TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI nbsp;· TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI A. Teknik Perencanaan 1. Pengukuhan Kawasan Pengukuhan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan kepastian

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    4

Transcript

  • Mata Diklat

    TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

    OLEH

    : Ir. SUPRA

    YITNO

    DEPARTEMEN KEHUTANAN PUSAT DIKLAT KEHUTANAN

    BOGOR

    Desember, 2008

  • TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

    A. Teknik Perencanaan

    1. Pengukuhan Kawasan

    Pengukuhan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan kepastian

    hukum atas kawasan konservasi, yang mencakup Kawasan Suaka Alam

    (Cagar Alam, Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman

    Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), dan Taman Buru,

    yang dilakukan melalui proses :

    a. Penunjukkan kawasan konservasi,

    b. Penataan batas kawasan konservasi,

    c. Pemetaan kawasan konservasi, dan

    d. Penetapan kawasan konservasi.

    Pengukuhan kawasan hutan konservasi umumnya dilakukan dengan

    memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi dan

    RTRW Kabupaten/Kota)

    a. Penunjukan Kawasan

    Penunjukkan kawasan konservasi adalah kegiatan persiapan pengukuhan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi,

    berupa Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman

    Buru. Kegiatan Penunjukan kawasan konservasi tersebut berupa

    pembuatan peta penunjukkan yang bersifat arahan tentang batas luar,

    Penunjukan kawasan hutan yang dikenal di lingkungan kehutanan

    umumnya meliputi : (a) wilayah provinsi, dan (b) wilayah tertentu

    secara parsial.

    Kegiatan penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan

    dengan memperhatikan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi dan

    pemaduserasian Tataguna Hutan Kesepakatan dengan Rencana

    Tataruang Wilayah Provinsi. Penunjukan wilayah tertentu secara

    parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat :

  • 1) usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota, dan

    2) secara teknis dapat dijadikan kawasan hutan.

    Hasil kegiatan penunjukan kawasan hutan untuk kepentingan

    konservasi adalah surat keputusan Menteri Kehutanan tentang

    Penunjukan Kawasan Konservasi

    b. Penataan Batas Kawasan

    1) Pembentukan Panitia Tata Batas.

    Untuk kepentingan proses pengukuhan kawasan hutan/konservasi

    diperlukan adanya Panitia Tata Batas Kabupaten/Kota. Panitia tata

    batas kawasan hutan/konservasi tersebut dibentuk oleh

    Bupati/Walikota. Panitia Tata Batas tersebut untuk Kabupaten/Kota

    diketuai oleh Bupati atau Walikota, Untuk Kepentingan penataan

    batas kawasan konservasi, Kepala Balai TN atau Kepala Balai

    KSDA selain menjadi anggota juga bertindak sebagai Sekretaris

    Panitia Tata Batas.

    Keanggotaan Panitia Tata Batas tersebut terdiri dari :

    a) Ketua BAPPEDA Kabupaten/Kotamadya

    b) Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kotamadya

    c) Kepala Dinas PU Kabupaten/Kotamadya

    d) Kepala Dinas lingkup DEP. Pertanian/Kehutanan Di

    Kabupaten/Kotamadya terkait

    e) CAMAT/Kepala Wilayah Kecamatan

    f) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dep. Kehutanan terkait

    g) Kepala Distrik Navigasi atau Sub Distrilk Navigasi setempat

    h) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

    i) Kepala Dinas Perhubungan

    Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja

    Panitia tata batas kawasan hutan/konservasi tersebut diatur oleh

  • Keputusan Menteri Kehutanan. Panitia tata batas kawasan

    hutan/konservasi tersebut bertugas antara lain untuk :

    a) Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan

    pekerjaan pelaksanaan di lapangan

    b) Menyelesaikan masalah-masalah : hak-hak atas tanah/lahan di

    sepanjang trayek batas dan hak-haka atas tanah/lahan di dalam

    kawasan hutan

    c) Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan

    pekerjaan tata batas di lapangan, dan

    d) Membuat dan menandatangai Berita Acara Tata Batas

    Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan

    Hutan/Konservasi

    Hasil penataan batas kawasan hutan/konservasi dituangkan dalam

    Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata

    Batas Kawasan Hutan/Konservasi yang ditandatangai oleh Panitia

    Tata Batas Kawasan Hutan/konservasi dan diketahui

    Bupati/Walikota.

    2) Pelaksanaan Penataan Batas

    Adalah kegiatan untuk pemancangan dan pengukuran batas

    kawasan konservasi di lapangan, mencakup aktivitas :

    a) penentuan trayek batas dan pemancangan patok batas

    sementara

    b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara

    c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang

    berada disepanjang trayek batas dan hasil pemancangan patok

    batas sementara

    d) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di

    sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas

    sementara

  • e) Penyusunan Berita Acara Pemancangan Batas Sementara

    yang disertai dengan Peta pemancangan patok batas

    sementara

    f) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas

    g) Pemetaan hasil penataan batas

    h) Pembuatan dan penandatangan Berita Acara Tata Batas

    Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan

    Hutan/Konservasi

    i) Pelaporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan

    kepada Gubernur.

    Hasil kegiatan berupa Patok Batas sementara dan Pal Batas

    definitif berikut : (a) Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di

    sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas

    sementara, (b) Berita Acara Pemancangan Batas Sementara yang

    disertai dengan Peta pemancangan patok batas sementara, dan (c)

    Laporan Penataan Batas kepada Menteri Kehutanan

    c. Pemetaan Kawasan

    Pemetaan Kawasan Konservasi adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi berupa Peta Tata

    Batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

    Berita Acara Tata Batas, mencakup aktivitas :

    1) pengambaran hasil pelaksanaan penataan batas kawasan

    konservasi dalam bentuk peta tata batas kawasan konservasi

    2) pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi

    Hasil kegiatan berupa Berita Acara Tata Batas berikut Peta-peta tata

    batas kawasan konservasi.

    d. Penetapan Kawasan

    Penetapan Kawasan Konservasi adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas suatu

  • wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan konservasi

    menjadi kawasan konservasi tetap dengan keputusan Menteri,

    mencakup ativitas :

    1) pembuatan peta penetapan kawasan konservasi

    2) pembuatan keputusan penetapan kawasan konservasi yang akan

    ditetapkan

    Hasil kegiatan berupa :

    1) Peta Penetapan Kawasan Konservasi, dan

    2) Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan konservasi

    e. Pemeliharaan dan Rekontruksi Batas

    Pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan konservasi merupakan kegiatan yang harus diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Balai KSDA dan Kepala Balai TN. Oleh karena itu

    setelah seluruh proses kegiatan pengukuhan kawasan konservasi

    selesai dilakukan, dilakukan penyerahan pengamanan dan

    pemeliharaan atas kawasan konservasi yang dilakukan dengan Berita

    Acara Serah Terima Kawasan Konservasi.

    Pemeriksaan/Pemeliharaan tanda batas kawasan konservasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkala (setiap tahun) dan

    bertujuan untuk menjaga dan memelihara keadaan batas dan pal

    batas agar tetap baik, mencakup aktivitas :

    1) pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi

    2) pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi

    Hasil kegiatan berupa pemeriksaan dan pemeliharaan tanda batas

    (alur batas dan pal batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam

    Berita Acara Pemeriksaan/ Pemeliharaan Tanda Batas Kawasan

    Konservasi.

  • Rekonstruksi tanda batas kawasan konservasi adalah suatu kegiatan

    yang dilaksanakan secara berkala (umumnya lima tahun sekali) dan

    bertujuan untuk memeriksa dan memulihkan kembali keadaan alur

    batas dan pal batas agar tetap baik seperti keadaan semula,

    mencakup aktivitas :

    a. pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi

    b. pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi

    c. memeriksa dan memulihkan kembali letak dan kedudukan dari alur

    batas dan pal batas sesuai koordinat semula pada saat

    penetapannya sebagai kawasan konservasi.

    Hasil kegiatan berupa rekonstruksi tanda batas (alur batas dan pal

    batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam Berita Acara

    Rekonstruksi Tanda Batas Kawasan Konservasi.

