Tinjauan Ekonomi & Keuangan

s

VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015 www.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tinjauan Ekonomi & Keuangan

PAKET

KEBIJAKAN

EKONOMI

2015

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 11 EDISI NOVEMBER 2015

PEMBINA:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

PENGARAH:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan

KOORDINATOR:

Bobby Hamzar Rafinus

EDITOR:

Edi Prio Pambudi

Puji Gunawan

Ratih Purbasari Kania

ANALIS:

Puji Gunawan, Thasya Pauline, Sri Purwanti, Hesti

Wahyudi Surasmono, Susiyanti, Trias Melia, Desi

Maola Ayu Saputri

KONTRIBUTOR:

Kementerian Perdagangan, Universitas Indonesia

DAFTAR ISI 03

02

E d i t o r i a l

Ekonomi Internasional

04 Perkembangan Suku Bunga Fed

05 Ringgit Malaysia

Ekonomi Domestik

06 Analisis Daya Saing Provinsi dan

Wilayah di Indonesia

14 Paket Kebijakan IV

Kerjasama Ekonomi

20 Trans-Pacific Partnership: siap

bergabung?

Pangan

23 Stabilisasi Harga Pangan oleh Perum

Bulog

Laporan Utama

17 Paket Kebijakan V

Perdagangan

Struktur Impor Indonesia yang Perlu

Diwaspadai

25

11 Paket Kebijakan III



EDITORIAL

Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2014, permasalahan utama pengembangan usaha mikro dan kecil

meliputi akses pembiayaan, akses pasar dan pelayanan usaha, kemampuan SDM dan kelembagaan, serta

regulasi dan perizinan. Berdasarkan data BPS, perkembangan kredit UMKM di Indonesia pada triwulan III-

2015, porsi kredit Perbankan kepada UMKM hanya mencapai 18,5% (masih di bawah threshold 20%) dan

sebagian besar disalurkan pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Dari sisi

sebarannya, kredit UMKM sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera dengan total porsi

mencapai 58,1%. Sedangkan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur hanya mencapai 22,3%.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM, pemerintah mendorong tumbuhnya perusahaan

penjamin baik tingkat nasional maupun provinsi. Saat ini telah terbentuk 18 perusahaan penjaminan yang

tergabung dalam Asippindo yang telah berdiri 16 Jamkrida level Provinsi dan 2 Perusahaan Penjamin

tingkat Nasional. Melengkapi upaya tersebut, Pemerintah juga mendorong dan memfasilitasi akses

pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR yang telah diluncurkan sejak 2007

sampai dengan tahun 2014 telah berhasil menyalurkan sebesar Rp. 178,85 triliun dengan NPL rata-rata

3,3%, disalurkan kepada 12,5 juta debitur dan menyerap 20,35 juta tenaga kerja

Untuk lebih meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, Pemerintah melakukan relaksasi

program KUR pada tahun 2015. Relaksasi KUR mencakup beberapa hal penting antara lain perluasan sektor

usaha yang dibiayai, perluasan penyalur KUR (dari perusahaan pembiayaan dan perusahan modal ventura)

serta penurunan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12%. Perluasan calon debitur KUR dilakukan

dengan diperbolehkannya para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dan purna TKI

untuk menerima KUR unt

para wira baru..

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran pembiayaan UMKM dan koperasi,

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem Informasi Kredit Program

(SIKP). Aplikasi SIKP saat ini sudah mampu menerima kiriman Arsip Data Komputer (ADK) calon debitur,

ADK akad kredit, ADK transaksi, dan melakukan penghitungan subsidi bunga. Untuk dapat mendukung

program ini, maka Kementerian/Lembaga teknis dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan

basis data UMKM untuk disinkronkan ke dalam SIKP.

Pada tahun 2016 suku bunga KUR diupayakan akan terus berada pada level yang kompetitif. Untuk

mendukung tata kelola, perusahaan penjamin juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam proses

penilaian (verifikasi) debitur di awal pemberian kredit KUR, sehingga memudahkan proses kerjasama

penjaminan antara penyalur KUR, penjamin, dan UMKM.

03



EKONOMI INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN

SUKU BUNGA

FED

Sejak pertengahan tahun 2004, The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga Fed sebesar 425 basis poin (bps)

dalam waktu dua tahun. Pada pertengahan tahun 2006 suku bunga menjadi 5,25% dari sebelumnya 1% di awal tahun

2004. Kenaikan suku bunga Fed ini bisa dikatakan cukup tinggi dengan intensitas total kenaikan 21 kali berturut-turut

sejak pertengahan 2004. Kebijakan ini dilakukan The Fed untuk meredam tekanan inflasi, yang didorong oleh

membaiknya perekonomian AS saat itu dan tingginya harga minyak dunia. Meningkatnya inflasi diakibatkan oleh

naiknya permintaan domestik, yang tidak terlepas dari kebijakan suku bunga rendah, terutama sebelum paruh kedua

2004 yaitu sebesar 1%. Pada saat yang bersamaan harga minyak dunia juga mengalami peningkatan yang tinggi,

sehingga tekanan inflasi menjadi semakin besar. Tekanan inflasi tersebut mendorong The Fed untuk memperketat

kebijakan moneternya.

The Fed memutuskan untuk menahan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada posisi 5,25%, semenjak Juni 2006 hingga

Agustus 2007. Namun perkembangan inflasi yang membaik memberi peluang bagi The Fed untuk menurunkan suku

bunga guna mendorong perekonomian yang mulai melemah. Pada bulan September 2007 The Fed menurunkan suku

bunga sebesar 50 bps menjadi 4,75%. Penurunan suku bunga dilanjutkan hingga akhir tahun 2007 menurunkan suku

bunga Fed menjadi 4,25%. Terkait dengan dampak krisis subprime mortgage yang menjadikan likuiditas di pasar

keuangan ketat, The Fed kembali menurunkan suku bunga. Keputusan The Fed menurunkan suku bunga ditujukan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah sebagai akibat permasalahan subprime mortgage. Penurunan

suku bunga Fed tersebut berlanjut hingga Desember 2008 menjadi sebesar 0,25% yang merupakan nilai yang relatif

sangat rendah hampir mendekati 0%. Sejak saat itu, suku bunga Fed tidak pernah berubah hingga saat ini November

2015.

Saat ini terdapat ekonom memproyeksikan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember 2015,

dikarenakan membaiknya perekonomian Amerika dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dapat mendorong

terjadinya inflasi yang lebih tinggi. Namun kenaikan ini juga dapat tertahan karena tingkat inflasi masih dibawah target

yaitu sebesar 2%. Jika ekonomi Amerika terus meningkat hingga Desember 2015, The Fed dapat segera membuat

keputusan untuk menaikkan suku bunga Fed. Namun sebaliknya Jika ekonomi Amerika cenderung memburuk, rencana

kenaikan suku bunga Fed akan kembali tertunda.

