Universitas Tamansiswa Padang Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Mata kuliah : Manajemen Koperasi dan UMKM Dosen Pengampu: NURLINA, SE, MSi Tatap Muka 10MENGIDENTIFIKASIKAN DAN MENAFSIRKAN KOPERASI UNIT DESA

Model Pengembangan Koperasi yang Berorentasi pada Usaha yang Kuat

Seperti yang diisyaratkan dalam kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya sektor pertanian, pembinaan, dan kelembagaan (institusional) diarahkan untuk merangsang peran serta masyarakat petani dalam wadah kelompok tani atau koperasi.

Sementara itu, usaha berskala besar (BUMN/Swasta) dipacu untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi dan menghela pengembangan agribisnis dari pertanian rakyat. Hal ini berarti kebijakan tersebut mengarahkan pada pembangunan sektor pertanian melalui kelembagaan koperasi. Keikutsertaan BUMN/Swasta dalam koperasi melalui berbagai bentuk kemitraan perlu terus dibina dan dikembangkan.

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan mendayagunakan Koperasi/KUD yang telah berhasil berkembang dengan baik, yaitu KUD Mandiri Inti (KMI) yang dipadukan dengan konsep pengembangan wilayah guna memanfaatkan dukungan sarana dan prasarana yang telah dibangun selama ini. Berdasarkan fakta yang ada, menunjukkan bahwa beberapa Koperasi telah berkembang pesat dan cukup kuat serta mampu menjalankan fungsi koperasi sebagai lembaga perekonomian andalan di pedesaan. Selain itu, koperasi juga mampu menjadi koordinator informal bagi koperasi di sekitarnya, terutama dalam berbagai kegiatan agribisnis (Santoso, dkk, 1997

Saat ini koperasi masih belum sepenuhnya mampu memanfaatkan kegiatan agribisnis hulu dan hilir yang sesungguhnya memiliki nilai tambah lebih besar. Dengan demikian, pengembangan struktur kegiatan usaha koperasi pedesaan melalui KUD Mandiri Inti (KMI) dapat menjadi terobosan penting dalam jangka pendek dan menengah. Pengembangan ini perlu diarahkan agar KUD dapat berkembang pada pusat-pusat pertumbuhan agribisnis, dan menjadi simpul jaringan usaha antar KUD. Namun, kendala yang dihadapi adalah bahwa pertumbuhan dan informasi yang dimiliki belum cukup untuk melakukan hal tersebut.

Secara kualitatif perkembangan Koperasi/KUD masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama didalam mengembangkan perannya dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.Secara umum, koperasi memiliki ruang gerak dan usaha yang luas terutama berkaitan dengan kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, dan khususnya koperasi harus mampu menggerakkan dan menampung potensi dan peran serta masyarakat secara luas. Oleh karenanya, hal ini sekaligus juga menggambarkan peluang yang besar bagi Koperasi/KUD khususnya di sektor agribisnis.

Peluang yang dimiliki oleh koperasi menjadi semakin nyata, dan untuk itu, harus ada upaya untuk meningkatkan peran koperasi, terutama pada beberapa bagian rantai pelayanan (service chain) ekonomi rakyat.Optimasi peran ini merupakan jalan menuju profesionalisme, dan konsekuensinya memerlukan kesiapan Koperasi, baik sebagai pelaku langsung ekonomi rakyat maupun sebagai pusat pertumbuhan (growth centre) perekonomian rakyat (Soetriono, 2000)

Dari uraian di atas perkembangan koperasi/KUD diharapkan dapat menjadi pilar perekonomian rakyat pedesaan namun secara kelembagaan, KUD masih belum sepenuhnya dapat mendukung kegiatan usaha karena mekanisme belum dikembangkan secara efisien, diantaranya disebabkan oleh perangkat organisasi yang belum sepenuhnya menjalankan perannya dengan baik. Disamping itu, koperasi sebagai pelaku ekonomi pedesaan belum memanfaatkan peluang kerjasama baik secara vertikal maupun horisontal, baik dengan sesama koperasi maupun dengan BUMN atau Swasta.

