of 940 /940
QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA LANGSA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-04 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2014; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110); 4. Undang-Undang ...

TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN …...QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN …...QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN,...

  • QANUN KOTA LANGSA

    NOMOR 1 TAHUN 2014

    TENTANG

    ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

    BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

    DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

    DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

    WALIKOTA LANGSA,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4)

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

    Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa telah menyempurnakan Rancangan

    Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur

    Aceh Nomor 903-04 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun

    Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

    Tahun 2014; b.

    bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran, Pendapatan, dan

    Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    huruf a dan b di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah

    diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

    Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

    75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

    Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

    4. Undang-Undang ...

  • 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

    6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

    7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

    8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4844);

    9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

    Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

    dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

    13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

    Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

    Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

    2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 4712);

    16. Peraturan Pemerintah ...

  • 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 5340); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

    Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005

    Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

    Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

    Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

    165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

    Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

    Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

    23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

    kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

    Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

    25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

    Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

    26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

    27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

    2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

    Pemerintah;

    28. Peraturan Menteri ...

  • 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah;

    30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

    31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

    DAN WALIKOTA LANGSA

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2010.

    Pasal 1

    Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa dengan rincian sebagai berikut:

    1. Pendapatan Daerah Rp. 709.788.102.597,-

    2. Belanja Daerah: Rp. 719.109.901.106,-

    Surplus / (Defisit) Rp. (9.321.798.509,-)

    3. Pembiayaan Daerah:

    a. Penerimaan Rp 10.563.738.509

    b. Pengeluaran Rp 1.241.940.000

    Pembiayaan Netto: Rp. 9.321.798.509,-

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

    Berkenaan: Rp. -

    Pasal 2

    1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri

    dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 69.070.631.087,-

    b. Dana Perimbangan Rp. 478.522.109.401,-

    c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 162.195.362.109,-

    2. Pendapatan ...

  • 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    huruf a terdiri dari: a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 6.509.914.000,-

    b. Retribusi Daerah Rp. 11.841.022.958,-

    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

    yang dipisahkan Rp. 341.835.870,-

    d. Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah Rp. 1.400.000.000,-

    e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

    Rp. 48.977.858.259,-

    3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

    a. Dana Bagi Hasil Rp. 26.399.774.401,-

    b. Dana Alokasi Umum Rp. 419.767.005.000,-

    c. Dana Alokasi Khusus Rp. 32.355.330.000,-

    4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

    dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 12.885.625.748,-

    b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

    Rp. 67.643.450.000,-

    c. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah

    lainnya

    Rp. 81.666.286.361,-

    d. Pendapatan Lainnya Rp. -

    Pasal 3

    1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

    a. Belanja Tidak Langsung Rp. 358.698.310.267,-

    b. Belanja Langsung Rp. 360.411.590.839,-

    2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    huruf a terdiri dari:

    a. Belanja Pegawai Rp. 334.140.937.267,-

    b. Belanja Bunga Rp. -

    c. Belanja Subsidi Rp. -

    d. Belanja Hibah Rp. 3.500.000.000,-

    e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.429.773.000,-

    f. Belanja Bagi Hasil Rp. -

    g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 11.627.600.000,-

    h. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,-

    3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

    terdiri dari:

    a. Belanja Pegawai Rp. 91.149.226.035,-

    b. Belanja Barang dan Jasa Rp.119.836.113.832,-

    c. Belanja Modal Rp.149.426.250.972,-

    Pasal 4

    1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri

    dari :

    a. Penerimaan Rp. 10.563.738.509,-

    b. Pengeluaran Rp. 1.241.940.000,-

    2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

    a. Sisa Lebih ...

  • a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran

    Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 10.563.738.509,-

    b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -

    c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

    yang dipisahkan Rp. -

    d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -

    e. Penerimaan Kembali Pemberian

    Pinjaman Rp. -

    f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -

    3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

    a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -

    b. Penyertaan Modal (Investasi)

    Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,-

    c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 241.940.000,-

    d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

    Pasal 5

    Uraian lebih lanjut Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota

    sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

    terdiri dari: 1. Lampiran I

    Ringkasan APBK;

    2. Lampiran II

    Ringkasan APBK menurut urusan

    Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III

    Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah,

    Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

    4. Lampiran IV

    Rekapitulasi Belanja menurut urusan

    Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

    5. Lampiran V

    Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan

    dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

    Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI

    Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

    7. Lampiran VII

    Daftar Piutang Daerah;

    8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

    9. Lampiran IX

    Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

    10. Lampiran X

    Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

    11. Lampiran XI

    Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

    sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

    12. Lampiran XII

    Daftar Dana Cadangan;

    13. Lampiran XIII

    Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

    Pasal 6

    Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota sebagai landasan operasional

    pelaksanaan APBK. Pasal 7 ...

