TANYA JAWAB UU DESA - bpmpd.ntbprov.go.idbpmpd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2016/06/BUKU-2_TANYA-JAWAB... · Desa seperti misalnya LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain-lain

TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG

UNDANG DESA

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia

iDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia


UNDANG DESA


Republik Indonesia

ii

iiiDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia


UNDANG DESA

NOVEMBER

2015


Republik Indonesia

iv

BUKU SAKU

MEMAHAMI UNDANG UNDANG DESA

TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA

PENGARAH : Ahmad Erani Yustika (Direktur Jenderal, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

PENANGGUNG JAWAB: Eko Sri Haryanto (Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa)

PEMBACA : Bito Wikantosa (Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa).

COVER & LAYOUT : Heru Yepe

ILUSTRATOR : Ibe Karyantor

Cetakan Pertama, Oktober 2015

Diterbitkan oleh:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan 12740

Telp. (021) 7989924 Fax. (021) 7974488

Telp. (021) 3500334

vDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena dengan rahmatNya Buku Saku Memahami Un-dang-Undang Desa telah hadir dihadapan pembaca.

Buku Saku yang juga merupakan pelengkap modul Pem-bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pendamping Lokal Desa ini memuat beberapa isu pent-ing terkait implementasi UU Desa. Upaya memberikan pemahaman bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang akan bersentuhan langsung dengan aktivitas kegiatan di Desa, maka Buku Saku ini diharapkan mampu mem-bekali PLD dalam menjawab persoalan tersebut.

Secara garis besar, Buku Saku ini memuat 6 (enam) isu, yakni Visi UU Desa, Produk Hukum di Desa, Musyawar-ah Desa, Sistem Pembangunan Desa, Pengembangan Desa Mandiri dan Wilayah Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keenam isu tersebut merupakan rangkuman dari 12 sub pokok bahasan yang diharapkan mampu mengisi kekurangan dari litatur yang ada saat ini terkait dengan implementasi UU Desa.

Akhir kata, bagi para Pendamping Desa dan juga Pen-damping Lokal Desa diharapkan mampu memanfaatkan buku saku ini terlepas dari berbagai kekurangan dan atau kelemahan yang ada.

Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini.

Direktur Jenderal

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ahmad Erani Yustika


Republik Indonesia

vi

DAFTAR ISI

ISSUE 1

VISI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ISSUE 2

PRODUK HUKUM DI DESA

ISSUE 3

MUSYAWARAH DESA

ISSUE 4

SISTEM PEMBANGUNAN DESA

ISSUE 5

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI &

WILAYAH DESA

ISSUE 6

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1

5

18

23

35

40

1Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia

ISSUE 1

Visi Undang-Undang Desa

No. 6 Tahun 2015 (UU Desa)

1. Apa Visi UU Desa?

Mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Apa keunggulan UU Desa dibandingkan dengan UU terkait Desa sebelumnya?

Adanya penegasan pengakuan oleh Negara ter-hadap hak asal usul Desa dan kewenangan Desa berskala lokal yang secara eksplisit tertuang dalam azas rekognisi dan subsidiaritas.

3. Apa artinya Desa sebagai subjek pembangu-nan?

Desa adalah Pihak Pertama dan Utama dalam mengurus dan mengelola seluruh persoalan Desa dan bertanggung jawab penuh terhadap pemban-gunan dan pengelolaannya.

4. Apa arti Azas Rekognisi?

Azas Rekognisi atau pengakuan merupakan bentuk penghargaan dan pegakuan Negara kepada Desa terhadap Hak Asal-Usul dan juga Pengakuan terh-adap hak asal usul Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 Tahun 2014)

5. Mengapa azas rekognisi penting bagi desa?


Republik Indonesia

2

Karena dalam berdesa memerlukan pengakuan pasti secara hukum terhadap pranata, system, nilai yang masih berjalan termasuk adat istiadat Desa.

6. Apa arti azas subsidiaritas?

Penetapan kewenangan berskala lokal Desa untuk kepentingan masyarakat Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 2014)

7. Apa contoh penerapan azas subsidiaritas?

Kewenangan Desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pada ke-giatan pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi.

8. Mengapa azas subsidiaritas penting bagi desa?

Agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dapat dikelola sendiri oleh Desa berdasar-kan kondisi, kemampuan, potensi, dan perubahan lingkungan yang terjadi.

9. Apa arti inklusi sosial?

Tatanan masyarakat yang terbuka, ramah, menia-dakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghar-gai dan merangkul setiap perbedaan. (UU Desa Bab I pasal 3)

10. Apa yang dimaksud dengan Desa inklusi?

Desa yang membangun dengan sistem keterbu-kaan; seluruh unsur masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemam-puan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa termasuk menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa.


Republik Indonesia

11. Mengapa azas inklusi penting dalam berdesa?

Agar terjadi kesetaraan kesempatan dan hak seluruh unsur masyarakat bersama Pemerintah Desa ikut serta dalam proses pembangunan di Desa, tidak ada unsur di dalam masyarakat Desa yang mengalami ketidakdilan serta diskriminasi da-lam proses pembanguna tersebut.

