Teori hukum dan sosiologi hukum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

definisi hukum menurut ahmad aliperbedaan ilmu hukum doktrinal, filsafat hukum, dan teori hukum4 atribut dalam ciri hukummazhab konvensional5 variabel yang mempengaruhi hukum donal blackPerbandingan teori Wenner Menski (triangular konsep) dan teori Friedmen Tujuan hukum barat, timur dan Islam Kesadaran hukum, dan ketaataan hukumPenemuan hukumFungsi hukum, terbagi atas 2 yaitu fungsi aktif a tool of social control dan fungsi pasif a tool of social engineeringefektivitas hukum

Citation preview

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

1. Apakah yang anda pahami dengan ilmu hukum? Jawab: Hakikat ilmu hukum terbagi atas dua pengkajian yaitu pengetahuan hukum dan ilmu hukum. Pengetahuan hukum diartikan sebagai suatu hal yang diketahui (liat, rasa, dan dapat ditangkap oleh pancaindera) secara umum terkait mengenai

permasalahan hukum. Ketika pengetahuan hukum tersebut dikaji lebih mendalam dengan metode tertentu maka pengetahuan hukum tersebut berubah menjadi ilmu hukum. Ilmu hukum terbagi atas dua jenis yaitu hukum doktrinal dan teori hukum. Hukum doktrinal mempelajari hukum positif, hukum yang diberlakukan (belum tentu berlaku) didalam wilayah teritorial negara tertentu dalam waktu tertentu. Teori hukum terbagi atas dua bagian yaitu filsafat hukum dan pemanfaatan cabang ilmu lain dalam mengkaji hukum (teori-teori non-hukum). 2. Atribut yang dimiliki oleh hukum? Jawab : a. Attribute of authority, yaitu bahwa hukum merupakan putusan-putusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketengangan yang terjadi didalam masyarakat b. Attribute of intention of universal application, yaitu atribut bahwa hukum dimaksudkan bagi penerapan secara universal dan putusan-putusannya mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang c. Attribute of obligation, merupakan ciri yang berarti bahwa putusan-putusan pengawasan yang harus berisi kewajiban-kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih dalam keadaan hidup. d. Attribute of sanction, yang menentukan bahwa putusan-putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi, yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata. 3. Apakah perbedaan antara ilmu hukum doktrinal, filsafat, dan teori hukum? Jawab: Hukum doktrinal merupakan bagian dari ilmu hukum yang mempelajari hukum positif . hukum positif yang dimaksudkan disini adalah hukum yang diberlakukan1

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

(belum tentu berlaku) didalam wilayah teritorial negara tertentu dalam waktu tertentu. Filsafat hukum mempelajari abstarksi tingkat tinggi dari hukum melalui pendekatan ajaran dari mazhab-mazhab hukum yang ada. Sedangkan teori hukum juga merupakan bagian dari ilmu hukum. Teori hukum mencakup filsafat hukum dan teori-teori non-hukum. Teori non-hukum

merupakan teori yang berasal dari ilmu non-hukum untuk menjelaskan atau mengkaji hukum dan fenomena-fenomena hukum (contoh: sosiologi,

antropologi, ekonomi, psikologi, dll). Sehingga dapat dikatakan teori hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan filsafat hukum dan ilmu hukum doktrinal 4. Jelaskan defenisi hukum yang anda ketahui? Gunakan Bahasa Inggris! Jawab: Prof. Ahmad Ali Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Bahasa inggris: ..... 5. Jelaskan disorder of law dari charles samford? (halaman 120 teori hukum) Jawab: Mazhab pasca moderen disorder of law Unsur-unsurnya Tidak ada format baku. Memandang hukum tidaklah merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan yang logis-rasional melainkan sesuatu yang berrsifat melee (cair), sehingga tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan tidak kaku. Jadi scara teoritis sangat dimungkinkan untuk menemukan suatu sistem hukum di dalam suatu masy. yang tidak teratur (disorder) dan bahkan dimungkinkan juga untuk menemukan suatu hukum yang tidak sistematis dalam suatu masyarakat yang justru teratur.