  • Pasal 7

    Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

    Ditetapkan di Langsa

    pada tanggal 17 Januari 2014 M 16 Rabiul Awal 1435 H

    WALIKOTA LANGSA,

    USMAN ABDULLAH

    Diundangkan di Langsa

    pada tanggal 17 Januari 2014 M 16 Rabiul Awal 1435 H

    SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

    MUHAMMAD SYAHRIL

    LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 1

  • Lampiran I

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Walikota Langsa

    :

    :

    02 Tahun 2014

    1 Januari 2014

    RINGKASAN PENJABARAN APBD

    TAHUN ANGGARAN 2014

    Pemerintah Kota Langsa

    NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    1 PENDAPATAN 709.788.102.597,00

    1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00

    1 . 1 . 1 6.509.914.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

    1 . 1 . 2 11.841.022.958,00 Hasil Retribusi Daerah

    1 . 1 . 3 341.835.870,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    1 . 1 . 4 1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah

    1 . 1 . 5 48.977.858.259,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    1 . 2 DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00

    1 . 2 . 1 26.399.774.401,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

    1 . 2 . 2 419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum

    1 . 2 . 3 32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus

    1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00

    1 . 3 . 3 12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

    1 . 3 . 4 67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

    1 . 3 . 5 81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

    2 BELANJA 719.109.901.106,00

    2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00

    2 . 1 . 1 334.140.937.267,00 Belanja Pegawai

    2 . 1 . 4 3.500.000.000,00 Belanja Hibah

    2 . 1 . 5 7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial

    2 . 1 . 7 11.627.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

    2 . 1 . 8 2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

    2 . 2 BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00

    2 . 2 . 1 91.149.226.035,00 Belanja Pegawai

    2 . 2 . 2 119.836.113.832,00 Belanja Barang dan Jasa

    2 . 2 . 3 149.426.250.972,00 Belanja Modal

    SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)

    3 PEMBIAYAAN DAERAH

    3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.563.738.509,00

    3 . 1 . 1 10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

    3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.241.940.000,00

    3 . 2 . 2 1.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

    3 . 2 . 3 241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang

    PEMBIAYAAN NETTO 9.321.798.509,00

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

    Langsa, 1 Januari 2014

    WALIKOTA LANGSA

    Tgk. USMAN ABDULLAH, SE

    Halaman 1 RINGKASAN PENJABARAN APBD

  • Lampiran Ia

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Walikota Langsa

    :

    :

    2 Tahun 2014

    17 Januari 2014

    RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

    TAHUN ANGGARAN 2014

    Pemerintah Kota Langsa

    NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    4 PENDAPATAN 709.788.102.597,00

    4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00

    Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 1 6.509.914.000,00

    332.715.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01

    332.715.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010

    175.595.000,00 Pajak Restoran4 . 1 . 1 . 02

    175.595.000,00 Restoran4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010

    25.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03

    25.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010

    291.604.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04

    291.604.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    3.900.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 1 . 05

    3.900.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan PLN4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    20.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07

    20.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010

    15.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 1 . 08

    15.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    50.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09

    50.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    100.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 1 . 11

    100.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    800.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 1 . 13

    800.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2013

    800.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan4 . 1 . 1 . 15

    800.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan4 . 1 . 1 . 15 . 01

    Halaman 1 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    Hasil Retribusi Daerah4 . 1 . 2 11.841.022.958,00

    10.320.718.158,00 Retribusi Jasa Umum4 . 1 . 2 . 01

    9.076.342.158,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    150.606.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010

    120.000.000,00 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    480.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    238.950.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    28.320.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    1.500.000,00 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    75.000.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    150.000.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010

    1.100.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 2 . 02

    720.200.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010

    200.000.000,00 Retribusi Terminal4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    180.000.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    366.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu4 . 1 . 2 . 03

    250.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    102.604.800,00 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    5.000.000,00 Retribusi Izin Trayek4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    9.000.000,00 Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    53.500.000,00 Retribusi Lainnya4 . 1 . 2 . 04

    5.000.000,00 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    25.500.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    23.000.000,00 Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4 . 1 . 3 341.835.870,00

    341.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank4 . 1 . 3 . 04

    341.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank4 . 1 . 3 . 04 . 01

    Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah4 . 1 . 4 1.400.000.000,00

    1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah4 . 1 . 4 . 01

    1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat4 . 1 . 4 . 01 . 01

    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4 . 1 . 5 48.977.858.259,00

    216.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 5 . 02

    216.525.259,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 5 . 02 . 01

    500.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito4 . 1 . 5 . 03

    Halaman 2 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    500.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank ......4 . 1 . 5 . 03 . 01

    1.500.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian4 . 1 . 5 . 10

    1.500.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya4 . 1 . 5 . 10 . 06

    46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4 . 1 . 5 . 15

    46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4 . 1 . 5 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012

    4 . 2 DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00

    Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4 . 2 . 1 26.399.774.401,00

    17.806.806.493,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 1 . 01

    9.956.352.060,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012

    7.850.454.433,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

    Dalam Negeri

    4 . 2 . 1 . 01 . 03 PMK No. 202 / PMK.07 / 2013

    8.592.967.908,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 1 . 02

    8.092.377,00 Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012

    289.738.431,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010

    1.729.051.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012

    6.527.308.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012

    38.778.100,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 23 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 419.767.005.000,00

    419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01

    419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01 . 01 Sumber Informasi Dana Transfer Daerah (SIMTRADA)

    Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 32.355.330.000,00

    32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 . 01

    10.542.740.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    5.063.300.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    5.405.400.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    1.270.420.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    1.146.200.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    1.541.060.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    2.564.100.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    2.928.140.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian4 . 2 . 3 . 01 . 08 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    678.810.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    794.460.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    420.700.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat4 . 2 . 3 . 01 . 15 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Halaman 3 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00

    Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 3 12.885.625.748,00

    12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4 . 3 . 3 . 01

    2.905.301.023,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 01

    3.822.157.415,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 03

    6.142.569.691,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 05

    15.597.619,00 Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan4 . 3 . 3 . 01 . 07

    Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4 . 3 . 4 67.643.450.000,00

    67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian4 . 3 . 4 . 01

    1.971.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK Nomor 42 / PMK.07 / 2013

    65.672.450.000,00 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 02 PMK Nomor 101 / PMK.07 / 2013

    Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 5 81.666.286.361,00

    81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi4 . 3 . 5 . 01

    81.666.286.361,00 Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh4 . 3 . 5 . 01 . 07 Surat Gubernur Aceh No. 050/12841 Tahun 2013

    5 BELANJA 719.109.901.106,00

    5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00

    Belanja Pegawai5 . 1 . 1 334.140.937.267,00

    244.478.435.549,00 Gaji Dan Tunjangan5 . 1 . 1 . 01

    183.300.467.808,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 1 . 01 . 01

    15.926.161.012,00 Tunjangan Keluarga5 . 1 . 1 . 01 . 02

    6.109.964.810,00 Tunjangan Jabatan5 . 1 . 1 . 01 . 03

    14.649.996.721,00 Tunjangan Fungsional5 . 1 . 1 . 01 . 04

    3.509.011.981,00 Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 1 . 01 . 05

    11.995.779.849,00 Tunjangan Beras5 . 1 . 1 . 01 . 06

    3.389.253.632,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 1 . 01 . 07

    34.666.336,00 Pembulatan Gaji5 . 1 . 1 . 01 . 08

    3.500.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan5 . 1 . 1 . 01 . 09

    48.132.000,00 Uang Paket5 . 1 . 1 . 01 . 10

    17.721.900,00 Tunjangan Panitia Musyawarah5 . 1 . 1 . 01 . 11

    35.078.400,00 Tunjangan Komisi5 . 1 . 1 . 01 . 12

    17.721.900,00 Tunjangan Panitia Anggaran5 . 1 . 1 . 01 . 13

    7.125.300,00 Tunjangan Badan Kehormatan5 . 1 . 1 . 01 . 14

    10.413.900,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya5 . 1 . 1 . 01 . 15

    1.550.400.000,00 Tunjangan Perumahan5 . 1 . 1 . 01 . 16

    Halaman 4 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    25.000.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas5 . 1 . 1 . 01 . 17

    240.660.000,00 Uang Jasa Pengabdian5 . 1 . 1 . 01 . 18

    110.880.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK5 . 1 . 1 . 01 . 19

    87.729.725.000,00 Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 1 . 02

    68.847.750.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja5 . 1 . 1 . 02 . 01

    18.881.975.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya5 . 1 . 1 . 02 . 06

    930.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03

    630.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD5 . 1 . 1 . 03 . 01

    300.000.000,00 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03 . 02

    1.002.776.718,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 1 . 04

    1.002.776.718,00 Biaya Pemungutan PBB5 . 1 . 1 . 04 . 01

    Belanja Hibah5 . 1 . 4 3.500.000.000,00

    3.500.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi5 . 1 . 4 . 05

    3.500.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ......5 . 1 . 4 . 05 . 01

    Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 5 7.429.773.000,00

    7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5 . 1 . 5 . 03

    7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada ......5 . 1 . 5 . 03 . 01

    Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa5 . 1 . 7 11.627.600.000,00

    11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya5 . 1 . 7 . 04

    11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ......5 . 1 . 7 . 04 . 03

    500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 7 . 05

    500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ......5 . 1 . 7 . 05 . 01 Permendagri No. 21 Thn 2011

    Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 2.000.000.000,00

    2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01

    2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01 . 01

    5 . 2 BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00

    Belanja Pegawai5 . 2 . 1 91.149.226.035,00

    24.615.002.600,00 Honorarium PNS5 . 2 . 1 . 01

    24.368.122.600,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 01 . 01

    209.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 1 . 01 . 02

    23.230.000,00 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan5 . 2 . 1 . 01 . 03

    Halaman 5 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    13.800.000,00 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis5 . 2 . 1 . 01 . 04

    39.205.963.740,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 1 . 02

    2.235.085.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 1 . 02 . 01

    35.299.973.740,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 1 . 02 . 02

    1.670.905.000,00 Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan5 . 2 . 1 . 02 . 03

    100.000.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 1 . 03

    100.000.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 1 . 03 . 01

    6.508.684.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5 . 2 . 1 . 05

    4.629.561.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga5 . 2 . 1 . 05 . 01

    1.879.123.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat5 . 2 . 1 . 05 . 02

    20.719.575.695,00 Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 1 . 08

    20.719.575.695,00 Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 1 . 08 . 01

