TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF …

CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, Juni 2015 : ISSN 2443-2741

TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Rasyida Arsjad

STAI Hasan Jufri Bawean Email: [email protected]

Abstract: This scientific paper is a result of literature research on talfiq in the implementation of the four mazhabs in the turots, especially, presented by scholars of the four mazhab (Shafi'i, Hanafi, Maliki and Hanbali). Talfiq in the implementation of worship is one of the phenomena that often occur in our daily lives, especially in the implementation of worship and muamalah among human beings. The Issues concerning the permissibility of talfiq can occur in dzhaniyah case, not the the obvious and definitive one according to islamic law. it is forbidden as well for some ones doing it by reason tala'ub (playful) and deliberately take the opinion that is light because of solely following their own lusts. So, the conclusion is that as a servant let us always strive to examine and explore the validity of the law in the Shari'ah through texts or sunnah or by asking someone who is an expert in his field of science. Keyword: talfiq, worship, on perspective of four mazhabs Pendahuluan

Kehidupan ibarat waktu yang terus berjalan untuk sampai kepada batas finish yang tidak akan kembali. Setiap manusia selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan aturan tetap dalam kehidupan ini, karena pada hakekatnya kita sebagai pelaksana dari sebuah aturan dan larangan yang telah ditetapkan oleh sang Khaliq. Namun, dalam melaksanakan dua ketetapan tersebut, tidak semua individu memahami secara menyeluruh yang terkandung dalam syari’at. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah hukum yang mengatur arus perjalanan syari’at agar tetap pada jalur vertikal yang berhubungan dengan sang khaliq, dan hubungan horizontal yang menyangkut sosialisasi dan muamalah terhadap sesamanya. Dengan adanya korelasi yang erat, hukum syari’at akan kokoh sesuai pondasi dasar yang telah ditetapkan oleh As-Syari’.1 Tidak semua manusia bisa langsung menerapkan perbuatan yang menjadi perintah, dan mencegah larangan secara menyeluruh. Dibutuhkan pemahaman dalam tentang hakekat dan hukum setiap sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba.

1 Ibnu Mandhur, Lisanul Arab, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2003), 83.

Talfiq dalam Pelaksanaan Ibadah

Volume 1, Nomor 1, Juni 2015 | 59

Dalam sebuah komunitas masyarakat terbagi dua kelompok dalam kaitannya dengan pembebanan sebuah hukum, ada orang ‘alim yang bisa memahami sebuah konsep penetapan hukum dengan menggali pemahaman dari nash dalam al-Qur’an dan hadits melalui sunnah. Kelompok yang pertama bisa sampai kepada derajat mujtahid yang mampu berijtihad dalam memahami sebuah konsep yang ditetapkan oleh syari’at islam. Namun untuk menjadi seorang mujtahid harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikan pemahaman sebuah perintah dalam perbuatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kelompok yang kedua adalah masyarakat awam yang masih membutuhkan pemahaman dalam pembebanan sebuah hukum yang ditetapkan oleh syari’at melalui beberapa cara, diantaranya adalah dengan bertanya kepada orang yang mengerti tentang agama, baik ulama’ atau orang yang telah dianggap mampu dalam menjawab permasalahan yang berhubungan dengan ajaran islam dan aturan-aturan di dalamnya.

Betapa sulitnya masyarakat awam yang belum memahami ajaran syari’at dan hukum islam dalam menjawab dinamika yang sangat sarat oleh perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin melaju cepat. Tidak sedikit yang terjebak dalam pemahaman dangkal ketika menafsirkan dan menjalankan sebuah perintah, begitu

pula dengan fenomena taqlid yang acap kali dijadikan panutan buta tanpa berusaha menggali dan menelaah kembali dalam nash dan sunnah yang nyata sebagai

pedoman asli dalam sebuah syari’at. Taqlid buta yang akan berdampak negatif dan melahirkan pemikiran yang tidak sesuai bahkan jauh dari ruh dan nilai-nilai syari’at.

Dengan sudut pandang yang berbeda-beda tersebut, masyarakat awam mendapatkan sebuah solusi dengan cara menganut sebuah madzhab. Di sana mereka bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang mencakup adanya anjuran yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Hal tersebut diperbolehkan, selama masih berjalan pada jalur dan ruang lingkup yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Namun yang berkenaan dengan masalah keyakinan tidak diperbolehkan, karena hal-hal yang telah diatur dan terkonsep dalam nash tidak bisa diganggu gugat dengan alasan yang hanya berlandaskan hawa nafsu manusia.

Umat islam diberi kebebasan dalam memilih madzhab yang dianggapnya mampu menjawab permasalahan hukum taklifi yang dibebankan kepada seorang hamba. Akan tetapi kebebasan tersebut bukan tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai rel-rel yang sarat dengan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak sekali fenomena yang berkembang berkaitan dengan ittiba’ terhadap madzhab tersebut, permasalahannya adalah tidak semua aturan dalam syai’at

Rasyida Arsjad

60 | CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman

mampu dikerjakan oleh seorang hamba, ada kalanya di sana ada pembebanan yang tidak mampu dikerjakan secara signifikan, karena dianggap sulit. Dengan anggapan tersebut, maka tidak heran jika mereka mencari jalan pintas dengan membuka pandangan meuruti hawa nafsu yang sesat, yaitu dengan cara mencari kemudahan-kemudahan yang sebenarnya jauh dari hakekat rukhsoh.