2

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

6. Perilaku hukum by. Donald black (hlm 156) 5 variabel yang mempengaruhi diskriminasi hukum atau perilaku hukum antara lain: a. Statifikasi, yaitu aspek vertikal dari kehidupan sosial atau setiap distribusi yang tidak seimbang dari kondisi2 yang ada, seperti makanan, akses ke tanah, air dan uang. b. Morfologi, yaitu aspek horizontak atau distribusi dari orang dalam hubungannya dengan orang lain, termasuk pembagian kerja di antara mereka, integrasi dan keakraban yang berlangsung di antara mereka. c. Kultur, yaitu aspek simbolik seperti religi, dekorasi atau folklor. d. Organisasi, yaitu aspek koorporasi atau kapasitas bagi tindakan kolektif. e. Sosial kontrol, yaitu aspek normatif dari kehidupan sosial atau definisi tentang perilaku yang menyimpang dan tanggapan terhadapnya seperti larangan, dakwaan, pemidanaa dan kompensasi. 7. Perbandingan teori Wenner Menski (triangular konsep) dan teori Friedmen (3 komponen Sistem Hukum hlm 204) y Teori Friedmen: Ada tiga Komponen sistem hukum yang terdiri dari: a. Struktur, keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan pengadilan dengan para hakimnya. b. Substansi, keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. c. Kultur, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat tentang hukum berkaitan dengan hukum. Tambahan oleh Prof AA, yaitu: d. Profesionalisme, yaitu kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. e. Kepemimpinan, yaitu unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sossok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum. Sedangkan teori Menski,

3

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

y Teori Menski, untuk mengkaji hukum yang plural ada tiga pendekatan yang digunakan secara bersamaan (Triangular Konsep). Hukum jika diibaratkan pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari : hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk negara dan nilai-nilai moral, keagamaan, dan etika. Ketiga pilar utama itulah hukum yang utuh. 8. Tujuan hukum barat, timur dan Islam (hlm 212) Teori hukum barat a. Teori klasik: a. Teori etis (semata-mata untuk mewujudkan keadilan) b. Teori utilistis (semata-mata untuk kemanfaatan) c. Teori legalistik (semata-mata untuk kepastian hukum) b. Teori modern: a. Teori prioritas baku (keadilan, kemanfaatan, kepastian hk b. teori prioritas kasuistis (tuj. hk mencakup keadilan-

kemanfaatan-kepastian hukum, dengan urutan prioritas sesuai dengan kasus yang dihadapi) . Teori hukum Timur Contohnya di Jepang yang lebih mencari tujuan hukum berupa kedamaian. Teori hukum Islam Pada prinsipnya teori tujuan hukum Islam bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. 9. Kesadaran hukum, dan ketaataan hukum Kesadaran hukum ada 2 yaitu: 1. Kesadaran hukum positif, yang identik dengan ketaatan hukum 2. Kesadaran hukum negatif, identik dngan ketidaktaatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 unsur kesadaran hukum, yaitu: 1. Pengetahuan ttg hukum 2. Pemahaman ttg hukum 3. Sikap terhadap hukum 4. Perilaku hukum Ketaatan hukum ada 3 jenis, antara lain: 1. Compliance, takut sanksi4