    Belanja Barang dan Jasa5 . 2 . 2 119.836.113.832,00

    7.170.546.285,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 2 . 01

    3.029.994.495,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 2 . 01 . 01

    148.150.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender5 . 2 . 2 . 01 . 02

    842.421.350,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5 . 2 . 2 . 01 . 03

    134.755.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 2 . 01 . 04

    648.384.190,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 2 . 01 . 05

    117.420.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 2 . 01 . 06

    3.620.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5 . 2 . 2 . 01 . 07

    17.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 2 . 01 . 08

    2.228.801.250,00 Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan5 . 2 . 2 . 01 . 09

    4.484.859.720,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 2 . 02

    115.300.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 2 . 02 . 01

    323.073.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 2 . 02 . 02

    1.510.000.000,00 Belanja Bibit Ternak5 . 2 . 2 . 02 . 03

    2.179.386.720,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 2 . 02 . 04

    335.200.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk5 . 2 . 2 . 02 . 05

    21.900.000,00 Belanja Bahan Makanan5 . 2 . 2 . 02 . 06

    9.114.051.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 2 . 03

    472.780.000,00 Belanja Telepon5 . 2 . 2 . 03 . 01

    137.859.000,00 Belanja Air5 . 2 . 2 . 03 . 02

    6.543.145.000,00 Belanja Listrik5 . 2 . 2 . 03 . 03

    1.500.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang5 . 2 . 2 . 03 . 04

    434.480.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 2 . 03 . 05

    Halaman 6 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    547.853.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit5 . 2 . 2 . 03 . 06

    37.740.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 2 . 03 . 07

    230.000.000,00 Belanja Sertifikasi5 . 2 . 2 . 03 . 08

    10.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan5 . 2 . 2 . 03 . 09

    2.400.000,00 Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan5 . 2 . 2 . 03 . 12

    148.150.000,00 Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi5 . 2 . 2 . 03 . 13

    30.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor5 . 2 . 2 . 03 . 14

    499.700.000,00 Belanja Jasa Peliputan Media Massa5 . 2 . 2 . 03 . 15

    18.444.000,00 Belanja Jasa Penyewaan5 . 2 . 2 . 03 . 16

    620.800.000,00 Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 2 . 04

    620.800.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan5 . 2 . 2 . 04 . 01

    5.289.466.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05

    1.318.700.000,00 Belanja Jasa Service5 . 2 . 2 . 05 . 01

    370.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 2 . 05 . 02

    3.130.166.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 2 . 05 . 03

    470.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 2 . 05 . 05

    5.156.438.428,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan5 . 2 . 2 . 06

    3.543.461.098,00 Belanja Cetak5 . 2 . 2 . 06 . 01

    1.612.977.330,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 2 . 06 . 02

    2.247.290.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 2 . 07

    110.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas5 . 2 . 2 . 07 . 01

    2.078.040.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 2 . 07 . 02

    59.250.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 2 . 07 . 03

    137.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 2 . 08

    137.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 2 . 08 . 01

    726.160.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor5 . 2 . 2 . 10

    73.910.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi5 . 2 . 2 . 10 . 01

    500.000,00 Belanja Sewa Proyektor5 . 2 . 2 . 10 . 03

    3.000.000,00 Belanja Sewa Generator5 . 2 . 2 . 10 . 04

    460.850.000,00 Belanja Sewa Tenda5 . 2 . 2 . 10 . 05

    173.500.000,00 Belanja Sewa Sound System5 . 2 . 2 . 10 . 07

    14.400.000,00 Belanja Sewa OHP/infokus/LCD/TV/HDTV5 . 2 . 2 . 10 . 08

    8.202.039.820,00 Belanja Makanan Dan Minuman5 . 2 . 2 . 11

    617.794.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai5 . 2 . 2 . 11 . 01

    1.620.618.820,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 2 . 11 . 02

    1.915.165.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 2 . 11 . 03

    2.084.812.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas5 . 2 . 2 . 11 . 04

    Halaman 7 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.478.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Anak Panti Asuhan5 . 2 . 2 . 11 . 05

    5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien5 . 2 . 2 . 11 . 06

    480.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH5 . 2 . 2 . 11 . 07

    594.178.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya5 . 2 . 2 . 12

    15.100.000,00 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH5 . 2 . 2 . 12 . 01

    151.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 . 2 . 2 . 12 . 02

    288.078.125,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 2 . 12 . 04

    75.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)5 . 2 . 2 . 12 . 05

    65.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)5 . 2 . 2 . 12 . 06

    21.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja5 . 2 . 2 . 13

    21.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 . 2 . 2 . 13 . 01

    436.160.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu5 . 2 . 2 . 14

    2.700.000,00 Belanja Pakaian KORPRI5 . 2 . 2 . 14 . 01

    9.500.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah5 . 2 . 2 . 14 . 02

    26.400.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 2 . 14 . 03

    116.200.000,00 Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 2 . 14 . 04

    281.360.000,00 Belanja Pakaian Seragam Khusus5 . 2 . 2 . 14 . 05

    15.258.134.380,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 2 . 15

    4.017.786.580,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 01

    11.240.347.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 02

    1.125.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 . 2 . 2 . 16

    525.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S15 . 2 . 2 . 16 . 02

    600.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S25 . 2 . 2 . 16 . 03

    1.901.766.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS5 . 2 . 2 . 17

    784.266.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 17 . 01

    577.500.000,00 Belanja Sosialisasi5 . 2 . 2 . 17 . 02

    540.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 17 . 03

    6.329.198.750,00 Belanja Pemeliharaan5 . 2 . 2 . 20

    3.936.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung5 . 2 . 2 . 20 . 03

