ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang)

TESIS

Oleh :

NIKENTARI

08.812.1883

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA (S2)

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG2010

ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang)

TESIS

untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memproleh gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Oleh :

Muhasan Pandri

08.812.2021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA (S2)

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG2010

HALAMAN PERSETUJUAN

N A M A : Muhasan Pandri

NPM : 08.812.2021

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM : Pascasarjana (S2) UBL

KONSENTRASI : Hukum Pidana

JUDUL TESIS : Analisis Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

(Studi Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung Karang).

Bandar Lampung, ...... Mei 2010

Pembimbing I Pembimbing II

Bambang Hartono, S.H., M.Hum. Hj. Erlina B., S.H., M.H.

ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang)

TESIS

Oleh :

Muhasan Pandri

08.812.2021

Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji Pada tanggal …… Mei 2010

TIM PENGUJI

Penguji I Penguji II

……………………………. ………………………………

Bandar Lampung, ……. Mei 2010

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Lintje Anna Marpaung, S.H., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Muhasan Pandri

NPM : 08.812.2021

Judul Tesis : PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar

merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-

ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan,

melanggar norma dan kaidah-kaidah akademik, maka gelar dan ijazah yang

diberikan oleh Universitas Bandar Lampung yang saya terima, sewaktu-waktu

dapat dicabut/ditinjau kembali.

Bandar Lampung, ….. Mei 2010

Muhasan Pandri

BIODATA MAHASISWAPROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

N a m a

N.P.M.

Alamat

Asal Perguruan Tinggi (S1)

Tempat Perguruan Tinggi

Fakultas

Jurusan/Program Studi

Gelar lulusan S1

Tahun Lulus S1

Keterangan lainnya :

Tempat dan tanggal lahir

Status Pernikahan

Jumlah anak

Pekerjaan saat ini

Alamat Kantor

Jabatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Muhasan Pandri

08.812.2021

Komplek Kehakiman No.80, Pengajaran, Bandar Lampung, atauJl. Pahlawan No.24/79 Kel. Surabaya, Kedaton, Bandar Lampung.HP. 0812-79736648.

Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman, Jakarta dan Universitas Prof. DR. Hazairin, S.H. Bengkulu.

Jakarta dan Bengkulu

Hukum

Hukum Perdata/Administrasi Peradilan

Sarjana Hukum (S.H.)

2001

Tanjungkarang, 01 Juni 1972

Menikah

1 (satu) orang.

PNS pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Metro

Jl. Sutan Syahrir, Metro.

Panitera

Bandar Lampung, 03 Mei 2010

Muhasan Pandri

ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang)

ABSTRAK

Oleh :

Muhasan Pandri

ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

USULAN PENELITIAN

untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memproleh gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana

Oleh :

MUHASAN PANDRI

NPM. 08.812.2021

PROGRAM PASCA SARJANA (S2)PROGRAM STUDI ILMU HUKUMUNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

N A M A : Muhasan Pandri

NPM : 08.812.2021

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana

JUDUL TESIS : Analisis Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung Karang)

Bandar lampung, ..... Mei 2010

Pembimbing I Pembimbing II

Bambang Hartono, S.H.,M.Hum. Hj. Erlina B.,S.H.,M.H.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, 2005.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006.

E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Hamrad Hamid dan M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

Krisna Harahap, Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Grafitri, Bandung, 2006.

Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, DATACOM, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teorotis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Martiman Prodjohamidjoyo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar Madju, Bandung, 2001.

Moljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT. Alumni, 2005.

Ninik Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Komariah Emong Sapardjaja, Pembahasan Terhadap Buku Kesatu BAB I dan II Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung, Jurnal Legislasi Indonesia, 2004.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2009.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Roeslan saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soejono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Bandung, Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, Pengantar PenelitianHukum, UI-PRESS, Jakarta, 1984.

Tim Penyusun Kamus Besar dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Zen Zanibar M.Z, Negara Bebas dari Korupsi adalah Amanat Konstitusi, Sinar

Grafika, Jakarta, 2007.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN.

Undang-Undang Dasar 1945.

TAP MPRRI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHP dan KUHAP.

C. SUMBER LAIN.

http.//images.wilystra2007.multiplycontent.com, Bandar Lampung, 02 Maret 2010.

http.//www.hukumonline.com, Bandar Lampung, 04 Maret 2010.

http.//www.tempointeraktif.com, Bandar Lampung, 04 Maret 2010.

IKAHI, Varia Peradilan No.286, Edisi September 2009.

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah .......................................................

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Penelitian ......................

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

…………………………..

D. Kerangka Pemikiran -

……………………………………….

E. Metode Penelitian

………………………………………….

F. Sistematika Penulisan

……………………………………..

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana ...

B. Faktor Yang Menjadi Alasan Pemberat Dan Yang Meringankan Sanksi Pidana ……………………………….

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi …………………….

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1

12

13

14

20

25

26

32

37

44

46

50

BAB V

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang ……………………………………………..

B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ……………………………………..

C. Proses Pemeriksaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi …...

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penerapan Putusan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ……………………………………………..

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Besaran Pidana Denda Disamping Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ......................................................................

PENUTUP

A. Kesimpulan ...........................................................................

B. Saran ......................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

76

86

92

94

HALAMAN JUDULHALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESISHALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGHALAMAN PENGESAHAN TESISHALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN TESISHALAMAN MOTTOHALAMAN PERSEMBAHANKATA PENGANTARABSTRAKDAFTAR LAMPIRANBAB I

BAB II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ......................

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …………………………..

D. Kerangka Pemikiran ……………………………………….

E. Metode Penelitian ………………………………………….

F. Sistematika Penulisan ……………………………………..

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana ...

1

12

13

14

20

25

26

BAB III

BAB IV

BAB V

B. Faktor Yang Menjadi Alasan Pemberat Dan Yang Meringankan Sanksi Pidana ……………………………….

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi …………………….

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang ……………………………………………..

B. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ……………………………………..

C. Proses Pemeriksaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi …...

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penerapan Putusan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ……………………………………………..

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Besaran Pidana Denda Disamping Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ......................................................................

PENUTUP

A. Kesimpulan ...........................................................................

B. Saran ......................................................................................

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANBIODATA

32

37

44

46

50

76

86

92

94

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……….........................................................

B. Permasalahan ........................................................................

PEMBAHASAN

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Yang Dapat Menciptakan

Kepastian Hukum Dan Keadilan ……………………………….

PENUTUP

A. Kesimpulan ...........................................................................

B. Saran ......................................................................................

DAFTAR PUSTAKA

1

4

5

11

11

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Nurhadiantomo, Bahan Kuliah Teori dan Filsafat Hukum, UBL, 2009.

Mahkamah Agung RI, Majalah Hukum ke XX Nomor.241, Jakarta, Nopember 2005 ;

Mahkamah Agung RI, Majalah Hukum ke XX Nomor.244, Jakarta, Nopember 2006 ;

Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000;

Parwoto Wignyosumarto, Peran Hakim Agung Dalam Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi, Varia Peradilan, Jakarta, 2006;

Sudikno Mertokesuma, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988;

Muhadam Labalo, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2005.