta yang terendah kelompok

kesehatan sebesar 2,59 persen.


Gambar 2.4. Andil Inflasi Kota Ternate Menurut Kelompok

Pengeluaran, Tahun 2013

Berdasarkan besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi tahun

2013, kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar

memberikan sumbangan/andil tertinggi yaitu sebesar 3,35 persen.

Selanjutnya, disusul kelompok bahan makanan sebesar 2,71 persen;

kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,00 persen;

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,72

persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,51

persen; kelompok sandang sebesar 0,39 persen; serta yang terendah

kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen.


Tabel 2.2. Perbandingan Inflasi dan Andil Inflasi Kota Ternate

Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2012-2013

Sementara itu dibandingkan dengan tahun 2012, dari tujuh

kelompok pengeluaran, empat kelompok mengalami kenaikan laju

inflasi sedangkan tiga kelompok lainnya mengalami penurunan laju

inflasi. Perubahan laju inflasi masing-masing kelompok yaitu

kelompok bahan makanan (dari 1,11 persen menjadi 9,32 persen);

kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau (dari 5,47 menjadi 4,96

persen); kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (dari

3,15 persen manjadi 12,47 persen); kelompok sandang (dari 6,38

persen menjadi 6,31 persen); kelompok kesehatan (dari 4,55 persen

menjadi 2,59 persen); kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga

(dari 4,35 persen menjadi 9,56 persen); serta kelompok transpor,

komunikasi dan jasa keuangan (dari 3,89 persen menjadi 13,98

persen).


2.3. Laju Inflasi Kota Ternate dan Laju Inflasi Nasional

Pada tahun 2013 laju inflasi Kota Ternate sebesar 9,78 persen

berada pada peringkat ke-12 tertinggi dari 66 kota IHK dan berada di

atas laju inflasi nasional yang sebesar 8,38 persen. Laju inflasi tertinggi

terjadi di Kota Pematang Siantar 12,02 persen, kemudian disusul oleh

Kota Depok 10,97 persen dan Kota Padang 10,87 persen. Selanjutnya,

laju inflasi terendah terjadi di Kota Manokwari yaitu sebesar 4,63

persen.

Dari empat belas kota IHK di Kawasan Timur Indonesia, Kota

Ternate mengalami laju inflasi tertinggi yaitu sebesar 9,78 persen dan

laju inflasi terendah terjadi di Kota Manokwari yaitu sebesar 4,63

persen. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, dua kota yang

berada di atas inflasi nasional yaitu Kota Ternate 9,78 persen dan Kota

Ambon 8,81 persen. Sedangkan dua belas kota lainnya berada dibawah

inflasi nasional.

Gambar 2.5. Laju Inflasi Kota IHK di Kawasan Timur Indonesia,

Tahun 2013


PRODUKSI

PERTANIAN


III. PRODUKSI PERTANIAN

3.1. Produksi Tanaman Pangan

Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu

subsektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman

padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang

tanah, kacang hijau dan kedelai.

Produksi padi sawah selama tahun 2013 tercatat sebesar 1728

ton, mengalami peningkatan bila dibanding tahun sebelumnya yang

berproduksi sebesar 1665 ton. Bila dirinci menurut kecamatan terlihat

produksi padi sawah terbesar di Kabupaten Pulau Morotai berada di

Kecamatan Morotai Selatan. Pada tahun 2013 produksi padi yang

dihasilkan Kecamatan Morotai Selatan mencapai 31,25 persen dari

total produksi padi sawah Kabupaten Pulau Morotai. Selain padi

sawah, di Kabupaten Pulau Morotai terdapat juga tanaman padi

ladang. Produksi tanaman ini pada tahun 2013 mencapai 1130 ton,

mengalami peningkatan sebesar 41,60 persen bila dibanding tahun

2012. Untuk tanaman jagung, selama tahun 2013 produksi tanaman ini

mencapai 231 ton, mengalami penurunan sebesar 30 persen

dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi jagung di Kabupaten Pulau

Morotai disumbang oleh seluruh kecamatan, dengan produksi terbesar

berada di Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Timur. Produksi

ubi kayu pada tahun 2013 mencapai 320 ton, mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya seperti tanaman

jagung, tanaman ubi kayu juga di hasilkan di seluruh kecamatan di

Pulau Morotai.


3.2. Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan terluas di Kabupaten Pulau Morotai

adalah kelapa. Luas lahan yang ditanami jenis tanaman ini mencapai

12.374 hektare, dengan jumlah pemilik tanaman kelapa sebanyak

7.918 kepala keluarga. Produksi tanaman kelapa pada tahun 2013

mencapai 11.166 ton. Tanaman ini terdapat di seluruh wilayah

Kabupaten Pulau Morotai, dimana produksi kelapa terbesar berada di

Kecamatan Morotai Selatan. Jenis tanaman perkebunan lainnya yang

terdapat di Kabupaten Pulau Morotai adalah cengkeh, pala dan kakao.

Untuk tanaman cengkeh, produksi tanaman ini pada tahun 2013

mencapai 207 ton, mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2012

yang berproduksi sebesar 140 ton. Bila dirinci menurut kecamatan,

produksi terbesar berada di kecamatan Morotai Selatan Barat,

kemudian diikuti Kecamatan Morotai Selatan. Sedangkan tanaman

pala dan kakao produksinya pada tahun 2013 masing-masing sebesar

101 ton dan 217 ton.

Gambar 3.1. Produksi padi sawah menurut kecamatan di



3.3. Populasi Ternak dan Unggas

Secara umum, perkembangan populasi unggas di Kabupaten

Pulau Morotai pada tahun 2013 menunjukkan kecenderungan

meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Jenis unggas yang

mengalami peningkatan populasi adalah ayam ras petelur, ayam buras,

serta itik.

Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah

pemotongan hewan ternak dan unggas. Selama tahun 2013 terjadi

peningkatan pemotongan pada jenis ternak sapi, kambing, babi, serta

unggas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah pemotongan, jumlah

produksi daging ternak dan unggas juga mengalami peningkatan.

3.4. Produksi Perikanan

Ikan sebagai salah satu bahan makanan untuk memenuhi

kebutuhan protein hewani merupakan komoditas yang secara umum

tersedia di Kabupaten Pulau Morotai. Dari segi produksi, hasil

Gambar 3.2. Produksi kelapa menurut kecamatan di



perikanan Kabupaten Pulau Morotai didominasi oleh perikanan laut.

Secara umum produksi perikanan pada tahun 2013 menunjukkan

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Produksi perikanan

Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2012 sebesar 13.381 ton, naik

menjadi 16.198 ton pada tahun 2013 atau naik sebesar 21,05 persen.

Bila dilihat menurut kecamatan, produksi perikanan terbesar

berasal dari Kecamatan Morotai Selatan yaitu sebesar 6.032 ton atau

37,24 persen dari total produksi perikanan di Kabupaten Pulau

Morotai. Kecamatan Morotai Jaya merupakan kecamatan yang paling

kecil dalam hal produksi perikanan yaitu sebesar 1.515 ton.

Gambar 3.3. Produksi perikanan menurut kecamatan di



NILAI TUKAR

PETANI


IV. NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang

diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Secara Konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk

pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang

dikonsumsi oleh rumahtangga petani dan keperluan mereka dalam

menghasilkan produk pertanian. Indeks harga yang diterima petani (It)

digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditi pertanian yang

dihasilkan petani, sedangkan indeks yang dibayar petani (Ib)

digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditi/jasa yang

dikonsumsi oleh petani serta fluktuasi harga barang yang diperlukan

untuk memproduksi hasil pertanian.

Secara umum penghitungan NTP akan menghasilkan 3 (tiga)

kemungkinan berikut :

1. NTP > 100 : Kesejahteraan petani periode tertentu lebih baik

dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar

2. NTP = 100 : Kesejahteraan petani periode tertentu sama jika

dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar

3. NTP < 100 : Kesejahteraan petani periode tertentu lebih

buruk dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar

4.1 Nilai Tukar Petani Maluku Utara

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP), sering dikaitkan dengan

kondisi ekonomi petani. Angka indeks ini menjadi salah satu indikator

proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar

Petani (NTP) yang diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks


harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani,

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau

daya beli petani di pedesaan.

NTP juga menggambarkan nilai tukar (term of trade) dari

produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga

petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin

tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli

petani di pedesaan.

Selama 2013, NTP Provinsi Maluku Utara mengalami

penurunan sebesar 0,21 persen dibanding NTP tahun sebelumnya. Hal

ini dipengaruhi oleh Ib yang mengalami kenaikan sebesar 5,12 persen,

sedangkan It hanya naik 4,88 persen. Penurunan NTP terutama

disebabkan oleh turunnya NTP Subsektor Tanaman Holtikultura,

Tanaman Perkebunan Rakyat dan Perikanan dimana masing-masing

turun sebesar 0,06 persen, 0,88 persen, dan 0,57 persen. Sementara itu

Subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan mengalami peningkatan

masing-masing sebesar 0,91 persen dan 0,62 persen.

Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami penurunan

cukup besar dibanding dua subsektor lainnya. Hal ini disebabkan

karena meningkatnya Ib sebesar 5,28 persen sementara peningkatan It

hanya mencapai 4,29 persen. Sebaliknya peningkatan NTP Subsektor

Tanaman Pangan sebesar 0,91 persen disebabkan karena peningkatan

It sebesar 6,19 persen lebih tinggi dibandingkan peningkatan Ib yang

hanya sebesar 5,27 persen.


Gambar 4.1. Rata- Rata NTP Per Subsektor Provinsi Maluku Utara

Tahun 2012-2013 (2007=100)

Selama 2013, It Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar

4,88 persen. Kenaikan indeks ini disebabkan It menunjukkan tren

peningkatan di setiap bulannya, kecuali April 2013.

Gambar 4.2. Indeks yang Diterima Petani (It) Provinsi Maluku Utara

Per Subsektor, Tahun2013 (2007=100)


Kenaikan It Maluku Utara tertinggi terjadi pada Juli 2013

sebesar 1,45 persen yang disebabkan naiknya It di seluruh subsektor,

yaitu Subsektor Tanaman Pangan 1,70 persen, Subsektor Tanaman

Holtikultura 1,29 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,62

persen, Subsektor Peternakan 1,94 persen dan Subsektor Perikanan

2,29 persen.

April 2013 It Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 0,23

persen yang disebabkan oleh turunnya It di tiga subsektor, yakni

Subsektor Tanaman Pangan turun 0,80 persen, Subsektor Tanaman

Perkebunan Rakyat turun 0,17 persen, dan Subsektor Perikanan turun

0,03 persen.

Gambar 4.3. Perkembangan Ib, IKRT dan BPPBM Provinsi Maluku

Utara Tahun 2013 (2007=100)

Selama 2013, Ib Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar

5,12 persen. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya Indeks Konsumsi


Rumah Tangga (IKRT) sebesar 6,25 persen dan Indeks Biaya Produksi

dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 1,55 persen. Selama

tahun 2013 Ib Maluku Utara cenderung mengalami fluktuasi. Kenaikan

Ib terbesar terjadi pada Juli 2013, yaitu sebesar 2,80 persen.

Sebaliknya pada Oktober 2013 terjadi penurunan Ib terbesar, yaitu

sebesar -0,44 persen yang disebabkan oleh turunnya IKRT sebesar

0,60 persen.

Gambar 4.4. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Menurut

Kelompok Pengeluaran Provinsi Maluku Utara, Tahun 2013

(2007=100)

Perubahan IKRT yang terjadi di daerah perdesaan

mencerminkan inflasi yang terjadi di wilayah perdesaan. Selama 2013

terjadi kenaikan IKRT atau inflasi perdesaan di Provinsi Maluku Utara

sebesar 6,25 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh naiknya


seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan 8,72

persen; makanan jadi 4,40 persen; perumahan 2,73 persen, sandang

3,73 persen; kesehatan 2,01 persen; pendidikan, rekreasi dan olah raga

0,98 persen; serta transportasi dan komunikasi 5,88 persen.

Kenaikan IKRT Maluku Utara tertinggi terjadi pada Juli 2013,

yaitu sebesar 3,20 persen yang disebabkan oleh naiknya seluruh indeks

kelompok pengeluaran terutama kelompok bahan makanan serta

Transportasi dan Komunikasi sebesar 5,04 persen dan 5,18 persen.

Sebaliknya penurunan IKRT terjadi pada bulan Januari, Juni dan

Oktober 2013 masing-masing sebesar 0,11 persen, 0,18 persen dan

0,60 persen yang terutama dipengaruhi oleh turunnya indeks kelompok

bahan makanan.

Gambar 4.5. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

(BPPBM) Menurut Kelompok Pembentuknya Provinsi Maluku Utara,

Tahun 2013 (2007=100)


BPPBM secara rata-rata mengalami kenaikan selama tahun

2013 sebesar 1,55 persen, dimana indeks BPPBM selalu mengalami

kenaikan setiap bulannya kecuali Januari dan April 2013 yang

mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,06 dan 0,04 persen.

Kenaikan tertinggi terjadi pada Juli 2013, yaitu sebesar 1,27 persen.

Selama periode Januari-Desember 2013 perkembangan NTP

Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat selalu lebih tinggi

dibandingkan subsektor lainnya dan nilainya di atas 100. Sementara

itu, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Tanaman Pangan, Holtikultura,

dan Peternakan masih di bawah 100. Adapun NTP Subsektor

Perikanan berada pada kisaran nilai 100.

Gambar 4.6. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Per

Subsektor, Tahun 2013 (2007=100)


Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa petani tanaman

perkebunan rakyat di Maluku Utara mengalami peningkatan

kesejahteraan jauh lebih tinggi daripada peningkatan kesejahteraan

petani pada subsektor lainnya dan jika dibandingkan dengan kondisi

pada tahun dasar.

Gambar 4.7. Rata-Rata Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi di

Kawasan Timur Indonesia, Tahun 2013 (2007=100)

Jika dibadingkan antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia,

maka Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan nilai rata-rata NTP

tahun 2013 tertinggi yaitu sebesar 107,52. Sementara itu, Maluku

Utara termasuk provinsi yang mempunyai nilai rata-rata NTP tahun

2013 yang cukup rendah, yaitu hanya sebesar 100,45.


Gambar 4.8. Rata-Rata Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi di

Kawasan Timur Indonesia dan Subsektor, Tahun 2013 (2007=100)

Dilihat menurut subsektor, rata-rata NTP Tanaman Perkebunan

Rakyat merupakan yang tertinggi diantara subsektor lainnya pada

enam provinsi di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi Utara, Sulawesi

Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat).

Sementara itu, secara rata-rata NTP Subsektor Perikanan unggul di tiga

provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Adapun NTP Subsektor Holtikultura secara rata-rata merupakan yang

tertinggi di Provinsi Papua.

4.2 NTP Maluku Utara Desember 2013, Tahun Dasar 2012=100

Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam

penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar

2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan

perubahan/pergesaran pola produksi pertanian dan pola konsumsi


rumah tangga pertanian di perdesaan, serta perluasan cakupan

subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar

penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.

Perbedaan antara NTP tahun dasar 2007=100 dengan NTP

tahun dasar 2012=100 adalah meningkatnya cakupan jumlah

komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib. Penghitungan

NTP (2012=100) juga mengalami perluasan khususnya pada subsektor

Perikanan. Selain NTP Perikanan secara umum yang dihitung, Nilai

Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) juga

disajikan secara terpisah.

Selain itu, juga dihitung Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga

Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang

diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib),

dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan

Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya

konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP

dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang

dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di tujuh

kabupaten se-Provinsi Maluku Utara pada Desember 2013 (2012=100),

NTP Provinsi Maluku Utara naik 0,61 persen dibandingkan NTP

November 2013, yaitu dari 99,98 menjadi 100,59. Kenaikan NTP pada

Desember 2013 disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi

pertanian lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga


barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk

keperluan produksi pertanian.

Kenaikan NTP Provinsi Maluku Utara Desember 2013

disebabkan oleh naiknya NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat

yang naik sebesar 1,91 persen, NTP Subsektor Peternakan naik sebesar

0,72 persen, dan NTP Subsektor Perikanan naik 1,24 persen.

Sebaliknya, NTP Subsektor Tanaman Pangan dan NTP Subsektor

Hortikultura turun masing-masing sebesar 0,71 persen dan 0,55 persen.

Gambar 4.9. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Menurut

Subsektor, November-Desember 2013 (2012=100)

Provinsi Maluku Utara, pada Desember 2013 (2012=100)

terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,84 persen yang utamanya

disebabkan oleh naiknya indeks Kelompok Bahan Makanan sebesar

1,21 persen; Kelompok Makanan Jadi naik 0,83 persen; Kelompok


Sandang naik 0,75 persen; Kelompok Kesehatan naik 0,58 persen,

Kelompok Perumahan naik 0,27 persen; dan Kelompok Pendidikan,

Rekreasi dan Olah Raga naik 0,07 persen.

Gambar 4.10. Perubahan IKRT/Inflasi Perdesaan Maluku Utara,

Desember 2013 (2012=100)

Pada Desember 2013 terjadi kenaikan NTUP sebesar 1,15

persen. Hal ini karena kenaikan It sebesar 1,30 persen lebih besar

dibandingkan kenaikan Indeks BPBBM yang hanya sebesar 0,15

persen. Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP di 4

subsektor penyusun NTUP, yaitu Subsektor Hortikultura naik sebesar

0,14 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 2,42

persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,10 persen, dan Subsektor

Perikanan sebesar 1,35 persen. Di sisi lain, Subsektor Tanaman Pangan

mengalami penurunan NTUP sebesar 0,04 persen.


Gambar 4.11. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Maluku

Utara Menurut Subsektor, November-Desember 2013 (2012=100)


PERHUBUNGAN &

KOMUNIKASI


V. PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI

Sektor perhubungan merupakan sektor yang mempunyai peran

penting bagi kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai sarana penunjang,

sektor perhubungan dituntut mampu memberikan dukungan bagi

perkembangan sektor lainnya. Distribusi barang dan jasa sangat

membutuhkan sarana perhubungan untuk menjangkau wilayah

pemasaran yang ingin dicapai. Tanpa sarana perhubungan yang

memadai, roda perputaran ekonomi akan sulit bergerak stabil, yang

akhirnya berdampak lambatnya pertumbuhan ekonomi yang bisa

dicapai.

5.1. Perhubungan Darat

Kelancaran perhubungan darat banyak bergantung pada

tersedianya ruas jalan yang memadai. Panjang jalan Kabupaten Pulau

Morotai tahun 2013 sekitar 95,65 km yang terdiri dari 65,00 km jalan

beraspal serta 30,65 km jalan tanah. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, panjang jalan Kabupaten Pulau Morotai mengalami

penambahan yang cukup signifikan terutama dari sisi kualitas jalan.

Dari catatan UPTD Samsat Morotai, jumlah kendaraan yang

menggunakan premium sebanyak 685 sepeda motor, 12 mobil plat

kuning, serta 45 mobil plat hitam. Sedangkan kendaraan yang

menggunakan solar sebanyak 18 mobil plat kuning, serta 42 mobil plat

hitam.


5.2. Perhubungan Laut

Angkutan laut merupakan salah satu sarana angkutan antar pulau

yang sangat penting apalagi di Kabupaten Pulau Morotai yang

merupakan daerah kepulauan, perhubungan laut sangat memegang

peranan yang besar untuk mengantar barang maupun memperlancar

arus pergerakan (mobilitas) penduduk. Adanya kunjungan kapal ke

pelabuhan Imam Lastori Morotai, maka tentu saja ada penumpang

turun ataupun yang naik melaui pelabuhan tersebut. Jumlah

penumpang yang berangkat (naik) memanfaatkan jasa perhubungan

laut melalui pelabuhan Imam Lastori pada tahun 2013 tercatat

sebanyak 23.361 orang, sedangkan penumpang yang datang sebanyak

18.429 orang. Bila dirinci menurut bulan, penumpang yang berangkat

menggunakan jasa angkutan laut terbanyak pada bulan September

yaitu sebanyak 3.554 orang penumpang, dan terendah terjadi pada

bulan Agustus yaitu sebanyak 120 orang penumpang.

Sedangkan bongkar muat barang angkutan dalam negeri yang

terjadi di Pelabuhan Imam lastori pada tahun 2013 sebanyak 4.058 ton

(muat) dan 35.528 ton (bongkar). Kegiatan bongkar di Pelabuhan

Imam Lastori paling banyak terjadi pada bulan Mei sebanyak 10.824

ton. Sedangkan kegiatan muat paling banyak juga terjadi pada bulan

Desember yaitu sebesar 908 ton.

Selain melalui angkutan laut, jalur transportasi di Morotai juga

menggunakan angkutan penyeberangan lintasan Morotai-Tobelo yang

dilayani oleh PT ASDP. Selama tahun 2013 jumlah penumpang yang

menggunakan fasilitas PT ASDP sebanyak 2.711 orang, mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.411

orang penumpang.


5.3. Komunikasi

Walaupun teknologi komunikasi sudah semakin berkembang

yang ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan telepon

genggam, internet, namun komunikasi melalui surat tetap memiliki

tempat tersendiri.

Jumlah surat dalam negeri yang dikirim oleh PT. Pos Indonesia

Morotai selama tahun 2013 sebagian besar atau 90,00 persen

merupakan layanan Pos Kilat Khusus, sisanya melalui Pos Kilat 10,00

persen.


INDEKS KEMAHALAN

KONSTRUKSI


VI. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

6.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otda) yang diundangkan pada tahun

2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan

pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini

diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat

dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan

Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga

ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama

yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah

dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya

sehingga Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat. Kebijakan

otonomi daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 januari

2001 dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini

membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah

otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi

Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU. No 33 tahun

2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang

dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah,


sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan

Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana

Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, indeks

pembangunan manusia, luas wilayah, dan produk domestik regional

bruto perkapita.

6.2 Konsep Pemikiran

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang

sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang

dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya

didasarkan atas suatu pendekatan. Misalnya yang menjadi objek adalah

bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus

mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar

wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yaitu pertama

dengan pendekatan input, dan kedua dengan pendekatan harga output.

Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting

yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai

dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa

kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan

tidak mempertimbangkan overhead cost. Pendekatan output dilakukan

dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada

pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan

sudah termasuk manajemen cost dan keuntungan kontraktor yang

bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk

tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.


Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa

mencakup Overhead cost dan produkstivitas pekerja tanpa memasukan

manajemen cost dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan

mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap,

dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan

maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada

diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah

memasukan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya

manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa

didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu proyek yang

sudah selesai.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal

tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu

kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah

tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 6.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Maluku Utara dan

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013


LAMPIRAN


Lampiran 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)

SEKTOR/SUB SEKTOR TAHUN

2011 2012*) 2013**)

1. Pertanian 102,844.14 116,214.72 130,691.07

a. Tanaman Bahan Makanan 25,363.56 28,789.00 32,587.14

b. Tanaman Perkebunan 34,197.45 39,312.38 44,845.33

c. Peternakan & Hasilnya 3,161.98 3,497.41 3,878.37

d. Kehutanan 21,544.26 23,211.46 24,616.13

e. Perikanan 18,576.89 21,404.47 24,764.10

2. Pertambangan & Penggalian 798.26 908.01 1,005.03

a. Minyak & Gas Bumi - - -

b. Pertambangan Non Migas - - -

C. Penggalian 798.26 908.01 1,005.03

3. Industri Pengolahan 42,308.67 46,792.28 51,913.70

a. Industri Migas - - -

b. Industri Non Migas 42,308.67 46,792.28 51,913.70

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,202.00 1,457.42 1,646.32

a. Listrik 304.25 371.12 423.67

b. Gas - - -

c. Air Bersih 897.75 1,086.30 1,222.65

5. Bangunan 3,699.33 4,933.46 5,543.61

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 49,149.80 60,035.95 70,488.41

a. Perdagangan Besar & Eceran 47,329.06 57,871.68 68,104.70

b. Hotel 616.16 744.11 823.63

c. Restoran 1,204.58 1,420.16 1,560.08

7. Transportasi & Komunikasi 14,946.01 17,017.31 18,881.61

7.1 Transportasi 7,812.90 8,984.09 9,919.27

a. Angkutan Rel - - -

b. Angkutan Jalan Raya 2,703.41 3,175.28 3,637.37

c. Angkutan laut 4,120.96 4,655.27 4,953.15

d. Angkutan Penyeberangan 451.32 542.38 632.38

e. Angkutan udara - - -

f. Jasa Penunjang Angkutan 537.21 611.16 696.37

7.2 Komunikasi 7,133.10 8,033.22 8,962.33

a. Pos & Telekomunikasi 7,133.10 8,033.22 8,962.33

b. Penunjang Komunikasi - - -



2011 2012*) 2013**)

8. Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan 5,990.06 6,840.13 7,798.40

a. Bank 1,198.68 1,372.54 1,602.87

b. Lembaga Keuangan Bukan

Bank 336.12 378.81 421.37

c. Jasa Penunjang Keuangan - - -

d. Sewa Bangunan 4,342.04 4,963.57 5,637.87

e. Jasa Perusahaan 113.22 125.21 136.28

9. Jasa-jasa 9,957.03 11,233.32 12,544.40

9.1 Pemerintahan Umum 6,604.86 7,511.39 8,356.42

a. Adm. Pemerintahan 6,604.86 7,511.39 8,356.42

b. Jasa Pemerintahan Lainnya - - -

9.2 Swasta 3,352.17 3,721.93 4,187.98

a. Sosial Kemasyarakatan 1,986.25 2,145.68 2,407.26

b. Hiburan & Rekreasi 163.02 190.36 213.37

c. Perorangan & Rumahtangga 1,202.90 1,385.89 1,567.35

P D R B 230,895.29 265,432.59 300,512.56


Lampiran 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga

Konstan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)


2011 2012*) 2013**)

1. Pertanian 45,806.45 48,598.95 51,289.23

a. Tanaman Bahan Makanan 11,308.74 12,110.64 12,853.57

b. Tanaman Perkebunan 20,022.97 21,453.79 22,850.57

c. Peternakan & Hasilnya 965.32 992.08 1,034.37

d. Kehutanan 6,998.37 7,169.02 7,274.34

e. Perikanan 6,511.05 6,873.42 7,276.38

2. Pertambangan & Penggalian 259.96 283.43 304.27

a. Minyak & Gas Bumi 0.00 0.00 0.00

b. Pertambangan Non Migas 0.00 0.00 0.00

c. Penggalian 259.96 283.43 304.27

3. Industri Pengolahan 22,263.88 23,405.66 24,529.94


b. Industri Non Migas 22,263.88 23,405.66 24,529.94

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 402.39 455.23 487.31

a. Listrik 123.95 142.24 154.03

b. Gas - - -

c. Air Bersih 278.44 312.99 333.28

5. Bangunan 1,180.05 1,445.21 1,539.87

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 27,152.89 30,687.07 33,545.49

a. Perdagangan Besar & Eceran 26,361.51 29,809.02 32,632.37

b. Hotel 210.07 237.42 249.87

c. Restoran 581.31 640.63 663.25

7. Transportasi & Komunikasi 5,761.96 6,203.17 6,459.34

7.2 Transportasi 3,974.21 4,287.48 4,429.98


b. Angkutan Jalan Raya 1,257.28 1,381.77 1,478.85

c. Angkutan laut 2,300.67 2,448.32 2,456.27




7.2 Komunikasi 1,787.75 1,915.69 2,029.36

a. Pos & Telekomunikasi 1,787.75 1,915.69 2,029.36




2011 2012*) 2013**)


Perusahaan 2,805.49 3,020.76 3,266.67

a. Bank 511.29 549.35 602.78


Bank 158.65 169.38 178.64


d. Sewa Bangunan 2,091.28 2,254.79 2,435.87


9. Jasa-jasa 5,362.71 5,586.92 5,845.85

9.1 Pemerintahan Umum 3,808.55 3,985.26 4,168.65

a. Adm. Pemerintahan 3,808.55 3,985.26 4,168.65


9.2 Swasta 1,554.16 1,601.66 1,677.20

a. Sosial Kemasyarakatan 924.42 954.69 1,001.47


c. Perorangan & Rumahtangga 564.35 578.95 605.36

P D R B 110,995.78 119,686.40 127,267.99


Lampiran 1.3. Distribusi PDRB Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2011-2013 (Persen)


2011 2012*) 2013**)

1. Pertanian 44.54 43.78 43.49

a. Tanaman Bahan Makanan 10.98 10.85 10.84

b. Tanaman Perkebunan 14.81 14.81 14.92

c. Peternakan & Hasilnya 1.37 1.32 1.29

d. Kehutanan 9.33 8.74 8.19

e. Perikanan 8.05 8.06 8.24




c. Penggalian 0.35 0.34 0.33

3. Industri Pengolahan 18.32 17.63 17.28


b. Industri Non Migas 18.32 17.63 17.28


a. Listrik 0.13 0.14 0.14

b. Gas - - -

c. Air Bersih 0.39 0.41 0.41

5. Bangunan 1.60 1.86 1.84

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 21.29 22.62 23.46

a. Perdagangan Besar & Eceran 20.50 21.80 22.66

b. Hotel 0.27 0.28 0.27

c. Restoran 0.52 0.54 0.52

7. Transportasi & Komunikasi 6.47 6.41 6.28

7.3 Transportasi 3.38 3.38 3.30


b. Angkutan Jalan Raya 1.17 1.20 1.21

c. Angkutan laut 1.78 1.75 1.65




7.2 Komunikasi 3.09 3.03 2.98

a. Pos & Telekomunikasi 3.09 3.03 2.98




2011 2012*) 2013**)


Perusahaan 2.59 2.58 2.60

a. Bank 0.52 0.52 0.53


Bank 0.15 0.14 0.14


d. Sewa Bangunan 1.88 1.87 1.88


9. Jasa-jasa 4.31 4.23 4.17

9.1 Pemerintahan Umum 2.86 2.83 2.78

a. Adm. Pemerintahan 2.86 2.83 2.78


9.2 Swasta 1.45 1.40 1.39

a. Sosial Kemasyarakatan 0.86 0.81 0.80



P D R B 100.00 100.00 100.00


Lampiran 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2011-2013 (Persen)


2011 2012*) 2013**)

1. Pertanian 6.02 6.10 5.54

a. Tanaman Bahan Makanan 6.71 7.09 6.13

b. Tanaman Perkebunan 7.32 7.15 6.51

c. Peternakan & Hasilnya 2.55 2.77 4.26

d. Kehutanan 2.76 2.44 1.47

e. Perikanan 5.05 5.57 5.86




c. Penggalian 8.91 9.03 7.35

3. Industri Pengolahan 4.34 5.13 4.80


b. Industri Non Migas 4.34 5.13 4.80


a. Listrik 11.84 14.76 8.29

b. Gas - - -

c. Air Bersih 9.84 12.41 6.48

5. Bangunan 17.02 22.47 6.55

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 8.20 13.02 9.31

a. Perdagangan Besar & Eceran 8.21 13.08 9.47

b. Hotel 8.03 13.02 5.25

c. Restoran 7.91 10.20 3.53

7. Transportasi & Komunikasi 6.44 7.66 4.13

7.4 Transportasi 6.78 7.88 3.32


b. Angkutan Jalan Raya 9.49 9.90 7.03

c. Angkutan laut 5.18 6.42 0.32




7.2 Komunikasi 5.69 7.16 5.93

a. Pos & Telekomunikasi 5.69 7.16 5.93




2011 2012*) 2013**)


Perusahaan 7.41 7.67 8.14

a. Bank 6.97 7.44 9.73


Bank 6.61 6.76 5.46


d. Sewa Bangunan 7.60 7.82 8.03


9. Jasa-jasa 3.86 4.18 4.63

9.1 Pemerintahan Umum 4.38 4.64 4.60

a. Adm. Pemerintahan 4.38 4.64 4.60


9.2 Swasta 2.62 3.06 4.72

a. Sosial Kemasyarakatan 2.79 3.27 4.90



P D R B 6.28 7.83 6.33


Lampiran 2.1. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Gabungan 66 Kota

dan Nasional (2007=100), Tahun 2012-2013


Lampiran 2.1 (Lanjutan)






Lampiran 2.2 Andil/Sumbangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan,

Tahun 2013








Lampiran 3.1. Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah

Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013

Kecamatan Luas Lahan

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

(1) (2) (3) (4)

Morotai Selatan 348 180 540

Morotai Selatan Barat 153 65 195

Morotai Utara 111 50 150

Morotai Jaya - - -

Morotai Timur 420 45 135

Jumlah

2013 1.317 576 1.728

2012 1.217 555 1.665

2011 1.005 253 759

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai


Lampiran 3.2. Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Padi Ladang



(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

(1) (2) (3) (4)




Morotai Jaya 100 25 50


Jumlah

2013 690 601 1.130

2012 460 399 798

2011 132 108 216



Lampiran 3.3. Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut

Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013


(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

(1) (2) (3) (4)






Jumlah

2013 125 87 231

2012 110 110 330

2011 102 102 306



Lampiran 3.4. Luas Lahan, Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu



(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

(1) (2) (3) (4)






Jumlah

2013 100 80 320

2012 90 90 360

2011 42 42 252



Lampiran 3.5. Luas Lahan, Produksi, dan Jumlah Petani Pemilik

Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2011-2013


(Ha)

Produksi

(Ton)

Petani

(KK)

(1) (2) (3) (4)

Morotai Selatan 2.970 2.715 1.785

Morotai Selatan Barat 2.480 2.342 1.657

Morotai Utara 2.480 2.318 1.548

Morotai Jaya 2.283 2.020 1.533

Morotai Timur 2.140 1.801 1.395

Jumlah

2013 12.374 11.166 7.918

2012 12.353 11.195 7.918

2011 12.353 11.166 7.918




Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2011-2013


(Ha)

Produksi

(Ton)

Petani

(KK)

(1) (2) (3) (4)






Jumlah

2013 2.124 207 892

2012 2.074 140 892

2011 2.074 140 892



Lampiran 3.7. Luas Lahan, Produksi, dan Jumlah Petani Pemilik Pala



(Ha)

Produksi

(Ton)

Petani

(KK)

(1) (2) (3) (4)






Jumlah

2013 2.966 101 1.537

2012 2.887 103 1.576

2011 2.587 103 1.471




Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2011-2013


(Ha)

Produksi

(Ton)

Petani

(KK)

(1) (2) (3) (4)






Jumlah

2013 1.630 217 2.782

2012 1.630 145 2.782

2011 1.630 145 2.782



Lampiran 3.9. Jumlah pemotongan Ternak/Unggas Menurut Jenis di

Kabupaten Pulau Morotai (Ekor) Tahun 2011-2013

Kecamatan 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4)

Sapi 76 22 96

Kambing 164 156 141

Babi 131 561 505

Unggas 1.296 3.993 4.113



Lampiran 3.10. Populasi Unggas Menurut Jenis di Kabupaten Pulau

Morotai (Ekor) Tahun 2011-2013

Kecamatan 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4)

Ayam ras petelur - 1.880 5.144

Itik - 4.732 5.107

Ayam buras - 28.413 30.396



Lampiran 3.11. Perkembangan Hasil Produksi Perikanan Laut di rinci


Kecamatan 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4)

Morotai Selatan 3.135 4.643 6.032

Morotai Selatan Barat 2.332 3.148 3.620

Morotai Utara 1.431 1.932 2.222

Morotai Jaya 976 1.318 1.515

Morotai Timur 1.672 2.341 1.809

Jumlah 9.546 13.381 16.198

Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Pulau Morotai


Lampiran 4.1. Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara,

Tahun 2011-2013 (2007=100)

Rincian 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4)

Indeks Harga yang Diterima Petani 132,20 135,35 141,95

Indeks Harga yang Dibayar Petani 130,80 134,47 141,35

Konsumsi Rumah Tangga 133,16 137,57 146,17

Bahan Makanan 142,99 148,22 161,15

Makanan Jadi 120,68 127,07 132,66

Perumahan 125,50 128,72 132,24

Sandang 129,97 132,77 137,72

Kesehatan 130,92 132,59 135,25

Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga 116,33 116,94 118,09

Transportasi dan Komunikasi 127,37 129,05 136,64

Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal 126,08 126,96 128,93

Bibit 111,78 112,05 112,26

Pupuk dan Obat-obatan 150,38 151,00 151,38

Transportasi 127,25 127,68 128,02

Biaya Sewa & Lainnya 123,91 125,32 130,71

Penambahan Barang Modal 121,73 122,95 124,91

Upah Buruh Tani 98,25 98,34 98,94

Nilai Tukar Petani 101,07 100,66 100,45


Lampiran 5.1. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2011-2013 (Km)

Keadaan

Description 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4)

Jenis Permukaan

Type of Surface

Aspal

Asphalt

35,93 45,00 65,00

Kerikil

Gravel - - -

Tanah

Earth 50,29 46,29 30,65

Jumlah

Total 86,22 91,29 95,65

Sumber :

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai


Lampiran 5.2. Daftar Fisik Jumlah Kendaraan Menurut BBM yang

digunakan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013

Jumlah Kendaraan BBM Premium Jumlah Kendaraan BBM Solar

Sepeda Motor Mobil Plat

Kuning

Mobil Plat

Hitam

Mobil Plat

Kuning Mobil Plat Hitam

(1) (2) (3) (4) (5)

685 12 45 18 42

Sumber :

UPTD Samsat Kabupaten Pulau Morotai


Lampiran 5.3. Produksi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Morotai,

Lintasan Morotai-Tobelo Tahun 2011- 2013

Keadaan

Description 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4)

Penumpang (Orang)

Passengers (Persons)

2 705 3 411 2 711

Kendaraan

Vehicles (Unit) 518 616 498

- Roda 2 353 412 342

- Roda 4 / lebih 165 204 156

Barang (Ton/M3) 201 211 214

Sumber :

PT (Persero) ASDP Pulau Morotai


Lampiran 5.4. Lalu Lintas Penumpang dan Brang Angkutan Laut

Menurut Bulan di Pelabuhan Imam Lastori Morotai Tahun 2013

Bulan

Penumpang

(Orang)

Barang

(Ton)

Berangkat

Datang

Bongkar

Muat

(1) (2) (3) (4) (5)

Januari/January 195 278 85 60

Pebruari/Pebruary 1 793 1 668 3 721 280

Maret/March 1 954 1 080 3 824 742

April/April 1 899 1 759 2 638 291

Mei/May 1 902 1 556 10 824 302

Juni/June 2 083 1 902 3 021 281

Juli/July 2 418 2 120 4 464 196

Agustus/August 120 120 12 28

September/September 3 554 2 439 1 545 352

Oktober/October 2 382 2 400 994 404

Nopember/November 2 903 1 783 1 449 214

Desember/December 2 158 1 324 2 951 908

Jumlah

Total 23 361 18 429 35 528 4 058

Sumber :

KPLP Kabupaten Pulau Morotai


Lampiran 5.5. Surat Dalam Negeri yang dikirim dan diterima Kantor

Pos dan Giro Morotai Tahun 2013

Jenis Surat

Kinds of Mail

Terima

Received

(Lembar/Set)

Kirim

Sent

(Lembar/Set)

(1) (2) (3)

Surat Kilat Khusus

Special Mail

1 420 540

Surat Kilat

Express Mail

650 60

Surat Biasa

Ordinary Mail

315 -

Jumlah

Total

2 385 610

Sumber :

PT (Persero) Pos Indonesia Morotai


Lampiran 6.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di

Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota Tahun

2011 2012 2013

Halmahera Barat 119,95 118,47 121,72

Halmahera Tengah 119,17 135,27 138,28

Kepulauan Sula 118,34 127,65 146,45

Halmahera Selatan 117,83 99,41 90,69

Halmahera Utara 104,82 109,46 126,87

Halmahera Timur 121,99 122,20 120,93

Pulau Morotai 116,27 123,94 123,87

Ternate 112,44 117,35 133,88

Tidore Kepulauan 115,09 123,64 137,90

Maluku Utara 111,42 108,58 115,12

Documents

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PULAU MOROTAI …bappeda.pulaumorotaikab.go.id/gambar/download/...kab.-pulau-morotai... · Utara dan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2013 44 . Tinjauan