Fenomena di atas yang menjadi dasar munculnya istilah talfiq2 dalam bermadzhab yang secara etimologi (bahasa) berarti melipat, menjahit dan menggabungkan, sedangkan menurut terminologi (istilah) yaitu menggabungkan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada tujuan dalam menyikapi sebuah hukum. Selanjutkan akan melahirkan sebuah pendapat yang ketiga yang tidak termasuk dalam pendapat kedua madzhab itu. Menyikapi adanya pandangan ittiba’

buta dan taqlid tanpa dasar yang kuat dari nash perlu dikaji kembali apa yang

menjadi penyebab utama munculnya istilah talfiq dalam bermadzhab. Walaupun secara sharih tidak ada anjuran bermadzhab, namun bermadzhab bukan sebuah

larangan ketika diniatkan untuk menelaah pemahaman yang hukumnya dzanniyah (cabang-cabang fiqih yang masih bersifat perkiraan dan keraguan), khususnya bagi masyarakat yang awam dalam memahami hukum syari’at.

Sedangkan bermadzhab menjadi sebuah dampak yang negatif ketika muncul sikap fanatisme terhadap madzahab yang diikutinya. Di ruang lingkup inilah larangan berijtihad dilakukan, karena hukumnya sudah jelas dan tidak bisa diganggu gugat apalagi dengan alasan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Oleh sebab tidaklah menjadi keharusan bagi seseorang untuk tetap pada satu

madzhab saja, tetapi yang sangat ditakutkan adalah terjebak kepada talfiq dengan alasan rukhsah dalam syari’at. Seseorang boleh mengikuti madzhab lain apabila ada alasan yang kuat, bukan sekedar coba-coba dan menuruti hawa nafsu. Tetapi atas dasar adanya situasi yang darurat dan ketidak sanggupan melakukan seperti apa yang telah difatwakan oleh madzhabnya. Seperti mengikuti madzhab Syafi’i dalam masalah ibadah dan mengikuti madzhab Hanafi dalam masalah muamalah.

Jelasnya, talfiq adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut: 1. Dalam masalah berwudhu, seseorang mengikuti madzhab Imam Syafi’i dengan

mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh

kulit wanita ajnabiyah (bukan mahramnya), setelah itu dia langsung melaksanakan shalat tanpa berwudhu kembali dengan alasan mengikuti

madzhab Imam Hanafi yang menyatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyah

tidak membatalkan wudhu. Contoh perbuatan tersebut adalah talfiq, dengan adanya gabungan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam satu

2 Ibid. 105.



masalah, yaitu masalah wudhu. Pada akhirnya akan memunculkan pendapat baru yang tidak diakui oleh pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Dengan alasan Imam Syafi’i membatalkan wudhu ketika seseorang menyentuh kulit yang bukan mahramnya, sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudhu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

2. Sama halnya dengan seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudhu karena mengikuti madzhab Imam Syafi’i. kemudian dia menyentuh anjing, karena mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Lalu ketika dia shalat, tentunya kedua imam tersebut sama-sama akan membatalkannya. Sebab, menurut madzhab Malikiyah wudhu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Wudhu ala Imam Syafi’i adalah tidak sah menurut Imam Malik, karena wudhu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Sebaliknya anjing menurut Imam Syafi’i termasuk najis mughaladzah (najis yang besar). Ketika menyentuh anjing kemudian shalat, maka shalatnya tidak sah karena bernajas besar. Dengan demikian kedua imam tersebut sama-sama tidak menganggap sah shalat yang dilakukan.

Talfiq semacam inilah yang dilarang oleh agama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwir al Qulub:

Talfiq dalam satu masalah dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut pada Imam Syafi’i dalam bolehnya mengusap kepala untuk mengerjakan shalat. “Adapun tujuan pelarangan itu agar tidak Tatabbu‟ al-Rukhsah (mencari yang gampang-gampang), tidak memanjakan umat Islam mengambil yang ringan-ringan. Sehingga tidak akan tala‟ub (main-main) di dalam hukum agama. Sikap fanatisme terhadap madzhab yang akhirnya memonopoli kebenaran harus dihindari, karena sikap ini akan menimbulkan perpecahan dan akhirnya menjadi kelemahan umat islam. Karenanya Rasul bersabda: “Barang siapa berijtihad dan benar maka baginya dua pahala dan barang siapa berijtihad dan ternyata salah maka baginya satu pahala.3

Kebebasan bermadzab hukumnya boleh dengan catatan paling tidak ahlul lil

fatwa. Bila bukan demikian maka hukumnya menjadi haram karena mencampur adukkan madzhab tanpa mengetahui secara jelas seluk beluk madzhab yang empat tersebut.

3 Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Nur Asia, 2005), 397.

Rasyida Arsjad


لا يسم أحد عالما الا ان بحث ما نزع أقول العلماء وعرف من أين أحدىا من الكتاب والسنة لا من ردىا لا بطريق الجهل والعضوا

Artinya:

Seseorang belum diketahui alim kecuali bila mampu membahas ucapan-ucapan khilafiyah (perselisihan) para ulama‟, ucapan mana apa mengambil dari al-Qur‟an atau al-Hadits bukan justru menolak karena dasar kejahilan dan permusuhan.

