i

TANGGUNG JAWAB

PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA

TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG KERETA API KELAS

EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSIDIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTAUNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATUDALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :MAYA PARAMITA

01380604

PEMBIMBING :Drs. RIYANTA, M.Hum

BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum

MUAMALATFAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA

2008

ii

ABSTRAK

Sering terjadinya kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak pengangkutmaupun penumpangnya pada perkeretaapian di Indonesia mengindikasikan betapakompleksnya persoalan manajemen di dalam PT. Kereta Api (Persero). Kereta api(KA) sebagai angkutan massal yang selama ini dinilai cukup aman, ternyatabelum memenuhi harapan masyarakat.

Kelalaian pihak KA yang terjadi antara lain keterlambatan kereta,kerusakan maupun kehilangan barang, kurang memadai fasilitas yang disediakan,hingga kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka maupun meninggaldunia. Kelalaian tersebut menimbulkan bentuk pertanggungjawaban pihakpengangkut terhadap penumpang yang mengalami kerugian.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh PT. Kereta Api (Persero)keselamatan konsumen sebagai penumpang seringkali terabaikan keterbatasanyang pada prinsipnya disadari betul oleh setiap konsumen yang memilih keretaapi, namun bukan berarti keselamatan mereka harus dinomorduakan atau bahkandiabaikan. Ganti rugi yang selama ini diberikan kepada korban kecelakaan keretaapi di Indonesia hanya berasal dari asuransi PT. Jasa Raharja, sedangkan dari PT.Kereta Api (Persero) sendiri sebagai pihak penyelenggara tidak memberikan gantirugi.

Secara teoritis PT. Kereta Api (Persero) harus mempertanggungjawabkansegala tindakan maupun akibat selama ada hubungan perjanjian dengankonsumen. Pertanggungjawaban akibat dari seuatu kecelakaan adalah halterpenting dari suatu hubungan hukum. Hak untuk mendapatkan ganti rugi yanglayak seringkali menjadi inti persoalan.

Obyek dari penelitian ini lebih dispesifikasikan pada kereta apipenumpang kelas ekonomi yang lebih banyak dipergunakan sebagai alattransportasi oleh masyarakat. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitupenelitian lapangan berdasarkan pendekatan undang-undang hukum positif dandianalisa dalam tinjauan islam.

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu bentuk informasi bagi konsumen(pengguna jasa) angkutan kereta api yang membutuhkan penjelasan tentang hakdan kewajiban sebagai konsumen, bentuk tanggung jawab pengangkut terhadapkerugian yang dialami penumpangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kereta Api (Persero)bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami penumpang kelas ekonomidalam bentuk pemberian santunan atas korban kecelakaan baik yang meninggaldunia, cacat maupun luka-luka. Santunan yang diberikan PT. Kereta Api (Persero)merupakan premi yang dibayarkan penumpang yang dikelola oleh pihak Asuransiyaitu PT. Jasa Raharja. Kerugian penumpang kelas ekonomi menurut PT. KeretaApi (Persero) adalah kerugian pada penumpang yang timbul karena adanyakecelakaan pada kereta tersebut, bukan pada barang bawaan penumpang. Hal itudikarenakan yang menjadi objek angkutan adalah penumpang itu sendiri. Apabiladapat dibuktikan bahwa pihak penyelenggara yang bersalah maka penumpangberhak mendapat ganti rugi (kopensasi) sesuai kerugian yang diderita penumpang.

iii

iv

v

vi

PERSEMBAHAN

Almamaterku Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Bapak dan ibu(maaf...terlalu lama menunggu maya selesai kuliah)

Mbahku(Terimakasih atas kasih sayangnya)

Mba Unik+Mas Rohadi, Mas Dandung,Mba Nina, Mas Ingga+Mba Ino

(Terimakasih atas perhatian dan dukungannya)

Ponakanku Raka (makasih ya...)

Andik Fitriansyah(makasih atas waktu yang banyak kamu luangkan tuk aku)

adikku yuyunjangan pernah hilang semangatmu ya...

My best Frendsku Uus, Rahma, Cikme, Balqis, Didie, Fina, DenyMakasih atas semangat yang diberikan padaku..

Temen-temen Muamalat I Fajar, Andik, Topo, Eko, MakrodinAyo, kalian pasti bisa!!!

Temen-temen yang belumku sebutkan disini,kalian bagian dari cerita hidupku

vii

MOTTO

Sekelumit pengetahuan yang dilakukan

merupakan kekayaan yang tidak ada batasnya

daripada sejuta pengetahuan

yang dibiarkan

(Kahlil Gibran, Inspirasi Cinta Dan Kehidupan)

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha kuasa yang

senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada penulis, kemampuan serta kekuatan

sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini, walaupun penyusun

menemui beberapa kendala selama penelitian di lapangan. Namun proses

penelitian skripsi tidak terhambat karenanya. Shalawat serta salam kami

persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah dengan

ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan

pengarahan yang sangat berarti. Maka dalam kesempatan inilah tak lupa penyusun

mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah sudi meluangkan

waktunya. Tekun dan sabar untuk membimbing, memberikan pengarahan dan

saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

ix

3. Kepada Kepala PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas

dukungan dalam penelitian ini.

4. Kepada Kepala Humas PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI

Yogyakarta atas kerjasama dan kesediaannya.

5. Kepada Kepala dan Staf Seksi Operasional dan Pemasaran PT.Kereta Api

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasama dan kesediaannya.

6. Kepada Kepala dan Staf Seksi Sumber Daya dan Umum PT.Kereta Api

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasama dan bantuannya.

7. Kepada Kepala Subsi Hukum PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI

Yogyakarta kerjasama dan kesediaannya.

8. Kepada Kepala dan Staf Unit Pengelolaan Kesehatan PT.Kereta Api

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta atas kerjasamanya.

9. Kepada Bapak Kirdjomulyo (alm.) dan Ibu Suhartati, selaku orang tua atas

dukungan dan doanya serta kakak-kakak yang memberikan banyak

motivasinya.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT

dengan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati,

penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Jakarta, 31 Juli 2008

Penyusun

Maya Paramita

x

xi

xii

xiii

xiv

xv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................ i

ABSTRAK.............................................................................................................. ii

PERSETUJUAN SKRIPSI.................................................................................... iii

PENGESAHAN...................................................................................................... v

PERSEMBAHAN...................................................................................................vi

MOTO....................................................................................................................vii

KATA PENGANTAR..........................................................................................viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..............................................................................x

DAFTAR ISI..........................................................................................................xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...................................................................1

B. Pokok Masalah...................................................................................4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................................4

D. Telaah Pustaka....................................................................................5

E. Kerangka Teoritik...............................................................................7

F. Metode Penelitian.............................................................................15

G. Sistematika Pembahasan...................................................................17

BAB II. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERJANJIAN DAN

TANGGUNG JAWAB PERDATA

A. Pengertian Perjanjian........................................................................19

B. Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian.................................................21

xvi

C. Berakhirnya Perjanjian......................................................................26

D. Tanggung Jawab Perdata..................................................................26

E. Bentuk Perlindungan Konsumen......................................................30

F. Penyelesaian Perselisihan.................................................................35

BAB III. GAMBARAN MENGENAI PENGANGKUTAN KERETA API

PT.KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI VI

YOGYAKARTA

A. Gambaran Mengenai Hukum pengangkutan

1. Dasar Hukum Pengangkutan........................................................37

2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan............................................40

3. Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan............................................43

B. Gambaran PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta

1. Sejarah Perkembangan PT. Kereta Api (Persero)........................45

2. Visi, Misi dan Strategi PT. Kereta Api (Persero).........................52

3. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI

Yogyakarta ..................................................................................57

4. Pelayanan Angkutan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI

Yogyakarta ..................................................................................63

5. Kelalaian yang Terjadi pada Pengangkutan Penumpang (KA)

Kelas Ekonomi.............................................................................70

6. Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang

(KA) Kelas Ekonomi yang mengalami Kerugian........................75

7. Asuransi Pengangkutan Penumpang (KA) Kelas Ekonomi........83

xvii

BAB IV. Analisis Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI

Yogyakarta terhadap Pengangkutan Penumpang Kelas Ekonomi

A. Analisis Mengenai Perjanjian...........................................................89

B. Analisis Mengenai Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero)

Daerah Operasi VI Yogyakarta.............................................................91

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan.......................................................................................97

B. Saran-saran........................................................................................98

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................100

LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

II. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

III. PANDUAN WAWANCARA

IV. BAGAN SRTUKTUR ORGANISASI PT.KERETA (PERSERO) API

DAERAH OPERASI VI YAGYAKARTA

V. DATA KORBAN KECELAKAAN KERETA API 15 JANUARI 2007

VI. DATA SANTUNAN PERAWATAN DAN MENINGGAL DUNIA

KORBAN KECELAKAAN KERETA API BENGAWAN 15 JANUARI

2007

VII. DATA PERJANJIAN KERJASAMA PT.KERETA API (PERSERO)

DENGAN PT. JASA RAHARJA

VIII. IZIN RISET

IX. CURICULUM VITE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan merupakan salah satu sarana pendukung

pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan

adanya pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang dan

atau jasa. Barang dan atau jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila

berada di tempat yang membutuhkan barang dan atau jasa tersebut.1

Perjanjian pengangkutan ini sifatnya timbal balik artinya kedua

belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.2 Konsumen kereta api

membayar sejumlah uang untuk biaya pengangkutan dan berhak atas

pelayanan, sedangkan pihak penyelenggara berkewajiban untuk memberikan

pelayanan dan berhak atas kompensasi terhadap pelayanan yang telah

diberikannya yaitu uang jasa.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan.

Dari hak dan kewajiban ini, timbul tanggung jawab pengangkut. Maka segala

hal yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang tersebut atau yang

merugikan penumpang atau barang, pengangkut berkewajiban menanggung

1 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3; HukumPengangkutan, cet. I (Jakarta: Djambatan,1995) , hlm.1.

2 Ibid., hlm. 2.

2

segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya

tersebut. Wujud tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).3

Perjanjian pengangkutan barang, obyek perjanjian adalah benda atau

binatang, sedangkan dalam perjanjian pengangkutan penumpang yang

menjadi obyek adalah penumpang itu sendiri. Perjanjian pengangkutan barang

dimulai pada saat diserahkan barang kepada pengangkut, maka penguasaan

dan pengawasan atas benda atau binatang itu ada di tangan pengangkut.

Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, penyerahan kepada pengangkut

tidak ada. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang-orang

tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat. 4

Jenis pengangkutan di Indonesia ada tiga jenis yaitu angkutan darat,

angkutan laut, dan angkutan udara.5 Jenis angkutan darat yang menarik untuk

dicermati yaitu angkutan darat dengan menggunakan kereta api. Menurut

Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian,

menegaskan bahwa pengangkutan kereta api merupakan sarana pengangkutan

yang diselenggarakan dengan tujuan memperlancar perpindahan orang dan

atau secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat,

tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan,

stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

3 Ridwan Khairandi dan Machsun Tabroni dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I,cet. I (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas UII dan Gama Media, 1999), hlm.201.

4 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok, hlm.51-52

5 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),hlm.164.

3

PT. Kereta Api (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang

menyelenggarakan usaha perkeretaapian di Indonesia. PT. Kereta Api

(Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1998

Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) menjadi (Persero)

dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH. No.2 Tanggal 1 Juni 1999. Akta Ini

telah disetujui oleh Mentri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.PSH

C.17171 HT.01.01 Th 99 Tanggal 1 Oktober 1999 dan diumumkan dalam

Tambahan No.4 pada Berita Negara No.240 Tanggal 14 Januari 2000.6

Pengangkutan kereta api merupakan sarana pengangkutan yang

digemari masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi hal

tersebut, salah satunya karena harga karcis kereta api yang dapat dijangkau

oleh semua lapisan masyarakat. Karcis ini yang menjadi bukti perjanjian

antara pengangkut dan pengguna jasanya. Perjanjian tersebut adalah perjanjian

sepihak yang dibuat oleh pihak penyelenggara atau yang biasanya disebut

dengan perjanjian baku. Dalam proses pengangkutan penumpang dengan

menggunakan kereta api semua jenis kelas sama dengan penggunaan sarana

transportasi lain yang mempunyai resiko kelalaian maupun kecelakaan sama.

Pengangkutan kereta api terbagi 2 yaitu kereta api barang dan kereta

api penumpang. Kereta api penumpang terdiri dari 2 jenis yaitu ekonomi dan

non ekonomi yang mempunyai perbedaan fasilitas dan golongan tarif.

6 Wawancara dengan Ibu Indrianingsih selaku Staf Seksi Sumber Daya dan Umum PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta tanggal 23 Juni 2008

4

Penelitian ini lebih difokuskan pada kereta api penumpang kelas

ekonomi, dikarenakan kelas ekonomi lebih banyak dipergunakan sebagai alat

transportasi dengan harga sangat terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Namun banyak terjadi ketidakpuasan pada penumpangnya dalam proses

pengangkutan tersebut. Banyak konsumen yang tidak mengetahui apa yang

menjadi haknya ketika menggunakan angkutan kereta api ekonomi, menjadi

suatu kemakluman bahwa dengan harga tiket yang murah maka pelayanan

yang pantas tidak perlu diharapkan.

Dari uraian di atas, ada hal yang menarik bagi penyusun untuk

melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab PT. Kereta Api

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta terhadap Kerugian Penumpang

Kereta Api Kelas Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) kepada

penumpang terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam menggunakan jasa

kereta api kelas ekonomi di wilayah kerja Daerah Operasi (DAOP) VI

Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjelaskan bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) sebagai

penyelenggara angkutan kepada pengguna jasanya.

5

2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

Memberikan wacana baru bagi pengembangan penyelenggaraan angkutan

publik khususnya PT. Kereta Api (Persero) di wilayah kerja DAOP VI

Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pengangkutan dan segala macam problematikanya memang menarik

untuk dibahas, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Adapun beberapa literatur

mengenai pengangkutan di Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Buku karangan R. Soekardono yang berjudul “Hukum Dagang

Indonesia II“.7 Dalam buku ini pengangkutan menjadi salah satu pokok

pembahasan. Buku ini menguraikan pengertian hukum pengangkutan, hak dan

kewajiban serta tanggung jawab baik pada pengangkutan darat, laut, dan

udara. Buku ini pun membahas tentang pos dan telekomunikasi

Soegijatna Tjakranegara juga mengulas mengenai hukum

pengangkutan dalam bukunya “Hukum Pengangkutan Barang dan

penumpang”.8 Dalam buku ini diuraikan mengenai aspek-aspek hukum

pengangkutan baik pengangkutan darat, laut dan udara. Namun pada buku ini

penulis lebih fokus pada pengangkutan barang bukan pada pengangkutan

penumpang.

7 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia II, (Jakarta: CV. Rajawali,1986).

8 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta:Rineka Cipta, 1995).

6

Buku karangan H. M. N. Purwosutjipto yang berjudul “Pengertian

dan Pokok Hukum Dagang Indonesia III“,9 menerangkan secara rinci dan

detail tentang gambaran umum dalam pengangkutan barang dan orang dari

segi hukum dagang. Dalam buku ini diuraikan juga dengan oleh penulis

mengenai aspek-aspek hukum pengangkutan di Indonesia.

Selain itu Abdul Kadir Muhammad yang berjudul “Hukum

Pengangkutan Darat, Laut dan Udara”.10 Dalam buku ini diuraikan mengenai

arti penting mengenai pengangkutan sesuai dengan keadaan geografis

Indonesia. Dalam buku ini juga diuraikan mengenai berbagai permasalahan

dalam hukum pengangkutan, seperti peraturan hukum yang dijadikan

pedoman,undang-undang yang dianggap telah ketinggalan zaman. Buku ini

juga menguraikan mengenai asas-asas hukum pengangkutan, asas-asas

perjanjian pengangkutan, serta bagaimana hukum pengangkutan dalam sistem

hukum nasional. Selain itu diulas juga mengenai kebiasaan dalam

pengangkutan serta prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan baik

berdasarkan kesalahan, berdasarkan praduga dan tanggungjawab mutlak.

Penelitian dalam bentuk skripsi tentang tanggung jawab dalam

hukum pengangkutan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Imam

Muiz dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT.

9 H.M.N Purwasitjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: HukumPengangkutan, (Jakarta : Djambatan, 1984).

10 Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara (Bandung: Citra AdityaBakti,1991)

7

Pos Indonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Barang Paket Pos”.11

Pembahasan dalam penelitian ini lebih menekankan pada tanggung jawab

terhadap barang yang dikirim melalui pengangkutan pos.

Skripsi yang disusun oleh Erima Ika Sofyana dengan judul,

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab dalam Perjanjian

Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV. TIKI cabang Yogyakarta”.12

Penelitian ini pun menekankan pada tanggung jawab pengangkut terhadap

pengiriman barang dengan tempat penelitian yang berbeda.

Sejauh penelusuran penulis belum ada yang meneliti mengenai

tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta

sebagai pengangkut terhadap kerugian yang dialami penumpang kereta api

kelas ekonomi dalam perspektif hukum islam, sehingga masalah ini menjadi

sangat menarik untuk diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang

berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya

dengan masyarakat ataupun instansi. Suatu tanggung jawab bahkan

11 Imam Muiz, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. Pos IndonesiaYogyakarta dalam Pengiriman Barang Paket Pos , Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan KalijagaYogyakarta, 1997.

