TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN

BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG MPR DPR DPD DAN DPRD

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Azzahra Jasmine Radintya

11140450000022

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULAH

JAKARTA

1441 H/2019 M

iv

ABSTRAK

Azzahra Jasmine Radintya. NIM 11140450000022 TINJAUAN HAK ASASI

MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-

UNDANG MPR DPR DPD DAN DPRD Program Studi Hukum Tata Negara

(Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2019 M. IX + 62 halaman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji

tentang kebebasan berpendapat dalam undang-undang md3 yang ditinjau dari

perspektif hak asasi manusia

Hasil penelitian ini diketahui bahwa adanya ketidakselarasan UU MD3 dengan

hak bebas berpendapat. Adapun kebebasan berpendapat bisa tercemin dalam

masyarakat yang bebas mengemukakan pendapat nya , akan tetapi dalam UU No.

2 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 17 Tahun 2014

tentang MD3 kebebasan berpendapat seperti di batasi , ketidakselarasan tersebut

terlihat dalam salah satu pasal yg berbunyi “mengatur kewenangan Majelis

Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyetret siapa saja ke ranah hukum jika

melakukan perbuatan yang patut di duga merendahkan martabat Dewan

perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota-anggotanya yang dimana pasal tersabut

tidak sesuai dengan sila ke 4 yg berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan”.

Oleh karena itu dalam rangka mengembalikan hak asasi terkait kebebasan

berbicara atau kebebsan berpendapat pemerintah mengesahkan rancangan UU No.

13 Tahun 2019 yaitu terkait perubahan ketiga dari UU MD3 No. 17 Tahun 2014

yg dimana UU tersebut di harapkan bisa menjadi satu langkah nyata dalam upaya

penegakkan ham terkait kebebasan berpendapat.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, MD3

Pembimbing: Atep Abdurrofiq, M. Si.

Daftar Pustaka: 1987-2019

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya

kepada penulis, sehingga penulis dapat menikmati nikmat yang tiada tara dalam

proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terjunjung ke haribaan

Baginda Rasulullah SAW, yang mana telah memberikan warisan berharga berupa

akhlak dan suri tauladan yang baik kepada seluruh Umat Islam di muka bumi.

Penyusunan skripsi yang telah dilaksanakan oleh penulis, dimaksudkan untuk

memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan, terdapat banyak sokongan

moril dan materil dari berbagai pihak. Tentunya para pihak tersebut merupakan

seseorang yang memiliki peran penting dibalik layar penulisan skripsi ini. Oleh

karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan “Terima Kasih” yang

tulus disertai rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, SH., MA., MH., Sebagai Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

2. Sri Hidayati, M.Ag., Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata

Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta.

3. Masyrofah, MA., Sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Tata

Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta.

4. Atep Abdurrofiq, M.Si., Sebagai Dosen Pembimbing yang selama ini selalu

membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

5. Asep Saepudin Jahar M.A., Ph.d. Sebagai Dosen Penasehat Akademik yang

selama ini selalu membimbing penulis di masa perkuliahan.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas

Syariah dan Hukum, yang telah memberikan sajian ilmu yang sangat

bemanfaat dan berharga selama masa perkuliahan.

7. Orang tua penulis yang tercinta, Bapak H. Safruddin Hutabarat, S.H (Alm)

dan Ibu Hj. Agustina Setyawati, S.H., M.H., Dua orang yang sangat

berharga, yang tak penah lelah, mendoakan dan mendukung penulis secara

moral dan materil dalam menyelesaikan Skripsi ini. Apa yang selama ini

telah dicapai dan dimiliki penulis tiada lain adalah berkat cinta dan kasih

vi

sayang keduanya. Salam cinta dan terimakasih yang teramat dalam untuk

mereka.

8. Abang dan Adik tersayang, Adam Haekal Radintya Hutabarat dan Athalla

Khatami Radintya Hutabarat.

9. Sahabat seperjuangan 1 dekade yang telah membantu dalam penulisan

skripsi ini Abang Fadhrul Rahman, Almira Putri, Eggy Nur Aprilia, Hana

Qonita, Mala Hayati, Rizka Nur Jannah.

10. Kedua sahabat HTN Angga Praja Firdaus, Maelawati Safitri yang telah mau

menemani masa-masa senang dan sedih penulis selama perkuliahan.

Sahabat yang selalu sigap bahu-membahu, menyayangi, mendukung,

menemani dan selalu menjadi sahabat terkasih.

11. Teman-teman HTN Angkatan 2014, yang selama ini selalu menjadi bagian

dari kisah perjalanan senang dan sedih penulis di masa perkuliahan.

Terutama untuk kedua teman perempuanku, Nayla Istiqomah dan Yella

Yulianda.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bisa menjadi acuan

bagi penulisan selanjutnya, Aamiin.

Jakarta, 10 November 2019

Azzahra Jasmine Radintya

11140450000022

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iii

ABSTRAK ................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ................................................................................ v

DAFTAR ISI ................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................. 5

C. Rumusan Masalah ................................................................................ 5

D. Pembatasan Masalah ............................................................................ 5

E. Tujuan Penelitian ................................................................................ 6

F. Manfaat Penelitian ............................................................................... 6

G. Metode Penelitian ................................................................................ 7

H. Review Studi Terdahulu ....................................................................... 8

I. Sistematika penulisan ........................................................................... 10

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia (HAM) ................................................................. 12

B. Hak Asasi Manusia dalam Islam .......................................................... 19

C. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Deklarasi PBB ........................ 20

D. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia ................................. 22

E. Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia ..................................... 27

viii

BAB III KEDUDUKAN WAKIL RAKYAT DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat ................................................. 29

B. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...................... 30

C. Peran dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat ............................... 35

D. Hak dan Kewajiban Anggota DPR ...................................................... 38

BAB IV ANALISIS DATA KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT

UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2018

A. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Prekspektif

Hak Asasi Manusia .............................................................................. 43

B. Landasan Perubahan Undang Undang No. 17 Tahun 2014

tentang MD3 ................................................................................ 46

C. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhaap Pengaturan Kebebasan Berpendapat

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MD3 .................. 48

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................ 57

B. Saran ................................................................................ 58

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 59

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di seluruh dunia memiliki sistem negaranya sendiri untuk

menciptakan kehidupan yang ideal, salah satu nya diantaranya adalah demokrasi.

Sistem ini banyak diterapkan di berbagai negara, hingga kini dianggap sebagai

suatu sistem yang ideal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia

sebagai negara demokrasi diperkuat dengan penerapan hukum yang didasarkan

dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia aalah negara

hukum.

Konsep demokrasi juga tentunya juga didasarkan pada UUD 1945 pasal 1

ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan

menurut UUD 1945. Dengan adanya pasal ini memberikan ruang yang luas dalam

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangan negara.

Salah satu bentuk implementasi dari konsep demokrasi adalah kebebasan

berpendapat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah

pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran.

Dalam kehidupan Negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya

atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Kebebasan

berpendapat merupakan hak setiap indvidu sejak dilahirkan oleh karena itu,

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang

untuk mengatur dan melindungi pelaksanaanya. Kemerdekaan berpikir dan

mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 ayat E (3) Setiap orang

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang

melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak

dihadirkan oleh negara melainkan hak asasi manusia menurut John Locke,1

merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrat dan dimiliki oleh setiap

1 Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya

dengan Konsepsi Negara Hukum” Jurnal Inovatif, Vol 4 No. 5 (Januari 2011), h. 83.

2

manusia sejak lahir. Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yang

melindungi hak-hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 UUD

1945.2 Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan

hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negaranya di hadapan hukum,

tidak boleh ada perbedaan perlakuan, baik yang disebabkan oleh suku, agama, ras,

golongan maupun jabatan.

Dalam konsep negara demokrasi, didalam masyarakat baru dapat disebut

berada dibawah rule of law, bila ia memiliki syarat-syarat esensil tertentu antara

lain harus terdapat kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak

asasi manusia dan human dignity dihormati. Keadilan menghendaki bahwa

seseorang atau suatu golongan atau partai minoritas tidak akan ditiadakan dari

hak-haknya yang alamiah dan teristimewa dari hak-hak fundamental manusia

warga negara atau pelayanan yang sama sebab ras, warna, golongan, kepercayaan

politik, kasta ataupun ataupun turunan adalah kewajiban penguasa untuk

menghormati prinsip-prinsip itu.3

Ketentuan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Tentang HAM

Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 44, berbunyi:

“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan

pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien,

baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”.

Pada pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

mejelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi

Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secra kodrati

melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia , yang dimana harus dilindungi,

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. dari pasal tersebut

2 Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya

dengan Konsepsi Negara Hukum” Jurnal Inovatif, Vol 4 No. 5 (Januari 2011), h. 82.

3 Ismail Sunny. Mekanisme Demokrasi Pancasila, cet-6. (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

Hal. 11-13.

3

kebebasan berpendapat mejadi hak asasi amnesia yang telah melekat padanya dan

tidak terpisahkan, wajib dihormati dan diakui Negara.

Kebebasan menyatakan pendapat merupakan salah-salah hak bagi setiap

warga negara yang wajib dijamin oleh undang-undang dengan sebuah sistem

politik demokrasi. Kebebasan tersebut diperlukan karena kebutuhan rakyat dalam

menyatakan pendapatnya yang senantiasa muncul pada setiap diri warga negara di

era pemerintahan yang terbuka saat ini.

Dalam revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,

DPD dan DPRD (MD3) dinilai mengancam kebebasan dalam berpendapat dan

berdemokrasi. Hal ini juga diperkuat dengan revisi Pasal 122 Huruf L yang

berbunyi “Mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menyeret

siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut di duga

merendahkan martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan amggota-

anggotanya”.

Kebebasan secara umum dimasukkan kedalam konsep dari filosofi poltik

dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak

sesuai dengan keinginanya.4 Hal ini tak lain merupakan wujud kepedulian

masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja dapat dilakukan, salah

satu bentuk penyampaiannya adalah antara lain melalui demonstrasi, namun

dengan ketentuan perijinan berdemonstrasi yang cenderung mempersulit dan

mengekang seperti ketentuan di atas, maka dalam hal ini negara belum menjamin

hak dan kebebasan sepenuhnya masyarakat atas jaminan kebebasan berpendapat

sesuai hak asasi manusia.

