Tantangan Dan Peluang Untuk Perkembangan CSR Di Indonesia

5/27/2018 Tantangan Dan Peluang Untuk Perkembangan CSR Di Indonesia

1/11

Tantangan dan Peluang untuk Perkembangan CSR di

IndonesiaJalal

Co-Founder and Senior Advisor, A+ CSR Indonesia

Penulis diundang untuk bicara mengenai apa saja tantangan dan peluang bagi

perkembangan CSR yang lebih baik di Indonesia di CSR Asia Tokyo Forum, pada tanggal

4 Maret 2013. Baik tantangan maupun peluang ber-CSR di negara-negara Asia tampaknya

cukup mengusik banyak benak orangterutama dari kalangan perusahaan, aktivis,

maupun pakarsehingga CSR Asia mencoba menjawabnya melalui acara tersebut.

Bagaimanapun, perkembangan wacana dan praktik mengenai CSR dan keberlanjutan

perusahaan memang sangat pesat di kawasan ini. Dalam dua tahun berturut-turut, 2011

dan 2102, penelitian bersama yang diselenggarakan oleh MIT Sloan Management Review

dan Boston Consulting Group menemukan bahwa kawasan ini memang tempat

pertumbuhan tersubur bagi gerakan keberlanjutan. Tak mengherankan kalau pengecekan

realitas di negara-negara yang ada di kawasan ini menjadi penting.

Di Indonesia sendiri, diskusi mengenai perkembangan CSR lumayan marak. Namun, sebagian besar diskusi

terpusat pada isu atau peristiwa tertentu, misalnya pewajiban CSR melalui regulasi. Di antara yang paling

sering didiskusikan di Indonesia adalah bagaimana perusahaan menjalankan CSR-nya, terutama keberhasilan

mereka. Pembicaraan dalam topik yang terakhir ini memang membawa manfaat dan semangat, karena

memberikan penegasan bahwa peluang memang bisa diwujudkan. Akan tetapi, di sisi lain, pembicaraan yang

dominan itu juga membuat ketimpangan dalam fakta. Tantangan-tantangan yang dihadapi, serta bagaimana

akhirnya tantangan ditaklukkan oleh perusahaan dan mitranya, kurang dikenali oleh publik di Indonesia.

Keunggulan dari forum CSR Asia di Tokyo ini adalah dengan sangat tegas menginginkan setiap pembicara

bicara soal yang susah-susah terlebih dahulu, serta bagaimana hal tersebut diatasi sehingga pelajaran lebih

bisa diambil.

Dalam semangat seperti itulah tulisan ini dibuat. Penulis akan memulainya dari kenyataan paling elementer

dalam praktik CSR di Indonesia, yaitu tahapan atau tingkat yang beragam; lalu bicara soal tantangan; baru

kemudian menutupnya dengan peluang. Bagaimanapun besarnya tantangan atas perkembangan CSR, penulis

berkeyakinan kokoh bahwa peluangnya jauh lebih besar, dan pada akhirnya perwujudan peluang tersebut akan

menaklukkan tantangan yang ada. Ini bukan sejenis optimisme buta, melainkan kalkulasi rasional atas

probabilitas. Penulis memang bukan seorang optimismelainkan seorang posiblis, yang berpendirian bahwa

CSR sangat mungkin menjadi berkembang pesat di negeri ini bilang peluang-peluang yang objektif ini bisa kita

wujudkan secara optimal. Tulisan ini adalah sumbangan penulis untuk mewujudkan hal tersebut.

Fase atau Tingkatan?


2/11

Tentu banyak di antara pembaca yang pernah melihat fase perkembangan CSR yang dibuat oleh Jorg Andriof

dan Alyson Warhurst di samping (dikutip dalam Warhurst, 2001). CSR bergerak dari Fase 1, di mana

perusahaan sadar adanya masalah setelah kejadian tertentu, terutama yang diprotes oleh masyarakat (1960 -

1983). Fase 2 ditandai oleh perusahaan-perusahaan mulai mengelola dampak dari kejadian-kejadian yang

timbul itu (1984-1994). Fase 3 ditandai dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaandengan

perusahaan lain atau sektor lainnyauntuk mencegah kejadian-kejadian buruk di masa mendatang (1995

sekarang). Di beberapa pertemuan yang penulis hadiri, cukup banyak pembicara yang menggunakan tahapan

itu untuk menggambarkan apa yang terjadi di level global maupun di Indonesia.

Menurut penulis, ada dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan dari tabel tersebut. Pertama, tampaknya

Fase 3 sudah harus dilanjutkan dengan fase yang lebih baru. Bagaimanapun, Alyson Warhurst menampilkan

tabel tersebut pada tulisan yang terbit pada 2001, yaitu 12 tahun lalu. Kalau kita membaca dengan detail

berbagai literatur yang muncul di sekitar tahun 2006 dan 2007, sangat jelas bahwa ada pergeseran sangat

penting yang terjadi mulai periode tersebut, yaitu bahwa CSR tidak lagi dikaitkan hanya dengan berbagai

dampak negatif atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Istilah CSR strategik mulai muncul pada

periode itu, yang merujuk pada kondisi di mana CSR tidak sekadar menguntungkan para penerima manfaat

(beneficiaries) yang biasanya adalah pemangku kepentingan eksternal, melainkan juga menguntungkan

perusahaan yang melaksanakannya. Ide-ide dari Werther dan Chandler (2006), Porter dan Kramer (2006), serta

Sirsly dan Lamertz (2008) sedemikian dominan dalam menggeser seluruh wacana CSR dari yang tadinya

condong kepada minimisasi risiko menjadi utamanya maksimisasi peluang. Oleh karena itu, penulis hendak

menyatakan bahwa Fase 4 ditandai dengan upaya perusahaan meraih keuntungan melalui CSR. Mungkin juga

Fase 5 sudah tiba, karena ada tanda-tanda bahwa beberapa pakar sudah menulis soal bagaimana CSRdan

gerakan keberlanjutan secara umumtelah meredifinisi cara dan tujuan perusahaan melakukan bisnis, namun

masih harus menunggu beberapa tahun ke depan untuk yakin kapan fase tersebut dimulai. Yang jelas, Fase 3

bisa dinyatakan berakhir pada tahun 2005, dan pada 2006 dimulailah Fase 4 dalam CSR.

