TABLOID RBN EDISI 023

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranewsWebsite: www.suratkabarrbn.co.cc

Email: [email protected]

Akses Baca Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

Akses BacaTABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyat_bicaraWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Email: email: [email protected]

Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Halaman..08

Halaman..15

Indek Berita

TABLOID RBNRedaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square

Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665Email: [email protected] Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers

Diduga Lakukan Penipuan

Polri TarikRatusanSenpi dariAnggotanya

HPL Terbit Diduga TanpaDasar Yang Jelas

Halaman.16

Edisi: 023 RABU, 30 MEI - 12 JUNI 2012



Akses Baca Surat Kabar

RAKYAT BICARA NEWSAkses Baca

Harga Rp. 12.000,-

TABLOID RBNOnline: http://issuu.com/rakyat_bicara

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.ccEmail: email: [email protected]

Terkait Perlindungan Hukum danIndikasi Salahgunakan Jabatan Oleh Joyo WinotoDPR: Permasalahan TersebutTelah Diteruskan KepadaKomisi II DPR RI

KakantorPertanahan JakutLayak Untuk“Pengkajian”

Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Kepala BPN RI, Joyo Winoto

PT WismamasCitrarayaDisomasi








PENERBIT:MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike MirandaPardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk,

Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:

Irjen Pol. (Pur) Hadiman,Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman

DEWAN PENASEHAT:Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal,

Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Drs. Dolok F. Sirait, Lingge

NainggolanPENASEHAT HUKUM:

R. Sitorus, SH, Novarita, SH,Bonifasius Gunung, SH, DickySiahaan, SH, Donald Halasan

Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENJAB:

Laspen SianturiPEMIMPIN REDAKSI:

Laspen SianturiWAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Rodeo Sujana MarbunREDAKTUR PELAKSANA:Bernhard Silaban, SPd.

Koordinator Liputan:Minggus S.

Koordinator Liputan Daerah:Sihol TH. NainggolanREDAKTUR KHUSUS:

Benhard MR Sinaga, MonangREDAKTUR:

Witman Hutagalung, Yulianto

STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, P,Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, MangihutSitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, SiholTH. Nainggolan, Yulianto, Rohimin, Minggus Sihombing, WitmanHutagalung, Hotman Gurning, Erik Simorangkir, Sutisno, E Supriatna.PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPdSEKRETARIS REDAKSI: MirandaKOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DivMANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin SihombingASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji SihombingLayout/Design: Pahotan SinagaMARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro PranotoPERWAKILAN ACEH: Amir SyehPERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC Tamba SH (Kepala), GamotManalu, Binsar Rajagukguk, Edward Panjaitan, SE, Abas ST SimbolonBIRO MEDAN KOTA: Edward Panjaitan, SE, Abas ST SimbolonBIRO SIMALUNGUN: Nurmani S.BIRO TAPANULI UTARA: K. HutabaratPERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M.PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan,Jamot SamosirBIRO PEMKOT TANGERANG: Dani, Agus PriyantoBIRO PEMKAB TANGERANG: Ani SubektiBIRO TANGERANG SELATAN: RohiminBIRO BEKASI: K. SimatupangBIRO BOGOR: YunamiBIRO DEPOK: AntoniBIRO KARAWANG: Erik SimorangkirBIRO BALI: AlisyahPERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto (Kepala), BIRO PROBOLINGGO: Muh.Syafii (Kepala), MisnajiPerwakilan Sultra: Muhammad AzharREKENING: Bank BCA No Rek. 4761070121 a.n.: Laspen SianturiALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok MSquare Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta SelatanTELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: [email protected]: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri)Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik IndonesiaWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http://issuu.com/rakyat_bicara

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TITABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTANAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara KebenaranTABLOID RBN(RAKYAT BICARA NEWS)

02 BOKS REDAKSI








Bersambung Ke Hal..........33

3 LAPORAN UTAMATerkait Perlindungan Hukum dan Indikasi Salahgunakan Jabatan Oleh Joyo Winoto

DPR: PermasalahanTersebut Telah DiteruskanKepada Komisi II DPR RIJakarta, Tabloid RBN

Terkait dengan perlindunganhukum dari Redaksi RBN dan indikasisalahgunakan jabatan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI kepadaDewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia (DPR RI), DPR RI me-nyambut hal tersebut dan menyatakanbahwa permasalahan tersebut telahditeruskan kepada Komisi II DPR RI.

Dalam surat jawabannya, DPRmengatakan, bersama ini kamisampaikan dengan hormat bahwasurat Saudara tertanggal 17 Januari2012 perihal permohonanperlindungan hukum dan indikasi pe-nyalahgunaan wewenang KepalaBPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telahditerima oleh Pimpinan DPR RI.

“Sehubungan dengan itu, sesuaidengan Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPDdan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor ITahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, makapermasalahan Saudara telah kamiteruskan kepada Komisi II DPR RIsebagai bahan masukan dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsipengawasan. Atas perhatian dankepercayaan Saudara kepada DPR RI,kami ucapkan terima kasih” ujar Dra.Setarini, M.Si selaku Kepala BiroPengawasan dan Legislatif DPR RIdalam suratnya.

Di lain sisi, sumber RBN yang tidakbersedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta baru baru ini

memberikan komentar terkait perma-salahan tanah Hambalang bogoryang dialami dan samapai berita iniditurunkan permasalahan tanahmenjadi delik yang belaum dapatterjawab dengan benar.

Demi terwujudnya pemerintahanyang bersih dan transparan di NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI)khususnya di Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPNRI), pengakuan Joyo Winoto, PhD

selaku Kepala BPN RI perlupengkajian oleh Presiden RepublikIndonesia, Susilo BambangYudhoyono (SBY) supaya Joyo Winotodapat menjaga “etika jabatan” selakupejabat negara dan pejabat publik.

Pasalnya, sesuai pengakuan JoyoWinoto kepada Aryanto Sutadi ketikamenjabat Deputi V BPN RI terkait TanahHambalang, “Selama SBY masih Pre-

Joyo Winoto, PhD








4 LAPORAN UTAMA

Bersambung Ke Hal...........04

Demo di Depan PN Jakut

Pengunjuk RasaMenuntut Keadilan

Jakarta, Tabloid RBNHal itu diungkapkan seo-

rang wanita paruh baya yangbertindak selaku pembicaradari Forum Masyarakat PeduliHukum (FMPH) dan ForumMahasiswa Hukum Jakarta(FMHJ) di depan pintu gerbangmasuk Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Utara pada pertengahanMei lalu, saat melakukan unjukrasa untuk menuntut keadilan.

Anggota FMPH dan FMHJ

yang berjumlah sedikitnya 40orang, dalam orasinya di de-pan pintu gerbang masuk PNJakarta Utara, menghimbauaparat penegak hukum teruta-ma para hakim yang memerik-sa dan mengadili perkara seng-keta tanah antara Ny. The TiauHok alias Ahok melawan Can-dra Gunawan, Bunian Leo, danAndreas Sulaiman agar bersi-kap adil, arif dan bijaksana, ser-ta menjalankan tugas menge-

depankan kepentingan kepas-tian hukum. Kebenaran jangandipelintir menjadi komoditikepentingan pribadi, dan seka-ligus melontarkan pertanyaan,“masih adakah aparat penegakhukum yang mampu bertindakdalam kejujuran?”

Ungkapan “masih adakahaparat penegak hukum yangmampu bertindak dalam keju-juran”, yang dilontarkan para

“Barang siapayang mengambil

sejengkal tanah milikorang lain, Allah

akan menghimpitnyadengan tujuh lapis

bumi”.

Demo menuntut keadilan








5 LAPORAN UTAMA.........................Sambungan dari hal. 04

pengunjuk rasa, karena meni-lai dalam perkara sengketa ta-nah antara The Tiau Hok aliasAhok dengan Candra Guna-wan, Bunian Leo, dan AndreasSulaiman banyak kejanggalankejanggalan.

Menurut pembicara FMPHdan FMHJ, kejanggalan itu ter-lihat dari adanya keberpihakanmaupun diskriminasi hukum.Dengan adanya laporan The Ti-au Hok alias Ahok, yang mela-porkan adanya perbuatan tin-dak pidana yang diduga dila-kukan Candra Gunawan, Buni-an Leo dan Andreas Sulaiman,tapi aparat penegak hukum se-laku penerima laporan enggan,takut dan tidak mampu men-jalankan tugas serta tanggungjawabnya untuk menindaklan-juti laporan tersebut, katanya.

Namun sebaliknya, katapembicara FMPH dan FMHJmenambahkan, ketika terlaporCandra Gunawan, Bunian Leodan Andreas Sulaiman balikmelaporkan The Tiau Hok (se-laku pelapor). Aparat penegakhukum selaku pelindung, pe-nganyom dan pelayan masya-rakat langsung menindaklan-juti, bahkan berupaya menjadi-kan The Tiau Hok sebagai ter-sangka, karena diduga mela-kukan perbuatan tindak pida-na. “Kan…. Aneh”, ucappembicara FMPH dan FMHJ.

Terjadinya sengketa tanahantara The Tiau Hok alias Ahokdengan Candra Gunawan Bu-nian Leo, dan Andreas Sulai-man, berawal dari ketika pihakThe Tiau Hok alias Ahok mem-beli sebidang tanah yang terle-tak di wilayah Kapuk MuaraPenjaringan Jakarta Utara dari22 orang ahli waris Niman binDaru pada tahun 1999 denganluas tanah kurang lebih 6885meter persegi, berdasarkanGirik C.40, atas nama Nimanbin Daru porsil 119 yang aktajual belinya, ditanda tanganidiatas materai yang cukup.Dan diserta Surat PernyataanAhli Waris yang isi pernya-taannya, “bahwa tanah tesebutbelum pernah diperjualbelikankepada pihak lain, yangdiketahui aparat kelurahan”.

Setelah terjadinya transaksijual beli antara pihak The TiauHok dengan para ahli warisNiman bin Daru, tidak berapalama setelah terjadi transaksijual beli, pihak lain menga-takan, bahwa tanah tersebutadalah milik Candra Gunawan,Bunian Leo dan Andreas Su-laiman berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No. 1071 atasnama Candra Gunawan, SHMNo. 1072 atas nama Bunian Leo,dan SHM No. 1073 atas namaAndreas Sulaiman.

Namun setelah dicermati,tanah atas nama Candra Gu-nawan, Bunian Leo dan

Andreas Sulaiman bukanberasal dari persil No. 119,melainkan SHM atas namaCandra Gunawan seluas 2.100meter persergi berasal daripersil 118, SHM No. 1072 atasnama Bunian Leo seluas 426meter persegi berasal daripersil 118, dan SHM No. 1073atas nama Andreas Sulaimanseluas 2.100 meter persegiberasal dari persil 160. Namun,Cadra Gunawan, Bunian Leodan Andreas Sulaiman, mema-nipulasi data agar seolah olahbahwa tanah milik merekaberasal dari persil 119, danmenunjuk tanah yang dibeliThe Tiau Hok adalah milikmereka.

Mengetahui bahwa SHMatas nama Candra Gunawan,SHM atas nama Bunian Leo danSHM atas nama Andreas Su-laiman, bukan berasal daripersil 119 atas nama Biman binDaru. Agar tidak terjadi per-masalahan kepemilikan, pihakThe Tiau Hok melaporkan telahterjadinya tindak pidana pe-malsuan dan manipulasi.Namun laporan The Tiau Hokkurang mendapat respon daripihak aparat penegak hukum.Pihak The Tiau Hok alias Ahokdengan didampingi FMPHdan FMHJ melakukan unjukrasa di depan PN Jakarta Utaradengan tujuan memintakeadilan.

(W. Hutagalung)








6 LAPORAN UTAMA


Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto: ist)

Terindikasi Korupsi Melibatkan Joyo Winoto

Kejagung Diminta LakukanPenyelidikan Pekerjaan Arsip

Modern TA 2011Jakarta, Tabloid RBN

Disebabkan Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI), Joyo Wi-noto, PhD diduga “doyan duitdan setoran” dari jajarannya,penyelidikan Jaksa Agung Mu-da Intelijen (Jamintel) Kejaksa-an Agung Republik Indonesia(Kejagung RI) diminta turun ta-ngan untuk periksa Joyo Wino-to terkait dengan indikasi ko-rupsi dan atau gratifikasi yangdilakukan dari pekerjaan arsipmodern tahun anggaran 2011lalu, ujar sumber RBN yang takbersedia namanya ditulisdalam berita di Jakarta barubaru ini.

Diduga ketua lelang dan ku-asa pengguna anggaran sudahdiintervensi oleh Kepala BPNRI terkait perusahaan yangmenjadi pemenang tender, aki-batnya walaupun penawaransudah secara LPSE (layananpenawaran sistim elektronik),namun gaya permainan pere-butan proyek terindikasi masihmenggunakan “cara lama” ali-as “setor dan menyetor’ supayabisa menjadi pemenang tender

serta disinyalir telah terjadimonopoli.

Pengumuman pemenangtender juga berubah berubah

saat dilihat secara online, aki-batnya kinerja panitia terindi-kasi kurang profesional dan








7 LAPORAN UTAMA

diduga sarat dengan berbagaikepentingan dan berbagaiintervensi.

Lelang Pekerjaan Jasa Kon-sultansi Pembangunan Mana-jemen Arsip Modern Lokasi IKategori Jasa KonsultansiAgency BPN-RI Satker KantorPusat Badan PertanahanNasional RI Pagu Rp8.718.017.200,00 HPS Rp8.717.975.000,00 Nama Peme-nang PT. Bennatin Surya CiptaAlamat Jalan Raya PasarMinggu km 18 Jakarta SelatanHarga Penawaran Rp7.809.702.395 diduga sarat de-ngan korupsi, kolusi dan nepo-tisme (KKN).

Sedangkan pelelangan pe-kerjaan Jasa Konsultasi Pem-bangunan Manajemen ArsipModern (Lokasi II) Satker Kan-tor Pusat Badan PertanahanNasional RI dengan Pagu Rp7.687.229.200,00 HPS Rp7.687.187.000 Nama PemenangPADMADUTA CIPTA AlamatJl. Batan No. 32C, Lebak BulusHarga Penawaran Rp7.005.338.175 juga didugapemenang tendernya sudah di-plot terlebih dahulu, tandas-nya.

Terjadinya indikasi panitialelang langgar Perpres 54/2010pada lelang pekerjaan JasaKonsultansi PembangunanManajemen Arsip Modern (Lo-kasi III) Kategori Jasa Konsul-tansi Agency BPN RI Satker

Kantor Pusat Badan Pertana-han Nasional RI Pagu Rp13.989.860.200,00 HPS Rp13.989.818.000,00 dengan namapemenang PT. PRANATAPOLA CIPTA Alamat Jl. SamaliNo. 79 Pejaten Barat PasarMinggu Jakarta Selatan HargaPenawaran Rp 12.816.635.986juga terindikasi pemenangsudah diatur sedemikian rupa.

Lelang Pekerjaan Jasa Kon-sultansi Pembangunan Mana-jemen Arsip Modern (LokasiIV) Kategori Jasa KonsultansiAgency BPN RI Satker KantorPusat Badan Pertanahan Nasi-onal RI Pagu Rp3.542.858.200,00 HPS Rp3.542.815.000,00 Nama Peme-nang PT. BAHANA NUSAN-TARA Alamat JL. KEMAJUANNO. 34 PETUKANGAN SELA-TAN Harga Penawaran Rp3.233.412.600 sangat diperta-nyakan terkait dugaan saratdengan pengaturan terlebihdahulu, imbuhnya.

“Dugaan pemenang tendersudah diatur terlebih dahulujuga dilakukan terhadap Le-lang Pekerjaan Jasa Konsul-tansi Pembangunan Manaje-men Arsip Modern (Lokasi V)Kategori Jasa KonsultansiAgency BPN-RI Satker KantorPusat Badan Pertanahan Na-sional RI Pagu Rp7.687.229.200,00 HPS Rp7.687.187.000,00 Nama Pe-menang PADMADUTA CIPTA

Alamat Jl. Batan No. 32C, LebakBulus Harga Penawaran Rp7.005.338.175” serunya.

Sumber juga mengatakan,pemenang tender terindikasibermain “monopoli” dari pe-kerjaan tersebut, karena namabadan usaha berbeda tetapi pe-main indikasi mafia proyeknyaadalah satu orang dan setelahpemenang ditelusuri, bidangusahanya juga kurang sesuaidengan bidang tender yang di-ikuti, tetapi terkesan seolahdipaksakan menjadi peme-nang. Akibatnya, pemenangtender dapat berubah ubah.

Terjadinya antara Panitia,Pejabat Pembuat Komitmen,Kuasa Pengguna Anggarandan kontraktor pemenang ten-der yang terindikasi “sekong-kol” untuk merugikan Negaraserta diduga melanggar Un-dang Undang No 31/Tahun1999 sebagaimana diubahdengan UU No 20/tahun 2001tentang tipikor, yaitu “untukmelakukan atau tidak mela-kukan” disebabkan dugaanintervensi Joyo Winoto selakuKepala BPN RI perlu di-tuntaskan dengan penyeli-dikan demi terciptanya supre-masi hukum di Jajaran BPN RI,katanya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Kepala BPN RI,Joyo Winoto kurang berminatuntuk memberikan komentar.

(Minggus/Deo)

.........................Sambungan dari hal. 06








8 KRIMINAL

Diduga Lakukan Penipuan

PT WismamasCitraraya DisomasiJakarta, Tabloid RBN

Keberadaan PT WismamasCitraraya sangat dipertanyakan keberadaannya

saat ini terkait dengan tanggungjawabnya atau apa sudah pailitkondisinya sehingga hak salahseorang warga berinisial RS diJakarta belum lama ini tidakdiberikan.

Diduga lakukan penipuanterhadap warga berinisial RSkarena PT Wismamas Ci-traraya terindikasi “janjitinggal janji” terhadap keku-rangan pembayaran ganti rugiatas rumah dan tanah yangtelah dibeli kembali, PT Wis-mamas Citraraya disomasi pe-ngacara DICKY SIAHAAN &ASSOCIATES yang berkantordi Gedung Kuning Lt. II R. 105Kawasan Blok M Square JlMelawai III No. 28 KebayoranBaru Jakarta baru baru ini.