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

2. Identification, takut hubungan baiknya jadi rusak 3. Internalisation, sesuai dgn nilai intrinsik yang dia anut. 10. Penemuan hukum Dapat dilakukan dengan 3 cara antara lain: 1. Penalaran hukum, dengan cara penalaran induktif dan penalaran deduktif. 2. Interpretasi, terbagi atas: y y Subsumtif, yaitu menerapkan suatu teks UU terhadap kasus in concreto. Gramatikal, menafsirkan kata-kata dlm UU sesuai kaidah hukum tatta bahasa. y y Historis, mencari maksud UU dibuat ketika UU tersebut dibentuk. Sistematis, menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sist. perundang-undangan. y Sosiologis/teleologis, kemasyarakatan. y y Komparatif, membandingkan antara berbagai sistem hukum. Futuristis, menjelaskan UU yang berlaku sekarang berpedoman thdp UU yang belum mempunyai kekuatan hukum. y y Restriktif, secara gramatikal sifatnya membatasi. Ekstensif, membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. 3. Konstruksi, terbagi atas: y Metode argumentum penganalogian, hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur dlm UU terhadap perbuatan atau peristiwa yang secara konkter dihadapi oleh hakim. y Metode argumentum acontrario, menggunakan penalaran bahwa jikaUU menetapak hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. y Rechtsvervijnings, pengkonkretan hukum, yaitu mengkonkretkan menetapkan makna UU betdasrkan tujuan

aturan yang terlalu abstrak. y Fiksi hukum, mengemukakan fakta-fakta baru sehingga tampil suatu pengandaian baru.

5

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

11. Fungsi hukum, terbagi atas 2 yaitu fungsi aktif a tool of social control dan fungsi pasif a tool of social engineering. y a tool of social control, menurut Ronny H. Soemitro kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah kaku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan , pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial adalah untuk menetapakn tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum selain itu untuk menetapakan sanski atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. y A tool of social engineering menurut roscoe pound antara lain: (hlm 105) a. Studi ttg pengaruh sosial yang nyata dari institusi-institusi hukum dari ajaran2 hukum dan dari asas2 hukum; b. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan pembuatan hokum c. Melakukan studi tentang bagaimana membuat ajaran-ajaran hukum menjadi efektif di dalam tindakan d. Studi dengan menggunakan metode juridical (hal-hal yang bersifat hukum), studi psikologis (hal-hal yang bertalian dengan ilmu jiwa) tentang proses peradilan, administrative, legislative, dan proses hukum dan juga studi filsufis tentang ide-ide. e. Bagi seorang penganut mazhab sejarah hukum yang sosiologis maka suatu studi hukum tidak hanya studi tentang bagaimana ajaran-ajaran hukum itu tidak hanya sekadar dipandang sebagai materi hukum belaka, melainkan studi hukum juga mempelajari pengaruh-pengaruh social apa yang ditimbulkan oleh doktrin-doktrin itu di masa lalu terhadap hukum dan bagaimana cara menimbulkan pengaruh itu f. Memperkenalkan pentingnya melakukan aplikasi secara individual dari ajaran-ajaran hukum dari penyelesaian kasus-kasus individual secara adil dan sesuai nalar g. Di Negara-negara common law, seorang menteri kehakiman berfungsi sebagai penasihat hukum bagi pejabat-pejabat Negara juga untuk mewakili Negara di dalam perkara perdata yang melibatkan Negara serta

6

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

untuk menjadi pembela dalam perkara pidana terutama di pengadilan tingkat banding. h. Akhirnya, semua tuntutan di atas, hanyalah sarana-sarana untuk bagaimana mengusahakan secara efektif agar tujuan tertib hukum itu dapat tercapai. 12. Subyek, obyek, perbuatan melawan hukum, hubungan hukum. Subyek hukum, adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Perbuatan melawan hukum. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau b. melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden), atau c. bertentangan dengan azas Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsurunsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu: a. adanya tindakan yang melawan hukum; b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan c. ada kerugian yang diderita. Hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak padasalah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya.

13. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai efektivitas hukum ? Jawab : Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif.7

Pascasarjana- Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin

Namun, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Kepentingan bermacam-macam diantaranya bersifat compliance, identification, internalization dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi maka derajat ketaatannya sangat rendah. Karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsic yang dianutny, amak derajat ketaaatannya tertinggi.

14. Jelaskan 8 prinsip moralitas yang harus ada dalam hukum menurut Fuller ? Jawab : 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut. 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah. 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan pelaksanaannya sehari-hari.

Nb: Mazhab jg dipelajari yahhh

8