Ilwa Nuzul Rahma

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Jan-04

Aug-04

Mar-05

Oct-05

May-06

Dec-06

Jul-07

Feb-08

Sep-08

Apr-09

Nov-09

Jun-10

Jan-11

Aug-11

Mar-12

Oct-12

May-13

Dec-13

Jul-14

Feb-15

Sep-15

Sumber: Bloomberg

04



EKONOMI INTERNASIONAL

RINGGIT MALAYSIA

Beberapa mata uang di negara-negara di kawasan Asia mengalami depresiasi yang cukup tajam pada tahun 2015.

Bloomberg News menyatakan ringgit Malaysia sebagai nilai tukar yang memiliki kinerja terburuk di kawasan Asia

selama tahun 2015. Ringgit mengalami depresiasi dengan nilai kurs terendah mencapai level 4,457 per dolar AS pada

tanggal 29 September 2015 yang juga merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Dibandingkan dengan awal

tahun 2015, ringgit terdepresiasi sebesar 27,47%. Pada akhir Oktober 2015, ringgit kembali menguat menjadi 4,301 per

dolar AS (mengalami penguatan sebesar 3,49% dibandingkan level terendah). Namun penguatan ringgit tersebut

masih jauh untuk mencapai penguatan ringgit dengan nilai dibawah level 4 per dolar AS.

Gambar 1. Pergerakan Ringgit Malaysia Januari s.d. Oktober 2015

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

Jan-15Feb-15Mar-15Apr-15May-15Jun-15Jul-15Aug-15Sep-15Oct-15

Sumber: Bloomberg

Buruknya kinerja nilai tukar ringgit Malaysia disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah melebihi hingga 50%

dibandingkan harga minyak tertinggi di tahun 2014. Sebagai negara eksportir minyak, pendapatan dari ekspor minyak

merupakan salah satu sumber pendapatan utama Malaysia. Oleh karena itu penurunan harga minyak tersebut

menyebabkan berkurangnya surplus perdagangan dan memperlebar defisit anggaran pemerintah Malaysia. Faktor-

faktor eksternal yang berkontribusi terhadap melemahnya ringgit Malaysia adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi

Tiongkok yang merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia dan juga rencana The Fed menaikkan suku

bunga yang memicu penarikan dana asing dari Malaysia.

Selain faktor ekonomi, ketidakstabilan politik juga mendorong pelemahan ringgit. Salah satu guncangan politik yang

dialami adalah demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak

terkait dugaan tindak pidana korupsi. Ketidakstabilan politik ini menurunkan keyakinan investor dan menyebabkan

terdorongnya dana asing keluar dari Malaysia sehingga menjadikan nilai tukar ringgit semakin tertekan

Ilwa Nuzul Rahma

05



EKONOMI DOMESTIK

Thasya Pauline

Asian Competitiveness Institute (ACI- Lee Kuan Yew

School of Public Policy-National University of

Singapore melakukan kajian tahunan meneliti daya

saing 33 Provinsi dan 6 Wilayah di Indonesia. Yang

melatarbelakangi dilakukannya kajian ini oleh ACI

adalah karena Indonesia memiliki potensi untuk

berkembang lebih pesat dan meraih posisi yang layak,

tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di dunia. Bank

Dunia bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah

satu dari 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2011

dan berkontribusi sebesar 2,3% terhadap PDB dunia.

Seiring pertumbuhan Indonesia, Singapura dan

negara-negara tetangga di ASEAN juga akan

mendapat manfaat.

Indonesia juga diharapkan dapat memainkan peran

utama dalam meningkatkan konektivitas dan

perdagangan di kawasan regional dan global;sebagai

mitra kunci bagi ACI dalam Asia Economic Connectivity

Vision 2030 (AECV2030) dan Jalur Sutra Maritim Abad

21. Lanskap geografi wilayah Indonesia sebagai

negara kepulauan menghadirkan peluang sekaligus

tantangan dalam mendistribusikan kesejahteraan

antarwilayah dan dalam merangkul pulau-pulau

tersebut untuk menyukseskan proses produksi dan

distribusi ekonomi nasional. Dengan fokus kebijakan

berbasis maritim, ini menjadi hal yang menarik untuk

memetakan dan mempelajari bagaimana kebijakan

tersebut dapat berkontribusi bagi pencapaian

pembangunan ekonomi yang lebih seimbang.

pembangunan ekonomi yang lebih seimbang.

Tujuan dari dilakukannya kajian daya asing oleh ACI ini

adalah untuk memetakan daya saing provinsi-provinsi

dan wilayah-wilayah di Indonesia dengan

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk

menghasilkan strategi pembangunan berdasarkan

studi simulasi dan hasil penelitian empiris serta

menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh

masing-masing provinsi/wilayah yang memerlukan

solusi yang tepat (no one-size-fitsall); memacu

dialektika intelektual antar para pemangku

kepentingan dalam rangka meningkatkan daya saing

Indonesia secara keseluruhan; menarik peluang

kolaborasi dengan mitra-mitra strategis dalam rangka

memperkuat upaya peningkatkan daya saing

Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang lebih

berorientasi keluar (perdagangan, penanaman modal

asing untuk transfer teknologi dan pengetahuan, dll).

Kerangka dan Metodologi Penelitian

Dalam kajian ini, ACI menggunakan kerangka yang

komprehensif, terintegrasi dan sistemik serta meliputi

faktor-faktor berbeda yang secara kolektif

menentukan kemampuan suatu wilayah atau provinsi

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

substansial dan inklusif dalamkurun waktu panjang.

Penghitungan skornya terstandardisasi dengan rumus

demikian:

N𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑙𝑖 - (𝑅𝑎𝑡𝑎 - 𝑟𝑎𝑡𝑎)

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖

0 (nol) = sama dengan rata-rata nasional

- (negatif) = di bawah rata-rata nasional

+ (positif) = di atas rata-rata nasional

Semakin jauh dari nol, semakin jauh pula dari rata-rata

nasional.

Penelitian menggunakan data primer maupun data

sekunder dengan komposisi masing-masing secara

berurutan 24 dan 76 persen. Data sekunder

menggunakan data yang dikompilasi oleh Badan Pusat

Statisitik, Indo Dapoer Bank Dunia (Indonesia Database

for Policy and Economic Research), Bank Indonesia,

Kementerian Kesehatan dan basis data lainnya.

06



Sementara data primer diperoleh melalui survey

persepsi ACI yang dilaksanakan di tiga puluh tiga

provinsi bekerjasama dengan APINDO, pemerintah

daerah, dan universitas lokal dan dilakukan dengan

metode purposive sampling. Survei dilakukan dengan

menggunakan sistem respons elektronik, di mana

pertanyaan disajikan dalam proyektor, sementara

partisipan memasukkan jawaban menggunakan

keypad atau clickers. Lingkup, sub-lingkup, dan

indikator penelitian tertuang pada gambar di bawah

ini:

Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil dari analisis daya saing yang

dilakukan pada 2015 menyoroti daya saing yang tinggi

di enam provinsi di Pulau Jawa. Keenam provinsi

tersebut menduduki peringkat 10 teratas. Dalam

konteks wilayah, Wilayah Jawa juga memimpin di

keempat lingkup. Wilayah Sumatera yang sering

diposisikan sebagai mitra utama Jawa terkait

dominasinya di bagian barat Nusantara menduduki

peringkat keempat, di bawah Wilayah Kalimantan dan

Sulawesi. Terdapat kinerja dan performa yang beragam

diantara provinsi-provinsi yang diberkahi dengan

kekayaan sumber daya alam. Kalimantan Timur adalah

contoh yang ideal sebagai profil provinsi

yang dapat dengan baik mentransformasi pendapatan

daerah yang tinggi menjadi daya saing. Kalimantan

Timur menduduki peringkat empat teratas di semua

lingkup yang dinilai bahkan ungguldi dalam lingkup

kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Provinsi lain yang diberkahi dengan kekayaan sumber

daya alam yang besar, terutama di Wilayah Sumatera

seperti Aceh, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara,

relatif tertinggal di belakang. Untuk menyikapi

fenomena ini, manajemen sumber daya yang tepat

adalah kunci untuk memastikan bahwa aspek

keberlanjutan (sustainability) diperhitungkan dengan

baik dan didistribusikan sebesar besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Kesempatan terbuka lebar bagi

provinsi-provinsi di Indonesia untuk belajar dari

provinsi dengan performa kinerja dan daya saing yang

tinggi untuk mengidentifikasi area-area yang dapat

diadopsi.

Disparitas antara provinsi-provinsi paling timur di

Indonesia dengan provinsi lainnya masih terus

berlanjut. Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku

Utara adalah 3 provinsi yang berada di peringkat

paling bawah di semua lingkup penilaian daya saing.

Ditinjau dari posisinya yang sangat rendah dalam skor

terstandardisasi, ketertinggalan kinerja Papua dalam

kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur sangat

mengkhawatirkan. Sebagai provinsi yang tertinggal,

Papua akan sangat diuntungkan dengan peningkatan

di bidang pendidikan dan kesehatan. Agenda

nasional Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur

maritim memberikan prospek yang menjanjikan bagi

Wilayah Maluku-Papua untuk lebih terlibat dalam

perdagangan antarwilayah yang berpotensi

meningkatkan peran saling melengkapi antardaerah di

Indonesia. Pemerintah yang penuh komitmen, baik di

tingkat pusat maupun daerah, merupakan aspek

penting untuk memperkuat peningkatan daya saing

bagi Indonesia secara komprehensif.

Secara keseluruhan, analisis daya saing ACI

memberikan pemahaman yang luas tentang profil

daya saing masing-masing provinsi. Pemetaan seperti

potensi, kekuatan, dan kelemahan dapat dijadikan

roadmap bagi pejabat pemerintah pusat dan daerah

dalam rangka meninjau kebijakan-kebijakan

07



Tabel 1. Peringkat 5 Besar & Skor Tahun 2015

Peringkat

2015

Peringkat

2014

Provinsi Skor 2015 Peringkat

2015

Peringkat

2014

Provinsi Skor 2015

Daya Saing Keseluruhan 33 Provinsi Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja

1 1 DKIJakarta 3.2595 1 1 DKI Jakarta 3.3399

2 2 JawaTimur 1.9515 2 3 JawaTimur 2.0951

3 3 KalimantanTimur 1.7692 3 2 Jawa Tengah 1.5912

4 5 JawaBarat 1.1333 4 4 Kalimantan Timur 1.3045

5 4 JawaTengah 1.0569 5 5 Jawa Barat 1.2442

Stabilitas Ekonomi Makro Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

1 1 DKI Jakarta 4.3091 1 2 Kalimantan Timur 1.8819

2 2 JawaTimur 2.0029 2 1 DI Yogyakarta 1.5302

3 3 Jawa Barat 1.4027 3 3 DKI Jakarta 1.4419

4 4 Kalimantan Timur 0.9525 4 5 Kepulauan Riau 1.3777

5 5 Kepulauan Riau 0.8507 5 4 JawaTimur 1.2761

Perencanaan Pemerintah dan Institusi

1 1 DKI Jakarta 2.0737

2 4 Kalimantan Timur 1.9210

3 7 DI Yogyakarta 1.6308

4 2 Jawa Tengah 1.3823

5 5 JawaTimur 1.3101

Yang sudah ada, memperbaiki dan menyempurnakan

kebijakan secara berkesinambungan,

danmerencanakan kebijakan di masa depan. Analisis

daya saing tidak seharusnya dipandang sebagai

persaingan antarprovinsi saja. lebih dari pada itu,

analisis daya saing seharusnya dipandang sebagai

platform untuk memantau kinerja masing-masing

provinsi dan menawarkan perspektif baru untuk saling

belajar dari keberhasilan provinsi lainnya.

08



P

A

K

E

T K

E

B

I J

A

K

A

N

I-V



L A P O R A N U T A M A

Paket Kebijakan Ekonomi III: Lebih Menyentuh

Paket Kebijakan Ekonomi IV: Fokus Pada Ketenagakerjaan

Paket Kebijakan Ekonomi V: Insentif Pajak dan Dukungan pada Perbankan Syariah

10



LAPORAN UTAMA

P A K E T K E B I J A K A N E K O N O M I III:

LEBIH MENYENTUH

Melengkapi paket kebijakan ekonomi tahap I dan II yang dirilis September lalu,

pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III. Dibanding paket

kebijakan I dan II, kebijakan ekonomi jilid III dinilai banyak kalangan jauh lebih

realistis dan menyentuh langsung pelaku-pelaku ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi jilid III diumumkan kepada publik pada 7 Oktober lalu.

Kebijakan ini menjadi satu rangkaian dari kebijakan jilid I dan jilid II yang telah

dirilis sebelumnya. Pemerintah juga berencana akan menerbitkan paket kebijakan

ekonomi berikutnya, untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat pelemahan

ekonomi global sekaligus memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Indonesia.

Jika dua paket kebijakan ekonomi sebelumnya lebih fokus pada bagaimana menata

kebijakan-kebijakan pemerintah agar mampu memperbaiki iklim usaha dan iklim

inventasi, maka paket kebijakan ekonomi jilid ke III ini dinilai jauh lebih

“ " gg gg A

ketiga paket kebijakan ekonimi jilid III yang diluncurkan pemerintah meliputi

penurunan harga BBM, listrik dan Gas, Perluasan penerimaan KUR (kredit usaha

Rakyat) serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Bayak kalangan menilai, kebijakan ekonomi jilid III jauh lebih realistis dalam

menjaga stabilitas ekonomi nasional. Paket kebijakan jilid III tersebut juga dinilai

akan mampu menggerakan sektor riil dengan menyentuh langsung para pelaku

ekonomi dan masyarakat. Peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha

maupun berwirausahapun sepertinya terbuka dengan kebijakan perluasan KUR

(kredit usaha rakyat).

Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12

persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap

juga dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Bank-bank penyalur KUR

didorong lebih proaktif sehingga akan meningkatkan peserta KUR dan

mendorong wirausahawan-wirausahawan baru.

Susiyanti

11



Masih lesu

j j III g “ - ”

ekonomi yang masih memberatkan perekonomian Indonesia. Baik yang bersifat

ekternal maupun internal. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi

sepanjang 2015, situasi perekonomia dunia secara umum yang berkontribusi pada

pelemahan mata uang di sejumlah negara termasuk Indonesia dan berbagai

persoalan lainnya.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal 1-2015 hanya

sebesar 4.71 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009.

Bahkan, diproyeksikan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya

mencapai kisaran 4,7-5,1 persen.

Pelambatan ekonomi setidaknya dipicu dua faktor, tekanan global berupa

penguatan dollar dan situasi geopolitik yang berimbas besar pada pelemahan

rupiah di dalam negeri dan memicu inflasi di Indonesia. Tekanan kembali

diperparah dari dalam negeri berupa twin deficit pada transaksi berjalan maupun

APBN. Data dari bank Indonesia, defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat 25

milyar dan kinerja ekspor Indonesia juga mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus melemah, diperparah dengan daya saing

produksi industri Indonesia yang rendah dibandingkan negara lain. Pemutusan

hubungan kerja karena biaya produksi perusahaan yang terus membengkak

sementara daya beli masyarakat rendah.

Beragam persoalan seperti ketersedian harga energi untuk industri, dan kesiapan

infrastuktur juga menjadi persoalan yang berdampak pada kualitas dan daya saing

produk Indonesia. Padahal perkembangan produk industri Indonesia akan

berdampak pada perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup serta

meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Dukungan dan sinergi antara

pemerintah dan pelaku usahapun menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan

ekonomi tersebut

Menekan biaya

Mentri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah

memfokuskan kebijakan pada perbaikan iklim usaha dengan mempermudah dan

memperjelas pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia, salah satu

fokus pemerintah dalam kebijakan ekonomi jilid III kali ini adalah menekan biaya

produksi.

Pemerintah secara berkelanjutan terus memperbaiki iklim usaha, terus

mempermudah memperjelas pengurusan perizinan, syarat berusaha di Indonesia.

Untuk kali ini pemerintah menambahkan satu lagi, yaitu menekan biaya.

12



Pelemahan perekonomi Indonesia, membuat industri dalam negeri harus bekerja

lebih keras agar dapat bertahan ditengah tingginya biaya produksi. Belum lagi daya

beli masyarakat juga rendah. Tak hanya itu, sektor industri juga harus mampu

bersaing dengan industri luar negeri untuk menghadapi era pasar bebas

mendatang.

Menko Perekonomian, menilai langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan

ekonomi dengan menyasar pada penekanan biaya produksi diharapkan mampu

meningkat daya beli masyarakat, serta meningkat daya saing industri dengan

menekan biaya produksi pada akhirnya akan mencegah PHK dan meningkatkan

investasi di dalam negeri.

Adapun kebijakan yang diambil dalam menekan biaya produksi dilakukan antara

lain dengan menurunkan harga bahan bakar, listrik dan juga gas yang selama ini

menjadi salah satu nadi dalam kegiatan produksi dan industri. Untuk bahan bakar,

pemerintah menurunkan harga BBM jenis solar sebesar rp 200 perliter. Sehingga

harga solar bersubsidi menjadi Rp 6.700 per liter.

Tidak hanya harga BBM dan gas yang mengalami penurunan untuk mendorong

geliat ekonomi, pemerintah juga menurunkan Harga Listrik. Tarif listrik untuk

pelanggan industri I3 dan I4 akan turun sebesar Rp 12 – Rp 13 per kWh mengikuti

turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment). Pemerintah juga

memberikan tarif diskon hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah

malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem

ketenagalistrikan rendah.

Pemerintah juga memberikan insentif penundaan pembayaran tagihan rekening

listrik hingga 40 persen dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama. Industri juga

dapat melunasi tunggakannya secara berangsur. Kebijakan tersebut terutama

berlaku untuk industri padat karya serta industri berdaya saing lemah.

Izin pertanahan

Kebijakan ekonomi jilid tiga juga masih memfokuskan pada investasi. Kali ini, untuk

mendorong investasi pemerintah akan fokus pada upaya penyederhanaan izin

pertanahan. Terutama terkait dengan lahan pertanahan untuk kegiatan usaha.

Yakni dengan merevisi peraturan Menteri No 2 tahun 2015 tentang standar

pelayanan dan pengaturan agraria.

Penyederhanaan izin yang diatur dalam paket kebijakan ekonomi jilid III, meliputi

perizinan hak guna, perpanjangan hak guna usaha dan pembaharuan hak guna

usaha. Rata-rata perizinan dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 1-3 bulan, kini

dipercepat. Sebagai contoh perizinan hak guna usaha. Dari semula 30 hingga 90

hari, maka kebijakan baru memangkas waktu menjadi 20 hari untuk area dibawah

200 hektar dan 45 hari untuk area di atas 200 hektar. perpanjangan hak guna usaha

lahan yang awalnya 20 sampai 50 hari kerja, kini diperpendek hingga 7 hari kerja

untuk lahan di bawah 200 hektar .

13



LAPORAN UTAMA

P A K E T K E B I J A K A N E K O N O M I IV:

FOKUS PADA KETENAGAKERJAAN

Berselang sepekan setelah dikeluarkannya paket

kebijakan ekonomi jilid III, Pemerintah kembali

mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid IV. Masih

melanjutkan paket kebijakan ekonomi jilid III yang

„ ‟ IV s kepada

sektor ketenagakerjaan. Paket IV berisikan tiga topik

penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam

mendorong penguatan ekonomi masyarakat yaitu

pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi;

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas;

serta mendorong ekpor untuk mencegah pemutusan

hubungan kerja (PHK).

Formula Baru Upah Minimum

Penetapan formula penentuan yang sederhana dan jelas

untuk upah minimum provinsi (UMP) bertujuan agar

terbuka lapangan kerja seluas-luasnya dan

meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sistem formulasi

upah minimum ini juga diharapkan menjadi bukti

kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring

pengaman sosial. Karena, dengan formula ini

memastikan bahwa buruh tidak menerima jatah upah

yang murah, dan pengusaha juga mendapatkan

kepastian dalam berusaha.

Dengan formula penghitungan upah minimum ini, upah

buruh akan naik setiap tahun, berdasarkan nilai inflasi

dan pertumbuhan ekonomi, sehingga upah tahun

depan

depan adalah upah minumum sekarang ditambah

persentase kenaikan inflasi, ditambah pertumbuhan

ekonomi. Formulasinya adalah sebagai berikut:

UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)}

Keterangan:

UMn : Upah Minimum yang akan ditetapkan

Umt : Upah Minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode

September tahun yang lalu sampai

dengan periode September tahun

berjalan

∆ DBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

(PDB) yang dihitung dari pertumbuhan

PDB yang mencakup periode kwartal III

dan IV tahun sebelumnya dan periode

kwartal I dan II tahun berjalan.

Formula ini berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di

delapan provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Papua Barat, Gorontalo, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Pengecualian ini dikarenakan provinsi-provinsi tersebut

belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup

Layak (KHL) dan masa transisi diberikan hingga empat

tahun.

Thasya Pauline

14



Formulasi perhitungan UMP ini telah ditetapkan melalui

Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan. PP ini akhirnya diundangkan pada tanggal

23 Oktober 2015 setelah 12 tahun rancangan peraturan

pemerintah tentang pengupahan ini dibahas. Namun

demikian, silang pendapat dan penolakan atas

diterbitkannya PP Pengupahan ini lantas muncul dari

serikat buruh maupun legislatif. Serikat buruh

menganggap formulasi pengupahan ini tidak adil

karena tidak melibatkan buruh dalam menentukan

angka kenaikan upah. Mereka juga menyayangkan

karena formulasi kenaikan upah ini tidak merujuk pada

komponen hidup layak.

Padahal, dengan formulasi berdasarkan PP ini,

penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada upah

minimum yang akan ditetapkan tersebut secara

langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah

minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan.

Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan

memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan

berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan

yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan

jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan

demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan

Upah inimum pada dasarnya sama dengan nilai

kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian upah minimum dengan menggunakan

nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk

menghargai peningkatan produktivitas secara

keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain

peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja,

dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh

bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam

rangka peningkatan Upah minimum.

Perluasan Penerima KUR

Terkait pemberian KUR yang sedianya telah tercantum

dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan

sebelumnya, dalam paket ini penekannya pada

penerima kredit. Perluasan penerima kredit akan

diberikan kepada perorangan atau karyawan yang

melakukan kegiatan usaha produktif. Kredit dapat

disalurkan pada calon tenaga kerja Indonesia yang akan

bekerja di luar negeri. Kredit juga dapat diberikan untuk

anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap

dan melakukan kegiatan usaha produktif, serta kepada

tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan

membuka usaha.

Perluasan penerima KUR ini merubah Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha

Rakyat. Berdasarkan Permenko tersebut, penerima KUR

adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang

merupakan:

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja

pada sektor formal di luar negeri;

Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang

berpenghasilan tetap;

Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di

luar negeri;

Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami PHK.

Ditambah pula usaha produktif yang meliputi sektor:

Pertanian (padi, palawija, perkebunan kelapa,

pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan

budidaya sapi, jasa kehutanan)

Perikanan (budidaya rumput laut, budidaya udang,

penangkapan ikan, jasa sarana produksi perikanan)

Industri Pengolahan (seluruh usaha di sektor Industri

Pengolahan termasuk industri tempe dan tahu,

industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan,

industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan

video)

Perdagangan (seluruh usaha di sektor perdagangan,

tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti

perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan

dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan

dan minuman)

Jasa-Jasa (Seluruh sektor usaha yang masuk dalam

penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan;

transportasi – pergudangan - dan komunikasi; Real

estate – usaha persewaan - jasa perusahaan;

15



industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan,

industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan

video)

Perdagangan (seluruh usaha di sektor perdagangan,

tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti

perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan

dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan

dan minuman)

Jasa-Jasa (Seluruh sektor usaha yang masuk dalam

penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan;

transportasi – pergudangan - dan komunikasi; Real

estate – usaha persewaan - jasa perusahaan;

pendidikan).

Perluasan penerima KUR ini juga diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang

cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada

pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit

masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi

11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir

semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi

pada kredit UMKM yang hanya tumbuh sebesar 9,2%

(yoy) pada akhir Juni 2015. Kecenderungan perlambatan

penyaluran kredit tersebut terkait dengan melemahnya

pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pelaksanaan KUR telah berjalan baik.

Jumlah peserta KUR telah mencapai 270.127 debitur

dengan penyaluran kredit Rp 4.386.549 juta per 8

Oktober 2015. Akumulasi dari tahun 2007 sampai

dengan per 5 Oktober 2015 telah tersalurkan kredit

kepada 12.646.054 debitur dengan total Rp 183.23

triliun

Mendorong Ekspor Untuk Mencegah PHK

Pemerintah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia (LPEI) melalui National Intererst Account

dalam rangka mendukung usaha kecil menengah yang

berorientasi ekspor maupun terlibat pada kegiatan yang

mendukung ekspor. Diharapkan, ditengah perlambatan

ekonomi saat ini, UKM tersebut dapat tetap

memproduksi produknya untuk ekspor dan mendukung

ekspor, juga tidak mem-PHK karyawannya. Melalui LPEK

pemerintah akan memberikan semacam kredit modal

kerja kepada UKM dengan tingkat bunga yang lebih

rendah dibandingkan dengan tingkat bunga komersial,

dan diutamakan untuk perusahan padat karya dan

rawan PHK tetapi mempunyai kegiatan ekspor atau

terlibat dalam kegiatan ekspor.

Besaran pinjaman yang diberikan maksimum Rp. 50

miliar per perusahaan dan kebutuhan dengan total

kebutuhan pembiayaan sebesar Rp. 696 Miliar. Daerah

di mana perusahaan itu berlokasi ada di Aceh, Sumatera

Utara, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Utara, Ambon dan Papua. Lebih

penting lagi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh

perusahaan-perusahan tersebut berada di kisaran 50 –

5.520 orang. Jika dijumlahkan berpotensi

menyelamatkan karyawan sebanyak kira-kira 27.000

orang dari ancaman PHK, karena perusahaan tersebut

dibantu dengan kredit modal kerja yang bersubsidi dari

LPEI.

Referensi:

PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

www.ekon.go.id

www.kemenkeu.go.id

16

http://www.ekon.go.id/

http://www.kemenkeu.go.id/



LAPORAN UTAMA

P A K E T K E B I J A K A N E K O N O M I V:

INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Menjelang penghujung Oktober, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonominya. Kali ini disebut sebagai

paket kebijakan ekonomi jilid V, dimana fokus kebijakan lebih pada insentif pajak bagi individu ataupun bahan

usaha. Melalui kebijakan ini, pengusaha diharapkan akan semakin produktif dan berkontribusi besar pada

perekonomian Indonesia.

Hingga akhir Oktober, pemerintah telah merilis lima paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi jilid V

sendiri diumumkan 22 Oktober lalu. Tiap paket kebijakan tentunya memiliki sasaran masing-masing, namun

semua mengarah pada upaya perbaikan perekonomian di Indonesia.

Perlahan, kondisi perekonomian Indonesiapun mulai menunjukan sinyal positifnya. Dari data yang diperoleh, nilai

tukar rupiah yang sempat terdepresiasi 18,02 persen sejak Januari hingga awal Oktober mulai menguat kembali

dari level 14.728 USD ke level 13.639 USD pada akhir Oktober. Hal serupa juga terlihat pada kondisi IHSG yang

mengalami penguatan 45 poin atau 31 persen pada perdagangan 2 Oktober 2015. Pertumbuhan ekonomi pada

kuartal ketigapun tercatat 4,85 persen.

Paket kebijakan jilid V ini menitikberatkan pada insentif terkait pengurangan pajak melalui insentif keringanan

pajak dalam revaluasi aset perusahaan baik BUMN maupun pihak swasta, penghapusan pajak ganda dana

investasi real estate, properti dan infrastruktur, serta deregulasi dibidang perbankan syariah.

Insentif pajak

Dalam paket kebijakan jilid V tersebut, insentif pajak yang diberikan pemerintah setidaknya berupa keringanan

pajak revaluasi aset dan juga penghapusan pajak ganda dana investasi real estate properti dan infrastruktur.

Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap itu

di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat devaluasi dan

lainnya. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi meliputi, tanah, bangunan, dan bukan bangunan, dengan syarat tidak

dimaksudkan untuk dialihkan.

Pemerintah beralasan, selama ini pengusaha-pengusaha cenderung enggan melakukan revaluasi akibat biaya yang

realtif tinggi. Padahal jika perusahaan bersedia melakukan revaluasi asset, khususnya asset properti maka bisa

membuat nilai asset perusahaan akan meningkat. Pada umumnya pajak penghasilan (PPh) untuk keperluan

revaluasi asset dipatok 10 persen

Susiyanti

17



Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap

untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. Dengan kebijakan yang

baru, revaluasi aset kini dipangkas lebih kecil dari 10 persen dan bergantung tanggal perusahaan melakukan

revaluasi. Jika proposal revaluasi diserahkan sebelum akhir tahun, besaran tarif khusus revaluasi akan menjadi 3

persen dari sebelumnya 10 persen. Sementara jika diserahkan pada semester pertama 2016, menjadi 4 persen dan

bila pada semester kedua 2016, menjadi 6 persen.

Pemerintah berharap, dengan adanya insentif dalam pajak revaluasi aset ini pengusaha akan tergerak untuk

melakukan revaluasi. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kondisi keuangan perusahaan sehingga

diharapkan bisa melakukan ekspansi usaha. Manfaat lainnya adalah beban cashflow pajak saat revaluasi menjadi

lebih ringan, karena tariff PPh revaluasi yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih

lebih rendah.

Mentri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa Revaluasi aset akan meningkatkan

kapasitas dan performa finansial secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya akan membuat profit lebih besar.

Tidak hanya itu, revaluasi aset juga berdampak pada penerimaan pajak negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan,

dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama menyatakan bahwa potensi tambahan

penerimaan pajak dari kebijakan diskon pajak revaluasi aset ini mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Jika BUMN besar-

besar saja potensinya sudah mencapai Rp 10 triliun. Jadi secara keseluruhan bisa lebih dari itu. Apalagi swasta juga

banyak yang menyatakan minatnya.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan adalah WP badan dan orang pribadi yang melakukan

pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan dalam mata uang dolar. Pada saat pengajuan

permohonan pada 2015, permohonan revaluasi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan (estimasi), yang

penyelesaian penilaiannya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk permohonan tahun 2016

berlaku hal yang sama, dengan penyelesaian penilaian paling lambat tahun 2017.

Selain keringan pajak revaluasi aset bentuk intensif pajak lain yang diatur dalam kebijakan ekonomi jilid V adalah

penghapusan pajak berganda untuk kontrak investasi dan dana investasi Real Estate Investment Trust (REIT).

kebijakan ini diharapkan bisa menarik dana yang selama ini diinvestasikan di luar negeri (tax-heaven country) ke

pasar sektor keuangan dalam negeri, di samping mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan

real estate serta tumbuhnya jasa konstruksi. Penghapusan double tax juga akan membantu pertumbuhan pasar

modal di Indoenesia.

Kebijakan di sektor ini diberikan karena produk pasar modal Indonesia masih relatif terbatas, sehingga kapitalisasi

Bursa Efek Indonesia relatif kecil dibanding negara-negara tetangga. Menurut perhitungan OJK, aset di Indonesia

yang dijual dalam bentuk DIRE di Singapura mencapai Rp 30 Triliun. Untuk mendorong produk-produk

pengembangan ini, maka pemerintah memberikan pengurangan pajaknya, yaitu dengan menghilangkan adanya

double tax pada transaksi KIK, seperti KIK DIRE, KIK Efek Beragun Aset (EBA) dan sejenisnya

18



Di Indonesai DIRE masih menggenakan PPH 5 persen terhadap perusahaan penghimpun asset dan perusahan

penerbit DIRE. Pajak lainnya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5 persen. Di Singapura DIRE

bebas pajak.

Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyakatakan bahwa dampak positif dari fasilitas

perpajakan ini adalah meningkatnya akumulasi dana KIK, mendorong tumbuhnya pembangunan infrastruktur dan

real estate, serta tumbuhnya jasa konstruksi. Kemudian yang tak kalah penting adalah meningkatnya PPh dari

kegiatan usaha tersebut.

Majukan Syariah

Selain insentif pajak, melalui paket kebijakan jilid V pemerintah juga ingin mendorong pertumbuhan industri

keuangan syariah melalui deregulasi produk perbankan syariah. Yakni melalui penyederhanaan peraturan dan

perizinan bagi produk-produk perbankan syariah dengan kodefikasi produk syariah. Sehingga, izin produk syariah

yang selama ini melalui surat tidak perlu lagi. Izin produk syariah nantinya cukup hanya dengan melakukan

pelaporan perizinan. Termasuk produk-produk lain yang terkait bebasis syariah.

Perkembang ekonomi syariah menjadi salah satu wacana tersendiri di Indonesia. Telebih Indonesia sebagai salah

satu negara muslim terbesar dunia. Aturan dan kebijakan ekonomi syariah bahkan sempat jalan di tempat pada

beberapa dekade lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami

perkembangan yang signifikan.

Pada tahun 2013 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) ada sebanyak 11 dan jumlah unit usaha syariah (UUS)

sebanyak 23. Jumlah kantor cabang/kantor pusat operasional, kantor cabang pembantu (KCP)/unit pelayanan

syariah (UPS) dan Kantor Kas (KK) juga terus bertumbuh meskipun jumlah BUS dan UUS tidak mengalami

peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Diharapkan dengan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah, prospek perbankan syariah akan terbuka lebar dan

perbankan syariah mampu berkembang lebih pesat dan dapat diperhitungkan dalam perbankan nasional. Selain

itu deregulasi produk perbankan syariah juga memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan

perbankan syariah dalam hal membuka kantor-kantor cabang. Hal ini akan mendorong efisiensi sehingga harga

dan suku bunga akan lebih affordable bagi masyarakat.

19



KERJASAMA EKONOMI

TRANS PACIFIC

PARTNERSHIP

:

Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Presiden

Amerika Serikat Barack Obama bulan Oktober 2015 di

Washington mengungkapkan keinginan Indonesia untuk

bergabung dalam Trans-Pacific Partnership. Siapkah kita untuk

bergabung?

Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah perjanjian

kerjasama yang melibatkan 12 negara, yaitu Amerika

Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang,

Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru,

Singapura, dan Vietnam. Kedua belas negara yang

tergabung dalam TPP ini merepresentasikan sekitar

40% PDB dunia.

Sebelumnya, TPP dikenal dengan nama Trans-Pacific

Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP)

yang hanya melibatkan Brunei Darussalam, Chile, New

Zealand, dan Singapura dalam keanggotaannya. Sejak

2010, keanggotaan TPSEP semakin meluas dan berganti

nama menjadi TPP. TPP bertujuan untuk memperkuat

kerjasama perdagangan berstandar tinggi melalui

negosiasi yang tertutup dengan keanggotaan yang luas

di Asia dan Amerika.

Trias Melia

20



Foto: www.chinaustradelawblog.com

Tabel 1. Posisi Perdagangan Indonesia dengan Negara Anggota TPP (2014)

Sumber: UNCOMTRADE

Siap Bergabung?

Ajakan untuk bergabung dengan TPP sebenarnya telah

dimulai sejak tahun 2012. Akan tetapi, saat itu

Indonesia masih belum menyatakan keinginannya

untuk bergabung. Alasan belum adanya keinginan

Indonesia untuk bergabung diantaranya adalah karena

Indonesia masih fokus memperbaiki daya saing di

dalam negeri sebelum dapat berkompetisi di pasar

yang lebih luas.

Untuk bergabung ke dalam perjanjian kerjasama, perlu

diperhatikan dampak signifikan terhadap kinerja

perekonomian kita. Jika daya saing kita cukup kuat,

tentu kita akan merasakan dampak positif dengan

meluasnya pasar perdagangan bagi produk dalam

negeri. Sebaliknya, jika kita dalam posisi lemah, maka

kita hanya akan menjadi pasar bagi bebasnya aliran

produk-produk asing. Untuk kasus TPP, negara-negara

anggotanya sebenarnya sudah merupakan mitra

dagang utama Indonesia. Bahkan, hampir sebagian dari

negara anggota TPP masuk ke dalam 10 mitra dagang

utama Indonesia, seperti Jepang, Singapura, Amerika

21



Serikat, Malaysia, dan Australia seperti yang dapat

dilihat pada Tabel 1.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah

kita sudah mampu untuk bersaing di pasar yang lebih

luas. TPP menerapkan standar yang tinggi, sehingga

kita harus mampu meningkatkan daya saing agar

kenaggotaan kita di TPP nantinya akan berimplikasi

positif bagi perdagangan.

Fokus kita kemana?

Selain TPP, terdapat kerjasama regional lain yang

masih harus menjadi fokus bagi Indonesia. Misalnya,

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan

mata. Selain itu, Indonesia juga cenderung mendekat

ke Regional Comprehensive Economic Partnership

(RCEP) yang didorong oleh ASEAN serta enam negara

lainnya, yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea

dan Selandia Baru. Di dalam RCEP pun terdapat isu-isu

kesepakatan yang sama dengan TPP, misalnya

perdagangan barang, jasa, e-commerce, investasi, dan

pengadaan pemerintah.

Dilihat dari kondisi anggota TPP itu sendiri, Amerika

Serikat pun sampai saat ini masih belum meratifikasi

TPP karena masih menunggu terpilihnya Presiden baru.

Kita pun masih punya waktu untuk mengkaji lebih

dalam urgensi dan kesiapan kita untuk bergabung

dalam TPP, sambil bersiap menyambut kerjasama

regional di depan mata, yaitu Masyarakat Ekonomi

ASEAN.

Referensi: Paparan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Internasional Kemenko Perekonomian, 2015.

22



PANGAN

STABILISASI

HARGA PANGAN OLEH PERUM BULOG

Perum BULOG merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

Sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun

2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, maka tugas

Perum Bulog dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah (1) Melaksanakan kebijakan

pembelian Gabah/ Beras DN dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras DN, menjaga

harga di tingkat petani, dan menjaga kecukupan stok, (2) Menyediakan dan menyalurkan beras

bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (melalui program RASKIN), serta (3)

Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan

darurat, bencana, dan rawan pangan (melalui pengelolaan CBP).

Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan

harga pangan mencakup melakukan penyerapan gabah dan beras yang ditargetkan sebanyak 2,63

juta ton. Penyerapan ini dilakukan untuk menjaga harga di tingkat produsen sehingga harga yang

diterima lebih baik melalui mekanisme PSO ataupun komersil. Selain itu, Perum Bulog juga

merealisasikan penyaluran raskin reguler dan tambahan Raskin 13 dan 14, melakukan operasi pasar

baik dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun beras komersial, menyalurkan beras untuk

masyarakat yang terkena bencana untuk menjaga stabilitas pasokan pangan bagi korban , dan

menjaga stok yang cukup kuat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Trias Melia

23



Perum BULOG melakukan pengadaan gabah/beras dengan tujuan untuk memperkuat pilar

ketersediaan ketahanan pangan untuk menumbuhkan semangat petani memproduksi padi. Hal

tersebut dilakukan dengan menjamin pasar (menyerap surplus selama panen sebanyak 5 s.d. 9% dari

produksi per tahun untuk beras dan 1,5 s.d. 3,6 juta ton setara beras per tahun untuk gabah),

menjamin harga (mampu mengangkat harga di pasar), serta menciptakan multiplier effect

(mendorong pembangunan pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan

kerja).

Dalam hal penyaluran Raskin pada tahun 2015, realisasi sampai dengan 25 November 2015 telah

mencapai 87,60% dari pagu selama setahun. Perum Bulog terus memperkuat akses fisik dan

ekonomi untuk penyaluran raskin melalui program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin

dalam bentuk targeted food subsidy serta membuka akses ekonomi (harga jual yang terjangkau) dan

akses fisik terhadap pangan. Penyaluran raksin ini akan melindungi rumah tangga rawan pangan dari

ancaman malnutrition dan merupakan bagian dari stabilisasi harga dengan tambahan supply ke

pasar sebanyak 232 ribu ton/bulan ataupun pengurangan demand ke pasar oleh 15,5 juta rumah

tangga sasaran. Dengan kuantum penyaluran tersebut, maka secara signifikan akan mengurangi

sekitar 10% dari kebutuhan konsumsi nasional. Pendistribusian Raskin secara tepat waktu dan

tambahan Raskin 13 dan 14 pada waktu yang tepat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan

stabilitas harga beras. Sementara itu, dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perum

Bulog memperkuat stabilitas pasokan dan harga untuk keadaan darurat dan rawan pangan pasca

bencana, stabilitas harga melalui pelaksanaan operasi pasar, kerjasama internasional untuk bantuan

sosial, dan kebutuhan lain di luta keperluan tekrit dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan

Pemerintah.

Selain itu, Perum Bulog juga bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk

menjaga stabilisasi harga. Pertama, kerjasama dilakukan dalam sharing informasi mengenai

perkembangan harga, posisi pasokan dan kebutuhan pangan di wilayah masing-masing. Dalam hal

ini, divisi regional (Divre) Perum Bulog siap untuk menyediakan pangan yang dibutuhkan baik secara

mandiri maupun dengan bekerja sama dengan divre lainnya. Keterlibatan swasta dalam

menyediakan pasokan pangan tetap dijaga tanpa memberikan peluang kenaikan harga yang

menjadi liar. Kedua, Perum Bulog dan TPID bekerjasama dalam melakukan monitoring dan evaluasi

rutin perkembangan pangan di masing-masing wilayah yang diintegrasikan oleh program-program

Perum Bulog. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan terkait dengan penyerapan gabah beras dalam

negeri, program operasi pasar dan pangan lainnya serta mendorong pelaksanaan Raskin/Rastra

secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Referensi: Paparan Perum Bulog pada Rakorpusda TPID 2015

24



PERDAGANGAN

STRUKTUR IMPOR INDONESIA YANG

PERLU DIWASAPADAI

Sekitar 75% dari nilai total impor berasal termasuk kelompok bahan baku penolong. Selain itu,

pangsa impor kelompok barang modal juga cukup tinggi yakni sebesar 17%. Ada pun sisanya sebesar

7,4% merupakan barang konsumsi. Impor bahan baku penolong merupakan komponen utama proses

produksi di Indonesia. Besarnya pangsa impor kelompok tersebut mengindikasikan bahwa proses

produksi di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Bahkan proses produksi

untuk orientasi ekspor juga masih banyak mendatangkan bahan baku impor.

Fitria Faradila

25



Tabel 1. Struktur Impor Indonesia

2014 2015 15/14 10-14 10-14

TOTAL IMPOR 135.663 177.436 191.689 186.629 178.179 134.375 107.990 (19,6) 6,1 100,0

BARANG KONSUMSI 9.992 13.393 13.409 13.139 12.667 9.469 8.032 (15,2) 4,7 7,4

BAHAN BAKU PENOLONG 98.755 130.934 140.126 141.958 136.209 102.797 81.569 (20,7) 7,5 75,5

BARANG MODAL 26.917 33.108 38.155 31.532 29.303 22.108 18.389 (16,8) 1,2 17,0

Pangsa (%)KELOMPOK

NILAI : JUTA USDPerub. % Trend (%)

2010 2011 2012 2013 2014JANUARI - SEPTEMBER

Sumber: BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan), 2015

Hingga September 2015, impor bahan baku penolong tercatat 81,6 milyar USD, menurun 20,7%

dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Impor bahan baku terutama berasal dari impor

minyak petroleum mentah (HS 2709001000) dengan pangsa 5,8% terhadap total impor dan bahan

bakar motor tanpa timbal (HS 2701111600) dengan pangsa 5,5%. Secara umum, selama 2010-2014

tren kenaikan impor bahan baku penolong masih cukup tinggi yakni sebesar 7,5% per tahun.

Impor barang modal juga mencatat nilai yang cukup tinggi yakni 18,4milyar USD pada Januari-

September 2015, menurun 16,8% (yoy). Impor barang modal mengalami tren kenaikan rata-rata yang

cukup rendah sebesar 1,2% per tahun selama 2010-2014. Barang modal yang memiliki pangsa impor

terbesar adalah telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya (HS

8517120000) dengan pangsa sebesar 1,3% terhadap total impor.

26



Dari ketiga kelompok, impor barang konsumsi merupakan yang paling rendah. Secara kumulatif

Januari-September 2015, impor barang konsumsi tercatat 8 milyar USD, menurun 15,2% (yoy). Selama

2010-2014, impor barang konsumsi mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 4,7%. Penopang

utama impor barang konsumsi terutama berasal dari komoditas bawang putih (HS 0703209000)

dengan pangsa 0,25%, diikuti oleh produk obat untuk infus yang mengandung sodium klorida atau

glukosa (HS 3004909100) dengan pangsa 0,2% dan mesin Air Conditioner (HS 8415100000) dengan

pangsa 0,19%.

Tingginya dominasi impor kelompok bahan baku penolong sebenarnya dapat menjadi indikasi positif

bagi kinerja produksi, khususnya ekspor Indonesia. Semakin tinggi impor bahan baku penolong

menunjukkan bahwa proses produksi ekspor sedang berkembang. Namun hal ini menunjukkan pula

bahwa ekspor Indonesia masih sangat bergantung dengan impor bahan baku. Sehingga, apabila

terjadi depresiasi nilai tukar, kondisi ini tidak semerta-merta mendorong ekspor, namun justru akan

membebani ekspor karena harga bahan baku yang didapat dari impor menjadi tinggi.

Latar belakang tingginya impor bahan baku penolong dikarenakan kurang tersedianya industri yang

menghasilkan bahan baku atau industri perantara di pasar domestik yang dibutuhkan oleh pelaku

ekspor. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mendorong industri domestik, khususnya industri

perantara. Pertama, meningkatkan investasi ke industri perantara melalui pemberian insentif fiskal.

Kedua, melakukan program penguatan industri domestik melalui pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM), penyediaan infrastruktur dan meningkatkan teknologi serta dukungan dari sektor

lain, seperti kemudahan kredit untuk industri perantara. Secara umum, untuk mengatasi

ketergantungan impor yang tinggi diperlukan suatu program industrialisasi yang terintegrasi oleh

sektor lainnya, seperti perbankan dan infrastruktur. Melalui program industrialisasi diharapkan

industri domestik, termasuk industri perantara dapat berkembang, sehingga kegiatan produksi,

khususnya yang berorientasi pada ekspor tidak bergantung pada impor.

27

4

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710 Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836 Email: [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website

www.cbsnews.com

http://magnacapitalgrp.com/

mailto:[email protected]

http://www.cbsnews.com/news/moving-tips-5-things-to-do-before-your-move/

Documents

Tinjauan Ekonomi & Keuangan