“RS adalah konsumen di Pe-rumahan Wismamas CinereBlok B4/15 Type 36/90 yangtelah melakukan pelunasan a-tas segala kewajibannya ke-pada PT. Wismamas Citraraya.Karena Perumahan Wismamas

Cinere merupakan daerah yangterkena proyek jalan olehpemerintah sehingga tidak bisadihuni maka kemudian PTWismamas Citraraya mela-kukan pembelian kembali(buyback) terhadap unit ter-sebut, akan tetapi pembayaranbelum termasuk kelebihan luastanah yang dimiliki klienmereka” ujarnya.

Terhadap kelebihan tanahtersebut PT. Wismamas Cirta-raya melalui surat keteranganNo. 064/Dir-KC/SK/IX/2011tertanggal 21 September 2011telah menjanjikan dan me-nyanggupi akan membayar se-besar satu juta dua ratus riburupiah per meter persegi danpaling lambat diselesaikan hariRabu tanggal 30 November2011.

Namun demikian, “Bahwaterhadap dokumen-dokumenasli milik klien mereka, kamimenghimbau agar PT. Wis-mamas Citraraya dan pihakterkait lainnya termasuk tapitidak terbatas kepada Notarisagar tidak melakukantindakan hukum apapun yang

dapat merugikan hak klienmereka sebelum dila-kukannya pembayaran ataskelebihan luas tanah yangtelah dijanjikan karenaperbuatan tersebut dapat ber-potensi sebagai perbuatan pi-dana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 378 tentang Pe-nipuan dan Pasal 372 tentangPenggelapan serta lain-lainperbuatan sebagaimana di-maksud dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004tentang Notaris dan peraturanlainnya” imbuhnya.

“Bahwa akumulasi kerugianyang diderita oleh klien merekasampai saat ini adalah sebesar,kerugian materi Rp.49.140.000,-ditambah kerugian immaterialRp. 36.310.400,- sehingga totalkerugian klien mereka adalahsebesar delapan puluh limajuta empat ratus ribu rupiah”tandasnya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi untuk pemberitaan ber-imbang, PT Wismamas Citra-raya tidak bersedia mem-berikan komentar.

(Minggus/Deo)








9 HUKUMDinilai Tidak Mencerminkan Keadilan

Hakim Vonis BebasTerdakwa Nana Wijaya


Jakarta, Tabloid RBNTugas hakim memang sa-

ngat mulia, maka ketika men-jalankan tugasnya memeriksadan mengadili sebuah perkaradi ruang persidangan disebutyang mulia. Ucapan itu ter-lontar dari pihak yang terkaitdalam perkara yang sedang di-sidangkan, diantaranya JaksaPenuntut Umum, terdakwamaupun tergugat atau penggu-gat, serta pengacara. Misalnyaseorang terdakwa dalam per-mohonannya mengatakanYang Mulia mohon hukumanyang seringan ringannya. Ke-mudian seorang pengacaramenyampaikan, Yang Mulia,atas tuntutan Jaksa kami me-ngajukan Pledoi.

Selain Yang Mulia, Hakimjuga menyandang predikatwakil Tuhan. Dengan adanyaungkapan, Tuhan itu MahaAdil, karena selain Tuhan, ha-kim menjadi tempat orang ter-perkara mencari keadilan, ma-ka disebut juga wakil Tuhan.Bahkan hakim dalam meme-riksa dan mengadili setiap per-kara yang disidangkan, me-ngawali persidangan selalumengucapkan berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa, serta

dalam mengambil keputusan,diawali dengan ucapan demikeadilan. Kemungkinan halitulah yang membuat hakimsebagai wakil Tuhan.

Dengan predikat tertinggiyang disandang sebagai wakilTuhan, namun yang menjadipertanyaan, ketiga seorang ha-kim Yang Mulia serta wakil Tu-han dalam pertimbangan un-tuk mengambil keputusan yangdiawali dengan sebuta “DemiKeadilan”, kepada siapa ke-adilan itu diberikan? Apakahdiberikan kepada kedua belahpihak yang sedang berperkarayang bertujuan sama mencarikeadilan, atau keadilan itu di-berikan hanya kepada sepihak,atau keadilan itu diberikan ke-pada kedua belah pihak pen-cari keadilan? Meskipun keadi-lan yang diberikan tanpa men-cerminkan keadilan.

Yang menjadi pertanyaanlagi, pernahkah hakim yangmenyandang gelar Yang Muliaserta wakil Tuhan menyadarikeputusan yang diberikan ke-pada pencari keadilan dengandidasari sebutan Demi Keadi-lan? Berdampak menambahpenderitaan si penerima keadi-lan. Karena keadilan yang

diberikan tidak sesungguhnyalahir dari sebutan Demi Kea-dilan untuk memenuhi azasmengedepankan kepentingankepastian hukum.

Kenapa keputusan yang di-dasari Demi Keadilan berdam-pak menambah penderitaa dankesengsaraan bagi si penerima.Karena sebutan Demi Keadilanhanya dijadikan sebagai salahsatu alat menjembatani agarterwujudnya suatu kepenti-ngan yang telah dirancang se-jak awal dengan berlindungdibalik sebutan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa,agar kandungan kepentinganpribadi sedikit tertutupi.

Hal itu pun terlihat dalampenanganan sebuah perkaratindak pidana penggelapan diPengadilan Negeri (PN) Ja-karta Utara dengan terdakwabernama Nana Wijaya padabeberapa waktu lalu. Hakim I.Gede Komang Adinatha, S.H.,yang memeriksa dan mengadiliperkara tindak pidana pengge-lapan tersebut, menjatuhkanvonis bebas terhadap terdakwaNana Wijaya.

Sebelum membacakan amarputusannya, Hakim I Gede








10 HUKUM

Komang Adinatha, S.H., padaawal pembukaan sidang me-ngucapkan “Berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa si-dang dibuka dan terbuka un-tuk umum”. Hakim I. Gedetidak lagi mempertanyakan ke-sehatan terdakwa, karena ter-hadap terdakwa tidak dilaku-kan penahanan. Hakim me-nganggap kalau terdakwadalam keadaan sehat dan mam-pu mengikuti persidanganuntuk mendengarkan pemba-caan putusan hakim.

Dalam amar putusannya, se-telah mengatakan pertimba-ngan pertimbangan dan demikeadilan, serta menyatakan bah-wa terdakwa Nana Wijaya tidakterbukti secara sah dan me-yakinkan melakukan perbuatantindak pidana penggelapan.Oleh karena tidak terbuktibersalah, terdakwa Nana Wijayaharus dibebaskan dari segalatuntutan hukum maupun daridakwaan Jasa, serta dipulihkannama baik dan martabatnya danbiaya perkara yang timbulselama persidangan dibeban-kan kepada negara.

Sedang sebelumnya olehJaksa Harold Marison, S.H.,dari Kejaksaan Negeri JakartaUtara dalam dakwaannyamempersalahkan terdakwaNana Wijaya melakukan per-buatan tindak pidana pengge-lapan sebagaimana diatur da-lam pasal 371 KUHP. Karenaperbuatan terdakwa pihak CV.Mulia Jaya Sejahtera, Ujang Su-

hendar, Jamsone Jaya, dan San-jaya, serta 24 orang penyewakios menderita kerugian sebe-sar lebih kurang Rp 5 miliar.Sehingga Harold Marisonmenilai terdakwa Nana Wijayaterbukti bersalah sebagaimanadiatur dan diancam dalampasal 374 KUHP. Sehingga Jak-sa Harold Marison, S.H., dalamtuntutannya kepada MajelisHakim Pimpinan I. Gede Ko-mang Adinatha, S.H., memintaagar terdakwa Nana Wijayadijatuhi hukuman penjaraselama dua tahun enam bulanserta meminta agar terhadapterdakwa Nana Wijaya dilaku-kan penahanan.

Atas putusan hakim I. GedeKomang Adinatha yang mem-bebaskan terdakwa Nana Wi-jaya, mendapat protes kerasdari pengunjung sidang, yangsekaligus menghimbau PihakKomisi Yudisial (KY) dan Pi-hak Mahkamah Agung (MA)memeriksa Hakim I. GedeKomang Adinatha terkait vonisbebas yang dijatuhkan. Karenapengunjung sidang menilaivonis yang didahului denganungkapan “Demi Keadilan”justru tidak mencerminkankeadilan. Selain mementahkantuntutan dan dakwaan Jaksa,Hakim I. Gede Komang jugamembuyarkan harapan parakorban untuk mendapatkanuangnya kembali. Vonis I. Ge-de Komang juga berdampakmenambah penderitaan dankesengsaraan bagi pihak kor-

ban yang berjumlah sekitar 28Kepala Keluarga.

Selain menjatuhkan vonisbebas terhadap terdakwa NanaWijaya, I. Gede Komang Adi-natha, dalam perkara lain jugamenjatuhkan vonis hukumanpercobaan terhadap terdakwa OeiLusiana, salah satu pemimpinBank Swasta yang melakukantindak pidana penipuan peng-gelapan uang nasabah sebesar Rp15 miliar. Dalam amar putu-sannya hakim I. Gede Komangmenyatakan terdakwa Oei Lu-siana terbukti secara sah dan me-yakinkan melakukan perbuatantindak pidana penipuan danpenggelapan uang nasabah.

Sebelumnya oleh Jaksa Pe-nuntut Umum (JPU) Taupan Za-karia dan Siswandono dalamtuntutannya kepada Majelis Ha-kim Pimpinan I. Gede KomangAdinatha, meminta agar ter-dakwa Oei Lusiana dijatuhi hu-kuman penjara selama enamtahun penjara. Atas putusan IGede Komang yang menja-tuhkan vonis bebas terhadapNana Wijaya dan vonis perco-baan terhadap Oei Lusiana, se-lain menambah penderitaan dankesengsaraan terhadap para kor-ban, putusan itu juga menambahvolume pekerjaan pihak Kejak-saan Negeri Jakarta Utara yangharus mengajukan kasasi atasputusan terhadap terdakwaNana Wijaya dan mengajukanbanding atas putusan terhadapterdakwa Oei Lusiana tersebut.(Witman Hutagalung)









11 PERTANAHANSesuai Prinsip UUPAJoyo Winoto Bersama KakanwilLampung Diharapkan Dapat MemberikanSolusi Soal Keberadaan Tanah PT Sahang

Bandar Lampung, Tabloid RBNSesuai dengan pantauan

RBN, aksi ratusan masyarakatdari 3 kampung di KabupatenLampung Tengah yaitu Kam-pung Sendang Ayu, KampungPadangratu dan Kampung Su-rabaya merasa tidak puas atassengketa lahan mereka sertamerasa kebijakan pejabat per-tanahan kurang pro terhadapkebenaran, akibatnya masya-rakat menuntut keadilan terha-dap Kantor Wilayah Pertana-han Provinsi Lampung.

Mereka membuat aksi men-duduki pelataran sekitar kom-plek Kanwil Pertanahan Pro-vinsi Lampung dengan mendi-rikan tenda sejak 20 Maret 2012lalu, dimana area tersebut ber-hadapan langsung dengankantor DPRD Kota BandarLampung. Maksud dan tuju-annya supaya anggota Dewandapat melihat langsung pende-ritaan masyarakat. Tidak hanyapara kaum lelaki tua muda, te-tapi para wanita serta anak a-nak juga ikut dalam berbagai

aksi orasi tersebut. Umumnyamereka berasal dari kaum pe-tani yang menuntut legalisasisoal hak kepemilikan lahanmereka karena sedang seng-keta ataupun konflik denganPT Sahang (PT SBL).

Aksi demo terhadap KantorWilayah Pertanahan ProvinsiLampung tersebut didukungoleh berbagai pihak, baik darigerakan kesatuan mahasiswajuga masyarakat simpatisan

Selaku pejabat pertanahan danpejabat publik profesional dengankebijakan yang pro terhadapkebenaran dan keadilan di BumiPersada Indonesia khususnya dibidang pertanahan, terkaitkeberadaan tanah PT Sahang diProvinsi Lampung, Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI), Joyo Winoto,PhD bersama Kepala KantorWilayah Pertanahan ProvinsiLampung diharapkan dapatmemberikan solusi yang baikdengan prinsip prinsip dankebijakan yang sesuai UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)yakni UU Nomor 5 Tahun 1960.


Kantor Pertanahan saat rapat dengan instansi terkait di Kota Lampung(Foto: Candra)








12 PERTANAHAN

dari berbagai penjuru, dan se-lain itu diback up sepenuhnyaoleh Komite Pimpinan Wi-layah Partai Rakyat Demo-kratik (KPWPRD) Lampung.

Saat ditemui secara terpisah,Rahmad selaku Koordinator U-mum KPWPRD memaparkankronologi delik pertanahan. Se-bagai awal munculnya konflikadalah adanya perampasanpaksa tanah milik masyarakatsepanjang tahun 1970 sampaiera 1980 lalu, dimana tanah ter-sebut merupakan milik warga475 KK, tetapi tanah tersebutdiklaim oleh PT Sahang de-ngan taktik pola sewa tanpaperjanjian apapun. Sewa ter-sebut senilai Rp 2500/ha untuk25 tahun dengan dipotongpajak.

Hal itu berlangsung sampaitahun 1995. Kemudian, suratizin membuka lahan termasuksurat tanah yang didaftarkankepada kepala desa diduga di-peroleh dengan merampaspaksa dari tangan penduduk.Sedangkan masyarakat yangmelawan masih memiliki do-kumen sebagai bukti kepemi-likan tanahnya.

Selanjutnya, tahun 1995 ma-syarakat meminta kembali haktanahnya tetapi tidak diberikanoleh PT Sahang. Barulah ke-mudian tahun 1998 para pe-milik tanah mengadukan per-soalan tersebut kepada Peme-rintah Kabupaten LampungTengah beserta instansi terkaitagar tanah tersebut bisa kem-bali, namun hal itu tidak dapat

terealisasi. Sedangkan pajak ta-nah tersebut dibayar oleh war-ga sepanjang tahun 1985 hing-ga 2006.

Tetapi pada tahun 2000 ma-syarakat mendapat informasibahwa tanah tersebut diper-jualbelikan kepada pihak lainseluas lebih dari 65 Ha. Berda-sarkan keterangan yang di-peroleh Polres Lampung Te-ngah, tanah dengan legalitasHGU tersebut dijual kepada PTLambang Sawit Perkasa (GrupLambang Jaya). Belakangan di-ketahui dokumen yang dipa-kai oleh PT Sahang untuk men-dapatkan HGU adalah dengancara memalsukan tandatanganwarga. Adapun luas tanah yangtertera di HGU yang diperjual-belikan dan sertifikat diter-bitkan BPN RI adalah seluas238,0630 Ha. Untuk memper-kuat strateginya, PT Sahangkembali menggulirkan per-mainan manuver intimidasi ter-hadap masyarakat denganmembentuk Pamswakarsa.

Selain itu PT Sahang juga ti-dak melaksanakan usahanyasesuai dengan ijin HGU mau-pun peruntukkan sesuai HGU.Adapun ijin peruntukan ada-lah untuk menanam rempahrempah. Tetapi PT Sahanglakukan penanaman holtikul-tura dan komoditas sawit. Wa-laupun ijin usaha untuk budi-daya (IUP-B) PT Sahang sudahdicabut, namun perusahaan ter-sebut masih melakukan akti-vitasnya. PT Sahang didugamelanggar UU Perkebunan No18/2007 pasal 46 ayat 1 danpasal 17 ayat 1.

Sedangkan pihak PemkabLampung Tengah memberikanalasan kepada masyarakatbahwa tanah tersebut belumdikembalikan kepada masya-rakat karena BPN RI belummengeluarkan surat keputusanbahwa tanah tersebut kembalimenjadi milik negara, dan dise-rahkan kepada Pemkab men-jadi objek Land Reform, sesuaidengan surat Bupati LampungTengah tanggal 17 Januari 2012Nomor 590/0066/03/2012 pe-rihal penerbitan keputusan Ke-pala BPN RI tentang Penetapaneks HGU PT Sahang BandarLampung sebagai tanah yangdikuasai Negara (Tanah Ne-gara).

PRD sendiri mendampingimasyarakat ketiga kampungini dengan mengusung aspirasimelalui 3 substansi. Yaitu soaluntuk tidak diperpanjangnyaHGU. Kemudian, tanah ter-sebut dikembalikannya de-ngan segera.. Yang ketiga ada-lah pola pengembalian dengancara diaktifkannya PanitiaLand Reform merujuk terbit-nya surat nomor 4031/25.2.600/x/2011 tertanggal 26oktober 2011 oleh BPN RI ke-pada Bupati Lampung Tengahperihal penjelasan kriteria danbentuk penyelesaian kasustanah eks HGU PT Sahang Ban-dar Lampung.

Dalam isi suratnya, KepalaKantor Wilayah PertanahanProvinsi Lampung, Drs. Syafri-man, SH, M.Hum 09 April 2012kepada Gubernur Lampung,










13 PERTANAHAN


mengatakan, Menindak lanjutiSurat Bapak Kepala Badan Per-tanahan Nasional RI tanggal 29Maret 25012 No. 1082/25.2-500/III/2012 perihal yang sa-ma dengan pokok surat diatas,yang ditujukan kepada BupatiLampung Tengah tembusan-nya pada Gubernur dan dapatkami sampaikan hal-hal seba-gai berikut: Bahwa Tanah Be-kas HGU No. 1/LampungTengah dapat dikategorikantidak termasuk objek Penerti-ban Tanah Terlantar berdasar-kan pasal 2 Peraturan Peme-rintah No. 11 Tahun 2010, agarpenanganan dapat berjalan se-suai dengan ketentuan, diha-rapkan agar penanganannyadilaksanakan oleh PemerintahProvinsi Lampung.

Sehubungan hal tersebut Pe-merintah Provinsi Lampungperlu membentuk Tim denganmelibatkan instansi terkait dijajaran Pemerintah ProvinsiLampung, Pemerintah Kabu-paten Lampung Tengah, sertamelibatkan Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung dan KantorPertanahan Kabupaten Lam-pung Tengah.