Menurut, Santoso, dkk (1997), masalah-masalah lain masih banyak, yang umumnya berpangkal pada keragaan Koperasi itu sendiri sebagai pelaku ekonomi utama. Selama penanganan manajemen yang dilakukan belum profesional, maka selama itu pula masalah akan tetap muncul. Untuk itu, diperlukan upaya nyata untuk mengembangkan Koperasi sebagai pelaku utama ekonomi pedesaan mengingat peluang usaha yang dimiliki sangat besar.

POKOK PERMASALAHANSecara umum, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh koperasi saat ini adalah:Permasalahan Internal, meliputi : usaha yang belum layak, permodalan kurang, penguasaan teknologi masih rendah, kurang tanggap terhadap berbagai perubahan, organisasi dan manajemen belum berjalan baik, masih kurangnya kemitraan usaha yang saling menguntungkan, serta terbatasnya akses pasar;

Permasalahan Eksternal, meliputi : iklim usaha yang kurang kondusif, belum lancarnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembinaan, serta adanya kecenderungan pengusaha besar/ menengah untuk menginteraksikan usahanya dari hulu ke hilir ; danKendala, mulai dari sumberdaya manusia, permodalan, manajemen, sampai pada kendala kelembagaan.

LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNALDalam melihat kondisi lingkungan bukan hanya situasi pada saat ini (existing), tapi situasi lingkungan yang akan datang atau yang diharapkan (expected). Sebelumnya, perlu dideskripsikan terlebih dahulu gambaran situasi usaha dari Koperasi/KMI pada masa datang (business foresight). Business foresight ini dapat digunakan sebagai dasar menentukan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman setiap organisasi usaha, atau yang biasa dikenal dengan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

SWOT ini direspon/disikapi dengan Rencana Stratejik yang berisikan pandangan-pandangan dan sikap terhadap masa depan (vision), alasan-alasan mendasar dibentuknya satu usaha atau organisasi usaha (mission), dan konsep-konsep untuk menghadapi dan menyongsong masa depan (Strategy) (Agung dan Santoso, 1997).Visi (Vision) dalam hal ini merupakan pandangan pemilik, pembina dan pengelola perusahaan tentang keadaan masa depan, terutama yang erat kaitannya dengan bidang kegiatan/usahanya. Termasuk dalam hal ini adalah gambaran peranan organisasi usahanya (wujud usaha) dalam kaitan dengan gambaran keadaan tersebut.

Misi (Mission) sering diartikan sebagai alasan tentang keberadaan suatu badan usaha, yang mengarahkan para pengambil keputusan perusahaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan operasionalnya. Misi juga merupakan rumusan pemilik, pembina dan pengelola tentang peran perusahaan untuk mewujudkan Visi. Business foresight juga akan memberikan faktor-faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang lebih realistik karena mempertimbangkan perubahan dan kecenderungan lingkungan usaha saat ini dan masa datang.

Kondisi Lingkungan Eksternal Kondisi lingkungan eksternal difokuskan terutama untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman melalui tinjauan lima kategori besar, yaitu (Aeker, 1995):Kekuatan ekonomi (economic forces);Kekuatan-kekuatan sosial, budaya, demografi dan lingkungan (social, cultural, demographic and environmental forces);Kekuatan politik, pemerintah dan hukum (political, governmental and legal forces);Kekuatan teknologi (technological forces);Kekuatan persaingan (competitive forces).

Peluang (Opportunities)Globalisasi ekonomi dunia melahirkan regionalisasi ekonomi dalam bentuk blok-blok perdagangan. Di kawasan negara-negara Asia Tenggara dibentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang menyepakati liberalisasi perdagangan antar negara ASEAN sampai tahun 2003.Kemudian, di kawasan Asia-Pasifik dibentuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang diharapkan akan efektif berlaku pada tahun 2010 (Hamish McRae, 1995)

Sehubungan dengan era globalisasi dan liberalisasi perekonomian seperti digambarkan di atas, Farthing mengindikasi adanya tiga blok perdagangan paling prospektif di masa datang akan terhampar di kawasan Eropa, Amerika Utara dan kawasan Asia-Pasifik. Kemajuan Asia-Pasifik dapat dilihat dari rasio tabungan yang tinggi mencapai rata-rata 40 persen dari GDP dengan tingkat investasi mencapai rata-rata di atas 30 persen dari GNP penduduknya.