Kebebasan berbicara di Indonesia dijamin oleh Undang-undang seperti

UUD 1945 dalam pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga

negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan,

tanpa takut adanya hal yang akan menggangunya. Karena kebebasan berbicara

dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia.

Meskipun kebebasan berpendapat sudah di tegaskan dijamin dalam

Universal Declaration of Human Rights, di beberapa negara kebebasan

4 Rizki Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2013). Hal. 55

4

berpendapat ini masih menjadi sesuatu yang sulit, karena tekanan politik rezim

yang berkuasa untuk melindungi kekuasaannya. Sementara di beberapa negara,

Kebebasan berpendapat disalahartikan dengan menganggap kebebasan bisa saja

tak terbatas, sehingga terjadi penghinaan dan ujaran kebencian menjatuhkan

martabat manusia, golongan dan kelompok masyarakat dan penodaan atas

kesucian agama. Karena itu lah perlu di jelaskan lagi bagaimana sebaiknya

kebebasan berpendapat yang diimplementasikan pada masa zaman modern

sekarang.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya telah beberapa kali

mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun perubahan undang-

undang tersebut masih tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum

dalam masyarakat sehingga masih perlu diubah.5 Karena itulah, penting untuk

dikaji bersama, bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap pengaturan

kebebasan berpendapat terhadap masyarakat Indonesia yang sempat dibatasi

dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas UU MD3.

B. Identifikasi, Rumusan dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang telah

teridentifikasi yakni:

a. Adanya revisi UU No. 17 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

menyebabkan hilangnya salah satu hak warga Negara Indonesia dalam

menyuarakan pendapat yang hak tersebut telah dilindungi oleh UUD 1945.

5Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Konsideran.

5

b. Adanya revisi UU MPR, DPR, DPD & DPRD membatasi masyarakat untuk

memberikan kritik atau pendapat kepada anggota DPR.

c. Terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap revisi UU No. 17 Tahun 2018

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam proposal Skripsi ini

adalah:

a. Bagaimanakah kebebasan berpendapat dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

b. Apa yang menjadi landasan perubahan UU MD3 terkait kebebasan

berpendapat?

c. Bagaimana tinjauan HAM terhadap pengaturan kebebasan berpendapat dalam

UU MD3?

3. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan dalam kebijakan

pemerintahan Indonesia terkait tentang kebebasan berdemokrasi, maka penulis

perlu membatasi pembahasan tersebut pada kajian pengaturan kebebasan

berpendapat dalam UU MD3.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai

oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah:

a. Mengetahui dan mengkaji tentang kebebasan berpendapat dalam UU MD3

dalam prespektif HAM.

b. Mengetahui kesesuaian ketentuan kebebasan berpendapat dalam UU MD3

dengan upaya penegakan HAM.

D. Manfaat Penelitan

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Peneliti/penulis

6

a. Mengembangkan kemampuan penalaran hukum dalam menganalisis

permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama masalah

mengenai Undang-Undang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

b. Merupakan sebuah latihan dalam mengkaji sebuah permasalahan yang sangat

penting mengenai kebebasan berdemokrasi dalam Undang-Undang MPR,

DPR, DPD & DPRD (MD3).

c. Memberikan sebuah pengalaman yang berharga kepada penulis karena dapat

melakukan akses secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber

data-data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian

2. Perguruan Tinggi

a. Hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah landasan dalam melaksanakan

penelitian selanjutnya.

b. Hasil penelitian diharapakan dapat memberikan kontribusi Ilmiah.

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah pengetahuan baru bagi pembacanya.

3. Instansi Pemerintahan

Sebagai penyumbang Informasi dalam menentukan kebijakan terkait

masalah kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang MD3.

E. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya Ilmiah ini maka penulis akan menjelaskan

metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pedoman utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sumber data nya berasal

dari nilai relative yang umumnya dilakukan oleh peneliti social, hasil nya bersifat

obyektif, berlaku sesaat dan setempat6. Pendekatan ini di dasarkan pada

pertimbangan bahwa kajian ini lebih sinkron dengan pendekatan tersebut sebab:

(1) menyelesaikan permasalahan ini terlihat lebih mudah dan simple dengan

6 Sukandarrumidi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2012)

h.13.

7

metode kualitatif, dan (2) metode kualitatif dinilai oleh penulis lebih selektif dan

objektif dalam melakukan penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan undang-

undang (statute approach).

2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu melalu bahan-bahan

hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan bahan hukum berupa peraturan

perundang-undangan. Dalam penelitian ini sesuai dengan isu yang diangkat

bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3); Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3); dan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan

penafsiran tentang hukum melalui literature-literatur, hasil penelitian, jurnal

dan data-data serupa. Dalam menyusun dan mengumpulkan data-data dalam

penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa fasilitas kepustakaan yang

berada di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah, maupun beberapa

perpustakaan lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian.

3. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari sumber penelitian di kelompokkan untuk di

lihat perbedaanya, tujuan nya agar penulis dapat mengenali point-point yang

dianggap penting. Kemudian data tersebut dianalisis oleh penulis menggunakan

data kualitatif. Metode kualitatif yang penulis gunakan adalah pendekatan

penafsiran hukum dan sejarah. Sehingga data yang dihasilkan terlihat lebih

argumentative dan rasional. Setelah sebelumnya telah melalui beberapa tahap, di

tahap akhir penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi, sehingga

menjadi kalimat yang mudah dipahami.

4. Teknik Penulisan

8

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.

F. Review Studi Terdahulu

Sebagai upaya untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang

dibuat oleh penulis, penulis meneliti tentang penelitian-penelitian yang telah ada

sebelumnya, dan ini lah hasil dari penelitian penulis terhadap penelitian yang telah

dibuat sebelum nya antara lain:

1. Peirol Gerrard Notanubun, seorang penulis Jurnal dari Fakultas Hukum Untag

Surabaya. Judul jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara

Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945”. Dalam fokus jurnalnya, dia

menulis tentang kebebasan berbicara dan atau berpendapat mengenai

informasi dan transaksi elektronik (ITE) guna melindungi penggunaan

teknologi informasi dan internet.7

2. Selain itu juga ada juga jurnal rujukan untuk penulis diantaranya tulisan Putu

Eva Ditayani Antari. yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan

Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia”. Membahas mengenai larangan

untuk menyebarkan muatan atau konten yang tergolong ujaran kebencian dan

penyebaran berita bohong, yang utamanya dapat merugikan orang lain dan

memecah belah bangsa.8

3. Dalam jurnal yang di tulis oleh Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu

Pritaningtias yang berjudul “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam

Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia”. Jurnal ini

menjelaskan tentang setiap orang bebas untuk melakukan Demontrasi dan

menyampaikan pendapat secara bebas dalam lisan maupun lisan asalkan tetap

7 Peirol Gerrard Notanubbun “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam

Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam HUbungan Dengan Pasal

28 UUD 1945”. Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya

8 Putu Eva Ditayani Antari “Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial

di Indonesia”. Jurnal Hukum Undiknas (Vol 4 No 1. 2017).

9

dalam aturan. Dan kebebasan berpendapat di muka umum pun juga sudah

dilindungi dalam UU No. 9 Tahun 1998.9

4. Mohid Sabri Bin Mamat, seorang penulis Skripsi Dari Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Jakarta. Judul Skripsi “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum

Indonesia dan Malaysia (Analisi Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam

fokus skripsi nya, dia menulis tentang adanya perbedaan antara kedua

konstitusi kedua negara ini secara fungsional.10

5. Eka Sandi Selfia Sari seorang penulis skripsi dengan judul “Kebebasan

Berpendapat berdasar atas Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang

Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif

Hak Asasi Manusia”. Dalam skripsinya, membahas mengenai keseruan

undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan

pendapat di muka umum dengan hak asasi manusia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa apabila dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang

kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum belum dikatakan telah

melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang di miliki oleh seseorang

dalam pemenuhan hak sosial dan politik.11

Dari paparan di atas, terlihat penelitian yang menyinggung tentang

kebebasan berpendapat di muka umum. Namun yang menjadi pembeda penelitian

ini dengan penellitian sebelumnya adalah penulis akan memfokuskan tentang

kebebasan berpendapat yang ditinjau dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(MD3) dalam beberapa Undang-undang yang mengaturnya.

9 Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias “Kajian Freedom Of Speech and

Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia” Lex Scientia Law

Review. Volume 1 No. 1, November, hlm. 81-92

10 Mohid Sabri Bin Mamat “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan

Malaysia (Analisi Hukum Postif dan Hukum Islam)”. Skripsi Fakutlas Syariah UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta. 2012.

11 Eka Sandi Selfia “Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang No. 9

Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari

Perspektif Hak Asasi Manusia”. Universitas 17 Agustus, Surabaya. 2012

10

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan skrispsi ini dan untuk memberikan

gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis membagi susunan

penulisan skripsi ini ke dalam beberapa bab dengan sistematika penyusunan

sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, latar belakang masalah penelitian, identifikasi

masalah penelitian, pembatasan dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan

manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian, studi terdahulu dan sistematika

penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Asasi

Manusia (HAM). Dalam pembahasan dijelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang

di bagi atas beberapa sub poin yaitu, pengertian dan penegakkan Hak Asasi

Manusia di Indonesia

BAB III merupakan bab yang berisi Kedudukan Wakil Rakyat Dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian

DPR, sejarah serta peran wewenang DPR di Indonesia

BAB IV, merupakan bab inti, yaitu Bab yang berisi analisis data terkait

dengan mengetahui dan mengkaji tentang kebebasan berpendapat yang terdapat

dalam Undang-undang MD3 ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia.

BAB V, penutup. Bab ini merupakan kesimpulan secara keseluruhan,

sebagai penegasan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta terdapat

beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Prancis disebut “Droit L’Homme”,

yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut “Human

Rights”. Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, dimana

manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang

wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka muncul istilah “Basic Right” atau

“Fundamental Rights”. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah

“Hak Asasi Manusia”.1

Hak Asasi Manusia merupakan wacana yang mulai menggejala

bersamaan dengan munculnya gerakan demokratis di Indonesia. Untuk

memahami perbincangan tentang Hak Asasi Manusia tersebut, maka

pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Hak merupakan unsur

normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi

kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam

menjaga harkat dan martabat nya.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata

karena ia manusia. Umat manusia memlikinya bukan karena diberikan

1 Rizky Ariestandi Irmansyah. Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta:

Graha Ilmu 2013) hlm. 61.

