TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI nbsp;· TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI A. Teknik Perencanaan 1. Pengukuhan Kawasan Pengukuhan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan kepastian

Embed Size (px)

Text of TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI nbsp;· TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI A. Teknik...

  • Mata Diklat

    TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

    OLEH

    : Ir. SUPRA

    YITNO

    DEPARTEMEN KEHUTANAN PUSAT DIKLAT KEHUTANAN

    BOGOR

    Desember, 2008

  • TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

    A. Teknik Perencanaan

    1. Pengukuhan Kawasan

    Pengukuhan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan kepastian

    hukum atas kawasan konservasi, yang mencakup Kawasan Suaka Alam

    (Cagar Alam, Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman

    Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), dan Taman Buru,

    yang dilakukan melalui proses :

    a. Penunjukkan kawasan konservasi,

    b. Penataan batas kawasan konservasi,

    c. Pemetaan kawasan konservasi, dan

    d. Penetapan kawasan konservasi.

    Pengukuhan kawasan hutan konservasi umumnya dilakukan dengan

    memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi dan

    RTRW Kabupaten/Kota)

    a. Penunjukan Kawasan

    Penunjukkan kawasan konservasi adalah kegiatan persiapan pengukuhan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi,

    berupa Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman

    Buru. Kegiatan Penunjukan kawasan konservasi tersebut berupa

    pembuatan peta penunjukkan yang bersifat arahan tentang batas luar,

    Penunjukan kawasan hutan yang dikenal di lingkungan kehutanan

    umumnya meliputi : (a) wilayah provinsi, dan (b) wilayah tertentu

    secara parsial.

    Kegiatan penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan

    dengan memperhatikan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi dan

    pemaduserasian Tataguna Hutan Kesepakatan dengan Rencana

    Tataruang Wilayah Provinsi. Penunjukan wilayah tertentu secara

    parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat :

  • 1) usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota, dan

    2) secara teknis dapat dijadikan kawasan hutan.

    Hasil kegiatan penunjukan kawasan hutan untuk kepentingan

    konservasi adalah surat keputusan Menteri Kehutanan tentang

    Penunjukan Kawasan Konservasi

    b. Penataan Batas Kawasan

    1) Pembentukan Panitia Tata Batas.

    Untuk kepentingan proses pengukuhan kawasan hutan/konservasi

    diperlukan adanya Panitia Tata Batas Kabupaten/Kota. Panitia tata

    batas kawasan hutan/konservasi tersebut dibentuk oleh

    Bupati/Walikota. Panitia Tata Batas tersebut untuk Kabupaten/Kota

    diketuai oleh Bupati atau Walikota, Untuk Kepentingan penataan

    batas kawasan konservasi, Kepala Balai TN atau Kepala Balai

    KSDA selain menjadi anggota juga bertindak sebagai Sekretaris

    Panitia Tata Batas.

    Keanggotaan Panitia Tata Batas tersebut terdiri dari :

    a) Ketua BAPPEDA Kabupaten/Kotamadya

    b) Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kotamadya

    c) Kepala Dinas PU Kabupaten/Kotamadya

    d) Kepala Dinas lingkup DEP. Pertanian/Kehutanan Di

    Kabupaten/Kotamadya terkait

    e) CAMAT/Kepala Wilayah Kecamatan

    f) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dep. Kehutanan terkait

    g) Kepala Distrik Navigasi atau Sub Distrilk Navigasi setempat

    h) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

    i) Kepala Dinas Perhubungan

    Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja

    Panitia tata batas kawasan hutan/konservasi tersebut diatur oleh

  • Keputusan Menteri Kehutanan. Panitia tata batas kawasan

    hutan/konservasi tersebut bertugas antara lain untuk :

    a) Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan

    pekerjaan pelaksanaan di lapangan

    b) Menyelesaikan masalah-masalah : hak-hak atas tanah/lahan di

    sepanjang trayek batas dan hak-haka atas tanah/lahan di dalam

    kawasan hutan

    c) Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan

    pekerjaan tata batas di lapangan, dan

    d) Membuat dan menandatangai Berita Acara Tata Batas

    Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan

    Hutan/Konservasi

    Hasil penataan batas kawasan hutan/konservasi dituangkan dalam

    Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata

    Batas Kawasan Hutan/Konservasi yang ditandatangai oleh Panitia

    Tata Batas Kawasan Hutan/konservasi dan diketahui

    Bupati/Walikota.

    2) Pelaksanaan Penataan Batas

    Adalah kegiatan untuk pemancangan dan pengukuran batas

    kawasan konservasi di lapangan, mencakup aktivitas :

    a) penentuan trayek batas dan pemancangan patok batas

    sementara

    b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara

    c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang

    berada disepanjang trayek batas dan hasil pemancangan patok

    batas sementara

    d) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di

    sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas

    sementara

  • e) Penyusunan Berita Acara Pemancangan Batas Sementara

    yang disertai dengan Peta pemancangan patok batas

    sementara

    f) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas

    g) Pemetaan hasil penataan batas

    h) Pembuatan dan penandatangan Berita Acara Tata Batas

    Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan

    Hutan/Konservasi

    i) Pelaporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan

    kepada Gubernur.

    Hasil kegiatan berupa Patok Batas sementara dan Pal Batas

    definitif berikut : (a) Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di

    sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas

    sementara, (b) Berita Acara Pemancangan Batas Sementara yang

    disertai dengan Peta pemancangan patok batas sementara, dan (c)

    Laporan Penataan Batas kepada Menteri Kehutanan

    c. Pemetaan Kawasan

    Pemetaan Kawasan Konservasi adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi berupa Peta Tata

    Batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

    Berita Acara Tata Batas, mencakup aktivitas :

    1) pengambaran hasil pelaksanaan penataan batas kawasan

    konservasi dalam bentuk peta tata batas kawasan konservasi

    2) pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi

    Hasil kegiatan berupa Berita Acara Tata Batas berikut Peta-peta tata

    batas kawasan konservasi.

    d. Penetapan Kawasan

    Penetapan Kawasan Konservasi adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas suatu

  • wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan konservasi

    menjadi kawasan konservasi tetap dengan keputusan Menteri,

    mencakup ativitas :

    1) pembuatan peta penetapan kawasan konservasi

    2) pembuatan keputusan penetapan kawasan konservasi yang akan

    ditetapkan

    Hasil kegiatan berupa :

    1) Peta Penetapan Kawasan Konservasi, dan

    2) Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan konservasi

    e. Pemeliharaan dan Rekontruksi Batas

    Pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan konservasi merupakan kegiatan yang harus diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Balai KSDA dan Kepala Balai TN. Oleh karena itu

    setelah seluruh proses kegiatan pengukuhan kawasan konservasi

    selesai dilakukan, dilakukan penyerahan pengamanan dan

    pemeliharaan atas kawasan konservasi yang dilakukan dengan Berita

    Acara Serah Terima Kawasan Konservasi.

    Pemeriksaan/Pemeliharaan tanda batas kawasan konservasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkala (setiap tahun) dan

    bertujuan untuk menjaga dan memelihara keadaan batas dan pal

    batas agar tetap baik, mencakup aktivitas :

    1) pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi

    2) pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi

    Hasil kegiatan berupa pemeriksaan dan pemeliharaan tanda batas

    (alur batas dan pal batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam

    Berita Acara Pemeriksaan/ Pemeliharaan Tanda Batas Kawasan

    Konservasi.

  • Rekonstruksi tanda batas kawasan konservasi adalah suatu kegiatan

    yang dilaksanakan secara berkala (umumnya lima tahun sekali) dan

    bertujuan untuk memeriksa dan memulihkan kembali keadaan alur

    batas dan pal batas agar tetap baik seperti keadaan semula,

    mencakup aktivitas :

    a. pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi

    b. pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi

    c. memeriksa dan memulihkan kembali letak dan kedudukan dari alur

    batas dan pal batas sesuai koordinat semula pada saat

    penetapannya sebagai kawasan konservasi.

    Hasil kegiatan berupa rekonstruksi tanda batas (alur batas dan pal

    batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam Berita Acara

    Rekonstruksi Tanda Batas Kawasan Konservasi.

    2. Penatagunaan (Zonasi/ Blok) KPA dan KSA

    Penetapan zonasi dan blok pada kawasan konservasi ditentukan

    berdasarkan :

    a. potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem,

    b. tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan

    c. kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang harus

    dilakukan.

    Penetapan zonasi pada kawasan konservasi dilakukan secara variatif

    sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi serta

    pembagian zonasi atau blok pada kawasan konservasi tidak selalu sama

    dan lengkap pada setiap kawasan konservasi.

    Penentuan zonasi atau blok kawasan konservasi tersebut tidak bersifat

    permanen serta dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan

    kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, kondisi potensi sumberdaya

    alam hayati dan ekosistem, dan kepentingan interaksi dengan masyarakat.

    Dengan demikian minimal tiga sampai lima tahun sekali perlu ada

    kajian/r