Sikap hati-hati dalam mengkaji sebuah dalil sangat penting, agar tidak

terjerumus dalam kejahilan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya. Apakah sebuah anjuran dan perintah atau sebaliknya, sebuah larangan yang harus dicegah dan dihindari. Karena akan menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Dengan mengikuti salah satu madzhab adalah sebagai solusi untuk mendapatkan kejelasan sebuah hukum yang dibebankan kepada seorang hamba. Karena madzhab adalah sebuah ‘jalan’ yang disediakan oleh para mujtahid sebab adanya perbedaan di antara mereka, terutama kepada masyarakat awam menjadi wajib hukumnya bermadzhab karena tidak mengetahui samudera syari’at yang sangat luas dari seluruh madzhab, sedangkan kita hidup setelah wafatnya Rasul, oleh sebab itu kita tidak mengenal hukum kecuali dengan menelusuri fatwa-fatwa para ahli hadits zaman dahulu. Tetapi bagi masyarakat awam bermadzhab adalah untuk memudahkan mereka mengikuti ajaran agama, sebab tidak mungkin mencari sendiri di dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Hingga saat ini pintu ijtihad masih terbuka, bahkan sampai sekarangpun masih terbuka peluang munculnya para imam mujtahid. Namun yang bisa memasuki pintu tersebut tentulah orang-orang yang memiliki kualitas pribadi dan keilmuan yang memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid. Dengan mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid tidaklah mudah, dan hanya orang-orang tertentulah yang berada dalam lingkup berstatus mujtahid. Maka dengan mengikuti sebuah madzhab adalah sebuah bentuk usaha manusia untuk bisa sampai kepada pemahaman suatu hukum dalam syari’at, namun pada majal yang dibatasi oleh aturan baku dalam agama.

Pembahasan di atas sengaja penulis angkat sebagai judul agar kita memperdalam dan mengkaji kembali apa sebenarnya yang menjadi permasalahan

dan pengaruh talfiq dalam penetapan hukum Islam. Karena dikhawatirkan kita telah jauh berjalan pada jalur yang sebenarnya kita pun tidak mengetahui secara

jelas apa landasan perbuatan tersebut. Inilah pentingnya permasalahan talfiq dibahas dan dikaji untuk mendapatkan sebuah solusi yang sesuai dengan nash dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Sehingga tidak salah memahami sebuah hukum yang mutlaq adanya.



Tulisan ini akan mengkaji permasalahan talfiq dalam pelaksanaan ibadah

dalam hal wudlu, talaq, dan akad nikah menurut perspektif empat madzhab (Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki).

Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif atau metode deskriptif kualitatif. Sistematika pembahasan dalam

tulisan ini diuraikan ke dalam lima pokok bahasan. Pertama, pendahuluan. Kedua,

kerangka teoritis atau landasan teori tentang pengertian talfiq dan beberapa qaul

ulama’ seputar ruang lingkup talfiq serta pengaruh talfiq itu sendiri dalam

pelaksanaan ibadah; wudlu, talaq dan akad nikah menurut empat madzhab. Ketiga,

gambaran umum tentang sajian talfiq dalam bentuk ibadah; wudlu, talaq dan akad nikah yang diteliti melalui khazanah keilmuan yang akan menghasilkan suatu hasil

atau jawaban yang konkrit berdasarkan pendapat empat madzhab. Keempat, analisis

hasil penelitian tentang talfiq dalam bentuk ibadah; wudlu, talaq dan akad nikah

dilihat dari sudut pandang empat madzhab. Kelima, kesimpulan. Pembahasan A. Pengertian Talfiq

Secara bahasa talfiq berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan istilah dapat diartikan mencampuradukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Sehingga terjadilah sebuah hukum baru yang membatalkan antara kedua pendapat tersebut.

Berkaitan dengan pengertian talfiq dalam pembahasan ini para ahli ushul

memberikan sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dengan talfiq yaitu: Menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu madzhab, dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada suatu perbuatan yang tidak di ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam madzhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru ia ikuti. Pada akhirnya setiap dari masing-masing madzhab tersebut menyatakan pembatalan perbuatan yang tercampur aduk tadi.

Dikatakan talfiq apabila seseorang meniru dan ikut dalam permasalahan atau perkara dengan dua perkataan secara bersama-sama, atau kepada salah satunya saja. Yang akhirnya akan menimbulkan suatu perkara yang baru, yang tidak dikatakan oleh kedua madzhab tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa talfiq adalah menggabungkan perkataan dua madzhab atau lebih dalam suatu permasalahan yang mempunyai

Rasyida Arsjad


suatu rukun, dan setiap darinya mempunyai hukum khusus, kemudian mengikuti madzhab tersebut dalam satu hukum permasalahan dan mengikuti madzhab yang lain dalam hukum permasalahan yang berbeda pula. Maka di sanalah lahir suatu hukum baru yang tercampur aduk antara pendapat pertama dan pendapat yang kedua.

Konsep talfiq muncul karena kuatnya perasaan taqlid yang ditanamkan para

ulama’ madzhab di zaman berkembangnya taqlid yang mengharamkan seorang pengikut madzhab tertentu untuk mengambil pendapat dari madzhab yang lain.

Karena pada hakikatnya terdapat dua kemungkinan seseorang melakukan talfiq, yaitu karena bertujuan untuk memilih qaul (pendapat) yang ringan dan

meninggalkan qaul (pendapat) yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana pendapat beberapa ulama’ tentang perkara memilih yang lebih ringan dan sesuai dengan kemampuaannya, tanpa adanya niat kesengajaan mengerjakan yang ringan dalam menjalankan hukum syari’at. Hal ini dilakukan karena seseorang dibebani sebuah pembebanan hukum syari’at sesuai dengan kemampuannya.