Kami juga informasikankepada Bapak, mulai tanggal20 Maret 2012 sampai saat inidemonstrasi yang menamakanmasyarakat kampung SendangAyu, Surabaya, Padang Ratuyang didampingi oleh PartaiRakyat Demokratik (PRD) ma-sih berlangsung di kantor Wi-layah Badan Pertanahan Na-

sional Provinsi Lampung. De-mikian untuk menjadi mak-lum, tandasnya dalam surat.

Sedangkan Suwandi selakuPlt. Deputi Bidang Pengkajiandan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, atas namaKepala Badan Pertanahan Na-sional Republik Indonesia,tanggal 29 Maret 2012 kepadaBupati Lampung menyebut-kan, “Setelah dilakukanpengkajian terhadap masalahsebagaimana perihal tersebutdiatas, dengan ini disampaikanbahwa Tanah Negara BekasHGU No. 1/Lampung Tengahdapat dikategorikan tidak ter-masuk objek Penertiban TanahTerlantar berdasarkan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor11 tahun 2010 tentang Penerti-ban dan Pendayagunaan TanahTerlantar, dengan pertimba-ngan bahwa tanah tersebut ma-sih diusahakan, dipergunakanatau dimanfaatkan berdasar-kan Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan dan Perkebu-nan tentang Ijin Usaha Perke-bunan untuk Budidaya (IUP-B)No. 522/01/D.4/BU/2009 ten-tang tanggal 26 Juni 2009 dansesuai laporan Kepala KantorWilayah BPN Provinsi lam-pung tanggal 25 Februari 2011No. 796/18-18/II/2011, peng-gunaan lahan sawit seluas183,40 Ha, penggarapan ma-syarakat seluas wh 44-0568954,6 Ha.”

Agar penanganan dapatberjalan sesuai dengan keten-tuan, maka dengan ini kamiharapkan agar penanganannyadilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Lampung. Sehubu-ngan dengan hal tersebut kira-nya Pemerintah ProvinsiLampung membentuk Timdengan melibatkan instansiterkait di jajaran PemerintahProvinsi Lampung, PemerintahKabupaten Lampung Tengah,serta melibatkan Kantor Wila-yah BPN Provinsi Lampungdan Kantor Pertanahan Kabu-paten Lampung Tengah.

Untuk mempermudah ko-munikasi, dengan ini kami me-nunjuk Saudara Siswantoro,SH, MH, Kepala Sub DirektotatKonflik Kelompok Masyara-kat, Direktorat Konflik Pertana-han BPN RI. Demikian untukmenjadi maklum, atas kerjasa-manya kami ucapkan terimakasih, tandasnya.

Sedangkan isi dari KEPU-TUSAN BUPATI LAMPUNGTENGAH NOMOR: 44/KPTS/D.5/2012 TENTANG PENCA-BUTAN IZIN USAHA PERKE-BUNAN UNTUK BUDIDAYA(IUP-B) PT. SAHANG BAN-DAR LAMPUNG NOMOR:522/01/D.4/BU/2009 BUPATILAMPUNG TENGAH Menim-bang: bahwa dengan terbitnyaPutusan Pengadilan Tata Usa-ha Negara Bandar LampungNomor: 2/G/2011/PTUN-BL,tanggal 27 April 2011 yang me-merintahkan kepada Tergugatberdasarkan kewenangan yangada padanya untuk menerbit-kan Surat Keputusan Tata Usa-ha Negara tentang pencabutanIzin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUP-B) Nomor: 522/









14 SERBA-SERBI.........................Sambungan dari hal. 13

01/D.4/BU/2009, tanggal 26Juni 2009 dan Putusan Penga-dilan Tinggi Tata Usaha Nega-ra Medan Nomor: 114/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal15 September 2011 yang me-nguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara BandarLampung Nomor: 2/G/2011/PTUN-BL, tanggal 27 April2011 dipandang perlu menca-but Izin Usaha Perkebunan Usa-ha Budidaya (IUP-B) PT. Sa-hang Bandar Lampung Nomor:522/01/D.4/BU/2009, tanggal26 Juni 2009 yang ditetapkandengan Keputusan Bupati.

“Mengingat:1. Undang-Un-dang Nomor 28 Tahun 1959 ten-tang Penetapan Undang-UndangDrt Nomor 4 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah OtonomiKabupaten-kabupaten DalamLingkungan Provinsi Sumatera

Selatan sebagai undang-undang;2. Undang-Undang Nomor 14Tahun 2004 tentang Perkebunan;3. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemer-intahan Daerah sebagaimanatelah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008; 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan; 5. Peratu-ran Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan HakPakai atas tanah; 6. PeraturanDaerah Kabupaten LampungTengah Nomor 11 Tahun 2007tentang Kewenangan PemerintahDaerah Kabupaten LampungTengah; Memperhatikan:1.Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Medan Nomor: 114/B/2011/PT.TUN-MDN 2. Pu-tusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung No-mor: 2/G/2011/PTUN-BLMEMUTUSKAN Menetapkan:KESATU: Mencabut Izin UsahaPerkebunan untuk Budidaya(IUP-B) Nomor: 522/01/D.4/BU/2009 yang diberikan ke-pada: Nama: WINARTA Jabatan:Direktur PT. Sahang BandarLampung Alamat: Jl. RayaHajimena No. 14 Lampung Se-latan Lokasi: Kampung Surabayadan Sendang Ayu, KecamatanPadang Ratu Luas: 238 HektarKomoditi: Kelapa Sawit.KEDUA: Keputusan ini mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Gunung SugihPada tanggal 17 Januari 2012Bupati lampung Tengah,Apairin” tandas SK.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada BPN RI, JoyoWinoto sangat sulit untuk di-temui. (Chandra M/Minggus)

Pers Sebagai Mitra Kerja

Gubernur BI, Ketua BPK dan Dirjen PajakSeharusnya Responsif Pada MediaJakarta, Tabloid RBN

Untuk terwujudnya keter-bukaan informasi publik danterciptanya pemberitaan yangberimbang sesuai dengan tu-poksi pers selaku pengawalkebenaran dan keadilan di Ne-gara Kesatuan Republik Indo-nesia (NKRI), Gubernur BankIndonesia (BI), Ketua BadanPemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI)dan Direktur Jenderal (Dirjen)Pajak diminta untuk men-jawab surat konfirmasi darimedia.

Hal tersebut disampaikanPemimpin Redaksi KantorBerita RBN, Laspen Sianturiuntuk menanggapi surat kon-firmasi yang sudah dikirimkanoleh redaksi beberapa minggu

lalu.Selaku pejabat negara dan

pejabat publik, alangkah lebihbaik bila pejabat publik jugamenjalankan tugas pokok danfungsinya sesuai dengan atu-ran yang sudah tersurat di da-lam Undang Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang keterbu-kaan informasi publik.

(Rodeo/Polman)








15 LAPORAN KHUSUS

Jakarta, Tabloid RBNBanyaknya senjata api (sen-

pi) beredar di tangan warga si-pil mulai dari penjahat, pengu-saha hingga politisi, membuatpolisi “berbenah diri”. Polri ju-ga tidak ingin anggotanya tele-dor dalam pengurusan izin sen-pi yang digunakan. Hasil pe-meriksaan internal, ternyataada 160 senpi anggota Polres Ja-karta Utara yang kedaluarsaditarik.

Pemeriksaan internal dila-kukan oleh Polres Jakarta Utarapada 859 senpi yang beredar ditangan anggota. “Ternyata 160senpi izinnya sudah mati se-hingga ditarik dari tangan ang-gota. Senjata akan dikembali-kan bila anggota mengurusizinnya dan lolos mengikutites psikologis,” jelas KasubagHumas Polres Jakarta Utara,Kompol Maskur B ChaniagoMinggu lalu di Jakarta.

Selain razia senpi, polres ju-ga melakukan tes urine secaramendadak terhadap anggo-tanya. Dari 200 anggota yangdiperiksa, empat anggota ber-pangkat Brigadir positif me-ngandung zat psikotropikadalam darah dan urinenya.

Kompol Maskur B. Chaniagomengatakan, pemeriksaan urinedan tes darah itu wajib diikuti

oleh seluruh ang-gota. “Kami mene-mukan kandunganzat psikotropikadalam darah danurinenya milik em-pat anggota, ma-sing-masing KA,AG, DP dan DW.Mereka akan dike-nakan hukumandisiplin berupa te-guran hingga pe-nundaan kenaikanpangkat,” kataMaskur. Razia ter-sebut dipimpinWakapolres AKBPCH Patoppoi.

Indonesia Police Watch(IPW) menyesalkan sikap Polriyang mengumbar pemberianizin senpi bagi warga sipil. Se-bab selama tahun 2012, polrisudah menerbitkan IKSA (IzinKepemilikan Senjata Api) se-banyak 18.030 unit.

“Ternyata sudah gila-gilaan.Padahal berdasarkan keten-tuan pemerintah, untuk tahun2012, Polri hanya diizinkanmengeluarkan izin senjata bagiwarga sipil sebanyak 2.608unit, tapi faktanya polri sudahkeluarkan izin senjata seba-nyak 18.030 unit,” kata KetuaPresedium IPW, Neta S. Pane.

Menurut Neta, Polri telah me-langgar ketentuan pemerintah.“Ini kelebihan hampir 700 persendari ketentuan yang diberikanpemerintah, IPW sangatmenyesalkan,” ungkapnya.

Berdasarkan UU No. 22/2011tentang APBN 2012, kata Neta,pemerintah telah mematok nilaiRp 2.608.425.000 untuk pen-dapatan penerbitan surat izinsenpi dan bahan peledak.

Sesuai PP 50 Tahun 2010 ten-tang Pajak Negara Bukan Pajak(PNPB), setiap senpi dikenai bi-aya Rp 1 juta. Artinya, di tahun2012, Polri hanya boleh me-ngeluarkan izin 2.608 pucuk sen-jata bagi warga sipil. (Witman H)

Polri Tarik RatusanSenpi dari Anggotanya

Penarikan senpi anggota polri (foto:ist)








16 BIDIK KORUPSI


HPL Terbit Diduga Tanpa Dasar Yang Jelas

Kakantor Pertanahan JakutLayak Untuk “Pengkajian”

Sekda DKI SarankanTempuh Jalur Hukum

Sekda DKI Fadjar Panjaitan

Jakarta, Tabloid RBNAdapun surat Sekda DKI

dengan Nomor surat 914/-1.711.32 tanggal 4 Mei 2012, pe-rihal tanggapan tanah Girik CNomor 1206/DKI Eks Jawa Ba-rat C Nomor 485 Persil 48 D.IIseluas 12.500 m2 dan Persil 36D.II seluas 5.550 m2 atas namaWasim Bin Dadjad.

Dalam isi suratnya, FadjarPanjaitan memaparkan, “Sehu-bungan dengan surat saudara

tanggal 14 Februari 2012 halmohon petunjuk dan ketegasanatas Girik C Nomor 1206/DKIEks Jawa Barat C Nomor 485Persil 48 D.II seluas 12.500 m2

(dua belas ribu lima ratus me-ter persegi) dan Persil 36 D.IIseluas 5.550 m2 (lima ribu limaratus lima puluh meter per-segi) dengan ini disampaikanhal sebagai berikut.”

Bahwa sesuai hasil pene-litian dan berdasarkan penje-

lasan Ketua Panitia PangadaanTanah Untuk Kepentingan U-mum Kota Administrasi JakartaUtara Nomor 1158/-1.711.1tanggal 29 Februari 2012 padaintinya menjelaskan bahwaGirik C 1206/Marunda tercatatatas nama Dul bukan atas namaWasijam (Wasyim) bin Dja-djad, maka permohonan Sau-dara untuk memohon pemba-

Untuk menjawab surat terhadapM. Wilmaryanto Marpaungselaku pemegang kuasa dariWasim bin Dadjad, SekretarisDaerah (Sekda) Provinsi DKIJakarta, Fadjar Panjaitanmemberikan jawaban dengandisarankan untuk menyelesaikanpermasalahan tanah tersebutmelalui gugatan di PengadilanNegeri.








17 BIDIK KORUPSI.........................Sambungan dari hal. 16


yaran ganti rugi tanah Girik CNomor 1206/DKI seluas 18.050m2 (delapan belas ribu lima pu-luh meter persegi) berasal dariGirik C Nomor 485/Jawa BaratPersil 48 D.II seluas 12.500 m2

(dua belas ribu lima ratus me-ter persegi) dan Persil 36 D.IIseluas 5.550 m2 (lima ribu limaratus lima puluh meter per-segi) atas nama Wasim binDadjad tidak dapat dipertim-bangkan.

“Terkait hal tersebut padaangka 1 apabila Saudara kebe-ratan, disarankan untuk me-nyelesaikan melalui gugatandi Pengadilan Negeri. Demi-kian atas perhatian saudara,saya ucapkan terima kasih” je-las surat Sekda DKI.

Adapun tembusan SekdaDKI tersebut ditujukan ke-pada: Gubernur Provinsi DKIJakarta, Asisten PemerintahanSekda Provinsi DKI Jakarta,Kepala Dinas Pekerjaan U-mum Provinsi DKI Jakarta,Kepala Biro Hukum Setda Pro-vinsi DKI Jakarta, Panitia Pe-ngadaan Tanah Untuk Kepen-tingan Umum Kota Adminis-trasi Jakarta Utara.

Di lain sisi, sumber RBNyang kurang bersedia namanyadibawa dalam pemberitaan,mengatakan, Kepala KantorPertanahan Jakarta Utara(Jakut) “layak” lakukan peng-kajian terhadap permasalahanTanah Marunda disebabkanHPL dapat terbit tanpa dasar

hak yang kurang jelas alias di-duga tidak memiliki girik te-tapi sertifikat HPL dapat terbit.

Terkait dengan delik tanahMarunda Jakarta Utara (Jakut)yang sampai saat ini menjadidelik pertanahan yang belumdapat diselesaikan dengan baikoleh instansi pertanahan mau-pun Pemerintah Provinsi(Pemprov) DKI Jakarta, karenaadanya indikasi penerbitansertifikat tanpa memiliki dasarhak berupa girik, dan girik aslidari tanah yang sudah terbitHPL tersebut juga masih mem-punyai girik yang masih bera-da di tangan masyarakat.

Pada kondisi lain, sumberRBN lain yang juga memintasupaya namanya jangan ditulisdalam berita, mengatakan, Ke-jaksaan Tinggi DKI Jakarta danJajarannya Kejaksaan NegeriJakarta Utara diharapkan laku-kan penyelidikan terkaitindikasi salahgunakan jabatandalam penerbitan sertifikatHPL, karena penerbitan HPLterindikasi merupakan perma-inan “mafia pertanahan” bersa-ma dengan calo yang tak jelastujuannya, sehingga sertifikatHPL diduga dapat terbit ber-dasarkan Akte Jual Beli (AJB)Palsu dan berdasarkan “datapalsu” ujar sumber.

Akibatnya HPL dapat terbitkarena oknum pegawai didu-ga secara bersama sama untukbekerja sama dengan oknum“mafia tanah” dalam pener-

bitan sertifikat. Oknum pega-wai pertanahan dan pegawaipemda yang terindikasi ikut“bermain” juga sudah sudahmutasi dari Jakarta Utara danmafianya juga sudah ada yangmeninggal dunia. Ada yangmasih di Jakarta dan ada jugayang sudah bertugas di daerah.Disinyalir mantan kakantornyajuga sudah pindah ke Tasik-malaya.

Supaya terciptanya pembe-nahan dibidang pertanahankhususnya di wilayah hukumKota administrasi Jakut, Ka-kantor Pertanahan Jakut di-minta untuk penelitian terha-dap SK dan sertifikat yangditerbitkan oleh kepala kantorsebelumnya, tandas sumber.

Di lain sisi, Gubernur DKIJakarta Fauzie Bowo (Foke) di-nilai kurang mampu untukmenjalankan tupoksinya sela-ku Gubernur DKI terkait delikmaupun permasalahan tanahMarunda Jakarta Utara (Jakut),disebabkan sejak menjabatwakil gubernur (wagub) dansampai jabatannya selakuGubernur DKI mau selesai, de-lik pertanahan tersebut menjadidelik hanya tinggal delik, danjanji juga tinggal janji, karenatidak ada realisasi dari hasilpertemuan dan musyawarahyang disposisinya diberikanoleh Foke kepada stafnya supa-ya tanah tersebut diselesaikan










secara mufakat dan arahannyaterindikasi “omdo” (omongdoang).

Hal itu disampaikan olehsumber RBN yang juga me-minta supaya identitasnyajangan ditulis dalam beritaMinggu lalu di Jakarta membe-rikan komentar terkait tanah-nya yang sudah BKT dan se-bagian lagi sudah terbit ser-tifikat atas nama PT KawasanBerikat Nusantara (KBN).

Sumber menambahkan, ter-kait dengan tanah Marundaatas nama WASIM BIN DAD-JAD Girik Nomor C 1206 seluas1,8 Hektar Alamat KampungKebon Kelurahan Marunda RT007 RW 01 Kecamatan CilincingJakarta Utara, dimana sampaisaat ini ganti rugi atas tanahtersebut belum diselesaikanwalaupun tanah tersebut sudahmenjadi sungai BKT (banjirkanal timur). Sekretaris Kota(Seko) Administrasi Jakutselaku Ketua Panitia Penga-daan Tanah (P2T) diduga mem-persulit dengan berbagai ala-san yang kurang masuk akal se-hat, ujarnya.

Sesuai dengan surat Seko Ja-kut Nomor 6697/1.711.1 tang-gal 5 Oktober 2011 yang menya-rankan supaya ahli waris Wa-sim bin Dadjad mengajukangugatan klaim kepada PT Ka-wasan Berikat Nusantara(BKN), padahal yang menggu-nakan tanah adalah Pemda DKIJakarta melalui P2T Jakut dantanah tersebut sudah menjadi

BKT.Diduga terjadi pemalsuan

peta oleh oknum di P2T dise-babkan adanya perbedaan datadi dalam peta lama dan petabaru. Dalam peta baru P2T ta-hun 2009 tanah atas namaWASIM BIN DADJAD GirikNomor C 1206 tidak terdaftar,sedangkan peta P2T tahun 2005ada terdaftar, sesuai denganpeta di Kecamatan Cilincing,peta di Kantor Pertanahan Ja-karta Utara maupun di Peta Di-nas Pekerjaan Umum DKI Ja-karta. Disinyalir terjadi pemal-suan dan penipuan data sertapenyalahgunaan jabatan olehoknum di P2T Jakarta Utara.

Ketika hal tersebut diperta-nyakan kepada Seko Jakut se-laku Ketua P2T, menurutnyastafnya yang meminta supayanamanya jangan ditulis dalamberita, mengatakan, data yangada di dalam peta P2T meru-pakan data kiriman dari KantorPertanahan Jakarta Utara. “Me-mang sih…… ada HPL yangtidak memiliki Girik. Untuklebih jelasnya silahkan diper-tanyakan kepada kantor perta-nahan” imbuhnya.

Situasi yang lain, pada hasilrisalah rapat di Biro HukumSetda Provinsi DKI Jakartatanggal 6 Desember 2011 lalu,bahwa rapat telah disimpulkansupaya Kepala Biro HukumSetda Provinsi DKI Jakartamembuat surat ke P2T JakartaUtara untuk diajukan pemba-yaran kepada ahli waris. Te-

tapi, setelah ditelusuri kembalikepada Biro Hukum DKI ter-kait hasil rapat, terjadi sebabakibat yang diduga “aneh binaneh” yaitu surat “hasil rapat”tidak dibuatkan ke P2T Jakutdan malah disarankan supayaahli waris mengajukan gugatanke pengadilan dengan tergugatPT Kawasan Berikat Nusantara(KBN).

Dalam hal ini, P2T Jakut ber-sama sama dengan PT KBN ter-indikasi “rampok” tanahmasyarakat dan lakukan “pem-bodohan” terhadap masyara-kat disebabkan tanah masyara-kat sudah menjadi BKT tanpamendapat ganti rugi atas ta-nahnya. P2T juga diduga me-rugikan negara karena mem-buat rapat dengan anggarandari negara, tetapi hasil rapattersebut tidak direalisasikan te-tapi menyarankan supaya ma-syarakat membuat gugatankepada pihak ketiga yaitu PTKBN.

Sesuai dengan surat KepalaKantor Pertanahan KabupatenBekasi Nomor 050-609-05.2002kepada Kepala Kantor Perta-nahan Jakarta Utara tanggal 9Juli 2002 yang memberikan in-formasi, bahwa SK KINAGNomor 206/VIII-D/51/1965tanggal 16 Maret 1965, atasnama: Anang, Atja As, A. Su-hara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjo-tjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja,Isti Komah, Marta, Meang,









Roup, Djanan dan SK KINAGNomor 134/VIII-D/51/1964tanggal 10 Desember 1964 atasnama: Sumajo, Noto dan SKKINAG Nomor 47/VIII/Insp-C/51/1964 atas nama Emadtanggal 21 September 1964 ter-daftar di dalam BUKU PENGE-LOMPOKAN PENERIMAREDISTRIBUSI TANAH PER-DESA KABUPATEN BEKASI(Buku A). Setelah dilakukanpenelitian di lapangan ternyatalokasi yang yang dimaksudyang semula secara adminis-trasi berada di Desa Segara-makmur Kecamatan Taru-majaya Kabupaten Bekasi, dansekarang sudah berada dalamwilayah DKI Jakarta.

Sehubungan dengan suratdari Direktur Utama PT KBNkepada ahli waris untuk men-jawab suratnya, “1. Bahwalokasi tanah tanah yang saudaramaksudkan tidak mempunyaibukti alas hak yang kuat, dantidak jelas keberadaannya, baikdalam batas batas, lokasimaupun bloknya. 2. Tanahmilik PT Kawasan BerikatNusantara (Persero) seluruhnyatelah memiliki sertifikat HPL,yang diterbitkan oleh KepalaKantor BPN Kodya JakartaUtara, dimana pembebasannyadilakukan oleh Panitia IX yangterdiri dari unsur KantorWalikota Jakarta Utara, KantorBPN Jakarta Utara, Kecamatandan Kelurahan.

Selain itu penerbitan ser-tifikat HPL dimaksud telah

melalui proses sesuai denganaturan yang berlaku dan dida-hului dengan penelitianyuridis dan fisik terhadap ta-nah tersebut. 3. Sesuai denganpenjelasan tersebut di atas,maka permohonan ganti rugiyang saudara ajukan adalahtidak beralasan dan tidak dapatkami proses, karena kami telahmembebaskan tanah tersebutmelalui Panitia IX”.

Demikian isi surat DirekturUtama PT KBN, Raharjo Ar-josiswoyo kepada Ahli waris.Terkait dengan surat DirekturUtama PT KBN tersebut, di-sinyalir Jajaran Pemda DKIJakarta “sekongkol” untuk per-daya masyarakat terkait tanahnyayang tidak dapat diselesaikansesuai perintah Gubernur DKItetapi malah disuruh untukberperkara kepada PT KBN.

Sehubungan dengan suratKESEPAKATAN PEMBA-TALAN atas perjanjian dasarantara TNI Angkatan Lautdengan PT Kawasan BerikatNusantara (d/h PT Pusat Per-kayuan Marunda) tentang tu-kar menukar (Rutlslag) Tanah/Bangunan TNI AL di MarundaJakarta Utara Nomor BA/09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIRUT/II/2001, dan SuratDirektur Operasi PT KBN,Soetrisno, SE bahwa “Tanahtanah tersebut sudah dibebas-kan oleh PT KBN dalam rangkaproses rutlslag dengan pihakTNI AL untuk pembangunanPangkalan KOLINLAMIL.”

Diduga PT KBN menya-lahgunakan/mengunakan na-ma TNI AL dan Panitia IXuntuk lakukan dugaan “pe-rampokan” terhadap tanahmasyarakyat dan kurang men-jaga nama baik instansipemerintah, ujarnya.

Selaku Gubernur DKI Ja-karta yang masih menjabatsampai saat ini, sangatdiharapkan Gubernur dapatmemberikan solusi terbaikuntuk delik tanah tersebutterlebih dalam menyambutPilkada DKI tahun 2012 ini,imbuhnya.

Pemberian dasar hak ser-tifikat HPL kepada PT KBNjuga dipertanyakan dari manadasar alas haknya dan SIPPTatas tanah tersebut diterbitkanpada masa siapa menjabatGubernur DKI, sangat diper-tanyakan keberadaannya.

Dalam hal ini jajaran per-tanahan juga harus ber-tanggung jawab, baik KepalaBPN RI, Kepala KantorWilayah DKI Jakarta danKepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara,tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Gubernur DKIJakarta, Fauzie Bowo belumbersedia memberikan ko-mentar terkait tanah tersebut.Sedangkan Kepala KantorPertanahan Jakarta Utara saatdikonfirmasi sedang berada diluar kantor. (Minggus/W.Hutagalung/Rodeo Sujana)








20 KRIMINAL

Delapan Sindikat PengedarShabu Terancam Hukuman Mati

Jakarta, Kantor Berita RBNSindikat jaringan narkoba

yang diringkus pihak kepo-lisian Polres Pelabuhan Tan-jung Priok dengan barang buk-ti narkoba jenis shabu-shabusebanyak 25,5 kg pada perte-ngahan Mei lalu. Delapan ter-dakwa dihadirkan oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) Supri-yanto, Yuli dan Dodi ke per-sidangan di Pengadilan (PN)Jakarta Utara.

Kedelapan terdakwa yangdihadirkan oleh JPU, terdakwaKarunagaran Warga NegaraMalaysia, terdakwa Raju aliasNanden Warga Negara India,terdakwa Muhamad Suud, ter-

dakwa Johari, terdakwa Bobby,terdakwa Zulisan, terdakwaAbdul Kadir dan terdakwa Mu-trianto. Oleh JPU Supriyantodan Yuli serta Dodi mempersa-lahkan para terdakwa melaku-kan tindak pidana penyalahgu-naan dan peredaran gelap nar-koba jenis shabu-shabu se-banyak 25,5 kg, sebagaimanadiatur dalam pasal 114, UU No.35/2009 tentang narkotika.

Dalam dakwaan JPU, paraterdakwa dinyatakan telah me-lakukan peredaran narkotikagolongan I bukan tanaman dariMalaysia ke Kepulauan Riau,selanjutnya shabu-shabu sebe-rat 25,5 kg tersebut diangkut

menggunakan kapal laut kePelabuhan Tanjung Priok. Na-mun saat kapal bersandar, ter-dakwa Abdul Kadir dan ter-dakwa Mutrianto yang mem-bawa dua koper shabu-shabuditangkap petugas kepolisianPolres Pelabuhan. Dari penga-kuan oleh kedua terdakwa di-ketahui barang itu milik Mu-hamad Suud selaku bandaryang berkedok sebagai pengu-saha pengerah tenaga kerja dariRiau.

Sementara Muhamad Suudmengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwaRaju dan terdakwa Karuna-garan. (W. Hutagalung)

Dalam dakwaan JPU,para terdakwa dinyatakan

telah melakukan peredarannarkotika golongan I

bukan tanaman dari Ma-laysia ke Kepulauan Riau,

selanjutnya shabu-shabuseberat 25,5 kg tersebutdiangkut menggunakan

kapal laut ke PelabuhanTanjung Priok.

Barang bukti shabu-shabu bersama tersangkanya (foto:ist)








21 P2B

PEMBELA KEBENARANBersambung Ke Hal..........23

Diduga Terima Suap Ratusan Juta Rupiah

Bangunan Town House sekitar 12 unit di Kelurahan Jagakarsa KecamatanJagakarsa Jakarta Selatan sudah pernah dibongkar beberapa minggu lalu .

Lahannya diduga bermasalah. (foto: Minggus)

Irbanko DiharapkanTurun ke Lapangan

Jakarta, Tabloid RBNMaraknya bangunan berma-

salah di wilayah Kota Adminis-trasi Jakarta Selatan yang didu-ga melanggar Peraturan Da-erah (Perda) Nomor 7 Tahun2010 yang salah satunya bangu-nan di Jl. Kelapa Hijau/Mad-rasah RT 05 Kelurahan Jaga-karsa Kecamatan Jagakarsa Ko-

ta Administrasi Jakarta Selatan.Adapun bangunan tersebut te-lah dibongkar oleh Suku DinasP2B Kota Administrasi JakartaSelatan baru baru ini, tetapipembangunan masih tetap ber-jalan seolah olah tidak terjadiapa apa walaupun bangunantersebut juga telah melanggarperda. Selain itu tanah tersebut

juga merupakan tanah berma-salah alias sengketa. InspekturPembantu Kota (Irbanko) Jakseldiharapkan turun tangan.

Hal tersebut diatas di kata-kan oleh salah seorang sumberRBN yang mengaku warga Ja-gakarsa dan kurang berkenan

keberadaanbangunan terindikasisuap sekitar 300 jutarupiah yang diduga

diterima oleh oknumPenertiban Sudin

P2B Jaksel,akibatnya bangunandapat berjalan terus

dengan tindakan“bongkar cantik”,








22 METROPOLITAN

Kejati DKI Diminta BertindakSyahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap Diduga Perkaya Diri

Jakarta, Tabloid RBNSupaya terciptanya supre-

masi hukum dengan tujuanmembuat efek jera terhadappelaku korupsi, KejaksaanTinggi (Kejati) DKI Jakarta di-minta untuk lakukan penye-lidikan terhadap “borok wa-risan” indikasi korupsi yang di-tinggalkan Syahrul Effendibersama dengan kroninya ter-hadap walikota penggantinya.Dugaan perkaya diri olehSyahrul Effendi, MangaraPardede dan Sotar Harahap ter-kait anggaran Tahun 2010 lalu

perlu dituntaskan demi tercip-tanya pemerintahan yang ber-sih di Jajaran PemerintahanProvinsi DKI Jakarta.

Disebabkan indikasi ko-rupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi Syahrul Effendi ke-tika menjabat Walikota JakartaSelatan menjadi “borok wa-risan”, dan terjadinya “borokwarisan” tersebut diduga jugasetoran kepada Gubernur DKIJakarta, Fauzie Bowo (Foke)dan akibatnya terjadi “setor danmenyetor”. Kelihaian pe-nyelidikan maupun penyidi-

kan Kejati DKI sangat di-nantikan, supaya dugaan per-kaya diri secara bersama samatersebut dan hubungannyadengan setoran terhadap Fokedapat dituntaskan demi ter-ciptanya supremasi hukum danpembenahan diri, khususnyadalam menyambut pilkadaDKI Jakarta yang sudah se-makin dekat.

Foke diharapkan untukmenjelaskan kepada publikterkait indikasi “borok wari-san” tersebut. Adapun “borok


Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta








23 METROPOLITAN


namanya ditulis dalam berita.Menurut sumber, kebera-

daan bangunan terindikasi su-ap sekitar 300 juta rupiah yangdiduga diterima oleh oknumPenertiban Sudin P2B Jaksel,akibatnya bangunan dapatberjalan terus dengan tindakan“bongkar cantik”, tandassumber.

Demi terciptanya pengawa-san bangunan yang benar danbersih dari KKN di wilayahDKI Jakarta sesuai yang ter-tuang dalam Perda Nomor 7Tahun 2010 sangat diharapkanketegasan dari Inspektorat danGubernur DKI Jakarta untukmenindak oknum pejabat yangdiduga menerima suap (alias

kong kalikong).Sumber juga mengatakan,

kalau di wilayah Kota Admi-nistrasi Jakarta Barat, bangunanyang melanggar sering dibekountuk menindak tegas tetapikalau di wilayah Jakarta Sela-tan sangat jarang alat beratyang bernama beko diturun-kan, padahal banyak bangunanyang seharusnya dibeko diwilayah Jaksel disebabkan ba-ngunan yang melanggar sangatsemarak di Jaksel, ujar sumber.

Ketika hal tersebut maudikonfirmasi ke Sudin P2B Ja-karta Selatan, salah seorang stafadministrasi bernama Dewidan dibantu oleh petugas pe-ngamanan dalam justru

meminta foto kopi KTP bilamau konfirmasi, baik itu war-tawan ataupun LSM yang mauklarifikasi. Pengakuan merekahal tersebut merupakan pe-rintah Kasudin P2B Jaksel. Un-tuk apa kegunaan KTP tersebutsangat dipertanyakan maksuddan tujuannya. Apa ada hu-bungannya dengan partai se-hingga foto kopi KTP dikum-pulkan, perlu dilakukan peng-kajian.

Sedangkan menurut Ahlakselaku Kasi Penertiban P2BJaksel perihal KTP menga-takan, “ya...... benar, hal itu me-rupakan perintah kami”, im-buhnya.

(Tim Tiga)

warisan” itu disebabkan alirandananya juga disinyalir ikutdinikmati oleh Fauzi Bowoselaku Gubernur DKI Jakarta.Akibatnya, penegakan supre-masi hukum di wilayah hukumDKI Jakarta khususnya terkaitindikasi “borok warisan” Syah-rul Effendi terkesan “statusquo” dan disinyalir terjadi di-balik peristiwa terjadi peris-tiwa, Syamsudin Noor selakuSeko Jaksel bantah keras terkaitindikasi korupsi Syahrul Effen-di, padahal ketika indikasi ko-rupsi tersebut terjadi Syam-sudin Noor sendiri belummenjabat sebagai Seko Jaksel,dan saat ini menjabat selaku

Wakil Walikota Jakarta Selatan.Ketika Syahrul Effendi men-

jabat Walikota Jaksel merupa-kan Jajaran dari Muspiko Jak-sel, dan sekarang Syahrul Ef-fendi sudah menjabat Deputidi Jajaran Gubernur DKI Ja-karta yang merupakan tingkatMuspida DKI Jakarta.

Mantan Walikota JakselSyahrul Effendi terindikasitinggalkan “borok warisan”terkait setoran setoran untukperkaya diri, mulai dari urusansepeda ontel, urusan proyekproyek dengan mark up, seto-ran dari honor panitia pelak-sana kegiatan dengan Norek5.2.1.01.01 dan setoran darikegiatan lainnya maupun dari

indikasi “upeti” pengangkatanpejabat di lingkungan PemkotJaksel. Harta kekayaan SyahrulEffendi bersama Sotar Harahapperlu “diperiksa”, apakah adahartanya ada yang berasal darihasil “perselingkungan” de-ngan uang negara yang meng-akibatkan kerugian negara.

Selama Syahrul Effendi men-jabat Walikota Jaksel, SyahrulEffendi terindikasi “doyan se-toran” dan “doyan duit” untukperkaya diri, serta diduga pe-lihara mafia proyek dalam me-lakukan praktek korupsi, ko-lusi, nepotisme dan gratifikasi.Sebab akibat dari hal tersebut,










24 METROPOLITAN

pelayanan masyarakat di kotaadministrasi Jaksel menjadi“bobrok” karena semarak de-ngan pungli serta penuh de-ngan indikasi praktek praktekkotor untuk merugikan Negaradan masyarakat.

Selaku walikota “terlama”maupun walikota “terkaya”ketika menjabat Walikota Jak-sel bila dibandingkan denganlima walikota lainnya di wi-layah Provinsi DKI Jakarta,Syahrul Effendi terkesan ku-rang menghormati keterbuka-an informasi publik dan seringmengorbankan anak buahnyamaupun jajarannya, disebab-kan Syahrul Effendi dapat me-lakukan indikasi korupsi de-ngan pintar untuk “cuci ta-ngan” serta seolah olah bersihdari praktek indikasi korupsi.

Penuturan tersebut disam-paikan sumber RBN yang tidakberkenan namanya ditulis da-lam pemberitaan di Jakarta ba-ru baru ini.

Selaku pejabat pemerintah,Syahrul Effendi seharusnyamenjaga nama baiknya sertadapat berperan aktif untuk an-tisipasi dan membasmi korup-si, demi terwujudnya pelaksa-naan Undang Undang TindakPidana Korupsi Nomor 31 Ta-hun 1999 sebagaimana diubahUndang Undang Nomor 20Tahun 2001.

“Begitu sih…. selama Syah-rul Effendi jadi walikota, indi-kasi korupsinya seperti meme-lihara pohon duit. Berlaku sis-tem setor dan setoran. DidugaSyahrul perkaya diri bersamadengan kroninya. Mereka se-perti pelesetkan amanah Gu-bernur DKI, karena lebih me-mentingkan pengurusan se-peda ontel dan jalurnya da-ripada mengurusi pelayananmasyarakat” ujar sumber.

Diduga telah melakukanperbuatan melanggar hukumdengan memperkaya diri sertaterindikasi “selingkuh terha-dap negara” terkait dengan in-dikasi setoran setoran, baik darisetoran setoran proyek pera-watan cleaning service, proyekpemeliharaan, dan setoran darihonor panitia pelaksana ke-giatan.

Praktik korupsi, kolusi, ne-potisme di Kantor WalikotaJaksel tersebut diduga mulaiterjadi sejak tahun anggaran2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu,tanpa dapat tersentuh hukumuntuk terciptanya supremasihukum dan pemerintahan yangbersih maupun transparan.

Contohnya, anggaran pera-watan gedung, genset, AC, liftdan splingker juga diduga pa-kai sistim setoran. Adapun pro-ses tender untuk proyek clean-ing service terindikasi sudah

diatur sedemikian rupa danmelanggar Keppres 80/2003serta Perpres perubahannya.

Bila dilakukan pengkajiandengan honor panitia padaproyek cleaning service dima-na anggarannya “dipecah” pa-dahal dapat dikerjakan dengansatu panitia, diduga sudah ter-jadi pemborosan uang negara.Tetapi, kenapa pada anggaran2009 dan 2010 proyek tersebutdipecah sedangkan pada tah-un anggaran 2011 baru baru initidak “dipecah”, sangat diper-tanyakan keberadaannya, tan-das sumber.

Sotar Harahap dan SyahrulEffendi juga disinyalir kons-pirasi untuk perkaya diri se-cara bersama sama denganmelakukan mark up terhadaphonorarium panitia pelaksanakegiatan dengan nomor reke-ning 5.2.1.01.01 senilai miliaranrupiah yang belum dapat ter-sentuh hukum sampai saat ini.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi ke Walikota Jaksel saatSyahrul Effendi menjabat Wa-likota, Sekretaris Kota Jaksel yangmenjabat saat itu SyamsudinNoor menjawab surat konfirmasidengan membantah keras, bahwaSyahrul Effendi tidak adamelakukan korupsi, padahalketika indikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsudin Noor belummenjabat Seko Jaksel. (Tim)









25 MOMENTUM PERS

Momentum Pers Selaku PengawalKebenaran Terhadap Peraturan

Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011

Untuk menjalankan tugas,fungsi dan peranan persselaku pengawal kebe-

naran, kontrol sosial, pemukapendapat dalam mengembangkanopini yang berkembang, danmerupakan musuh bubuyutankoruptor serta politikus busuk, se-orang wartawan dalam menjalan-kan tugasnya perlu super hati hatidengan mentaati Kode Etik Jurna-listik, Undang Undang Pers No 40/Tahun 1999 dan memahami Stan-dar Kompetensi War-ta-wan(SKW), agar insan pers dalam men-jalankan tu-gas liputannya dengantidak keluar dari koridor kode etikdan undang undang, sehingga in-san pers aman dan terkendali me-laksanakan tugasnya dengan ter-penuhinya unsur lima W satu Hsatu S.

Dalam mencari, mengum-pulkan, menyebar-luaskangagasan dan in-for-masi, insanpers diharapkan menjalankantugas jurna-listik secara profe-sional de-ngan pemberitaanyang aku-rat dan berimbangagar masyarakat mendapatkaninformasi yang terjadi se-caranyata tanpa rekayasa danwartawan penulisnya menulis

berita sesuai dengan hatinurani.

Dengan prinsip momentumpers selaku pengawal kebena-ran, insan pers yang bertugasdi wilayah hukum Negara Ke-satuan Republik Indonesia(NKRI) diha-rap-kan dapatmengawal Pe-raturan KepalaBadan Per-tanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI)agar dapat berjalan sebagaima-na mestinya dengan harapanpelayanan perta-na-han di Bu-mi Pertiwi Indo-nesia semakinprofesional serta menghormatiketerbukaan infor-masi publik.

Sesuai dengan PeraturanKepala BPN RI Nomor 1 Tahun2011 tentang Pe-lim-pahan Ke-wenangan Pem-berian HakAtas Tanah dan Kegiatan Pen-daftaran Ta-nah Tertentu telahterurai de-ngan jelas, apa yangmenjadi tupoksi Kepala Kan-tor Pertanahan ataupun tupok-si Kepala Kantor Wila-yahPertanahan tingkat provinsi.

Dalam peraturan terse-but,Pasal 3 Kepala Kantor Perta-nahan memberi kepu-tusanmengenai: pemberian hakMilik atas tanah per-tanian

yang luasnya tidak lebih dari20.000 meter per-segi (dua pu-luh meter per-segi); PemberianHak Milik atas tanah non per-ta-nian yang luasnya tidak le-bih dari 20.000 (dua ribu meterpersegi); Pemberian Hak Milikatas tanah dalam rangka pelak-sanaan program: transmigrasi,redis-tri-busi tanah, kon-solidasi ta-nah dan pendaftarantanah yang bersifat strategis,mas-sal, dan program lainnya.

Dalam Pasal 4 dinya-ta-kan,Kepala Kantor Per-ta-nahanmemberi keputusan mengenai:pemberian Hak Guna Bangu-nan untuk orang perseoranganatas ta-nah yang luasnya tidaklebih dari 1.000 M persegi (se-ribu meter persegi); pemberianHak Guna Bangunan untukbadan hukum atas tanah yangluasnya tidak le-bih dari 5.000(lima ribu m-e-ter persegi); se-mua pem-berian Hak Guna Ba-ngunan atas tanah HakPengelolaan.

Pasal 5 tertulis, Kepala Kan-tor Pertanahan mem-beri kepu-tusan mengenai: pemberian

Penulis: Laspen SianturiKoordiantor Pokja Wartawan Pertanahan









26 MOMENTUM PERS.........................Sambungan dari hal. 25

Hak Pakai un-tuk orang perse-orangan atas tanah pertanianyang luasnya tidak lebih dari20.000 M persegi (dua pu-luhribu meter persegi); pemberianHak Pakai untuk badan hukumatas tanah pertanian yang luas-nya tidak lebih dari 20.000 (duapuluh ribu meter per-segi);pemberian Hak Pa-kai untukorang perseora-ngan atas tanahnon per-ta-nian yang luasnya ti-dak le-bih dari 2.000 (dua ribumeter persegi); pemberian HakPakai untuk badan a-tas tanahnon pertanian yang luasnya ti-dak lebih dari 2.000 (dua ribumeter per-segi); semua pembe-rian Hak Pakai atas tanah HakPengelola.

Sedangkan Pasal 6, Ke-palaKanwil Badan Per-tanahanNasional memberi keputusanmengenai: pem-be-rian HakMilik untuk orang perseora-ngan atas ta-nah pertanian yangluasnya lebih dari 20.000 (duapuluh ribu meter persegi);pemberian Hak Milik untukbadan hukum atas tanah per-tanian yang luasnya lebih dari20.000 (dua puluh ribu meterpersegi); pemberian Hak Milikatas tanah non pertanian yangluasnya lebih dari 2.000 (duaribu meter persegi) dan tidaklebih dari 5.000 (lima ribumeter persegi);

Di dalam Pasal 7, Ke-palaKanwil Badan Perta-nahanNasional memberi ke-putusanmengenai pemberian Hak Gu-

na Usaha atas tanah yang luas-nya tidak lebih dari 1.000.000(satu juta meter persegi).

Pasal 8 berbunyi, KepalaKanwil Badan Pertanahan Na-sional memberi keputusan me-ngenai: pemberian Hak GunaBangunan untuk orang perse-orangan atas tanah yang luas-nya lebih dari 1.000 (seribu me-ter persegi) dan tidak lebih dari5.000 (lima ribu meter persegi);pemberian Hak Guna Bangu-nan untuk badan hukum atastanah yang luasnya lebih dari5.000 (lima ribu meter persegi)dan tidak lebih dari 75.000 (tu-juh puluh lima ribu meterpersegi).

Pada Pasal 9, Kepala Kan-wil Badan Pertanahan Nasi-onal memberi keputusan me-ngenai: pemberian Hak Pakaiuntuk orang perseorangan atastanah pertanian yang luasnyalebih dari 20.000 (dua puluhribu meter persegi); pembe-rian Hak Pakai untuk badanhukum atas tanah pertanianyang luasnya dari 20.000 (duapuluh meter persegi); pem-berian Hak Pakai untuk orangperseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya lebihdari 2.000 (dua ribu meter per-segi) dan tidak lebih dari 5.000(lima ribu meter persegi);pemberian Hak Pakai untukbadan hukum atas tanah nonpertanian yang luasnya lebihdari 2.000 (dua ribu meterpersegi) dan tidak lebih dari

25.000 (dua puluh lima ribumeter persegi).

Di dalam Pasal 10, KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia mene-tapkan pemberian Hak AtasTanah yang diberikan secarahukum.

Dan Pasal 11, Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia memberi keputusanmengenai pemberian Hak AtasTanah yang tidak dilimpahkankewenangannya kepada Kan-wil Badan Pertanahan Nasionalatau Kepala Kantor Perta-nahan.

Dengan keberadaan Pera-turan Kepala BPN RI Nomor 1Tahun 2011 tersebut, para insanpers yang bertugas di wilayahkerja masing masing perlumemahami tugas pokok danfungsinya dari sisi pers, secaraturut serta untuk pembelajarandan memahami peraturantersebut, dengan harapan agarpara insan pers dapat menulisdengan baik serta menjalankantugasnya selaku kontrol sosialdengan profesional.

Sudah merupakan tugasinsan pers selaku pilar keem-pat bangsa dalam memantaukewenangan para pejabat pu-blik ataupun kebijakannyasupaya sistim dapat berjalandengan baik sebagaimana mes-tinya sesuai dengan koridordan peraturan yang sudahditetapkan pemerintah selakupelaksana undang undang. ****








27 PERDA DKI

Bangunan Rumah Deret di Komplek Simprug Golf Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama KotaAdministrasi Jakarta Selatan. Ada bangunan 15 unit dengan ijin rumah tinggal tetapi dibangun ruko tiga lantai (foto: Deo)

Kinerja Sudin P2B Jaksel Terindikasi “Bobrok”

Pelanggaran Bangunan, DinasP2B DKI Menutup Mata?

Jakarta, Kantor Berita RBNKinerja Suku Dinas (Sudin)

Pengawasan dan PenertibanBangunan (P2B) Jakarta Selatan(Jaksel) terindikasi “bobrok”dan akibatnya Dinas P2B DKIJakarta terkesan menutup mata

terhadap pelanggaran bangu-nan. Walaupun bangunan ter-sebut terindikasi melanggarPeraturan Daerah (Perda) DKINomor 7 Tahun 2010 namunproses pembangunan dari ba-ngunan dapat berlangsung te-

rus menerus.Berawal dari surat konfir-

masi Kantor Berita RBN No.807/Kf-RBN/2012 tentangbangunan di Komplek Sim-prug Golf Kelurahan Grogol









28 DINAS P2BSaat Menjabat Kadis Tata Ruang dan Plh Kadis P2BWiriayatmoko Tinggalkan “Borok Warisan”Gubernur DKI Diminta Tuntaskan

Jakarta, Tabloid RBNDisebabkan Wiriayatmoko

tinggalkan “borok warisan”saat menjabat Kepala Dinas(Kadis) Tata Ruang sekaligusPlh Kadis P2B terkait bangunanmall di bawah sutet di JakartaTimur, Gubernur DKI Jakartadiminta lakukan pengkajianterhadap keberadaan ba-ngunan.

Sebab akibat dari Surat IjinPenunjukan Penggunaan Ta-nah (SIPPT) oleh GubernurDKI, kemudian advis planningdapat diterbitkan oleh KepalaSuku Dinas Tata Ruang JakartaTimur (sesuai dengan jawabansurat konfirmasi dari DinasTata Ruang DKI-red), dan

setelah itu Ijin Mendirikan Ba-ngunan (IMB) juga dapat diter-bitkan oleh Kepala Dinas (Ka-dis) P2B DKI, dimana pada sa-at penerbitan IMB Kadis TataRuang DKI dijabat oleh Wiri-ayatmoko juga kebetulan se-kaligus menjabat Kadis P2BDKI selaku plh (pelaksana ha-rian) ketika itu dan sekarangsebagai Asisten Pembangunandan Lingkungan Hidup di Ja-jaran DKI Jakarta.

Dua jabatan tersebut dijabatoleh satu orang, satu jabatan se-cara definitif dan satu lagi se-cara plh serta kedua jabatan itumempunyai hubungan kerjasecara sistemik dan bertahapdalam penerbitan IMB. Selan-

jutnya, IMB diterbitkan berda-sarkan advis planning yangbernuansa “suap” dan jugapatut disinyalir terjadi “suapmenyuap” pada penerbitanSIPPT dan IMB dari pemba-ngunan mall dan fasilitasnya,disebabkan posisinya terlaludekat dengan sutet (tegangantinggi) tetapi SIPPT, advisplanning dan IMB dapat diter-bitkan seperti semua pengu-rusannya sudah dapat diatursedemikian rupa.

SIPPT dari Gubernur DKImembuat sebab akibat dampakkurang baik terhadap kinerjaKadis P2B DKI Jakarta untuk









29 PERDA DKI

Selatan, Kecamatan KebayoranBaru, Kota AdministrasiJakarta Selatan, dimana suratkonfirmasi tersebut ditolakoleh pamdal Kasudin P2BKota Administrasi JakartaSelatan bernama Lukman,dengan alasan setiap suratkonfirmasi harus melam-pirkan fotokopi KTP pengan-tar surat, dan aturan tersebutadalah perintah dari KasudinP2B Kota Administrasi JakartaSelatan pada tanggal 9 April2012 lalu.

Setelah fotokopi KTP dilam-pirkan, baru surat konfirmasitersebut diterima oleh staf tatausaha bernama Dewi. Sewaktudikonfirmasi terkait fotokopiKTP tersebut, Ibu Dewi menga-takan bahwa perintah untukmelampirkan fotokopi KTPadalah merupakan arahan dariKepala Tata Usaha Sudin P2B

Kota Administrasi Jaksel, se-dangkan menurut pamdal ber-nama Lukman bahwa hal terse-but merupakan perintah Ka-sudin.

Ketika surat konfirmasiyang telah dikirimkan ke Ka-sudin P2B Kota AdministrasiJaksel ditindaklanjuti, menurutpamdal bahwa surat konfir-masi tersebut sudah dijawab keKepala Dinas P2B DKI Jakartadi Jatibaru sesuai pesan dari sa-lah satu staf Tata Usaha SudinP2B Jaksel bernama Holi. Suratkonfirmasi dikirimkan olehKantor Berita RBN ke KasudinP2B Jaksel, tetapi menurut Holihal tersebut sudah dijawab keKepala Dinas P2B DKI Jakartadi Jatibaru.

Setelah ditindaklanjuti ke-pada Dinas P2B DKI, KepalaDinas P2B DKI Jakarta, mem-buat disposisi ke bagian kepe-

gawaian di Dinas P2B DKI Ja-karta di Jatibaru. Setelah suratkonfirmasi ditindaklanjuti kebagian kepegawaian, salahsatu staf Bagian Kepegawaianbernama Agung mengatakanbahwa meminta fotokopi KTPdiperbolehkan menurut PusatPengelolaan Informasi DaerahPemerintah Provinsi DKI Ja-karta.

Ketika ditanyakan kepadaAgung dasar hukum yangmemperbolehkan meminta fo-tokopi KTP tersebut, menurutAgung bahwa aturan tersebutsudah diatur dalam PeraturanPemerintah No. 61 Tahun 2010dan ketika Peraturan tersebutditelaah pasal demi pasal dandicari apa yang dimaksud olehAgung, jadinya menimbulkanhal yang layak untuk diperta-nyakan kembali.

(Polman/Deo)


Bangunan Industri Farmasi Tunggal Group di Jl. A. Yani No 7 Jakarta Timur yang diduga melanggar Perda DKIJakarta (Foto: ist).








30 DINAS P2B.........................Sambungan dari hal. 28

menjalankan dan menegakkanperda dengan tegas, karena disatu menjalankan tugas sesuaidengan perintah atasan adalahmerupakan kewajiban bila ara-hannya benar. Tapi bila arahandan kebijakannya kurang benardijalankan, bagaimana hasil-nya nanti bila kebijakan ku-rang benar dijalankan denganbenar.

Hal itu disampaikan wargaJakarta berinisial RJ kepada RBNbaru baru ini memberikankomentar terkait keberadaanMall dan fasilitasnya yang po-sisinya dekat dengan kabeltegangan tinggi serta pekerjaanproyeknya sudah hampir selesai.

Akibatnya, kinerja KepalaDinas P2B DKI yang meng-gantikanWiriayatmoko selakuplh, I Putu Ngurah Indianaterindikasi “melempem” dan“culun” dalam pengkajianmaupun penertiban terhadapkeberadaan penerbitan IMByang sudah terlanjur diterbit-kan, sedangkan Kadis Tata Ru-ang DKI Jakarta disinyalir

“buang badan” kepada bawa-hannya Sudin Tata Ruang KotaAdministrasi Jakarta Timurterkait dengan penerbitanadvis planning.

Sebab akibatnya didugaterjadi penyelamatan diri ma-sing masing dan saling tuding,sedangkan mantan Kadis TataRuang DKI Jakarta dan se-kaligus plh Kadis P2B DKI DKIsaat penerbitan IMB ketika itusudah enak posisinya maupunjabatannya dengan duduk ma-nis saat ini menjadi stafGubernur, tetapi disinyalirtinggalkan “borok warisan”tanpa dapat tersentuh olehhukum, walaupun penerbitanterindikasi “suap” dalampenerbitan advis planning danIMB yang termasuk dalamranah korupsi serta perludibasmi dari Jajaran Peme-rintah Provinsi DKI Jakartatersebut sudah menimbulkandelik sosial.

