15
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN TERKAIT RUU TENTANG BUMN KE UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 20 - 22 APRIL 2015

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

LAPORAN

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN

TERKAIT RUU TENTANG BUMN

KE UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)

DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

PADA MASA PERSIDANGAN III

TAHUN SIDANG 2014-2015

TANGGAL 20 - 22 APRIL 2015

Page 2: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN TERKAIT

RUU TENTANG BUMN KE UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)

DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015

Tanggal 20 – 22 April 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan III

Tahun Sidang 2014-2015 pada tanggal 24 Maret 2015.

2. Surat Tugas Nomor: ST/22/KOM.VI/DPR RI/IV/2015, tanggal 14

April 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk

melakukan Kunjungan Kerja dalam Masa Persidangan III Tahun

Sidang 2014 – 2015 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Ruang Lingkup

Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan masukan

terkait perubahan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara, sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI dalam rangka

memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan

masukan penyusunan RUU tentang BUMN, yang merupakan

Prolegnas Prioritas 2015 nomor urut 19.

Page 3: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

Narasumber adalah Civitas Akademika dari Universitas

Gadjah Mada yaitu:

1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS

2. Dian Agung Wicaksono

3. Muhammad Edhie Purnawan, SE., MA., PhD

C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja

Susunan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI sebagai

berikut:

1. Sdr. HERI GUNAWAN A-346 KETUA TIM/FGERINDRA

2. Sdr. DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECON, MBA A-244 PIMPINAN/FPG

3. Sdr. ARIA BIMA A-176 ANGGOTA/FPDIP

4. Sdr. JULIARI P. BATUBARA A-168 ANGGOTA/FPDIP

5. Sdr. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S A-145 ANGGOTA/FPDIP

6. Sdr. EKA SASTRA A-257 ANGGOTA/FPG

7. Sdr. Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO A-364 ANGGOTA/FGERINDRA

8. Sdr. SARTONO HUTOMO A-408 ANGGOTA/FPD

9. Sdri.DRA. HJ. TINA NUR ALAM, MM A-540 ANGGOTA/FPAN

10. Sdri.NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I A-45 ANGGOTA/FPKB

11. Sdr. TIFATUL SEMBIRING A-85 ANGGOTA/FPKS

12. Sdr. DWIAN PUJASWATI, SE SET.KOM.VI

13. Sdr. CDR BUJUNG SET.KOM.VI

14. Sdr. SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI

15. Sdr. K. ZULFAN ANDRIANSYAH, SH LEGAL DRAFTER

16. Sdri.FEBRI LIANY, SH, MH, MKn LEGAL DRAFTER

D. Jadwal Kegiatan

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada masa persidangan III tahun

2014 – 2015 dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 April

2015. Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

Page 4: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KET

1.

Senin,

20-4-2015

18.00 WIB Tim KunKer Spesifik Komisi VI DPR

RI berkumpul di Bandara Soekarna-

Hatta Jakarta Terminal II F

Diatur oleh

Set.Komisi VI

19.05 WIB Tim KunKer take off dari Bandara

Soekarno-Hatta menuju Bandara

Internasional Adisucipto Yogyakarta

dengan pesawat Garuda Airlines GA

206.

s.d.a

20.20 WIB Tiba di Bandara Internasional Adisu

cipto Yogyakarta

20.20 – 21.00

WIB

Makan Malam

21.00 WIB Check In Hotel Tentrem Yogyakarta

2

Selasa,

21-4-2015

07.00 - 09.00 WIB Sarapan pagi di Hotel Tentrem

sekaligus check out

09.00 - 09.30 WIB Tim Kunker menuju Universitas

Gadjah Mada (UGM)

09.30 - 12.30 WIB Tim melaksanakan Focus Group

Discussion dengan Rektor dan

jajaran Guru Besar Universitas

Gadjah Mada (UGM) dan praktisi

dari BUMN

12.00 – 14.00 WIB ISOMA (makan siang/sholat dhuhur)

14.00 – 16.30 WIB Peninjauan BUMN ke Lokasi rencana

Bandara di Kulonprogo

Tentatif

16.30 – 17.30 WIB Tim berangkat menuju Bandara

Internasional Adisucipto Yogyakarta

18.20 WIB Tim Kunker take off dari Bandara

Internasional Adisucipto Yogyakarta

menuju Bandara Soekarno-Hatta

dengan Pesawat Garuda Airlines GA

215

19.40 WIB Tim Kunker tiba di Bandara

Soekarno-Hatta Jakarta

Page 5: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

II. ISI LAPORAN

A. PERMASALAHAN TERKAIT RUU TENTANG BUMN

Perubahan terhadap UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN

didasarkan pada beberapa hal penting dan strategis serta

permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi pada praktek

BUMN, yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran direksi BUMN mengenai praktek perusahaan yang

mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

menyebabkan BUMN banyak kehilangan aset melalui penjualan

yang tidak melalui mekanisme persetujuan DPR. Padahal sesuai

dengan ketentuan pada UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan, dan termasuk ke dalam ruang lingkup keuangan

negara. Status keuangan negara ini juga diperkuat oleh putusan

MK No No. 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemisahan

kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih kepemilikan

menjadi kekayaan BUMN dan terlepas dari kekayaan Negara.

Oleh karena itu praktek penjualan aset BUMN harus melalui

mekanisme persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam UU No 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengawasan aset

ini juga perlu diperkuat hingga jaringan cabang-cabang BUMN

yang beroperasi di daerah.

2. Praktek BUMN yang mengacu pada UU No 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas juga membawa penafisiran bahwa

status anak perusahaan bukan lagi merupakan BUMN.

3. Pembentukan anak perusahaan BUMN juga sudah melebar

kepada bidang usaha yang bukan merupakan core business dari

BUMN.

Page 6: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

4. Pembentukan holding BUMN yang menyebabkan status BUMN

menjadi anak perusahaan, berpotensi menyebabkan kehilangan

aset negara. Hal ini disebabkan oleh penafsiran status anak

perusahaan yang bukan lagi BUMN menyebabkan status aset

tersebut bukan lagi merupakan aset negara melainkan menjadi

aset anak perusahaan.

5. Rumusan privatisasi banyak yang merugikan kepentingan

nasional karena membuat komposisi kepemilikan saham

pemerintah di BUMN menjadi kurang dari 50 persen. Sebagai

akibatnya Pemerintah tidak lagi memiliki kendali atas BUMN

tersebut. Ke depannya usaha privatisasi tidak boleh membuat

Pemerintah kehilangan kendali atas BUMN dan dalam penerbitan

saham baru harus mengutamakan perusahaan swasta nasional.

6. Belum adanya mekanisme reward and punishment kepada

jajaran direksi dalam rangka menjalankan praktek good corporate

governance.

7. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),

masih berpedoman pada UU No 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dimana menyatakan bahwa PKBL

dibebankan menjadi komponen biaya perusahaan. Padahal

seharusnya PKBL ini diambil dari keuntungan perusahaan

sebagaimana diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

8. Transaksi yang dilakukan BUMN kepada pihak lain banyak yang

menggunakan kurs mata uang asing. Hal ini berdampak pada

potensi kerugian yang dialami BUMN pada saat nilai tukar rupiah

melemah.

9. Peninjauan kembali kewenangan Menteri yang dapat memberikan

hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum yang dapat

mewakili menteri dalam RUPS.

Page 7: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

B. Masukan Akademisi Terkait RUU BUMN

1. Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

Adanya ketidakharmonisan antara UU di lingkup hukum publik

seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi, UU tentang

Keuangan Negara, UU tentang BPK, UU tentang PBDN,

berhadapan dengan UU di lingkup Hukum Perdata seperti UU

tentang BUMN, UU tentang Yayasan, UU tentang LPS, UU

tentang BI khususnya berkaitan dengan apa yang dimaksud

dengan kekayaan (negara) yang dipisahkan, sebagai modal

awal Badan Hukum.

Dari segi hukum KEPERDATAAN – TERMASUK HUKUM

BISNIS, teori BADAN HUKUM seharusnya dipahami sebagai

hukum khusus ( lex specialis ). Doktrin dan teori hukum bisnis

adalah pemahaman yang seharusnya diterima sebagai

pemahaman yang tepat. Kekayaan negara yang dipisahkan

menjadi modal awal BUMN akan berubah wujud menjadi saham

atau modal. Saham negara di BUMN masih dapat ditafsirkan

sebagai bagian dari kekayaan negara tetapi pendekatan

hukumnya harus menggunakan pendekatan hukum saham.

Hukum saham berada dalam ranah hukum PT.

Jika terjadi perbedaan atau pertentangan antara dua atau lebih

UU yang mengatur hal yang sama akan berlaku asas Lex

posteriori derogat legi priori dan Lex specialis derogat legi

generali, lex posteriori derogat legi priori.

Adanya Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006

tanggal 16 Agustus 2006 yang ditujukan ke Menteri Keuangan

terkait ketentuan Pasal 1 angka 1 UU tentang BUMN, Pasal 4

ayat (1) dan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU tentang BUMN

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU tentang

Perbendaharaan Negara jis Pasal 8 UU No. 49 Prp tahun 1960

tentang PUPN dan Pasal 1 huruf g UU tentang Keuangan

Page 8: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

negara, dengan adanya UU tentang BUMN maka ketentuan

dalam Pasal 2 huruf g UU tentang Keuangan Negara khusus

mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah “ menjadi tidak mempunyai kekuatan

mengikat secara hukum.

Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No.

49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

tanggal 25 September 2012, memutuskan antara lain bahwa

Piutang BUMN (Persero) yang semula masuk dalam kategori

piutang negara, dengan putusan MK tidak lagi masuk dalam

kategori piutang negara.

Putusan MK sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU PBN

yang menyatakan bahwa Piutang Negara itu adalah hak

Pemerintah Pusat, sedangkan Piutang Perbankan Milik Megara

yang sudah berbadan hukum PT adalah milik Perbankan PT itu

sendiri sebagai Badan Hukum. Pasal tersebut hanya

menyebutkan Piutang Perbankan Milik Negara (Perbankan PT

Persero Tbk), tidak termasuk PT Persero lainnya.

Definisi Piutang Negara sebagaimana diatur dalam UU tentang

Perbendaharaan Negara tersebut tidak ikut diuji ke MK, yang

diuji adalah UU No.49 Prp 1960 tentang PUPN, sehingga orang

masih bisa berdebat terhadap keberlakuan definisi Piutang

Negara dalam UU tentang Perbendaharaan negara.

PT ( termasuk PT Persero ) adalah badan hukum. Salah satu ciri

dasar badan hukum adalah adanya kekayaan terpisah, yaitu

kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi si pendiri

badan hukum tersebut. Yang diartikan dengan “ dipisahkan “ di

sini adalah di “ split “ atau dibelah atau dibagi, terlepas sama

sekali dari kekayaan si pendiri tersebut.

Bagian deviden dibagi sesuai dengan kepemilikan sahamnya.

Itulah yang menjadi haknya, YANG MENJADI BAGIAN DARI

KEKAYAANNYA. Deviden masuk kembali ke dalam keuangan

Page 9: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

negara dan dapat diberlakukan hukum umum atau hukum publik

yang berkaitan dengan keuangan negara/kekayaan negara. Jika

deviden tidak disetor ke kas negara, maka itu berarti ada

kerugian negara.

Demikian pula jika laporan pertanggungjawaban Direksi dirasa

tidak dapat diterima oleh RUPS, maka RUPS bisa menolak

laporan pertanggungjawaban itu dan melakukan tuntutan hukum

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Bisa

menggugat, bisa melaporkan adanya penyalahgunaan

wewenang dan sebagainya dengan disertai alat bukti yang kuat.

Posisi Negara sebagai pemberi modal BUMN akan berubah

sebagai Pemegang saham dan Pemilik Modal. PT (Persero )

adalah suatu entitas hukum mandiri ( persona standi in judicio ).

Menurut hukum PT, Negara di sini berstatus sebagai pemegang

saham, bukan sebagai negara lagi. Hakekat “ pemisahan “

adalah “ hibah”, pemberian.

Fisosofi “ mengelola “ tidak harus diartikan “ memiliki “.

Konstruksi “ mengelola “ ( Beheerdaad ) dapat saja bermakna

melalui jalan atau mekanisme korporasi, yaitu dengan status

Pemegang saham yang diwakili oleh Meneg BUMN/Menkeu.

Hak-hak sebagai Pemegang Saham yang demikian banyak

semua melekat di Negara sebagai Pemegang Saham.

Pasal 2 angka 7 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara menyatakan bahwa Penyelenggara Negara meliputi : 1).

Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara; 2). Pejabat

Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3). Menteri; 4). Gubernur;

5). Hakim; 6). Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan

peraturan per-uu-an yg berlaku; dan 7). Pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

per-uu-an yang berlaku.

Penjelasan angka 7 : Yang dimaksud dengan Pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan

Page 10: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara

rawan terhadap praktek KKN, yang meliputi : 1). Direksi,

Komisaris, Pejabat strtuktural lainnya pada BUMN dan BUMD,

2). Pimpinan BI; 3). Pimpinan PT Negeri, 4). Pejabat Eselon I

dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan

Kepolisian Negara RI; 5). Jaksa; 6). Penyidik; 7). Penitera

Pengadilan; Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS MASUK DALAM

KATEGORI PENYELENGGARA NEGARA vs DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS ADALAH ORGAN PT .

Pemahaman BUMN adalah organ penyelenggaraan negara

adalah sebuah pemikiran yang “ rancu “. Paradigma

penyelenggaraan negara jelas berbeda dengan paradigma

pengurus perusahaan atau BUMN. Bisa dibayangkan betapa

ruwetnya, jika korporasi harus dikelola dengan model : birokrasi

Dikaitkan dengan Judgment Rule UU No.49 Prp/60, MK

memahami piutang BUMN bukan lagi Piutang Negara tetapi

Piutang Perusahaan. Bagaimana bisa terjadi kemudian

kekayaan BUMN bukan lagi kekayaan BUMN, namun masih

merupakan bagian kekayaan negara.

“ Bingung “, di satu pihak sebagai BUMN dalam rezim Hukum

kepailitan bisa masuk dalam ranah pailit, disisi lain dalam rezim

aset negara/daerah tidak bisa disita. Paradigma Bussiness

Judgment Rules tidak tumbuh dengan Paradigma Government

Judgment Rules dan itu dijadikan pertimbangan Hakim MK

dalam memutus Judgment Rules UU BPK dan UU

Perbendaharaan Negara.

Jika pemahaman BUMN tidak sepenuhnya sebagai korporasi,

akibat adanya ketidakharmonisan kaedah sebagaimana dibahas

di atas, maka hak terkait dengan definisi BUMN, Peraturan

turunannya seperti : Peraturan Tentang Tata Cara

Pengahapusbukuan Aktiva dsb, cukup dengan persetujuan

Page 11: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

RUPS menjadi dapat dipandang kurang tepat, sedangkan dari

hukum korporasi : itu yang tepat !.

Penyertaan modal negara yang selalu diartikan dengan “ uang “

disebabkan karena tidak dipahaminya teori tentang hukum

perseroan. Teori penyertaan yg disebut “ quasi inbreng “ adalah

jalan keluar bentuk penyertaan yang bukan uang dan itu sudah

ada sejak adanya teori tentang perusahaan, sehingga

penyertaan modal negara tidak selalu berarti dalam bentuk

uang.

2. DIAN AGUNG WICAKSONO

a. Reorientasi Keuntungan Negara dalam Falsafah BUMN

Perlu diperhatikan kembali mengenai konsepsi demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan sebagaimana

menjadi ruh pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (vide

Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013);

Guna mengejar ketinggalan dan kemajuan di bidang

perekonomian penyelengaraan ekonomi berdasarkan prinsip

efisiensi dengan tetap mempertimbangkan keadilan yang

merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara;

Maksud dari keadilan tersebut upaya meningkatkan

kesejahteraan rakyat di tengah-tengah kebutuhan manusia

yang tak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan

kebutuhan sangfat terbatas;

BUMN harus melakukan reorientasi mencari keuntungan,

dengan tetap mempertahankan pertimbangan keadilan

untuk kesejahteraan rakyat.

Page 12: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

b. Ambiguitas Menteri Pemegang Saham/Pemilik Modal

Perlu diperhatikan Lampiran II angka 212 UU No. 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menjelaskan bahwa kewenangan yang didelegasikan

kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat

didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggra negara

lain, kecuali jika oleh UU yang mendelegasikan kewenangan

tersebut dibuka kemungkinan untuk itu;

Dengan demikian Menteri BUMN tidak dapat dilimpahi

kewenangan dari PP, mengingat kewenangan Menteri

Keuangan diberikan oleh UU.

c. Ambigiutas Menteri Teknis Potensi Redudansi Antar

kementerian

Menteri Teknis adalah Menteri yang mempunyai

kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN

melakukan kegiatan usaha (vide Pasal 1 angka 6 UU

BUMN);

Menimbulkan kerancuan dan menimbulkan permasalahan

sektoral siapa yang dituju karena dimungkinkan terdapat

lebih dari 1 (satu) Menteri Teknis.

d. Stigmatisasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Reformulasi delik tindak pidana korupsi agar tidak menjerat

orang-orang dalam organ BUMN yang memang memilki

iktikad baik, tidak ingin memperkaya diri sendiri ataupun

menggunakan pihak lain, walaupun menimbulkan kerugian

negara;

Diperlukan reformulasi apakah kerugian BUMN perlu

dimasukkan dalam dikotomi kerugian negara. Mengingat

terdapat business judgment rules sebagai pembenar

tindakan korporasi yang terukur dalam tata kelola korporasi;

Page 13: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

Terkait esensi penguasaan negara, maka modal BUMN

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan tidak

dapat dilepaskan dari rezim kekayaan negara sebagai

bagian dari keuangan negara.

e. Revitalisasi Hak Menguasai Negara dalam Lingkup BUMN

Bila BUMN didekati dengan perspektif Hak Menguasai

Negara (HMN), yang bearti salah satu wujud kewenangan

tersebut adalah melakukan pengurusan (bestuurdaad),

maka hal ini harus menjadi domain dari Negara. Dengan

demikian, Direksi berarti melaksanakan salah satu

kewenangan HMN yang harus dilakukan oleh Negara

secara mutlak. Hal ini menjadi penting diperhatikan, yang

mutatis mutandis berdampak pada mekanisme pengisian

Direksi;

Wujud kewenangan HMN lainnya adalah melakukan

pengawasan, maka hal ini harus menjadi domain dari

Negara. Dengan demikian, Komisaris atau Dewan

Pengawas berarti melaksanakan kewenangan HMN yang

harus dilakukan oleh Negara secara mutlak. Hal ini penting

diperhatikan, yang mutatis mutandis berdampak pada

mekanisme pengisian Komisaris dan Dewan Pengawas.

f. Contradictio In Propositum dalam Ketentuan Privatisasi BUMN

Rumusan privatisasi tidak tepat karena memungkinkan

menjual seluruhnya, mengingat bahwa Persero adalah

BUMN yang modalnya terbagi saham yang seluruhnya atau

paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara;

Bila mengacu pada definisi privatisasi, maka jika privatisasi

seluruhnya, apakah masih dapat disebut sebagai BUMN

Persero.

Page 14: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

g. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Norma UU BUMN

Hal yang harus daitur bagaimana mengukur tujuan pendirian

BUMN? Siapa yang melakukan pengawasan atas

dipenuhi/tidaknya maksud dan tujuan pendirian BUMN;

Penyertaan Modal Negara (PMN) harus melalui persetujuan

DPR sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR, mengingat

dananya berasal dari APBN;

3. MUHAMMAD EDHIE PURNAWAN, SE., MA., PhD

BUMN yang akan kita bentuk sebaiknya tidak berada ditengah-

tengah seperti halnya sekarang, harus diperjelas pemisahan

BUMN yang untuk pelayanan publik dan BUMN yang profit

oriented ;

Pengelolaan BUMN Persero harus menciptakan profit, kenapa

laba itu penting Karena laba dapat menyelesaikan banyak

sekali persoalan‐persoalan sosial atau menciptakan

solusi‐solusi.

III. KESIMPULAN

Komisi VI DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang tentang

Badan Usaha Milik Negara berdasarkan berbagai permasalahan dalam

penyelenggaraan pengelolaan BUMN yang terjadi dan didukung

masukan dari para akademisi Universitas Gadjah Mada yang menjadi

bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang

tentang Badan Usaha Milik Negara.

Page 15: TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI - dpr.go.id · SAHAT ADITUA F. SILALAHI, ST, MBA P3DI 15. ... Hatta Jakarta Terminal II F Diatur oleh ... Dr. NINDYO PRAMONO, SH, MS

IV. PENUTUP

Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada

masa persidangan III tahun 2014 – 2015 untuk mendapatkan masukan

terkait RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.

Jakarta, 4 Mei 2015

Ketua Tim Komisi VI DPR RI

HERI GUNAWAN