B. Ruang Lingkup Talfiq

Adapun ruang lingkup talfiq seperti halnya ruang lingkup taqlid, yaitu hanya terbatas pada permasalahan ijtihad yang bersifat dzhanniyah (yang meragukan), sedangkan segala sesuatu yang telah diketahui dan jelas menurut nash Al-Qur’an dan agama atau telah disepakati keharamannya tidak termasuk dalam ruang

lingkup taqlid dan talfiq. Sebagaimana haramnya khamar, karena telah jelas

paparannya dalam nash, maka di sana tidak ada ruang talfiq yang menyebabkan timbulnya kebolehan agar keluar dari keharamannya.

Permasalahan talfiq antara madzhab muncul setelah abad ke-10 oleh ulama’ mutaakhirin, yaitu dengan dibolehkannya mengikuti madzhab lain, dan tidak ada

perbincangan tentang talfiq sebelum abad ke-17.

Adapun kebolehan talfiq berdasarkan apa yang telah ditetapkan dengan tidak adanya keharusan mengikuti madzhab tertentu dalam setiap permasalahan, dengan

demikian diperbolehkan adanya talfiq. Jika tidak, maka batallah ibadah orang-orang awam, karena orang awam tidak ada madzhab baginya, walaupun sebenarnya telah bermadzhab. Sedangkan madzhab mereka dalam suatu permasalahan adalah siapa

yang telah memberi fatwa padanya. Sama halnya dibolehkannya talfiq sebagai ibarat untuk memberi kemudahan kepada manusia. C. Pendapat Para Ulama’ Madzhahib Tentang Kebolehan Talfiq

1. Pendapat Hanafiyah:

: قال الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج في التحرير وشرحو



وان الأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليو , ان المقلد لو أن يقلد من شاءوكون الانسان يتتبع ما ىو الأخف عليو من القول , لا أدري ما يمنعو من النقل أو العقل

وكان النبي صلى الله عليو , ما علمت من الشرائع ذمو عليو, المجتهد مسوغ لو الاجتهاد .وسلم يحب ما خفف عن أمتو

Dikatakan oleh Kamal bin Himam dan muridnya Amir al-Haj dalam tahrir dan penjelasannya: “Sesungguhnya seorang muqallid (orang yang bertaqlid) diberi kebebasan untuk mengikuti siapa saja, dan orang awam dalam setiap perkara ketika bertaqlid terhadap perkataan mutahid (orang yang berijtihad) akan memudahkan baginya karena mereka tidak mengerti hal-hal yang dilarang menurut nash atau akal”. Karena Rasulpun menyukai keringanan yang dibebankan kepada umatnya.4

2. Pendapat Malikiyah:

فقد , الأصح والمرجح عند المتأخرين من فقهاء المالكية ىو جواز التلفيق: المالكية قالواوأفتى العلامة , صحح الجواز ابن عرفة المالكي في حاشيتو على الشرح الكبير للدردير

ونقل الأمير الكبير عن شيوخو أن الصحيح , ورجح الدسوقي الجواز, العدوي بالجواز .جواز التلفيق وىو فسحة

Yang paling kuat menurut ulama‟ mutaakhirin dari pengikut Malikiyah adalah dibolehkannya talfiq, yang dibenarkan pula kebolehannya menurut „Urfah al-Maliki dalam penjelasannya syarhu al-Kabir oleh „Addairi, dan berfatwa pula „Allamah al-Adwiy tentang kebolehan talfiq.5

3. Pendapat Syafi’iyah:

واقتصر بعضهم الأخر على حظر حالات , منع بعضهم كل صور التلفيق: الشافعية قالوا .وأجاز أخرون التلفيق اذا جمعت في المسألة شروط المذاىب المقلدة, التلفيق الممنوع

Menurut pendapat sebagian Syafi‟iyah menyatakan larangan talfiq, dan sebagian yang lain berpendapat tentang kebolehan talfiq, apabila dalam permasalahan yang memenuhi syarat terhadap madzhab yang diikuti.6

4. Pendapat Hanabilah:

4 Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2008), 46. 5 Ibid. 97.

6 Ibid.

Rasyida Arsjad


ىذا : نقل الطرسوسي أن القضاة الحنابلة نفذوا الأحكام الصادرة بالتلفيق: الحنابلة قالواسواء في قضية الأخذ بأيسر المذاىب , ولم أذكر أقال المخالفين من علماء ىذه المذاىب

.لعدم وجود دليل شرعي راجح لها, ولأن أقوال المخالفين لا تلزمنا, أو في تتبع الرخصDibolehkannya talfiq karena tidak adanya dalil syar‟i atas ketidakbolehan

talfiq dalam bermadzhab, baik dalam perkara mengambil perkara yang mudah dan ringan ataupun dengan mengikuti rukhsah (keringanan).7

Dengan demikian dapat disimpulkan, tentang dibolehkannya talfiq dengan beberapa alasan, diantaranya:

a. Tidak adanya dalil atau nash yang menyatakan larangan terhadap talfiq, karena itulah jalan yang termudah untuk sampai kepada pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya, kecuali kalau hukum tersebut telah paten hukum dan ketentuannya keharamannya. Dengan demikian, kita

masih punya kesempatan untuk bertaqlid kepada ahli ijtihad itu melakukan sebuah perkara.

b. Pendapat selanjutnya tentang kebolehan talfiq dengan alasan pada zaman seperti saat ini kita sudah tidak dapat membedakan lagi apakah seseorang telah mengikuti madzhab mereka secara murni tanpa adanya campur aduk dengan pendapat yang lain, kecuali mereka yang memang secara khusus belajar dalam

bidang dan ilmu syari’at. Jika adanya larangan tentang adanya talfiq, maka semua orang akan dihukumi berdosa lantaran telah melakukannya.

c. Adanya sebuah hadits yang menyatakan: ketika nabi dihadapkan pada dua buah pilihan yang sama-sama benar berdasarkan dalil secara syar’i, maka nabi akan memilih dan mengerjakan hal yang lebih ringan dan mudah. Sebagaimana hadits Aisyah r.a.

ما خير رسول الله ))أخرجو البخارى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالتفان كان اثما كان أبعد , صلى الله عليو وسلم بين أمرين الا أخذ أيسرهما ما لم يكن اثما

رواه البخاري في صحيحو( (الناس منو

“Nabi tidak pernah diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah,

selama hal tersebut bukan berupa dosa. Jika hal tersebut adalah dosa, maka

beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut“. (H.R. Bukhari)8

7 Ibid.

8 Thohun, Ratibah Ibrahim Khattab, Qabasatu Min Akhlaq An-Nabi SAW, (Al-Qahirah: Madinah Nashr, 2005), 99.



d. Alasan selanjutnya adalah tidak banyaknya para ahli fiqih ataupun para ahli agama yang menjawab berbagai permasalahan hanya terpacu pada satu madzhab saja, mereka masih membuka rujukan dan pendapat para imam yang lainnya. Karena agama Islam memberikan sebuah keringanan, dengan catatan tidak adanya niat main-main dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang telah diharamkan kepada seorang hamba.

Sebagaimana dijelaskan tentang tasamuh (toleransi) yang ada dalam agama Islam, dengan tidak adanya penekanan dan menyulitkan suatu perkara.

“Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan.9

Namun demikian ulama’ fiqh juga mengemukakan beberapa ketentuan

berkenaan dengan dibolehkannya memilih pendapat yang termudah dalam mengamalkan suatu ajaran agama. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengambil cara yang termudah tersebut harus disebabkan adanya udzur. Dalam hal ini Imam Al-Ghozali (ahli ushul fiqh madzhab Syafi’i)

berpendapat bahwa talfiq tidak boleh didasarkan pada keinginan mengambil yang termudah dengan dorongan hawa nafsu, dan hanya boleh

apabila disebabkan oleh adanya udzur atau situasi yang menghendakinya.

2. Talfiq tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan hakim, karena apabila hakim telah menentukan suatu pilihan hukum dari beberapa pendapat tentang suatu masalah, maka hukum itu wajib ditaati,

hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “keputusan hakim itu mengahapuskan

segala perbedaan pendapat”. 3. Talfiq tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum atau

amalan yang sudah diyakini, misalnya, seorang Mujtahid menceraikan

isterinya secara mutlak, tanpa menyebutkan bilangan talaq yang

dijatuhkannya. Ketika itu Ia berkeyakinan bahwa talaq yang dijatuhkannya

secara mutlak tersebut adalah talaq tiga sekaligus. Oleh karena itu ia tidak berhak rujuk kepada isterinya, kecuali setelah isterinya menikah dan

bercerai dengan orang lain, kemudian Mujtahid tersebut berubah pikiran,

sehingga ia berpendapat bahwa talaq yang diucapkan secara mutlak (tanpa

menyebut bilangan talaq) tersebut hanya jatuh satu, sehingga ia boleh rujuk dengan istrinya. Menurut imam Ghozali perkawinan seperti itu

9 Al-‘Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fathu al-Bari, (al-Qahirah: Maktab al-Ilmi, 2002), 93.

Rasyida Arsjad


tidak dibolehkan, karena akan membuat akad talaq sebagai permainan belaka dan nilai sakralitas dari perkawinan akan hilang.

Ulama’ fiqh berpendapat bahwa talfiq dapat dilakukan dalam hukum-

hukum furu‟ (cabang) yang ditetapkan berdasarkan dalil dzhanni (kebenarannya

tidak pasti). Adapun dalam masalah aqidah dan akhlak tidak dibenarkan talfiq.

Sementara ulama’ ushul fiqh dalam masalah furu‟ tersebut membaginya menjadi tiga macam: 1. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemudahan dan kelapangan yang

dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi. Hukum-hukum

seperti ini adalah hukum yang termasuk al-ibadah al-mahdah (ibadah khusus). Karena dalam masalah ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang pada Allah SWT dengan menjalankan perintahNya. Dalam ibadah seperti ini faktor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.

2. Hukum yang didasarkan pada sikap kewaspadaan dan penuh perhitungan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu, melainkan didasari atas kemudharatan. Oleh karenanya pada hukum-hukum seperti ini tidak

dibenarkan kemudahan dan talfiq, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya larangan memakan daging babi dan bangkai. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: segala yang dilarang, hindarilah dan segala yang saya perintahkan ikutilah sesuai dengan kemampuanmu (HR. Al-bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah) berangkat dari hadits ini, ulama’ ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang bersifat perintah dikaitkan dengan kemampuan. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan suatu perintah. Namun untuk yang bersifat larangan tidak ada toleransi dan tidak ada peluang memilih berbuat atau tidak berbuat. Karenanya seluruh yang dilarang wajib dihindari.