Berawal dari penerbitan Su-rat Ijin Penunjukan Penggu-naan Tanah (SIPPT) oleh Gu-

bernur DKI Jakarta terhadap PTInti Utama Dharma Real Estateyaitu SIPPT pembangunanmall dan fasilitasnya karenaposisinya terlalu dekat dengankabel tegangan tinggi (sutet)sangat dipertanyakan kebe-radaannya, disebabkan SIPPTmerupakan Surat Ijin dariGubernur untuk penggunaantanah bagi bangunan bilakepemilikan tanahnya seluas5.000 M2 atau lebih didugamenjadi sumber awal delik.

Fauzi Bowo (Foke) selakuGubernur DKI Jakarta dimintalakukan peninjauan ke lapa-ngan, karena keberadaan pem-bangunan mall di bawah sutet tersebut dapat menimbulkandelik hukum dan delik sosialnantinya, apalagi di atas lahantersebut sudah terlebih dahuludibangun sutet baru kemudianpembangunan gedung malldilakukan, tandas sumber.

Menanggapi keberadaanpembangunan mall dan fasili-


Anda InginMemasang Iklan?

Hubungi kami di:021 - 94705665

TARIF IKLAN TABLOIDRAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 500.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 250.000,-1/16Halaman hitam putih : Rp 125.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kalipemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.








31 DINAS P2B


tasnya yang posisinya dekatkabel tegangan tinggi (sutet),Kepala Dinas (Kadis) TataRuang DKI Jakarta, Ir. M AgusSubandono, MPM dalam men-jawab surat konfirmasi terkaitpenerbitan advis planning ter-hadap PT Inti Utama DharmaRE membantah indikasi pe-langgaran, bahwa dalam pe-nerbitan advis planning terse-but sudah benar sesuai denganstandar prosedur dan telah me-ngacu pada petunjuk pelaksa-an dan petunjuk teknis.

Dalam isi suratnya Nomor271/073.7 tgl 12 April 2012 un-tuk menjawab surat konfirmasidari Kantor Berita RBN, KadisTata Ruang DKI menyam-paikan: 1.Telah diterbitkan Ke-tetapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PTInti Utama Dharma Real Estatepada lokasi dimaksud dengannomor: 0446/GSB/JT/VII/2009. 2.Ketetapan RencanaKota/ Advis Planning dimak-sud diterbitkan oleh Suku Di-nas Tata Ruang Jakarta Timurdengan mengacu pada prose-dur yang berlaku. 3.Sesuaidengan Pedoman Detail TeknisKetatakotaan tentang Bangu-nan Tipe Tunggal, jarak bebasantara massa bangunan denganjaringan tegangan tinggi listrikadalah 20 meter dari as jaringantegangan tinggi listrik. 4. Untukhal keseimbangan lingkungandi wilayah DKI Jakarta, DinasTata Ruang tidak berkaitan

langsung dalam tugas pokokdan fungsinya, tegas Ir. M AgusSubandono, MPM dalamsuratnya.

Di lain sisi, sesuai denganpantauan RBN serta menurutsumber RBN yang kurang ber-kenan namanya ditulis dalampemberitaan, mengatakan,penerbitan Ijin Mendirikan Ba-ngunan (IMB) pembangunanmall dan fasilitasnya tersebutditerbitkan oleh Dinas P2B DKIberdasarkan advis planningyang diterbitkan Dinas TataRuang Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta, dengan penerbitanyang bernuansa “suap me-nyuap” baik dari aspek pener-bitan advis planning maupunpenerbitan IMB. Penerbitan di-duga dilakukan oleh satu or-ang yang menjabat dua jabatan.Satu secara definitif dan satusecara plh. Setelah tanda ta-ngan di Dinas Tata Ruang, ke-mudian ditanda tangan lagioleh orang yang sama di DinasP2B selaku plh.

Diduga terjadi sebab akibatberkepanjangan yang berawaldari penerbitan SIPPT olehFauzi Bowo (Foke) selaku Gu-bernur DKI Jakarta. Bila dasar-nya kurang pas maka akibatnyajuga berdampak kurang pasyang berkepanjangan, karenaDinas P2B dan Dinas Tata Ru-ang juga menjalankan programyang kurang pas tersebutakibat penerbitan SIPPT olehGubernur. Dalam hal ini, Foke

diminta lakukan pengkajianterhadap SIPPT yang sudah ter-lanjur diterbitkan karena pem-berian SIPPT tersebut sangatdipertanyakan maksud dantujuannya karena dapatmenimbulkan delik sosial.

Sumber juga menambahkan,penerbitan SIPPT, IMB danadvis planning terhadap pem-bangunan mall dan fasilitasnyalayak menjadi bahan peng-kajian, disebabkan terindikasilanggar Peraturan Daerah(Perda) Nomor 7 Tahun 2010maupun SK Gubernur Nomor955 Tahun 2008, dan disebab-kan dasar penerbitan SIPPT,IMB maupun advis planningpenuh dengan teka teki bila di-tinjau dari letak dan kebe-radaan gedung terhadap sutet.

Padahal penerbitan SIPPT,IMB dan advis planning darisebuah gedung adalah untukmenegakkan Perda. Didugaterjadi sebab akibat dan akibatsebab penerbitan SIPPT, yaitupenerbitan IMB maupun advisplanning yang kurang tepatterhadap keberadaan gedungdi dekat sutet. Dampaknyadapat dikatakan menjadi se-perti “melawan perda”. Aki-batnya, satu sisi menegakkanperda tetapi di lain sisi jugamelawan perda. Penerbitanjuga terindikasi suap menyuapdan gratifikasi.

Dalam hal indikasi suap









LOKE

RLO

WO

NG

AN

KER

JA

1. Sekretaris Redaksi (S1/D3)Membutuhkan:

Akses BacaTABLOID RBM

2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK)Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: [email protected]

32 DINAS P2B.........................Sambungan dari hal. 31


menyuapnya, Kejaksaan Ting-gi DKI Jakarta dan Jajarannyadiminta lakukan penyelidikanterhadap keberadaan penerbi-tan SIPPT, advis planning ma-upun IMB dari gedung yangterindikasi melanggar aturanteknis maupun petunjukpelaksanaan penerbitan IMBserta diduga terjadi suap me-nyuap dalam penerbitannya.

“Disebabkan pembangunanmall dan fasilitasnya gedungmilik dari PT Inti Utama DharmaReal Estate dengan posisi malldan fasilititasnya berada di bawahaliran listrik tegangan tinggi(sutet), tetapi pembangunan malltersebut memiliki IMB danadapun penerbitan IMB adalahsetelah penerbitan advis plan-ning oleh Suku Dinas Tata RuangJakarta Timur, Kepala Dinas P2BDKI Jakarta juga diminta

pengkajian terhadap penerbitanIMB gedung tersebut, karenaperuntukkannya juga sangatdipertanyakan” ujar sumber.

Dengan lugas sumber jugamengatakan, terkait dengan pener-bitan IMB Nomor 5310/IMB/2011yaitu objek Mall dan Fasilitasnya,atas nama PT Inti Utama Darma RealEstate, dengan spesifikasi 5 (lima) la-pis dan 1 (satu) basement di Jl. RayaKalimalang Kelurahan PondokBambu Kecamatan Duren SawitJakarta Timur, penerbitan IMBtersebut dipertanyakan apa sudahsesuai dengan petunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis maupunstandar operasional prosedur pener-bitan IMB serta advis planningnya,juga sangat dipertanyakan kebera-daan dasar penerbitan. Patut didugaterjadi konspirasi dan suap me-nyuap sehingga SIPPT, IMB danadvis planning tersebut dapat

diterbitkan, ujarnya.“Sesuai dengan Perda Nomor 7

Tahun 2010 tentang bangunangedung, sebelum IMB Nomor 5310/IMB/2011 diterbitkan, penerbitanIMB dan penerbitan advisplanningnya sudah melalui surveilapangan dan telah melewatipenelitian secara fakta dan yuridis,sesuai dengan aturan yang berlakudi wilayah hukum DKI Jakarta,namun karena keberadaan malltersebut juga telah diaminkanterlebih dahulu oleh Gubernur DKI,terjadi pengaturan yang sangat rapi.Tetapi setelah dilihat kondisisekarang, menimbulkan pertanyaanbagi orang yang melihat danmengerti, bagaimana keberadaanmall tersebut bisa berada di dekatsutet dengan memiliki IMB,imbuhnya.








33 SAMBUNGAN

siden, saya tidak akan diganti”. JugaJoyo Winoto selaku Kepala BPN RItakut kepada Probosoetedjo (PT BuanaEstate) ketika PT Genta Prana bersamaRuhut Sitompul, SH datangmenghadap Joyo Winoto di KantorBPN RI untuk memohon supayaputusan MA yang sudah berkekuatanhukum tetap tersebut dilaksanakan,maka Joyo Winoto memberi jawabanyang sangat mengharukan, “Saya (JoyoWinoto) takut kepada Probosoetedjo”

“Patut diduga Joyo Winoto takutkepada Probosoetedjo, karena JoyoWinoto sejak semula turut sertamerencanakan supaya penyelesaianpenguasaan garapan masyarakatterkait tanah Hambalang Bogor disele-saikan dengan cara tidak perlumembayar ganti rugi garapan tanahkepada masyarakyat yang nilainyaditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (duaratus sebelas miliar tujuh ratus lima pu-luh juta rupiah). Hal itu dari per-hitungan 2.117.500 m2 x Rp.100.000,-/m2. Tetapi penyelesaian supayadilaksanakan dengan cara mema-sukkan para penggarap ke penjaradan hal tersebut dapat dikatakanberhasil, disebabkan masyarakatHambalang enam orang masukpenjara (satu orang meninggal dipenjara), sesuai putusan PN CibinongNo. 207/Pid.B/PnCbn dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007” ujarsumber.

Selain itu, Joyo Winoto, PhD selakuBPN RI juga terindikasi “cuek bebek”terhadap surat Sudi Silalahi selakuMenteri Sekretaris Negara terkait ara-han Presiden Republik Indonesia,serta Joyo Winoto disinyalir kurangmenjaga nama baik dan nama besarSBY selaku atasan langsung dari JoyoWinoto. Dalam hal ini, Presiden SBYdiharapkan untuk melakukan peng-kajian terhadap keberadaan JoyoWinoto, apakah masih layakdipertahankan selaku Kepala BPN RI.

Selain “cuek bebek” terhadaparahan Presiden RI, pengakuan JoyoWinoto juga terindikasi “aneh binaneh” karena pernyataannya sertakebijakan maupun keputusan yang

diterbitkan oleh Joyo Winoto selakuKepala BPN RI bertolak belakangdengan arahan Presiden.

Adapun arahan SBY sesuai isisurat yang disampaikan secara tertulisoleh Sudi Silalahi selaku MenteriSekretaris Negara denganmenggunakan kop surat MENTERISEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA kepada Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI agar hukumtetap ditegakkan, namun sampai beritaini diturunkan, Joyo Winoto disinyalirkurang menghormati arahan Presidentersebut, karena Joyo Winoto belumbersedia menerbitkan SK terkaitpenerbitan Sertifikat Hak GunaBangunan atas nama PT Genta Pranatetapi malah tanahnya menjadi statusquo.

Dan surat pembatalan yangditerbitkan untuk menjalankanputusan Mahkamah Agung RItersebut, Joyo Winoto selaku KepalaBPN RI membuat Surat Keputusan(SK) pembatalan yang dapatdikatakan “jauh panggang dari api”karena status tanah PT Genta Pranamenjadi status quo.

Padahal berdasarkan penetapanputusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor dan putusan tersebutsudah memiliki kekuatan hukum tetap,dimana Kepala BPN RI dan KepalaKantor Pertanahan Bogor telahdihukum untuk memproses lebihlanjut penerbitan Hak Guna Bangunanatas nama PT Genta Prana, tetapi JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI membuatSK Pembatalan yang akibatnya tanahPT Genta Prana menjadi status quo. IsiPutusan Hakim dari MahkamahAgung RI juga seperti “dicuek bebek”.

Apa karena Joyo Winoto mantanDosen dari SBY, sehingga arahanPresiden tak diindahkan, namundemikian pejabat yang bersangkutan“belum dicopot” walau kurangmenghormati hukum, sangatdipertanyakan apa sebenarnya yangsedang terjadi di negeri ini. Kenapaputusan hukum yang sudah memilikikekuatan hukum tetap belum jugadijalankan oleh Joyo Winoto

sebagaimana mestinya. Dalam hal inidiminta ketegasan SBY selakuPresiden RI agar menindak tegasjajarannya atau pejabat pertanahanyang kurang menghormati hukum.

Untuk terciptanya supremasihukum di wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia sertasemakin nyatanya aplikasi danpelaksanaan Undang Undang PokokAgraria bahwa bumi, air, udara adalahmilik bangsa Indonesia yang tidakdapat dipisahkan serta dikelola demikeadilan dan kesejahteraan rakyat,ketegasan Kapolri Timur Pradoposelaku figur harapan yang dicintaimasyarakat sangat dinantikan, supayapenyelidikan terhadap indikasipenyalahgunaan jabatan oleh JoyoWinoto, PhD selaku Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indone-sia (BPNRI) terkait Tanah HambalangBogor dan indikasi korupsinya dapatdijalankan sesuai dengan aturan yangberlaku tanpa pilih kasih.

Joyo Winoto selaku pejabatpenyelenggara Negara dan pejabatpublik yang mengemban tugas danseharusnya setia kepada Negaradipertanyakan kinerjanya maupunkesetiaannya terhadap Bumi PersadaIndonesia, karena kurang menghormatihukum dan SK yang diterbitkan JoyoWinoto sebagai Kepala BPN RIterindikasi kurang profesional dandiduga salahgunakan jabatan.

Pasalnya, Joyo Winoto didugakurang menghormati hukum terkaitdengan keberadaan delik pertanahanHambalang Kabupaten Bogor sertaterindikasi salahgunakan jabatanselaku Kepala BPN RI. Demiterciptanya supremasi hukum dibidang pertanahan, Mabes Polridiminta lakukan penyelidikanterhadap indikasi tersebut danKejaksaan Agung selaku pengacaraNegara “layak” turun tangan untuklakukan penelitian terhadap indikasikorupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasiserta penyalahgunaan jabatan yangdilakukan oleh Joyo Winoto selama


bersambung ke hal...48








34 SAMBUNGAN.........................Sambungan dari hal. 32

Keberadaan gedung mallyang sedang dibangun, posisigedungnya terlalu dekat de-ngan kabel tegangan tinggi da-pat mengganggu keamanandan keselamatan penghunigedung nantinya, dimana haltersebut sudah terurai secaratekinis dengan jelas di dalamPerda Nomor 7 Tahun 2010terkait bangunan maupunkontraktor bangunan supayamemberikan data yang benardan jelas untuk menjalakantugasnya demi keterbukaaninformasi publik.

Supaya terciptanya keseim-bangan lingkungan di wilayahDKI Jakarta, selayaknya bangu-nan mall tersebut dibangunberapa lapis dan basementnyaberapa lapis, sebaiknya dilaku-kan pengkajian ulang olehGubernur DKI Jakarta danJajarannya, baik Kepala Dinasmaupun Suku Dinas diharap-

kan menjalankan tupoksinyasecara benar demi menjagakeindahan kota Jakarta sebagaiIbu Kota Indonesia, tandasnya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Gubernur DKIJakarta, Foke kurang berkenanmemberikan tanggapan se-dangkan Kadis P2B belum ber-sedia memberikan komentarterkait penerbitan IMB yangjuga bernuansa “suap” tersebut.Sedangkan Wiriayatmoko yangdicoba untuk ditemui dalamkonfirmasi sedang berada diluar kantor. (Minggus/Polman)








35 UUPA

PERTAMABAB I

DASAR-DASAR DANKETENTUAN KETENTUANPOKOK

Pasal 1(1) Seluruh wilayah Indo-

nesia adalah kesatuan tanahair dari seluruh rakyat Indo-nesia yang bersatu sebagaibangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air danruang angkasa, termasukkekayaan alam yangterkandung didalamnyadalam wilayah RepublikIndonesia, sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa adalahbumi, air dan ruang angkasabangsa Indonesia danmerupakan kekayaannasional

(3) Hubungan antarabangsa Indonesia dan bumi,air serta ruang angkasatermaksud dalam ayat (2)pasal ini adalah hubunganyang bersifat abadi.

(4) Dalam pengertianbumi, selain permukaanbumi, termasuk pula tubuhbumi dibawahnya serta yangberada dibawah air.

(5) Dalam pengertian airtermasuk baik perairanpedalaman maupun lautwilayah Indonesia.

(6) Yang dimaksuddengan ruang angkasa ialahruang diatas bumi dan air

tersebut pada ayat (4) dan (5)pasal ini.

Pasal 2(1) Atas dasar ketentuan

dalam pasal 33 ayat (3)Undang-undang Dasar danhal-hal sebagai yangdimaksud dalam pasal 1,bumi, air dan ruang angkasa,termasuk kekayaan alamyang terkandung didalamnyaitu pada tingkatan tertinggidikuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi kekuasaan seluruhrakyat.

(2) Hak menguasai dariNegara termaksud dalam ayat(1) pasal ini memberiwewenang untuk :

a. mengatur danmenyelenggarakanperuntukan, penggunaan,persediaan dan pemeliharaanbumi, air dan ruang angkasatersebut;

b. menentukan danmengatur hubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dengan bumi, airdan ruang angkasa,

c. menentukan danmengatur hubungan-hubunganhukum antara orang-orang danperbuatan-perbuatan hukumyang mengenai bumi, air danruang angkasa.

(3) Wewenang yangbersumber pada hakmenguasai dari Negaratersebut pada ayat (2) pasal

ini digunakan untukmencapai sebesar-besarkemakmuran rakyat, dalamarti kebahagiaan,kesejahteraan dankemerdekaan dalammasyarakat dan Negarahukum Indonesia yangmerdeka berdaulat, adil danmakmur.