Hal ini dapat dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya mencapai 17 persen, Inggris 19 persen, sedangkan Perancis dan Jerman hanya 21 persen (Hamish McRae, 1995). Beberapa pengamat ekonomi memperkirakan kawasan Asia-Pasifik selanjutnya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Ancaman (Threats)Namun demikian, liberalisasi ekonomi bukan saja memberikan peluang, tetapi juga ancaman apabila tidak diantisipasi dengan cermat dan kemudian dicarikan jalan keluarnya. Liberalisasi ekonomi berarti juga memberikan kemungkinan bagi swasta nasional untuk terjun menjadi pelaku bisnis di lingkungan usaha yang sama dengan koperasi/KUD.Orientasi perusahaan swasta yang semata-mata mendapatkan keuntungan secara keuangan akan memberi ruang gerak yang lebih bebas untuk memainkan bisnisnya serta dapat dengan mudah melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Kondisi Faktor Internal Faktor internal difokuskan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan melalui tinjauan 6 (enam) kekuatan internal kunci (key internal forces), yaitu David, 1995 :Pengelolaan (management), termasuk struktur dan budaya;Pemasaran (marketing);Keuangan (finance);Produksi dan operasi (production and operation);Penelitian dan pengembangan (research and development); danSistem informasi komputer (computer information system).

Pada masing-masing kekuatan internal kunci di atas perlu diidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahannya (weaknesses). Setiap kelemahan harus dikurangi, atau bahkan harus diubah menjadi kekuatan. Berdasarkan konsep Aeker, tipe lingkungan usaha ini dapat dikombinasikan, yaitu antara lingkungan eksternal dan internal suatu organisasi usaha untuk menghasilkan atau memberikan informasi mengenai segmentasi area.

Menurut Aaker, 1995 dengan melalui analisis SWOT, dapat dikelompokkan :Bidang Kuat-Berpeluang (White Area), yaitu bidang yang disamping memiliki peluang pasar yang prospektif juga kita cukup kuat atau memiliki kompetensi;Bidang Lemah-Berpeluang (Grey Area), yaitu bidang yang memiliki peluang pasar yang prospektif, namun kita tidak cukup kuat atau tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan;

Bidang Kuat-Terancam (Grey Area), yaitu bidang usaha dimana kita cukup kuat dan memiliki kompetensi untuk mengerjakan, namun peluang pasarnya sangat mengancam; danBidang Lemah-Terancam (Black Area), yaitu bidang usaha yang peluang pasarnya tidak ada atau tidak jelas, serta kita tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakannya.

IMPLIKASI SUBSTANSIAL PENGEMBANGANUpaya pengembangan suatu model yang mengintegrasikan koperasi/KUD dengan pengembangan potensi agribisnis setidaknya mempunyai 3 diktum pemikiran yang menjadi pokok bahasan yakni diktum sistem agribisnis, model pengembangan dan perkoperasian.

Sistem Agribisnis dan Model PengembanganSistem Agribisnis dipandang dari konsep sistem mempunyai dua pokok pengertian yakni konsep sistem dan bisnis. Perubahan sebutan sistem komoditas dalam ekonomi pertanian melalui jalur usahatani-tataniaga perdagangan menjadi sistem agribisnis di Indonesia bukan hanya merupakan perubahan nama, melainkan bersamaan dengan itu telah terjadi perubahan struktural dalam ekonomi maupun sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pada tahap pembangunan pertanian yang berbeda.

Keadaan sistem agribisnis tersebut telah mengalami perubahan dinamis sehingga pemerintahpun seyogyanya harus merubah orientasi dalam kebijaksanaan dan tindakan dalam sektor itu (Soetriono, 1998).Model PengembanganMengingat usaha agribisnis di Indonesia mayoritas meliputi usaha skala kecil yang bervariasi dan jumlahnya sangat besar, maka upaya pengembangan menjadi suatu sistem agribisnis memerlukan berbagai pola pengembangan.

