GUBERNUR RIAUPERATURAN GUBERNUR RIAUNOMoR : t tgltu* rot,

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAANLAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 4 ayat (1) peraturanKomisi pemberantasan Korupsi Repubtik Indonesia Nomor O7Tahun 2016 tentang Tata Cara pendaftaran, pengumumamdan pemeriksaan Harta Kekayaan penyelenggari. Negara,menyatakan bahwa penyeienggara._, Nelara wajibmenyampaikan Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraNegara kepada Komisi pemberantasan Korupsi;

b. bahwa p_en-gelolaan Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraNegara di Lingkungan pemerintah provinsi Riau iiperlukansuatu pedoman dalam hal pendaftaran, pengumuman danPemeriksaan agar lebih terarah, terpadu dan ak-untabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a dan huruf b, perlu menitapkan p-eraturan Gubernurtentang Tata Cara pendaftaran, pengumuman danPemeriksaan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negaradi Lingkungan pemerintah provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 19Sg tentang penetapanUndang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentangPembentukan Daerah_Daerah Swatantra Tingkat I SumateraBarat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang_Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1SSA Nlmor It2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor7646\:

2.U-ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Xolusi,-tanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 Tentang KomisiPemberantasan Tindak

- pidana Korupsi (Lembarai NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42SO),

sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor lijTahun 2015 Tentang peneiapan perituran pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi pemberantasan Korupsi menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2OI4 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, TambaL'an Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor I14, Tambahan Lembaran NeqaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 32).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARAPENDAFTAMN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAANLAPORAN HARTA KEKAYMN PENYELENGGAM NEGARA DILiNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalahKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana. dimaksuddalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau;5. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsinya dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara atau pejabat publikIainnya dilingkungan Pemerintah provinsi Riau.

6. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidakbergerak, berwujud atau.tidak berwujud, termasuk hai dan ke*a3iba'lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenlgaraNegara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggulianPenyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara atiu- oringlain, yang diperoleh sebelum dan seiama - penyelenggara Negaramemangku jabatannya.

Laporan le{g Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnyadisingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuklainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan,data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atasHarta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pendaftaran adalah Mekanisme penyampaian dan penerimaan LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh penyelenggara Negara kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi.Pengumuman adalah Pemberitahuan Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara oleh penyelenggara Negara kepada publik atasLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah disampaikankepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media elektronik atau nonelektronik.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan,kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yangdicantumkan di dalam Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara.

8.

9.

7.

Peraturan Gubernur inipendaftaran, pengumumanDaerah.

Pasal 2

dimaksudkan sebagaldan pemeriksaan LHKPN

pedoman pelaksanaandilingkungan Pemerintah

10.

Pasal 3

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik olehPenyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwaHarta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait pidana.

BAB IiPENDAFTARAN LHKPN

Bagian KesatuPenyampaian LHKPN

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KpK padasaat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kalimenjabat;

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelahberakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.

(21 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikandalam jangka waktu paiing lambat 3 (tiga) bulan tlrhiiung sejak saatpengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatansebagai Penyelenggara Negara.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5

Penyampaian LHKPN selama penyelenggara Negara menjabat dilakukansecara- periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atis Harta kekayaan yangdiperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Dejembei.Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikandalam jangka waktu paling lambat tanggar 3 r Maret tahun berikutnva.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasar 4 dan pasal 5dapat diserahkan secara langsung ke KpK atau melalui Inspektorat.LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang_kurangnyamemuat:a. nama;b. jabatan;c. instansi:d. tempat dan tanggal lahir;e. alamatlf. identitas istri atau suami;g. identitas anak;h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; danL surat pernyataan.

LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Inspektorat secara aktif memantau dan menginventarisir terkaitpenyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara dilingkungan pemerintahDaerah dan membuat Laporan Rekapitulasi yang selanjutnyadisampaikan kepada Gubernur paling lambat Minggu Kedua Bulan Maietpada Tahun yang berkenaan.

Bagian KeduaPenerimaan LHKPN

Pasal 7

KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yangdisampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan meneliti ketepatan LHKPN serta kelengkapan bukti pendukungyang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikitmemuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan HartaKekayaan pada lembaga keuangan.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

(1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 dinyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, xex akanmenyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara Nega; mengenaibagian-bagian dari Formulir LHKpN dan bukti p-ndukung yang masihharus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh penyelenggara Ne[ara. "

(2) Peny-elenggara Negara w_ajib menyampaikan perbaikan atau kerengkapanIIKPN sebagaimana dimatsud pada ayat (1) paling lambat 14 lempatbelas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. -

(3) D_ alam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana$!1-1t<9ua pada ayat (2), penyelenggara Negara dianggap menyairpaikanLHKPN secara tidak iengkap.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7menyarakan penyampaian LHKPN telah lengkap, KpK memberikan tandaterima kepada penyelenggara Negara.

BAB IIIPENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

(1) Pengumuman dilaksanakan oleh penyelenggara Negara dalam waktupaling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggara negara menyampaikanLHKPN kepada KPK.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan denganmenggunakan media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:a. media pengumuman KPK;b. media pengumuman resmi instansi; dan/atauc. surat kabar yang memiliki peredaran nasional.

Pasai 11

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KpKuntuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10.

BAB IVPEMERIKSMN LHKPN

Pasal 12

Pemeriksaan LHKPN diiakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelahPenyelenggara Negara menjabat.

Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhirmasa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktupaling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan ataupensiun Penyelenggara Negara.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasiranalisis atau atas permintaan pihak tertentu.Pemeriksaan

- yang d aksanakan atas inisiatif sendiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:a' adanya penambahan harta yang lebih besar atau rebih kecil. dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;b. adanya penambahan atau pelepasan haria ylng Jumber perolehannya

berls.ai dari hibah/hadiah/warisan dalam ;Lmiin yang signifrkan daritotal harta kekayaan yang dilaporkan;

c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan denganhutangnya; dan/atau

d' analisis lainnya yang berkaitan dengan profir jabatan, harta kekayaandan penghasilan.

Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak_pihaktertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upayapenegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindaf, torupsi.Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapatmenggr:nakan hasil pemeriksaan LHKpN untuk tujuan selain dari alasanpermintaan Pemeriksaan'

Pasal 13

(s)

(6)

KPK melakukan Pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, ienis, dan asai usui HartaKekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh seberum, serama, dan seterahPenyelenggara Negara menjabat.

Pasal 14

Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi,menganalisis, mengkonfrrmasi, mengklarifikasi, mengevaluasi data daninformasi serta melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada:a. Penyelenggara Negara yang bersangkutan;b.Kementrian/Lembaga/Instansi pemerintah, Lembaga Negara atau

Swasta;c. penyedia jasa keuangan, meliputi bank, perusahaan pembiayaan,

perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang valas;d. penyedia barang dan jasa lainnya meliputi perusahaan properti,

pedagang kendaraan bermotor, pedagang barang seni/barang antik,dan balai lelang;

e. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; danf. pihak lainnya.

Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasakeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilakukanberdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan yangbersangkutan.

Dalam rangka Pemeriksaan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang dimintaoleh KPK.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

setiap hasil Pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk Laporan HasilPemeriksaan LHKPN.

Tata cara Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedurpemeriksaan LHKPN sesuai dengan ketintuan peraturan perundang_undangan.

Laporan hasil pemeriksaan LHKpN bersifat rahasia dan hanya dapatdigunakan sebagai data awar untuk kepentingan sebagaimana im"t"lradalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 17

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindakpidana lainnya, KPK wajib .menindaklanjuti sesuai dengan kewenanjan xeratau berkoordinasi dengan instansi y.ng ber*enrng sesiai dengan kJtentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VKERJASAMA ANTARA KPK DAN LEMBAGA/INSTANSI

Pasal 18

KPK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkaitLHKPN.

KPK membuka akses dan menerima informasi pubrik terkait HartaKekayaan penyelenggara negara yang telah diumumkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumumanLHKPN, Gubernur membentuk unit pengilolaan LHKpN yang d"itetapkandengan Keputusan Gubernur.

BAB ViPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepadaKPK terkait dengan Harta Kekayaan penyelenggara Negara.Data/informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KpKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dataTirrtoimasi atauketerangan yang dapat dipertanggung'awabkan.Masyarakat dapat memperoleh akses datalinformasi terkaitKekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuaitata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KpK.

(4) KPK_ tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi ataspemberian akses kepada masyarakat sebagaimani dimaksud pada ayat(3).

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) Hartadengan

(1)

(2)

BAB VIISANKSI

Pasal 20

Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKpN atau tidakmemenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturanGubernur ini, maka KPK dan/atau Inspektorat dapat memberikanrekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga/ perangkatDaerah tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksiadministratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenaiHarta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yangberdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkanHarta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbarupadatanggai

Diundangkanraaa tanggal

SEKRETARTS

di Pekanbaru

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

r RrA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2OI7 NOMOR .