3. Hukum yang intinya mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misalnya pernikahan, muamalah dan pidana (hukuman). Dalam pernikahan tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami istri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus

dengan talfiq. Namun talfiq yang diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu ulama’ fiqih

mengatakan bahwa nikah dan talaq tidak bisa dipermainkan. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang disyari’atkan untuk memelihara



jiwa dan lain sebagainya, patokannya adalah kemaslahatan pribadi dan

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut cara-cara talfiq dibolehkan. Dan terkadang harus dilakukan. Hal ini dibolehkan karena persoalan muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Oleh karena itu segala cara yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kemudharatan, boleh dilakukan.

Berdasarkan kenyataan di atas ulama fiqh kontemporer menyatakan

bahwa talfiq diperbolehkan, asal tidak menimbulkan sikap main-main dalam beragama atau mengambil pendapat alasan tertentu.

Demikian juga dengan para ulama kontemporer zaman sekarang,

semacam Wahbah Az-Zuhaily, menurut beliau talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syari’at.

Dengan pendapat mayoritas dari ulama’ fiqih dan ushul fiqh

berpendapat bahwa talfiq boleh dilakukan dalam mengamalkan sesuatu, hal ini

didasari oleh tidak adanya suatu nash yang menyatakan bahwa talfiq dilarang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

.… يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرArtinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah:185)10

Walaupun demikian, ayat ini bukan harus dijadikan suatu acuan agar

kita selalu mengambil hal-hal yang mudah dalam agama. Sehingga kita

terperangkap kepada tala‟ub (main-main) dalam menjalankan perintah Allah SWT. Karena pedoman dasar adalah nash dan hadits yang menjelaskan sebuah makna dan hikmah sebuah perintah dan larangan.

D. Talfiq yang Dilarang

Tidak ada perkataan dibolehkannya talfiq secara mutlak, tetapi bergantung dalam batas tertentu, karena disebabkan batil secara dzatnya, seperti keharaman khamar, zina dan lain-lain, tetapi ada pula yang hukumnya batil yang bukan pada dzatnya, seperti contoh hal-hal di bawah ini:

10 Al-Qur’an, (PT. Syamil Cipta Media, Jakarta, 2004), 28.

Rasyida Arsjad


1. Sengaja mengikuti rukhsah (keringanan), demi terjaganya dan terhindar dari kerusakan terhadap hukum syari’at yang dibebankan kepada seorang hamba.

2. Talfiq yang menjadikan batalnya hukum hakim, karena hukumnya menimbulkan terjadinya perbedaan yang akhirnya menyebabkan keributan.

3. Talfiq yang mengharuskan ia mengikuti terhadap apa yang ia ikuti dalam madzhabnya, hal ini hanya disyaratkan kepada selain ibadah. Jika tidak,

maka dibolehkan talfiq yang tidak kepada penghalangan hukum yang telah paten dinyatakan keharamannya.

4. E. Dasar Hukum Talfiq (dalam pembebanan hukum syari’at)

Cabang syari’at dibagi menjadi 3 macam: 1. Berdiri atas dasar kemudahan dan toleransi dengan perbedaan keadaan

mukalifin (orang yang terbebani hukum). 2. Atas dasar wirai dan kehati-hatian.

Di sini tidak dibenarkan adanya toleransi ataupun talfiq, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat menurut syari’at. Karena keadaan darurat membolehkan masuk dalam kemudharatan. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadits:11

دع ما )): والدليل على أنها مبنية على الورع والاحتياط أحاديث نبوية منها( (يريبك الى ما لا يريبك

((مااجتمع الحرام والحلال الا غلب الحرام والحلال)): ومنهاMaka dengannya tidak diperbolehkan adanya talfiq dalam

kemudlaratan yang berkenaan dengan hak-hak Allah (hak-hak orang banyak), demi menjaga peraturan umum dalam syari’at dan memperhatikan kemaslahatan umum. Sebagaimana ketidakbolehan

adanya talfiq yang berhubungan dengan kemudharatan hak-hak seorang hamba, demi terjaganya kemaslahatan dan menjaga munculnya bahaya.

3. Bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba.

F. Justifikasi Dalil Syari’ah Pada Hukum Talfiq Secara umum dalam permasalahan talfiq ini tidah ada dalil sharih (jelas)

yang menunjukkan kebolehan ataupun pelarangan untuk melakukan talfiq.

Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan talfiq itu

11

Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami ..., 100.



bersumber dari apa yang dikatakan oleh ulama’ ushul di dalam ijma’ mereka, dimana mereka beranggapan bahwasanya dikhawatirkan akan timbul pendapat ketiga setelah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok dalam madzhab tersebut. Maka, menurut para ulama’ berpendapat tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga, sehingga akan menyalahi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama’ secara ittifaq.

G. Seputar Permasalahan Talfiq Perspektif Empat Madzhab (Syafi’i, Hanafi,

Hambali, Maliki) 1. Talfiq dalam Wudlu

Banyak kita temukan permasalahan talfiq yang terjadi dalam masalah wudlu, khususnya yang terjadi dalam kenyataan dan keseharian hidup kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, kadang tanpa kita sadari kita

telah melakukan talfiq di dalamnya. Sebagai contoh seseorang berwudlu dengan mengikuti pendapat dalam madzhab Syafi’i, kemudian dalam perkara lain dengan mengikuti madzhab Maliki ataupun yang lainnya. Yang akan kita

telusuri apakah talfiq semacam ini diperbolehkan atau tidak. Sebagai contoh konkrit, si Ali melakukan wudlu dengan membasuh sebagian dari kepala, yang dia ikuti menurut madzhab Syafi’i, kemudian dia menyentuh seorang wanita