(4) Hak menguasai dariNegara tersebut diataspelaksanaannya dapatdikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra danmasyarakat hukum adat,sekedar diperlukan dan tidakbertentangan dengankepentingan nasional,menurut ketentuan-ketentuanPeraturan Pemerintah.

Pasal 3Dengan mengingat

ketentuan-ketentuan dalampasal 1 dan 2 pelaksanaan hakulayat dan hak-hak yangserupa itu dari masyarakathukum adat, sepanjangmenurut kenyataannya. masihada, harus sedemikian rupasehingga sesuai dengankepentingan nasional danNegara, yang berdasarkanatas persatuan bangsa sertatidak boleh bertentangandengan Undang-undang danperaturan-peraturan lain yanglebih tinggi.

Undang-Undang Tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria









36 UUPA.........................Sambungan dari hal. 35

Pasal 4(1) Atas dasar hak

menguasai dari Negarasebagai yang dimaksuddalam pasal 2 ditentukanadanya macam-macam hakatas permukaan bumi, yangdisebut tanah, yang dapatdiberikan kepada dandipunyai oleh orang-orang,baik sendiri maupunbersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badanhukum.

(2) Hak-hak atas tanahyang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini memberwewenang untukmempergunakan tanah yangbersangkutan, demikian pulatubuh bumi dan air sertaruang yang ada diatasnya,sekedar diperlukan untukkepentingan yang langsungberhubungan denganpenggunaan tanah itu dalambatas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yanglebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atastanah sebagai yang dimaksuddalam ayat (1) pasal iniditentukan pula hak-hak atasair dan ruang angkasa.

Pasal 5Hukum agraria yang

berlaku atas bumi, air danruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidakbertentangan dengankepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan

atas persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturan-peraturan yang tercantumdalam Undang-undang inidan dengan peraturanperundangan lainnya, segalasesuatu denganmengindahkan unsur-unsuryang bersandar pada hukumagama.

Pasal 6Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial.Pasal 7Untuk tidak merugikan

kepentingan umum makapemilikan dan penguasaantanah yang melampaui batastidak diperkenankan.

Pasal 8Atas dasar hak menguasai

dari Negara sebagai yangdimaksud dalam pasal 2diatur pengambilan kekayaanalam yang terkandung dalambumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9(1) Hanya warga-negara

Indonesia dapat mempunyaihubungan yang sepenuhnyadengan bumi, air dan ruangangkasa, dalam batas-batasketentuan pasal 1 dan 2.

(2) Tiap-tiap warga-negaraIndonesia, baik laki-lakimaupun wanita mempunyaikesempatan yang sama untukmemperoleh sesuatu hak atastanah serta untuk mendapatmanfaat dari hasilnya, baikbagi diri sendiri maupunkeluarganya.

Pasal 10(1) Setiap orang dan badan

hukum yang mempunyaisesuatu hak atas tanahpertanian pada azasnyadiwajibkan mengerjakan ataumengusahakannya sendirisecara aktif, denganmencegah cara-carapemerasan.

(2) Pelaksanaan dari padaketentuan dalam ayat (1)pasal ini akan diatur lebihlanjut dengan peraturanperundangan.

(3) Pengecualian terhadapazas tersebut pada ayat ( 1 )pasal ini diatur dalamperaturan perundangan.

Pasal 11(1) Hubungan hukum

antara orang, termasuk badanhukum, dengan bumi, air danruang angkasa sertawewenang-wewenang yangbersumber pada hubunganhukum itu akan diatur, agartercapai tujuan yang disebutdalam pasal 2 ayat (3) dandicegah penguasaan ataskehidupan dan pekerjaanorang lain yang melampauibatas.

(2) Perbedaan dalamkeadaan masyarakat dankeperluan hukum golonganrakyat dimana perlu dantidak bertentangan dengankepentingan nasionaldiperhatikan, denganmenjamin perlindungan










Fotografer Pendidikan SMA/SMKWartawan Pendidikan SMA/SMK

Membutuhkan:


KirimkanLamaran dan CV anda ke:

Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

terhadap kepentingangolongan yang ekonomislemah.

Pasal 12(1) Segala usaha

bersama.dalam lapanganagraria didasarkan ataskepentingan bersama dalamrangka kepentingan nasional,dalam bentuk koperasi ataubentuk-bentuk gotong-royonglainnya.

(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lainmenyelenggarakan usahabersama dalam lapanganagraria.

Pasal 13(1) Pemerintah berusaha

agar supaya usaha-usahadalam lapangan agrariadiatur sedemikian rupa,sehingga meninggikanproduksi dan kemakmuranrakyat sebagai yangdimaksud dalam pasal 2 ayat(3) serta menjamin bagi setiapwarga-negara Indonesiaderajat hidup yang sesuaidengan martabat manusia,baik bagi diri sendiri maupunkeluarganya.

(2) Pemerintah mencegahadanya usaha-usaha dalamlapangan agrarian dariorganisasi-organisasi danperseorangan yang bersifatmonopoli swasta.

(3) Usaha-usahaPemerintah dalam lapanganagraria yang bersifatmonopoli hanya dapatdiselenggarakan denganUndang-undang.

(4) Pemerintah berusahauntuk memajukan kepastiandan jaminan sosial, termasukbidang perburuhan, dalamusaha-usaha dilapanganagraria.

Pasal 14(1) Dengan mengingat

ketentuan-ketentuan dalampasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal9 ayat (2) serta pasal 10 ayat









38 UUPA

Biro Jasa dan Iklan

RAKYAT BERSATUMembantu Melayani Masyarakat

Kantor/Tata Usaha: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square(Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504.

Anda Butuh Bantuan???Hubungi Marketing Eksekutif

(021) 72781504, 94705665HP 081210882369, 081288817424



(1) dan (2) Pemerintah dalamrangka sosialisme Indonesia,membuat suatu rencanaumum mengenai persediaan,peruntukan dan penggunaanbumi, air dan ruang angkasaserta kekayaan alam yangterkandung didalamnya:

a. untuk keperluan Negara,b. untuk keperluan

peribadatan dan keperluansuci lainnya, sesuai dengandasar Ketuhanan Yang MahaEsa;

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat,sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

d. untuk keperluan

memperkembangkanproduksi pertanian,peternakan dan perikananserta sejalan dengan itu;

e. untuk keperluanmemperkembangkanindustri, transmigrasi danpertambangan.

(2) Berdasarkan rencanaumum tersebut pada ayat (1)pasal ini dan mengingatperaturan-peraturan yangbersangkutan, PemerintahDaerah mengatur persediaan,peruntukan dan penggunaanbumi, air serta ruang angkasauntuk daerahnya, sesuaidengan keadaan daerahmasing-masing.

(3) Peraturan PemerintahDaerah yang dimaksud dalamayat (2) pasal ini berlakusetelah mendapatpengesahan, mengenaiDaerah Tingkat I dariPresiden, Daerah Tingkat IIdari, Gubernur/KepalaDaerah yang bersangkutandan Daerah Tingkat III dariBupati/Walikota/KepalaDaerah yang bersangkutan.

Pasal 15Memelihara tanah,

termasuk menambahkesuburannya serta mencegahkerusakannya adalah










kewajiban tiap-tiap orang,badan hukum atau instansiyang mempunyai hubunganhukum dengan tanah itu,dengan memperhatikan pihakyang ekonomis lemah.

BAB IIHAK-HAK ATAS TANAH,AIR DAN RUANGANGKASA SERTA

PENDAFTARAN TANAHBagian 1Ketentuan-Ketentuan

UmumPasal 16(1) Hak-hak atas tanah

sebagai yang dimaksuddalam pasal 4 ayat (1) ialah:.

a. hak milik,b. hak guna-usaha,c. hak guna-bangunan,d. hak pakai,e. hak sewa,f. hak membuka tanah,g. hak memungut-hasil

hutan,h. hak-hak lain yang tidak

termasuk dalam hak-haktersebut diatas yang akanditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yangsifatnya sementara sebagaiyang disebutkan dalam pasal53.

(2) Hak-hak atas air danruang angkasa sebagai yangdimaksud dalam pasal 4 ayat(3) ialah:

a. hak guna air,b. hak pemeliharaan dan

penangkapan ikan,c. hak guna ruang

angkasa.Pasal 17(1) Dengan mengingat

ketentuan dalam pasal 7maka untuk mencapai tujuanyang dimaksud dalam pasal 2ayat (3) diatur luasmaksimum dan/atau mini-mum tanah yang bolehdipunyai dengan sesuatu haktersebut dalam pasal 16 olehsatu keluarga atau badanhukum.

(2) Penetapan batasmaksimum termaksud dalamayat (1) pasal ini dilakukandengan peraturanperundangan didalam waktuyang singkat.

(3) Tanah-tanah yangmerupakan kelebihan daribatas maksimum termaksuddalam ayat (2) pasal inidiambil oleh Pemerintahdengan ganti kerugian, untukselanjutnya dibagikan kepadarakyat yang membutuhkanmenurut ketentuan-ketentuandalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tercapainya batasminimum termaksud dalamayat (1) pasal ini, yang akanditetapkan dengan peraturanperundangan, dilaksanakansecara berangsur-angsur.

Pasal 18Untuk kepentingan umum,

termasuk kepentingan bangsadan Negara serta kepentinganbersama dari rakyat, hak-hakatas tanah dapat dicabut,dengan memberi ganti

kerugian yang layak danmenurut cara yang diaturdengan Undang-undang.

Bagian IIPendaftaran TanahPasal 19(1) Untuk menjamin

kepastian hukum olehPemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruhwilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan-ketentuanyang diatur dengan PeraturanPemerintah.

(2) Pendaftaran tersebutdalam ayat (1) pasal inimeliputi:

a. pengukuran perpetaandan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atastanah dan peralihan hak-haktersebut;

c. pemberian surat-surattanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yangkuat.

(3) Pendaftaran tanahdiselenggarakan denganmengingat keadaan Negaradan masyarakat, keperluanlalu-lintas sosial ekonomiserta kemungkinanpenyelenggaraannya,menurut pertimbanganMenteri Agraria.

(4) Dalam PeraturanPemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutandengan pendaftarantermaksud dalam ayat (1)










diatas, dengan ketentuanbahwa rakyat yang tidakmampu dibebaskan daripembayaran biaya-biayatersebut.

Bagian IIIHak MilikPasal 20(1) Hak milik adalah hak

turun-menurun, terkuat danterpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuandalam pasal 6.

(2) Hak milik dapatberalih dan dialihkan kepadapihak lain.

Pasal 21(1) Hanya warga negara

Indonesia dapat mempunyaihak milik.

(2) Oleh Pemerintahditetapkan badan-badanhukum yang dapatmempunyai hak milik dansyarat-syaratnya.

(3) Orang asing yangsesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hakmilik karena pewarisan tanpawasiat atau percampuranharta karena perkawinan,demikian pula warganegaraIndonesia yang mempunyaihak milik dan setelahberlakunya Undang-undangini kehilangankewarganegaraannya wajibmelepaskan hak itu didalamjangka waktu satu tahun sejakdiperolehnya hak tersebutatau hilangnya

kewarganegaraan itu. Jikasesudah jangka waktutersebut lampau hak milik itudilepaskan, maka haktersebut hapus karena hukumdan tanahnya jatuh padaNegara, dengan ketentuanbahwa hak-hak pihak lainyang membebaninya tetapberlangsung.

(4) Selama seseorangdisamping kewarganegaraanIndonesianya mempunyaikewarganegaraan asing makaia tidak dapat mempunyaitanah dengan hak milik danbaginya berlaku ketentuandalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 22(1) Terjadinya hak milik

menurut hukum adat diaturdengan PeraturanPemerintah.

(2) Selain menurut carasebagai yang dimaksuddalam ayat (1) pasal ini hakmilik terjadi karena :

a. penetapan Pemerintah,menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkandengan PeraturanPemerintah;

b. ketentuan Undang-undang.

Pasal 23(1) Hak milik, demikian

pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannyadengan hak-hak lain harusdidaftarkan menurutketentuan-ketentuan yangdimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksuddalam ayat (1) merupakanalat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milikserta sahnya peralihan danpembebanan hak tersebut.

Pasal 24Penggunaan tanah milik

oleh bukan pemiliknyadibatasi dan diatur denganperaturan-perundangan.

Pasal 25Hak milik dapat dijadikan

jaminan utang dengandibebani hak tanggungan.

Pasal 26(1) Jual-beli, penukaran,

penghibahan, pemberiandengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yangdimaksudkan untukmemindahkan hak milik sertapengawasannya diaturdengan PeraturanPemerintah.

(2) Setiap jual-beli,penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat danperbuatan-perbuatan lainyang dimaksudkan untuklangsung atau tidak langsungmemindahkan hak milikkepada orang asing, kepadaseorang warga-negara yangdisamping kewarganegaraanIndonesianya mempunyaikewarga-negaraan asing ataukepada suatu badan hukumkecuali yang ditetapkan oleh








Bersambung Ke Hal...42


Pemerintah termaksud dalampasal 21 ayat (2), adalah batalkarena hukum dan tanahnyajatuh kepada Negara, denganketentuan, bahwa hak-hakpihak lain yangmembebaninya tetapberlangsung serta semuapembayaran yang telahditerima oleh pemilik tidakdapat dituntut kembali.

Pasal 27Hak milik hapus bila:a. tanahnya jatuh kepada

negara,1. karena pencabutan hak

berdasarkan pasal 18;2. karena penyerahan

dengan sukarela olehpemiliknya;

3. karena diterlantarkan;4. karena ketentuan -pasal

21 ayat (3) dan 26 ayat (2).b. tanahnya musnah.

Bagian IVHak Guna Usaha

Pasal 28(1) Hak Guna Usaha

adalah hak untukmengusahakan tanah yangdikuasai langsung olehNegara, dalam jangka waktusebagaimana tersebut dalampasal 29, guna perusahaanpertanian, perikanan ataupeternakan.

(2) Hak Guna Usahadiberikan atas tanah yangluasnya paling sedikit 5hektar, dengan ketentuanbahwa jika luasnya 25 hektar

atau lebih harus memakaiinvestasi modal yang layakdan tehnik perusahaan yangbaik, sesuai denganperkembangan zaman.

(3) Hak Guna Usaha dapatberalih dan dialihkan kepadapihak lain.

Pasal 29(1) Hak Guna Usaha

diberikan untuk waktu palinglama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaanyang memerlukan waktuyang lebih lama dapatdiberikan hak guna-usahauntuk waktu paling lama 35tahun.

(3) Atas permintaanpemegang hak dan mengingatkeadaan perusahaannyajangka waktu yang dimaksuddalam ayat (1) dan (2) pasalini dapat diperpanjangdengan waktu yang palinglama 25 tahun.

Pasal 30(1) Yang dapat

mempunyai Hak Guna Usahaialah.

a. warga-negara Indonesia;b. badan hukum yang

didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukandi Indonesia,

(2) Orang atau badanhukum yang mempunyai HakGuna Usaha dan tidak lagimemenuhi syarat-syaratsebagai yang tersebut dalamayat (1) pasal ini dalamjangka waktu satu tahunwajib melepaskan atau

mengalihkan hak itu kepadapihak lain yang memenuhisyarat. Ketentuan ini berlakujuga terhadap pihak yangmemperoleh Hak GunaUsaha, jika ia tidakmemenuhi syarat tersebut.Jika Hak Guna Usaha, yangbersangkutan tidakdilepaskan atau dialihkandalam jangka waktu tersebutmaka hak itu hapus karenahukum, dengan ketentuanbahwa hak-hak pihak lainakan diindahkan, menurutketentuan-ketentuan yangditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 31Hak Guna Usaha terjadi

karena penetapanPemerintah.

Pasal 32(1) Hak Guna Usaha,

termasuk syarat-syaratpemberiannya, demikian jugasetiap peralihan danpenghapusan hak tersebut,harus didaftarkan menurutketentuan-ketentuan yangdimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksuddalam ayat (1) merupakanalat pembuktian yang kuatmengenai peralihan sertahapusnya Hak Guna Usaha,kecuali dalam hal hak ituhapus karena jangkawaktunya berakhir.

Pasal 33Hak Guna Usaha dapat










dijadikan jaminan utangdengan dibebani haktanggungan.

Pasal 34Hak Guna Usaha hapus

karena:a. jangka waktunya

berakhir;b. dihentikan sebelum

jangka waktunya berakhirkarena sesuatu syarat tidakdipenuhi;

c. dilepaskan olehpemegang haknya sebelumjangka waktunya berakhir;

d. dicabut untukkepentingan umum;

e. diterlantarkan;f. tanahnya musnah;g. ketentuan dalam pasal

30 ayat (2).Bagian VHak Guna BangunanPasal 35(1) Hak guna-bangunan

adalah hak untuk mendirikandan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yangbukan miliknya sendiri,dengan jangka waktu palinglama 30 tahun.

(2) Atas permintaanpemegang hak dan denganmengingat keperluan sertakeadaan bangunan-bangunannya, jangka waktutersebut dalam ayat (1) dapatdiperpanjang dengan waktupaling lama 20 tahun.

(3) Hak Guna Bangunandapat beralih dan dialihkankepada pihak lain.

Pasal 36

(1) Yang dapatmempunyai Hak GunaBangunan ialah:

a. warga-negara Indonesia;b. badan hukum yang

didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukandi Indonesia.

(2) Orang atau badanhukum yang mempunyai HakGuna Bangunan dan tidaklagi memenuhi syarat-syaratyang tersebut dalam ayat (1)pasal ini dalam jangka waktu1 tahun wajib melepaskanatau mengalihkan hak itukepada pihak lain yangmemenuhi syarat. Ketentuanini berlaku juga terhadappihak yang memperoleh HakGuna Bangunan, jika ia tidakmemenuhi syarat-syarattersebut. Jika Hak GunaBangunan yang bersangkutantidak dilepaskan ataudialihkan dalam jangkawaktu tersebut, maka hak ituhapus karena hukum, denganketentuan, bahwa hak-hakpihak lain akan diindahkan,menurut ketentuan-ketentuanyang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 37Hak Guna Bangunan

terjadi:a. mengenai tanah yang

dikuasai langsung olehNegara; karena penetapanPemerintah;

b. mengenai tanah milik;karena perjanjian yangberbentuk otentik antara

pemilik tanah yangbersangkutan dengan pihakyang akan memperoleh hakguna bangunan itu, yangbermaksud menimbulkan haktersebut.