Kedua, walaupun fase baru dalam CSR sudah dimulai, tampaknya harus juga dinyatakan bahwa sebagian besar

perusahaan di Indonesiadan hampir pasti juga di tingkat globalbelum berada di fase baru itu. Ada

perusahaan-perusahaan yang masih berada di fase-fase sebelumnya. Bahkan, dalam pandangan penulis,

sangat jelas juga bahwa sebagian besar perusahaan masih berkubang di Fase 1, sebagian yang jumlahnya lebih


3/11

sedikit ada di Fase 2 dan Fase 3, sementara sangat sedikit yang sudah berada di Fase 4. Walaupun banyak

penelitian yang sudah membuktikan bahwa menjalankan CSR itu menguntungkan, bahkan untuk usaha kecil dan

menengah sekalipunyang terbaru misalnya oleh Kurapatskie dan Darnall (2013) serta Wang dan Choi

(2013)namun sebagian besar perusahaan memang belum dapat memanfaatkan CSR untuk meraup

keuntungan bisnis yang lebih besar. Penulis memeroleh kesan bahwa alih-alih sebagai fase yang tegas,

tampaknya apa yang diungkapkan oleh Andriof dan Warhurst, dan dilengkapi perkembangan terbaru hingga

Fase 4, bisa juga dibaca sebagai sebuah alternatif tingkatan ber-CSR. Dan, dari Fase 1 hingga Fase 4 (atau

Tingkat 1 hingga Tingkat 4), sesungguhnya berbentuk piramida. Sebagian besar perusahaan masih berada di

Tingkat 1, dan semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalamnya.

Di Indonesia, sangatlah jelas kecenderungan itu. Kalau kita memperhatikan dengan lekat wacana dan praktik

CSR di Indonesia, ada jurang di antara keduanya. Namun, untuk mengetahui secara pasti tentu dibutuhkan

penelitian mendalam. Pertama-tama, setiap fase atau tingkat itu perlu didefinisikan ciri-cirinya dengan lebih

tegas, lalu perusahaan-perusahaan harus dipetakan praktik CSR-nya untuk dilihat kecenderungannya.

Seandainya penelitian itu bisa dilakukan terhadap banyak perusahaan secara regular, maka kita bisamengetahui apakah memang terjadi pergeseran dalam praktik ber-CSR. Bagaimanapun, tampaknya fase yang

dibuat oleh Andriof dan Warhurst memang mewakili wacana, sementara kalau kita mau lebih berkutat pada

praktik, tampaknya tingkatan akan lebih menggambarkan situasi sesungguhnya.

Banyak Tantangan

Mengapa terjadi jurang di antara keduanya? Menurut hemat penulis, salah satu penjelasannya adalah

banyaknya tantangan untuk ber-CSR secara benar di Indonesia. Selama ini, penulis banyak menerima keluhan

dari perusahaan, ketika mereka menginginkan menjalankan CSR sesuai dengan pengertian yang arus utama

misalnya yang sesuai dengan ISO 26000tantangannya sangatlah berat. Baik pemangku kepentingan internal

maupun eksternal tidak (belum?) mendukung niatan tersebut. Sampai tulisan ini dibuat, penulis menemukan

tujuh tantangan utama dalam ber-CSR

Pertama, bagaimanapun pemahaman tentang CSR yang masih beragam. Sebagian besar perusahaan dan

pemangku kepentingan di Indonesia belum memiliki pemahaman atas CSR yang sesuai dengan definisi CSR

arus utama atau sebagaimana yang dipahami di level global. Hal ini sangat menyulitkan siapapun yang mau

menegakkan CSR yang sesuai dengan arus utama. Sesungguhnya hal ini bukan saja terjadi di Indonesia, dan

negara berkembang, namun juga di negara-negara yang lebih maju. Dengan menggunakan pendekatan filsafat,

Adaeye Okoye sampai pada kesimpulan bahwa CSR adalah sebuah essentially contested concept dan

karenanya hingga kapanpun akan menjadi wilayah pertempuran pemikiran (Okoye, 2009). Namun, sangat jelas

juga bahwa pemahaman seluruh pemangku kepentingan semakin membaik dan mengerucut kepada pengertian

tertentu. Di Indonesia, pemahaman yang beragam itu sendiri bukanlah sebagai hasil dari pemikiran yang

mendalam lalu menghasilkan beragam interpretasi, melainkan lebih karena kepentingan masing-masing

pemangku kepentingan. Ketika kepentingan menjadi panglima, maka pencarian pemahaman yang sebenarnya

tidak dianggap penting. Akibatnya, ketika pemahaman yang sesuai dengan arus utama diajukan, tidak seluruh

pihak tertarik untuk menggunakannya, karena pemahaman arus utama ternyata tidak akan bisa melayani

kepentingan banyak pihak.

Tantangan kedua adalah transisi menuju CSR yang strategik. Para manajer dan direktur CSR di Indonesia

menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa CSR bukanlah sekadar biaya, melainkan adalah investasi

yang menguntungkan pemangku kepentingan dan perusahaan. Ketika CSR dianggap sebagai sekadar biaya,


4/11

sangat sulit untuk mendapatkan sokongan yang layak dari lapisan teratas dalam manajemen. Anggapan bahwa

CSR adalah sekadar biaya juga masih sangat tampak, terutama ketika perusahaan sedang mengalami kinerja

finansial yang memburuk. Sumberdaya finansial untuk ber-CSR biasanya sangat berkurang. Dana CSR

menjadi yang pertama dikorbankan ketika krisis sedang terjadi, seakan-akan bahwa hubungan baik dengan

pemangku kepentingan tidaklah perlu dipertahankan. Oleh karena itu, tantangan bagi mereka yang mengelola

CSR adalah membuktikan bahwa menjalankan CSR memang menguntungkan perusahaan. Dari sisi

manajemen risiko, perlu dibuktikan bahwa risikomisalnya demonstrasi oleh masyarakat atau pekerja

memang menurun ketika sumberdaya ditingkatkan. Lebih jauh daripada itu, CSR juga harus dibuktikan

membawa peluang-peluang bisnis bagi perusahaan, misalnya penghematan operasional, inovasi produk baru,

atau terbukanya pasar baru. Tentu saja, hal ini harus dibuktikan dengan tingkat presisi yang tinggi, dengan

mengukur perbedaan antara sebelum dan sesudah inisiatif CSR tertentu dilaksanakan. Untuk itu, para pengelola

CSR harus memiliki data dasar dan disiplin pengukuran yang tinggi.

Tantangan ketiga datang dari kepentingan politisi dan birokrat atas dana CSR. Hal ini mengakibatkan banyak

regulasi tentang CSR tidak ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan untukkepentingan diri dan golongannya. PP Nomor 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

tidak memuat ketentuan tentang jumlah dana CSR serta pewajiban baru bagi perusahaan untuk menyisihkan

dana khusus bagi kelompok rentan melalui UU Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dianggap

belum memuaskan. Sempat terdengar inisiatif Depdagri ingin memastikan seluruh aktivitas CSR dikoordinasikan

oleh pemimpin daerah mulai dari gubernur hingga camat lewat Rancangan Permendagri tentang Kemitraan

CSR, demikian juga gairah Kementerian IDT yang ingin memanfaatkan sembilan triliun lebih dana CSR untuk

mendorong pengembangan daerah tertinggal. Di akhir tahun 2012, DPR Komisi VIII datang dengan proposal

baru, untuk membuat RUU Pembangunan Sosial Dunia Usaha yang semangatnya sangat ingin mereduksi CSR

menjadi sekadar pajak filantropi (yang dihitung dari keuntungan atau pendapatan perusahaan dari tahun

sebelumnya) juga muncul. Banyak pihak yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut memang menguat untukkepentingan pendanaan politik menjelang pemilihan umum 2014. Namun, benar atau tidaknya prasangka

tersebut tidak menentukan status kepentingan politisi dan birokrat sebagai tantangan atas CSR. Apa yang

mereka lakukan hingga sekarang, apapun motivasinya, telah membuat CSR di Indonesia semakin menjauh dari

CSR arus utama.

Keempat, masih terlampau sedikit jumlah kelompok masyarakat sipil, terutama LSM, yang memiliki ideologi,

pengetahuan dan keterampilan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan CSR-nya. Kebanyakan LSM

lokal masih enggan berhubungan dengan perusahaan, memilih untuk bersikap anti, serta masih menerapkan

cara yang paling kuno dalam berinteraksi dengan perusahaan: demonstrasi. Dalam From Heresy to

Dogma(Hoffman, 2001) dijelaskan bahwa dalam menyikapi pergeseran sikap perusahaan atas lingkungan, LSM

membelah diri menjadi yang militan dan konsultan. Jenis pertama terus menjalankan fungsi mengawasi

perusahaan, sementara yang kedua berfungsi untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja

lingkungannya. Keduanya memiliki prasyarat himpunan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda, agar bisa

menjalankan tugasnya secara efektif. Agaknya, pembelahan itu juga dibutuhkan dalam menyikapi CSR secara

umum, bukan saja aspek lingkungan. Sayangnya, di Indonesia, LSM konsultan belum cukup banyak untuk bisa

membantu perusahaan dalam memperbaiki dirinya. Perusahaan kerap mengeluhkan kepada penulis bahwa

ketika mereka hendak mencari mitra dari kelompok masyarakat sipil untuk memperbaiki kinerja sosial dan

lingkungannya, tak ada pihak yang bisa mereka ajak. Proposal yang masuk kerap tidak jelas ukuran kinerjanya,

terlampau menekankan kepada proses, dan tidak didukung oleh bukti-bukti rekam jejak yang jelas. Akhirnya,

perusahaan banyak memilih untuk bekerjasama dengan LSM asing atau universitas.


5/11

Tantangan kelima datang dari kelompok-kelompok masyarakat yang memandang CSR sekadar sebagai donasi.

Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi atas dana CSR perusahaan, terutama di tempat-tempat di mana

pemerintah pusat dan daerah gagal menjangkau mereka. Hal terakhir ini juga disebabkan oleh kecenderungan

aparat pemerintah untuk membiarkan pembangunan desa atau kecamatan di mana terdapat perusahaan

dilakukan oleh perusahaan itu Anggaran pembangunan di tempat perusahaan berada biasanya dikecilkan,

dengan dalih bahwa di situ sudah banyak dana CSR yang diberikan. Masyarakat kemudian belajar bahwa

pemerintah ternyata tidak bisa diandalkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang mereka inginkan,

dan perusahaan menjadi satu-satunya alternatif. Dalam kondisi demikian, yang kemudian berkembang adalah

hubungan yang tidak sehat di antara perusahaan dan masyarakat, di mana masyarakat memandang perusahaan

harus sepenuhnya bertanggung jawab penuh atas pembangunan di wilayah mereka. Perusahaan menjadi

quasi-government atau setengah pemerintah. Masyarakat juga mudah marah ketika perusahaan tidak

memenuhi harapan mereka yang sangat tinggi. Dengan beban berat seperti itu, perusahaan kesulitan

mengembangkan bentuk-bentuk CSR yang semakin strategik, karena terjebak dalam kubangan donasi, yang

harus mereka berikan untuk membeli keamanan operasi perusahaan dari masyarakat setempat, terutama kaum

elitnya.

Tantangan berikutnya datang dari perusahaan sendiri, khususnya dari mereka yang bertanggung jawab atas

komunikasi perusahaan. CSR-washing atau penunggangan CSR untuk kepentingan pengelabuan citra banyak

dilakukan, agar dengan segera perusahaan mendapatkan citra yang baik. Banyak perusahaan di Indonesia

yang menonjolkan aktivitas sosial tertentunya, tanpa melakukan perbaikan substansial dalam manajemen

dampak. Perusahaan melakukan kegiatan sosial yang terbilang tidak terkait dengan dampaknya sendiri,

memberitakan kegiatan itu di surat kabar atau majalah terkenal, dan terus saja membiarkan dampak negatif dari

produk maupun tata cara produksinya tidak terkontrol. Perusahaan-perusahaan rokok cenderung menonjolkan

diri dalam bidang-bidang pendidikan dan olahraga, sambil cenderung terus membiarkan dampak negatifnya.

Ada juga kasus-kasus pemberitaan atau iklan berdasarkan CSR yang ngawur berat. Sebuah perusahaan rangkabaja untuk atap mengiklankan produknya sebagai produk yang menyelamatkan hutan karena mensubstitusi

kayu. Hal ini menyembunyikan fakta bahwa untuk mengambil baja, perusahaan biasanya melakukan land

clearing hutan, dan proses produksinya memakan energi dalam jumlah yang besar, jauh melampaui apa yang

disubstitusinya. Terkadang, sangat jelas pula bahwa dana komunikasiterutama advertorialyang

digelontorkan jumlahnya melebihi sumberdaya yang dicurahkan untuk membiayai kegiatannya. Hal ini

sesungguhnya sangat bertentangan dengan apa yang hendak dituju dalam CSR.

Tantangan ketujuh, terakhir, bagaimanapun sebagian besar media massa belum memiliki pemahaman yang

benar atas CSR. Di satu sisi media massa mau tampil kritis terhadap perusahaan, di sisi lain mengharapkan

perusahaan mengiklankan CSR mereka, tanpa peduli apakah kandungan informasinya benar dan berimbang.

Dalam pertemuan antara perusahaan dengan media massa, salah satu pertanyaan paling rajin dilontarkan

jurnalis adalah jumlah dana yang digelontorkan oleh perusahaan, dan hal itu seakan-akan merupakan penentu

segalanya. Para jurnalis juga seakan memiliki beban untuk bersikap kritis terhadap perusahaan, walaupun

sebagian besar di antara mereka tidak memiliki latar pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk

melakukannya. Sering muncul pemberitaan yang isinya hanya opini yang tak disokong oleh fakta. Jurnalis juga

jauh lebih sering mengutip pendapat pihak yang bersuara negatif, dibandingkan dengan yang netral atau positif

atas suatu peristiwa yang melibatkan perusahaan. Sementara, berbagai media massa juga membuat ruang

khusus CSR, yang di situ perusahaan bisa mempromosikan apa yang mereka telah lakukan, tanpa perlu

khawatir akan dikritisi oleh jurnalis. Media massa, yang memang membutuhkan pemasukan, kemudian seperti

kehilangan kritisisme atas perusahaan, ketika perusahaan beriklan di ruang yang dijualnya. Perkembangan ini

sesungguhnya tidak menguntungkan.


6/11

Tapi Lebih Banyak Peluang

Seluruh tantangan di atas bisa saja terus diurai hingga pesimisme menular ke lebih banyak lagi orang. Tapi

yang lebih penting adalah apakah ada alasan untuk bersikap lebih positif lalu menjadi alasan orang untuk

bekerja lebih keras secara cerdas dengan cara memperkuat alasan-alasan itu. Tampaknya (ternyata!) ada

cukup banyak alasan untuk optimis dengan perkembangan CSR di Indonesia menuju CSR arus utama.

Beberapa kecenderungan di bawah ini, tidaklah dimaksudkan sebagai urutan dan daftar yang lengkap. Penulis

mengundang siapapun untuk memperdebatkannya, menambah panjang daftarnya, namun yang lebih penting

lagi: bekerja mewujudkan kecenderungan-kecenderungan positif agar CSR bisa tumbuh sehat di Indonesia.

Pertama, perkembangan minat akademik seputar CSR. Di Indonesia sudah ada beberapa perguruan tinggi yang

membuka jurusan (MM CSR Trisakti, Pascasarjana UNS) atau memberikan perkualiahan mengenai CSR, etika

bisnis dan sebagainya. Banyak pula skripsi, tesis dan disertasi tentang CSR. Minat akademik bagaimanapun

adalah cermin dari realitas, bahwa di luar sana ada kebutuhan yang sudah eksis mengenai pengetahuan

mengenai CSR atau ekspektasi bahwa hal itu akan terjadi di masa mendatang yang dekat. Kalau CSR terus

diajarkan di perguruan tinggi, maka ini akan membuat generasi mendatang (baik yang akan menjadi birokrat,

aktivis, pekerja maupun pengusaha) lebih paham mengenai CSR. Kebijakan CSR dari pemerintah, sifat

hubungan antara perusahaan dengan LSM, bagaimana pekerja menjalankan tugasnya, serta bagaimana para

pengusaha mencari keuntungan akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuannyaselain kepentingannya, tentu

sajasehingga pengetahuan yang lebih baik bisa memberikan peluang bagi perkembangan CSR yang lebih

sehat daripada sekarang.

Kedua, masih terkait dengan minat akademik, adalah terbukanya pertukaran informasi mengenai CSR, terutama

di kawasan Asia. Ada cukup banyak orang Indonesia yang sering bepergian ke berbagai pertemuan mengenai

CSR di kawasan Asia Tenggara maupun Asia. Pusat pengetahuan seperti CSR Asia (Hong Kong, Singapura,

dan berbagai tempat lainnya), Business for Social Responsibility (Hong Kong, Cina) serta Asian Institute of

Technology (Thailand) cukup banyak berperan dalam memberikan pemahaman CSR arus utama. Dengan

adanya berbagai pertemuan CSR di kawasan ini, kesulitan dalam memperoleh literatur (buku terbaru dan artikel

jurnalyang kebanyakan diproduksi di AS dan Eropa) agak sedikit tergantikan oleh cukup banyaknya diskusi

dan makalah seminar yang diproduksi. Kalau kemudian setiap kepulangan orang Indonesia dari belajar CSR di

negara-negara tetangga kemudian ditangkap dan disebarluaskan secara sistematis, maka perkembangan

pengetahuan akan lebih pesat lagi. Bahkan, kemungkinan pengetahuan jenis ini menjadi lebih penting daripada

hanya artikel dan buku dari AS serta Eropa. Mengapa? Karena konteks Asia dan negara berkembang lebih

lekat pada pengetahuan-pengetahuan itu, sehingga upaya peng-Indonesia-annya akan lebih mudah.

Munculnya ISO 26000 Guidance on Social Responsibilityadalah peluang ketiga. Perdebatan mengenai apa itu

(definisi dan cakupan) CSR telah membuat banyak pihak kebingungan, dan sebagian besar perusahaan dan

pemangku kepentingannya masih berpikir bahwa CSR itu sama dengan filantropi. Ini membuat CSR menjadi

sangat terbatas perkembangannya di Indonesia. Namun itu tampaknya akan segera terhenti. Pada November

2010, ISO 26000 yang mendefinisikan CSR sebagai manajemenatau tanggung jawab atasdampak yang

ditimbulkan perusahaan telah diluncurkan. Peluncuran itu diharapkan mengakhiri perdebatan mengenai definisi

dan cakupan CSR. Peluncuran itu akan membawa pesan semacam berhentilah berdebat dan mulailah

bekerja! Kita di Indonesia, yang selama ini belum begitu paham apa itu ISO 26000 perlu terus melakukan

sosialisasi dan berbagai aktivitas terkait. Seminar, lokakarya, dan pelatihan mengenai ISO 26000 perlu dibuat

menjamuryang terdekat misalnya pada akhir Maret 2013 akan diselenggarakan dalam konteks industri migas.

Perusahaan yang progresif juga telah sibuk dengan gap analysis antara praktik perusahaan sekarang dengan


7/11

yang dikehendaki oleh ISO 26000 dan mulai membuat road map untuk memenuhinya. Perkembangan tersebut

akan terus mendorong perusahaan dan pemangku kepentingannya lebih sadar pada pengertian dan praktik CSR

yang benar, dan tidak tambal sulam.

Keempat, mulai adanya perusahaan-perusahaan model. Setelah ada berbagai kejuaraan mengenai CSR,

tampaknya telah ada beberapa perusahaan yang bisa dianggap sebagai champion CSR di Indonesia, terlepas

dari masih jauhnya jarak antara praktik mereka dari CSR yang ideal. Namun, kemenangan terus-menerus

perusahaan-perusahaan itu telah membuat adanya sebuah model dari CSR yang dianggap baik. Holcim Cilacap

yang telah tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan

Hidup adalah salah satu contohnya. Banyak perusahaan kemudian mulai belajar mengenai praktik-praktik CSR

yang dianggap paling maju dari perusahaan-perusahaan model, lalu membuat banyak perubahan di dalam

praktiknya sendiri. Penulis juga telah menyaksikan ada beberapa perusahaan yang selama ini tak terdengar ber-

CSR, karena menolak gembar-gembor sebelum bisa unjuk kinerja, sesungguhnya telah membuat CSRnya

sangat menarik. Banyak di antara mereka yang sudah berhasil menggabungkankan manajemen risiko dan

peluang bisnis melalui inisiatif CSR mereka. Kalau suatu saat nanti perusahaan-perusahaan itu mulaimengkomunikasikan dengan lebih gencaratau lebih baik lagi: para pemangku kepentingan merekalah yang

akan melakukannyamaka bahan pembelajaran CSR akan lebih banyak lagi.

Kelima, beberapa LSM telah melakukan constructive engagementdengan perusahaan. Penolakan untuk

berhubungan dengan perusahaan adalah reaksi pertama dari kebanyakan LSM di Indonesia. Mereka yang

melakukan hubungan dengan perusahaan akan dicap sebagai pengkhianat, sudah terbeli, dan berbagai atribut

tak mengenakkan lainnya. Ketika WWF Indonesia melakukan malam penggalangan dana dari perusahaan untuk

membiayai aktivitas mereka, milis Lingkungan memuat tanggapan-tanggapan sinis, semacam: kalau malam

nanti mereka mau menggalang dana dari perusahaan, mungkin minggu depan mereka akan menggalang dana

dari setan. Demonisasi atas perusahaan memang gejala parah, namun bukan tidak ada kecenderungansebaliknya. Hubungan yang konstruktif juga mulai terbina. Ada banyak LSM yang tidak hanya bisa teriak,

namun juga sudah bisa menjadi mitra kerja. Menjadi mitra kerja juga bukan berarti terbeli, karena mereka tetap

bisa bersuara manakala ada ketidakberesan dalam operasi perusahaan. Yang penting adalah kesadaran bahwa

kerjasama itu dilandasi oleh kesamaan tujuan yang dinyatakanpembangunan berkelanjutan sebagai common

denominatorsehingga apabila ada gejala bahwa tujuan itu diingkari atau diselewengkan, maka fungsi kontrol

bisa dijalankan. Dan itulah yang tampak dalam hubungan yang kini dijalin antara beberapa perusahaan dan

LSM. Yang terbaru misalnya adalah kerjasama antara APP dengan The Forest Trust dan Greenpeace Asia

Tenggara dalam menetapkan kebijakan APP untuk tidak lagi memanfaatkan hutan alam untuk produksi

kertasnya. Pertumbuhan CSR yang sehat memerlukan kemitraan sekaligus kontrol, dan itu bisa dicapai oleh

LSM yang memahami betul bahwa hubungan yang konstruktif itu mungkin.

Keenam, regulasi mengenai lingkungan yang lebih komprehensif. Munculnya UU Nomor 32 Tahun 2009

tampaknya membuat kutub yang semakin tegas. Di satu sisi banyak LSM lingkungan yang berpikir bahwa

regulasi tersebut kurang tegas, namun di sisi lain perusahaan berpikir bahwa UU tersebut terlampau keras.

Perbedaan pendapat itu biasa, namun yang jelas, ada banyak sekali perbaikan dari UU sebelumnya yang secara

substansial sangatlah lembek. Dengan adanya UU ini seharusnya perhatian terhadap kinerja lingkungan

perusahaan akan menguat, dan makin banyak perusahaan yang mendisiplinkan dirinya agar mencapai kinerja

lingkungan yang lebih baik. Ini masih membutuhkan banyak dorongan (dan paksaan). Di dalam perdebatan

mengenai kebijakan publik sering terdengar pernyataan Satu-satunya yang lebih penting daripada regulasi yang

bagus adalah penegakannya. UU tersebut telah menarik perhatian banyak pihak ketika disusun dan

diluncurkan, bahkan tidak hanya dari dalam negeri. Kalau saja penegakannya bisa menarik minat yang sama,


8/11

maka ada banyak sekali perbaikan yang bisa terjadi di Indonesia. Kalau masyarakat sipil berhasil menghimpun

dana yang besar untuk memantau dan mengawal penegakannya, signifikansinya akan sangat membesar.

Ketujuh, perkembangan seputar pelaporan keberlanjutan. Indonesia tampaknya kehilangan kesempatan besar

ketika menganggap remeh pelaporan aspek sosial dan lingkungan, yang sebetulnya telah dibuka lebar

peluangnya dengan adanya Pasal 66 UUPT. Tapi biarkanlah begitu saja, karena yang lebih penting adalah

mendorong pelaporan keberlanjutan yang lebih substansial, seperti yang dibuat standarnya oleh Global

Reporting Initiative (GRI). The Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA) yang diselenggarakan setiap

tahun telah menjalankan tugasnya mempromosikan dengan baik. National Center for Sustainability Reporting

(NCSR) juga telah bekerja keras menyiapkan keterampilan person yang terlibat dalam pembuatan laporan

keberlanjutan. Tentu saja, jumlahnya masihlah terbatassekitar 40 perusahaan membuat laporan keberlanjutan

untuk tahun pelaporan 2011namun itu bukan alasan untuk pesimis. Minat untuk memelajari bidang ini terus

membesar, hingga telah ada perusahaan yang memiliki kapasitas internal yang tinggi untuk memenuhinya.

Dukungan yang sangat besar datang dari Bapepam-LK, yang di bulan Agustus 2012 meluncurkan regulasi X.K.6

yang mengadopsi banyak indikator GRI sebagai indikator yang wajib dilaporkan dalam laporan tahunanperusahaan terbuka. Lebih jauh, aturan tersebut bahkan menyatakan bahwa laporan keberlanjutan berstandar

GRI dapat dianggap sebagai praktik yang baik dan diterima sebagai bentuk yang sah untuk melaporkan ke

otoritas pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya. Ke depan, tak pelak lagi perusahaan-perusahaan

akan semakin ditekan oleh dunia internasional untuk mengarah pada pelaporan ini. Apalagi, tahun 2015 telah

ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai batas waktu untuk pemberlakuan pendekatan melaporkan dengan standar

GRI atau menjelaskan mengapa tidak melaporkan.

Kedelapan dan terakhir, perkembangan social business di Indonesia. Grameen Bank yang memopularkan

pemikiran Muhammad Yunus tentang bisnis sosial memang telah muncul sejak sekitar 2 dekade lampau, namun

kebanyakan bisnis sosial di Indonesia baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan orangberpendapat bahwa bisnis sosial ini tak ada kaitannya dengan CSR, namun pendapat itu muncul hanya

dikarenakan tidak dipahaminya tingkatan CSR. CSR bisa saja muncul sebagai aktivitas outletsebagian kecil

keuntungan, sebagai token bahwa perusahaan itu peduli kepada kelompok tertentu; bisa muncul sebagai

aktivitas manajemen risiko; menjadi aktivitas yang menangkap peluang dalam hubungan yang baik dengan

masyarakat (manajemen pemangku kepentingan). Namun, CSR pada tingkatan tertinggi adalah upaya

perusahaan untuk memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan melalui mekanisme pasar, yang

mewujud menjadi bisnis sosial. Dengan banyaknya bisnis sosial, pemangku kepentingan akan terbuka matanya

bahwa perusahaan-perusahaan seharusnya bukan saja tidak berbuat jahat kepada masyarakat luas, melainkan

juga menjadi institusi yang berbuat baik dengan memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Ekspektasi yang

meningkat ini akan menekan bisnis (non-sosial) untuk mempertimbangkan peningkatan kinerja sosialnya. Di

tingkat internasional model bisnis hibrida (menggabungkan profit dan not-for-profit) banyak bermunculan. Di

tataran ide, perusahaan kini banyak yang mengadopsi cara pikir manajemen pemangku kepentingan yang

menaruh keuntungan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai by product saja. Di Indonesia, kini mulai

bermunculan ide bisnis sosial, model bisnis hibrida, dan model manajemen pemangku kepentingan yang

semakin canggih. Ini merupakan perkembangan positif, bukan saja untuk masyarakat dan bisnis sosial,

melainkan juga untuk intellectual exercise seputar CSR, juga untuk berbagi sumberdaya di tingkat aktivitas.

****

Kesimpulannya, tak benar kalau perkembangan CSR di Indonesia hanya disesaki oleh kabar buruk semata.

Setidaknya ada delapan kecenderungan yang bisa mendorong CSR ke arah positifsekali lagi, pembaca


9/11

diundang untuk memodifikasinya. Kalau kita bisa mencari seluruh kecenderungan positif lalu menjadikannya

leverage untuk perkembangan CSR, mungkin kita tak perlu terlampau khawatir dengan kecenderungan negatif

yang diakui memang masih banyak.

Adlai Stevenson pernah menyatakan pujian bagi Eleanor Roosevelt karena sifatnya yang ...would rather light a

candle than curse the darkness. Pujian yang diambil dari epatah Cina kuno itu mungkin bermanfaat untuk

memompa semangat mereka yang bergiat mempromosikan CSR di Indonesia. Kalau satu per satu lilin peluang

dinyalakan, dipastikan kita bisa menemukan lebih banyak lagi lilin peluang itu, yang tinggal menunggu tangan-

tangan berikutnya untuk menyalakannya, dan itu akan membuat perkembangan CSR di Indonesia menjadi

terang benderang sebagaimana seharusnya.

2.CSR untuk Pembangunan Jakarta

Salah satu wacana yang secara konsisten digelontorkan oleh Gubernur DKI Jakarta,

Jokowi, sejak pertama kali diberi mandat untuk memimpin Jakarta adalah bagaimana

tanggung jawab sosial perusahaan atau corpo rate social respons ibi l i ty(CSR) dapat

menyumbang pada pembangunan di Ibu Kota.

Tempobaik versi online maupun cetakadalah salah satu media massa yang terus

memberitakan mengenai hal ini. Pada Februari lalu, Tempo melaporkan bahwa sang

Gubernur telah mendapatkan bantuan perusahaan untuk penataan PKL (14/2),

menjanjikan kemudahan perijinan perusahaan yang ber-CSR (15/2), menyelesaikan

seluruh kebutuhan penghuni rusun Marunda lewat bantuan perusahaan (21/2), serta

mendapatkan bantuan teknologi untuk memanen air hujan (27/2).

Pada Maret lalu, berita soal ini dimulai dengan himbauan kepada perusahaan untuk membeli lahan di hulu

sungai untuk kemudian dihijaukan (4/3), disusul oleh bantuan dari sebuah perusahaan kesehatan untuk

membiayai sistem peningkatan kesehatan (15/3), wacana mengenai pembiayaan perusahaan untuk lelang

jabatan di lingkup Pemda DKI (21/3), kehendak untuk mencari bantuan perusahaan untuk mendukung

transportasi dan konsumsi jemaah calon haji DKI (26/3), himbauan agar perusahaan yang relatif dekat dengan

wilayah rawan kebakaran bisa menyumbangkan sumberdayanya untuk peningkatan layanan pemadam

kebakaran (29/3), dan yang terakhir adalah pernyataan Jokowi bahwa CSR adalah kewajiban menurut regulasi

dan harapan agar perusahaan di Jakarta memanfaatkannya untuk mendukungan pembangunan (29/3).

Ada banyak hal yang sangat menarik dari berita-berita tersebut. Walaupun Jokowi tak pernah secara tagas

menyatakan bagaimana pemahamannya soal CSR, namun berbagai ujaran dan langkah yang diambilnya

menunjukkan bahwa ia sangat berbeda sikapnya terhadap CSR dibandingkan kebanyakan politisi dan pimpinan

daerah lain. Walaupun, sikap Jokowi terhadap CSR juga bukannya tanpa celah untuk dikritik.

Beberapa hal yang dapat dinyatakan sebagai keunggulan Jokowi terkait CSR adalah sebagai berikut. Pertama,

Jokowi tidak menentukan besaran sumberdaya finansial perusahaan yang dipergunakan untuk ber-CSR sebagai

proporsi atas keuntungan atau penjualan. Hal ini sangat berbeda dengan kebanyakan politisi di tingkat nasional

maupun lokal yang terus-menerus menginginkan adanya aturan besaran dana CSR dari keuntungan

perusahaan. Padahal, seluruh pakar CSR telah sepakat sejak lama bahwa sumberdaya finansial untuk ber-CSR


10/11

tak bisa dihitung dari keuntungan perusahaan, melainkan harus dihitung sebagai bagian dari investasi (Kang dan

Wood, 1995).

Kedua, Jokowi juga tak pernah menyatakan hendak memasukkan dana CSR perusahaan sebagai bagian dari

APBD. Sementara, sebagian besar pemimpin daerah yang melihat potensi sumberdaya perusahaan ini

cenderung untuk memaksakan perpindahannya ke dalam kas daerah. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan

kepala daerah itu sesungguhnya bertentangan dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat

eksklusif, melarang pemungutan apapun yang tidak ada di dalam UU tersebut. Juga, UU Perseroan Terbatas

serta PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut

sepenuhnya berada di tangan perusahaan, sehingga sumberdayanya tak bisa diserahkan kepada pihak lain.

Ketiga, terdapat kesesuaian antara bisnis inti perusahaan dengan apa yang mereka lakukan untuk membantu

Pemda dan masyarakat DKI. Dalam membereskan masalah kampung kumuh dan rusun Marunda, Jokowi

terutama menggandeng perusahaan properti. Sementara, dalam program perbaikan sistem kesehatan,

perusahaan di bidang kesehatan-lah yang diajaknya. Menurut banyak pakar, keseuaian dengan bisnis intiadalah salah satu komponen pokok dalam bentuk CSR yang strategik (Werther dan Chandler, 2010; Sirsly dan

Lamertz, 2008).

Keempat, perspektif geografis ditegaskan Jokowi sebagai unsur yang penting dalam ber-CSR. Dalam kasus

penanganan kebakaran, himbauan ditujukan kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah yang relatif dekat

dengan wilayah rawan kebakaran. Di sisi lain, perpektif yang lebih luas digunakan ketika menghimbau

perusahaan untuk membeli lahan di daerah tangkapan air untuk dihijaukan. Kedua hal ini menunjukkan

pemahaman yang sangat baik terhadap bagaimana kaitan antara ruang dengan penyelesaian masalah

keberlanjutan (Whitehead, 2007).

Kelima, Jokowi juga menunjukkan hal yang tak pernah ditunjukkan oleh pimpinan daerah manapun, yaitu

penyataan bahwa perusahaan yang ber-CSR akan diberikan insentif berupa kemudahan perijinan. Hal ini bukan

saja sejalan dengan PP TJSL, namun juga menunjukkan pemahaman atas sisi lain dari tanggung jawab, yaitu

hak, sebagaimana tergambar dalam konsepcorporate citizenship(Matten dan Crane, 2003). Sementara, di

banyak tempat, perusahaan mengeluhkan bahwa ketika mereka sudah menjalankan seluruh tanggung

jawabnya, hak-hak mereka tetap saja tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, Jokowi serta jajaran di bawahnya masih perlu membenahi beberapa hal. Bagaimanapun,

Jokowi masih terlalu kerap mereduksi CSR sebagai sekadar dana perusahaan, padahal seharusnya ia bisa

mendorong perusahaan di Jakarta untuk menjalankan tanggung jawab penuh atas dampakpositif dan

negatifyang mereka timbulkan, sebagaimana pengertian CSR yang sebenarnya. Dengan setengah bercanda

Jokowi juga kerap melontarkan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan CSR secara cepat, padahal terdapat

aturan untuk memasukkan detail kegiatan dan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran tahunan

perusahaan.

Kalau memang hendak memanfaatkan CSR secara optimal untuk pembangunan Jakarta, maka Jokowi

sebaiknya membuat forum perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di

Jakarta. Melalui forum itu, Jokowi bisa memaparkan seluruh kebutuhan pembangunan di Jakarta, termasuk

yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Sebaiknya paparan itu dilakukan sekitar bulan Agustus atau September,

sehingga perusahaan kemudian bisa memasukkan kegiatan dan sumberdaya yang dibutuhkannya untuk tahun

mendatang. Dengan demikian, kontribusi perusahaan bisa optimal dan tertib administrasi bisa ditegakkan.


11/11

Tulisan ini dimuat di Koran Tempo tanggal 2 April 2013. Dapat juga diakses melalui alamat

URLhttp://koran.tempo.co/konten/2013/04/02/305529/CSR-untuk-Pembangunan-Jakarta
http://koran.tempo.co/konten/2013/04/02/305529/CSR-untuk-Pembangunan-Jakartahttp://koran.tempo.co/konten/2013/04/02/305529/CSR-untuk-Pembangunan-Jakartahttp://koran.tempo.co/konten/2013/04/02/305529/CSR-untuk-Pembangunan-Jakartahttp://koran.tempo.co/konten/2013/04/02/305529/CSR-untuk-Pembangunan-Jakarta

Documents

Tantangan Dan Peluang Untuk Perkembangan CSR Di Indonesia