    2. Penatagunaan (Zonasi/ Blok) KPA dan KSA

    Penetapan zonasi dan blok pada kawasan konservasi ditentukan

    berdasarkan :

    a. potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem,

    b. tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan

    c. kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang harus

    dilakukan.

    Penetapan zonasi pada kawasan konservasi dilakukan secara variatif

    sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi serta

    pembagian zonasi atau blok pada kawasan konservasi tidak selalu sama

    dan lengkap pada setiap kawasan konservasi.

    Penentuan zonasi atau blok kawasan konservasi tersebut tidak bersifat

    permanen serta dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan

    kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, kondisi potensi sumberdaya

    alam hayati dan ekosistem, dan kepentingan interaksi dengan masyarakat.

    Dengan demikian minimal tiga sampai lima tahun sekali perlu ada

    kajian/review terhadap perkembangan dan efektivitas penataan zonasi

  • atau blok pada kawasan konservasi.

    a. Teknik Penataan Zona / Blok

    Penataan zona/blok disusun oleh Kepala UPT KSDA/TN dengan tata

    cara penataan zona/blok kawasan konservasi dilakukan melalui

    tahapan antara lain :

    1) Persiapan

    Kegiatan pada tahap persiapan meliputi pembentukan tim kerja,

    penyusunan rencana kerja identifikasi mitra kerja/pemangku

    kepentingan.

    2) Pengumpulan dan analisis data

    Pengumpulan dan analisa data tentang potensi sumberdaya alam

    hayati dan ekosistemnya antara lain berupa data dan informasi

    antara lain : keanekaragaman hayati, nilai arkeologi, nilai obyek

    daya tarik wisata, nilai potensi jasa lingkungan, serta data spatial:

    tanah, geologi, iklim, topografi, geomorfologi, keanekaragaman

    hayati, penggunaan lahan, berikut konidisi sosial, ekonomi dan

    budaya masyarakat yang ada kaitannya dengan kepentingan

    penataan zona/blok kawasan konservasi.

    3) Menyusun rancangan zonasi dan blok

    Kegiatan pada tahap rancangan merupakan penyusunan konsep

    zonasi/blok dengan mengeplotkan zona-zona atau blok-blok yang

    perlu ada di peta sesuai hasil analisa data termasuk uraian potensi

    global, disertai dengan data-data geografis dari batas zonasi atau

    blok berikut kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada

    masing-masing zona/blok yang dituangkan dalam bentuk konsep

    keputusan zonasi atau blok yang terdiri dari uraian mengenai

    diskripsi zonasi atau blok berikut peta zonasi atau peta blok.

    Hasil kajian dan penyusunan rancangan penataan zona/blok

    selanjutnya disajikan dalam laporan berupa :

  • Buku I Penataan zona/blok berisi :

    KATA PENGANTAR

    LEMBAR PENGESAHAN

    I. PENDAHULUAN

    II. DATA DAN INFORMASI

    III. DISKRIPSI ZONASI atau BLOK

    IV. PENUTUP

    Buku II berisi peta zonasi:

    a) Kawasan konservasi yang luasnya kurang dari 50.000 hektar

    menggunakan peta skala 1:100.000

    b) Kawasan konservasi yang luasnya antara 50.000-250.000

    hektar menggunakan peta skala 1:250.000

    c) Kawasan taman nasional yang luasnya lebih dari 250.000 hektar

    menggunakan peta skala 1:500.000

    4) Konsultasi dan komunikasi publik

    Berdasarkan konsep zonasi atau blok yang telah disiapkan

    selanjutnya dilakukan konsultasi dan komunikasi publik untuk

    mendapatkan tanggapan dari para pihak pemangku kepentingan

    (masyarakat, pemerintah daerah, LSM dll ) yang akan menjadi

    masukan bagi berkepentingan penyempurnaan dan finalisasi

    konsep zonasi atau blok kawasan konservasi.

    5) Penyempurnaan

    Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi dan komunikasi publik,

    maka dilakukan penyempurnaan terhadap konsep penataan

    zona/blok kawasan konservasi menjadi konsep final dalam bentuk

    konsep penataan zona/blok yang diketahui oleh Pemerintah Daerah

    terkait.

    6) Penilaian dan Pengesahan

  • Konsep penataan zona/blok yang telah melalui konsultasi dan

    komunikasi publik dilakukan penilaian dan diketahui oleh

    Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Direktur Jenderal.

    7) Batas zona/blok

    Konsep penataan zona/blok yang telah disahkan oleh Direktur

    Jenderal selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan tata

    batas zonasi atau blok di lapangan oleh pihak Balai KSDA/TN yang

    bersangkutan dengan memberikan tanda batas berupa tanda batas

    zonasi atau blok.

    8) Sosialisasi Zonasi atau Blok

    Penataan zona/blok yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal dan

    hasil tata batas zonasi atau blok yang telah diselesaikan harus

    disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

    berkepentingan agar kepentingan pengelolaan dan pendayagunaan

    kawasan konservasi dapat dilakukan secara optimal.

    b. Penandaan Batas Zona

    1) Kepala Balai atas dasar zonasi taman nasional yang merupakan

    lampiran dari Keputusan Direktur Jenderal PHKA berikut data-data

    geografis tentang penunjukan zonasi taman nasional melakukan

    penandaan batas zonasi.

    2) Berdasarkan peta zonasi dan data geografis pada huruf a di atas

    dilakukan pemasangan tanda batas pada garis-garis batas zonasi

    pada setiap jarak 5 km, pada titik-titik perpotongan batas dan titik-

    titik persimpangan dengan jalan trail dan jalan mobil.

    3) Tanda batas zonasi berupa plat seng ukuran 30 cm x 50 cm yang

    berisi informasi tentang nomor pal tanda batas, titik kordinat pal

    batas, jenis zonasi.

    4) Pemasangan tanda bats zonasi taman nasional pada sisi pohon

    yang mengarah ke dalam zona yang dimaksud. Sebagai contoh,

  • bila zona inti berbatasan dengan zona rimba, maka tanda batas

    zona inti dipasang menghadap kearah zona inti, dan disisi lain

    batang pohon tersebut dipasang/dipaku tanda batas zona rimba

    menghadap ke arah zona rimba.

    5) Penulisan inisial/kode pada tanda batas zona sebagai berikut :

    a) Zona Inti

    Plat seng diberi cat dengan warna merah

    Inisial/kode yang digunakan ZI

    b) Zona Rimba

    Plat seng diberi cat dengan warna kuning

    Inisial/kode yang digunakan Zri

    c) Zona Pemanfaatan ZP

    Plat seng diberi cat dengan warna ungu

    Inisial/kode yang digunakan ZPI

    d) Zona Tradisional

    Plat seng diberi cat dengan warna coklat

    Inisial/kode yang digunakan ZPT

    e) Zona Khusus

    Plat seng diberi cat dengan warna hijau

    Inisial/kode yang digunakan ZPK

    f) Zona Rehabilitasi

    Plat seng diberi cat dengan warna biru

    Inisial/kode yang digunakan ZRe

    g) Zona Budaya dan Sejarah

    Plat seng diberi cat dengan warna putih

    Inisial/kode yang digunakan ZSB

    h) Tulisan untuk tanda batas menggunakan warna hitam

    i) Pemberian nomor dibuat secara berurutan sesuai dengan hasil

    pengukuran dan pada jarak tertentu.

    3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan

  • Pembangunan kawasan konservasi merupakan bagian dari pembangunan

    nasional dan tidak terpisahkan dari pembangunan sektor-sektor lain. Oleh

    karenanya diupayakan penyusunan rencana pengelolaan dapat

    mengakomodir berbagai peluang pembangunan, termasuk pelibatan peran

    masyarakat dan stakeholders lainnya merupakan prasyarat dalam

    penyusunan rencana pengelolaan yang komprehensif dan aplicable.

    Penyusunan rencana meliputi :

    a. Rencana pengelolaan

    Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, maka sesuai Pasal 38

    Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Per...

Recommended

View more >