Teknik Penyusunan Dokumen an Rpjpd Dan Rpjmd (Siap)

  • View
    608

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Teknik Penyusunan Dokumen an Rpjpd Dan Rpjmd (Siap)

TEKNIK PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD DAN RPJMD Perencanaan pembangunan nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pernerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional ini terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan perencanaan dengan

pembangunan kewenangannya.

sesuai

Perencanaan pembangunan nasional menentukan upayaupaya apa saja yang akan dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh bangsa. Tujuan pembangunan nasional Indonesia tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang merupakan

penjabaran visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih untuk dicapai dalam 5 tahun kepemimpinan. Visi berikut: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; pembangunan nasional 2004-2009 adalah sebagai

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya kesempatan perekonomian kerja dan yang mampu yang menyediakan layak serta

penghidupan

memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan 3 misi pembangunan nasional yaitu sebagai berikut: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Visi dan misi tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalarn Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan

merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan

potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan pembangunan nasional daerah dalam dan mencapai efektif, sasaran termasuk

secara

efisien

penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia adalah

koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antara sektor dan daerah, antarprovinsi,

antarkabupaten/kota, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasilhasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, tentu saja, perencanaan daerah dilakukan untuk menentukan upaya-upaya apa saja yang hendak dilakukan untuk merealisasikan dengan di pembangunan potensi, daerah dan tersebut yang

disesuaikan pembangunan

aspirasi,

permasalahan di atas tadi,

daerah.

Seperti

dipaparkan

perencanaan pembangunan daerah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Proses Penyusunan Rencana Pemerintah Daerah Dalam lingkup pemerintah daerah, ada 2 entitas yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang

dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda. Rencana pembangunan yang disusun

Bappeda meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Proses penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut: (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Rancangan RPJP Daerah ini menjadi bahan utama bagi Musrenbang. (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan berakhimya paling periode lambat RPJPD 1 (satu) tahun sebelum berjalan.

yang

sedang

Musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat. (3) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. (4) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

lintas SKPD,

dan program

kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Proses penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut: (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah

kebijakan keuangan daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan

rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. (3) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah

dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Rancangan RPJM Daerah ini menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

(5) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. (6) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. (7) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan

satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I tahun. RKPD menjabarkan RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja, pendanaannya, pemerintah baik yang dilaksanakan yang langsung oleh

daerah

maupun

ditempuh

dengan

mendorong partisipasi masyarakat. RKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Proses penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: (1)Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. (2)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan

berpedoman pada Renstra-SKPD.

(3)Kepala rancangan Rancangan

Bappeda RKPD RKPD

mengkoordinasikan menggunakan telah

penyusunan Renja-SKPD.

dengan yang

dikoordinasikan

penyusunannya ini menjadi bahan bagi Musrenbang. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD. Musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan., dan dilaksanakan paling lambat bulan Maret. (4)Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD

berdasarkan hasil Musrenbang. (5)RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Seperti yang telah tertuang dalam proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di atas, SKPD sebagai komponen pemerintah daerah juga menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang sesuai dengan kewenangannya. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. b. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Renja-SKPD

memuat baik

kebijakan, yang

program,

dan

kegiatan oleh

pembangunan Pemerintah mendorong

dilaksanakan yang

langsung

Daerah partisipasi

maupun

ditempuh Renja-SKPD

dengan disusun

masyarakat.

dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD. Keterkaitan entitas-entitas tersebut di atas dan dokumendokumen yang terkait dimuat dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam menyusun rencana pembangunan baik RPJMD maupun RKPD, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan agar rencana itu benar dan logis. Pertama, hasil akhir dari program-program yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah. Kedua, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program harus mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Ketiga, hubungan antara keluaran (outputs) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (immediate outcome) dan selanjutnya dengan hasil akhir (final outcome) harus benar dan lengkap. Perencanaan berdasarkan data pembangunanan dan informasi Data dan daerah yang dilakukan akurat dan dengan dapat

dipertanggungjawabkan. mencakup:

informasi

yang

dimaksud

a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan;

Recommended

View more >