    1.648.548.750,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor5 . 2 . 2 . 20 . 04

    22.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Berat5 . 2 . 2 . 20 . 05

    211.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 2 . 20 . 06

    48.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor5 . 2 . 2 . 20 . 08

    150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu5 . 2 . 2 . 20 . 11

    132.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau5 . 2 . 2 . 20 . 12

    175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran5 . 2 . 2 . 20 . 14

    5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan5 . 2 . 2 . 20 . 17

    Halaman 8 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    8.837.912.744,00 Belanja Jasa Konsultansi5 . 2 . 2 . 21

    660.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian5 . 2 . 2 . 21 . 01

    6.053.665.184,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5 . 2 . 2 . 21 . 02

    2.124.247.560,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)5 . 2 . 2 . 21 . 03

    19.707.670.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga5 . 2 . 2 . 23

    16.790.340.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat5 . 2 . 2 . 23 . 01

    2.917.330.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga5 . 2 . 2 . 23 . 02

    1.400.000.000,00 Belanja Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)5 . 2 . 2 . 25

    1.400.000.000,00 Belanja Penyaluran Zakat5 . 2 . 2 . 25 . 01

    21.075.942.080,00 Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 2 . 27

    21.075.942.080,00 Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 2 . 27 . 01

    Belanja Modal5 . 2 . 3 149.426.250.972,00

    855.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah5 . 2 . 3 . 01

    340.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor5 . 2 . 3 . 01 . 01

    140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik5 . 2 . 3 . 01 . 04

    75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar5 . 2 . 3 . 01 . 06

    300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman5 . 2 . 3 . 01 . 20

    388.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat5 . 2 . 3 . 02

    190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Crane5 . 2 . 3 . 02 . 06

    198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah5 . 2 . 3 . 02 . 10

    2.946.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 3 . 03

    725.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus5 . 2 . 3 . 03 . 05

    500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck5 . 2 . 3 . 03 . 06

    392.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks5 . 2 . 3 . 03 . 08

    375.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up5 . 2 . 3 . 03 . 09

    170.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans5 . 2 . 3 . 03 . 10

    784.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor5 . 2 . 3 . 03 . 12

    24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor5 . 2 . 3 . 04

    24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang/Handtruck/Troli5 . 2 . 3 . 04 . 06

    100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor5 . 2 . 3 . 05

    100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel5 . 2 . 3 . 05 . 04

    136.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel5 . 2 . 3 . 08

    136.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong5 . 2 . 3 . 08 . 05

    287.694.955,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor5 . 2 . 3 . 10

    Halaman 9 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    16.970.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik5 . 2 . 3 . 10 . 01

    10.237.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung5 . 2 . 3 . 10 . 02

    38.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy5 . 2 . 3 . 10 . 04

    61.046.830,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak5 . 2 . 3 . 10 . 05

    2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid5 . 2 . 3 . 10 . 06

    1.710.625,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas5 . 2 . 3 . 10 . 07

    21.955.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas5 . 2 . 3 . 10 . 08

    21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik5 . 2 . 3 . 10 . 10

    35.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi5 . 2 . 3 . 10 . 11

    77.895.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi5 . 2 . 3 . 10 . 12

    2.450.406.015,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 3 . 11

    493.984.800,00 Belanja Modal Pengadaan Almari5 . 2 . 3 . 11 . 02

    12.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Brankas5 . 2 . 3 . 11 . 03

    166.959.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet5 . 2 . 3 . 11 . 04

    17.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board5 . 2 . 3 . 11 . 05

    855.972.460,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan5 . 2 . 3 . 11 . 07

    112.349.755,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran5 . 2 . 3 . 11 . 08

    110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging5 . 2 . 3 . 11 . 09

    680.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik5 . 2 . 3 . 11 . 10

    750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot/Sprayer5 . 2 . 3 . 11 . 11

    3.856.565.246,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer5 . 2 . 3 . 12

    122.377.600,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server5 . 2 . 3 . 12 . 01

    805.520.100,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC5 . 2 . 3 . 12 . 02

    604.622.350,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book5 . 2 . 3 . 12 . 03

    313.482.756,00 Belanja Modal Pengadaan Printer5 . 2 . 3 . 12 . 04

    42.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner5 . 2 . 3 . 12 . 05

    2.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display5 . 2 . 3 . 12 . 06

    1.669.365.190,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer5 . 2 . 3 . 12 . 08

    73.321.250,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,

    Speaker)

    5 . 2 . 3 . 12 . 09

    210.876.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet5 . 2 . 3 . 12 . 10