Beragamnya kemungkinan pola pengembangan dimungkinkan karena masing-masing jenis komoditas atau usaha agroindustri mempunyai berbagai karakteristik struktural, ekonomi hingga intrinsik yang berbeda, yang dengan sendirinya masing-masing mempunyai alternatif pola pengembangan berbeda.

Bagi upaya pengembangan agribisnis dan agroindustri paling sedikit mempunyai enam macam pola pengembangan unit usaha, yaitu :Pola Mandiri Pola Kemitraan Pola Terintegrasi Vertikal Pola Terintegrasi Horisontal Pola Terintegrasi Vertikal atau Horisontal Pola Koperasi.

Koperasi Sebagai AlternatifPilihan salah satu pola pengembangan yang dapat diintroduksi-kan ke koperasi disesuaikan dengan keragaman unit usaha, tipe produk, kelembagaan pasar, komoditas potensial serta produk agroindustri yang bisa dikembangkan sesuai spesifik lokalita wilayah. Demikian juga, upaya untuk memberi dukungan fasilitas yang diperlukan juga tergantung pada kebutuhan, kondisi wilayah, produk hingga karakteristik pasar.

Dalam rasionalisasinya, pola pengembangan mana yang akan dipilih harus diperhitungkan beberapa prinsip seperti :Rekayasa kelembagaan harus mengacu kepada adat budaya setempat dimana kegiatan agribisnis tersebut bermuara; danHarus berprinsip saling menguntungkan, dalam hal ini dengan berbagai rekayasa kelembagaan tersebut jangan sampai menambah biaya transaksi yang normal sehingga justru berkembang menjadi tidak efisien.

Sumber terjadinya inefficiency ini adanya biaya produksi dan biaya transaksi yang tinggi. Hal ini menyebabkan biaya untuk mencapai tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu menjadi tinggi. Produk atau komoditas yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif kalau tidak dilindungi akan mempunyai risiko pasar yang sangat tinggi, sedang perlindungan selain berlawanan dengan makna orientasi pasar juga membutuhkan biaya transaksi yang tinggi.

Karena pentingnya komponen biaya transaksi di dalam upaya pengembangan agribisnis dan agroindustri, maka dalam konsep efisiensi perlu dimasukkan biaya transaksi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi di sini dapat dirumuskan menjadi tiga hal, yaitu :Biaya informasi (information cost);Biaya pengawasan (policy cost); danBiaya pengambilan keputusan (decision making cost).

Seperti diketahui bahwa untuk kasus Indonesia biaya transaksi cenderung sangat besar proporsinya, biaya tersebut umumnya berupa berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi. Regulasi umumnya lebih banyak membutuhkan biaya transaksi dibandingkan mekanisme pasar bebas. Masalah umum tentang besarnya biaya transaksi tersebut sulit diramalkan, bahkan cenderung besar proporsinya.

Keberadaan koperasi/KMI suatu wilayah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan penduduk jika mampu bergerak di bidang unit usaha unggulan dan potensial unggul. Unit usaha unggulan ini diharapkan bertindak sebagai sektor pendorong kemajuan ekonomi wilayah.

Syarat terwujudnya kondisi ini jika unit usaha tersebut selain mempunyai keterkaitan yang besar terhadap sumberdaya lokal serta mempunyai prospek pengembangan di masa depan. Syarat terakhir ini bisa terjadi jika pasar input maupun output tidak bersifat monopoli ataupun oligopoli.

Menurut Wibowo dan Soetriono (1995), efek yang besar terhadap ekonomi wilayah juga ditandai oleh kemampuan penyebaran dan penetesan ke bawah. Konsep kemampuan penyebaran (spread backwash effect) adalah kemampuan unit usaha yang secara berganda memancar kepada ekonomi wilayah secara keseluruhan. Kemampuan ini tampak dari penyebaran manfaat pertumbuhan unit usaha unggulan terhadap semua input yang digunakan dalam seluruh sistem produksi.