13

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan

semta-mata berdasarkan martbatnya sebagai manusia2.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri

manusia yang telah dimilikinya sejak ia lahir. Hak Asasi Manusia ini pasti

dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia. Sesuai dengan pengertian

Hak Asasi Manusia tersebut perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun

manusia di dunia yang tidak memiliki Hak Asasi Manusia, pasti manusia

tersebut memilikinya. Namun, tidak semua hak yang kita miliki dapat

terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa penyelewengan yang sudah

terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya maupun dampak yang di

akibatkan.

Konsep HAM mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah bahwa

hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah Hak Asasi

Manusia karena dia manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang

berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak ini bertujuan untuk

menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari HAM adalah

hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan

hukum dari masyarakat internasional maupun nasional.3

Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu ciri dari negara

hukum yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan

jaminan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait kebebasan, ada

ungkapan John Stuart Mill, filosfi Inggris abad ke-17 yang gigih

memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan

bermasyarakat, ia mengatakan “Semakin luas kebebasan berekspresi

2 Jack Donnely, Universal Human Rights Theory and Practice, Cornell University Press,

Ithaca and London, 2003, hlm. 7-12. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger,

New York, 1973. Hlm. 70. Dalam Rhona K.M. Smith, dkk. ”Hukum Hak Asasi Manuisa”

(Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008) hlm. 11.

3 Anis Widyawati, “Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM”, Jurnal Pandecta,

(Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2014), hlm. 41.

14

dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau

peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.4

Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk

dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap

mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan.

Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua

warga negara dan pemerintah sendiri. Mengemukakan pendapat kerap kali

dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah.5

Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945, Pasal 28, berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-

undang”. Artinya sebagai Warga Negara Indonesia kita bebas untuk

menyuarakan isi hati kita, kepada pemerintah atau mungkin kebijakan asal

sesuai dengan Undang-Undang.6

Selain hak berpendapat diatas, semua manusia juga berhak

merasakan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa

membedakan dari aspek apapun. Hak untuk hidup, hak untuk menentukan

nasib sendiri, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak-

hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian

oleh Sang pencipta sebagai mahkluk ciptaan Tuhan YME atau sering

disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau

kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang asasi yang tidak boleh

dirampas oleh siapa pun baik itu seseorang, sekelompok maupun termasuk

oleh negara.

4 Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hlm.267.

5 Andi Rahmat dan M.Najid, Gerakan Perlawanan Dari Majis Kampus, (Jakarta:

Purimedia, 2001), hlm.67.

6 Sukarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2013), hlm. 112.

15

Pada UUD 1945, Pasal 28D, Ayat 1, berbunyi: “Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Artinya Setiap orang atau warga negara Indonesia memiliki hak yang

sama dengan orang lain, dan setiap orang berhak atas pengakuan dalam

arti di akui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negara itu sendiri

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dimana hukum tak akan

membeda-bedakan siapa kita, apa jabatan kita, dan akan memperlakukan

warganya dengan adil dan rata.

Landasan awal mengenai jaminan dan pembatasan Hak Asasi

Manusia di negara Indonesia tercetus melalui TAP MPR RI Nomor

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal

13 November 1998. Tap MPR tersebut berisikan jaminan perlindungan

dan pembatasan tentang Hak Asasi Manusia secara lebih jelas di

bandingkan dengan yang termuat dalam UUD 1945 naskah asli. TAP

MPR hadir sebagai bagian dari amanat UUD 1945 untuk memberikan

pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi

Manusia.

Meninjau mengenai pembahasan TAP MPR tersebut. Maka terdapat

kaitan antara TAP MPR dengan kebebasan menyatakan pendapat di

Indonesia. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan kebebasan

menyatakan pendapat dan termaktub dalam TAP MPR pada bagian

Piagam Hak Asasi Manusia antara lain.

Awal reformasi, tepat nya sejak kelengseran pemerintahan orde baru

pada tanggal 20 Mei 1998, keadaan berubah. Pemerintahan dan warga

negara harus mengikuti keterbukaan informasi dan pers dapat dengan

leluasa memberitakan segala kegiatan pemerintah7 pers berjalan tanpa di

7 Ignatius Haryant. Dkk. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Lembaga Studi

Pers dan Pembangunan (LSPP). Jakarta, 2000. Hlm. 48-50.

16

ganggu oleh campur tangan pemerintah. Undang- undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers menetapkan bahwa ketentuan mengenai SIUPP

tidak berlaku lagi sejak Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden

Abdurachman Wahid. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dan Undang-undang tentang Pers masih berlandaskan Pasal

28 UUD 1945 yang dikembangkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

1. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

Tidak ada pengertian khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam

UUD 1945. Hak-Hak Asasi Manusia di uraikan dalam pasal 28 A

sampai pasal 28 J setelah mengalami amandemen kedua yang disahkan

pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam pasal-pasal tersebut di sebutkan

bahwa manusia berhak atas hidup dan penghidupan yang layak, berhak

atas pendidikan, perlindungan di dalam hukum kebebasan beragama

dan berpendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat

kemanusiaan dan kebebasan dari perlakauan diskriminatif.

2. Kebebasan berpendapat dalam Hak Asasi Manusia

Muncul nya hak atas kebebasan berpendapat dimulai saaat

terjadinya Glorius Evolution di Inggris pada Tahun 1689, pada saat di

tetapkannya Bill of Rights. Bill of Rights sendiri merupakan dokumen

penting dalam rangka mneghormati Hak Asasi Manusia. Pada

dokumen tersebut, hak-hak individu dan kebebasan nya mendapat

perlindungan formal dalam undang-undang. Revolusi tersebut di

tujukan kepada Raja Charles II, yang isi undang-undang nya tersebut

antara lain:

a. Pemilihan anggota Parlemen harus dilakuakan dengan bebeas dan

rahasia.

b. Diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.

17

c. Warga negera Inggris mempunyai hak untuk memeluk agama nya

dan beribadat menurrut kepercayaaan itu.

Setelah muncul nya Bill of Rights di Inggris tersebut,

menimbulkan banyaknya negara-negara yang mengadopsi ketentuan-

ketentuan tentang hak-hak individu, khusus nya perlindungan

berpendapat tersebut.

Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hakhak

tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa

memperhatikan faktorfaktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit,

kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan. Hak-hak itu bersifat

supralegal tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-

undang dasar, mempunyai wewenang untuk bertindak lebih tinggi, dan

lepas dari pemerintah, dan dimiliki manusia, bukan karena perbuatan

amal dan kemurahan hati negara tetapi berasal dari sebuah sumber

yang lebih unggul dari pada hukum buatan manusia8

3. Tinjauan Hak Asasi Manusia menurut The Universal Declaration of

Human Right (DUHAM) 1948.

Deklarasi yang disahkan tanggal 1 Desember 1948 ini terdiri atas

30 pasal yang diantaranya mengatur hak-hak kemerdekaan, persamaan,

kebebasan, hak hidup, tidak diperbudak, tidak dianiaya, keadilan, hak

untuk berdomisili di suatu tempat, berkewarganegaraan, berkeluarga,

hak untuk memiliki sesuatu, berpendapat, berserikat, jaminan sosial,

pekerjaan, beristirahat, pengajaran, dan lain-lain9

Pasal 1 Universal Declaration of Human Right (DUHAM)

menyatakan “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai

martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati

8 Hass , Robert, Hak-Hak Asasi Manusia dan Media , (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,

1998). 9 https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi (diunduh

tgl 3 Oktober Pukul 09:00)

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi%20(diunduh%20tgl%203

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi%20(diunduh%20tgl%203

18

nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Right (DUHAM)

tertulis “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang

tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun,

seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

politik, atau pandangan lain, asal-usul, kebangsaan atau

kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukannya.” Kedua

pasal tersebut merupakan hakekat tentang Hak Asasi Manusia dalam

Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948. Dari hakekat

tersebut, muncul aturan-aturan yang tidak spesifik dibuat dengan

melibatkan banyak bangsa bangsa di dunia. Hukum konvenan ataupun

statuta dilahirkan dan dijadikan aturan main dalam tertib dunia dari

hak-hak kebebasan.

4. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa ciri-ciri khusus jika

dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Berikut ini penjelasan

mengenai ciri ciri HAM:

a. Tidak dapat dicabut, artinya Hak Asasi Manusia tidak dapat

dihilangkan atau diserahkan.

b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan

semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social,

dan budaya.

c. Hakiki, artinya Hak Asasi Manusia adalah hak asasi semua umat

manusia yang sudah ada sejak lahir.

d. Universal, artinya Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua

orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau

perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide Hak

Asasi Manusia yang mendasar.

19

B. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia

yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan

Yang Maha Esa. HAM menurut Jhon Locke adalah hak-hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai hak kodrati.

Namun HAM yang isitlahnya the human right berbeda dengan hak warga

negara (the cutuzen right) yang bukan hak kodrati pemberian dari Tuhan

Yang Maha Esa.10

Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan standar

normative yang di tetapkan Allah atau dibuat manusia berdasarkan firman

Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik hubungan antar

individu, individu dengan masyarakat, maupun antar negara. Pengakuan

bahwa adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau

semua orang. Batas Hak Asasi Manusia yang satu adalah hak asasi orang

lain. Dalam konteks HAM pengakuan hak asasi pada suatu pihak

merupakan kewajiban asasi semua orang.

Konsepsi tentang HAM dalam Islam dapat di jumpai dalam sumber

utama Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Adapun pelaksanaanya atau

implementasinya dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi

Muhammad SAW.

Di Negara-negara Islam lain nya terlihat usaha untuk merumuskan

suatu dokumen mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada Al-

Qur’an dan Sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada:

1. Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi ini disususn dalam konfernsi Islam di Mekkah pada

Tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua

10 Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, Hukum Tata Negara, (Ciputat: UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2010) h.168.

20

kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan

tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa

hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayan

bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari

segala HAM.

Salah satu kelebihan dalam deklarasi ini adalah bahwa teksnya

memuat acuan-acuan yang gambling dan unik dari totalitas peraturan-

peraturan yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah serta hukum-hukum

lainnya yang di tarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-

metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.11

2. Deklarasi Kairo

Deklarasi ini di cetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari Negara-

negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran

central syari’at Islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman

interpretasi dari Deklarasi Kairo ini terwujud pada dokumen itu

sendiri, terutama pada dua pasal terakhirya yang menyatakan bahwa

semua Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam

deklarasi ini merupakan subjek dari syariah Islam, syariah Islam

adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan

pasal-pasal deklarasi in ( pasal 23 dan Pasal 24).12

C. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Deklarasi PBB

Deklarasi PBB secara singkat menjelaskan seperangkat hak-hak

dasar manusia yang sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup,

hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa dan ditahan, hak dipersamakan

dimuka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah, dan

sebagainya. Hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut, seperti hak

11 Abdul Aziz Dahlan Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

hal. 498.

12https://www.academia.edu/40264818/HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_KONSEP_I

SLAM (diunduh tgl 26 September Pukul 16:00)

https://www.academia.edu/40264818/HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_KONSEP_ISLAM%20(diunduh%20tgl%2026

https://www.academia.edu/40264818/HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_KONSEP_ISLAM%20(diunduh%20tgl%2026

21

akan nasionalitas, pemilikan, dan pemikiran; hak untuk menganut agama

dan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berbudaya.

Menurut Asykuri Ibnu Chamim deklarasi PBB menegaskan beberapa

kategori hak sebagai berikut:

1. Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum

yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak

kemanusiannya seperti:

a. pengakuan atas martabat

b. Perlindungan dari tindak diskriminasi.

c. jaminan atas kebutuhan hidup

d. terbebas dari perbudakan,

e. perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan

menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

2. Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem

hukum, seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan

yang adil, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak di intervensi

kehidupan pribadinya.

3. Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa

campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil

bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazim

disebut sebagai hak sipil dan politik, seperti, kebebasan berpikir dan

beragama, hak berkumpul dan berserikat, hak untuk ikut aktif dalam

pemerintahan

4. Hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan

memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini

lazim disebut sebagai hak sosial-ekonomi-budaya, seperti

5. Hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan,

hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan

22

semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam

masyarakat dengan senantiasa.

D. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Berbeda dengan Inggris Dan Perancis yang mengawali Sejarah

perkembangan dan Perjuangan Hak Asasi Manusianya dengan

menampilkan Sosok pertentangan kepentingan Antara kaum bangsawan

dan Rajanya yang Lebih banyak mewakili kepentingan lapisan atas atau

golongan tertentu saja. Peijuangan hak-hak asasi manusia Indonesia

mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan yang lebih besar, dapat

dikatakan terjadi sejak masuk dan bercokolnya bangsa asing di Indonesia

dalam jangka waktu yang lama. Sehinggan timbul berbagai perlawan

rakyat untuk mengusir penjajah.

Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegak nya

Hak Asasi Manusia di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan

yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja melainkan

menyangkut keepentingang bangsa Indonesia secara utuh. Hal ini tidak

berarti bahwa sebelum bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan

bangsa asing tidak pernah mengalami gejolak berupa timbulnya

penindasan manusia atas manusia. Pertentangan kepentingan manusia

dengan segala atributnya (sebagai raja, penguasa, bangsawan, pembesar

dan seterusnya) akan selalu ada dan timbul Tenggelam sejalan dengan

perkembangan peradaban manusia.

Hanya saja di bumi nusantara warna pertentangan-pertentangan

yang tidak begitu menonjol dalam panggung sejarah bahkan sebaliknya

dalam cacatatan sejarahyang ada berupa kejayaan bangsa Indonesia ketika

berhasil dipersatukan di bawah panji-panji kebesaran sriwijaya pada abad

23

VII hingga pertengahan abad IX dan kerajaan majapahit sekitar abad XII

hingga permulaan abad XVI.13

Diskursus tentang HAM memasuki babakan baru, pada saat Badan

Penyelidik Usaha Perseiapana Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang

bertugas menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945, dalam

pembahasan-pembahasan tentang sebuah negara konstitusi bagi negara

yang akan segera merdeka, silang selisih tentang perumusan HAM

sesungguhnya telah muncul.

Disana terjadi perbedaan antara Soekarno dan Soepomo di satu

pihak dan Mohammad Hatta dan Mohammmad Yamin di pihak yang lain.

Pihak yang pertama menolak dimasukkan nya Ham terutama yang bersifat

individual ke dalam UUD karena menurut mereka Indonesia harus

dibangun sebagai negara kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua

menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah ekplisit.14

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945,

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang

untuk mengesahkan UUD 1945 sebgai UUD negara Republik Indonesia.

Dengan demikian terwujudlah perangkat hukum yang didalamnya memuat

hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat

dasar pula. Seperti yang tertuang dalam pembukaan pernyataan mengenai

hak-Hak Asasi Manusia tidak mendahulukan hak-hak asasi individu,

melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaiut hak bangsa.

Hal ini seirama dengan latar belakang perjuangan hak-hak asasi

manusia Indonesia yang bersifat kebangsaan dan bukan individu.

13 Marsudi Subandi. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma reformasi, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm. 90.

14 Moh Mahfud. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

hlm. 110.

24

Sedangkan isitilah atau perkataan Hak Asasi Manusia itu sndiri sebenernya

tidak dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh,

maupun penjelasaannya.

Istilah yang dapat ditemukan dalam pencantuman dengan tegas

perkataan hak dan kewjaiban warga negara, dan hak-hak dewan

perwakilan rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan

amandemen kedua, istilah Hak Asasi Manusia dicantumkan secara tegas.15

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami

perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS (1949), yang

did alamnya memuat ketentuan hak-Hak Asasi Manusia yang tercantum

dalam pasal 7 sampai dengan 33. Sedangkan setelah konstitusi RIS

berubah menjadi UUDS (1950), ketentuan mengenai Hak-Hak Asasi

Manusia yang dimuaut dalam pasal 7 sampai denga 34.

Kedua konstitusi yang di sebut berkakhir dirancang oleh soepomo

yang muatan hak asasinya banyak mencontoh piagam hak asasi yang

dihasilkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, yaitu The Universal

Declaration of Human rights tahun 1948 yang perisikan 30 pasal.

Dengan Dekrit Prsiden RI tanggal 5 juli 1959, maka UUD 1945

dinyatakan berlaku lagi dan UUDS 1950 dinyatakan itdak berlaku. Hal ini

berarti ketentuan-ketentuan hak-Hak Asasi Manusia Indonesia yang

berlaku adalah sebgaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Pemahaman

atas hak-hak asasi manuisa natara tahun 1959 hingga tahun 1965 nebjadi

anat terbatas jarena pelaksanaan UUS 1945 dikaitkan dengan paham

NASAKOM yang membuang paham berbau barat.

Dalam masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan-

penyimpangan terhadap paancasila dan UUD 1945 yang susasanya diliputi

penuh pertentnagan anatara golongan politik dan puncaknya terjadi

15 Ahadian ridwan indra. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, (Jakarta: CV. Haji

Masagung, 1991) Jakarta, hlm.15.

25

pemberontakan G30 S/PKI tahu 1965. Hal ini mendorong lahirnya orde

baru tahun 1966 sebagai koreksi terhadap orde lama.

Dalam awal masa Orde Baru pernaha di usahakan untuk menelaah

kembali masalah HAM, yang melahirkan sebuang rancangan ketetapa

MPRS, yaitu berupa rancanga Pimpinan MPRS RI No.A3/I/Ad/ Hoc B/

MPRS/1966, yang terdiri dari mukadimah dan 31 pasal tentang HAM,

namun rancangan ini tidak berhasil di sepakati menjadi suatu ketetapan.

Kemudian didalam pidato ketenegaraan Presiden RI pada

pertengahan bulan agustus 1990, yang dinyatakan bahwa rujukan

Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila “Kemanusiaan

Yang Adil dan Beradab” dalam kesatuan dengan sila-sila pancasila

lainnya.

Secara historis pernyataan presiden mengenai HAM tersebut amat

penting, karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual

HAM dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila pancasila yang

merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, secara ideologis, politis dan koseptual, sila kedua

tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM, karena konsep

HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan lineralisme yang

secara ideologis tidak diterima.16

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dibentuknya Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan keputusan

RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan KOMNAS

HAM tersebut pada saat bangsa Indonesia sedang giat melaksankan

pembagunan, menujukkan keterkaitan yang erat antara pengeggakan Hak

Asasi Manusia di atu pihak dan penegakkan hukum di pihak lainnya.

16 Sugondo Lies. Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak

Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI, 2001). hlm. 129.

26

Hal ini senada dengan deklarasi PBB tahun 1986, yang

menyatakan HAM merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan.

Keikutsertaan rakyat dalam pembangunan bukan sekesar aspirasi

melainkan keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri. Hal

tersebut menjadi tugas badan-badan pembangunan internasonal dan

nasional untuk menempatkan HAM sebagai focus pembangunan.17

Untuk lebih menantapkan perhatian atas perkembangan HAM di

Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (Organisasi maupun

Lembaga), telah diusulakn agar dapat diterbitkannya suatu ketetapan MPR

yang membuat piagam hak-hak asasi manusia atau ketetapan MPR tentang

GBHN yang di mana didalamnya memuat operasional daripada hak-hak

dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indonesia yang ada dalam UUD

1945.

Akhirnya ketetapan MPR RI yang di harapakn memuat secara

adanya HAM itu dapat di wujudkan dalam Masa Orde Reformasi, yaitu

selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai

dengan 13 November 1988, telah di putuskan lahirnya ketetapan MPR RI

No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar

bagi lahirnya UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

disahlan pada tanggal 23 september 1998. Undang-undang ini kemudian

diikuti oleh lahirnya Perpu No. 1 tahun 1999 yang kemuidan

disempurnkana dan ditetapkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tentang

pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya telah lahir UU No. 9 tahun

1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umun yang

17

Darmodiharjo Draji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama1995) hlm. 164.

27

disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 oktober 1998, serta

dimuat dalam LNRI tahun 1999 No.165.

E. Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diapresiasi oleh

setiap elemen bangsa, hal tersebut dikarenakan HAM merupakan hak-hak

dasar yang mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Pelanggran terhadap

HAM juga ditentang oleh ajaran agama manapun, sehinggan HAM

mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya tujuan bangsa Indonesia baru

dapat tercapai ketika nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dijunjung tinggi dan

mendapat perhatian yang memadai. Adapun peneggakkan HAM di

Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit antara lain18

1. Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Berbagai

peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenernya telah sangat

akomodatif terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, pembukaan

UUD RI 1945, dalam batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa

ketetapan, peraturan dan undang-undang penguasa.

2. Meratifikasi dan mengadopsi instrument-instrumen HAM

Internasional Indonesia telah meratifikasi berbagai macam hukum-

hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap

HAM

3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM.

Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan

dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus

18 TIM IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan,

Membangun Kesadaran berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila,(Universitas Taman

Yogyakarta, Jakarta, 2008)hal.2

28

dilindungi dan diperjuangkan. Membangun dapat pula di artikan

dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar

kemanusiaan.

Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur

politik. Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka

diupayakan menindak lanjutkan secara tegas kepada para pelaku

pelanggaran HAM tersebut. Untuk itu kita wajib menghargai dan

menghormati adanya upaya- upaya terhadap penegakan HAM adalah

sebagai berikut:

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM

2. Mendukung para korban pelanggaran HAM untuk memperoleh

restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan

HAM di pengadilan HAM

4. Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak

hukum dan lembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi

pelanggaran terhadap HAM.

5. Mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan

HAM mengalami jalan buntu.

Lembaga Komnas HAM yang dibentuk dengan Keputusan

Presiden Nomor 50 Tahun 1993 mempunyai tujuan diantaranya:

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan

HAM

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembang

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan untuk

berpartisipasi dalam berbagai kehidupan untuk melaksanakan tujuan.

29

BAB III

KEDUDUKAN WAKIL RAKYAT DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang

menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang

tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaanya tidak mengalami

ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Secara

sosiologis kekuasaan DPR merupakan amanat dari seluruh rakyat

Indonesia. Dalam hakikat nya, rakyak Indonesia memiliki andil

sepenuhnya dalam memerintah. Hal ini merupakan karakteristik yang

esensial dalam pemerintahan yang berlandasakna demokrasi, singkatnya

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam hal ini rakyatlah yang menentukan corak dan cara

pemerintahan di selenggarakan serta rakyat lah yang menentukan tujuan

yang hendak di capai oleh negara dan pemerintahannya itu.1 Namun

karena begitu banyak nya masyarakat di Indonesia tidak mungkin mereka

untuk memegang kekuasaan untuk memerintah secara efisien. Maka hal

itu direduksi ke dalam bentuk konsep perwakilan rakyat yaitu DPR.

DPR di sini tugas nya sebagai lemabaga Negara yang siap

menampung asprasi serta pemikiran rakyat dan juga menajdi jembatan

yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif di dalam tata ruang

kekusaan lembaga Negara. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat

mmerupakan wujud dari demokrsi.2

1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2010). hal. 414. 2 Charles Simabura, Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011. Hal. 23.

30

Berkaitan dengan pengertian DPR, B.N. Marbun mengutip

pendapat Mh. Isnaeni mengemukakan bahwa dewan perwakilan rakyat

adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi

rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari3.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan

menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka

membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang

berdasarkan Pancasila.

B. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sesuai dengan konsep trias politica, Dewan perwakilan Rakyat

(DPR) merupakan bagian dari kekuasaan legislative di tingkat pusat,

sedangkan ditingkat daerah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Selama ini terjadi banyak perubahan baik dari fungsi dan

wewenang DPR sejak dari masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde

baru, hingga pasca reformasi saat ini terus mengalami perkembangan yang

signifikan. Sejarah perkembangan DPR di Indonesia sebagai berikut:

1. Masa Sebelum Kemerdekaan Volksraad (1918-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam

parlemen bentukan pemerintah colonial Belanda yangg dinamakan

Volksraad. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan

nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan

selesainya Peran Dunia I (1914-1918). Volksraad hanya di rancang

oleh Belanda sebagai konsesi untuk dukungan popular dari rakyat di

tanah jajahan terhadap keberadaan pemerintahan Hindia Belanda.4

3 B.N. Marbun, DPR daerah: pertumbuhan, masalah, dan masa depannya & UU No 5

Tahun 1974, (Ghalia Indonesia, 1982). Hal. 55. 4 T.A. Legowo, Lembaga Perwakilan Rakyat di Inndonesia: Studi dan Analisis Sebelum

dan Setelah perubahan UUD 1945, (Jakarta FORMAPPI, 2005), h. 16.

31

Pada tanggal 8 Maret 1942 setelah kedatangan penjajah Jepang

kemudian Belanda mengakhiri masa penjajaha selama 350 tahun di

Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang

mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui

lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan.

2. DPR Pada Masa orde Lama

Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan

UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 4

aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan

Legislatif di Indonesia. KNIP merupakan bdan pembantu Presiden yng

pembentukannya didasarkan pada keputusan siding Panitis Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada masa ini bangsa Indonesua

masih di hadapkan kepada persoalan pengakuan kemerdekaan dari

Negara lain.5

Pada tahun 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang salah

satunya menyatakan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar

1945. Dengan berlakunya undang-Undang Dasar 1945, maka

keterwakilan yang dimiliki DPR menjadi terbatas. DPR bekerj dalam

suatu rangka yang lebih sempit, dalam arti hak-hak nya kurang luas

dalam Undang-undang dasar 1945 jika dibandingkan dengan UUD RIS

dan UUD 1950.6

Pada saat DPR Gotong-Royong (DPR-GR) didirkan dengan

penetapan Presiden No.4 Tahun 1960 yang mengatur susunan DPR-

GR. DPR-GR ini berbeda seklai dengan DPR sebelumnya, karena

DPR-GR bekerja dalam susunan dimana DPR ditonjolkan perannya

sebagai pembantu Pemenrintah, yang tercermin dalam istilah Gotong

5 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politi, (Jakarta: Dian Rakyat, 1998), Cet XIX,

h.331.

6 B. N. Marbun, DPR-RI Pertubuhan dan Cara Kerjanya, (Jakarta: PT Gramedia PUstaka

Utama, 1992), Edisi Revisi. h. 118.

32

Royong. Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tata tertib DPR-GR

yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.14 Tahun 1960.7

3. DPR Pada Masa Orde Baru

Dalam susasana penegakkan Orde baru Sesudah terjadi nya G

30 S/PK, DPR-GR mengalami perubahan, baik mengenai keanggotaan

maupun wewenang nya. Selain itu juga diusahakan agar tata kerja

DPR-GR lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang

Dasar 1945. Berdasarkan ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 yang

kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 10/1966, DPR-GR

masa Orde Baru memulai kerja nya dengan menyesuaikan diri dari

Orde Lama ke Orde Baru.

Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR-GR- 1966-1971 yang

bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas

utama sebagai berikut:

a. Bersama-sama dengan pemenrintahan menetapkan APBN sesuai

dengan pasal 23 ayat UUD 1945 beserta penjelasannya

b. Bersama-sama dengan pemerintahan membentuk UU sesuai

dengan pasal 5 ayat 1 , pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 ayat

22 UUD 1945 beserta penjelasannya

c. Melakukan pengawasan atas tindakan pemerintahan sesuai dengan

UUD 1945 dan penjelasannya.

Sesudah mengalami pengunduran sebanyak dua kali,

Pemerintahan Orde Baru akhirnya berhasil menyelenggarakan pemilu

yang pertama pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan ketetapan

MPRS No. XI Tahuun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968.

Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967 Oleh Jendral

7 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 336.

33

Soeharto, yang menggangtikan Presiden Soekarno, dengan

menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.8

Sejak pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 pemerintah “Orde

Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas.

Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dan stau golongan

karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada

dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut,

sementara mesin-mesin poltik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar.9

Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai

pemegang suara tebanyak. Dalam masa ini, DPR berada di bawah

control eksekutif. Kekuasaan Presiden yang terlalu besar dianggap

telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai

lembaga Legislatif yang diharapkan mampu menjalankan funsi

penyeimbang dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias

struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat

posisi Presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.

4. DPR Pada Masa Reformasi

DPR Periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih

dalam masa “reformasi”. Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21

Mei 1998 yang kemudia digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin

Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segara

dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut

membuahkan hasil, pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan

Habibie.

8 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 338.

9 B. N. Marbun, DPR-RI Pertubuhan dan Cara Kerjanya, h.178.

34

Pemilu ini dilaksanakan dengan terlebih dulu mengubah UU

tentang Partai POlitik (parpol), UU Pemilihan Umum, dan UU tentang

Susuna dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk), dengan

tujuan mengganti system Pemilu ke arah yang lebih demokratis.

Hasilnya, terpilih anggota DPR baru.

Untuk pertama kalinya proses pemberhentian kepala negara

dilakukan oleh DPR. Dengan dasar dugaan kasus koripsi di Badan

Urusan Logistik (oleh media massa popular sebagai “Buloggate”),

Presiden yang menjabat ketika itu, Abdurrahman Wahid, diberhentikan

oleh MPR atas permintaan DPR. Dasarnya adalah ketetapan MPR No.

III tahun 1978. Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh wakil

Presiden yang menjabat ssat itu, Megawati Soekarnoputri.

DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian dari MPR, telah

berhasil melakuakan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat

kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Meskipun hasil dari

amandemen tersebut masih di rasa belum ideal namun ada beberapa

perubahan yang terjadi. Beberapa perubaha tersebut yaitu perubahan

system pemilihan lembaga Legislatif (DPR dan DPD) dan adanya

Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu 2004

Amandemen terhadap UU 1945 yang dilakukan pada tahun

1999-2000 membawa banyak iplikasi yang kemudia diterapkan pada

Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan

system pemilihan lembaga legislative (DPR dan DPD) dan adanya

presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Dalam piemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secraa resmi

lembaga perwakilan rakayat baru yang bernama Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). DPR merupakan represntasi dari jumlah penduduka

sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi

35

lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di negara

ini.

Idelanya, DPR dan DPD mampu bekerja bersama-sama dalam

merumuskan sebuah UU. Hanya saja karena cacatnya amandemen

yang dilakukan terhadap UUD 1945, relasi yang muncul terjadi

timpang. DPR memegang kekuasaan legislative yang lebih besa dari

DPD hanya sebagai badan yang memberi pertimbangan kepala DPR

dalam soal-soal tertentu.

C. Peran dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Sri Soemantri

Mortosoewignjo, dimaksud sebagai upaya untuk menghindari manipulasi

kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan presiden

Soeharto. Disamping itu, perubahan untuk menyeimbangkan kekuasaan

antara legislative, eksekutif, dan yudikatif yang dianggap executive heavy

sehingga tercipta check and balances system.

Pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, substansi

yang diubah menyangkut 2 hal, pertama memberdayakan DEwan

Perwakilan Rakyat, sedangkan kedua membatasi Kekuasaan Presiden.

Semula presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan DPR maka perubahan pertama ini terjadi

kebalikannya. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Tertinggi Negara di

Indonesia yang secara formil dan formil dan materil mewakili rakyat

Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Di

tinjau dari askpe ketenegaraan, DPR memiliki tugas dan kewenangan

sebagai berikut:10

10 Republik Indonesia. Pasal 20-22, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

36

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

2. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden

untuk mendapatkan persetujuan bersama.

3. DPR mempunya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan

4. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan

pendapat

5. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak

imunitas.

6. Anggota DPR berhak menagjukan usul rancangan Undang-Undang

7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang harus mendapat

persetujuan DPR dalam persidangan yang selanjutnya, yaitu:

a. Mengenai fungsi dan badan legislatif, beberapa ahli

mengemukakan bahwa memuaskan kehendak masyarakat atau

keamanan umum, adalah esensi dari fungsi legislative selaku

wakil rakyat. Perlu di ingat bahwa badan legislative merupakan

salah satu uint dari suatu system politik. Anggota masyarakat

yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan juga merupakan

salah satu aspek jaringan kekuasaan disamping eksekutif dan

lembaga lainnya. Maka anggota badan tersebut perlu

mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik

yang datang perorangan, berbagai kesatuan individu seperti

kekuasaan politik, kelompok kepentingan eksekutif tersebut.

Sehingga, para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan

berbagai kehendak dan opini tersebut dalam proses perumusan

dan pemutusan kebijakan.

37

b. Dalam rangka menjalankan peran DPR tersebut, DPR dilengkapi

dengan beberapa fungsi utama yaitu:

1. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk Undang-Undang.

Selain itu, dalam tata tertib DPR disebutkan badan legislasi

memilik tugas merencanakan dan menyusun program serta

urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa

keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran dengan

menginventrasi masukan dari anggota fraksi. Komisi, DPD,

dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi Baleg.11

2. Fungsi Anggaran adalah fungsi DPR bersama-sama dengan

pemerintah menuyusun Anggaran pendapat dan belanja

negara dan harus mendapatkan persetujuan DPR. Kedudukan

DPR dalam penetapan APBN sangkat kuat karena DPR

berhak menolak RAPBN yang diajukan Presiden.12

3. Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi

pelaksanaan Undang-Undang yang dijalankan oleh

pemerintah. Khususnya pelaksanaan APBN serta pengelolaan

keuangan negara dan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintah.13

Di dalam sistem perwakilan politik, badan legislatif (DPR)

mempunyai posisi dan fungsi yang sentral dalam arti DPR merupakan

lembaga yang berkewajiban mewakili rakyat di daerah yang berwenang

membentuk peraturan darah untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintah daerah. Berkenaan dengan fungsi legislatif yang paling penting

adalah:

11

FORMAPPI, Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia, ( Jakarta: FORMAPPI, 2005). h,

95.

12 FORMAPPI, Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan, (Jakarta: FORMAPPI,

2009) h. 162.

13 Laporan DPR periode 1999-2004. h. 67.

38

1. Membuat policy (kebijakan) dan pembuat undang-undang. Untuk ini

badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen

terhadap undang-undang yang disusun pemerintah dan hak budget.

2. Mengontrol badan eksekutif, dalam anti menjaga supaya semua

tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Untuk menyelenggarakan tugas badan perwakilan rakyat diberi hak-

hak kontrol khusus. Kedua fungsi legislatif tersebut diatas, merupakan

fungsi yang paling pokok yang dimiliki dan dijalankan oleh badan

legislatif kedua fungsi tersebut juga merupakan konkretisasi dari tugas

perwakilan yang diemban oleh DPR. Kemudian apabila kedua fungsi

tersebut terutama fungsi pembuatan undangundang tidak berjalan,

maka akan terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

D. Hak dan Kewajiban Anggota DPR

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang pertama

mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam kegiatan bernegara, yang

pertama adalah mengatur kehidupan bersama. Oleh, sebab itu,

kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus

diberikan kepada lembaga Legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Adalah kekuasaan Legislatif badan yang memiliki kewenangan khusus

untuk membuat Undang-Undang.

DPR merupakan perwakilan politik (political representation) yang

anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang

bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR

kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD

1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang–Undang Dasar”.

39

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan

sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah

Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga DPR mempunyai hak-hak

yaitu:

1. Hak Interpelasi

a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan

kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting

dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

b. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang

anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

c. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang

akan dimintakan keterangan; dan alasan permintaan keterangan.

d. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi

DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang

dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan

keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)

jumlah anggota DPR yang hadir.

2. Hak Angket

a. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan

terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan hak angket telah di tentukan dalam UU Nomor 6

Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat,

sekurang-kurangnya diajukan oleh 10 orang anggota DPR bisa

menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan DPR. Usulan

40

disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan

pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu

rumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki, disertai

dengan penjelasan dan rancangan biaya sedangkan dalam pasal

177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan

oleh paling sedikit oleh dua puluh lima orang anggota serta lebih

dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-

kurangnya materi kebijakan memuat mengenai pelaksanaan

undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

a. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk

menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah

mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam

negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak

angket.14

b. Pelaksanaan hak menyatakan pendapat terdapat pada Pasal

184 ayat (1) mengatur hak menyatakan pendapat diusulkan

paling sedikit 25 orang anggota DPR. Pengusulan diusulkan

disertai dokumen yang memuat materi dan alasan usul, dan

materi hasil hak angket disertai bukti yang sah atas dugaan

pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 77 ayat (4) hutuf c.

Menggunakan hak menyatakan pendapat selanjutnya

diputuskan oleh 3/4 dari 3/4 jumlah anggota DPR. DPR

kemudian bersidang untuk memutuskan menerima atau

menolak usulan hak menyatakan pendapat.

14

http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban (diunduh tgl 2 Oktober Pukul 10:00)

http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban%20(diunduh%20tgl%202

41

Adapun beberapa hak yang di punyai oleh anggota-anggota DPR yaitu

sebagai berikut:

a. Mengajukan rancangan Undang-Undang.

b. Mengajukan Pertanyaan.

c. Menyampaikan usul dan pendapat.

d. Memilih dan dipilih.

e. Membela diri

f. Imunitas

g. Protokoler

h. Dan keuang dan administrative.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, megatur tentang

kewajiban dari anggota DPR, yang disebutkan dalam Pasal 81 yang

menyatakan bahawa anggota DPR mempuyai kewajiban yang harus di

patuhi sebagai berikut:

a. Megang teguh dan mengamalkan Pancasila.

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan.

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Rakyat.

f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemertintahan

Negara.

g. Menaati tata tertib dan kode etik.

h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga

lain.

42

i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan

kerja secara berkala.

j. Menampung dan menindaklajuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

k. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerh pemilihannya.

43

BAB IV

TINJAUAN HAM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MD3

A. Kebebasan Mengemukakan Pendapat dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia

Dalam konsep negara hukum, pada dasarnya negara bertujuan untuk

memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat atas tindakan

atau perbuatan pemerintah yang dianggap menyalahgunakan wewenang dan

kekuasaan. Negara hukum juga tak terpisahkan dengan konsep demokrasi dan

perlindungan terhadap HAM.1 Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di

tangan rakyat. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

sangat penting sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan

dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan

diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa,

karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.2

Prinsip dasar kedua dari pemerintahan yang demokratis ialah adanya

kesetaraaan atau kesamaan politik, kesetaraan politik di sini bahwa setiap warga

negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses

pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Dengan demikian kesataraan politik

dalam demokrasi di berikan agar masyarakat dapat memberikan kritikan, masukan

serta pendapat sehingga mengurangi timbulnya perbedaan pendapat dalam

membuat suatu kebijakan maupun perundang-undangan, agar tercapai

pemerintahan yang demokratis.

Politik hukum HAM dalam negara hukum demokratis harus bersifat

promotif, protektif, dan implementatif terhadap HAM guna mencegah

1Majda El- Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945

Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2007), cet 2, h. 32-33.

2Suparman Marzuki, Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.

14.

44

penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyelenggaraan HAM. Sebenarnya

mengeluarkan pendapat atau kritikan yang benar bukan sekedar hak melainkan

kewajiban, apabila masyarakat bersikap apatis terhadap kebobrokkan, korupsi,

ketidakadilan, dan penyelewengan lainnya baik dilakukan oleh pemerintah

maupun individu, maka masyarakat terjebak dalam kubangan dosa.3

Dalam negara demokrasi rakyatlah yeng menentukan hukum melaui

wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sendiri.4 Maka dari

itu DPR dalam membuat Undang-Undang harus berdasarkan keluhan rakyat

bukan untuk kepentingan lembaga, organisasi ataupun anggota-anggota yang

terdapat di dalamnya. Apabila terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dapat

menimbulkan adanya penyimpangan politik dan hukum maka hal tersebut dapat

menciderai penegakkan HAM. DPR tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan

demi kepentingan pribadi dengan membuat undang-undang yang dapat membatasi

hak-hak masyarakat. Dalam prinsip demokrasi terdapat tujuh prinsip pokok yang

menjadi asas penegakan demokrasi itu sendiri, salah satunya kebebasan berbicara

yaitu setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa

takut.5

Meski reformasi sudah berjalan selama 20 tahun setelah runtuhnya Orde

Baru, namun ternyata, hingga saat ini, belum membuahkan perubahan yang cukup

siginifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi

Manusia (HAM), diantaranya menyangkut kebebasan pers, kebebasan berekspresi

dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh

informasi. Salah satu polemik yang tengah hangat diperbincangkan yakni adanya

pembatasan hak kebebasan mengemukakan pendapat bagi masyarakat yang diatur

dalam UU MD3. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 122 huruf l yang

berbunyi “apabila merendahkan kehormatan DPR dapat ditindak pidana sesuai

3Suparman Marzuki, Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia………, h. 111.

4Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada, 2011), h. 217.

5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:

Kencana, 2014),Reformasi 1998, h. 221.

45

dengan UU tersebut.” Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi

Manusia.

Hak atas kemerdekaan berekspresi dalam makna yang luas, mencakup

hak-hak seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir (freedom of thought),

kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan memilih keyakinan (freedom of

religion), kemerdekaan berseni (mencipta atau melakukan suatu seni),

kemerdekaan melakukan penyelidikan (freedom of research).6 Pada pers juga

melekat hak atas kemerdekaan berekspresi. Sebagai bagian atau salah satu jenis

hak atas kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers bertalian erat dengan hak

atas kemerdekaan berpikir, berpendapat, penyelidikan (press investigation) dan

lain-lain.

Hak atas kemerdekaan berpendapat sebagai suatu wujud hak atas

kemerdekaan berekspresi. Sengaja diberi tempat tersendiri, untuk menekankan

betapa penting hak atas kemerdekaan berpendapat. Ketika rapat-rapat menyusun

UUD 1945 (Sidang BPUPKI), Bung Hatta sangat gigih meminta agar hak atas

kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pikiran (dan hak berapat dan

berkumpul), dimasukkan dalam UUD. Esensi hak atas kemerdekaan berpendapat

adalah exchange of ideas (pertukaran pendapat). Hak mengemukakan pendapat

juga bisa menjadi pengejawantahan atas hak atau kemerdekaan untuk melakukan

control terhadap pemerintahan. Kontrol adalah subsistem dari tatanan

pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab

merupakan salah satu ciri demokrasi. Dalam demokrasi, pertanggungjawaban

dilakukan dan diberikan kepada rakyat. Tanpa kontrol tidak ada

pertanggungjawaban. Tidak bertanggung jawab memberi peluang kekuasaan

sewenang-wenang. Kontrol adalah sarana mencegah kekuasaan sewenang-

wenang. Kritik sebagai sarana publik melakukan kontrol agar kekuasaan tidak

sewenang-wenang.

6Bagir Manan, Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), h.

74-75.

46

B. Landasan Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MD3

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan

memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi

kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal

ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun

1945) menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar".

Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis


dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam

undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis


dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang

mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan

memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.7

Meskipun dalam UU MD3 telah secara komprehensif diatur mengenai

pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan

dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Penjelasan.

47

mengakomodasi hasil pemilihan umum serta sistem pemerintahan presidensial,

sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan

ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah susunan

dan mekanisme Pimpinan MPR yang memberikan cerminan keterwakilan suara

partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut. Selain itu, yang menjadi sorotan

yakni pada pasal 122 huruf l terkait pembatasan hak kebebasan berpendapat yang

turut diubah.

Dalam implementasinya, kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan

hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, yang tertuang dalam beberapa aturan

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum,

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS,

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

4. Unda ng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat relevan dengan kebebasan

menyatakan pendapat. Undang-undang ini terbentuk sebelum terdapat

amandemen kedua UUD 1945 yang berfokus dalam hak asasi manusia. Landasan

konstitusi yang terkait berupa UUD 1945 dalam naskah asli, khususnya Pasal 28

yang menyebutkan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagianya ditetapkan

dengan undang-undang” Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan jaminan dan

pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat di muka umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyebutkan bahwa: Kemerdekaan

48

menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan

pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagianya secara bebas dan bertanggung

jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat

sebagai hak setiap warga negara. Penjelasan ini memberikan makna bahwa

kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang

telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Media yang ditawarkan untuk

menyampaikan pikiran yaitu secara lisan, tulisan, dan sebagianya. Kemerdekaan

menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai

dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan.

Sementara dalam Pasal 1 angka 2 dari undang-undang tersebut

menyatakan bahwa: Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang

lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara konkret dapat

dimplementasikan secara lisan maupun tulisan dalam media cetak dan elektronik.

Lisan dapat terealisasi dalam bentuk ruang diskusi dan dalam bentuk audiovisual

dan audio melalui televisi, radio, dan internet yang menunjang hal tersebut karena

ruang tersebut merupakan ruang yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Sementara secara tulisan dapat dicapai melalui media cetak seperti pers dan media

elektronik seperti internet dalam bentuk tulisan.

Pasal tersebut menjamin bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat

dapat dituangkan di muka umum secara bebas terbuka dan tanpa tema tertentu

yang disebut dengan mimbar bebas. Konkretnya, mimbar bebas dapat dinikmati

saat terjadi percakapan ringan antar beberapa orang.

Lebih lanjut lagi, Pasal 2 menyebutkan bahwa: Setiap warga negara

secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud

dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara dalam Demokrasi Pancasila. Tujuannya adalah penginformasian kepada

khalayak luas mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

dalam Demokrasi Pancasila.

49

Pasal 5 membahas mengenai jaminan terhadap hak warga negara yang

menyampaikan pendapat di muka umum. Warga negara berhak untuk

mengeluarkan pikiran secara bebas, dalam artian bebas dari tekanan dari luar atau

suatu pemaksaan untuk mengeluarkan pendapatnya atau tidak. Disamping itu,

warga negara memperoleh perlindungan hukum dalam menyampaikan pendapat

di muka umum. Perlindungan hukum dimaksudkan bahwa warga negara diberikan

kesempatan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 5 menyebutkan

bahwa:

1. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

mengeluarkan pikiran secara bebas.

2. Memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 8 memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk turut

serta dalam menyampaikan pendapat. Disamping berperan serta, masyarakat pun

mempunyai tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang, yaitu untuk

mengusahakan agar penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan

kondusif. Pasal 8 menyebutkan bahwa: Masyarakat berhak berperan serta secara

bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum

dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

1. Ayat 2: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri

bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau

peserta penyampaian pendapat di muka umum.

2. Ayat 3: Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri

bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin

keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hal pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus,

tertuang dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa: Warga negara yang

menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.

50

3. Menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembatasan dalam Pasal 6 undang-undang ini sejalan dengan pembatasan

yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan terbentuknya undang-undang terebut pada tahun 1998

menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang pemikiran mengenai kebebasan

menyatakan pendapat yang dilindungi dan dibatasi berdasarkan hukum melalui

undang-undang Pengaturan mengenai pembatasan terdapat dalam UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan

yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam Pasal 23

ayat (2) seperti yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat

ketentuan yang mengatakan “...dengan memperhatikan nilai-nilai agama,

kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa”. Oleh karena itu dalam hal

penggunaan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga

lewat media internet, juga perlu memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-

pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan ini. Pemberlakuan

dan pengesahan terhadap pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku

atas dasar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73 yang menyatakan

bahwa “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat

dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar

orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.“

Hal ini tercantum dalam Pasal 74 yang menyatakan “tidak satu ketentuan-

pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,

golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau

menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam

Undang-Undang ini. Selain itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat ini,

juga terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang

51

mengikutinya. Dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik seperti yang telah diketahui

bahwa telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 terlebih Pasal 19 ayat (3)

menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 ini

menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat

dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum

dan sepanjang diperlukan untuk:

1. Menghormati hak atau nama baik orang lain

2. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau

moral umum.”

Ketentuan mengenai pengenaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh

seseorang sebagai subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD

NKRI Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.“ Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J

menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai pembatasan dalam perundang-

undangan diatas, maka objek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya

sebatas:

1) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan

dasar orang lain

2) Memperhatikan nilai-nilai agama

3) Moral dan kesusilaan

4) Keamanan dan ketertiban umum

5) Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Jadi yang dimaksud kebebasan disini memang tidak bebas dalam artian

hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu

52

kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari

penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta

adanya pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga

hak orang lain agar tidak saling merugikan. Sehingga diperlukan suatu kesadaran

kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan

hak yang dimiliki orang lain.

Pasal 122 huruf L terkait tugas MKD yang dimuat dalam Undang-Undang

MD3 menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi anti kritik dan kebal

hukum. Bahkan pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap

praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR itu sendiri. Secara

eksplisit ketentuan ini memuat perihal penghinaan terhadap parlemen maka

Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang untuk mengambil langkah hukum dan

atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan

hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.8 Dengan adanya

pasal 122 huruf L ditakutkan dapat memunculkan kediktatoran DPR di tengah

penegakan negara demokrasi.

Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivtri susanti turut

memberikan argumentasi terkait Undang-Undang tersebut. Ia menyatakan bahwa

ketentuan ini merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR

dan tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi hak masyarakat untuk

menyatakan pendapat.

Adapaun beberapa elemen masyarakat yang turut memberikan protes

antara lain Persatuan Wartawan Indonesia, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi,

forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk

MD3, dan the Institut for Criminal Justice Reform, termasuk institusi negara

seperti DPD dan Komnas HAM. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam

pembicaraan mengenai beberapa pasal yang dianggap sebagai upaya

membungkam kritik masyarakat kepada DPR. Salah satunya adalah pandangan

dari Hairansyah, wakil ketua bidang internal Komnas HAM. Bagi Hairansyah,

8 Bbc.com/Indonesia/Trensosial (15 Oktober jam 10:00)

53

pasal 122 hururf L yang tertuang dalam UU MD3 bertentangan dengan Hak Asasi

Manusia.9

Hairansyah menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat oleh

warga diatur dalam Ayat 2 Pasal 23 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Adapun isi

dari pasal tersebut adalah setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan

dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan

melalui media cetak maupun elektroknik dengan memperhatiakan nilai-nilai

agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

C. Tinjauan HAM terhadap Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3

Disahkannnya Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang

perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis


Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan satu langkah nyata dalam hal

upaya penegakan HAM. Polemik UU MD3 yang menimbulkan banyak

perdebatan di kalangan masyarakat pasca disahkan sebagai suatu peraturan yang

mengikat memang perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu

sendiri.