    12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan PC Tablet5 . 2 . 3 . 12 . 11

    3.159.735.776,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5 . 2 . 3 . 13

    892.246.796,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja5 . 2 . 3 . 13 . 01

    132.595.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat5 . 2 . 3 . 13 . 02

    90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan5 . 2 . 3 . 13 . 03

    312.226.100,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja5 . 2 . 3 . 13 . 04

    2.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat5 . 2 . 3 . 13 . 05

    295.010.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur5 . 2 . 3 . 13 . 07

    Halaman 10 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    172.407.880,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa5 . 2 . 3 . 13 . 08

    13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang5 . 2 . 3 . 13 . 09

    1.250.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya5 . 2 . 3 . 13 . 10

    735.494.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur5 . 2 . 3 . 14

    4.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas5 . 2 . 3 . 14 . 01

    19.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas5 . 2 . 3 . 14 . 02

    42.964.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser5 . 2 . 3 . 14 . 04

    538.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas5 . 2 . 3 . 14 . 05

    12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring5 . 2 . 3 . 14 . 06

    89.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air5 . 2 . 3 . 14 . 07

    8.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air5 . 2 . 3 . 14 . 08

    15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih5 . 2 . 3 . 14 . 09

    5.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya5 . 2 . 3 . 14 . 10

    803.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga5 . 2 . 3 . 15

    12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias5 . 2 . 3 . 15 . 01

    1.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja5 . 2 . 3 . 15 . 02

    495.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden5 . 2 . 3 . 15 . 04

    293.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani Dan Alas Lantai Lainnya5 . 2 . 3 . 15 . 05

    838.189.934,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio5 . 2 . 3 . 16

    225.174.544,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera5 . 2 . 3 . 16 . 01

    57.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam5 . 2 . 3 . 16 . 02

    40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor5 . 2 . 3 . 16 . 03

    5.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Audio Recorder5 . 2 . 3 . 16 . 04

    507.625.390,00 Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV5 . 2 . 3 . 16 . 05

    3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System5 . 2 . 3 . 16 . 06

    103.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi5 . 2 . 3 . 17

    5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon5 . 2 . 3 . 17 . 01

    10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili5 . 2 . 3 . 17 . 02

    29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)5 . 2 . 3 . 17 . 04

    51.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Wireless5 . 2 . 3 . 17 . 08

    7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola5 . 2 . 3 . 17 . 10

    127.433.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur5 . 2 . 3 . 18

    1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Timbangan5 . 2 . 3 . 18 . 01

    117.933.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS5 . 2 . 3 . 18 . 04

    3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi5 . 2 . 3 . 18 . 05

    5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur5 . 2 . 3 . 18 . 06

    5.290.565.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran5 . 2 . 3 . 19

    Halaman 11 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    4.040.565.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum5 . 2 . 3 . 19 . 01

    50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan5 . 2 . 3 . 19 . 07

    600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Neurologi5 . 2 . 3 . 19 . 10

    600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi5 . 2 . 3 . 19 . 15

    765.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium5 . 2 . 3 . 20

    40.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia5 . 2 . 3 . 20 . 03

    725.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah5 . 2 . 3 . 20 . 09

    45.461.095.100,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 . 2 . 3 . 21

    45.461.095.100,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 . 2 . 3 . 21 . 01

    5.140.448.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan5 . 2 . 3 . 22

    5.140.448.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang5 . 2 . 3 . 22 . 03

    22.125.183.589,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air5 . 2 . 3 . 23

    1.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk5 . 2 . 3 . 23 . 02

    11.639.451.589,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan5 . 2 . 3 . 23 . 03

    5.729.112.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi5 . 2 . 3 . 23 . 05

    2.006.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum5 . 2 . 3 . 23 . 06

    300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air5 . 2 . 3 . 23 . 08

    800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Limbah5 . 2 . 3 . 23 . 09

    152.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon5 . 2 . 3 . 25

    152.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon5 . 2 . 3 . 25 . 02

    48.398.444.217,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 . 2 . 3 . 26

    23.192.544.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor5 . 2 . 3 . 26 . 01

    485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah5 . 2 . 3 . 26 . 05

    10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan5 . 2 . 3 . 26 . 07

    24.710.900.217,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya5 . 2 . 3 . 26 . 08

    1.005.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan5 . 2 . 3 . 27

    200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi5 . 2 . 3 . 27 . 06

    33.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan5 . 2 . 3 . 27 . 10

    659.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum5 . 2 . 3 . 27 . 13

    4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan5 . 2 . 3 . 27 . 15

    1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia5 . 2 . 3 . 27 . 17

    4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan5 . 2 . 3 . 27 . 19

    19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan5 . 2 . 3 . 27 . 21

    85.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya5 . 2 . 3 . 27 . 26

    494.230.800,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan5 . 2 . 3 . 28

    6.230.800,00 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto5 . 2 . 3 . 28 . 01

    Halaman 12 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama5 . 2 . 3 . 28 . 06

    485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Purbakala5 . 2 . 3 . 28 . 07