12. Apa yang dimaksud dengan azas partisipatif?

Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikutsertakan segenap unsur mas-yarakat Desa termasuk kelembagaan-kelembagaan Desa seperti misalnya LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

13. Apa artinya Desa sebagai komunitas berpemer-intahan sendiri? (Self Governing Community)

Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan.

14. Apa peran pendamping desa atau pendamping lokal desa dalam implementasi (mewujud nya-takan) visi UU Desa?

Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan serta mengorganisir seluruh unsur masyarakat bersa-ma-sama pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Bagaimana cara yang bisa dilakukan pendamp-ing lokal Desa untuk membagikan pengetahuan-nya tentang visi UU Desa kepada masyarakat desa?

Bekerja bersama masyarakat Desa, mengenali karakteristiknya, kebutuhan-kebutuhannya, relasi dan interaksi yang terjadi diantara mereka dan an-tara masyarakat dengan Pemerintah Desa serta


Republik Indonesia

4

mempraktekkan cara-cara fasilitasi sesuai kondisi masyarakat setempat untuk meningkatkan pengeta-huan dan ketrampilan mereka.


Republik Indonesia

ISSUE 2

PRODUK HUKUM DI DESA

1. Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa?

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimili-ki Desa meliputi kewenangan di bidang penyeleng-garaan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pemba-ngunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istia-dat Desa (pasal 18 UU Desa No. 6 Tahun 2014).

2. Meliputi kewenangan apa saja yang diberikan kepada Desa ?

Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Ke-wenangan Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala Desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemer-intah, pemerintah daerah provinsi, atau pemer-intah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apa yang dimaksud dengan kewenangan hak asal-usul?

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa se-suai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sesuai pasal 2 Permendesa PDTT no 1/2015 bah-


Republik Indonesia

6

wa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;

b. sistem organisasi masyarakat adat;

c. pembinaan kelembagaan masyarakat;

d. pembinaan lembaga dan hukum adat;

e. pengelolaan tanah kas Desa;

f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

g. pengelolaan tanah bengkok;

h. pengelolaan tanah pecatu;

i. pengelolaan tanah titisara; dan

j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat (pasal 3 Permendesa PDTT No 1/2015) meliputi:

a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;

b. pranata hukum adat;

c. pemilikan hak tradisional;

d. pengelolaan tanah kas Desa adat;

e. pengelolaan tanah ulayat;

f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;

g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perang-kat Desa adat; dan

h. masa jabatan kepala Desa adat


Republik Indonesia

4. Apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa ?

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenan-gan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa

5. Apa saja ruang lingkup kewenangan lokal ber-skala desa ?

Sesuai pasal 5 Permendesa PDTT No 1/2015 bah-wa ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pe-layanan dan pemberdayaan masyarakat;

b. kewenangan yang mempunyai lingkup penga-turan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak in-ternal Desa;

c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;

e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota


Republik Indonesia

8

6. Siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga da-lam pasal 5 huruf e Permendesa PDTT No. 1 Ta-hun 2015 ?

Pasal 6 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 di-jelaskan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) meliputi: a. individu; b. or-ganisasi kemasyarakatan; c. perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. lembaga donor; dan f. perusahaan.

7. Apa yang dimaksud dengan produk hukum desa ?

Adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, maupun peratur-an yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.

8. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa ?

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-un-dangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, yang merupa-kan kerangka hukum dan kebijakan dalam penye-lenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai pasal 2 Permendagri no 111/2014 bahwa je-nis peraturan di desa :

a. Peraturan desa;

b. Peraturan Bersama kepalaDesa; dan

c. Peraturan Kepala Desa.

9. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Kepala


Republik Indonesia

Desa ?

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perun-dang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melak-sanakan Peraturan Desa dan peraturan perun-dang-undangan yang lebih tinggi.

10. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Bersama Kepala Desa ?

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur antar Desa satu dengan desa yang lainnya.

11. Siapa yang berhak menyusun produk hukum Desa ?

Yang berhak menyusun adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

12. Apakah masyarakat boleh atau memiliki hak un-tuk ikut dalam penyusunan Peraturan Desa ?

Sebaimana yang yang diatur pada pasal 6 ayat (2) Permendagri nomor 111/2014 bahwa hal tersebut diperbolehkan dan bahkan harus dikonsultasikan kepada masyarakat, “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.”


Republik Indonesia

10

13. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD dalam penyusunan Peraturan Desa ?

Peran BPD dalam penyusunan Peraturan desa adalah sangat penting karena Rancangan Peratur-an Desa yang telah dikonsultasikan kepada mas-yarakat oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (pasal 6 ayat (5) Permendagri nomor 111/2014.

14. Apa peran Kepala Desa dalam menyusun pro-duk hukum desa?

Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hu-kum desa adalah menetapkan dan mennadatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati ber-sama oleh Kepala Desa dan BPD.