ajnabiyah (wanita asing yang bukan mahramnya). Setelah itu dia melakukan ibadah shalat tanpa melakukan wudlu kembali. Dengan alasan mengikuti pendapat madzhab Hanafi, bagaimana kita menyikapi perbuatan yang di lakukan oleh Ali yang menurut pendapat madzhab Syafi’i wudlu yang dia lakukan adalah batal disebabkan menyentuh wanita asing yang bukan mahramnya. Demikian pula menurut pendapat madzhab Hanafi, wudlu yang dilakukannya tidak sah pula, disebabkan hanya mengusap sebagian dari kepala, sedangkan menurut pendapat Hanafi kadar dalam mengusap adalah mengusap seluruh dari kepala. Maka wudlu yang dilakukannya adalah tidak sah pula, disebabkan mencampur adukkan pendapat dalam permasalahan wudlu. Sedangkan kedua pendapat madzhab tersebut sama-sama tidak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Ali, karena bertentangan dengan kedua pendapat imam dalam madzhab tersebut. Dengan demikian akan melahirkan pendapat ketiga, yaitu pendapat baru yang tidak dikatakan oleh keduanya. Di

sanalah timbul masalah yang di namakan talfiq khususnya dalam permasalahan wudlu.

Wacana lain dalam perkara ini adalah ketika seseorang melakukan wudlu menurut pendapat dalam madzhab Syafi’i dengan membasuh sebagian dari kepala dan menyatakan batalnya wudlu dengan menyentuh anjing, bahkan

Rasyida Arsjad


hal itu termasuk dalam najis mughaladhah (najis besar). Namun demikan, si Ali menganggap hal itu tidak membatalkan wudlu, setelah itu dia shalat dengan alasan mengikuti pendapat dalam madzhab Maliki yang menyatakan sucinya anjing. Maka shalat yang dia lakukan adalah tidak sah menurut pendapat Syafi’i karena bertentangan dengan perkara sucinya anjing, padahal dalam hal ini madzhab Syafi’i menyatakan pembatalan wudlu ketika seseorang menyentuh anjing, bahkan termasuk hadats besar. Demikian pula shalat yang dia lakukan adalah tidak sah menurut pendapat dalam madzhab Maliki, karena si Ali berwudlu hanya dengan mengusap sebagian dari kepalanya. Padahal madzhab Maliki berpendapat bahwa kadar mengusap adalah seluruh bagian dari kepala bukan sebagian dari padanya.

2. Talfiq dalam Pernikahan dan Talaq Pernikahan adalah suatu perkara penting dalam kehidupan, khususnya

dalam kehidupan berumah tangga. Dengan tujuan menjaga sebuah keharmonisan dengan adanya hak dan kewajiban antara hubungan suami istri. Dengan itu, pernikahan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Di bawah ini akan dijelaskan

masalah talfiq yang ada kaitannya dengan pernikahan. Diumpamakan si Fulan melakukan sebuah akad nikah dengan seorang

wanita dengan tanpa adanya wali dari pihak mempelai wanita, dengan alasan mengikuti madzhab Hanafi yang berpendapat sahnya sebuah pernikahan dengan tanpa adanya wali. Selang bergantinya waktu si Fulan melontarkan

perkataan talaq, entah dengan alasan sang istri tidak melaksanakan

kewajibannya, ataupun dengan alasan yang lainnya. Talaq yang dia lakukan

adalah talaq tiga dengan satu lafadz talaq, dengan alasan mengikuti madzhab

Syafi’i yang berpendapat sahnya satu lafadz dengan niat talaq ba’in (talaq tiga yang mengharamkan ruju’ kecuali setelah istrinya menikah dan dicerai oleh orang lain).

Dengan demikian hal yang dilakukan si Fulan adalah tidak sah menurut pendapat Syafi’i karena pernikahan dan akad yang dilakukan si Fulan tanpa adanya wali, yang menurut pendapat Syafi’i wali adalah salah satu dari rukun sebuah pernikahan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali adalah sah. Kedua pendapat tersebut bertentangan dengan satu madzhab yang satu dengan yang lainnya, sehingga

akan melahirkan pendapat baru, atau yang disebut dengan qaul (perkataan) ketiga yang sama-sama tidak dibenarkan oleh kedua pendapat tersebut. Karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama’, dan alasan yang utama adalah



akan menimbulkan bahaya dalam keharmonisan sebuah keluarga. Tentunya hal itu tidak boleh dilakukan demi menjaga sebuah kemaslahatan.

Di antara contoh talfiq dalam pernikahan adalah melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat imam Abu Hanifah

kemudian bersumpah untuk menjatuhkan talaq kemudian dia lupa menepatinya kemudian ia mengikuti pendapat Abu Hanifah atas jatuhnya

talaq disebabkan lupa tidak menepati janjinya, kemudian mengikuti pendapat imam Syafi’i tidak adanya dosa terhadap orang lupa, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut dengan mengikuti pendapat imam Syafi’i atas dasar akad yang dia lakukan sedangkan menurut pendapat imam

Abu Hanifah tetapnya jatuh talaq atas lupa tersebut, dan apabila dia kembali kepada pendapat Imam Syafi’ kemudian melakukan akad baru atas madzhab yang dia ikuti maka boleh baginya menyetubuhi wanita tersebut.

Demikian pula ketika seseorang mentalaq istrinya dengan kebencian,

maka berfatwa imam Hanafi bahwa hal itu telah terjadi hukum talaq, kemudian laki-laki tersebut menikah dengan kakak atau adik dari istri yang

baru saja dia talaq setelah habis dan berlalu masa ‘iddahnya, dengan mengikuti pendapat dalm madzhab imam Abu Hanifah. Kemudian berpendapat imam

Syafi’i tidak terjadinya talaq dan masih tetapnya hubungan pernikahan tersebut, maka dilarang baginya untuk berhubungan, pendapat yang pertama dengan mengikuti pendapat dalam madzhab imam Syafi’i, sedangkan yang kedua dengan mengikuti pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan kedua imam tersebut tidak membolehkan menyatukan (mengumpulkan) antara dua orang saudara. Dan wajib baginya ketika mengikuti pendapat imam Syafi’i membangun dan mengokohkan pendapat yang kedua, untuk menghindari dan menjaga agar tidak terjadi percampuran dalam masalah menyatukan dan mengumpulkan dua orang saudara.

Contoh yang serupa adalah ketika dalam melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat alam madzhab imam Abu Hanifah

kemudian bersumpah (berjanji) untuk melakukan talaq, kemudian dia tidak menepati janjinya disebabkan lupa, berpendapat imam Abu Hanifah telah

terjadi talaq, karena tidak menepati janjinya karena disebabkan lupa, sedangkan menurut ketentuan dalam madzhab imam Syafi’i tidak adanya dosa karena disebabkan lupa, maka dilarang baginya berhubungan dengan wanita tersebut dengan berpegang dan mengikuti madzhab imam Syafi’i atas dasar akad yang telah dia ikuti dalam madzhab imam Abu Hanifah karena dampak dan pengaruh dosa dengan alasan lalai dalam menepati janjinya, jika kembali

kepada taqlid yang ia ikuti dalam madzhab imam Syafi’i, kemudian dia

Rasyida Arsjad


memperbaharui akadnya dengan merujuk kepada madzhab Syafi’i maka dibolehkan baginya berhubungan lagi dengannya.

Kesimpulan

Dengan beberapa pemaparan dalam bab-bab yang terdahulu, maka

disimpulkan sejauh manakah kebolehan dan larangan talfiq dalam pelaksanaan

(implementasi) ibadah. Ketentuan dan penetapan dibolehkannya talfiq bahwa segala perkara dalam sebuah permasalahan yang akan menimbulkan kekacauan dan mengombang-ambing serta rapuhnya syari’at (merusak nilai dan hikmah) maka itulah sesuatu yang dilarang, khususnya dalam lingkup perkara yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan perkara yang melahirkan kekokohan syari’at, dan segala sesuatu yang mendukung segala sesuatunya demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dalam memudahkan pelaksanaan ibadah bagi seorang hamba.

Talfiq dibolehkan dalam keadaan darurat yang sesuai dengan ketentuan dan

syarat-syarat dalam kadar diperbolehkannya talfiq. Kebolehan ini adalah sebagai isyarat bahwa agama Allah adalah tidak menghendaki mencari kesulitan. Namun demi tercapainya kemaslahatan, yaitu melalui rukhsah (keringanan) yang dibebankan kepada seorang hamba

Talfiq dalam perkara yang sifatnya dzhanni (keraguan) diperbolehkan, karena di sana diberlakukannya sebuah ijtihad untuk sampai kepada sesuatu yang akan menjawab sebuah permasalahan dengan ijtihad tersebut. Jika ijtihad seseorang benar maka baginya dua pahala, jika tidak maka baginya satu pahala. Inilah ruang kita agar supaya terus berusaha melakukan ijtihad dalam menegakkan syari’at Islam. Karena ijtihad terus terbuka dalam mencapai sebuah tujuan, ijtihad bukan hanya terbatas pada pemahaman yang selama kita pahami saat ini, secara luas ijtihad adalah mencakup dalam melakukan telaah yang pada akhirnya akan memberikan sebuah pemahaman terhadap problematika yang kita hadapi dalam mengarungi

kehidupan yang nyata ini. Sedangkan talfiq dalam hukum yang telah tertera dalam

nash dan sunnah, maka tidak ada ruang untuk melakukan talfiq di dalamnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur‟an, (PT. Syamil Cipta Media: Jakarta, 2004)

Al-‘Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fathu al-Bari, (al-Qahirah: Maktab al-Ilmi, 2002)

Al Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh, Al fiqhu „alaa Al Madzhahib Al Arba‟ah, (Al Qahirah: Muassasah Al-Mukhtar, 2006)



Al-Kurdi, Muhammad Amin, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Nur Asia, 2005) Hakim, Abdul Hamid, Al-Bayan Fi Ilmi Ushul Fiqh, (Gontor: Darussalam,

Indonesia, 2002) Jum’ah, Ali, Fatawa Al-Bait Al-Muslim, (Cairo: Dar Al-Shateby, 2009) Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqih, (Kuwait: Darul Qalam, 2003) Mandhur, Ibnu, Lisanul Arab, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2003) Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo offset, 2002) Sabiq, Sayyid, Fiqhu As-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif , 1990) Sangkan, Abu, Berguru Kepada Allah, (Bekasi: Shalat Center, 2010), Thohun, Ratibah Ibrahim Khattab, Qabasatu Min Akhlaq An-Nabi SAW, (Al-

Qahirah: Madinah Nashr, 2005) Zaqzuq, Mahmud Hamdi, Mausu‟ah At-Tasyri‟ Al-Islami, (al-Qahirah: At-Tijariyah,

2006) Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2008)

Documents

TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF …