PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN / BERWAWASAN LINGKUNGAN
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan
yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya
manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan
sumber daya alam untuk menopangnya. Setidaknya ada dua hal yang
ditengarai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu laju
pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan pesat ilmu
pengetahuan dan tehnologi. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat
berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang
tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia
bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban
lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang
dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Atas dasar
inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan secara terus
menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Sementara
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya diharapkan
dapat memberi kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia ternyata
juga harus dibayar amat mahal, oleh karena dampaknya yang negatif
terhadap kelestarian lingkungan. Pertumbuhan industri, sebagai
hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan tehnologi dibanyak negara maju
terbukti telah membuat erosi tanah dan pencemaran limbah pada tanah
pertanian yang menyebabkan terjadinya proses penggaraman
(solinizasi) atau penggurunan (desertifikasi) pada lahan produktif.
Kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan pembangunan
berwawasan lingkungan yang berkenaan dengan upaya pendayagunaan
sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek
pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berwawasan
lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan
manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara
menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam
untuk menopangnya. Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan
kebutuhan generasi mendatang. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang
bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia
dunia akhirat yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan
bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang
diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari
ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan
hak-haknya sebagai warga negara. Taraf kesejahteraan ini diusahakan
dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap
tersediannya sumber daya yang diperlukan. Implementasi pembangunan
berwawasan lingkungan adalah dengan reboisasi, menanam seribu pohon
dan gerakan bersih lingkungan, pembangunan ekonomi yang tepat yang
memperhitungkan keharusan konservasi bagi kelangsungan hidup
bio-fisik, demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang
untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan kekuasaan,
kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu
kehidupan bangsa.
1
PELESTARIAN DAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Kehidupan yang
berlangsung di muka bumi merupakan bentuk interaksi timbal balik
antara unsur-unsur biotik dan unsur-unsur abiotik. Kedua unsur
tersebut harus dapat mendukung satu sama lain, sehingga dapat
diperoleh kondisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Hal
penting yang harus kalian ingat adalah bahwa lingkungan hidup yang
ada sekarang bukanlah warisan dari nenek moyang yang dapat kita
gunakan sembarangan. Akan tetapi, merupakan titipan dari generasi
yang akan datang, sehingga dalam memanfaatkannya harus diperhatikan
kelangsungan dan kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi
yang akan datang. A. Unsur-Unsur Lingkungan Menurut Undang-Undang
No 4 Tahun 1982, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya
manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan
pengertian tersebut, lingkungan hidup tersusun dari berbagai unsur
yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu unsur biotik,
abiotik, dan sosial budaya. 1. Unsur Biotik Unsur biotik adalah
unsur-unsur makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan
ciri-ciri kehidupan, seperti bernapas, memerlukan makanan, tumbuh,
dan berkembang biak. Unsur biotik terdiri atas manusia, hewan, dan
tumbuh-tumbuhan. Secara umum, unsur biotik meliputi produsen,
konsumen, dan pengurai. a. Produsen, yaitu organisme yang dapat
membuat makanan sendiri dari bahan anorganik sederhana. Produsen
pada umumnya adalah tumbuhan hijau yang dapat membentuk bahan
makanan (zat organik) melalui fotosintesis. b. Konsumen, yaitu
organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Konsumen
terdiri atas hewan dan manusia. Konsumen memperoleh makanan dari
organisme lain, baik hewan maupun tumbuhan. c. Pengurai atau
perombak (dekomposer), yaitu organisme yang mampu menguraikan bahan
organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai menyerap
sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahanbahan yang
sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Pengurai terdiri atas
bakteri dan jamur. 2. Unsur Abiotik Unsur abiotik adalah
unsur-unsur alam berupa benda mati yang dapat mendukung kehidupan
makhluk hidup. Termasuk unsur abiotik adalah tanah, air, cuaca,
angin, sinar matahari, dan berbagai bentuk bentang lahan. 3. Unsur
Sosial Budaya Unsur sosial budaya merupakan bentuk penggabungan
antara cipta, rasa, dan karsa manusia yang disesuaikan atau
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam setempat. Termasuk unsur
sosial budaya adalah adat istiadat serta berbagai hasil penemuan
manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Arti
Penting Lingkungan Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari
lingkungannya. Kalian tentu dapat membayangkan, apa yang terjadi
jika seekor ikan dikeluarkan dari akuarium, kolam, atau sungai yang
merupakan lingkungan hidupnya? Ikan tersebut akan mati, bukan? Hal
itu terjadi karena tidak adanya unsur-unsur lingkungan yang
mendukung kehidupan ikan tersebut. Meskipun lingkungan bersifat
mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu
diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiliki
keadaan yang ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini,
makhluk hidup yang bersangkutan harus dapat beradaptasi atau
menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Sebagai contoh,
manusia yang hidup di daerah dingin seperti di kutub harus
mengenakan pakaian yang tebal agar dapat bertahan di hawa dingin;
hewan onta mempunyai kemampuan tidak minum selama berhari-hari, hal
ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup onta, yaitu di
padang pasir yang sulit menemukan air;
2
beberapa jenis tumbuhan menggugurkan daunnya saat musim kemarau
agar dapat mengurangi penguapan, sehingga pohon tersebut tidak mati
karena kekurangan air. Hal-hal tersebut merupakan bentuk adaptasi
makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang beragam di muka
bumi. Khusus bagi manusia, adaptasi yang dilakukan terhadap
lingkungannya akan menghasilkan berbagai bentuk hasil interaksi
yang disebut dengan budaya. Budaya-budaya tersebut, antara lain,
berupa bentuk rumah, model pakaian, pola mata pencaharian, dan pola
kehidupan hariannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia
tidak hanya dapat menyesuaikan diri. Akan tetapi, manusia juga
dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan
kualitas kehidupannya. Bagi manusia, selain sebagai tempat
tinggalnya, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan sebagai: 1.
media penghasil bahan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan;
2. wahana bersosialisasi dan berinteraksi dengan makhluk hidup atau
manusia lainnya; 3. sumber energi; 4. sumber bahan mineral yang
dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia;
serta 5. media ekosistem dan pelestarian flora dan fauna serta
sumber alam lain yang dapat dilindungi untuk dilestarikan. C.
Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup dan Faktor Penyebabnya
Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas
maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat
mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan
kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi
lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung
kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan
hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan
penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan proses alam dan
karena aktivitas manusia. 1. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses
Alam Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya
gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga
memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam
yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain meliputi
hal-hal berikut ini. a. Letusan Gunung Api Letusan gunung api dapat
menyemburkan lava, lahar, material-material padat berbagai bentuk
dan ukuran, uap panas, serta debu-debu vulkanis. Selain itu,
letusan gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal
yang disebut dengan gempa vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat
mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran
lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan
menimbulkan longsor lahan. Uap belerang yang keluar dari pori-pori
tanah dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan kadar
asam air dan tanah. Debu-debu vulkanis sangat berbahaya bila
terhirup oleh makhluk hidup (khususnya manusia dan hewan), hal ini
dikarenakan debu-debu vulkanis mengandung kadar silika (Si) yang
sangat tinggi, sedangkan debu-debu vulkanis yang menempel di
dedaunan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan
tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga lambat laun
akan mati. Dampak letusan gunung memerlukan waktu bertahun-tahun
untuk dapat kembali normal. Lama tidaknya waktu untuk kembali ke
kondisi normal tergantung pada kekuatan ledakan dan tingkat
kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, setelah kembali ke kondisi
normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena
mengalami proses peremajaan tanah. b . Gempa Bumi Gempa bumi adalah
getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen. Semakin
besar kekuatan gempa, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin
parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan retak
atau hancur, struktur batuan rusak, aliran-aliran sungai bawah
3
tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan
sebagainya. Jika kekuatan gempa bumi melanda lautan, maka akan
menimbulkan tsunami, yaitu arus gelombang pasang air laut yang
menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Masih
ingatkah kalian dengan peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh
Darussalam di penghujung tahun 2004 yang lalu? Contoh peristiwa
gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi
yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh
Darussalam dengan kekuatan 9,0 skala richter. Peristiwa tersebut
merupakan gempa paling dasyat yang menelan korban diperkirakan
lebih dari 100.000 jiwa. Gempa bumi juga pernah melanda Yogyakarta
dan Jawa Tengah pada bulan Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala
richter. c . Banjir Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena
alam yang unik. Dikatakan unik karena banjir dapat terjadi karena
murni gejala alam dan dapat juga karena dampak dari ulah manusia
sendiri. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni jika kondisi
alam memang memengaruhi terjadinya banjir, misalnya hujan yang
turun terus menerus, terjadi di daerah basin, dataran rendah, atau
di lembah-lembah sungai. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan
karena ulah manusia, misalnya karena penggundulan hutan di kawasan
resapan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena
rusaknya dam atau pintu pengendali aliran air. Kerugian yang
ditimbulkan akibat banjir, antara lain, hilangnya lapisan permukaan
tanah yang subur karena tererosi aliran air, rusaknya tanaman, dan
rusaknya berbagai bangunan hasil budidaya manusia. Bencana banjir
merupakan salah satu bencana alam yang hampir setiap musim
penghujan melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Contoh daerah
di Indonesia yang sering dilanda banjir adalah Jakarta. Selain itu
beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada awal tahun 2008
juga dilanda banjir akibat meluapnya DAS Bengawan Solo. d . Tanah
anah Longsor Karakteristik tanah longsor hampir sama dengan
karakteristik banjir. Bencana alam ini dapat terjadi karena proses
alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini
dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman,
sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan lainnya.
Peristiwa tanah longsor pada umumnya melanda beberapa wilayah
Indonesia yang memiliki topografi agak miring atau berlereng curam.
Sebagai contoh, peristiwa tanah longsor pernah melanda daerah
Karanganyar (Jawa Tengah) pada bulan Desember 2007 e . Badai/Angin
Topan Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara yang
sangat mencolok di suatu daerah sehingga menyebabkan angin bertiup
lebih kencang. Di beberapa belahan dunia, bahkan sering terjadi
pusaran angin. Bencana alam ini pada umumnya merusakkan berbagai
tumbuhan, memorakporandakan berbagai bangunan, sarana infrastruktur
dan dapat membahayakan penerbangan. Badai atau angin topan sering
melanda beberapa daerah tropis di dunia termasuk Indonesia.
Beberapa daerah di Indonesia pernah dilanda gejala alam ini. Salah
satu contoh adalah angin topan yang melanda beberapa daerah di
Yogyakarta dan Jawa Tengah. f . Kemarau Panjang Bencana alam ini
merupakan kebalikan dari bencana banjir. Bencana ini terjadi karena
adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga
musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini
menimbulkan berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai dan
sumber-sumber air, munculnya titik-titik api penyebab kebakaran
hutan, dan menggagalkan berbagai upaya pertanian yang diusahakan
penduduk. 2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia
Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memerhatikan
dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan
yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain, meliputi
halhal berikut ini. a. Pencemaran Lingkungan
4
Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya
bahan-bahan pencemar (polutan) yang dapat mengganggu keseimbangan
lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan
efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan
jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi empat, yaitu pencemaran
udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara.
Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain,
disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar
fosil (minyak dan batu bara) yang ditimbulkan oleh kendaraan
bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau
roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain,
berkurangnya kadar oksigen (O2) di udara, menipisnya lapisan ozon
(O3), dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan
asam yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tumbuhan.
Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah
anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah.
Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau
obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian,
sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi
racun bagi tanaman. Dampak rusaknya ekosistem tanah adalah semakin
berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah
tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau
dimanfaatkan. Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat
polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen,
pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya, selain itu,
tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah juga dapat
menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari
pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, seperti sungai,
danau atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air
laut. Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang sangat
mengganggu kehidupan manusia, yaitu suara yang memiliki kekuatan
> 80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara
kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat,
mesin-mesin pabrik, dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara
menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara
lain, meningkatkan detak jantung, penurunan pendengaran karena
kebisingan (noise induced hearing damaged), susah tidur,
meningkatkan tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres. b .
Degradasi Lahan Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya
dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk
kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia
yang tidak memerhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi
lahan, misalnya lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan
kerusakan hutan. 1) Lahan kritis dapat terjadi karena praktik
ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan yang
besar-besaran. 2) Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk
eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran, misalnya
menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau
menggunakan racun untuk menangkap ikan atau terumbu karang.
Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga
kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang.
3) Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara
lain, karena penebangan pohon secara besar-besaran, kebakaran
hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkan
dari kerusakan hutan, misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan,
keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah
longsor. D. Usaha-Usaha Pelestarian Lingkungan Hidup Usaha-usaha
pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai
manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak
hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung
jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada
pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan
yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah
dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup.
Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut,
antara lain meliputi hal-hal berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
5
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985
tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan
Industri. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun
1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 4.
Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991.
Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat
dilakukan dengan cara-cara berikut ini. 1. Melakukan pengolahan
tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem
irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. 2.
Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih
dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan. 3.
Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan
gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar
kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir/pantai, dan fauna
yang ada di dalamnya dapat terjaga. 4. Menciptakan dan menggunakan
barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. 5. Melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara
besar-besaran. Sementara itu, sebagai seorang pelajar apa upaya
yang dapat kalian lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup?
Beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya
pelestarian lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut: 1.
menghemat penggunaan kertas dan pensil, 2. membuang sampah pada
tempatnya, 3. memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, 4.
menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta 5. menanam dan
merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. E. Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Nasional Setiap negara pasti memiliki tujuan
dan sasaran pembangunan, tidak terkecuali negara Indonesia. Tujuan
dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai arah dan prioritas yang
diambil pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga alokasi
dana dan berbagai kebijakan dapat ditetapkan untuk mendukung
tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan dan sasaran
pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dan
sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dan tersirat
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah: 1. melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, 2. memajukan kesejahteraan umum, 3.
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional yang
dilaksanakan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga
tumpuan pembangunan tersebut saat ini dilengkapi pula dengan
upaya-upaya pelestarian lingkungan, sehingga pembangunan yang
dilakukan sekarang diharapkan tidak mengganggu kelangsungan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh generasi penerus. Pola
pembangunan yang demikian disebut dengan pembangunan berwawasan
lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan. F. Hakikat
Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika
memenuhi beberapa kondisi, antara lain, dapat menyejahterakan
kehidupan masyarakat, memiliki fungsi dan peruntukan yang tepat,
serta memiliki
6
dampak terhadap kerusakan lingkungan terendah. Tidak dapat
dipungkiri bahwa setiap pembangunan pasti menimbulkan dampak
terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Namun, kita harus mampu
meminimalisasi dampak-dampak negatif tersebut. Pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan memerhatikan
analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Hal ini
dimaksudkan agar generasi mendatang dapat pula menikmati kualitas
dan kuantitas sumber daya alam sebagai-mana yang kita nikmati
sekarang, sehingga kita tidak mewariskan kerusakan dan pencemaran
kepada generasi penerus kita. Dasar hukum pelaksanaan AMDAL di
Indonesia diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang
berbunyi: Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting
terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan
pemerintah. Makna yang tersirat dari isi pasal tersebut adalah
berikut ini. 1. Setiap kegiatan pembangunan pada dasarnya
berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini
dapat diambil langkah pencegahan, penanggulangan dampak negatif,
serta mengembangkan dampak positif dari kegiatan tersebut. 2.
Analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. 3. Pembangunan
perlu dilakukan secara bijaksana agar mutu kehidupan dapat dijaga
secara berkesinambungan sehingga keserasian hubungan antarberbagai
kegiatan perlu dijaga. Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung
pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka
panjang yang mencakup jangka waktu antargenerasi yaitu pembangunan
yang terlanjutkan (sustainable development). Dengan mencakup jangka
waktu antargenerasi berarti setiap pembangunan yang dilaksanakan
bukan untuk generasi kita saja, melainkan juga untuk anak cucu
kita. Agar pembangunan dapat berkelanjutan, pembangunan haruslah
berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara
bijaksana. G. Ciri-Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh pemerintah
Indonesia adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu
suatu bentuk pembangunan yang tetap memerhatikan daya dukung
lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Pembangunan berwawasan
lingkungan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan
seimbang. Pembangunan yang berwawasan lingkungan harus memerhatikan
dan melaksanakan konsep serta analisis SWOT (strenght, weakness,
opportunity, and threats atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman) sehingga mampu mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada
serta dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta dampak yang
mungkin ditimbulkan. Untuk dapat mendukung pelaksanaan analisis
SWOT, maka partisipasi segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan
sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan
dirasakan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, secara ringkas
ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan, antara lain: 1.
dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan
memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki
dan yang mungkin timbul di belakang hari; 2. memerhatikan daya
dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan
pembangunan; 3. meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan
lingkungan; serta 4. melibatkan partisipasi warga masyarakat,
khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
7
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN Pengertian (Konsep) dan
Ruang Lingkup Daya Dukung Lingkungan Menurut UU no 23/ 1997, daya
dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antarkeduanya. Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung
lingkungan pada hakekatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah,
yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan
dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Menurut
Khanna (1999), daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua)
komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan
kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Sedangkan menurut
Lenzen (2003), kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat
dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung
kehidupan manusia. Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini
disebut jejak ekologi (ecological footprint). Lenzen juga
menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumber
daya alam dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia kemudian
dibandingkan dengan luas aktual lahan produktif. Perbandingan
antara jejak ekologi dengan luas aktual lahan produktif ini
kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan
lahan yang dibutuhkan. Carrying capacity atau daya dukung
lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam
menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu
yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan
lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan
lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Definisi Daya
Dukung Lingkungan/ Carrying Capacity : 1. Jumlah organisme atau
spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung
oleh suatu lingkungan 2. Jumlah penduduk maksimum yang dapat
didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut 3.
Jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan
dalam periode jangka panjang tampa membahayakan lingkungan tersebut
4. Jumlah populasi maksimum dari organisme khusus yang dapat
didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut 5.
Rata-rata kepadatan suatu populasi atau ukuran populasi dari suatu
kelompok manusia dibawah angka yang diperkirakan akan meningkat,
dan diatas angka yang diperkirakan untuk menurun disebabkan oleh
kekurangan sumber daya. Kapasitas pembawa akan berbeda untuk tiap
kelompok manusia dalam sebuah lingkungan tempat tinggal, disebabkan
oleh jenis makanan, tempat tinggal, dan kondisi sosial dari
masing-masing lingkungan tempat tinggal tersebut
8
SUMBER DAYA ALAM YANG DAPAT DIPERBAHARUI Sumber daya alam yang
dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan
kembali (dilestarikan) setelah kita menggunakannya. Contohnya
adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang
selalu tersedia setiap saat di alam juga termasuk sumber daya alam
yang dapat diperbarui. Contohnya adalah air, tanah, dan udara.
Berikut ini adalah uraiannya: a. Air Air merupakan kebutuhan mutlak
setiap orang. Artinya jika tidak ada air manusia akan mati. Air
dapat berupa air sumur, air sungai, air danau dan air laut. Air
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Seperti minum,
mandi dan mencuci. Untuk kebutuhan ini diperlukan air yang bersih.
Di kota-kota besar sulit untuk mendapatan air bersih. Di sana air
sudah banyak yang tercemar. Bahkan untuk mendapatkan air bersih
kita harus beli. Air dalam jumlah yang banyak dapat dimanfaatkan
untuk mengairi sawah, memelihara ikan, pembangkit listrik, sebagai
sarana transportasi dan olah raga. b. Tanah Tanah merupakan lapisan
bumi yang paling atas. Tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk
menanam berbagai jenis tumbuhan. Tanah liat dapat dimanfaatkan
untuk membuat berbagai perabot rumah tangga, batu bata dan berbagai
macam kerajinan.
c. Udara Udara merupakan benda gas yang terdiri dari berbagai
zat seperti oksigen dan karbondioksida. Udara yang sehat mengandung
banyak oksigen. Udara yang sehat dibutuhkan manusia untuk bernafas.
Di kotakota besar udaranya sudah banyak yang tercemar. Udara juga
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga seperti terjun payung
dan gantole.
d. Tumbuhan Tumbuhan atau tanaman sebagai Sumber Daya Alam yang
Dapat Diperbarui dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 1)
Tanaman pertanian 2) Tanaman perkebunan 3) Tanaman hutan 4) Tanaman
air e. Hewan Hewan atau binatang adalah Sumber Daya Alam yang Dapat
Diperbarui dapat dibedakan menjadi tiga, yakni sebagai berikut. 1)
Hewan liar 2) Hewan piaraan 3) Hewan ternak
9
SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI Sumber daya alam
yang tak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang bisa habis.
Contoh : Barang tambang,minyak bumi,dsb. Tuhan maha baik. Tuhan
memberi semua ini untuk kesejahteraan ciptaanNya. Akan tetapi,saat
ini sumber daya yang tak dapat diperbaharui hampir selalu digunakan
untuk manusia alias dieksplorasi besar-besaran. Hal ini tentu dapat
menyebabkan kelangkaan minyak bumi atau barang tambang.
Padahal,kebutuhan manusia dalam hal ini semakin banyak. Dengan
meningkatnya jumlah kebutuhan dan berkurangnya sumber daya ini
menyebabkan kelangkaan tak bisa dihindari lagi. Kemudian,mengapa
banyak ilmuwan dan professor di dunia ini tidak bisa menemukan
solusi dari hal ini ?? Maksudnya,mencari alternatif lain dari hasil
penelitiaan dan percobaan mereka. Contohnya seperti bensin dan
sejenisnya. Penggunaan bensin pada kendaraan bermotor itu kurang
baik juga untuk lingkungan kita,karena polusi udara yang dihasilkan
dari asap kendaraan itu berasal dari penggunaan bensin sebagai
bahan bakar. Nah,para ilmuwan diharapkan mampu mencari alternatif
bahan bakar selain bensin yang merupakan hasil dari olahan minyak
bumi. Karena jika minyak bumi telah habis,maka kendaraan bermotor
dianggap sebagai 'sampah'.
10
PRINSIP EKOLOGI Ada 14 Prinsip dalam Ilmu Lingkungan yang
merupakan satu kesatuan antara satu dengan yang lain. Ke empat
belas prinsip tersebut ialah seperti tertera berikut: Prinsip ke-1
Semua energi yang memasuki sebuah organisma (hidup), populasi atau
ekosistem, dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau
terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang
lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan.
Prinsip ke-2 Tak ada sistem pengubahan energi yang betul betul
cermat. Prinsip ke-3 Materi, Energi, Ruang, Waktu, dan
Keaneka-ragaman adalah kategori sumber alam. Prinsip ke-4 Untuk
semua kategori sumber alam, kalau pengadaan sumber itu sudah cukup
tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan
sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas
maksimum ini, takkan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Untuk
semua kategori sumber alam (Kecuali Keaneka-ragaman dan Waktu)
kenaikan pengadaan sumber alam yang melampaui batas maksimum,
bahkan akan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan.