15. Bagaimana proses penyusunan produk hukum desa?

Proses penyusunan produk hokum desa adalah rancangan peraturan yang sudah dibuat oleh pe-meritah desa :

a. Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub-stansi materi pengaturan);

b. Dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapa-tkan masukan;

c. Kepala Desa menyampaikan rancangan pera-turan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;

d. Penetapan dan penandatanganan peraturan yang sudah disepakati bersama;

e. Rancangan perauran desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala desa disampaikan kepada


Republik Indonesia

Sekretaris Desa untuk diundangkan melalui lem-baran desa;

f. Peraturan dinyatakan molai berlaku dan mempu-nyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diun-dangkannya di lembaran desa.

16. Apa saja jenis produk hukum desa menurut amanat UU Desa?

Jenis produk hukum desa, ada 3 yaitu :

a. Peraturan Desa (Perdes);

Peraturan Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Perdes bersifat umum sehinga mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat semua orang yang berada dalam lingkup desa. Perdes harus mengindahkan batasan ataupun laran-gan yang ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.

b. Peraturan Kepala Desa;

Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanan dari peraturan yang lebih tingg. Peraturan Kepala desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diper-intahkan secara konkret dalam Perdes. Karena itu, tidak boleh mengatur hal yag tidak diperin-tahkan ataupun dilarang oleh Perdes. Ini mer-upakan salah satu bentuk pembatasan terha-dap kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa. Sedangkan pada posisinya sebagai pelaksana peraturan yang lebih tinggi, Perdes memuat materi yang mengatur kewenangannya atau materi yang diperintahkan atau didelegasikan dari peraturan yang lebih tingi. Peraturan kepala


Republik Indonesia

12

Desa tetap saja dapat mengatur materi yang ti-dak ditentukan dalam Perdes, namun materi itu harus tetap diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, misalnya diperintahkan oleh UU, PP atau Perda. Dengan demikian Peraturan Kepa-la Desa merupakan salah satu peraturan yang “lebih bebas” dalam menentukan substansi yang akan diaturnya, namun tetap harus mem-punyai dasar hokum dalam pengaturan materi tersebut.

c. Peraturan Bersama Kepala Desa :

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama an-tara dua desa atau lebih

17. Apa azas utama yang harus mendasari Peratur-an Desa?

Azas utama yang harus mendasari peraturan Desa adalah :

a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan se-cara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan peng-hormatan terhadap sistem nilai yang ber-laku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam ke-hidupan berbangsa dan bernegara;

d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berper-an aktif dan bekerja sama dengan prinsip sal-ing menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam mem-bangun Desa;


Republik Indonesia

e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling to-long-menolong untuk membangun Desa;

f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga mas-yarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatu-an keluarga besar masyarakat Desa;

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan kepu-tusan yang menyangkut kepentingan mas-yarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemer-intahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilaku-kan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan ke-mampuan sendiri;

j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan ke-giatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilaku-kan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan


Republik Indonesia

14

melaksanakan program pembangunan Desa

18. Dimana letak kedudukan Peraturan Desa dalam susunan (hirarki) Peraturan perundangan?

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten-tang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarkhi peraturan perun-dang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peratuan perundang-un-dangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perun-dang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk ber-dasarkan kewenangan.

19. Apakah Desa dapat menyusun Perdes tanpa ada peraturan diatasnya (Perbup) ?

Dapat. Desa tetap dapat menyusun Perdes tanpa harus menunggu peraturan diatasnya dalam hal ini “Perbup” selama tidak bertentangan dengan UU Desa dan turunannya.

20. Mengapa harus ada Peraturan Desa dalam ke-hidupan berdesa?

Sebagai konsekwensi desa diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertangguingjawab, maka peraturan Desa diterbitkan sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pe-merintahan desa dan pembangunan desa.

21. Peraturan Desa apa saja yang dievaluasi oleh Walikota/Bupati?

Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintahan.

22. Siapa mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa, tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD?


Republik Indonesia

Evaluasi rancangan peraturan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota. Sebagaimana dalam Pasal 14 Permendagri No. 111 Tahun 2014, (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wa-likota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa terse-but berlaku dengan sendirinya.

23. Bagaimana apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa ha-rus ada perbaikan ?

Kepala Desa harus memperbaiki rancangan pera-turan Desa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15 Permendagri No. 111 Tahun 2014 (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat diserahkan oleh Bupati/Wa-likota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. (2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana di-maksud pada ayat 2 pasal 14 , Kepala Desa wajib memperbaikinya.

24. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memper-baiki rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pe-merintah Desa?

Waktu yang dibutuhkan yaitu selama 20 hari. Se-bagaimana dalam Pasal 16 Permendagri No. 111 Tahun 2014. (1) Kepala Desa memperbaiki rancan-gan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam


Republik Indonesia

16

pasal 15 ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

25. Bagaimana jika Kepala Desa tidak menindaklan-juti hasil evaluasi dari Bupati/Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerin-tah Desa?

Bupati/Walikota dapat membatalkan rancangan peraturan desa tersebut. Sebagaimana dalam Pas-al 17 Permendagri No. 111 Tahun 2014. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi se-bagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 , dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupa-ti/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

26. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa yang pro masyarakat rakyat desa?

Adalah peraturan Desa yang disusun melalui musy-awarah Desa dan mengatur tentang hajat hidup kepentingan rakyat untuk menuju kesejahteraan.

Contoh : Perdes tentang jalan desa, Perdes tentang pemanfaatan sumber daya air, perdes tentang pas-ar desa, perdes tentang saluaran irigasi dan lain se-bagainya.

27. Bagaimana caranya supaya Peraturan Desa menjamin kepentingan dan melindungi hak masyarakat ?

Penyusunan Perdes harus disusun sebagai berikut :

Sebagaimana dalam pasal 6 Permendagri No. 111


Republik Indonesia

Tahun 2014 :

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa dipra-karsai oleh Pemerintah Desa;

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;

(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsulta-sikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub-stansi materi pengaturan;

(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat se-bagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa;

(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikon-sultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD un-tuk dibahas dan disepakati bersama


Republik Indonesia

18

ISSUE 3

MUSYAWARAH DESA

1. Apa itu Musyawarah Desa?

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Per-musyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Per-musyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2. Apa kedudukan dan fungsi Musyawarah Desa?

Musyawarah Desa merupakan forum permusy-awaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam Musy-awarah Desa?

Para Pihak yang terlibat dalam Musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat.

4. Apa saja hak masyarakat dalam Musyawarah Desa ?

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musy-awarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mendapatkan informasi secara lengkap dan be-nar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;


Republik Indonesia

b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musy-awarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputu-san Musyawarah Desa;

c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;

d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis sela-ma berlangsungnya Musyawarah Desa.

e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama ber-langsungnya Musyawarah Desa.

5. Hal strategis apa saja yang diputuskan dalam Musyawarah Desa?

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam kaitannya dengan Musyawaraj Desa meliputi : a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. ker-ja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar bi-asa.

6. Berapa kali Musyawarah Desa diselenggarakan ?

Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Dalam hal tertentu, Musyawarah Desa bisa dilaku-kan berdasarkan kebutuhan Desa, misalnya 6 (enam) bulan sekali.


Republik Indonesia

20

7. Apa prinsip yang harus dijunjung dalam Musy-awarah Desa ?

Musyawarah Desa diselenggarakan secara parti-sipatif, demokratis, transparan dan akuntabel den-gan berdasarkan kepada hak dan kewajiban mas-yarakat.

8. Apakah hasil dari Musyawarah Desa itu? Dan hasil tersebut dituangkan ke dalam bentuk apa saja?

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu ha-sil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatan-gani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

9. Langkah apa saja yang harus dilalui dalam Pen-etapan APB Desa?

Menurut Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Pe-doman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 69, langkah penetapan APB Desa adalah : (1) Badan Permusy-awaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka penyusu-nan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa; (2) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa harus mengundang mas-yarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangu-nan Desa; dan (3) Badan Permusyawaratan Desa menyebarluaskan informasi tentang hasil

kesepakatan musyawrah desa sebagaimana dimak-sud pada ayat (1).

10. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan


Republik Indonesia

dalam Musyawarah Desa ?

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musy-awarah Desa terdapat 2 (dua) cara yakni : 1) Musy-awarah untuk Mufakat dan jika poin pertama tidak terpenuhi, maka 2) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (Permendesa No 2 Tahun 2015 Pasal 45)

11. Bolehkah pihak luar desa meninjau Musyawar-ah Desa?

Pihak luar boleh meninjau Musyawarah Desa, na-mun tidak memiliki Hak Suara.

Pihak luar seperti dimaksud misalnya adalah tamu Undangan dan juga Wartawan. Dalam Permendesa No 2 Tahun 2015 Pasal 39 disebutkan bahwa : (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang had-ir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa; (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan;

(3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia Musyawar-ah Desa; (4) Peninjau dan wartawan membawa buk-ti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan. (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan; dan (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

12. Bagaimana posisi Pendamping Desa dan atau Pendamping Lokal Desa ?

Tertuang dalam pasal 37, bahwa : (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja prangkat daer-


Republik Indonesia

22

ah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa; (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memi-liki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan; (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk :

a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;

b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musy-awarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;

c. membantu mencarikan jalan keluar; dan

d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tinda-kan melawan hukum.


Republik Indonesia

ISSUE 4

SISTEM PEMBANGUNAN DESA

1. Apa yang dimaksud dengan sistem pembangu-nan Desa?

Sistem Pembangunan Desa adalah suatu system pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari peren-canaan, penganggaran, pelaksanaan dan penga-wasan.

2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif?

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluar-gaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial dan kesejahteraan.

3. Apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam pembangunan Desa?

Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan secara teren-cana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat da-lam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kese-jahteraan masyarakat.

Tahapan pembangunan desa:

a. Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melaku-


Republik Indonesia

24

kan Identifikasi kebutuhan pembangunan, pe-nentuan skala prioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangu-nan Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Rancangan APBDes;

b. Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa dilak-sanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemer-intah Desa;

c. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pemba-ngunan Desa: Masyarakat Desa berhak melaku-kan pemantauan dan pengawasan pada proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan penge-lolaan keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan pada musyawarah Desa.

4. Kapan Tahap perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan?

Tahap perencanaan pembangunan desa dilak-sanakan setelah dilakukan identifikasi kebutuhan pembangunan dan penentuan skala prioritas yang dituangkan dalam Dokumen RKP Desa.

Terdapat 3 tahapan perencanaan pembangunan Desa:

a. Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;

b. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

c. Rancangan Peraturan APBDesa paling lambat ditetapkan pada bulan Oktober tahun berjalan


Republik Indonesia

5. Siapa yang melaksanakan tahap perencanaan pembangunan Desa?

Yang melaksanakan tahap perencanaan adalah un-sur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Masyarakat Desa, unsur Badan Permusyarahan Desa, Kader Desa, dan unsur masyarakat desa.

6. Bagaimana azaz inklusi diterapkan dalam per-encanaan pembangunan?

Azas Inklusi diterapkan dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang untuk berpar-tisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai perbedaan: latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lain-nya.

Azas inklusi juga memberikan ruang yang luas untuk penyandang cacat, kaum difabel, anak dan remaja, untuk diberikan pelayanan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

7. Apa itu Rencana Pembangunan Jangka Menen-gah Desa (RPJMDes) ?

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan esa Desa untuk jangka waktu 6 (enam) ta-hun

8. Bagaimana RPJM Desa disusun?

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Me-nengah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengikut sertakan Unsur pemerintah Desa (Sekdes), LPM, Kader Desa dan unsur masyarakat.

Kegiatan Penyusunan RPJM Desa meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pem-


Republik Indonesia

26

bangunan kabupaten/kota;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangu-nan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

9. Apa saja pokok-pokok isi RPJM Desa?

Pokok-Pokok isi rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

10. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya dis-ingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

11. Bagaimana menyesuaikan RPJM Desa dan RKP Desa dengan rencana pembangunan Pemerin-tah atau Pemerintah Kota/ Kabupaten?

Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa melaku-kan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Ka-bupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa dengan cara mengikuti sosial-isasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, meliputi:


Republik Indonesia

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;

d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

e. rencana pembangunan kawasan perdesaan

12. Apakah mungkin RPJM Desa direvisi?

Tim Penyusun RPJM Desa dapat melakukan per-baikan dan atau perubahan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

13. Kapan dan untuk alasan apa RPJM Desa direv-isi?

Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan jika:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perbaikan dan atau perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Perbaikan dan perubahan RPJM Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa ten-tang RPJM Desa.

14. Hak-hak masyarakat desa apa saja yang harus terpenuhi dalam rencana anggaran pembangu-nan desa?


Republik Indonesia

28

Pada prinsipnya terdapat 3 hak masyarakat dalam proses anggaran, antara lain:

a. Hak politik yakni hak warga masyarakat un-tuk terlibat dalam proses anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementa-si dan audit.

b. Hak Informatif yakni hak warga masyarakat un-tuk mengakses dan mengetahui dokumen publik (data dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintah termasuk didalamnya data dan infor-masi tentang anggaran.

c. Hak alokatif yakni hak warga masyarakat (sek-toral atau teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana dari anggaran.

15. Bagaimana caranya supaya masyarakat bisa menyampaikan usulan prioritas pembangunan?

Karena musrenbang Desa merupakan suatu forum diskusi, diseminasi dan pengambilan keputusan da-lam menentukan pembangunan Desa, maka Keter-libatan masyarakat dalam perencanaan pembangu-nan desa dinilai dari keikutsertaan dan keterlibatan unsur masyarakat dalam proses musyawarah.

Partisipasi perwakilan merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pe-merintah Desa dan unsur masyarakat yang diuta-makan adalah yang berkepentingan langsung den-gan materi Musyawarah Desa.

Unsur Masyarakat terdiri dari: tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelom-pok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.

Selanjutnya seberapa banyak masyarakat desa


Republik Indonesia

yang ikut terlibat dalam perencanaan desa merupa-kan salah satu faktor yang sekiranya dapat mem-pengaruhi self governing community dalam penye-lenggaraan desa.

16. Dari mana sumber dana untuk anggaran pem-bangunan desa?

Terdapat 11 sumber pendanaan untuk anggaran pembangunan desa yang dikelompokkan menjadi 3 sumber dana, antara lain:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Hasil usaha, Hasil aset, Swadaya-partisipasi & gotong roy-ong, Lain-lain PA Desa;

b. Transfer : Dana Desa, Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah, ADD,Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;

c. Pendapatan Lain-Lain : hibah dan sumban-gan pihak ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

17. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran pembangu-nan desa?

Karena pengawasan merupakan kegiatan mengum-pulkan informasi tentang perkembangan pelaksa-naan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala selama berlangsungnya proses kegiatan tersebut maka pengawasan sekaligus evaluasi dapat dilaku-kan melalui pertemuan kampung, pertemuan kelom-pok, pertemuan RT/RW, kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain atau dengan mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa serta dokumen mengenai kebijakan terkait).


Republik Indonesia

30

Masyarakat berhak mengetahui apakah penggu-naan dana telah sesuai yang direncanakan? Apa-kah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan? Apakah terdapat dominasi elit desa dalam penge-lolaannya? Apakah administrasi keuangan di kelola dengan baik? dan lain-lain.

18. Apa artinya anggaran pembangunan desa bagi masyarakat desa?

Anggaran dalam perspektif pembangunan desa merupakan instrumen yang harus dipandang se-bagai perwujudan amanah rakyat yang teknisn-ya dilakukan pemerintah desa bagi kemakmuran rakyat. Karena rakyat yang memberi kuasa, maka rakyat berhak menikmati manfaat alokasi dan distri-busi anggaran sesuai kebutuhan.

19. Apa prinsip-prinsip dasar dalam proses peren-canaan anggaran yang partisipasif?

Prinsip-prinsip proses perencanaan anggaran par-tisipasif:

a. Disetujui oleh delegasi atau utusan, anggaran harus mendapatkan persetujuan dari para dele-gasi ataupun utusan masyarakat sebelum dilak-sanakan ekskutif (kepala desa) dalam membe-lanjakan dana

b. Komprehensif, anggaran mencerminkan semua sumber penerimaan dan pengeluaran

c. Keutuhan anggaran, seluruh sumber dana atau penerimaan dan pembelanjaan dana harus ter-himpun dalam satu kesatuan dana umum

d. Periodik, penganggaran merupakan proses pe-riodik bersifat tahunan atau multi tahunan

e. Akurat, penganggaran dilakukan dengan perkiraan atau estimasi yang tepat, tidak me-


Republik Indonesia

masukkan dana cadangan yang tersembunyi sehingga memungkinkan untuk dijadikan kan-tong-kantong pemborosan atau inefisiensi ang-garan

f. Jelas dan

g. Diketahui publik.

20. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa memperoleh pencairan dana desa?

Ada tiga tahapan penting yang dilakukan oleh desa untuk mempersiapkan pencairan dana desa.

Pertama, menyusun RPJM desa dan menyelengga-rakan musawarah desa untuk menetapkan prioritas belanja desa selama masa jabatan kepala desa.

Kedua, menyusun dokumen rencana tahunan desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Ketiga, adalah membuka rekening desa

21. Apa saja jenis pembangunan yang bisa didanai dari dana desa?

Jenis pembangunan yang bisa didanai dari Dana Desa adalah :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar (pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan pos yandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini)

b. pembangunan sarana dan prasarana desa (pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, sanitasi lingkun-gan, pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa)

c. pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, tempat pelelangan


Republik Indonesia

32

ikan, lumbung pangan desa, pengembangan benih lokal)

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (komoditas tambang mineral bukan logam, ko-moditas tambang batuan, rumput laut, hutan mi-lik desa, pengelolaan sampah)

22. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?

Pertama-tama identifikasi kebutuhan dan memilih delegasi atau tim representasi masyarakat. Kedua proses para delegasi melakukan pertemuan-per-temuan dan menyusun proposal atau usulan. Ketiga merupakan uji publik untuk memperoleh masukan atau umpan balik masyarakat atas apa yang telah disusun oleh para delegasi yang diutusnya. Keem-pat proses memilih dan memutuskan sesuai dengan tujuan dan kualifikasi program. Kelima untuk menja-min bahwa seluruh alokasi dana dibelanjakan ses-uai dengan kualifikasi program.

23. Bagaimana proses pertanggung jawaban doku-men pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyam-paikan laporan pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bu-pati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

a. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa;


Republik Indonesia

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelak-sanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota seti-ap akhir tahun anggaran;

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pem-bangunan dan keuangan desa ditetapkan dengan peraturan desa selanjutnya laporan tersebut diin-formasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

24. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses peny-usunan dokumen pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?

Yang terlibat dalam penyusunan dokumen pelak-sanaan pembangunan dan keuangan desa adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTP-KD) yang terdiri dari:

d. Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa dalah Kepala Desa;

e. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa;

f. Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Kepala Sek-si Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Mas-yarakat Desa dan Bidang Pelaksanaan Pemba-ngunan Desa.

25. Dimana letak partisipasi masyarakat untuk eval-uasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?

Karena evaluasi merupakan penilaian terhadap ha-sil keseluruhan proses perencanaan dan pelaksa-naan suatu kegiatan selama periode tertentu maka evaluasi dapat dilakukan melalui musyawarah desa.


Republik Indonesia

34

Proses evaluasi kegiatan sebelum melalui Musdes dapat juga dilakukan melalui pertemuan kampung, pertemuan kelompok, pertemuan RT/RW, kunjun-gan lapangan, studi banding ke desa lain dengan mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa ser-ta dokumen mengenai kebijakan terkait).


Republik Indonesia

ISSUE 5

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI dan WILAYAH DESA

1. Apa yang dimaksud dengan Desa mandiri ?

Desa yang mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial budaya dan politik yang diwujudkan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

2. Bagaimana rumusan atau konsep Desa mandiri ?

3 Pilar kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD):

a. Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD) : penguatan daya dan ekspansi kapabilitas & kapasitas mas-yarakat Desa.

b. Lumbung Ekonomi Desa (LED) : optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandi-rian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi.

c. Lingkar Budaya Desa (LBD) : partisipasi mas-yarakat Desa sebagai kerja budaya.

3. Apa dasar kebijakan atau dasar hukum pengem-bangan Desa mandiri ?

a. Konsideran butir b, UU NO 6 tahun 2014 tentang Desa,

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis se-


Republik Indonesia

36

hingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pemba-ngunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

b. Azas (rekognisi dan subsidiaritas) dan Kewenan-gan desa (asal usul dan kewenangan desa ber-skala lokal).

4. Apa syarat dan prinsip utama membangun Desa mandiri ?

a. Syarat:

1) Pendayagunaan sumberdaya desa

2) Penataan dan pengembangan aset desa

3) Pemberdayaan masyarakat berkesinam-bungan

4) Partisipasi aktif masyarakat dan kelem-bagaan masyarakat

5) Tersedianya anggaran/dana Desa untuk mengelola kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

6) Adanya pendampingan Desa dan kerjasa-ma antar Desa maupun pihak lain

b. Prinsip :

Dari Oleh Untuk dan bersama Masyarakat ( DOUM )

5. Apakah setiap Desa berpeluang mengembang-kan diri menjadi Desa mandiri ?

Setiap desa mempunyai peluang untuk menjadi desa mandiri karena memiliki potensi sumberdaya, aset desa, memiliki kewenangan yang sama ser-ta budaya atau modal sosial yang dapat dikem-bangkan melalui pemberdayaan masyarakat “Desa


Republik Indonesia

Membangun”

6. Apakah modal atau aset utama yang dibutuhkan untuk membangun Desa mandiri;

a. Sumberdaya lokal Desa

b. Pasar (daya beli dan daya jual)

c. Tenaga kerja ( ketersediaan dalam jumlah dan tingkat ketrampilan)

d. Penanaman Modal skala Desa dan Kawasan ( peluang dan kebutuhan)

e. Kemampuan Pemerintahan Lokal (kualitas SDM, akses , ketersediaan regulasi)

f. Sarana dan prasarana (terutama transportasi dan komunikasi)

g. Teknologi

7. Apakah peran masyarakat Desa dalam konsep Desa mandiri ?

Masyarakat sebagai subyek/aktor utama yang ber-partisipasi aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, membuat perencanaan, melak-sanakan serta mengawasi dan mengevaluasi pem-bangunan desa

8. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pengem-bangan Desa mandiri ?

a. Membangun kesadaran tentang kepentingan kolektif desa;

b. Bersama-sama mengidentifikasi potensi serta ide-ide pembangunan desa;

c. Melakukan Musyawarah Desa bersama den-gan BPD dan Pemerintahan Desa;


Republik Indonesia

38

d. Menyusun RPJMDes jangka menengah (6 ta-hun) kemudian dituangkan kedalam RKPDesa tahunan melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

e. Pembangunan dilaksanakan dan diawasi Dari, Oleh , Untuk dan bersama Masyarakat ( DOUM ).

9. Bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan Pemerintah Desa dalam mengem-bangkan Desa mandiri ?:

Tujuh (7) langkah strategis membangun Desa Mandiri:

a. Mendorong masyarakat desa terlibat aktif da-lam perumusan kebijakan pembangunan desa

b. Membangun sistem perencanaan dan pen-ganggaran desa yang responsif, partisipatif, akuntabel, dan transparan

c. Membangun kelembagaan ekonomi Desa yang mandiri dan produktif berbasis sumberdaya/po-tensi Desa

d. Mengembangkan sistem pengembangan aset Desa yang makin produktif serta bermanfaat bagi masyarakat

e. Menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai sosial Desa seperti kegotong royongan, kere-lawanan, kesetiakawanan, keswadayaan mas-yarakat

f. Mengembangkan kerjasama Desa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya/potensi yang ada

g. Membangun sistem informasi Desa sebagai wujud keterbukaan informasi pembangunan


Republik Indonesia

termasuk informasi tentang komoditas dan pasar, peluang usaha dsb.

10. Apa yang dimaksud pembangunan pengemban-gan wilayah desa ?

Adalah upaya mempercepat, meningkatkan kuali-tas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa-desa dalam satu wilayah. yang diwadahi dalam kerangka kerja sama antar Desa.

11. Apa syarat utama pengembangan wilayah Desa dalam konteks kerja sama antar-Desa ?

Adanya kesamaan visi, potensi dan kesamaan ke-butuhan dalam penanggulangan masalah yang di-hadapi.

12. Bagaimana memadukan RPJM Desa dengan rencana pengembangan wilayah Desa ?:

Perencanaan pembangunan dalam konteks kerja sama antar-desa seyogyanya sudah direncanakan sejak awal penyusunan RPJM Desa. Apabila ker-jasama antar desa digagas setelah RPJMDesa dis-usun maka rencana kerjasama tersebut dimasuk-kan kedalam revisi RPJMDesa

13. Siapakah yang berperan menentukan rencana pengembangan wilayah Desa ?

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kad-er Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur mas-yarakat lainnya.


Republik Indonesia

40

ISSUE 6

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa?

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kes-adaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pen-dampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (UU Desa psl 1)

2. Apa tujuan pemberdayaan masyarakat desa?

Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap men-jadi lebih kritis, lebih mandiri, serta meningkatkan ketrampilan untuk mengelola potensi yang dimilik-inya agar lebih berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Apa saja prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat?

Prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Rekognisi

b. Subsidiaritas

c. Partisipatif

d. Gotong royong


Republik Indonesia

e. Terarah (targetted)

f. Pemihakan

g. Kemandirian

h. Desentralisasi

i. Keswadayaan

j. Keberlanjutan

4. Apa saja ruang lingkup pemberdayaan mas-yarakat?

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Sosial budaya;

b. Ekonomi;

c. Lingkungan;

d. Politik.

5. Apakah pemberdayaan masyarakat desa ter-masuk bentuk praktek pendidikan masyarakat (publik)? Jelaskan!

YA

Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk ben-tuk praktek pendidikan masyarakat (publik) karena pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian pengetahuan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga mer-upakan sebagai proses mendorong atau memo-tivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

6. Mengapa pemberdayaan masyarakat desa pent-ing dalam kaitannya dengan implementasi UU Desa?


Republik Indonesia

42

Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat ruang untuk melaksanakan tindakan nyata, dalam penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisi-pasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing.

7. Apa langkah strategis untuk optimasi pember-dayaan masyarakat?

Melaksanakan komunikasi dengan masyarakat tentang permasalahan, keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat, terkait dalam pemberdayaan masyarakat (pejabat/ lembaga/ instansi dll) untuk mencari data/ kebijakan/ pengetahuan/ ketrampilan dalam upaya memanfaatkan potensi serta menga-tasi permasalahan masyarakat.

8. Cara dan metode apa saja yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa

a. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa bersama masyarakat

b. Merencanakan pembangunan desa bersama masyarakat

c. Penyusunan usulan rencana pembangunan desa

d. Pengorganisasian penggerakan swadaya gotong royong

e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pemban-gunan

f. Penilaian dan pelaporan kegiatan pembangunan

g. Perencanaan tindak lanjut pembangunan

a) Siapa saja yang bisa berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat?


Republik Indonesia

Semua pihak dari berbagai unsur masyarakat /lem-baga / instansi, kader / volunteer yang mempunyai tugas dan kepedulian terhadap pelaksanaan pem-bangunan masyarakat

b) Apa peran pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam proses pemberdayaan mas-yarakat desa?

Dalam pemberdayaan masyarakat pendamping desa berperan meningkatkan kapasitas pendamp-ing lokal desa, sedangkan pendamping lokal desa berperan mendampingi desa dalam penyelengga-raan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengem-bangan BUM Desa dan pembangunan yang berska-la lokal desa.

c) Aspek kemampunan masyarakat desa yang mana yang penting dikembangkan dalam kai-tannya dengan optimasi implementasi UUDesa

Kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan se-cara partisipatif, mul;ai dari perencanaan, pelaksa-naan hingga pengawasan.

d) Media apa saja yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat desa?

Melalui musyawarah desa, ruang terbuka, radio, pertunjukan, dakwah keagamaan, media cetak (leaflet, brosur)

e) Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya ?

Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya adalah :

a. Terbuka terhadap perubahan

b. Proaktif

c. Bertanggungjawab

d. Terarah/memiliki rencana yang jelas


Republik Indonesia

44

e. Mau belajar dari kesalahan

f. Berani maju

g. Kreatif

h. Mawas diri

i. Peka terhadap kebutuhan masyarakat

j. Mandiri

k. Kondisi kehidup masyarakat selaras serasi dan seimbang.


Republik Indonesia


Republik Indonesia

Documents

TANYA JAWAB UU DESA - bpmpd.ntbprov.go.idbpmpd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2016/06/BUKU-2_TANYA-JAWAB... · Desa seperti misalnya LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain-lain