    569.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman5 . 2 . 3 . 29

    18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang5 . 2 . 3 . 29 . 01

    551.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanaman5 . 2 . 3 . 29 . 03

    1.796.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan5 . 2 . 3 . 30

    14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter5 . 2 . 3 . 30 . 12

    97.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan5 . 2 . 3 . 30 . 13

    1.685.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu Lalulintas5 . 2 . 3 . 30 . 14

    415.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan5 . 2 . 3 . 31

    415.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan5 . 2 . 3 . 31 . 01

    1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 3 . 35

    1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 3 . 35 . 01

    SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)

    6 PEMBIAYAAN DAERAH

    6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.563.738.509,00

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 10.563.738.509,00

    10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 . 07

    10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 . 07 . 01

    6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.241.940.000,00

    Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah6 . 2 . 2 1.000.000.000,00

    1.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6 . 2 . 2 . 02

    1.000.000.000,00 BUMD ......6 . 2 . 2 . 02 . 01

    Pembayaran Pokok Utang6 . 2 . 3 241.940.000,00

    241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga6 . 2 . 3 . 11

    241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga6 . 2 . 3 . 11 . 01

    PEMBIAYAAN NETTO 9.321.798.509,00

    Halaman 13 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

    Halaman 14 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • Peraturan Walikota LangsaLampiran II

    Nomor

    Tanggal

    :

    :

    2 Tahun 2014

    17 Januari 2014

    PENJABARAN APBD

    TAHUN ANGGARAN 2014

    Pemerintah Kota Langsa

    KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    PENDAPATAN 709.788.102.597,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1

    Pendapatan Pajak Daerah 6.509.914.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

    332.715.000,00 Pajak Hotel1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01

    Pajak Hotel 332.715.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010

    175.595.000,00 Pajak Restoran1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02

    Restoran 175.595.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010

    25.000.000,00 Pajak Hiburan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03

    Pajak Hiburan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010

    291.604.000,00 Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04

    Pajak Reklame 291.604.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    3.900.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05

    Pajak Penerangan Jalan PLN 3.900.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    20.000.000,00 Pajak Parkir1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07

    Pajak Parkir 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010

    15.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08

    Pajak Air Bawah Tanah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    50.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09

    Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    100.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11

    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012

    800.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13

    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 800.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2013

    800.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 15

    Pajak Bumi dan Bangunan 800.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 15 . 01

    Hasil Retribusi Daerah 11.841.022.958,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

    Halaman 1PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    10.320.718.158,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

    Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.076.342.158,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 150.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010

    Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Pelayanan Pasar 238.950.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 28.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012

    Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010

    1.100.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02

    Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 720.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010

    Retribusi Terminal 200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    Retribusi Tempat Khusus Parkir 180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    366.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03

    Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 250.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 102.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    53.500.000,00 Retribusi Lainnya1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04

    Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012

    Retribusi Rumah Potong Hewan 25.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan 23.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 341.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

    341.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04

    Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 341.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01

    Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah 1.400.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

    1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01

    Penerimaan Zakat 1.400.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 01

    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.977.858.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5

    216.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 02

    Jasa Giro Kas Daerah 216.525.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 02 . 01

    500.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 03

    Rekening Deposito Pada Bank ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 03 . 01

    1.500.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 10

    Halaman 2PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya 1.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 10 . 06

    46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 15

    Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 46.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012

    DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

    Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.399.774.401,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

    17.806.806.493,00 Bagi Hasil Pajak1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01

    Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 9.956.352.060,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012

    Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

    Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

    7.850.454.433,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03 PMK No. 202 / PMK.07 / 2013

    8.592.967.908,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02

    Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan 8.092.377,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012

    Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010

    Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 1.729.051.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012

    Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 6.527.308.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012

    Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 38.778.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 23 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Umum 419.767.005.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

    419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01

    Dana Alokasi Umum 419.767.005.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Sumber Informasi Dana Transfer Daerah (SIMTRADA)

    Dana Alokasi Khusus 32.355.330.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3

    32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01

    Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 10.542.740.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 5.063.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 5.405.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 1.270.420.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.146.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.541.060.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 2.564.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2.928.140.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 678.810.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 794.460.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat 420.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013

    LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3

    Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.885.625.748,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

    12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01

    Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 2.905.301.023,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01

    Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.822.157.415,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03

    Halaman 3PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.142.569.691,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05

    Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan 15.597.619,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07

    Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 67.643.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

    67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01

    Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1.971.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK Nomor 42 / PMK.07 / 2013

    Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD 65.672.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02 PMK Nomor 101 / PMK.07 / 2013

    Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 81.666.286.361,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5

    81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01

    Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh 81.666.286.361,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 07 Surat Gubernur Aceh No. 050/12841 Tahun 2013

    BELANJA 719.109.901.106,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

    358.698.310.267,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00

    Belanja Pegawai 334.140.937.267,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

    244.478.435.549,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

    Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 183.300.467.808,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

    Tunjangan Keluarga 15.926.161.012,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

    Tunjangan Jabatan 6.109.964.810,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

    Tunjangan Fungsional 14.649.996.721,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

    Tunjangan Fungsional Umum 3.509.011.981,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

    Tunjangan Beras 11.995.779.849,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.389.253.632,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

    Pembulatan Gaji 34.666.336,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

    Iuran Asuransi Kesehatan 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

    Uang Paket 48.132.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10

    Tunjangan Panitia Musyawarah 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11

    Tunjangan Komisi 35.078.400,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12

    Tunjangan Panitia Anggaran 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13

    Tunjangan Badan Kehormatan 7.125.300,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14

    Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 10.413.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15

    Tunjangan Perumahan 1.550.400.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16

    Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

    Uang Jasa Pengabdian 240.660.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18

    Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK 110.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19

    87.729.725.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

    Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 68.847.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

    Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 18.881.975.000,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

    Halaman 4PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    930.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta

    KDH/WKDH

    1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03

    Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 630.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01

    Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02

    1.002.776.718,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04

    Biaya Pemungutan PBB 1.002.776.718,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01

    Belanja Hibah 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

    3.500.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05

    Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01

    Belanja Bantuan Sosial 7.429.773.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

    7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03

    Belanja Bantuan Sosial Kepada ...... 7.429.773.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01

    Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

    Pemerintahan Desa

    11.627.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

    11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa

    Lainnya

    1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04

    Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ...... 11.127.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03

    500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05

    Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01

    Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

    2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01

    Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01

    BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2

    70.106.877.139,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01

    159.015.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01

    Belanja Barang dan Jasa 159.015.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

    128.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 128.315.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

    30.700.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

    Belanja Paket/Pengiriman 30.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

    7.610.088.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

    Belanja Barang dan Jasa 7.487.953.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

    7.487.953.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

    Belanja Telepon 437.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

    Halaman 5PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja Air 134.515.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

    Belanja Listrik 6.517.485.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

    Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 237.253.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

    Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

    Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 140.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

    Belanja Jasa Peliputan Media Massa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

    Belanja Modal 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3

    122.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25

    Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02

    140.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

    Belanja Barang dan Jasa 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2

    140.800.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04

    Belanja Premi Asuransi Kesehatan 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

    213.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

    Belanja Pegawai 173.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

    113.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

    60.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

    Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

    5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

    10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

    Belanja Jasa Transaksi Keuangan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09

    10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

    Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

    Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

    15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15

    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

    Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

    630.497.190,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

    Belanja Barang dan Jasa 630.497.190,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

    630.497.190,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

    Halaman 6PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 630.497.190,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

    1.304.840.750,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

    Belanja Barang dan Jasa 1.304.840.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

    1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07

    1.303.640.750,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20

    Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.303.640.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

    1.665.227.041,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

    Belanja Barang dan Jasa 1.665.227.041,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

    1.665.227.041,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Alat Tulis Kantor 1.665.227.041,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

    1.944.845.798,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

    Belanja Barang dan Jasa 1.944.845.798,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

    1.944.845.798,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

    Belanja Cetak 1.314.961.798,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

    Belanja Penggandaan 629.884.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

    836.421.350,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

    Belanja Barang dan Jasa 836.421.350,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

    836.421.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 836.421.350,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

    9.053.938.910,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

    Belanja Barang dan Jasa 460.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

    8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

    Belanja Pengisian Tabung Gas 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

    84.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02

    Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 84.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05

    20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06

    Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

    348.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23

    Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

    Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 148.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02

    Belanja Modal 8.593.738.910,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

    Halaman 7PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04

    Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang/Handtruck/Troli 24.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04 . 06

    100.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 100.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05

    235.799.955,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 16.970.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 10.237.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy 38.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 61.046.830,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 05

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid 2.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 06

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas 1.710.625,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 07

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 21.955.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08

    Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 21.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 35.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11

    Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi 26.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12

    2.319.226.260,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

    Belanja Modal Pengadaan Almari 493.984.800,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

    Belanja Modal Pengadaan Brankas 12.540.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03

    Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 166.959.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04

    Belanja Modal Pengadaan White Board 17.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05

    Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 855.972.460,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07

    Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1.920.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

    Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging 110.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09

    Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik 660.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10

    2.055.765.246,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

    Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 73.377.600,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01

    Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 723.520.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

    Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 554.822.350,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

    Belanja Modal Pengadaan Printer 293.482.756,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

    Belanja Modal Pengadaan Scaner 42.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05

    Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 2.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06

    Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 119.365.190,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

    Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,

    Keyboard, Hardisk, Speaker)

    73.321.250,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

    Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 160.876.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10

    Belanja Modal Pengadaan PC Tablet 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11

    1.803.284.375,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13

    Halaman 8PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 755.795.395,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

    Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 132.595.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02

    Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03

    Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 312.226.100,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04

    Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 2.250.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05

    Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 275.010.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07

    Belanja Modal Pengadaan Sofa 172.407.880,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08

    Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 13.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09

    Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10

    206.409.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14

    Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 4.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01

    Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02

    Belanja Modal Pengadaan Dispenser 42.964.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04

    Belanja Modal Pengadaan Kulkas 38.395.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05

    Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06

    Belanja Modal Pengadaan

    Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air

    60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07

    Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 8.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08

    Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09

    Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya 5.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10

    803.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15

    Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 01

    Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02

    Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 495.850.000,00 1.01