Ini adalah prinsip penjenuhan. Untuk banyak fenomena sering berlaku
kemungkinan penghancuran yang disebabkan oleh pengadaan sumber alam
yang sudah mendekati batas maksimum. Prinsip ke-5 Ada dua jenis
sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat
merangsang penggunaan seterusnya dan ada pula sumber alam yang
tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Prinsip ke-6
Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada
saingannya, cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Prinsip
ke-7 Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam
lingkungan yang mudah diramal. Prinsip ke-8 Bahwa sebuah habitat
(Lingkungan hidup) itu dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman
takson. Hal itu bergantung pada bagaimana niche dalam lingkungan
hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Prinsip ke-9
Keaneka-ragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi
produktivitasnya. Prinsip ke-10 Perbandingan (rasio) antara biomasa
dengan produktivitas (B/P) naik dalam perjalanan waktu pada
lingkungan yang stabil hingga mencapai sebuah asimtot. Prinsip
ke-11 Sistem yang sudah mantap (dewasa) mengeksploitasi sistem yang
belum mantap (belum dewasa).
11
Prinsip ke-12 Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat
bergantung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu
lingkungan. Prinsip ke-13 Lingkungan yang secara fisik stabil
memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam
ekosistem yang mantap (dewasa), yang kemudian dapat menggalakkan
kestabilan kepada populasi. Prinsip ke-14 Derajat pola keteraturan
naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam
sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi
itu.
12
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP UNDANG - UNDANG
REPUBLIK INDONESIA Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN * Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup * KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup * PerMen LH Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis
Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pengganb KepMenLH nomor 17 Tahun
2001) * KepMen LH Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Menteri Negara Lingkungan
Hidup * KepMen LH Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian
Dokumen AMDAL (Juga Menyatakan Tidak Beriakunya KepMen KLH Nomor 29
Tahun 1992 Tentang Panduan Evaluasi Dokumen ANDAL) * KepMen LH
Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu *
KepMen LH Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan di Daerah
Lahan Basah * KepMen LH Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan
Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup * PerMen LH Nomor 08 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(Pengganb KepMenLH 09 Tahun 1000) * KepMen LH Nomor 40 Tahun 2000
Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Pengganti KepMen LH Nomor 13 Tahun 1994) * KepMen
LH Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Ungkungan Hidup Kabupaten/Kota * KepMen LH
Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan
Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat * KepMen
LH Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Panduan Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Ungkungan Hidup * KepMen LH Nomor 42 Tahun 1994 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan * KepMen LH nomor 45 ~hun
2005 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Pengganb KepMen LH nomor 105
tahun 1997)
13
* KepKa Bapedal Nomor 124 Tahun 1997 Tentang Panduan Kajian
Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL * KepKa Bapedal
Nomor 299 Thun 1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial
Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan * KepKa
Bapedal Nomor 56 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak
Penang * KepKa Bapeten Nomor 3-P Tahun 1999 Tentang Pedoman Teknis
Penyusunan AMDAL untuk Rencana Pembangunan & Pengoperasian
Reaktor Nuklir * KepKa Bapeten Nomor 04-P Tahun 1999 Tentang
Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL untuk Rencana Pembangunan &
Pengoperasian Instalasi PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR * Undang-undang
Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air * Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian
Pencemaran Air * Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002
Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
(Mengganbkan PerMenkes Nomor 416 Tahun 1990 Syarat-Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air) * KepMen LH Nomor 122 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas KEPMEN LH no 51 Tahun 1995 ttg Baku Mute Limbah Lair
Bagi Kegiatan Industri Pupuk * KepMen LH Nomor 202 Tahun 2004
Tentang Baku Mutu Air Umbah Bagi Usaha & atau Kegiatan
Pertambangan Bijih Emas & atau Tembaga * KepMen LH Nomor 28
Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Umbah
Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit *
KepMen LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara
Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah
di Perkebunan Kelapa Sawit * KepMen LH Nomor 37 Thun 2003 Tentang
Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air
Permukaan * KepMen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air *
KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan
Tats Cara Perizinan Serta Pedoman kajian Pembuangan Air Umbah Ke
Air Atau Sumber Air. * KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik * KepMen LH Nomor
113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau
Kegiatan Pertambangan Batu Bara * KepMen LH Nomor 114 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
14
* KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air * KepMen LH Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan
Atas KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat
dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah
ke Air Atau Sumber Air * KepMen LH Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Baku
Mutu Limbah Bagi Kawasan Industri * KepMen LH Nomor 09 Tahun 1997
Tentang Perubahan KepMen LH Nomor42/MENLH/10/1996 Tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi * KepMen
LH Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Umbah Cair Bagi Kegiatan
Minyak dan Gas serta Panas Bumi * KepMen LH Nomor 35 Tahun 1995
Tentang Program Kali Bersih (Prokasih) * KepMen LH Nomor 51 Tahun
1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri * KepMen
LH Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Hotel * KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Rumah Sakit * PerMen LH Nomor 02 Tahun 2006 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Rumah Pemotongan Hewan * PerMen LH Nomor 04
Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Timah * PerMen
LH Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Umbah Penambangan
Nikel * PerMen LH Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah
Usaha Poly Vinyl Chloride PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DAN
GANGGUAN * Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Pengendalian Pencemaran Udara * KepMen LH Nomor 133 Tahun 2004
Tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk * KepMen LH
Nomor 129 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan Atau
Kegiatan Minyak Bumi dan Gas Bumi * KepMen LH Nomor 141 Tahun 2003
Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production)
* KepMen LH Nomor 45 Tahun 1997 Tentang Indeks Standar Pencemar
Udara * KepMen LH Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Program Langit Biru *
KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan *
KepMen LH Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran * KepMen
LH Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan * KepMen LH
Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak
15
* PerMen LH Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas
Buang Kendaraan Bermotor Lama (Pengganti KepMenLH 35 Tahun 1993) *
KepMen Kesehatan Nomor 289 Tahun 2003 Tentang Prosedur Pengendalian
Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan *
KepKa Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Pedoman Teknis
Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar
Udara * KepKa Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak PENGENDALIAN
PENCEMARAN PERUSAKAN LAUT * Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut *
KepMen LH Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut * KepMen
LH Nomor 179 Tahun 2004 Tentang Ralat Atas KEPMEN LH no 51 Thun
2004 ttg BM Air Laut * KepMen LH Nomor 200 Tahun 2004 Tentang
Kriteria Baku Kerusakan & Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
* KepMen LH Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku &
Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove * KepMen LH Nomor 04 Tahun
2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang * KepMen LH
Nomor 45 Tahun 1996 Tentang Program Pantai Lestari * PerMen LH
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perizinan Pembuangan Limbah ke Laut *
KepKa Bapedal Nomor 47 Thun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi
Terumbu Karang PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAN DAN LAHAN * Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan
Atau Pencemaran Ungkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran
Hutan Dan Atau Lahan * Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000
Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa *
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan *
KepMen LH Nomor 43 Tahun 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan
Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Gaiian Golongan C Jenis
Lepas di Daratan * PerMen LH Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengukuran
Kerusakan Tanah Untuk Biomassa
16
* KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 146 Tahun 1999 Tentang
Pedoman Reldamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Industri * KepMen
Pertambangan & Energi Nomor 1211 Tahun 1995 Tentang Pencemahan
& Penanggulan Perusakan & Pencemaran Lingkungan Pada
Kegiatan Pertambangan Umum PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAMAYA DAN
BERACUN * Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun * Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun * KepMen LH Nomor 128 Tahun ,2003 Tentang
Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan
Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis * KepMen LH
Nomor 520 Tahun 2003 Tentang Larangan Impor Umbah Bahan Berbahaya
& Beracun * KepMen LN Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Penyimpanan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun di Pelabuhan * KepMen ESDM
Nomor 1693 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas &
Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas * KepMen
Perindustrian & Perdagangan Nomor 372 Tahun 2001 Tentang
Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas &
Pengolahan Pelumas Bekas * KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1998
Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun di Daerah * KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1998 Tentang
Penetapan Kemitraan Dalam Pengolahan Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor
04 Tahun 1998 Tentang Penetapan Prioritas Limbah B3 * KepKa Bapedal
Nomor 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan
dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas * KepKa Bapedal Nomor 01 Tahun
1995 Tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan
Pengumpulan Limbah B3 * KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 Tentang
Dokumen Limbah B3 * KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 Tentang
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 * KepKa Bapedal Nomor 04
Tahun 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil
Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas
Penimbunan limbah B3 * KepKa Bapedal Nomor OS Tahun 1995 Tentang
Simbol dan Label Limbah B3 * KepKa Bapedal Nomor 68 Tahun 1994
Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan,
Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir
Limbah Bahan Berbahaya dan beracun * Per MenLH Nomor 03 Tahun 2007
Tentang Penyimpanan Limbah 83 di Pelabuhan
17
* Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SEJ02J1997 Tentang
Penyerahan Minyak Pelumas Bekas * KepKa Bapeten Nomor 03 Tahun 1999
Tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengelolaan Umbah Radioaktif
PENGELOLAAN BAHAN BERBANAYA DAN BERACUN * Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) * Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan
Atas Peredaran, Penyimpanan & Penggunaan Pestisida * Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Kesehatan &
Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes * Peraturan Menteri Tenaga Kerja
& Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Bejana Tekanan *
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan
Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan * KepMen Pertanian Nomor 763 Tahun
1998 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Tetap Pesbsida *
KepMen Pertanian Nomor 764 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran &
Pemberian Izin Sementara Pestisida * KepMen Pertanian Nomor 949
Tahun 1998 Tentang Pestisida Ter~atas * KepMen Pertanian Nomor 541
Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Tetap PesUsida
* KepMen Pertanian Nomor 543 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran &
Pemberian Izin Semenbra Pestisida KepMen Pertanian Nomor 544 Tahun
1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Bahan Teknis
Pestislda * KepMen Pertanian Nomor 546 Tahun 1996 Tentang Pemberian
Izin & Perluasan Penggunaan Pestisida * KepMen Perindustrian
& Perdagangan Nomor 790 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
KEPMEN PERINDAG Tahun 1998 no 110 ttg Larangan Produksi dan
Memperdagangkan ODS * KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor
254 Tahun 2000 Tentang Tata Niaga Impor & Peredaran Bahan
Berbahaya Tertentu * KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor
110 Tahun 1998 Tentang larangan Memproduksi & Mempetdagangkan
Bahan Perusak hpisan Ozon serta Memproduksi & Memperdagangkan
Barang Baru yang Menggunkan BPLO (ODS) * SK Menteri Perindustrian
Nomor 148 Tahun 1985 Tentang Pengamanan Bahan Beracun &
Berbahaya di Perusahaan Industri * KepMen Tenaga Kerja Nomor 186
Tahun 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
KepMen Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Bahan
Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
18
* SE Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1997 Tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Kimia di Udara lingkungan Kerja * Kep DIRJEN
Pehubungan Darat Nomor 725 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
Pengangkutan B3 di Jalan KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI * Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan
Varietas Tanaman * Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang
Karandna Hewan, Ikan dan Tumbuhan * Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan
* Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karanana Ikan *
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa * Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar * Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestraian Alam * Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004
tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang
Berada di Kawasan Hutan * Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993
tentang Satwa dan Bunga Nasional * Keputusan Presiden Nomor 32
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung * KepMen Kehutanan
& Perkebunan Nomor 55 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Ikan Raja
Laut (Latimeria Menadoensis) Sebagai Satwa yang Dilindungi * KepMen
Kehutanan & Perkebunan Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Mengambil Tumbuhan Liar & Menangkap Satwa Liar * KepMen
Kehutanan & Perkebunan Nomor 385 Tahun 1999 Tentang Penetapan
Lola Merah (Tnxhus Niloticus) Sebagai Satwa Buru * KepMen Kehutanan
& Perkebunan Nomor 449 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Burung
Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan
(Ex-Situ) * Kep Bersama Menteri Pertanian, Kehutanan, Kesehatan,
Pangan Nomor 998.1 Tahun 1999 Tentang Keamanan Hayati &
Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika * Kep
DIRJEND Perlindungan & Konservasi Alam Nomor 66 Tahun 2000
Tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan & Penangkapan Satwa far Yang
Tidak Dilindungi UU * Kep DIRJEND Perlindungan & Konserva~ Alam
Nomor 200 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jatah & Pengambilan
Tumbuhan Alam & Satwa Liar yang Tidak Dilindungi UU utk Periode
Thn 2000 PENATAAN RUANG
19
* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tetang Benda Cagar Alam *
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan ruang *
Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
* Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan * Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan * Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
Tentang Hutan Kota * Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000
Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah *
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah NasionalPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran
Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang * Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1993 Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional 10.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung * Keputusan Presiden Nomor S7 Tahun 1989 Tim Koordinasi
Pengelolaan Tata Ruang Nasional LABORATORIUM LINGKUNGAN * KepKa
BAPEDAL Nomor 113 Tahun 2000 Tentang pedoman Umum dan pedoman
Teknis Laboratorium Lingkungan PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN *
Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan * KepMen LH Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan
Lingkungan Hidup * KepMen LH Nomor 197 Tahun 2004 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten &
Daerah Kota * KepMen LH Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa LH di Luar
Pengadilan (lPJP2SLH) * KepMen LH Nomor 78 Tahun 2003 Tentang Tata
Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa LH di Luar
Pengadilan Pada Kementrian LH * KepMen LH Nomor 56 Tar~un 2002
Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi
Pejabat Pengawas * KepMen LH Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002
Tentang Tata Cara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di
Propinsi/Kabupaten Kota
20
* KepMen LH Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pejabat Pengawasan
Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah *
Keputusan Bersama Kementerian LH, Kejaksaan, Kepolisian Nomor
KEP-04/MENLH/04/2004, KEP208/A/J.A/04/2004, KEP-19/N/2004 Tentang
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (SATU ATAP}, Menteri
Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia
dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia * KepKa BAPEDAL
Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik
Pegawai Negen Sipil (PPNS} Lingkungan Hidup Di BAPEDAL * Surat
Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/2002 Tentang
Perihal Pedoman teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana
Lingkungan Hidup PROPER 1. KepMen LH Nomor 121 Tahun 2002 Tentang
Program Penllaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup INTERNATIONAL ENVIRONMENTALS CONVENTIONS AND
TREATIES o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
o KepPres Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Protokol 9
Dangerous Good (Protokol Pengesahan 9 Barang-barang Berbahaya) o
KepPres Nomor 92 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Montreal Protocol
Tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon,Copenhagen 1992 o KepPres
Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pengesahan Vienna Convention for the
Ozone Layer clan Montreal Protocol on Substances That Deplete the
Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The
Parties o KepPres Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Amandemen
1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora, 1973 o Protocol to the Comprehensive
Nuclear Test-Ban Treaty 1996 o International Tropical Timber
Agreement 1994 o Comprehensive Nuclear TEST-Ban Treaty 1994 10.
Convention on Biological Diversity 1992 o The Rio Declaration on
Environment and Development 1992 12. United Nations Framework
Convention on Climate Change 1992 o Convention on the Transboundary
Effects of Industrial Accidents 1992 o International Convention an
Civil Liability for Liability for Oil Pollution Damage 1991 15.
Protocol on Environmental Protection to the Antartic Treaty
1991
21
o Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary
Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile
Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes 1991 o Protocol to
the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on
Reduction of Sulphur Emissions of Volatile Organic Compound of
Their Transboundary Fluxes 1991 o Basel Convention on Transboundary
Movement of Hazardous Waste 1989 19. The Vienna Convention for the
Protection of the Ozone Layer 1987 o Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone Layer 1987 21. Convention early
Notification of a Nuclear Accident 1986 o Convention on Assistance
in the of a Nuclear Accident 1986 o Protocol Amending the Paris
Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land Based
Sources 1986 o Protocol to Amend the Intemational Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969,1984 o World Charter
for Nature 1982 o Convention on the Conservative of Antartic Marine
Living Resources 1980 o Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals 1979 o Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution 1979 o Protocol to the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969,1976
Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land Based
Sources 1974 o Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora 1973 o International Convention for
the Prevention of Pollutions from Ships 1973 o Protocol of 1978
Relating to the International Convention for Prevention of
Pollution from Ships 1973 o Convention on The Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (1972) and
Resolutions Adopted by the Special Meeting o Protocol to the
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of
Wastes and Other Matter (1972) and Resolutions Adopted by The
Special Meeting, 1972 o Declaration of the United Nations
Conference on the Human Environment 1972 o Convention of the
Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircrafts
1972 o Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in Atmosphere, in Outer
Space and Under Water (Nuclear Test-Ban Treaty) 1963 o The
Antarctic 1959 o Convention on Fishing and Conservation of the
Living Resources pf the High Seas 1958
22
o International Convention for The Protection of Pollution of
the Sea by Oil 1954 o International Convention for the Protection
of Birds 1950 o Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and pesticides in
Intemational Trade.
23
UKL, UPL, AMDAL, ANDAL Prosedur perijinan : 1) Pemohon atau
pemegang kuasa usaha dan / atau kegiatan datang ke KLH dengan
menunjukkan buktibukti perijinan yang telah dimiliki antara lain
foto copy bukti atas tanah / sertifikat atau perijinan sewa menyewa
bila tanah / bangunan yang digunakan milik orang lain, foto copy
ijin prinsip dan ijin lokasi (untik ijin yang memerlukan
persyaratan tersebut), pernyataan tidak keberatan dari para
tetangga, denah lokasi / rencana tata letak bangunan. 2) Petugas
dari KLH meminta penjelasan kepada pemohon atau pemegang kuasa
usaha dan / atau kegiatan yang terkait dengan usahanya. 3) Petugas
KLH melakukan penapisan apakah jenis usaha dan / atau kegiatan
wajib menyusun AMDAL atau UKL dan UPL / DPPL atau SPPL (Formulir
Isian) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 4) Petugas KLH
menyampaikan hasil penapisannya kepada pemohon dan menjelaskan
prosedur disesuaikan dengan hasil analisanya (AMDAL atau UKL dan
UPL atau DPPL). Berikut prosedur untuk AMDAL, UKL dan UPL, dan DPPL
: 1. PROSEDUR AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) : (1)
Pemrakarsa / penanggung jawab kegiatan dan / atau usaha
menyampaikan dokumen KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan) ke sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kota Blitar Kantor
Lingkungan Hidup; (2) Petugas sekretariat Komisi AMDAL menyusun
rencana / jadwal kegiatan serta mengirim undangan kepada seluruh
anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Blitar untuk pelaksanaan sidang
penilaian dokumen KA-ANDAL; (3) Petugas sekretariat Komisi AMDAL
membuat berita acara hasil sidang KA ANDAL serta menyampaikan hasil
sidang KA ANDAL kepada pemrakarsa kegiatan dan / atau usaha; (4)
Petugas sekretariat Komisi AMDAL mengecek / meneliti dokumen KA
ANDAL yang telah direvisi oleh pemrakarsa kegiatan dan / atau usaha
apakah sudah direvisi sesuai dengan hasil sidang KA ANDAL; (5)
Petugas sekretariat Komisi AMDAL membuat bahan rekomendasi
persetujuan KA ANDAL yang telah disidangkan untuk mendapatkan
persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar
selaku Ketua Komisi AMDAL; (6) Menyampaikan rekomendasi persetujuan
KA ANDAL ke pemrakarsa kegiatan dan / atau usaha guna melaksanakan
ke tahap berikutnya. (7) Pemrakarsa kegiatan dan / atau usaha
menyampaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL ke sekretariat Komisi
Penilai AMDAL Kota Blitar-Kantor Lingkungan Hidup; (8) Petugas
sekretariat Komisi AMDAL menyusun rencana / jadwal kegiatan serta
mengirim undangan kepada seluruh anggota Komisi Penilai AMDAL Kota
Blitar untuk pelaksanaan sidang penilaian dokumen ANDAL, RKL dan
RPL; (9) Petugas sekretariat Komisi AMDAL membuat berita acara
hasil sidang AMDAL, RKL dan RPL; (10) Petugas sekretariat Komisi
AMDAL menyampaikan hasil sidang AMDAL, ANDAL, RKL dan RPL kepada
pemrakarsa kegiatan dan / atau usaha; (11) Petugas sekretariat
Komisi AMDAL meneliti dokumen ANDAL, RKL, RPL yang telah direvisi
oleh pemrakarsa kegiatan dan / atau usaha apakah sudah direvisi
sesuai dengan hasil sidang; (12) Petugas sekretariat Komisi AMDAL
melaporkan hasil pengecekan / penelitian dokumen ANDAL, RKL, RPL ke
Kepala Kantor Lingkungan Hidup; (13) Petugas sekretariat Komisi
AMDAL membuat bahan pertimbangan rekomendasi persetujuan dokumen
AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL, serta Ringkasan Eksekutif)
yang ditandatangani Kepala Kantor Lingkungan Hidup; (14) Bahan
pertimbangan rekomendasi persetujuan dokumen AMDAL (KA-ANDAL,
ANDAL, RKL dan RPL, serta Ringkasan Eksekutif) yang ditandatangani
Kepala Kantor Lingkungan Hidup disampaikan kepada Walikota Blitar
untuk mendapatkan persetujuan;
24
(15) Apabila Walikota telah menyetujui dokumen AMDAL dimaksud
selanjutnya diterbitkan Surat rekomendasi AMDAL yang setujui oleh
Walikota Blitar.
2. Prosedur Proses Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai berikut : (a)
Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan mengajukan SPPL (formulir
isian) atau dokumen tentang UKL dan UPL yang telah ditetapkan
kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar sebagai instansi
yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. (b)
Formulir isian atau dokumen UKL dan UPL diperiksa oleh Kantor
Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar (Tim Pengarah UKL dan UPL Kota
Blitar), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
formulir isian atau dokumen tersebut (c) Dalam hal terdapat
kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian atau
dokumen tentang UKL dan UPL dan memerlukan tambahan dan / atau
perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan / atau melengkapi
sesuai hasil pemeriksaan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. (d)
Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar wajib menerbitkan
rekomendasi tentang UKL dan UPL keapada pemrakarsa paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian atau dokumen
yang telah diperbaiki. (e) Dalam hal formulir isian atau dokumen
tentang UKL dan UPL yang tidak memerlukan tambahan dan atau
perbaikan, Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar wajib
menerbitkan rekomendasi tentang UKL dan UPL paling lambat 14 (empat
belas hari) kerja sejak diterimanya formulir isian atau dokumen
tersebut. (f) Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL
yang telah diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota
Blitar kepada instansi yang berwenang (Kantor Pelayanan Terpadu)
sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan
(izin HO).
3. Prosedur Proses Pelaksanaan Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) sebagai berikut : (a) Pemrakarsa
usaha dan / atau kegiatan mengajukan DPPL yang telah ditetapkan
kepada Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar sebagi instansi
yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. (b)
DPPL diperiksa oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar (Tim
Pengarah UKL dan UPL Kota Blitar), paling lambat7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya DPPL tersebut. (c) Dalam hal terdapat
kekurangan informasi yang disampaikan dalam DPPL dan memerlukan
tambahan dan / atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyenpurnakan dan
/ atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja. (d) Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar wajib
menerbitkan rekomendasi tentang DPPL kepada pemrakarsa paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya DPPL yang diperbaiki.
(e) Dalam hal DPPL yang tidak memerlukan tambahan dan atau
perbaikan, Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar wajib
mwnerbitkan rekomendasi tentang DPPL paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterimanya DPL tersebut. (f) Pemrakarsa
mengajukan rekomendasi tentang DPPL yang telah diterbitkan oleh
Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar kepada instansi yang
berwenang (Kantor Pelayanan Terpadu) sebagai dasar penerbitan izin
melakukan usaha dan atau kegiatan (izin HO).
25