12 Erima Ika Sofyana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab dalamPerjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV TIKI cabang Yogyakarta”, Skripsi FakultasSyari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

8

mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan

dalam masyarakat.13

Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami

manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang

dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan

berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan sempit

dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan

yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan

sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh sehingga mencakup jaga diadakan

tuntutan untuk permintaan tanggung jawab atas suatu perbuatan yang

mungkin juga bersifat yuridis dan bisa dijatuhkan pidana. Hakekatnya

masalah tanggung jawab menyangkut masalah tanggung jawab menyangkut

masalah yang luas.14

Pada prinsipnya setiap manusia yang sudah mukallaf dibebani

pertanggungjawaban keagamaan. Setiap tindakannya harus

dipertanggungjawabkan. Keharusan bertanggungjawab ini dinyatakan Allah

dalam al-Quran :

13 Syed Nawab Haider Naqvi, An Islamic Synthesis, alih bahasa Husin Anis dan AsepHikmat, cet. I (Bandung : Mizan, 1985), hlm. 87.

14 Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1990). VI :3443.

9

15

Setiap orang yang memiliki profesi, kedudukan dan jabatan apapun,

mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas semua itu bertanggungjawab

berdasarkan kedudukan masing-masing. Salah satu di antaranya ialah janji dan

komitmen perlu penyelesaian, karena semua itu tidak akan lolos dari tanggung

jawab berdasarkan firman Allah SWT :

16

Menurut Hamzah Ya’qub, ada beberapa macam tanggung jawab,

antara lain:17

1. Tanggung jawab manusia kepada Allah Ta’ala atas perilaku dan

perbuatannya, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban.

Firman Allah :

15 Al-Isr (17):36

16 Al-Isr (17): 34.

17 Hamzah Ya’qub, Etos Kerja Islam (Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram SyariatIslam), (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.93-94.

10

18

19

2. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab yang dilakukan

berdasarkan kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu pihak atasan

sesuai dengan jenjang organisasi.

3. Tanggung jawab hukum, ialah tanggung jawab yang dilakukan

berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,

Seorang petugas, karyawan, atau pejabat selaku pemegang fungsi harus

mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

4. Tanggung jawab sosial, yaitu kaitan moral terhadap masyarakat.

Seseorang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap

masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu tidak tercela.

18 Al-‘Ankab t (29): 13

19 An-N hl (16): 93.

11

Dalam konsep tanggung jawab, Islam membedakan menjadi 2

macam, yaitu:20

a. Tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan (fard

al ayn)

b. Tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil

orang (fard al kif yah)

Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan berpusat

baik pada tingkat individu (mikro) maupun tingkat oraganisasi atau

masyarakat (makro) maupun secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro

dan makro, seperti yang dikemukakan oleh Sayyed Kuthb:

“Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal-balik dalamsemua bentuk dan variasi. Didalamnya kita bisa menemukantanggung jawab tang ada diantara manusia dan hatinya, antaramanusia dengan keluarganya, antara individu dengan masyarakat,antara satu komunitas dengan komunitas lainnya’.21

Perjanjian (akad) adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul

dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat

hukum pada objeknya. Ijab dan kabul ini diadakan dengan maksud untuk

menunjukan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan

oleh dua pihak yang bersangkutan.dan menimbulkan kewajiban atas masing-

masing secara timbal balik.22

20 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm.56.

21 Dikutip oleh Muhammad, Etika Binis Islami, (Yogyakarta;AMP YKPN,2004), hlm.57.

22 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),(Yogyakarta: UII Press, 2000),hlm.65-66.

12

Pengangkutan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk

memindahkan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.23Untuk

terjadinya pengangkutan, maka harus ada terlebih dahulu perjanjian

pengangkutan. Definisi dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal

balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan

diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.24

Dari definisi pengangkutan di atas, dapat diketahui pihak-pihak

dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim atau

penumpang. Dikarenakan sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik,

kedua belah pihak dalam hal ini adalah pengangkut, pengirim atau penumpang

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pihak pengangkut

adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat

ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan kewajiban pihak pengirim atau

penumpang adalah membayar uang angkutan sebagai kontraprestasi dari

penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.

Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu bentuk perjanjian

(akad) dengan cara perbuatan. Hak dari pihak pengangkut adalah menerima

pembayaran uang penyelenggaraan angkutan yang dilakukan, sedangkan hak

dari penumpang adalah di antarnya barang atau orang itu dengan selamat

23 Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan,(Jakarta:LPEE -UI, 1981), hlm. 3.

24 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok, hlm.2.

13

sampai ke tempat yang menjadi tujuan penumpang. Apabila terjadi suatu

kerugian dalam pengangkutan sehingga timbul resiko yang berarti kewajiban

untuk memikul suatu kerugian yang terjadi dikarenakan ada suatu kejadian di

luar kesalahan salah satu pihak.

Peter Salim dalam kamus yang berjudul Contemporary English-

Indonesian Dictionary maupun Henry Campell Black dalam kamusnya yang

berjudul Black s Law Dictionary, mengatakan ada tiga macam tanggung

jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability,

responsibility dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah

tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan

harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan. Responsibility adalah

tanggung jawab dalam arti harus memikul beban seperti tanggung jawab di

kalangan ABRI adalah yang memegang tongkat komando perintah kepada

prajurit. Tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung

atas kerugian yang diderita misalnya PT. Kereta Api (Persero) sebagai pihak

pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang

dan atau pengirim barang dari tempat keberangkatan sampai tempat tujuan

Penumpang dan atau pengirim barang dapat mengajukan gugatan kepada

pihak pengangkut atas segala kerugian yang diderita.25

Titik sentral mengenai tanggung jawab pengangkut pada umumnya

adalah tentang prinsip tanggung jawab (liability principle) yang diterapkan.

Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung kepada

25 Dikutip oleh K.Martono, Tanggung Jawab Hukum PT. (Persero) Kereta Api Indonesia,www.Bappenas.go.id , akses 15 Mei 2008.

