Tantangan Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap ... · Pembenahan kebijakan pembangunan Indonesia agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas –Mengembangkan masterplan

Tantangan Mewujudkan

Pembangunan Inklusif terhadap

Penyandang Disabilitas

di Indonesia

Rika Kumala DewiThe SMERU Research Institute

Dipresentasikan pada Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2019 Jakarta, 31 Oktober 2019

Pendahuluan

InklusiSosialPrinsip

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi hambatan mewujudkan pembangunan

yang inklusif disabilitas

Merumuskan langah strategis untuk mengatasi hambatan

Mengidentifikasi situasi pembangunan inklusif disabilitas

Konsep Disabilitas

MoralBelas

KasihanKesehatan Sosial HAM

Kondisi kesehatan

(kelainan atau penyakit)

Fungsi dan struktur tubuh (terbatas)

Aktivitas

(terbatas)Partisipasi

(terhambat)

Faktor lingkungan Faktor pribadi

Konsep Pembangunan Inklusif Disabilitas

Proses mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat

Keterlibatan bermakna seluruh pihak, tanpa diskriminasi, sebagai objek maupun subjek, terdapat rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi

Inklusif Disabilitas

Pembangunan

Proses pembangunan yang memastikan keterlibatan bermaknaseluruh kelompok, sebagai subjek/objek pembangunan, disertairasa memiliki terhadap proses pembangunan

Pembangunan Inklusif Disabilitas

Akses(kesehatan,

pendidikan,

informasi, pekerjaan)

Kesadaran diri

Partisipasi

penuh dan

setara

Kesejahteraan

Tempat umum &

mobilitas ramah

disabilitas

Masyarakat

ramah disabilitas

Kebijakan

Inklusi penyandang

disabilitas merupakan

proses dan hasil

Kerangka Analisis

Tujuan Penelitian 1: Analisis Situasi

Sumber: Modifikasi konsep pemberdayaan Longwe dalam Ju’beh 2017 dan konsep pembangunan inklusif Ju’beh (2017).

Karakteristik Individu

Karakteristik Lingkungan /

kontekstual

Faktor Kebijakan

Karakteristik Rumah Tangga

Individual characteristics:Disability status (severity&index), age, sex, marital status, relationship with household head, and education attainment, and type of school

Household characteristics:dependency ratio, social assistance recipient status, urban resident status, and access to social assistance programs

Environmental / contextual factors:District GDP per capita, unemployment rate, access to credit, and access to training centers

Policy factors:Minimum wage at district level and the presence of disability regulation in a district

Tujuan Penelitian 2: Analisis Kendala

Kerangka Analisis

Model Ekologi Sosial

Kualitatif

peraturan dan kebijakan, hasil penelitian, pengalaman negara lain

lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat, organisasi penyandang disabilitas (OPD), akademisi, lembaga penelitian, dan asosiasi pengusaha

Studi Pustaka

FGD

Wawancara Mendalam

Kuantitatif

Statistik Deskriptif Susenas 2018

Metodologi Penelitian

RESULTS

Persentase penyandang disabilitas di Indonesia (usia ≥ 2 tahun)

12,29% = 31,2 juta jiwa

11,12%(19,8 juta jiwa)

Penduduk usia produktif(15-64 tahun)

57,26%(8,7 juta jiwa)

Lansia (≥65 tahun)

4,19%(3,1 juta jiwa)

Anak (2-17 tahun)

Sumber: Susenas 2018

Mengadopsi pertanyaan dari Konsensus Washington

Profil Penyandang Disabilitas Indonesia


46,15%

53,85%

52,09 %

47,91 %Keparahan

8,67 %

15,07 %

76,26 %

Berat

Sedang

Ringan

Jumlah Keterbatasan

Tunggal

Multipel

54,12 %

45,88 %

Gambar diadopsi laporan statistik pemuda BPS

Disabilitas terbanyak

Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah

Penyandang disabilitas Usia ≥ 2 tahun

Profil Penyandang Disabilitas Indonesia

Akses(kesehatan,

pendidikan,

informasi, pekerjaan)

Kesadaran diri

Partisipasi

penuh dan

setara

Kesejahteraan

Tempat umum &

mobilitas ramah

disabilitas

Masyarakat

ramah disabilitas

Kebijakan

Inklusi penyandang

disabilitas merupakan

proses dan hasil

Tujuan Penelitian 1:

Bagaimana Situasi Pembangunan Inklusif terhadap Disabilitas di Indonesia?

Sumber: Modifikasi konsep pemberdayaan Longwe dalam Ju’beh 2017 dan konsep pembangunan inklusif Ju’beh (2017).



Penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitasberat, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih

rendah dibandingkan nondisabilitas

Kesejahteraan


Akses(kesehatan, pendidikan,

informasi, kerja)

Kesadaran diri

Partisipasipenuh dan

setara

Kesejah-teraan

Penyandang disabilitas belum bisa mengakses pendidikan secara setara dengan nondisabilitas

Akses Pendidikan



Kesadaran diri


setara

Kesejah-teraan


informasi, kerja)

69

.73

5.3

8

45

.66

34

.63

64

.87

2.8

30

.62 49

.26

0

20

40

60

80

100

Labour ForceParticipation Rate

UnemploymentRate

Employees Self Employed

Nondisability Disability

86.57

5.17

47.5835.87

81.48

2.64

33.48

52.01

0

20

40

60

80

100

Labour ForceParticipation

Rate

UnemploymentRate


Laki-LakiNondisability Disability

52.39

5.75

42.3632.49

50.55

3.01

26.63

45.43

0

20

40

60

80

100

Labour ForceParticipation Rate

UnemploymentRate


PerempuanNondisability Disability

Penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tantangandalam mengakses pekerjaan

Akses Pekerjaan




Kesadaran diri


setara

Kesejah-teraan


informasi, kerja)

Penyandang disabilitas memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan kesehatan

Akses Kesehatan



Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan untuk memperoleh dan mengakses teknologi dan informasi

Akses Informasi dan Teknologi

Kesadaran diri


setara

Kesejah-teraan


informasi, kerja)

Infrastruktur publik masih banyak yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas

Akses Infrastruktur Publik

Penyandang disabilitas memiliki kesadaran dan kepercayaan diri yang rendah

Kesadaran Diri




setara

Kesejah-teraan


informasi, kerja)

Kesadaran diri

Partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosialrendah

Partisipasi Penuh dan Setara



Kesejah-teraan


informasi, kerja)

Kesadaran diri


setara

Partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaanpembangunan telah muncul, tetapi belum merata di

seluruh wilayah Indonesia

Partisipasi politik elektoral penyandang disabilitas masihterbatas

Karakteristik Individu

Karakteristik Lingkungan /

kontekstual

Faktor Kebijakan

Karakteristik Rumah Tangga

Individual characteristics:Disability status (severity&index), age, sex, marital status, relationship with household head, and education attainment, and type of school

Household characteristics:dependency ratio, social assistance recipient status, urban resident status, and access to social assistance programs

Environmental / contextual factors:District GDP per capita, unemployment rate, access to credit, and access to training centers

Policy factors:Minimum wage at district level and the presence of disability regulation in a district


Analisis Kendala

▪ Pembenahan kebijakan pembangunan Indonesia agar lebih inklusif terhadap penyandangdisabilitas

– Mengembangkan masterplan strategi mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas di Indonesia

– Mempercepat pendirian Komisi Nasional Disabilitas (KND)

– Menjadikan dokumen RANHAM sebagai dokumen yang ‘hidup’: dijadikan acuan, dipantau, dan diawasipencapaiannya

– Sinkronisasi program lintas pemangku kepentingan melalui pengembangan menu program untuk mewujudkan pembangunan inklusif di indonesia

– Mengembangkan insentif bagi pemerintah daerah untuk menciptakan inklusi pembangunan

▪ Pembenahan pemahaman dan perilaku berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas

– Penyelenggaraan kampanye yang masif dan terstruktur untuk melawan stigma terhadap penyandang disabilitas–kampanye publik, gambaran positif, dan kontak langsung dengan penyandang disabilitas

– Membuat model pilot desa inklusi disabilitas dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan fisik yang ramah disabilitas

▪ Peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas

– Memasukkan materi mengenai pendidikan inklusi beserta cara mengajar siswa dengan berbagai ragam disabilitas ke dalam kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan (PKB)

– Sosialisasi, implementasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 2% untuk instansi pemerintah dan 1% untuk swasta

– Penguatan kapasitas organisasi penyandang disabilitas (OPD) untuk menciptakan komunitas ramah disabilitas dan melakukan advokasi ke berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah

– Program bantuan pemberdayaan penyandang disabilitas berat permanen

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Presented at International Conference on Disability & Diversity in Asia (Malang, 24-25 September 2019

-0.3 -0.1 0.1 0.3

Age 35-44

Age 45-54

Age 25-34

Household head

Age 55-64

Married

Minimum wage

Hold JKN-PBI

Received PKH

Urban resident

GDP per capita

Low education

Access+A91 to…

Dependency ratio

Female

Unemployment rate

Disability status…

Not statistically significant

Statistically significant

Participate in Labour Force

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

Age 55-64

Age 45-54

Age 35-44

Married

Household head

Age 25-34

Access to training center

Low education

Dependency ratio

Received PKH

GDP per capita

Minimum wage

Hold JKN-PBI

Female

Urban resident

Unemployment rate

Disability status (Yes=1)

Unemployed

-0.3 -0.1 0.1

Access to training centerUrban residentGDP per capita

Access to credit (district)Household head

Age 25-34Hold JKN-PBI

Received PKHDependency ratio

MarriedAccess to credit (hh)

FemaleMinimum wage

Age 35-44Age 45-54

Low educationAge 55-64

Disability status (Yes=1)

Working status as formal

employee

-0.0270.08-0.082

Average

Marginal

Effects

Are disabled person excluded from labor market?

…

Source: Dewi, Izzati, and Suryahadi (2019)

Documents

Tantangan Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap ... · Pembenahan kebijakan pembangunan Indonesia agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas –Mengembangkan masterplan