Di lain pihak, konsep penetesan ke bawah (trickling down and polarization effect) adalah kemampuan unit usaha unggulan tersebut terhadap subsistem sarana produksi yang dipakai. Dampak kegiatan tersebut terhadap ekonomi wilayah terjadi jika spread effect yang ditimbulkan lebih besar dari backwash effect (karena penyedotan sumberdaya kepada unit unggulan dari unit usaha non-unggulan).

Akibatnya, selain terjadi spread effect juga terjadi penetesan ke bawah. Dalam konsep ekonomi wilayah, pola hubungan unit usaha unggulan terhadap non-unggulan ini bisa digambarkan melalui pola hubungan antara pusat pertumbuhan (kota) dengan kawasan hinterland (Wibowo dan Soetriono, 1995).IMPLIKASI KEBIJAKANSebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam era-globalisasi dengan semakin mudahnya akses terhadap modal dan teknologi, maka kekuatan persaingan saat ini lebih ditentukan oleh sumberdaya manusia, disamping tetap harus memperbaharui teknologi, dan mengakses informasi sebanyak-banyaknya.

Apabila dalam persaingan itu kekuatan antar persaing seimbang iklim persaingan akan menguntungkan semua pihak, namun pada negara berkembang termasuk Indonesia kekuatan antar persaing tidak seimbang akibatnya kesejangannya semakin tinggi.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nampaknya membangun koperasi berdasarkan pada usaha yang kuat merupakan barang kebutuhan.

Pada masa-masa mendatang kebijaksanaan ekonomi harus diutamakan pengembangan perkoperasian, strategi yang dapat ditempuh adalah kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak (Win-win Alliance) , dengan berbagai cara seperti : Kerjasama operasi (joint of operation);Kerjasama/transfer manajemen (joint of management)Kerjasama/transfer teknologi (joint of technology)Penyertaan modal (equity)Membangun usaha patungan (joint venture); ataupunMembangun informasi yang sistematis

Mengacu pada strategi model pengembangan koperasi di atas, maka salah satu bentuk kelembagaan yang harus diperkuat adalah koperasi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian , secara tegas dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang menyuarakan semangat debirokrasi. Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa rakyat atau masyarakat bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan koperasi, sedangkan pemerintah hanya membina.

Segala bentuk campur tangan pemerintah terhadap kehidupan koperasi akan semakin berkurang untuk kemudian dihapus sama sekali.Semangat debirokratisasi ini mencerminkan upaya yang serius dari pemerintah untuk memberdayakan koperasi yang berazaskan kekeluargaan secara mandiri

Dengan tanpa mengurangi arti pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat, pemerintah juga memberdayakan sektor informal dengan berbagai upaya, antara lain melalui sentuhan-sentuhan manajemen sederhana dan pemberian pinjaman/bantuan modal terhadap koperasi termasuk kredit yang dilakukan secara intensif baik melalui pelatihan-pelatihan maupun pembinaan terhadap small scale industries, sehingga seharusnya keberadaan koperasi sebagai badan usaha berdasarkan azas kebersamaan dan milik bersama tidak lepas dari prinsip jati diri koperasi yang telah disepakati walaupun perdagangan era global yang telah berlangsung.

Sehubungan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini sangat diharapkan keterlibatan kelompok-kelompok masayarakat tertentu yang mampu sebagai akselelator perubahan yang diinginkan tersebut, mengingat bahwa kesenjangan adalah masalah bersama. Untuk itu sangat diperlukan keterlibatan kelompok-kelompok masyarkat yang kritis dan memiliki daya inovasi dan kewirausahaan yang tinggi.

Kelompok ini biasanya dikenal dengan kelompok masa kritis, yang keberadaannya tersebut diberbagai kelompok masyarakat kelas menengah seperti : Perguruan Tinggi, Pengusaha, LSM dan sebagainya. Meskipun demikian, semangat pelibatan kelompok kritis ini sebaiknya tidak menggeser pembangunan ekonomi pemberdayaan koperasi/masyarakat pedesaan. Semua kepentingan yang ada sedapat mungkin diakomodir melalui penyediaan kelembagaan yang pas, seperti pengembangan agribisnis di atas.

Koperasi Unit Desa Pengembangan KoperasiGerakan perkoperasian di Indonesia berkembang menurut dua pola yaitu:a. Pola umum atau pola konvensionalb. Pola KUDTahun 1971 peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai persiapan pembentukan KUD.

Peranan BUUD adalah sebagai lembaga penunjang program Bimas yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres Nomer 4/1973 dan Impres Nomer 2/1978. Didalam surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri perdagangan ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut:Berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD.Berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan KUD yang meliputi berbagai bidang ekonomi.

Dari keputusan ini dapat disimpulkan bahwa dalam satu wilayah kecamatan dimungkinkan untuk berdiri lebih dari satu KUD. Pembentukan KUD diarahkan sepenuhnya kepada keinginan masyarakat desa. Pemerintah hanya berinisiatif agar masyarakat desa dalam kegiatan ekonominya mau bergabung dalam KUD. Koperasi unit desa sebagai satu bentuk koperasi harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12/1967 dan Undang-Undang Nomor 25/1992 dan berstatus badan hukum.

Kegiatan BUUD dan KUD masih banyak tergantung kepada kemudahan-kemudahan dari pemerintah seperti penyaluran sarana produksi pertanian, mengadakan pembelian dan penjualan gabah untuk pengadaan pangan, kredit candak kulak dan kegiatan lain berdasarkan inisiatif KUD sendiri.Pengembangan koperasi unit desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya.

KUD sebagai Soko Guru Perekonomian Rakyat, artinya:KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien.KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi prekreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan produksi lainnya.

KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian, mempunyai idealisme dan dedikasi, mampu mempekerjakan manager dan staff yang profesional, memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab serta memiliki sistem manajemen yang baik

Kesejahterahan masyarakat desa akan berkembang secara terus menerus selama cara kerja KUD tetap baik dan para pengurusnya bekerja dengan jujur serta bertanggungjawab. Pembangunan masyarakat desa mencakup pembangunan di segala bidang kehidupan terutama bidang ekonomi, maka semuanya baru dapat dirasakan manfaatnya ketika koperasi di pedesaan mulai hadir.

Manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan:KUD sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desaKUD sudah mampu mendekatkan produsen (petani) dengan konsumenKUD sudah mampu mengembangkan industry kecil dan pengerajinKUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksiKUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja

Fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian desa:Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan.Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari.Pengolahan dan pemasaran hasil produksi.Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan Impres No2 tahun 1978

Peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Muslimin Nasution:1. Peranan primer antara lain:Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaanMengurangi kebocoran nilai tambah sector pertanian, dimana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasiMenghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang bersekala lebih besarMemberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendaptan rendah

2. Peranan sekunder antara lain:Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menapung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecilKoperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah

3. Keberhasilan dan Kekurangan dari Koperasi Unit Desa Keberhasilan dari Koperasi Unit DesaUkuran keberhasilan koperasi unit desa ditentukan oleh:1) Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi.2)Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit candak kulak, partisipasi anggota dan lain-lain.

b. Kekurangan dari Koperasi Unit DesaPejabat koperasi sebagai Pembina KUD terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentifPenyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknis lain.Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani.

Pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baikMembeli hasil pertanian dibawah harga pasarBelum mampu bersaing di pasaranKurangnya permodalan

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengadung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah kopersi di pedesaan berkat dorongan dari LKMD telah dibentuk oleh warga desa yaitu koperasi unit desa.Peran yang dijalankan oleh koperasi dalam pembangunan masyarakat desa adalah:Koperasi harus secara nyata menunjukan tentang manfaatnya kepada warga desa dengan cara mengadakan pendekatan kepada penduduk desa untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

Di bidang agribisnis atau usaha tani koperasi telah berhasil menarik kepercayan para anggota dan masyarakat petani yaitu dengan jalan member kemudahan kapada masyarakat petani seperti:Mendekatkan pasar dengan para produsen (para petani)Memberikan harga yang layak terhadap barang yang dibeli maupun dijual para petaniMemberikan service yang baikIkut memecahkam masalah yang dialami oleh petani

4. Permasalahan Koperasi Unit DesaUntuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri apalagi mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi KUD. Permasalahan terdiri dari,a. Permasalahan Ekstern seperti:Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu.Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi.b. Permasalahan Intern seperti:KUD lemah dalam organisasi dan manajemen.Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai.Kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi.

Usaha-usaha untuk memecahkan masalah Dengan memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggotaMengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensifMengarahkan KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing.Dengan penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUDDengan memperbaiki manajemen koperasi

5. Program Pembinaan dan Pengembangan KUDDi Indonesia peranan Pemerintah dalam menggerakan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat pedesaan.

Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti: Camat, Pamong desa, Guru, Ulama, dll. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manager yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya.

Melihat liputan kegiatan yang begitu luas, dari KUD, maka pembinaan KUD sejak tahun 1972 terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi perlengkapan gedung dan kantor.

Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi perlengkapan gedung dan kantor. Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap pengurus dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga bisa diukur dari pemenuhan kewajiban menyetor simpanan, dan frekuansi kunjungan mereka ke KUD.

6. Strategi Pembinaan dan Pengembangan KUDMengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD.

Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin.

Permasalahan yang Dihadapi Koperasi Saat inidanSolusinya 1. Permasalahan Makroekonomi (Ekonomi Politik)Tidak banyak negara yang memiliki Departemen Koperasi (Depkop). Indonesia adalah satu dari sedikit negara tersebut.Hal itu terjadi karena adanya kontradiksi akut dalam pemahaman koperasi. Secara substansial koperasi adalah gerakan rakyat untuk memberdayakan dirinya. Sebagai gerakan rakyat, maka koperasi tumbuh dari bawah (bottom-up) sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Hal itu sangat kontradiktif dengan eksistensi Depkop. Sebagai departemen, tentu Depkop tidak tumbuh dari bawah, ia adalah alat politik yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi, Depkop adalah datang dari atas (top-down). Karena itu, lantas dalam menjalankan operasinya, Depkop tetap dalam kerangka berpikir top-down. Misalnya dalam pembentukan koperasi-koperasi unit desa (KUD) oleh pemerintah. Padahal, rakyat sendiri belum paham akan gunanya KUD bagi mereka, sehingga akhirnya KUD itu tidak berkembang dan hanya menjadi justifikasi politik dari pemerintah agar timbul kesan bahwa pemerintah telah peduli pada perekonomian rakyat, atau dalam hal ini khususnya koperasi.

Hal lain yang menandakan kontradiksi akut itu, adalah pada usaha Depkop (dan tampaknya masih terus dilanjutkan sampai saat ini oleh kantor menteri negara koperasi) untuk membina gerakan koperasi. Mengapakah istilah membina tersebut sangat digemari oleh para pejabat pemerintahan. Sekali lagi, koperasi adalah gerakan rakyat yang tumbuh karena kesadaran kolektif untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Karena itu penggunaan kata (atau malah paradigma) membina sangatlah tidak tepat dan rancu. Koperasi tidak perlu dibina, apalagi dengan fakta bahwa pembinaan pemerintah selama ini tidak efektif. Yang diperlukan koperasi adalah keleluasaan untuk berusaha; untuk akses memperoleh modal, pangsa pasar, dan input (bahan baku).

2. Permasalahan Mikroekonomi.a). Masalah Input.Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh adalah modal. Yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan ini adalah dengan memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam akses memperoleh modal. Jangan dipersuli-sulit dengan bermacam regulasi. Biarkan koperasi tumbuh dengan alami (bukan direkayasa), belajar menjadi efisien dan selanjutnya dapat bertahan dalam kompetisi.

Pada sisi input sumber daya manusia, koperasi mengalami kesulitan untuk memperoleh kualitas manajer yang baik. Di sinilah campur tangan pemerintah diperlukan untuk memberikan mutu modal manusia yang baik bagi koperasi.b). Masalah Output, Distribusi dan Bisnis Kualitas output.Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara relatif kalah dengan output industri besar. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan permasalahan input (modal dan sumberdaya manusia).

Mapping ProductKoperasi (dan usaha kecil serta menengah/UKM) dalam menentukan output tidak didahului riset perihal sumber daya dan permintaan potensial (potential demand) daerah tempat usahanya. Sehingga, dalam banyak kasus, output koperasi (dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan

Distribusi, Pemasaran dan Promosi (Bisnis)Koperasi mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Output yang dihasilkannya tidak memiliki jalur distribusi yang established, serta tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan dan melakukan promosi. Sehingga, produknya tidak mampu untuk meraih pangsa pasar yang cukup untuk dapat tetap eksis menjalankan kegiatan usahanya.

Peranan pemerintah sekali lagi, diperlukan untuk menyediakan sarana distribusi yang memadai. Sarana yang dibentuk pemerintah itu, sekali lagi, tetap harus dalam pemahaman koperasi sebagai gerakan rakyat, sehingga jangan melakukan upaya-upaya pengharusan bagi koperasi untuk memakan sarana bentukan pemerintah itu. dalam aspek bisnis, koperasi karena keterbatasan input modalsulit untuk melakukan pemasaran (marketing) dan promosi (promotion).

Karena itu, selaras dengan mapping product seperti diuraikan diatas, pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan dari daerah itu. Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial (potential demand) dapat menjadi permintaan efektif (effective demand).

3. Permasalah internala). Kurangnya tenaga profesionalDiakui memang, perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tersebut.

Masih banyak tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam memajukan Koperasi Pegawai, Baik masalah internal maupun permasalahn eksternal. Dari kurangnya tenaga yang profesional menangani ini maupun permasalahan lain yang harus di benahi bersama. Belum lagi ada persaingan yang timbul dari berkembangnya usaha sejenis koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu membentuk wadah-wadah yang ada dibawah kepengurusan Korpri dengan memberikan pemahaman, pelatihan dan penyuluhan kepada yang ada dibawah naungan koperasi tersebut.

b) Adanya pemikiran limiting believeLimiting belive adalah istilah dalam psikologi mengenai sebuah pemikiran yang berkecederungan negatif dan yang dibentuk oleh belenggu keyakinan keliru.Secara umum, limiting belive juga telah membelenggu perkembangan seluruh koperasi di tanah air. Bayak orang tidak percaya bahwa koperasi bisa berkembang sebagai perusahaan yang mampu menjamin kesejahteraan manajer atau karyawannya. Untuk itu, pemahaman tentang koperasi sangat diperlukan dengn cara memberikan study oleh pemerintah.

1. Kejujuran dalam menegakkan koperasiKejujuran memang sangat sulit ditegakkan, namun ada cara untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga masyarakat tidak sangsi atau meragukan keaslian laporan keuangan yang diajukan dan akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan investasi. Cara yang ampuh dimana dapat menegakkan kejujuran dalam laporan keuangan adalah dengan cara melakuka kegiatan KopraNET.

2. Meningkatkan semangat pasar emosional dalam berkoperasi Seperti yang kita ketahui, sekarang ini investor ( shahibul mal ) ingin melakukan investasi jika mendapatkan keuntungan yang dapat disebut dengan semangat pasar rasional. Sedangkan, semangat pasar emosional adalah semangat dimana para investor ( shahibul mal ) menginvestasikan dananya kepada koperasi dan BMT syariah semata-mata hanya untuk membantu sesama kaum muslimin.

Koperasi dan BMT syariah harus meningkatkan semangat pasar emosional, sehingga para investor ( shahibul mal ) ikhlas dan tetap menginvestasikan dananya apabila koperasi dan BMT syariah ini sedang mengalami krisis dan tetap bertahan untuk berdiri serta berkembang kembali.

Dengan melakukan K2BK dimungkinkan semangat pasar emosional para investor ( shahibul mal ) koperasi dan BMT syariah dapat bertambah dengan memperkuat tali silaturahmi dan kepercayaan investor ( shahibul mal ) kepada koperasi tersebut.Apabila tiga permasalahan pokok yang harus dihadapi ini, telah dihadapi secara optimal dan maksimal, maka tidak ada yang mematahkan kemungkinan bahwa koperasi ataupun BMT itu akan berkembang menjadi koperasi layaknya koperasi-koperasi di negara maju ataupun mengumpulkan keuntungan layaknya perusahan-perusahan besar.