14

keadaan tertentu, baik ditinjau secara makro (sesuai dengan perkembangan

masyarakat), maupun ditinjau secara mikro (sesuai dengan perkembangan

dunia angkutan yang bersangkutan, baik darat, laut atau udara). Ada 3 (tiga)

prinsip atau teori mengenai tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab

berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault liability, liability based on

fault principle), prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga

(presumption of liability principle), prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault

liablity, istrict/absolute liability principle) 26.

Timbulnya konsep tanggung jawab dikarenakan pengangkut tidak

menyelenggarakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian

pada penumpangnya. Tanggung jawab akibat kelalaian atau kecerobohan yang

mengakibatkan kerugian pada konsumen merupakan persoalan berkaitan

dengan perlindungan konsumen yang seringkali luput dari perhatian pembuat

kebijakan.

Berbicara tanggung jawab tidak terlepas dari perlindungan terhadap

konsumen. Dalam UUPK, hal-hal yang mengenai tanggung jawab pelaku

usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”.27 Ganti rugi yang di berikan dapat berupa pengembalian

uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya

26 E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum PengangkutanUdara Internasional dan Nasional, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19.

27 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

15

atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat

penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak

konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan

kepada pihak-pihak terkait.

Untuk menghindari kerepotan dalam menangani banyaknya tuntutan

konsumen dan kesulitan yang mungkin timbul dalam hubungan perdagangan,

pelaku usaha menutup beban tanggung jawabnya dengan mengasuransikan

setiap produknya dan mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi.

Dengan demikian sebagai akibat pengalihan resiko, pihak perusahaan

asuransilah yang kemudian bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada

konsumen.

Tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban, yang

pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab. Ada dua bentuk

kesadaran: Pertama, kesadaran yang muncul dari hati nurani seseorang yang

sering disebut dengan etika dan moral. Kedua, kesadaran hukum yang bersifat

paksaan berupa tuntutan-tuntutan yang diiringi sanksi-sanksi hukum.28

28 Najmudin Nasrullah, CSR dalam Perspektif Islam , www.Jurnal.majmu.Wordpress.com, akses 11 Maret 2008.

16

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan ini termasuk penelitian lapangan (field

research), yaitu mencari sumber-sumber data langsung dari lapangan yaitu

PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta sebagai

penyelenggara angkutan kereta api.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian Deskriptif-

Analitis, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan analisis tentang

permasalahan yang diteliti dengan didasarkan pada Undang-Undang yang

berlaku dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggambarkan analisis

mengenai bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) terhadap

kerugian penumpangnya dalam menggunakan jasa kereta api di wilayah

kerja DAOP Regional VI Yogyakarta dengan didasarkan pada Undang-

Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian maupun Undang-

Undang yang berlaku lainnya serta didasarkan pada Hukum Islam yang

sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang mengarah pada penelitian lapangan

maka sunber data primer diperoleh melalui obyek penelitian, dengan cara

observasi, dokumentasi, dan wawancara (interview). Observasi merupakan

pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati

17

langsung obyek datanya. Dokumen yaitu pengumpulan data dengan

penelitian literatur seperti data dari company profile PT. Kereta Api

(Persero), data korban kecelakaan beserta santunannya, dan data internal

lainnya. Wawancara personal yang dilakukan pada beberapa nara sumber

yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain

sebagai berikut :

a. Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) PT.Kereta Api (Persero)

Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta.

b. Kepala dan Wakil Operasional dan Pemasaran (Opsar) PT.Kereta

Api (Persero) Daop VI Yogyakarta

c. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum PT.Kereta Api (Persero)

Daop VI Yogyakarta

d. Bagian Subsi Hukum PT.Kereta Api (Persero) Daop VI

Yogyakarta

e. Manager Pengelolaan Kesehatan PT.Kereta Api (Persero) Daop VI

Yogyakarta.

Sumber data sekunder adalah kajian pustaka yang membahas dan

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif,

yaitu penelitian yang dilakukan pada PT. Kereta Api (Persero) dengan

didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Islam yang

sesuai.

18

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data, penyusun menggunakan analisa data kualitatif

dengan metode induktif . Yaitu menganalisa data dari fakta atau keadaan

yang ada di lapangan kemudian ditarik simpulan berdasarkan hukum yang

menjadi dasarnya, yaitu menganalisa tanggung jawab PT. Kereta Api

(Persero) Daop VI Yogyakarta sebagai pengangkut terhadap kerugian

penumpang kelas ekonomi dengan berdasarkan pada Undang-undang yang

berlaku dan hukum Islam yang sesuai.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi menjadi 5 bagian, antara bab yang

satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasnnya

adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai

perjanjian dan tanggung jawab, yang meliputi pengertian perjanjian, rukun

dan syarat-syarat perjanjian, berakhirnya perjanjian, bentuk perlindungan

konsumen, tanggung jawab akad dan penyelesaian perselisihan.

Bab ketiga, membahas mengenai pengangkutan penumpang kereta

api yang meliputi pertama, perjanjian pengangkutan antara lain: dasar hukum

pengangkutan, pengertian perjanjian pengangkutan, asas-asas perjanjian

19

pengangkutan, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkutan. Kedua,

Gambaran PT. Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta antara lain: sejarah

perkembangan PT. Kereta Api (Persero), visi, misi dan strategi, struktur

organisasi, pelayanan angkutan, kelalaian yang terjadi pada pengangkutan

penumpang (KA) kelas ekonomi, tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero)

terhadap penumpang (KA) kelas ekonomi yang mengalami kerugian, asuransi

pengangkutan penumpang (KA) kelas ekonomi.

Bab keempat membahas mengenai analisis tanggung jawab PT.

Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta terhadap kerugian penumpang

dalam pengangkutan kereta api kelas ekonomi yang meliputi analisis

mengenai akad dan tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) Daop VI

Yogyakarta terhadap kerugian penumpang kelas ekonomi.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian yang terbentuk pada pengangkutan kereta api penumpang

kelas ekonomi di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IV merupakan

suatu perjanjian yang timbal-balik yang mengikat antara penyelenggara

angkutan dengan penumpangnya untuk mengangkut penumpang dari stasiun

awal ke stasiun tujuan yang disepakati. Hak dan kewajiban yang timbul adalah

penyelenggara berkewajiban untuk menyelenggarakan angkutan dan

penumpang memberikan suatu pembayaran dan sebaliknya. Apabila tidak

terpenuhinya tujuan dari perjanjian pengangkutan ini, mengakibatkan adanya

tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi.

Pertanggungjawaban tersebut terlaksana apabila kesalahan tersebut

benar-benar karena kesalahan dari PT. Kereta Api (Persero) dan ganti rugi

tersebut diberikan bagi orang-orang yang benar-benar penumpang dengan bukti

adanya tiket kereta api yang sesuai pada hari penumpang mengalami kerugian.

Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero) adalah adanya ganti rugi bagi

korban kecelakaan kereta api penumpang kelas ekonomi dengan bentuk

santunan untuk biaya perawatan dan meninggal dunia dengan ketentuan yang

berlaku. Untuk kerugian berupa keterlambatan, kurangnya kenyamanan,

kehilangan atau kerusakan barang bawaan bukan merupakan tanggung jawab

PT. Kereta Api

98

(Persero). Hal tersebut akan menjadi tanggung jawab PT. Kereta Api (Persero)

jika dapat dibuktikan bahwa PT. Kereta Api (Persero) bersalah atau ada faktor

kesengajaan dari pihak penyelenggara (PT. Kereta Api).

Apabila yang mengalami kerugian adalah orang yang tidak

mempunyai tiket tetapi mengalami kerugian disebabkan pengoperasian

angkutan kereta api, misal:terjadi tabrakan antara kereta dengan kendaraan

bermotor. Secara hukum, pihak kereta api tidak ada kewajiban untuk

mengganti kerugian. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa pihak kereta api

lalai maka dapat menuntut kerugian.

B. Saran

1. Dari adanya suatu kecelakaan kereta api, pihak PT. Kereta Api (Persero)

harus mampu dan mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah

lalu mengenai penerapan kinerja yang kurang sesuai di lapangan dan

berkomitmen tidak mengulangi di masa mendatang.

2. Dengan memperhatikan kesejahteraan para petugas kereta api, diharapkan

dapat berbanding lurus dengan tanggung jawab yang mereka emban.

3. Memperhatikan kenyamanan dan keselamatan konsumen dengan cara

memeriksa secara rutin keadaan petugas dan adanya perbaikan sarana dan

prasarana kereta api itu sendiri, baik keadaan dalam gerbong, masinis dan

petugas lain, jalan rel, dan keadaan sekitar rel.

99

4. Pengangkutan kereta api penumpang kelas ekonomi merupakan angkutan

massal yang tidak pernah sepi dari pengguna jasanya terutama di saat Hari

Raya Idul Fitri maupun hari libur lainnya, hendaknya tidak diberlakukan

karcis “bebas tempat duduk” sehingga penumpang tidak berdesak-desakan

ataupu terjadi kelebihan muatan yang mengakibatkan kecelakaan. Akan

lebih baik adanya kereta api tambahan untuk mengatasi penumpang yang

terlalu banyak.

5. Melihat dari letak stasiun yang ada di wilayah Daerah Regional VI

Yogyakarta yang “belum steril”, hendaknya tingkat keamanan,

kenyamanan, dan ketertiban lebih ditingkatkan.

6. Kereta api penumpang kelas ekonomi adalah angkutan yang dapat

digunakan oleh semua lapisan masyarakat, hendaknya fasilitas standar

dalam kereta api dan stasiun tetap dipertahankan kelayakannya.

7. Peran pemerintah dalam pembangunan hukum pengangkutan lebih

ditingkatkan agar lebih terarah dan terpadu. Karena dalam perjanjian

pengangkutan, undang-undang memegang peranan penting.

100

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anDeparteman Agama Republik Indonesia, Al-Qur an dan Terjemahannya.

Kelompok FiqhAbdul Muhsin Sulaiman,Thahir, Menanggulangi Krisis ekonomi Secara Islam,

alih Bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma’arif, 1985.

A. Mas’adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. I, Jakarta : Raja GrafindoPersada,2002.

Anwar,Syamsul, “Teori Kausa dalam Hukum Islam Hukum Perjanjian Islam(Suatu Kajian Asas Hukum)”, Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN SunanKalijaga Yogyakarta Tahun 1999-2000.

_____________, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang teori Akad dalamFikih Muamalat, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007

Al Qardawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,Alihbahasa, Didin Hafiduddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Al-‘assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem EkonomiIslam, alih bahasa, Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya:Bina Ilmu, 1980.

Azhar Basyir, .Ahmad., Asas-asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Press,2004.

__________ , .Ahmad, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM UISBA, 1995.

Dewi, Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonnesia, Yogyakarta: FH UII,2005.

Djamil,Fattrahman, ”Hukum Perjanjian Syari'ah”, dalam Miriam DarusBadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti,2001.

K. Lubis, Suhrawardi., Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: Unit Penerbit dan PercetakanAkademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

101

Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian DalamIslam, Jakarta: Sinar Jaya, 1996.

Qurais Shihab, Muhammad, Wawasan al-Qu an; Tafsir Maudhu i Atas PelbagaiPersoalan Umat, Bandung: Mizan, 1999.

Qardawi,Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press,1997.

Nawab Haider Naqvi,Syed, An Islamic Synthesis, alih bahasa Husin Anis danAsep Hikmat, Cet. I, Bandung : Mizan, 1985.

Yusdani, Transaksi (Akad) dalam Perspektif Islam ,dalam jurnal Millah Vol. II,No. 2 Tahun 2002.

Kelompok Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2001 Tentang AngkutanKereta Api, www.Dephub.go.id.

Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No.415/KMK.06/2001Tanggal17 Juli 2001 Tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib DanaPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan PenumpangUmum di darat, sungai/danau,Ferry/penyebrangan laut dan udara.http://perkeretaapian.dephub.go.id/indexhome.php

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 Tanggal 10 April 1965 TentangKetentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib KecelakaanPenumpang, http://perkeretaapian.dephub.go.id/indexhome.php.

Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 1998 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api, www.Dephub.go.id

Perjanjian kerjasama antara PT.Kereta Api Indonesia (Persero) denganKonsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasa raharja PuteraTentang Asuransi Kecelakaan penumpang dan Awak Kereta Api.

Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, www.Dephub.go.id.

Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan WajibKecelakaan Penumpang, http://perkeretaapian.dephub.go.id/indexhome.php.

102

Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 Jakarta: Sinar Grafika,2004.

Kelompok Lain-lain

Abdul Aziz Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996).

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990, VI.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2002).

Fuady,Munir, Hukum Kontrak dari (Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001.

Sofyana, Erima Ika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab dalamPerjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV TIKI cabangYogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007

Kadir,Abdul, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Jakarta:Djambatan,1991.

__________, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2006.

Khairandi,.Ridwan., dan Machsun Tabroni Dkk, Pengantar Hukum DagangIndonesia 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII denganGama Media, 1999.

Lisani,Nurul, Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KantorOperasional Yunior Selong Lombok Timur, Skripsi Fakultas Syari’ah IAINSunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Martono, K., Tanggung Jawab Hukum PT. (Persero) Kereta Api Indonesia, www.Bappenas.go.id.

Mertokusumo,Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,1988.

Miru,Ahmad & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

103

Muiz,Imam, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. PosIndonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Barang Paket Pos , SkripsiFakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Nasrullah,Najmudin, CSR dalam Perspektif Islam , dalam www.Jurnal.majmu.Wordpress.com.

Nasution, A.Z., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Daya Widya, 1999.

Prodjodikoro,Wirjono, Azas-azas Hukum Perjanjian Bandung: Mandar Maju,2000.

Purwosutjipto,H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 ( HukumPengangkutan ), Jakarta: Djambatan, 1984.

Satrio, J., Hukum Perikatan ; Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang II,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

_______ ., Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992.

Setiawan, R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1987.

Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia II, Jakarta: Rajawali, 1986.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1981.

______, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, 1975.

______, Hukum Perjanjian , Jakarta: Intermasa, 2000.

Syamsuddin Meliala,A. Qirom, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya,Yogyakarta: Liberty, 1985.

Tjakcanegara, .Soegijatna., Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang,(Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. III, Jakarta : SinarGrafika, 2002.

Wiradipraja, E. Saefullah, Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam HukumPengangkutan Udara Internasional, Yogyakarta: Liberty, 1989.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

HLM F.N TERJEMAHANBAB I

8. 15 Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidakmempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnyapendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintapertanggungan jawabnya.

9 16 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengancara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa danpenuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti dimintapertanggungan jawabnya.

9 18 Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka,dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-bebanmereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada harikiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.

9 19 Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satuumat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya.dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang Telahkamu kerjakan.

BAB II20 6 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakankepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkanberburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. SesungguhnyaAllah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

22 16 Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamudengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadakambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orangyang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepadasebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman danmengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"....

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Abdulkadir Muhammad

Nama lengkap Abdulkadir Muhammad, lahir 16 Agustus 1937 diSekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatra Selatan. Setelah menamatkan SMAMuhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, beliau melanjutkan studi padaFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976beliau mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasaInggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat gelarDiploma.

Pada 1960—1963 beliau pernah mengajar di SMA Negeri diTahuna, Provinsi Sulawesi Utara, Februari 1966 beliau diangkat sebagai dosenHukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung(Unila). Pernah memangku jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unila selamadua periode, yaitu 1972—1974 dan 1982—1985. Beliau adalah anggota Tim IntiProgram Akta V (Applied Approach) Unila, anggota Dewan Penyunting PenerbitUnila, dan anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) PerguruanTinggi Dep-diknas (1997—1999). Jabatan akademik hingga sekarang adalah GuruBesar Hukum Dagang/Hukum Perusahaan pada Fakultas Hukum Unila, GuruBesar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada ProgramStudi Magister Ilmu Hukum, dan Hukum Bisnis pada Program Studi MagisterManajemen Program Pasca-sarjana Universitas Lampung.

Beliau juga pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang HukumKeperdataan di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitiandi Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), IlmuBudaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (Applied Approach) di Padang(1988), di Bogor (1990 dan 1995), serta Penerjemah dan Penyunting BukuPerguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliaujuga adalah penatar dosen yunior, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, danpenulis buku.Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasionaladalah Hukum Acara Perdata (1978); Hukum Surat Berharga (1979); HukumPerjanjian (terjemahan, 1980); Hukum Koperasi (terjemahan, 1981); HukumPerikatan (1982); Ilmu Budaya Dasar (1987); Hukum Perdata Indonesia (1990);Hukum Pengangkutan Niaga (1991); Perjanjian Baku dalam Praktik PerusahaanPerdagangan (1992), Hukum Harta Kekayaan (1994); Hukum Perseroan Indonesia(1996); Etika Profesi Hukum(1997); Perkembangan Hukum Keluarga di BeberapaNegara Eropah (1998); Hukum Perusahaan Indonesia (1999); Hukum AsuransiIndonesia (1999); Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000);Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001), dan Hukum danPenelitian Hukum (2004).

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928,Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga)Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdadpada tahun 1957. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairodalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan Purna SarjanaFilsafat di UGM dengan bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi,Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah Ketua PPMuhammadiyah, periode 1990-1995 dan meninggal dunia sebelum habis masajabatan tahun 1994. Karangan beliau antara lain : Citra Manusia Muslim (1982),Citra Masyarakat Muslim (1983), Refleksi Atas Persoalan Keislaman, dll.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,dilahirkan di Lokhsumaweh, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, Beliauadalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah denganAbu Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian kepondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Sekolah Al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen diPTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam ilmu Syariahpada tahun 1927. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar DoktorHonoris Causa dalam bidang ilmu Syariah. Beliau termasuk ulama besarIndonesia yang telah banyak menulis buku antara lain Tafsir An Nur, 2002Mutiara Hadits, Hukum Antar Golongan dan Islam, Peradilan dan Hukum AcaraIslam, Ilmu Fiqih Islam, dll. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standarmahasiswa, terutama di Fakultas Syariah.

Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawanmuslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada KabinetPembangunan VII(1998). Ia dilahirkan di Rappang, pada tanggal 16 Februari1944. Pada tahun 1958 Ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas IITsanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultasUshuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al Azhar. Ia kemudianmelanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelarMA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al Qur'an dengan tesis berjudul Al-I'jaz Al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim. Tahun 1982 Ia meraih doktornya dalam bidangilmu-ilmu Al Qur'an dengan disertasi yang berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah.

Sejak 1984 Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin danFakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia juga dipercayakanuntuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashbih Al Qur'an Departemen

Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak1989). Ia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain:Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari`ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-IlmuAgama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua UmumIkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain :

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAINAlauddin, 1984)

2. Filsafat Hukum Islam (Jakarta:Departemen Agama, 1987);3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta:Untagma, 1988)4. Membumikan Al Qur'an (Bandung:Mizan, 1992) . Buku ini merupakan salah

satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi.5. Tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Qur’an lengkap 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati)

Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah seorang ilmuwan, sastrawan sekaligus pemikirdari Mesir. Ia lahir di daerah Asyut, Mesir tahun 1906, di sebuah desa dengantradisi agama yang kental. Ia berhasil masuk pada perguruan tinggi TajhisziyahDar al Ulum, sekarang Universitas Cairo. Tahun 1933, Qutb mendapat gelarSarjana Pendidikan. Kemudian ia menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi di negeriPaman Sam (Amerika Serikat). Wilson's Teacher's College di Washington,Greeley College di Colorado juga Stanford University di California.

Studi di banyak tempat yang dilakukannya memberi satu kesimpulanpada Sayyid Qutb. Hukum dan ilmu Allah saja muaranya. Banyak problem yangditemuinya di beberapa negara. Secara garis besar Sayyid Qutb menarikkesimpulan, bahwa problem yang ada ditimbulkan oleh dunia yang semakin matredan jauh dari nilai-nilai agama.

Ia kembali ke Mesir dan bergabung dengan kelompok pergerakanIhkawanul Muslimin. Tapi pada tahun 1951, pemerintahan Mesir mengeluarkanlarangan dan pembubaran Ikhwanul Muslimin. Juli 1954, Sayyid menjabatsebagai pemimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimin. Tapi harian tersebut takberumur lama, karena dilarang beredar oleh pemerintah. Mei 1955, Sayyid Qutbditahan dan dipenjara dengan alasan hendak menggulingkan pemerintahan yangsah. Kemudian hukumannya menjadi lebih berat yaitu hukuman mati. Tepat padatanggal 29 Agustus 1969, beliau syahid. Sebelum menghadapi ekskusinya, SayyidQutb sempat menuliskan corat-coret sederhana, tentang pertanyaan danpembelaannya. Kini corat-coret itu telah menjadi buku berjudul, "MENGAPASAYA DIHUKUM MATI."

Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. Subekti, SH. Beliau pernah menjabatsebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Guru Besar HukumPerdata di Universitas Indonesia Serta pernah menjabat sebagai salah seorangdosen tetap UGM Yogyakarta. Beberapa karyanya antra lain, Pokok-PokokHukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pembuktian, dan Aneka Perjanjian

Syamsul Anwar

Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau.Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga 2001. Tahun1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary,Hartford, USA. Sejak tahun 1983 hingga sekarang menjadi dosen tetap UINSunan Kalijaga Yogyakarta dan tahun 2004 diangkat menjadi guru besar. Selainitu ia juga memberikan kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY,UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UINSunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjabat sekretaris Prodi Hukum Islam PPSIAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah Sunan Kalijaga (1999-2003). Seminar dan penelitian yang pernah diikuti antara lain: tahun 2003 diLeiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan tahun2007 di Kairo, Program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN SunanKalijaga Yogyakarta. Selain itu, pernah mengikuti Youth Religious Service diSpanyol tahun 1987. Sekarang aktif di pimpinan Pusat Muhammadiyah denganjabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku Islam, Negara dan Hukum(terjemahan, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007), sertaartikel-artikel ilmiah tentang hukum islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura,Profetika, Mukaddimah, Al-Jami ah, Islamic Law and Society (Leiden) dan lain-lain.

LAMPIRAN IV

RINCIAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN I

BAGAN II

KASISUMBER DAYA MANUSIA

DAN UMUM

KASIKEUANGAN

KASUBSIKERUMAHTANGGAAN

DAN UMUM

KASUBSIHUKUM

KASUBSISUMBER DAYA

MANUSIA

KASUBSIHIPERKES

DAN KESELAMATAN KERJA

KASUBSIANGGARAN DAN

AKUNTANSI

KASUBSIADMINISTRASI DAN

KEUANGAN

BAGAN III

BAGAN IV

KASISINTELIS

KASUBSIPROGRAM

KASUBSITELKOM

KASUBSISINYAL

WASISINTELIS

TSK RLU

RLU

SSK

KASUBSIOPNIS DAN OPKA

KASUBSISARPEN

KASUBSISARBAR

KASUBSIKAMTIB

KEPALAPUSDAL

OPKA

UPTSTASIUN

UPTSTASIUN

WASIOPSAR

WASI OPTEL

KASIOPSAR

BAGAN V

KASUBSIPROGRAM

KASUBSIJEMBATAN

KASUBSIKONSTRUKSI

WASIJEMBATAN

JRK

DK

SK

WASIJALAN REL

KASIJALAN REL

DAN JEMBATAN