Pasal 122 huruf L Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRP menyebut

bahwa Mahmakah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum

dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan

hukum yang merendahkan kehormaran DPR dan anggota DPR. Pada dasarnya

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah suatu badan pemerintah yang

bertugas untuk menampung segala keluhan rakyat terhadap badan eksekutif atau

pelaksana pemerintahan yakni Presiden dan jajarannya.

Sejatinya kekuasaan membuat Undang-Undang harus terletak dalam suatu

badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-Undang tidak

diletakkan pada suatu badan tertentu, maka memungkinkan setiap golongan atau

9 https://indopos.co.id/read/2018/02/15/127679/wakil-komnas-ham-sebut-revisi-uu-md3-

tabrakan-dengan-uu-ham. (diunduh tgl 15 Oktober Pukul 09:00)

https://indopos.co.id/read/2018/02/15/127679/wakil-komnas-ham-sebut-revisi-uu-md3-tabrakan-dengan-uu-ham

https://indopos.co.id/read/2018/02/15/127679/wakil-komnas-ham-sebut-revisi-uu-md3-tabrakan-dengan-uu-ham

54

tiap orang mengadakan Undang-Undang demi kepentingannya sendiri. Indonesia

adalah negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi, peraturan perundang-

undangan haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat, maka dari itu badan perwakilan

rakyat dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk

menyusun Undang-Undang. Badan Perwakilan Rakyat disebut sebagai lembaga

legislatif. Legislatif ini adalah yang sangat terpenting dalam susunan kenegaraan,

karena Undang-Undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan

negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan

negara.10

Ada empat lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

yaitu MPR, DPR, DPD, DPRD. Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) adalah

lembaga legislatif negara yang bertugas mengubah Undang-Undang, melantik dan

memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, menunjuk Presiden atau Wakil

Presiden baru dari rekomendasi partai politik pemenang pemilu jika Presiden atau

Wakil Presiden sebelumnya mangkat, diberhentikan, atau tidak bisa lagi

melanjutkan karena alasan tertentu. Anggota MPR tediri dari anggota DPR dan

DPD. Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR merupakan

lembaga negara yang memegang kekuasaan legislative.

Secara umum, dapat dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR

meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Di antara

ketiga fungsi itu, yang paling pokok adalah inisiatif pembuatan Undang-Undang.

DPR memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 20 A Undang-Undang Dasar

1945 sebagai berikut:

1. DPR memiliki fungsi legisasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

2. Dalam hal melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi

(meminta keterangan), hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

10

CST. Kansil & Christie, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cet. I, (Jakarta, PT.

Aneka Cipta, 2008), h. 75.

55

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,

setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat serta imunitas.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak angota DPR diatur dalam

Undang-Undang.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara

optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan

checks and balances oleh DPR. Dengan adanya perubahan ketentuan pembatasan

hak berpendapat terhadap masyarakat, maka secara tidak langsung akan

berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini menyebabkan

bertambahnya kekebalan hukum bagi anggota DPR dan membungkam aspirasi

rakyat yang sebenarnya telah dijamin melalui Hak Asasi Manusia. Sehingga hal

tersebut akan menggeser Executive Heavy kearah Legistlative Heavy yang

terkesan bukan keseimbangan yang dituju melalui perubahan Undang-Undang ini

melainkan DPR ingin memusatkan kekuasaaan di tangannya.11

Pada dasarnya, perubahan Undang-Undang MD3 juga sudah sejalan

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-

XVI/2018. Dengan adaya Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018. Ketentuan ini telah menciptakan keadaan dimana DPR dan anggotanya

mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum yaitu timbulnya hak untuk

mengkriminalisasi warga negara Indonesia lainnya yang tindakannya melanggar

nilai-nilai demokrasi dan pancasila. Penetapan undang-undang tersebut

merupakan wujud tidak adanya pengakuan DPR dan anggotanya terhadap hak

warga negara Indonesia yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan

anggota DPR di hadapan hukum, sehingga membuat masyarakat dan para ahli

hukum mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk dicabut

Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tersebut

11

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi revisi, cet. Ke-V, (Jakarta, PT.

Raja Grafindo, 2010), h. 171-172

56

agar tidak menyimpang dari hak- hak warga negara Indonesia yang telah diatur

dalam undang-undang hak asasi manusia.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa Pasal 122 huruf l

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan UUD

NRI 1945 dan melanggar hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat atau

mengkritik anggota DPR yang seharusnya DPR dan anggotanya menerima

pendapat, maupun kritikan oleh rakyat mengingat DPR merupakan wakil rakyat

untuk menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemerintah.

57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam prinsip demokrasi terdapat tujuh prinsip pokok yang menjadi asas penegakan

demokrasi itu sendiri, salah satunya kebebasan berbicara yaitu setiap warga negara

berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Rakyatlah yang

menentukan hukum melaui wakil-wakilnya di parlemen. Dengan demikian, DPR dalam

membuat Undang-Undang harus berdasarkan keluhan rakyat bukan untuk kepentingan

lembaga, organisasi ataupun anggota-anggota yang terdapat di dalamnya. Apabila

terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan adanya penyimpangan

politik dan hukum maka hal tersebut dapat menciderai penegakkan HAM. Dalam

menjalankan pemerintahan terdapat konsep check and balances antara pemerintah dan

rakyatnya. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut berperan dalam memberikan

masukan, pendapat maupun upaya kontroling kepada pemerintah termasuk terhadap

wakilnya di parlemen yaitu DPR.

2. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya telah beberapa kali mengalami

perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Namun perubahan undang-undang tersebut masih tidak sesuai dengan

dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga masih perlu diubah.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga

perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna

mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia secara optimal.

58

3. Disahkannnya Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan

ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah merupakan satu langkah nyata dalam hal upaya penegakan HAM.

Dengan adanya perubahan tersebut maka hak masyarakat untuk ikut serta dalam

penyelenggaraan negara lebih diakui,

B. Saran

1. Menetapkan batasan-batasan yang jelas serta sanksi tegas dalam kasus kebebasan

berpendapat melalui media cetak dan elektronik, guna menghindari hal-hal yang

merugikan.

2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Undang-undang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan atas Undang-undang MD3 yang

sebelumnya maka perlu ada penegasan terhadap ketentuan tersebut.

59

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis


Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUKU

Abdul Aziz dahlan Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

1996.

Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, Hukum Tata Negara, Ciputat: UIN Syarif

HIdayatullah Jakarta, 2010.

Ahadian, ridwan indra., 1991, Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Jakarta:

CV. Haji Masagung, Jakarta

Andi Rahmat dan M.Najid, Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus, Jakarta:

Purimedia, 2001.

Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias “Kajian Freedom Of Speech and

Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di

Indonesia” Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November, hlm. 81-

92

Bagir Manan, Pers, Huku dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Dewan Pers, 2016

B.N. Marbun, DPR daerah : pertumbuhan, masalah, dan masa depannya & UU

No 5 Tahun 1974, Ghalia Indonesia, 1982.

B. N. Marbun, DPR-RI Pertubuhan dan Cara Kerjanya, Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 1992.

Charles Simabura, Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya, Raja

Grafindo Persada, Jakarta 2011.

CST. Kansil & Christie, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cet. I, Jakarta,

PT. Aneka Cipta, 2008.

Darmodiharjo, Draji., dan Shidarta., 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Eka Sandi Selfia “Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang No. 9

Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Universitas 17 Agustus,

Surabaya. 2012

60

Hass , Robert, Hak-Hak Asasi Manusia dan Media , Jakarta, Yayasan Obor

Indonesia, 1998.

Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, Jakarta: Freedom Institute, 2006.

Jack Donnely, Universal Human Rights Theory and Practice, Cornell University

Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-12. Juga Maurice Cranston, What

are Human Rights? Taplinger, New York, 1973. Hlm. 70. Dalam Rhona

K.M. Smith, dkk. ”Hukum Hak Asasi Manuisa” Yogyakarta: Pusat Studi

Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UU 1945

sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana,

2007.

Mahfud, Moh. 1999 Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama

Media.

Marsudi, Subandi 2001, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma reformasi,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Dian Rakyat.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakata: Dian Rakyat.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Dian Rakyat.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, (Jakarta:

Kencana, 2014), Reformasi 1998

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Meneggakan Konstitusi, Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2011

Mohid Sabri Bin Mamat “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan

Malaysia (Analisi Hukum Postif dan Hukum Islam)”. Skripsi Fakutlas

Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2012.

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi revisi, cet. Ke-V, (Jakarta,

PT. Raja Grafindo, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Peirol Gerrard Notanubbun “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara

Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Dalam HUbungan Dengan Pasal 28 UUD 1945”. Jurnal Fakultas Hukum

Untag Surabaya

Putu Eva Ditayani Antari “Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media

Sosial di Indonesia”. Jurnal Hukum Undiknas (Vol 4 No 1. 2017).

61

Rizky Ariestandi Irmansyah, S.H. Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,

Yogyakarta: Graha Ilmu 2013.

Rizki Ariestandi Irmansyah, S.H. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,

Yogyakarta: Graha Ilmu,2013.

Sukandarrumidi, Metode Penelitian Yogyakarta: Gadja Mada University Press,

2012.

Sukarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran, Yogyakarta: Pustaka

Belajar, 2013.

Suparman Marzuki, Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Erlangga,

2014.

Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, cet-6. Jakarta: Aksara Baru,

1987.

JURNAL

Anis Widyawati, Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM, Jurnal Pandecta,

Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2014.

Ignatius Haryant. Dkk. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Lembaga

Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Jakarta, 2000.

FORMAPPI, Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta: FORMAPPI, 2005

.

FORMAPPI, Menghindari Jeratan Hukum bagi Anggota Dewan, Jakarta:

FORMAPPI, 2009.

Republik Indonesia. Pasal 20-22, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

T.A. Legowo, Lembaga Perwakilan Rakyat di Inndonesia: Studi dan Analisis

Sebelum dan Setelah perubahan UUD 1945, Jakarta FORMAPPI,2005.

TIM IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan

Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran berbangsa dan Bernegara

Berdasarkan Pancasila, Universitas Taman Yogyakarta, Jakarta, 2008

INTERNET

https://www.academia.edu/

http://www.dpr.go.id/

Bbc.com/Indonesia

http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban

62

https://business-law.binus.ac.id

https://icjr.or.id

https://indopos.co.id

https://www.komnasham.go.id

https://www.komnasham.go.id/

Documents

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi