TINJAUAN IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA

AKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA KOMUNITAS

PONOROGO OJEK ONLINE SINGO ALOON-ALOON INDEPENDEN

DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

IKBALUL FAIZIN

NIM 210216030

Pembimbing:

ENDRIK SAFUDIN, S. H. I., M. H.

NIDN 2016081020

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ii

Abstrak

Faizin, Ikbalul, 2020. Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun

Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-

Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ponorogo. Pembimbing Endrik Saifudin, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Ijarah, Akibat Hukum, Akun Ojek Online.

Pada praktik akad sewa-menyewa akun ojek online yang terjadi di

komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen dilakukan

dengan menggunakan akun dari pemilik akun yng disewa oleh penyewa akun

untuk menjadi driver ojek online, syaratnya berupa pemberian jaminan

KTA/Identitas penyewa kepada pemilik akun. Pembayaran/upah dalam akad

tersebut tidak menentu, tergantung dalam kesepakan akad baik berupa uang atau

barang. Dalam praktik transaksi sewa akun muncul permasalahan yaitu: (1)

berkaitan dengan keabsahan dari akad sewa akun ojek online oleh anggota

komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten

Ponorogo. Jika ditinjau dengan aturan Ijarah. (2) apa Akibat hukum yang timbul

karena akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas Ponorogo

Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo jika ditinjau

dengan aturan Ijarah.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan

ijarah terhadap praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota

komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan

ijarah terhadap akibat hukum akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota

komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara dan

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu

metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan

berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) tinjauan ijarah terhadap

praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA

Independen di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak

diperbolehkan, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam

rukun dan syarat ijarah. (2) tinjauan ijarah terhadap Akibat hukum akad sewa-

menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di

Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum yang lahir karena

akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo menjadikannya

tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik akun, tidak

menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi.

Akad tersebut masuk kategori akad yang batil karena akad tersebut melanggar

ketentuan syara’.

iii

iv

v

vi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komperhensif (rahmatan lil’alami<n) yang

mengatur semua aspek kehidupan manusia secara kaffah dan merangkum

segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang

disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw serta memberikan

tuntutan hidup yang benar yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah

yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah

yang ada. Peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Qur’an dan as-

Sunnah, hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang tersusun oleh tiga

aspek yaitu aqidah, ibadah dan muamalah.1

Allah Swt menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada

dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam

mengatur hidupnya. Dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan

dengan manusia lainnya, hubungan manusia satu dengan yang lainnya

mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai

macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun

untuk keluarganya. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah

1 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial (Surabaya: Putra

Media Nusantara, 2010), 2.

2

masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun

mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang

diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan

terhadap orang lain. Oleh karena itu, timbullah hubungan timbal balik

antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak

yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus

ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam

segala bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, hukum, politik,

keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi

aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-

persoalan ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang,

perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah serta sewa-menyewa

dalam Islam diistilahkan dengan “Fiqh Muamalah”.2

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan

warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang

ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba

mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika

nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan

2 Abdul Rahman Ghozali, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: KENCANA, 2010), 4.

3

bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran nilai

transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah. Selain itu

konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis

juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.3

Sewa-menyewa atau dalam fiqh yaitu ijarah merupakan salah satu

transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau

yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau

transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui

pula. Perlu dikatahui bahwa tujuan disyariatkannya al-ijarah itu adalah

untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak

orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain

banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan

uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan

dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.4 Selanjutnya

pengertian tentang sewa-menyewa di atas menjadi gambaran umum untuk

kegiatan sewa-menyewa atau al-ijarah yang seharusnya terjadi. Namun

dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang

ada.

Perkembangan Teknologi belakangan ini berkembang begitu cepat.

Hal tersebut berdampak pada sistem perekonomian dunia. Perkembangan

tersebut berimbas pada kemajuan di bidang jasa transportasi, kemudian

munculah berbagai perusahaan jasa transportasi yang menyediakan

3Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial. 14. 4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 278.

4

pelayanan untuk membantu individu melakukan rutinitas dalam

meningkatkan efisiensitas serta produktifitas. Salah satu perusahaan jasa

transportasi tersebut adalah grab yang resmi beroperasi di Indonesia pada

bulan Juni 2012 sebagai aplikasi yang memberikan beragam pilihan jasa

transportasi seperti mobil dan ojek. Grab merupakan aplikasi layanan

transportasi terpopuler di asia tenggara yang kini telah berada dibeberapa

negara di Asia Tenggara dan telah menghubungkan lebih dari 10.000.000

penumpang dan 185.000 pengemudi diseluruh Asia Tenggara.

Indonesia merupakan salah satu negara di asia tenggara yang

penduduknya relatif banyak, itu tentu menjadikan peluang bagi perusahaan

yang menawarkan jasa khususnya di bidang layanan transportasi. Grab di

indonesia berkembang pesat dan di gunakan oleh banyak lapisan

masyarakat, hal tersebut tentunya menjadikan adanya transaksi atau akad

muamalah yang terjadi. Namun tidak semua transaksi berjalan

sebagaimana perjanjian di awal, melainkan terjadinya wanprestasi baik

oleh pengguna jasa ataupun dari mitra perusahaan Grab. Bentuk

wanprestasinya pun macam-macam, mulai dari penjualan akun,

penyewaan akun, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan data

pada pemesanan dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Salah satu dari

berbagai kasus tersebut adalah sewa-menyewa akun ojek online.

Kabupaten Ponorogo pun tidak lepas dari dampak adanya ojek

online di Indonesia, mulai tahun 2017 ojek online mulai masuk ke

Kabupaten Ponorogo. Dan mulai banyak orang yang bekerja menjadi

5

driver ojek online di Kabupaten Ponorogo, hingga lahirlah komunitas

POOSA GRAB PONOROGO. Awal mula komunitas tersebut tidak

sengaja berdiri, dikarenakan keseharian driver Grab itu melakukan fingger

aplikasi Grab bertempat di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo, secara tidak

langsung menjadikan intensitas bertemu setiap driver Grab tinggi dan

mereka lalu mangkal di depan kantor bupati Kabupaten Ponorogo, karena

kebiasaan itu mereka berinisiatif untuk menbentuk Group WhatsApp yang

dijadikan sebagai wadah untuk berbagi informasi baik dari aplikator

maupun orderan yang bermasalah. Pada tanggal 22 Mei 2019 salah satu

anggota group tersebut yang bernama Efendi Rianto berinisiatif

membentuk paguyuban, tetapi belum ada nama yang disepakati.

Selanjutnya tanggal 26 Mei 2019 mereka melaksanan kegiatan nobar liga

Champions di warung Jaksa Agung, warung tersebut adalah salah satu

pangkalan para diver, akhirnya pada saat itu dibentuklah POOSA GRAB

PONOROGO dan beranggotakan 20 driver Grab.5

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survei kepada salah

satu penyewa akun ojek online yang merupakan anggota Komunitas

Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen (selanjutnya di

singkat menjadi POOSA Independen), orang tersebut telah melakukan

praktik akad sewa-menyewa akun ojek online. Penyewa itu bernama

Hengky Triawan6, menurut keterangan penyewa akun ojek online, praktik

sewa akun ojek online itu terjadi di Kabupaten Ponorogo, awal mulanya

5 Isa Fatoni Hidayat, Wawancara 6 Oktober 2020. 6 Hengki Triawan, Wawancara, Ponorogo, 21 Desembser 2019.

6

pemilik akun tersebut mendaftarkan dirinya untuk menjadi mitra grab,

tetapi pemilik akun tersebut belum mempunyai sepeda motor milik

pribadi, melainkan sepeda motor milik saudaranya, lantas yang digunakan

untuk bekerja sebagai driver ojek online adalah sepeda motor milik

saudaranya tersebut, karena sepeda motor tersebut bukan milik pribadi

mengakibatkan kinerjanya kurang lancar dan akun tersebut jarang

digunakan. Lantaran hal tersebut akhirnya akun itu diberikan kepada

penyewa akun, sebelumnya tidak ada perjanjian atau akad saat penyerahan

akun tersebut tetapi setelah penyewa akun memakai akun tersebut untuk

bekerja. Pemilik akun kemudian meminta upah atas akunnya yang dipakai

oleh penyewa akun. Upahnya berupa voucher kouta Smartfren unlimited di

setiap bulannya. Keterangan lain juga di berikan oleh Miftakhul Masriki7,

menurut penuturannya Mas Riki pernah menyewa akun ojek online milik

temannya, dalam akad sewa tersebut Mas Riki menyetujui Bahwa

pembayaran sewanya menggunakan uang dan jaminan sewanya adalah

KTP.

Peristiwa di atas mengakibatkan komplain dari para pelanggan

dikarenakan wajah yang tidak sesuai dengan foto profil akun, plat nomor

kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun, jenis motor

yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun. Di sisi lain hal

tersebut juga sama halnya menyewakan identitas diri ke orang lain dan

jika terjadi hal yang tidak di inginkan semisal kecelakaan maka dari

7 Miftahul Masriki, Wawancara, Ponorogo, 20 Desembser 2019.

7

pelanggan atau pihak terkait akan memintakan peratanggung jawaban ke

pemilik akun.

Keterangan yang telah dipaparkan di atas tentunya

menggambarkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan

peristiwa yang terjadi di lapangan, Berdasarkan uraian di atas, peneliti

ingin meneliti lebih jauh apakah praktik sewa-menyewa akun ojek online

di Kabupaten Ponorogo ini tergolong kedalam jenis akad sewa-menyewa

yang sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan

apakah akibat hukum yang timbul dari akad sewa-menyewa akun ojek

online tersebut. Oleh karena itu, peneliti menganalisis fenomena tersebut

dengan menulis sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Ijarah Terhadap

Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas

Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen Di Kabupaten

Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka

penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan ijarah terhadap praktik akad sewa-menyewa akun

ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten

Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan ijarah terhadap akibat hukum akad sewa-

menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA

Independen di Kabupaten Ponorogo?

8

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan tinjauan ijarah terhadap praktik akad sewa-

menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA

Independen di Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan tinjauan ijarah terhadap akibat hukum akad sewa-

menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA

Independen di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat

dan berguna bagi beberapa aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,

pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum

yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan

perusahaan ojek online. Selain itu penelitian ini dapat menambah

wawasan dan dapat dijadikan sebagai informasi bagi penulis

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi

para driver ojek online yang melakukan kegiatan sewa-menyewa akun

ojek online, dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan

hukum Islam tentang hal tersebut.

9

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya

terkait skripsi penulis, yaitu:

Skripsi karya Zusnia Eka Putri Dewi (IAIN Ponorogo, 2018) yang

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera

di Madiun Kamera Kota Madiun. Skripsi ini membahas tentang

wanpresrasi yang terjadi pada akad sewa kamera di Madiun Kamera

berupa keterlambatan pengembalian kamera, kerusakan pada objek sewa,

pengambilan kamera yang tidak sesuai dengan waktu yang telah di

tentukan, serta sistem ganti-rugi yang telah di tetapkan dalam akad sewa-

menyewa tersebut. Hasil penelitian ini adalah akad sewa-menyewa yang

di lakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang

terkandung dalam akad ijarah, serta sistem ganti-rugi atau resiko

wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan

ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah.8

Skripsi karya Rendi Aditia (UIN Raden Intan Lampung, 2018) yang

berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan

Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu

Brak Kabupaten Lampung Barat). Skripsi ini membahas tentang tinjauan

hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat desa Gunung Sugih

kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan

akad sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran saat panen, hal

8 Zusnia Eka Putri Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa

Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 76.

10

tersebut merugikan bagi pihak penyewa, karena sistem pembayaran

tersebut tidak ada kejelasan. Hasil penelitian ini adalah akad sewa-

menyewa di lakukan secara lisan, tidak ada kesepakatan tertulis dan hanya

berdasarkan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak. Sistem

pembayaran pada saat panen merugikan pihak penyewa, di karenakan

tidak ada kejelasan dalam pembayarannya. Bila terjadi gagal panen atau

kerugian maka kerugian di tanggung oleh kedua belah pihak. Praktik

sewa-menyewa yang terjadi di desa Gunung Sugih kecamatan Batu Brak

Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.

Karena aspek kemanfaatan dari objek sewa adalah tanaman, dan tidak

menentu hasilnya, bisa baik atau buruk, bisa juga gagal panen. Terdapat

unsur ketidak pastian (gharar) yang dalam Islam di larang karena dapat

merugikan pihak-pihak yang berakad.9

Skripsi karya Mahmud Yunus (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa

Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya. Skripsi ini membahas tentang

pemutusan sepihak yang di lakukan oleh pelaku sewa-menyewa stand di

Pasar Syariah Kutisari Surabaya dan menjelaskan tinjauan hukum Islam

terhadap uang sewa yang tidak di kembalikan. Hasil penelitian ini adalah

pemutusan sepihak dan tidak di kembalikannya uang sewa secara hukum

Islam dalam muamalah tidak dibolehkan, kecuali ada udzur Syar’i seperti

9 Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem

Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 61.

11

meninggal dunia atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum (gila) yang

bisa di terima dalam pemutusan akad ijarah tersebut.10

Skripsi karya Lina Desianti (UIN Walisongo Semarang, 2016) yang

berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamar

Hotel di Solo. Skripsi ini membahas tentang prosedur menginap pada hotel

syariah di Solo, dan tinjauan hukum Islam terhadap sewa kamar pada hotel

syariah di Solo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur

penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel syariah, karena hotel tidak

menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu

seleksi tamu. Tujuan diadakannya seleksi tamu tersebut adalah tidak

terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’. Sedangkan hukum

sewa kamar hotel di solo adalah sah menurut hukum Islam karena syarat

dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi.

Rukun tersebut adalah sighat ijab-qabul, recepsionist sebagai mu’ajjir,

tamu sebagai musta’jir, dan kamar hotel sebagai objek yang diambil

manfaatnya.11

Berdasarkan beberapa kajian pustaka penulis belum menemukan yang

membahas secara spesifik tentang tinjauan ijarah terhadap praktik sewa-

menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas Ponorogo Ojek Online

10 Mahmud Yunus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di

Pasar Syariah Kutisari Surabaya”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 72. 11 Lina Desianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel

di Solo”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 65.

12

Singo Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo. Perbedaan

penelitian ini dengan beberapa kajian pustaka di atas terdapat pada tema

penelitian, dimana tema yang di bahas dalam penelitian ini adalah sewa-

menyewa akun ojek online, dan dalam penelitian ini, peneliti akan

membahas: Pertama, tentang tinjauan ijarah terhadap akad sewa-menyewa

akun ojek online oleh anggota komunitas Ponorogo Ojek Online Singo

Aloon-Aloon Independen di Kabupaten Ponorogo. Kedua, tinjauan ijarah

terhadap akibat hukum sewa-menyewa sewa-menyewa akun ojek online

oleh anggota komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon

Independen di Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif (field research). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh

melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan

pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan

mengenai bagaimana pelaku akad sewa akun ojek online dalam

menggunakan akun yang telah disewanya di Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan

studi kasus, dan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan

naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau

13

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks

khusus.12

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan

kualitatif, suatu prosedur penelitian yang berusaha menelisik berbagai

keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam

kehidupannya sehari-hari secara menyeluruh dan terperinci.

Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan

dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau

perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,

masyarakat atau organisasi tertentu dalam setting tertentu. Dan dalam

kesemuanya itu di teliti dari sudut pandang yang utuh, komperhensif

dan holistik.13

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di

lapangan, sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai

instrumen kunci, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang.

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakah salah satu

kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian

kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta

atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam

penelitian ini bersifat pengamat penuh dan secara langsung hadir

12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2009), 5. 13 Ibid., 40.

14

ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku sewa-

menyewa akun ojek online terhadap proses pelaksanaan akad sewa-

menyewa akun ojek online. Penelitian yang dilakukan ini diketahui

oleh sebagian dari penyewa dan pemilik akun yang diteliti. Dan

penelitian ini pun diperbolehkan oleh penyewa dan pemilik akun

karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.14

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Ponorogo. Peneliti

memilih lokasi tersebut karena berhubungan langsung dengan kasus

dan situasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat permasalahan

sewa-menyewa yang telah terjadi yaitu ketika terjadi akad sewa-

menyewa akun ojek online dan dalam akad tersebuat tidak ditentukan

rentang waktu sewa, serta sistem pembayaran yang hanya dengan

kouta internet ada juga yang sistem pembayarannya menggunakan

uang yang telah ditentukan nominalnya, serta ada jugayang hanya

menggunakan prinsip kepercayaan. Selain itu maksud peneliti

memilih lokasi tersebuat bertujuan ingin menggali informasi lebih

lanjut terkait dengan praktik sewa-menyewa akun ojek online yang

ada di Kabupaten Ponorogo.

14 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

20.

15

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah: Pertama, data-data

tentang praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh

anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo

yang meliputi latar belakang menyewakan akun ojek online,

faktor penyebab sewa menyewa akun ojek online, praktik sewa-

menyewa akun ojek online. Jumlah akun ojek online yang

disewakan, syarat dan upah sewa akun ojek online serta masa

sewa akun ojek online di Komunitas POOSA Independen. Kedua,

data-data tentang Akibat Hukum sewa-menyewa akun ojek online

oleh anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten

Ponorogo yang meliputi konskuensi sewa akun, dampak sewa

akun dan akibat sewa akun.

a. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu

dapat di peroleh. Dalam penelitian ini sumber data yang akan

digunakan adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pelaku akad sewa-menyewa

akun ojek online di Kabupaten Ponorogo, baik dari penyewa

maupun dari pemilik akun yang selanjutnya diperoleh keterangan

langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat

16

pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek

sebagai sumber informasi yang dicari.15 Yaitu data tentang

informasi sewa-menyewa akun ojek online yang di peroleh dari

anggota Komunitas POOSA Independen, pemilikn serta penyewa

akun ojek online. Ada 5 kasus sewa akun yang ada di Kabupaten

Ponorogo dan pelaku akad sewa-menyewa akun ojek online yang

di wawancarai berjumlah 9 orang,terdiri dari: 5 orang penyewa

akun, 3 orang pemilik akun dan 1 orang Sekertaris Komunitas

POOSA Independen. Data ini diperoleh melalui dokumentasi yang

berasal dari komunitas POOSA Independen serta wawancara dan

observasi kepada para pelaku akad sewa-menyewa akun ojek

online yang telah disebutkan di atas dalam praktik sewa-menyewa

akun ojek online di Kabupaten Ponorogo.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan

untuk melengkapi data primer.16 Data sekunder merupakan data

yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah serta website yang

mempunyai keterkaitan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data valid yang berasal dari

lapangan, sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek

15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 16 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, 142.

17

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dokumentasi dan wawancara kepada para pelaku akad sewa-

menyewa akun ojek online serta kepada komunitas POOSA Independen

di Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini digunakan teknik

pengumpilan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab

dengan bertatap muka secara langsung antara peneliti dengan orang

yang diwawancarai sehingga dapat dikontribusikan maknanya dalam

suatu topik.17 Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan

pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku praktik akad sewa-

menyewa akun ojek online dan kepada komunitas POOSA

Independen di Kabupaten Ponorogo. Hasil yang didapatkan dari

wawancara ini adalah data lapangan tentang praktik akad sewa-

menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo dan data Tentang

Akibat Hukum yang timbul dari akad sewa-menyewa akun ojek

online di Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang

berisi fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi.

Sebagaian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil

17 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:

Asdi Mahasatya, 2006), 105.

18

rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagaianya. Dokumentasi

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai

jumlah driver ojek online di Kabupaten Ponorogo, jumlah akun yang

aktif perharinya serta anggota komunitas POOSA Independen di

Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis

sehingga mudah untuk dipahami, dan hasilnya dapat di informasikan ke

orang lain. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di

peroleh dari objek yang di teliti di lapangan.18

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan

metode induktif. Metode induktif adalah proses berfikir dari fakta

empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang

kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori, dan berakhir

dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan

pada data yang diperoleh dari lapangan.19 Pada penelitian ini penulis

mendapatkan data dari hasil wawancara dengan anggota komunitas

POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dan kepada para pelaku

praktik sewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo. Serta

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.329. 19Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

19

dokumentasi dari struktur organisasi Komunitas POOSA Independen

dan data keanggotaan Komunitas POOSA Pndependen.

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap

data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk

menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Adapun yang dimaksud triangulasi yaitu verifikasi dengan

menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode

pengumpulan data.20 Sedangkan dalam penelitian ini trianggulasi

digunakan sebagaimana berikut: mendampingkan apa yang dikatakan

secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan oleh penyewa akun

ojek online, pemilik akun ojek online dan pendapat komunitas POOSA

Independen tentang sewa-menyewa akun ojek online di komunitas

POOSA Independen serta membandingkan keadaan dan perspektif

seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat

menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat

satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan

skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti

20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 324.

20

mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun

sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi:

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode

penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : IJARAH SERTA AKIBAT HUKUM DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pondasi

dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan

penelitian (skripsi) ini. Bab ini berisiskan ketentuan umum

tentang ijarah serta akibat hukum yang meliputi: pengertian

ijarah, hikmah disyari’atkannya ijarah, rukun-rukun ijarah,

syarat-syarat ijarah, hal-hal yang membatalan ijarah, berakhirnya

ijarah dan pengertian akibat hukum, akibat hukum dalam hukum

islam, akibat hukum akad yang dilakukan wakil, pihak berakad

dengan dirinya sendiri.

BAB III : KOMUNITAS DRIVER ONLINE POOSA INDEPENDEN DAN

PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN OJEK ONLINE OLEH

ANGGOTA KOMUNITAS POOSA INDEPENDEN DI

KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi

paparan data secara rinci. Data dalam bab ini meliputi

21

pembahasan tentang gambaran umum tentang sejarah komunitas

driver online POOSA Independen, profile komunitas driver

online POOSA Independen, praktik akad sewa-menyewa akun

ojek online oleh anggota komunitas POOSA Indpenden di

Kabupaten Ponorogo dan akibat sewa-menyewa akun ojek online

oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten

Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA

AKUN OJEK ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi.

Rumusan masalah yang pertama: Bagaimana tinjauan ijarah

terhadap praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh

anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah yang kedua: Bagaimana tinjauan ijarah

terhadap akibat hukum akad sewa-menyewa akun ojek online

oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten

Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang

meliputi : kesimpulan, saran-saran dari peneliti yang di anggap

penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang

diharapkan peneliti. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini

berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

22

22

BAB II

IJARAH SERTA AKIBAT HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan umum tentang Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Sewa (ijarah) berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh/

pergantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala di namai

juga al-ajru/upah.1

Secara istilah menurut ulama syafi’iyah ijarah adalah suatu jenis akad

atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah

dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.2

Menurut Zuhaily, sewa (ijarah) adalah transaksi pemindahan hak guna

atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang.3

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah

mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.4

1 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 277. 2 Ibid. 3 Ismail Nawawi, FIQH MUAMALAH-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Surabaya:

Putra Media Nusantara, 2010), 312. 4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 277.

23

Adapun dasar hukum kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

Artinya:jiApakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.5

Lafadz “sukhriyyan” yang terdapat dalam ayat ini dapat digunakan

sebagai istidlal atas keabsahan praktik ijarah, kontrak ijarah sah dan

dibenarkan oleh syara’.

Artinya:jTempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

5 Al-Qur’an, 43:32.

24

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.6

Artinya:jjSalah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".7

Ayat diatas menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan

bagaimana pembayaan upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah ushul fiqh,

sebuah cerita (qishas) bisa dijadikan landasan hukun tentang sesuatu.

Perlu dikatahui bahwa tujuan disyariatkannya al-ijarah itu adalah

untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak

orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain

banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan

uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan

dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.8

6 Al-Qur’an, 65:6. 7 Al-Qur’an, 28:26. 8 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 278.

25

2. Hikmah Disyari’atkannya Ijarah

Ijarah merupakan saran bagi manusia untuk mempermudah

merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak

memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan

terhadap barang-barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya.

Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara

kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh

karena itu ijarah sesuai dengan prinsip syari’at Islam. Demikianlah hikmah

disyari’atkannya ijarah.9

3. Rukun-rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat yaitu: 10

1) Dua orang yang berakad

2) Sighat (ijab dan qabul)

3) Sewa atau imbalan

4) Manfaat.

Rukun ijarah ada empat , yaitu 1) sihghah, 2) muta’aqidain (dua pihak

yang melakukan transaksi), 3) ma’qud’alaih (manfaat yang ditransaksikan) ,

4) upah.

a. Shighah, yaitu ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan sighah transaksi ijarah adalah sesuatu yang

digunakan untuk mengungkapkan maksud ma’qud’alaih, yakni berupa

9 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam

Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 316. 10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2015), 47-48.

26

lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa,

mempekerjakan, atau semisal unkapan “Aku meminjamkan rumah ini

kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian” hal ini karena

pinjam-meminjam dengan upah berarti ijarah. Bisa juga dengan lafal

“Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga

sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini

selama sebulan dengan harga sekian” kemudian orang yang menyewa

berkata “Aku terima”.

Jika muta’aqidain mengerti maksud lafal shighah, maka ijarah

telah sah apa pun lafal yang digunakan karena syar’i (pembuat

syari’at, Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi

hanya membuatnya secara umum.11

b. Muta’aqidain

Muta’aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Yaitu

orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.

Ada dua syarat bagi Muta’aqidain, yaitu sebagaimana berikut:

1) Mempunyai hak tasharruf ( membelanjakan harta ). Jadi, tidak

sah ijarah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang

belum dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

2) Keduanya melaksanakan transaksi ijarah secara suka sama

suka. Jika terjadi pemaksaan, ijarah tidak sah.

11 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam

Pandangan 4 Madzhab, 316.

27

c. Ma’qud’alaih

Ma’qud’alaih adalah manfaat yang ditransaksikan. Ada lima syarat

bagi ma’qud’alaih yaitu sebagaimana berikut.

1) Manfaat barang yang disewakan

2) Ijarah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan

untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena

ijarah tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan

barangnya tetap ada.

3) Manfaat pada ijarah adalah sesuatu yang mubah.

4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki

dan syar’i. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang

melarikan diri, tidak boleh menyewakan hasil kejahatan, atau

menyewakan sesuatu kepada orang jahat.

5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga

dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai

kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat

digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk

pembayaran dalam ijarah. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun

masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang

yang ditakar atau ditimbang, dan barang barang yang dapat dihitung.

Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

28

Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar

upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli

dibidangnya.12

4. Syarat-syarat Ijarah

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat

dalam akad ijarah:13

1) Sighat akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua

pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk

lain yang equivalen.

2) Kedua pihak yang melakukan akad harus berakal sehat dan baligh, ada

kesepakatan ulama bahwa akad ijarah tidak sah kecuali dilakukan oleh

orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang,

memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan diri

masing-masing pihak.

3) Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset.

Syaratnya, yang harus menjadi objek ijarah adalah manfaat penggunaan

aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan

diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau

manfaat itu sendiri harus diperbolehkan syara’, serta kemampuan untuk

memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syara’.

12 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam

Pandangan 4 Madzhab, 317-319. 13 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 158.

29

4) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan

tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak

boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan

dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

7) Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah,

kendaraan, alat-alat perkantoran dan lain-lain.

8) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang

memiliki nilai ekonomi.14

Menurut pendapat lain, yaitu dalam buku karangan Dimyauddin Djuwaini,

Syarat yang ada dalam akad ijarah dapat dikategorikan menjadi 3 bagian,

yakni syarat shahih, syarat fasid (rusak), dan syarat batil.

1) Syarat shahih yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad ijarah,

mendukung dan memperkuat substansi akad ijarah, dibenarkan oleh

syara’ atau sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) masyarakat.

2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria

yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan

substansi akad ijarah, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan ‘urf

(kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat pada

salah satu pihak.

14 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 279-280.

30

3) Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih,

dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya,

akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu

pihak.15

Sedangkan jika dilihat dari segi kekhususannya maka syarat akad

ijarah bisa di bagi menjadi syarat khusus dan syarat umum.

1) Syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam

berbagai ijarah. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam

berbagai macam akad sebagai berikut:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

c) Akad ijarah itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang

memiliki barang.

d) Janganlah akad itu akad ijarah yang dilarang oleh syara’.

e) Ijarah dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn

(gadai) dianggap sebagai imbangan amanah.

f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul.

g) Ijab dan qabul mesti bersambung.

2) Syarat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian

akad ijarah. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi

15 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 63-64.

31

(tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti

syarat adanya saksi dalam pernikahan.16

5. Berakhirnya Ijarah

Ijarah berakhir karena beberapa hal berikut: 17

1) Rusaknya barang yang disewakan

2) Salah satu dari muta’aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)

meninggal dunia.

3) Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.

4) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.

5) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.

6) Telah dipenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang

telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

B. Tinjauan umum tentang Akibat Hukum dalam hukum Islam

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum,

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum

merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh

suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud

adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan

merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang

berlaku.18

16 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 54-55. 17 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam

Pandangan 4 Madzhab, 321-322. 18 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: sinar grafika, 2006), 295.

32

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa

hukum, yang dapat berwujud:19

a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat

hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum

ketika seseorang berusia 21 tahun.

b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau

lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X

mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah

hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah

berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-

menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat

hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang

lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

d. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena

suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik

perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak

sesuai dengan hukum.

19 Ibid,. 296-297

33

2. Akibat Hukum Dalam Hukum Islam

Terjadinya sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu

akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan

kewajiban.20

Hal-hal yang berhubungan dengan para pihak untuk mendapatkan hak

dan kewajibannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan antara lain:21

a. Kerelaan mengadakan akad

Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas

terlaksananya akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal

ini berdasar pada al-Qur’an surat An-Nisa: 29:

Artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.22

Ayat di atas, menjelaskan secara jelas bahwa untuk mendapatkan

hak atas harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau

dengan kemauan kedua belah pihak, yakni dengan memberikan

20 Wahbah az-Zuhayli, al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al Fikr, tt, 198. 21 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”

ASAS Vol. 2 No. 2 (Juli 2010), 5-6. 22 Al-Qur’an, 4:29.

34

kebebasan dalam memilih akad, selama akad yang dilakukan tidak

terdapat nash yang melarang sehingga bertentangan dengan dalil

syar’i.23

Unsur yang terpenting dalam akad ialah para pihak (‘aqidani)

yang mengadakan akad. Secara umum yang sah mengadakan akad ialah

kedua belah pihak yang mempunyai kemampuan/kecakapan, dalam hal

ini terbagi menjadi dua yakni, Pertama, kecakapan untuk melakukan

tindakan hukum bagi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Kedua, memiliki kecakapan berdasarkan penetapan hukum untuk

melaksanakan akad sebagai wakil orang lain. Kecakapan dalam ranah

ilmu fiqh diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk untuk

memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban serta sahnya

tindakan yang dilakukan.24

b. Kecakapan hukum para pihak

Unsur yang terpenting dalam akad ialah para pihak (‘aqidani)

yang mengadakan akad. Secara umum yang sah mengadakan akad ialah

kedua belah pihak yang mempunyai kemampuan/kecakapan, dalam hal

ini terbagi menjadi dua yaitu:25

1) Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum bagi diri sendiri tanpa

bergantung pada orang lain.

2) Memiliki kecakapan berdasarkan penetapan hukum untuk

melaksanakan akad sebagai wakil orang lain. Kecakapan dalam

23Wahbah az-Zuhayli, , al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, 198. 24 Ibid,. 199. 25 Ibid.

35

ranah ilmu fiqh diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk untuk

memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban serta

sahnya tindakan yang dilakukan.

Untuk kecakapan dalam fiqh terdapat dua bagian yaitu:

1) kecakapan wujub yang merupakan kepatutan seseorang untuk

memperoleh hak dan memikul kewajiban, berdasarkan hak

kehidupan atau sifat kemanusian.

2) Kecakapan ada’ yaitu kecakapan seseorang melakukan perbuatan

yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum baik

perbuatan tersebut dibidang ibadat maupun muamalat.

Kondisi-kondisi para pihak yang membuat akad menjadi tidak sah

secara hukum. Kondisi-kondisi tersebut meliputi yakni: 26

1) Kecakapan tidak sempurna, kecakapan seseorang yang hanya sebatas

pada menerima hak dan belum dapat menjalankan kewajiban.

Termasuk dalam kategori ini adalah janin yang berhak memperoleh

empat hak penting yakni: hak keturunan, hak waris, hak wasiat dan

hak hasil wakaf.

2) Kondisi kecakapan sempurna bagi manusia yang mulai dari anak

sampai dewasa dijelaskan sebagai berikut: kecakapan anak yang

tufulah (dari lahir sampai usia 7 tahun) dalam usia ini, anak telah

dapat memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya dan

memikul kewajiban dalam akad. Seperti pada tukar menukar,

26 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah” 6.

36

membayar hutang mengganti kerugian, membayar zakat, namun

tidak diwajibkan bagi anak tamyis untuk membayar kewajiban

agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar dam dan

diat.

3. Akibat hukum dari akad

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua

bagian, yakni: 27

a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum

akad (hukm al aqd), dan

b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak

akad.

Akibat hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang

menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui

perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-

hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung

dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan

barang oleh pembeli kepada penjual. Terwujudnya tujuan merupakan akibat

hukum pokok akad, seperti pemindahan hak kepemilikan dari si penjual

kepada si pembeli pada akad jual beli, lihat macam-macam tujuan akad

pada pembahaan sebelumnya.28

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan

akad, merupakan salah satu hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya

27 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah), Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 292

28 Ibid.

37

suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi

langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak

para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan

sebagai akad yang sahih akan mengikat para pihak yang melakukan akad.29

Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri

atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban

sebagaimana berikut:

a. para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna

dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan

mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat

pada hal-hal berikut yaitu: 30

1) Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus seperti ahli

warisnya, penerima wasiat, dan pembeli.

2) Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh seorang

debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya

jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan

asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua

kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang-hutangnya.

Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang

tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap

harta si berhutang.

29 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 265-266. 30 Ibid.

38

3) Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut,

meskipun pada asasnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat

hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan

akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian.

Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa

janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat

dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan

kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak

pembuat janji harus bertanmggung jawab atas kerugian yang

ditimbulkan.

Adapun jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang

lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya

karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab

atas pelaksanaan perjanjian.31

b. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil

membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili).

Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena

dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul

tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi

terbuka kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama

dirinya untuk asli (orang yang diwakili). Sebaliknya jika para pihak

menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk

31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 268-269.

39

mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang

yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan

dikalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa

hak-hak terlaksananya akad kembali pada wakil dan wakil juga lah

yang menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga.

c. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh

ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali

(yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah

umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakat dengan

diri sendiri karena pada asasnya hukum Islam melarang seseorang

berakad dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu

pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi

wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan

dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi

pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang

bersamaan.32

4. Pernyataan Akad Sebagai Penyebab Timbulnya Akibat Hukum

Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad, dapat dilihat dari

pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami kedua belah

pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua

belah pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad,

karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad

32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 270-271.

40

maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku. Serta akan

berimbas pada adanya perbedaan pada hak dan kewajiban (akibat hukum)

bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.33

a. Ruang lingkup akad

Pelaksanaan suatu akad merupakan aplikasi dari isi akad yang

dilakukan dan hanya dengan memahami kandungan akad para pihak

dapat mengetahui sejauhmana lingkup perjanjian. Untuk memahaminya

membutuhkan pemahaman yang sempurna bagi para pihak terhadap

hakikat pernyataan akad.34

Untuk meminimalisir kesalahan dalam mengartikan akad, sudah

semestinya kedua belah pihak menggunakan bahasa, cara, serta waktu

yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami kedua belah pihak atas

akad yang gunakan. Apakah akad itu jual beli, atau akad lain karena

terciptanya akad yang jelas merupakan bagian yang tidak dapat

ditinggalkan dalam upaya mewujudkan transaksi yang adil. Bagi

pernyataan akad yang sudah cukup jelas, memudahkan dalam

memahami lingkup akad yang dilakukan, tidak perlu dicarikan

penafsirannya. Tetapi yang menjadi masalah ialah disaat pernyataan

akad tidak jelas dan bahkan tersamarkan maka dalam hal ini, ada

beberapa kaidah yang dapat digunakan para pihak untuk memahami

yakni: Pernyataan para pihak yang tidak jelas, ditafsirkan dengan

memilih tafsir yang memungkinkan perjanjian dilakukan dengan

33 Ibid,. 307. 34 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 9.

41

memegangi makna hakikatnya. Jika tidak dimungkinkan untuk

melakukan itu, maka dapat dipegangi makna majazi pernyataan dalam

upaya untuk tetap melaksanakan perjanjian yang ada. Jika sampai

tahapan mengambil makna majazi pernyataan belum dapat mengetahui

ruang lingkup perjanjian, maka pernyataan dapat diabaikan.35

b. Cakupan perjanjian

Cakupan isi perjanjian dalam suatu akad, bagi para pihak

merupakan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban,

sebagaimana yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya. Untuk

akibat hukum terbagi menjadi dua, yakni akibat hukum pokok dan

akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok pada akad bernama,

hakibat hukum telah ditetapkan disaat membuat perjanjian sedangkan

untuk akad yang tidak bernama, akibat hukum pokoknya ditetapkan

oleh para pihak sendiri dalam perjanjian.

Akibat hukum tambahan (hak-hak akad) sering dibedakan menjadi

dua yaitu akibat hukum yang ditetapkan pembuat hukum syariat dan

akibat hukum yang dibuat para pihak dalam klausul perjanjian, sebagai

suatu yang harus dilaksanakan para pihak sebagai salah satu akibat

hukum yang timbul.36

Dalam memahami cakupan isi perjanjian ada beberapa hal yang

dapat dipedomani, yakni:

1) Ketentuan hukum syara yang melengkapi akad

35 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 9. 36 Ibid.

42

2) Adat kebiasaan (al ‘urf) melengkapi perjanjian,

3) Sifat perjanjian yang terkandung dalam perjanjian tersebut yang

saling ikut mengikuti. 37

c. Kewajiban untuk memenuhi Akad bagi para pihak

Setelah akad memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, dan dapat

dipahami ruang lingkup isi perjanjian oleh para pihak, timbullah

kewajiban untuk memenuhi akad sesuai tujuannya. Baik untuk akad

yang menimbulkan hak milik, akad yang menimbulkan hak dan

kewajiban bersama, akad yang menimbulkan jaminan, akad yang

menimbulkan mandat dan perwalian, atau akad yang menimbulkan

kewajiban untuk memelihara.

Kewajiban untuk melaksanakan akad sering berbenturan dengan

terjadinya klausul akad baku, yang sangat memberatkan salah satu

pihak dan pihak tersebut tidak dapat menolak atau memberikan tawar

menawar, karena berada dalam posisi yang lemah sehingga akad

tersebut harus dilakukan.38

Kondisi semacam ini sering terjadi dewasa ini, dimana secara

ekonomi faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh pihak tertentu yang

cenderung tidak memperdulikan pihak yang lain. Jika terjadi yang

sedemikian maka klausul akad baku tersebut telah menghilangkan

syarat terciptanya akad yang sahih. Dengan menghalangi terciptanya

keridaan kedua belah pihak atau sengaja untuk menghilangkannya,

37 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 9. 38 Ibid.

43

maka perjanjian tersebut batil dan hakim mempunyai kewenangan

untuk merubah klausul tersebut demi terciptanya akad yang sahih.

Disamping menghadapi akad baku, kewajiban melakukan akad juga

sering menghadapi kondisi/keadaan memberatkan, diluar kemampuan

para pihak dan terjadi diluar dugaan sebelumnya. Terutama pada akad

yang bersifat terus menerus atau akad yang pelaksanaannya secara

priodik beberapa waktu setelah terjadi akad. Sesuatu keadaan dianggap

memberatkan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:39

1) Bila peristiwa terjadi setelah ditutupnya akad, bersifat umum dan

tidak hanya menyangkut diri pribadi debitur.

2) Kejadian luar biasa yang tidak dapat diperhitungkan atau

diperkirakan sebelumnya.

3) Kejadian tersebut menyebabkan pelaksanaan isi akad sangat

memberatkan dan menimbulkan kerugian luar biasa. Apabila

kejadian tersebut mengakibatkan perjanjian mustahil dilaksanakan,

maka keadaan tersebut bukan keadan yang memberatkan, melainkan

keadaan yang memaksa (darurat) dan mengakibatkan batalnya

perjanjian karena tidak dapat diterapkan.

Akibat hukum yang timbul bagi keadaan kriteria pertama, tidak

menyebabkan terhapusnya perikatan sama sekali karena hal itu bukan

keadaan darurat (memaksa), melainkan keadaan yang memberatkan.

Keriteria kedua, keadaan ini tidak dapat dinyatakan sebagai keadaan

39 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 10.

44

yang memberatkan dan tidak dapat menjadi alasan guna penyesuaian

isi perjanjian. Keriteria ketiga, keadaan yang membertakan, dalam

konteks keriteria ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian,

melainkan dapat disesuaikan dalam batas-batas yang dapat diterima

akal sehat dengan cara membagi kerugian kepada dua belah pihak

secara adil, sehingga kerugian fatal salah satu pihak dapat dikurangi.

Hal ini berbeda jika kejadian mengakibatkan perjanjian tersebut

mustahil dilaksanakan maka perjanjian tersebut batal.40

40 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”, 10.

45

BAB III

PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA MENYEWA

AKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA KOMUNITAS

PONOROGO OJEK ONLINE SINGO ALOON ALOON INDEPENDEN

DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Komunitas PONOROGO OJEK ONLINE SINGO

ALOON ALOON Independen (POOSA Independen)

1. Sejarah Berdirinya Komunitas POOSA Independen

Awal pembentukan komunitas POOSA Independen berawal

sekumpulan sesama ojek online yang selalu mangkal di Patung Singa

Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo sisi pojok Utara barat. Aloon-Aloon

sebagai titik utama bagi para pekerja ojek online untuk tempat mangkal,

sekaligus sebagai tempat untuk saling mengenal sesama pekerja ojek

online. Dari kondisi inilah, sesama ojek online yang biasa bertemu setiap

hari dan berinteraksi, menginisiasi untuk membentuk sebuah paguyuban

ojek online. Sedangkan yang mengusulkan untuk memberi nama

komunitas tersebut adalah Mas Effendi Rianto dan Mas Erwin Priyo

Nugroho. Dengan kesepakatan bersama sebanyak 21 orang, komunitas ini

berdiri dan resmi sebagai peringatan hari lahirnya adalah Tanggal 26 Mei

2018 dengan nama POOSA OJEK ONLINE PONOROGO. Singkatan dari

46

nama tersebut adalah Paguyuban Ojek Online Singo Aloon-Aloon

Ponorogo.1

Komunitas POOSA Independen adalah sebuah komunitas driver

ojek online yang ada di Kabupaten Kabupaten Ponorogo yang mempunyai

nama panjang Paguyuban Ojek Online Singo Aloon-aloon Independen.

Sejarah berdirinya POOSA tak terlepas dari perkembangan keberadaan

ojek online di Kabupaten Ponorogo, awal mula komunitas tersebut tidak

sengaja berdiri, dikarenakan keseharian driver ojek online itu melakukan

fingger aplikasi ojek online bertempat di aloon-aloon Kabupaten

Ponorogo, secara tidak langsung menjadikan intensitas bertemu setiap

driver ojek online tinggi dan mereka lalu mangkal di depan kantor bupati

Kabupaten Ponorogo, karena kebiasaan itu mereka berinisiatif untuk

menbentuk Group WhatsApp yang dijadikan sebagai wadah untuk berbagi

informasi baik dari aplikator maupun orderan yang bermasalah. Pada

tanggal 22 Mei 2019 salah satu anggota group tersebut yang bernama

Efendi Rianto berinisiatif membentuk paguyuban, tetapi belum ada nama

yang disepakati. Selanjutnya tanggal 26 Mei 2019 mereka melaksanan

kegiatan nobar liga Champions di warung Jaksa Agung, warung tersebut

adalah salah satu pangkalan para diver, akhirnya pada saat itu dibentuklah

POOSA OJEK ONLINE PONOROGO dan beranggotakan 20 driver ojek

online.2

1 Dikutip dari Profile Komunitas Driver Online POOSA Indpenden 2 Isa Fatoni Hidayat, (Sekretaris Komunitas POOSA Independen), Hasil Wawancara 6

Oktober 2020.

47

Selama perjalanan waktu berdirinya komunitas, memang banyak

sekali tantangan yang diemban oleh setiap orang yang tergabung ke dalam

komunitas ini. Banyak sindiran sindiran sesama pekerja ojek online yang

menganggap hal tersebut hanya untuk mengkotak kotakkan dalam hal

pertemanan. Tetapi dengan semangat 21 orang ini untuk tetap membawa

bendera komunitas POOSA Grab Kabupaten Ponorogo, lambat laun

banyak yang menerima kehadiran komunitas ini. Banyak yang bergabung

untuk menjadi bagian dari keluarga POOSA Grab Kabupaten Ponorogo.

Akan tetapi, eksistensi komunitas POOSA Grab Ponorogo tidak

berjalan lama karena terjadi perbedaan pendapat terutama berkaitan

dengan “one ojek online no aplikator lain”. Situasi ini dikarenakan antar

anggota ada yang tidak menyetujui kebijakan tersebut karena memang

banyak yang ingin mendaftarkan diri di aplikator ojek online lainnya.

Sehingga hal ini memunculkan dualisme pendapat yang berujung pada

pembubaran komunitas. Dengan dibubarkannya komunitas POOSA OJEK

ONLINE PONOROGO, keanggotaan yang masih solid dengan POOSA

Grab Kabupaten Ponorogo berinisiatif untuk membangkitkan kembali

POOSA Grab Kabupaten Ponorogo. Ide penamaan baru ini muncul atas

inisiatif Mas Isa Fatoni dengan memberi nama POOSA INDEPENDEN.

Visi Misi yang menjadi masalah pada situasi komunitas sebelumnya,

perlahan diganti. Dengan membentuk tujuan utama adalah menjadi

komunitas yang memiliki SDM yang mampu melaksanakan SOP

Aplikator, berguna bagi masyarakat, mampu berdiri dengan

48

mengembangkan usaha komunitas, serta menjadi pelopor penegakan kode

etik aplikator dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kemudian

Visi Misi “One Ojek online No Aplikator lain” dihapus dan diganti dengan

“One Komunitas No Just One Aplikator”. Atas kesepakatan itu juga, Pak

Bambang Munawar ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum

Komunitas. Kemudian penunjukan lokasi basecamp berada di warung

Restu ibu Jalan Bayangkara No. 24 Kabupaten Ponorogo.

Untuk pendaftaran menjadi anggota komunitas POOSA

Independen memberikan syarat kepada calon anggotanya agar mempunyai

akun driver ojek online, setelah itu nanti akan ada interview oleh pihak

yang di tunjuk oleh ketua komunitas, setelah lolos interview maka driver

tersebut sudah di akui sebagai anggota POOSA Independen, tetapi

diharuskan untuk mengikuti kopdar atau gathering.3

2. Angota Komunitas POOSA Independen

Anggota komunitas POOSA Indpenden saat ini berjumlah 154

anggota, mereka semua terdiri dari berbagai kalangan, baik dari kalangan

ekonomi menengah, atas dan bawah. Rata-rata usia anggota berumur 23-

35 tahun yang menandakan di dalam komunitas tersebut anggotanya

dalam masa-masa produktif. Dalam keanggotaannya komunitas kami

membagi dua kualifikasi, yaitu part time (paruh waktu) dan full time

(waktu penuh) dan persentase keduanya sekitar 40% untuk part time dan

60% untuk full time. Banyak juga driver yang khususnya part time itu

3 Isa Fatoni Hidayat, (Sekretaris Komunitas POOSA Independen), Hasil Wawancara 6

Oktober 2020.

49

penjaga toko, satpam, guru dan yang lainnya, demi memperoleh hasil

tambahan, mereka ikut mendaftarkan diri menjadi driver ojek online

Pada perjalanannya komunitas tersebut mengalami konflik internal

berupa pemahan yang berimbas kepada anggotanya, pemahan tersebut

adalah faham dimana anggota (driver) yang bukan menggunakan aplikasi

ojek online atau anggota yang menggunakan lebih dari satu akun

(misalnya Gojek, Uber, dan lain-lain ) di keluarkan secara paksa dan

menggunakan keputusan sepihak, yaitu dari ketua komunitas tersebut.

Selanjutnya komunitas tersebut membubarkan diri dan memulai lagi dari

awal, tentunya dengan visi dan misi yang berbeda dengan mengaca

terhadap pengalaman. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 2020 komunitas

tersebut di bentuk ulang dengan nama POOSA Independen dan masih

eksis sampai sekarang dengan anggota berjumlah 150 orang yang berasal

dari semua kecamatan di Kabupaten Kabupaten Ponorogo kecuali

Kecamatan Ngrayun.4

3. Visi dan Misi Komunitas POOSA Indpenden

a. Visi

Menjadi komunitas yang siap sebagai keluarga kedua bagi

anggota, memperkuat kerja sama dan menjadi wadah untuk saling

berkomunikasi, berinteraksi, berkonsolidasi baik dengan

komunitas di Kabupaten Ponorogo maupun di luar Kabupaten

4 Isa Fatoni Hidayat, (Sekretaris Komunitas POOSA Independen), Hasil Wawancara 6

Oktober 2020.

50

Ponorogo dan single fighter online dan mampu berdikari dalam

hal ekonomi.

b. Misi

a. Menciptakan suasana komunitas yang berlandaskan

kekeluargaan dan gotong royong.

b. Menciptakan unit usaha yang menjadi nilai tambah bagi

komunitas dan anggotanya.

c. Menciptakan Sumber Daya Manusia Ojek Online yang

unggul, tangguh dan sopan di jalan sebagai pelopor

keselamatan berlalu lintas.

d. Menjadi komunitas yang tanggap lingkungan sosial.

e. Menjadi komunitas yang memperkuat kerjasama dan

komunikasi antar lintas komunitas luar Kabupaten Ponorogo.

f. Menciptakan Sumber Daya Manusia ojek online yang patuh

pada kode etik aplikator.

g. Menjadi komunitas yang terstruktur, terorganisir, dan tidak

melakukan anarkisme baik di dalam lingkungan komunitas

maupun diluar komunitas.

4. Struktur Pengurus Komunitas POOSA Indpenden

Pembina Komunitas :Darminto (Kepembinaan Struktural)

Sunardi (Kepembinaan SDM)

Ketua Umum Komunitas : Bambang Munawar

Wakil Ketua Umum Komunitas : Harianto

51

Sekretaris Komunitas : Isa Fatoni Hidayat, S. Sos

Bendahara Komunitas : Mahda Karisma Wicaksana

Korlap Satgas Humaniora :iHendro Cahyono (Pendampingan

Hukum, Sosial, Ekonomi, dan

Budaya saat terjadi permasalahan

antar anggota dan permasalahan

dengan pihak luar)

Humas Internal : Sujito (kepembinaan Internal)

Doni Setiyono (penyambung

komunikasi pengurus dan anggota)

Humas Eksternal :iEfendi Rianto (Kerjasama

sponsorsip dan negosiator tender

merchandise)

Solikin (Kegiatan Kepemudaan dan

Olahraga)

Korlap Unit Reaksi Cepat : Bayu Dwi Nugroho

Tim Bidang Merchandise :iSiswoko Youwono (Koordinator

Merchandise)

Imam Muttaqien (Desain Art

Merchandise)

Asistensi Kepengurusan : Sudarwin (koordinator tali asih dan

penjualan merchandise)5

5 Dikutip dari Profile Komunitas Driver Ojek Online POOSA Indpenden

52

B. Praktik Akad Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota

Komunitas POOSA Independen Di Kabupaten Ponorogo

Globalisasi berdampak pada terciptanya hal-hal baru yang dapat

memudahkan manusia dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang ekonomi.

Dewasa ini khususnya di kabupaten Kabupaten Ponorogo sudah hadir media

baru, berupa ojek online yang memberikan akses layanan kepada para driver

(sopir) yang bekerja sebagai pemberi jasa transportasi (driver ojek online)

dan para penumpang. Karena hal tersebut dapat memudahkan para

penumpang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, maka semakin banyak

orang yang menggunakan jasa layanan tersebut. ojek online di Kabupaten

Ponorogo dapat memperkecil angka penganguran, karena rata-rata penduduk

Kabupaten Ponorogo mulai mendaftarkan dirinya bergabung dan bekerja

sebagai driver ojek online dengan sistem ojek online yang tidak mengikat

yaitu sistem kerja yang dapat dilakukan kapan pun saat driver sedang

mengaktifkan apliksi ojek online-nya di aplikasi smartphone yang telah

terdaftar.

1. Latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa akun ojek online di

Komunitas POOSA Independen

Pekerjaan yang dilakukan oleh para driver ojek online tentunya

bermacam-macam, ada yang hanya bekerja menjadi driver ada juga yang

bekerja menjadi guru, berdagang dan lain-lain dan kesemuanya itu dalam

rangka memenuhi kebutuhan ekonomi para driver tersebut. Dalam hal ini

53

ada poin penting yang menjadi latar belakang terjadinya sewa akun,

pinjam akun atau jual beli akun. Biasanya dikarenakan driver asli yang

mempunyai akun biasanya sudah punya pekerjaan lain yang lebih mapan,

serta ingin memperoleh tambahan penghasilan, ada juga yang hanya

berlatar belakang agar akunnya bisa bermanfaat untuk oang lain, dalam

artian di pinjamkan dengan prinsip kepercayaan.

Dampak dari maraknya penggunaan jasa layanan ojek online

menjadikan banyaknya orang yang mendaftakan diri menjadi driver ojek

online, tetapi sekitar tahun 2018 perusahaan Grab sudah menutup peluang

untuk menjadi driver, karena tidak diadakannya lagi seleksi driver, hal itu

memicu terjadinya penjualan akun dan penyewaan akun driver ojek

online. Berikut ini keterangan dari Mas Sahroni yang merupakan driver

ojek online di kabupaten Kabupaten Ponorogo.

“kalau untuk penutupan pendaftaran menjadi driver ojek online itu sejak tahun 2018 mas, jadi sejak itu sudah tidak bisa lagi mendaftar menjadi driver ojek online. Paling jika ada pembukaan lowongan lagi dari pihak perusahaan ojek online untuk menjadi driver, baru bisa daftar lagi mas.”6

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Mas Kurniawan selaku driver

ojek online di kabupaten Kabupaten Ponorogo.

“Hal tersebut dilakukan karena akibat dari banyaknya driver ojek online dibandingkan dengan jumlah penumpang Ojek online mas. Jadi, perusahaan ojek online pun mulai melakukan tindakan seperti penyaringan akun driver ojek online atau dengan memangkas akun driver ojek online. Perusahaan Ojek online melakukan tindakan tersebut dengan cara melakuan pemutusan hubungan kemitraan

6 Sahroni, Hasil Wawancara 7 September 2020.

54

secara sepihak. Dikarenakan oleh faktor penyebab yaitu driver ojek online yang sangat membeludak mas.”7 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa sejak tahun 2018 pihak perusahaan ojek online sudah tidak lagi

membuka lowongan untuk menjadi driver ojek online, dan orang-orang

yang akan mendaftar menjadi driver ojek online harus menunggu

pembukaan lowongan pendaftaran driver ojek online tersebut. Hal tersebut

memicu sebagian pemilik akun ojek online menyewakan akun ojek online

nya karena kebutuhan ekonomi dari masing-masing pihak semakin tinggi,

dan juga biasanya orang yang mempunyai akun tersebut sudah mempunyai

pekerjaan yang lebih menghasilkan, sehingga akunnya tidak di pakai lagi

dan memilih untuk menyewakan akun tersebut untuk penghasilan

tambahan.

2. Faktor penyebab terjadinya praktik sewa-menyewa akun ojek online

di Komunitas POOSA Independen

Peneliti menanyakan penyebab terjadinya sewa akun kepada

penyewa aku yang berjumlah 5 (lima) orang penyewa. Mereka bernama:

1. Miftakhul Masriki

2. Hengki Triawan

3. Lutfi Saefudin

4. Andi Prasetyo

5. Sujito

7 Riski Kurniawan, Hasil Wawancara 7 September 2020.

55

Menurut keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara peneliti

dengan Mas Riki yang merupakan salah satu penyewa akun ojek online di

kabupaten Kabupaten Ponorogo, menurut penuturanya:

“Saya menyewa akun itu karena saya belum punya akun mas, waktu itu saya masih menunggu wisuda dan ingin mencari pekerjaan, dan ada teman saya yang mempunyai akun ojek online tapi tidak dipakai, karena teman saya itu sudah punya pekerjaan lain lalu teman saya akhirnya menyewakan akunnya ke saya, agar saya bisa bekerja.”8 Pendapat lain juga dijelaskan oleh Hengki Triawan selaku penyewa

akun ojek online di Kabupaten Ponorogo.

“Awalnya saudara saya itu mendaftarkan diri menjadi driver ojek online tetapi dengan motor saya mas, karena saudara saya belum punya motor sendiri waktu itu, sehingga akunnya jarang digunakan untuk bekerja, saya yang waktu itu sudah tidak ada jam kuliah akhirnya ditawari saudara saya untuk bekerja menjadi driver ojek online dengan akunnya”9

Mas Lutfi menuturkan :

“saya menyewa akun ojek online tersebut dengan tujuan agar bisa bekerja mas, sebelumnya saya bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi ketika dirasa berat pekerjaan itu, saya istirahat dan berhenti menjadi kuli bangunan, saat itu kebetulan saya mendapatkan informasi ada akun yang di sewakan dari teman saya, akhirnya saya pun tertarik untuk mrncoba menjadi driver ojek online walau masih menggunakan akun milik orang lain” 10

Keterangan dari Mas Andi sebagai berikut:

“saya kan seorang pekerja di sebuah sekolah SMA di Ponorogo,

jarak antara rumah saya dengan tempat saya bekerja lumayan jauh, sekitar 8 KM, jadi saat itu saya sedang ngopi bersama teman saya, di tengah perbincangan itu, teman saya menawarkan akunnya yang sudah jarang di pakai karena teman saya sekarang tambah sibuk, jadi sudah tidak bisa aktif lagi menjadi driver, dan saya tertarik untuk mencobanya, jadi setiap saya pulang dan pergi ke sekolahan

8 Miftakhul Masriki, Hasil Wawancara 10 September 2020. 9 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020. 10 Lutfi Saefudin, Hasil wawancara 18 Oktober 2020

56

tempat saya bekerja, saya juga mengaktifkan akun ojek online teman saya, lumayan mas buat pemasukan tambahan.11

Peneliti juga mewawancarai Pak Sujito, Pak Sujito menuturkan:

“saya punya akun ojek online, tapi itu Gojek, dan demi menambah penghasilan dan jaga-jaga dikala sepi orderan syaa pun memutuskan untuk menyewa akun teman saya yang kala itu sudah jarang di menyewa akun karena kebutuhan ekonomi mas, saya sudah pakai, karena teman saya sudah mendapatkan pekerjaan lain.”12

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa terjadinya Sewa-menyewa akun disebabkan oleh kebutuhan

ekonomi yang dialami oleh masing-masing pihak, baik dari penyewa

maupun pemilik akun, sama-sama bertujuan agar dapat berpenghasilan

dari akun ojek online.

3. Praktik sewa-menyewa akun ojek online di Komunitas POOSA

Independen

Dalam hal ini peneliti menanyakan kegiatan sewa menyewa akun

tersebut ke sekretasis komunitas POOSA Independen, beliau bernama Isa

Fatoni, beliau menuturkan:13

“gini mas, kita walau ikut aplikator kita tidak mau untuk diperbudak, jadi prinsipnya kita ambil yang nilainya positif dan kita hindari aturan yang merugikan kita, kalau menurut saya sewa, jual beli akun, atau pinjam meminjam akun itu tidak apa-apa apa asal tidak digunakan untuk hal hal yang sifatnya merugikan baik untuk sendiri atau orang lain, dan tentunya jujur dalam menggunakan akun tersebut dan sekarang itu ada mas, yang mau saya laporkan agar diputus driver, tetapi ini masih dalam pengawasan, kesalahan yang dilakukan adalah penipuan dalam melaksanakan order”

11 Andi Prasetyo, Hasil Wawancara 12 September 2020 12 Sujito, Hasil Wawancara 20 September 2020 13 Isa Fatoni Hidayat, Hasil Wawancara 6 Oktober 2020.

57

Menurut keterangan tersebut dapat dipahami bahwa bekerja

sebagai driver online menggunakan akun orang lain bukanlah masalah,

dengan catatan pengguna akun dari akun yang di pinjam, di sewa atau di

beli itu bisa amanah dan tidak melakukan pelanggaran yang sifatnya

merugikan, baik untuk driver, untuk pemilik akun ataupun juga pihak

costumer.

Terkait maraknya kegiatan sewa akun ojek online disini mas Isa

memberikan keterangan:14

“memang masih ada mas tetapi sudah tidak terlalu banyak kalau sekarang ini , hal ini disebabkan oleh adanya verifikasi wajah yang diadakan oleh pihak aplikator , jadi yang mau meminjam atau sewa menyewa atau jual beli, mereka pikir-pikir lagi, untuk jumlahnya keseluruhan driver ojek online itu sekitar 3000 akun, tetapi yang aktif jika dilihta dari portal ojek online itu di Kabupaten Ponorogo sekitar 50-150 bakun per hari, dan yang bekerja sebagai driver dengan akun orang lain itu sekitar 15% dari driver yang aktif mas dan itu kita bahasanya akun joki” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa adanya kasus baik

berupa sewa akun, jual beli akun ataupun sewa akun, dan jika di

kalkulasikan sekitar 20 akun dari 150 akun yang aktif setiap harinya itu

akun milik orang lain yang digunakan baik itu disewa, di jual atau di

pinjamkan.

4. Jumlah akun sewa yang ada di Komunitas POOSA Independen

Mas Isa menuturkan:

“untuk data berupa dokumen terkait jumlah driver dan jumlah driver yang aktif setiap harinya kami tidak ada mas, soalnya itu termasuk data rahasia perusahaan, tapi, setiap harinya kami selalu menjalin komunikasi dengan kantor mas, lewat media Whats App,

14 Isa Fatoni Hidayat, Hasil Wawancara 6 Oktober 2020.

58

dari komunikasi tersebut saya selalu menanyakan berapa jumlah driver yang aktif setiap harinya, itu jumlahnya sekitar 50-150 akun yang aktif perharinya dari 3000 akun ojek online di Kabupaten Ponorogo”15 Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ada sekitar 3000

akun ojek online di Kabupaten Ponnorogo.

Mas Isa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

“dan untuk perincian akun yang joki, atau akun orang lain yang

dipakai oleh driver itu sekitar 20 akun mas, 10 akun pinjaman, 5 akun jual beli dan 5 akun sewa, informasi itu saya peroleh dari teman-teman driver di group Whats App komunitas mas”16

Dalam penuturannya mas Isa juga menuturkan:17

“untuk akun joki di komunitas kita itu ada mas, 2 orang, mereka tetapi akadnya pinjam akun, kalau sewa dan jual beli tidak ada” Penuturan diatas menunjukan adanya kontradiksi dalam komunitas

tersebut anatara kasus sewa akun dan jual beli akun. Disini penelitian

difokuskan kepada sewa menyewa akun, dan data dari sewa menyewa

akun tersebut akan dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya.

5. Syarat dan upah dalam praktik sewa-menyewa akun ojek online di

Komunitas POOSA Independen

Pada umumnya ada syarat yang diberikan oleh pemilik akun ketika

akan menyewakan akunnya, syarat itu berupa identitas diri dari penyewa

akun baik berupa KTP/SIM/KTA, hal ini bertujuan agar jika terjadi hal-hal

yang merugikan kedua belah pihak, maka permasalahannya dapat

diselesaikan oleh keduanya dengan cara yang terbaik.

15 Isa Fatoni Hidayat, Hasil Wawancara 6 Oktober 2020. 16 Ibid., 17 Ibid.,

59

Akad Sewa-menyewa akun ojek online terjadi ketika ada

kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Pihak penyewa

harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh

pemilik sewa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Rudi selaku

pemilik akun ojek online:

“Saya waktu itu menyewakan akun saya kepada teman saya yang

bernama Riki, waktu itu saya meminta KTP-nya sebagai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal jika Riki melakukan penipuan terhadap costumer atau mengambil uang dengan akun tersebut dan itu atas nama saya mas”18 Pendapat lain diungkapkan oleh mas Riski selaku pemilik akun

ojek online:

“untuk jaminan nya itu tergantung dari masing-masing pemilik akun mas, biasanya KTP penyewa bisa juga barang yang lain mas. Sedangkan untuk masa sewanya 1 bulan sekali, setelah masa sewa habis nanti akun dikembalikan lagi tapi kalau mau disewa juga harus membayar sewa lagi.”19 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa setelah kedua pihak saling menyetujui terhadap sewa akun tersebut

dan syarat dari pemilik akun sudah di penuhi maka terjadilah penyerahan

objek Sewa-menyewa (ma’qud alaih) berupa akun driver ojek online pada

saat terjadi akad. Mengenai Pembayaran Sewa-menyewa biasanya

dilakukan di awal akad, dan di tarif 1 x bayar dalam sebulan, jadi jika

sudah sebulan masa sewa, penyewa harus memberikan pembayaran sewa

lagi jika dia masih ingin melanjutkan persewaan akun tersebut. Berikut

penjelasan dari Mas Riki:

18 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020. 19 Riski Kurniawan, Hasil Wawancara 7 September 2020.

60

“Waktu saya menyewa akun dulu, saya membayar tarif sewa sejumlah Rp500.000,00. perbulan. Pembayaran itu terjadi ketika di awal akad. Jadi sebulan sekali selama itu saya masih menyewa akun Mas Rudi saya membayar di awal bulan, saya menyewa akunnya sekitar 5 bulan lamanya.”20 Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Hengki bahwa ketika dia

menyewa akun saudaranya dia memberikah upah sewa kepada saudaranya

“kami dulu melangsungkan akad sewa menyewa akun tersebut sama-sama setuju bahwa upahnya adalah kartu paket internet Smartfreen Unlimited, jadi saya setiap bulannya membelikan kartu paket internet tersebut untuk membayar sewa terhadap akun Mas Budi yang tidak lain adalah sepupu saya sendiri.”21 Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode

pembayaran yang digunakan di dalam akad sewa akun ojek online tidak

harus berupa uang tunai melainkan bisa juga berupa barang, tergantung

kesepakatan dari kedua belah pihak, dan untuk waktu pembayaran

dilakukan ketika akad berlangsung, jika memang dari pihak penyewa

sudah siap untuk membayar, apabila penyewa belum bisa membayar di

awal maka akan terjadi negosiasi kembali antara kedua belah pihak untuk

menentukan waktu pembayaran, pembayaran juga bisa berbeda nominal

dari penyeewaan bulan pertama dan bulan lainnya biasa naik bisa juga

turun, tergantung dari pendapatan penyewa tersebut dalam melaksanakan

pekerjaannya sebagai driver.

20 Miftakhul Masriki, Hasil Wawancara 10 September 2020. 21 Hengki triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020.

61

6. Masa sewa dalam praktik sewa-menyewa akun ojek online di

Kabupaten Ponorogo

Masa sewa akun itu biasanya sebulan, jika watu sebulan telah

dilalui biasanya antara penyewa dan pemilik akun akan bertemu dan

merundingkan terkait penyewaan akun tersebut, apakah akan melanjutkan

persewaan atau mengakhirinya dengan pengembalian akun kepada pemilik

akun tersebut, berikut penjelasan dari Mas Rudi:

“begini mas, ketika janga waktu satu bulan setelah akad, kami bertemu dan kami membicarakan hasil serta saya bertanya kepada Mas Riki apakah masih ingin menyewa atau sudah berhenti menyewa, jika dari Mas Riki masih ingin bekerja sebagai driver dan saya juga belum membutuhkan akun tersebut maka berlanjutlah penyewaan akun tersebut, jika dari saya sudah membutukan akun tersebut untuk saya sendiri otomatis akunnya saya minta dan penyewaan akunpun berakhir”.22

Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Hengki:

“saat itu ketika saya masih menyewa akun, saya dan mas Budi

tidak menentukan sampai kapan akunnya saya pakai, intinya ketika saya masih menjadi driver menggunakan akun miliknya, maka saya setiap sebulan sekali membelikan kartu paket internet Smartfreen Unlimited dan saya berhenti menggunakan akun Mas Budi ketika terjadi pemblokiran sementara yang mengharuskan kami pergi ke kantor ojek online Cabang Surabaya untuk pembukaan akun yang diblokir sementara ”23 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika habis

masa sewa akun, maka kedua belah pihak akan bertemu untuk membahas

keberlanjutan sewa akun atau pemberhentian sewa akun tersebut, jika

keduanya sepakat untuk melanjutkan penyewaan akun, maka penyewaan

22 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020. 23 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020.

62

akunpun berlanjut, tetapi jika salah satu pihak sudah tidak ingin lagi

melanjutkan penyewaan akun tersebut maka sewa akun tersebut berakhir.

C. Akibat Hukum Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota

Komunitas POOSA Independen Di Kabupaten Ponorogo

1. Konsekuensi Sewa-menyewa Akun Ojek Online di Komunitas POOSA

Independen

Akad sewa menyewa akun tersebut tentu mengakibatkan konskuensi

yang harus di tanggung oleh masing-masing pihak, sebagaimana yang

diungkapkan oleh Mas Hengki:

“Sebenarnya kalau masalah yang sepele itu komplain dari pelanggan mas, komplain terkait motor, biasanya timbul pertanyaan kok beda plat nomornya mas? Tapi bisa di jawab dengan alasan-alasan teknis, semisal motor yang didaftarkan dipakai ayah atau alasan yang lain yang dapat meyakinkan pelanggan, untuk permasalahan yang serius itu ketika diadakannya verivikasi wajah oleh pihak ojek online, waktu itu saya menggunakan muka saya, sehingga akun itu terblokir sementara, hingga saya dan saudara saya yang yang bernama Budi mengurusnya ke kantor ojek online di Surabaya mas”24

Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Rudi:

“Kadang orang yang menyewa akun itu bukan dari pihak driver mas, jadi masih belum punya pengalaman untuk menggunakan akun ojek online tersebut, jadi terkadang jika penyewa melakukan kesalahan akun itu terblokir sementara atau malah sampai di putus driver dari pihak ojek online mas”25

Jadi dapat disimpulkan konskuensi akibat sewa akun tersebut adalah

pemblokiran sementara atau pemutusan driver jika terjaKdi kesalahan

ketika menggunakan aplikasi ojek online, namun jika dari pihak ojek online

24 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020. 25 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020.

63

mengetahui tentang adanya sewa akun tersebut sudah tentu akan di black list

dan diputus hubungan kemitraan dengan driver yang menyewakan akunnya.

2. Komplain dari costumer terhadap kegiatan sewa-menyewa akun ojek

online di Komunitas POOSA Independen

Selanjutnya apabila terjadi komplain dari penumpang kepada

driver yang menggunakan akun sewaan biasanya akan dijawab dengan

alasan yang bersifat teknis, semisal plat nomor motor berbeda, atau

orangnya tidak sama dengan akun ojek online yang dipesan, menurut

penjelasan dari Mas Hengki:

“Ketika saya narik menggunakan akun Mas Budi, biasanya

dikomplain terkait plat nomor kendaraan, tapi saya jawab motor yang di daftarkan di akun sedang dipakai untuk keluar kota dan penumpang biasanya memaklumi hal tersebut mas”26

Pendapat lain diungkapkan oleh Mas Lutfi selaku penyewa akun

ojek online:

“Ya kadang kalau ada komplain dari penumpang terkait motor yang

digunakan itu kok berbeda? Bisa beralasan motor yang di daftarkan di akun sedang di cuci atau motor sedang dipakai keluarganya, itu ketika ditanya motor kok platnya berbeda dengan keterangan yang ada di akun, tapi ketika ditanya lagi, Mas kok orang yang ada aplikasi sama sampean kok berbeda, biasanya saya jawab sejujurnya, ini akun nyewa, soalnya karena kebutuhan ekonomi, soalnya mau alasan seperti apapun kan sudah tidak bisa, tapi biasanya driver kan memakai masker, jadi hal itu jarang terjadi mas”27

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pernyataan diatas jika terjadi

komplain dari penumpang terkait kendaraan yang digunakan untuk bekerja

itu berbeda, alasan yang digunakan biasanya bersifat teknis, namun jika

26 Hengki Triawan, Hasil Wawancara 9 September 2020. 27 Lutfi Saefudin, Hasil wawancara 18 Oktober 2020.

64

komplain terkait driver yang berbeda dengan keterangan yang ada di

aplikasi, alasan yang di gunakan biasanya jawaban sejujurnya, bahwa akun

tersebut memang akun sewaan dan hal tersebut terjadi karena kebutuhan

ekonomi, tetapi hal itu jarang terjadi karena biasanya driver selalu

memakai masker.

Akad sewa akun ojek online yang terjadi di Kabupaten Kabupaten

Ponorogo menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan

hukum antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang

satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini

antara penyewa dengan pemilik akun ojek online mengadakan perjanjian

Sewa-menyewa akun ojek online, maka lahirlah akibat hukum antara

penyewa dan pemilik akun, akibat hukum tersebut antara lain: kewajiban

maing-masing pihak dalam memenuhi hak pihak lain, seperti penyerahan

akun, pemberian ujroh/upah dari pihak penyewa ke pemilik akun, serta

pemenuhan syarat oleh pihak penyewa, seperti penyerahan jaminan

(ID/KTP/KK/KTA).

Menururt penuturan dari Mas Rudi akibat hukum yang timbul

dalam akad penyewaan akun ojek online-nya sebagai berikut:

“ketika kami melangsungkan akad sewa akun ojek online, mas Riki memenuhi Syarat yang telah saya berikan yaitu menyerahkan ID berupa KTP kepada saya, kami juga menyepakati besaran upah sebesar Rp500.000,00. Dan Mas Riki pun membayarnya pada pertemuan itu, lalu saya memberikan Pasword serta ID akun 0jek online saya agar bisa digunaka oleh Mas Riki, setiap bulannya kami bertemu untuk membicarakan tentang penyewaan akun tersebut, apakah akan melanjutkannya atau menyudahinya, jadi

65

setiap bulan kami bisa dibilang melakukan akad Sewa-menyewa lagi mas”28

Dapat disimpulkan akibat hukum yang lahir dari penyewaan akun

ojek online tersebut adalah Hal yang merupakan hak dan kewajiban antara

keduanya yang saling berhubungan dan akibat hukum tersebut dapat

lenyap ketika semua perjanjian dalam akad sewa akun ojek online telah

terpenuhi dan masa sewa telah habis.

28 Rudi Iskandar, Hasil Wawancara 10 September 2020.

66

66

BAB IV

ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA

AKUN OJEK ONLINE DI KOMUNITAS POOSA INDEPENDEN

A. Analisis Ijarah Terhadap Praktik Akad Sewa-Menyewa Akun Ojek

Online Oleh Anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten

Ponorogo

Kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tidak hanya sewa akun saja,

melainkan juga ada jual beli akun dan pinjam akun, dalam hal ini peneliti

memfokuskan penelitian terhadap permasalahan sewa-menyewa akun ojek

online, penelitian ini berfokus untuk menggali serta menganalisis hasil data

dari lapangan yang diperoleh dari para narasumber, dari data yang di peroleh

transaksi atau akad dalam penyewaan akun ojek online, menggunakan sistem

sewa-menyewa atau disebut juga dengan ijarah dengan ketentuan pihak

penyewa yaitu penyewa akun ojek online dan dari pihak yang menyewakan

yaitu pemilik akun ojek online. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi

dari awal samapi akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan

lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut juga akad bisa dinilai setelah

mengetahui proses akadnya dengan memakai teori hukum Islam.

Proses yang terjadi dalam akad sewa-menyewa akun ojek online itu atas

dasar kerelaan antara kedua belah pihak, serta terjadi karena kebutuhan

ekonomi dari masing-masing pihak. Objek dari akad tersebut adalah akun ojek

online yang dimiliki oleh driver ojek online. Penentuan masa sewanya berlaku

67

selama satu bulan, jadi setiap satu bulan sekali keduanya melakukan

pertemuan untuk merundingkan penyewaan akun tersebut. Berikut syarat-

syarat yang terdapat dalam akad sewa akun ojek online tersebut antara lain:

1. Tanda pengenal asli seperti KTP/SIM/KK/KTA dari calon penyewa;

2. Membayar uang sewa akun ojek online;

3. Memberikan barang yang disetujui bersama dijadikan sebagai upah sewa

akun Grab.

Metode pembayaran yang digunakan di dalam akad sewa akun Grab tidak

harus berupa uang tunai melainkan bisa juga berupa barang, tergantung

kesepakatan dari kedua belah pihak, dan untuk waktu pembayaran dilakukan

ketika akad berlangsung. Jika memang dari pihak penyewa sudah siap untuk

membayar. Apabila penyewa belum bisa membayar di awal maka akan terjadi

negosiasi kembali antara kedua belah pihak untuk menentukan waktu

pembayaran, pembayaran juga bisa berbeda nominal dari penyewaan bulan

pertama dan bulan lainnya biasa naik bisa juga turun, tergantung dari

pendapatan penyewa tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai

driver.

Masa sewa akun itu biasanya sebulan. Jika waktu sebulan telah dilalui

biasanya antara penyewa dan pemilik akun akan bertemu dan merundingkan

terkait penyewaan akun tersebut, apakah akan melanjutkan persewaan atau

mengakhirinya dengan pengembalian akun kepada pemilik akun tersebut.

Konskuensi akibat sewa akun tersebut adalah pemblokiran sementara atau

pemutusan mitra jika terjadi kesalahan ketika menggunakan aplikasi akun ojek

68

online. Namun, jika dari pihak Grab mengetahui tentang adanya sewa akun

tersebut sudah tentu akan di black list dan diputus hubungan kemitraan dengan

driver yang menyewakan akunnya. Selanjutnya apabila terjadi komplain dari

penumpang kepada driver yang menggunakan akun sewaan biasanya akan

dijawab dengan alasan yang bersifat teknis, semisal plat nomor motor berbeda,

atau orangnya tidak sama dengan akun ojek online yang dipesan.

Dalam akad tersebut yang dijadikan objek adalah akun ojek online,

dimana dalam akun tersebut terdapat data diri dari pemilik akun, hal tersebut

yang menimbulkan permasalahan baik dari segi pelaksanaan sewa maupun

jika di telaah dengan aturan hukum, disini peneliti akan berusaha menguraikan

jawaban terkait dari hasil analisa akad sewa menyewa diatas.

Dampak adanya sewa akun tersebut memungkinkan hal-hal yang bisa

merugikan perusahaan, baik itu penurunan kepercayaan customer, atau jika

pelanggarannya serius dapat terjadi pelanggaran pidana, misal penipuan dan

lain-lainnya.

Dalam hukum Islam al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam

bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam

Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.1

Berdasarkan ayat al-Qur’an, hadits Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Adapun

dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

1 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, 277.

69

Artinya:jTempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.2

Artinya:jjSalah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".3

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda:

عطوا الأجي ر أجره ق بل أن يجف عرقه أ .

2 Al-Qur’an, 65:6. 3 Al-Qur’an, 28:26.

70

Artinya: Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”(Hadis riwayat Ibnu Majah)4

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),

يل ثم من بني عبد بن عد وسلم وأبو بكر رجلا من ب واستأجر النبي صلى الله عليه يد ني الد د ي

ر بدلهداية .خر ي تد الخر يت المد

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”(Hadis riwayat Bukhari Muslim)5

Dalam hukum islam, salah satu prinsip dasar dari akad adalah bahwa suatu

transaksi bisnis haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang

lain.6 Dalam hal ini Allah berfirman melalui surat an-Nisa ayat 29.

Artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.7

4 Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Ijarah (sewa-menyewa),” dalam

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0vT7fOnz7x0J:https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewamenyewa.html+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d , (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, jam 14.45 WIB).

5 Ibid,. 6 Lukman Santoso, HUKUM PERIKATAN-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak,

Kerja Sama dan Bisnis, 49. 7 Al-Qur’an, 4:29.

71

Dalam kandungan ayat diatas dapat kita pahami bahwasanya kita diajarkan

untuk tidak memakan, memanfaatkan, menggunakan atau semacamnya, barang

atau jasa milik orang lain tanpa akad yang jelas atau cara yang salah, sebaliknya

kita diajarkan untuk berakad dengan kejelasan serta saling memberikan manfaat

satu sama lain baik itu dalam hal berakad atupun tidak berakad.

Adapun akad sewa akun yang ojek online itu tidak sesuai dengan ketentuan

yang telah di sebutkan diatas, yang mengakibatkan kerugian baik untuk pihak-

pihak yang berakad, baik driver, penyewa serta costumer yang berarti bahwa akad

sewa akun tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan untuk costumer

dan berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait penyewa akun

ojek online, pemilik akun ojek online serta costumer. Kerugian yang terjadi akibat

sewa akun tersebut bisa berupa kerugian yang bersifat moral ataupun kerugian

yang bersifat material.

Syarat ijarah menurut jumhur ulama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian,

yakni syarat shahih, syarat fasid (rusak), dan syarat batil. Sedangkan dalam

sewa-menyewa akun ojek online yang terjadi antara pihak penyewa dengan

pemilik akun ojek online syaratnya itu temasuk dalam kategori syarat yang

batil. Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih,

dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi

malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.8.

Syarat yang ada dalam sewa-menyewa akun ojek online itu adalah

pemberian jaminan KTP/Identitas Diri yang asli, bertujuan agar jika terjadi

8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 63-64.

72

hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak, mereka dapat

meminta pertanggungjawaban dan menyelesaikan permasalahannya tanpa

terjadi konflik antara kedua belah pihak, syarat berupa pemberian uang/barang

yang dijadikan sebagai upah sewa, namun dalam akad tersebut telah

melanggar ketentuan nash, dimana dalam nash disebutkan dalam surat Huud

Ayat 85:

م ول ت عث وا فى ٱلأرض مف و سدين ل ت بخسوا ٱلندس أشيدء

Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Q. S. Huud 85.

Ayat diatas menegaskan bahwa kita diperintahkan unuk memenuhi takaran

dan timbangan secara adil apabila menakar atau menimbang untuk orang lain.

Dan tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak orang lain sedikitpun

dengan cara mengurangi takaran atau timbangan, melakukan kecurangan atau

menipu. Dan kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi dengan

melakukan pembunuhan atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.9

Rukun akad yang terdapat dalam akad sewa akun grab tersebut meliputi

Ijab qabul yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang

melakukan kontrak/akad, serta adanya kedua belah pihak yang bertransaksi,

adanya imbalan berupa uang atau barang, tergantung kesepakatan kedua belah

pihak. Nilai kemanfaatan sudah ada dalam praktik akad tersebut, tetapi disisi

9 Muhammad Nizar, “prinsip kejujuran dalam perdagangan versi al-Qur’an” MAFHUM:

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 02 (November 2017), 3.

73

lain ada nilai mudharat atau kerugian serta berpotensi terjadi penipuan jika

akad sewa akun ojek online tersebut.

Objek akadnya adalah akun ojek online yang akan digunakan oleh

penyewa untuk bekerja sebagai driver ojek online. Dalam hukum Islam Rukun

biasa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujud

(eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun

akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk

mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa

disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi. Dalam hal

ini jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari ‘akid (pihak yang

berakad), ma’qud ‘alaih (objek akad), dan sighat.10

Berdasarkan keterangan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa

rukun dalam akad sewa akun ojek online tersebut belum memenuhi rukun

yang telah di tetapkan oleh jumhur ulama, terkait objek sewa tersebut itu

berupa akun ojek online yang berisikan data diri dari pemilik akun, dan

menjadikannya tidak disahkan karena jika terjadi sewa akun yang

mengandung unsur penipuan, dimana dalam akun tersebut tidak sesuai dengan

driver yang bertemu dengan costumer, jadi objek tersebut tidak sesuai denga

ketentuan syara’ dan tidak memenuhi ketentuan syarat Ma’qud ‘alaih (objek

transaksi) yang ada dalam akad ijarah.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah tidak

diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun Grab, karena dalam akad

10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 50.

74

tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori ijarah yang telah disebutkan

diatas, dan pada saat pelaksanannya nanti dapat menyebabkan berbagai

permasalahan diantaranya seperti komplain dari costumer serta berpotensi

mengakibatkan terjadinya kasus penipuuan, karena akun dengan pengguna

akun itu tidak sesuai. Dan sekarang sulit untuk melakukan sewa menyewa

akun tersebut, dikarenakan dari pihak penyedia layanan menigkatkan

keamanan berupa scan wajah ketika setiap akan mengaktifkan aplikasi

tersebut, dan jika terjadi ketidak sesuaian ketika scan wajah, maka akun akan

terblokir untuk sementara.

B. Tinjauan Ijarah Terhadap Akibat Hukum Akad Sewa-Menyewa Akun

Ojek Online Oleh Anggota Komunitas POOSA Independen Di

Kabupaten Ponorogo

Akad sewa akun Grab yang terjadi di Kabupaten Ponorogo menimbulkan

akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek

hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak

dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hal ini antara penyewa dengan pemilik

akun Grab mengadakan perjanjian sewa-menyewa akun Grab, maka

seharusnya lahirlah akibat hukum antara penyewa dan pemilik akun, akibat

hukum tersebut antara lain kewajiban maing-masing pihak dalam memenuhi

hak pihak lain, seperti penyerahan akun, pemberian ujroh/upah dari pihak

penyewa ke pemilik akun, serta pemenuhan syarat oleh pihak penyewa, seperti

penyerahan jaminan (ID/KTP/KK/KTA). Akibat hukum yang lahir dari

penyewaan akun Grab tersebut adalah hal-hal yang merupakan hak dan

75

kewajiban antara keduanya yang saling berhubungan dan akibat hukum

tersebut dapat lenyap ketika semua perjanjian dalam akad sewa akun Grab

telah terpenuhi dan masa sewa telah habis.

Akad sewa akun ojek online yang terjadi di Kabupaten Ponorogo di latar

belakangi oleh kebutuhan ekonomi setra bertujuan agar masing-masing pihak

mendapatkan penghasilan. Akan tetapi dalam akad tersebut terdapat ketidak

sesuaian dengan aturan hukum dalam ijarah, berupa objek akad yang berupa

akun milik driver ojek online yang di dijadikan sebagai barang sewaan, serta

terdapat pula unsur penipuan dan berpotensi untuk merugikan berbagai pihak

khususnya pihak-pihak yang berakad. Yang berarti menjadikan akad tersebut

akad yang batil, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan

syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa akad yang

tidak sahih ini didalamnya terkandung akad yang batil. Akad yang batil adalah

akad yang tidak sah sama sekali sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.11

Dalam suatu akad terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam

melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau

tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad,

berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun

hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad,

dinyatakan sebagai akad yang sahih akan mengikat para pihak yang

melakukan akad.12

11 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 57. 12 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. 265-266.

76

Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas terlaksananya

akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal ini berdasar pada al-

Qur’an surat An-Nisa: 29:

Artinya: Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.13

Ayat di atas, menjelaskan secara jelas bahwa untuk mendapatkan hak atas

harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau dengan kemauan

kedua belah pihak, yakni dengan memberikan kebebasan dalam memilih akad,

selama akad yang dilakukan tidak terdapat nash yang melarang sehingga

bertentangan dengan dalil syar’i.14

Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad, dapat dilihat dari

pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami kedua belah

pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua belah

pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, karena

jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad maka akan

timbul perbedaan pada hukum yang berlaku. Serta akan berimbas pada adanya

13 Al-Qur’an, 4:29. 14Wahbah az-Zuhayli, , al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, 198.

77

perbedaan pada hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi para pihak dalam

melaksanakan akad yang telah disepakati.15

Setelah ditinjau dari ketentuan akibat hukum dalam hukum Islam akibat

hukum yang lahir karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten

Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa

maupun pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara

keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang batil

karena akad tersebut melanggar ketentuan syara’.

15 Wahbah az-Zuhayli, , al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, 307.

78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Tinjauan

Ijarah Terhadap praktik Akad Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh

Anggota Komunitas POOSA Independen Di Kabupaten Ponorogo, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota Komunitas

POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan atau

tidak tertulis, objeknya berupa akun ojek online, upah bisa berupa barang

atau uang, Menurut analisis ijarah dapat diambil kesimpulan bahwa tidak

diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun ojek online, karena

dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori ijarah.

2. Akibat hukum sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas

POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo di analisis menggunakan

teori ijarah memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum yang lahir

karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo

menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun

pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara

keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang

batil karena akad tersebut melanggar ketentuan syara’.

79

B. Saran

1. Menurut teori ijarah bahwa sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota

komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi

syarat dan rukun sahnya ijarah, dan sebaiknya sewa menyewa akun ojek

online tidak perlu dilakukan. Dikarenakan berpotensi untuk merugikan

pihak-pihak baik penyedia layanan, penyewa akun, pemilik akun serta

customer. Pihak penyedia layanan juga menigkatkan keamanan berupa

scan wajah ketika akan mengaktifkan aplikasi tersebut, dan jika terjadi

ketidaksesuaian, maka akun akan terblokir untuk sementara dan juga

mengakibatkan pemutusan mitra kerja dengan pihak penyedia layanan.

2. Pihak pemilik dan penyewa akun harus lebih memperhatikan transaksi

sewa menyewa akun ojek online terkait hak dan kewajiban yang harus

menjadi tanggung jawabnya atas pelaksanaan sewa menyewa agar

kedepannya tidak ada keraguan antara kedua belah pihak yang

mengakibatkan wanprestasi yang menjadi permasalahan untuk kedua belah

pihak.

3. Pihak pemilik dan penyewa akun harus lebih memperhatikan transaksi

sewa menyewa akun karena akad sewa akun tidak sesuai dengan ketentuan

syara’, karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Serta

terjadinya wanprestasi karena pelanggaran kode etik oleh pemilik akun,

sebaiknya transaksi tersebut tidak dilakukan agar tidak adanya pihak yang

dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku:

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Azwar, Saifuddin.Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998. Djuwaini, Dimyauddin.Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015. Fathoni,Abdurrahman.Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Asdi

Mahasatya. 2006. Ghazaly, Abdul Rahman,dkk. FiqhMuamalat. Jakarta: Kencana. 2010. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009. Nawawi, Ismail.FIQH MUAMALAH-Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Surabaya: Putra

Media Nusantara. 2010. Santoso, Lukman.HUKUM PERIKATAN-Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak,

Kerja Sama dan Bisnis. Malang: Setara Press. 2016. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: sinar grafika. 2006. Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Widi, Restu Kartiko.Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun

Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. az-Zuhayli, Wahbah.al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al Fikr. Referensi Jurnal dan Artikel: Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah”. ASAS Vol. 2 No. 2. 2010. 5-6. Muhammad Nizar.“Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi al-Qur’an” MAFHUM:

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 02. November 2017. 9.

Referensi Skripsi: Aditia, Rendi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem

Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”.Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Desianti, Lina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel di

Solo”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2016. Dewi, Zusnia Eka Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamera

di Madiun Kamera Kota Madiun”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Yunus, Mahmud. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand di Pasar Syariah Kutisari Surabaya”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Referensi Internet: Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Ijarah (sewa-menyewa),” dalam

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0vT7fOnz7x0J:https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewamenyewa.html+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d , (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, jam 14.45 WIB).

Referensi Wawancara: Hidayat, Isa Fatoni. Wawancara. 15 Oktober 2020. Iskandar, Rudi. Wawancara. 10 September 2020. Kurniawan, Riski. Wawancara. 7 September 2020. Masriki, Miftakhul. Wawancara.10 September 2020. Prasetyo, Andi.Wawancara. 12 September 2020. Saefudin, Lutfi.. Wawancara. 18 Oktober 2020. Sahroni. Wawancara.7 September 2020. Sujito. Wawancara. 20 September 2020. Triawan,Hengki. Wawancara. 9 September 2020.