Pasal 38(1) Hak Guna Bangunan,

termasuk syarat-syaratpemberiannya, demikian jugasetiap peralihan danhapusnya hak tersebut harusdidaftarkan menurutketentuan-ketentuan yangdimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksuddalam ayat (1) merupakanalat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hakguna-bangunan serta sahnyaperalihan hak tersebut,kecuali dalam hal hak ituhapus karena jangkawaktunya berakhir.

Pasal 39Hak Guna Bangunan dapat

dijadikan jaminan utangdengan dibebani haktanggungan.

Pasal 40Hak Guna Bangunan hapus

karena:a. jangka waktunya

berakhir;b. dihentikan sebelum

jangka waktunya berakhirkarena sesuatu syarat tidakdipenuhi;

c. dilepaskan olehpemegang haknya sebelumjangka waktunya berakhir;










d. dicabut untukkepentingan umum;

e. diterlantarkan;f. tanahnya musnah;g. ketentuan dalam pasal

36 ayat (2).

Bagian VIHak PakaiPasal 41(1) Hak pakai adalah hak

untuk menggunakan dan/atau memungut hasil daritanah yang dikuasai langsungoleh Negara atau tanah milikorang lain, yang memberiwewenang dan kewajibanyang ditentukan dalamkeputusan pemberiannyaoleh pejabat yang berwenangmemberikannya atau dalamperjanjian dengan pemiliktanahnya, yang bukanperjanjian sewa-menyewaatau perjanjian pengolahantanah, segala sesuatu asaltidak bertentangan denganjiwa dan ketentuan-ketentuanUndang-undang ini.

(2) Hak pakai dapatdiberikan:

a. selama jangka waktuyang tertentu atau selamatanahnya dipergunakanuntuk keperluan yangtertentu;

b. dengan cuma-cuma,dengan pembayaran ataupemberian jasa berupaapapun.

(3) Pemberian hak pakaitidak boleh disertai syarat-

syarat yang mengandungunsur-unsur pemerasan.

Pasal 42Yang dapat mempunyai

hak pakai ialaha. warga-negara Indonesia;b. orang asing yang

berkedudukan di Indonesia;c. badan hukum yang

didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukandi Indonesia;

d. badan hukum asingyang mempunyai perwakilandi Indonesia.

Pasal 43(1) Sepanjang mengenai

tanah yang dikuasai langsungoleh Negara maka hak pakaihanya dapat dialihkankepada pihak lain denganizin pejabat yang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkankepada pihak lain, jika hal itudimungkinkan dalamperjanjian yang bersangkutan.

Bagian VIIHak Sewa untuk BangunanPasal 44(1) Seseorang atau suatu

badan hukum mempunyaihak sewa atas tanah, apabilaia berhak mempergunakantanah-milik orang lain untukkeperluan bangunan, denganmembayar kepadapemiliknya sejumlah uangsebagai sewa.

(2) Pembayaran uangsewa dapat dilakukan

a. satu kali atau pada tiap-

tiap waktu tertentu;b. sebelum atau sesudah

tanahnya dipergunakan.(3) Perjanjian sewa tanah

yang dimaksudkan dalampasal ini tidak boleh disertaisyarat-syarat yangmengandung unsur-unsurpemerasan.

Pasal 45Yang dapat menjadi

pemegang hak sewa ialah:a. warga-negara Indonesia;b. orang asing yang

berkedudukan di Indonesia;c. badan hukum yang

didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukandi Indonesia;

d. badan hukum asingyang mempunyai perwakilandi Indonesia.

Bagian VIIIHak Membuka Tanah dan

Memungut Hasil HutanPasal 46(1) Hak membuka tanah

dan memungut hasil hutanhanya dapat dipunyai olehwarga-negara Indonesia dandiatur dengan PeraturanPemerintah.

(2) Denganmempergunakan hakmemungut hasil hutan secarasah tidak dengan sendirinyadiperoleh hak milik atastanah itu.

Bagian IXHak Guna Air,








44 UUPA


Pemeliharaan danPenangkapan Ikan

Pasal 47(1) Hak guna air ialah hak

memperoleh air untukkeperluan tertentu dan/ataumengalirkan air itu diatastanah orang

lain.(2) Hak guna-air serta

pemeliharaan danpenangkapan ikan diaturdengan PeraturanPemerintah.

Bagian XHak Guna Ruang AngkasaPasal 48(1) Hak guna ruang

angkasa memberi wewenanguntuk mempergunakantenaga dan unsur-unsurdalam ruang angkasa gunausaha-usaha memelihara danmemperkembangkankesuburan bumi, air sertakekayaan alam yangterkandung didalamnya danhal-hal lain yangbersangkutan dengan itu.

(2) Hak guna ruangangkasa diatur denganPeraturan Pemerintah.

Bagian XIHak-Hak Tanah Untuk

Keperluan Suci dan SosialPasal 49(1) Hak milik tanah badan-

badan keagamaan dan sosialsepanjang dipergunakanuntuk usaha dalam bidangkeagamaan dan sosial, diakuidan dilindungi. Badan-badan

tersebut dijamin pula akanmemperoleh tanah yangcukup untuk bangunan danusahanya dalam bidangkeagamaan dan sosial.

(2) Untuk keperluanperibadatan dan keperluansuci lainnya sebagaidimaksud dalam pasal 14dapat diberikan tanah yangdikuasai langsung olehNegara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanahmilik dilindungi dan diaturdengan PeraturanPemerintah.

Bagian XIIKetentuan-Ketentuan LainPasal 50(1) Ketentuan-ketentuan

lebih lanjut mengenai hakmilik diatur dengan Undang-undang.

(2) Ketentuan-ketentuanlebih lanjut mengenai hakguna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan haksewa untuk bangunan diaturdengan peraturanperundangan.

Pasal 51Hak tanggungan yang

dapat dibebankan pada hakmilik, hak guna usaha danhak guna-bangunan tersebutdalam pasal 25, 33 dan 39diatur dengan Undang-undang.

BAB IIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 52(1) Barangsiapa dengan

sengaja melanggar ketentuandalam pasal 15 dipidanadengan hukuman kurunganselama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginyaRp. 10.000,-

(2) Peraturan Pemerintahdan peraturan perundanganyang dimaksud dalam pasal19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47,48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2)dapat memberikan ancamanpidana atas pelanggaranperaturannya denganhukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ataudenda setinggi-tingginya Rp.10.000,-.

(3) Tindak pidana dalamayat (1) dan (2) pasal iniadalah pelanggaran.

BAB IVKETENTUAN-KETENTUANPERALIHAN

Pasal 53(1) Hak-hak yang sifatnya

sementara sebagai yangdimaksud dalam pasal 16ayat (1) huruf h, ialah hakgadai, hak usaha bagi hasil,hak menumpang dan haksewa tanah pertanian diaturuntuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangandengan Undang-undang inidan hak-hak tersebutdiusahakan hapusnyadidalam waktu yang singkat.










45 UUPA

......................Sambungan dari hal. 44

(2) Ketentuan dalampasal 52 ayat (2) dan (3)berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksuddalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 54Berhubung dengan

ketentuan-ketentuan dalampasal 21 dan 26, maka jikaseseorang yang disampingkewarganegaraanIndonenesianya mempunyaikewarga-negaraan RepublikRakyat Tiongkok, telahmenyatakan menolakkewarga-negaraan RepublikRakyat Tiongkok itu yangdisahkan menurut peraturanperundangan yangbersangkutan, ia dianggaphanya berkewarganegaraanIndonesia saja menurutpasal 21 ayat (1).

Pasal 55(1) Hak-hak asing yang

menurut ketentuan konversipasal I, II, III, IV dan Vdijadikan hak usaha-usahadan hak guna-bangunanhanya berlaku untuksementara selama sisawaktu hak-hak tersebut,dengan jangka waktu palinglama 20 tahun.

(2) Hak guna-usaha danhak guna-bangunan hanyaterbuka kemungkinannyauntuk diberikan kepadabadan-badan hukum yanguntuk sebagian atauseluruhnya bermodal asing,jika hal itu diperlukan oleh

Undang-undang yangmengatur pembangunannasional semesta berencana.

Pasal 56Selama Undang-undang

mengenai hak milik sebagaitersebut dalam pasal 50 ayat (1)belum terbentuk, maka yangberlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adatsetempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenaihak-hak atas tanah yangmemberi wewenangsebagaimana atau miripdengan yang dimaksud dalampasal 20, sepanjang tidakbertentangan dengan jiwa danketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57Selama Undang-undang

mengenai hak tanggungantersebut dalam pasal 51 belumterbentuk, maka yang berlakuialah ketentuan-ketentuanmengenai hypotheek tersebutdalam Kitab Undang-undangHukum Perdata Indonesia danCredietverband tersebutdalam Staatsblad.1908 No.542 sebagai yang telah diubahdengan Staatsblad 1937 No.190.

Pasal 58Selama peraturan-peraturan

pelaksanaan Undang-undangini belum terbentuk, makaperaturan-peraturan baik yangtertulis maupun yang tidaktertulis mengenai bumi dan airserta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya danhak-hak atas tanah, yang adapada mulai berlakunyaUndang-undang ini, tetapberlaku sepanjang tidakbertentangan dengan jiwadari ketentuan-ketentuandalam Undang-undang iniserta diberi tafsiran yangsesuai dengan itu.

KEDUAKETENTUAN-

KETENTUAN KONVERSIPasal I(1) Hak eigendom atas

tanah yang ada pada mulaiberlakunya Undang-undangini sejak saat tersebut menjadihak milik, kecuali jika yangmempunyainya tidakmemenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21

(2) Hak eigendomkepunyaan PemerintahNegara Asing, yangdipergunakan untukkeperluan rumah kediamanKepala Perwakilan dangedung kedutaan, sejak mulaiberlakunya Undang-undangini menjadi hak pakaitersebut dalam pasal 41 ayat(1), yang akan berlangsungselama tanahnyadipergunakan untukkeperluan tersebut diatas.

(3) Hak eigendomkepunyaan orang asing,seorang warga-negara yangdisamping kewarga-negaraan








46 UUPA



Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing danbadan-badan hukum, yangtidak ditunjuk olehPemerintah sebagaidimaksud dalam pasal 21ayat (2) sejak mulaiberlakunya Undang-undangini menjadi hak gunabangunan tersebut dalampasal 35 ayat (1), denganjangka waktu 20 tahun.

(4) Jika hak eigendomtersebut dalam ayat (1) pasalini dengan hak postal atauhak erfpacht, maka hak opstaldan hak erfpacht itu sejakmulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak gunabangunan tersebut dalampasal 35 ayat 1, yangmembebani hak milik yangbersangkutan selama sisawaktu hak opstal atau hakerfpacht tersebut diatas, tetapiselama-lamanya 20 tahun.

(5) Jika hak eigendomtersebut dalam ayat (3) pasalini dibebani dengan hakopstal atau hak erfpahct,maka hubungan antara yangmempunyai hak eigendomtersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak erfpachtselanjutnya diselesaikanmenurut pedoman yangditetapkan oleh MenteriAgraria.

(6) Hak-hak hypotheek,servituu, vruchtengebruikdan hak-hak lain yangmembebani hak eigendom

tetap membebani hak milikdan hak guna bangunantersebut dalam ayat (1) dan (3)pasal ini, sedang hak-haktersebut menjadi suatu hakmenurut Undang-undang ini.

Pasal II(1) Hak-hak atas tanah

yang memberi wewenangsebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksuddalam pasal 20 ayat (1) sepertiyang disebut dengan namasebagai dibawah, yang adapada mulai berlakunya.Undang-undang ini, yaitu :hak agrarisch eigendom,milik, yasan, andarbeni, hakatas druwe, hak atas druwedesa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht,altijddurende erfpacht, hakusaha atas bekas tanahpartikelir dan hak-hak laindengan nama apapun jugayang akan ditegaskan lebihlanjut oleh Menteri Agraria,sejak mulai berlakunyaUndang-undang ini menjadihak milik tersebut dalampasal 20 ayat (1), kecuali jikayang mempunyainya tidakmemenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak-hak tersebutdalam ayat (1) kepunyaanorang asing, warganegarayang disamping kewarga-negaraan Indonesianyamempunyai kewarga-negaraan asing dan badanhukum yang tidak ditunjuk

oleh Pemerintah sebagai yangdimaksud dalam pasal 21ayat (2) menjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai denganperuntukan tanahnya, sebagaiyang akan ditegaskan lebihlanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III(1) Hak erfpacht untuk

perusahaan kebun besar,yang ada pada mulaiberlakunya Undang-undangini, sejak saat tersebutmenjadi hak guna usahatersebut dalam pasal 28 ayat(1) yang akan berlangsungselama sisa waktu hakerfpacht tersebut, tetapiselama-lamanya 20 tahun.

(2) Hak erfpacht untukpertanian kecil yang ada padamulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebuthapus, dan selanjutnyadiselesaikan menurutketentuan-ketentuan yangdiadakan oleh MenteriAgraria.

Pasal IV(1) Pemegang concessie

dan sewa untuk perusahaankebun besar dalam jangkawaktu satu tahun sejak mulaiberlakunya Undang-undangini harus mengajukanpermintaan kepada MenteriAgraria agar haknya diubahmenjadi hak guna usaha.

(2) Jika sesudah jangkawaktu tersebut lampau








47 UUPA


Bersambung ke edisi berikut

permintaan itu tidakdiajukan, maka concessie dansewa yang bersangkutanberlangsung terus selama sisawaktunya. tetapi paling lamalima tahun dan sesudah ituberakhir dengan sendirinya.

(3) Jika pemegangconcessie atau sewamengajukan permintaantermaksud dalam ayat (1)pasal ini tetapi tidak bersediamenerima syarat-syarat yangditentukan oleh MenteriAgraria, ataupunpermintaannya itu ditolakoleh Menteri Agraria, makaconcessie atau sewa ituberlangsung terus selama sisawaktunya, tetapi paling lamalima tahun dan sesudah ituberakhir dengan sendirinya.

Pasal VHak opstal dan hak

erfpacht untuk perumahan,yang ada pada mulaiberlakunya Undang-undangini, sejak saat tersebutmenjadi hak guna bangunantersebut dalam pasal 35 ayat(1) yang berlangsung selamasisa waktu hak opstal dan hakerfpacht tersebut, tetapiselama-lamanya 20 tahun.

Pasal VIHak-hak atas tanah yang

memberi wewenangsebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksuddalam pasal 41 ayat (1) sepertiyang disebut dengan namasebagai dibawah, yang ada

pada mulai berlakunyaUndangundang ini, yaitu :hak vruchtgebruik, gebruik,grant controleur, bruikleen,ganggam bauntuik,anggaduh, bengkok, lungguh,pituwas, dan hak-hak laindengan nama apapun juga,yang akan ditegaskan lebihlanjut oleh Menteri Agraria,sejak mulai berlakunyaUndang-undang ini menjadihak pakai tersebut dalampasal 41 ayat (1) yangmemberi wewenang dankewajiban sebagaimana yangdipunyai oleh pemeganghaknya pada mulaiberlakunya Undang-undangini, sepanjang tidakbertentangan dengan jiwa danketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal VII(1) Hak gogolan, pekulen

atau sanggan yang bersifattetap yang ada pada mulaiberlakunya Undang-undangini menjadi hak milik tersebutpada pasal 20 ayat (1).

(2) Hak gogolan, pekulenatau sanggan yang tidakbersifat tetap menjadi hakpakai tersebut pada pasal 41ayat (1) yang memberiwewenang dan kewajibansebagai yang dipunyai olehpemegang haknya padamulai berlakunya Undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguanapakah sesuatu hak gogolan,

pekulen atau sanggan bersifattetap atau tidak tetap, makaMenteri Agrarialah yangmemutuskan.

Pasal VIII(1) Terhadap hak guna-

bangunan tersebut pada pasalI ayat (3)dan (4), pasal II ayat(2) dan V berlaku ketentuandalam pasal 36 ayat (2).

(2) Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal IIayat (2), pasal III ayat (1) dan(2) pasal IV ayat (1) berlakuketentuan dalam pasal 30 ayat(2).

Pasal IXHal-hal yang perlu untuk

menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasaldiatas diatur lebih lanjut olehMenteri Agraria.

KETIGAPerubahan susunan

pemerintahan desa untukmenyelenggarakanperombakan hukum agrariamenurut Undang-undang iniakan diatur tersendiri.

KEEMPATa. Hak-hak dan

wewenang-wewenang atasbumi dan air dari Swaprajaatau bekas Swapraja yangmasih ada pada. waktu mulaiberlakunya Undang-undangini hapus dan beralih kepadaNegara.

b. Hal-hal yangbersangkutan dengan








48 SAMBUNGAN



menjabat kepala badan terkait SK yangditerbitkan terindikasi sarat denganpelanggaran.

Disebabkan penerbitan dan pem-batalan Surat Keputusan (SK) terha-dap Tanah Hambalang KabupatenBogor diduga terjadi penyalahgu-naan jabatan oleh Joyo Winoto, PhDselaku Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RI, Joyo Winotodilaporkan kepada Mabes Polri untukdilakukan penyelidikan sampai kepenyidikan demi terciptanya supre-masi hukum di Bumi Persada Indone-sia, khususnya di instansi pertanahan.

Dalam isi suratnya kepada KepalaKepolisian Republik Indonesia(Kapolri), sumber mengatakan, sesuaidengan surat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011perihal pokok surat, dan surat tersebuttelah berada pada KANIT II PIDKORBARESKRIM untuk dilakukan penye-lidikan terkait dugaan salahgunakanjabatan oleh Joyo Winoto.

Sumber juga memaparkan, Polisitidak perlu lagi takut memeriksa JoyoWinoto selaku orang dekat PresidenRI, disebabkan Presiden sendiri telahmemberi arahan kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI, dan JoyoWinoto harus melaksanakan PutusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepadaPresiden RI, sesuai surat Menteri Sek-retaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02Mei 2011.

Beberapa bukti bahwa Joyo Wi-noto, PhD telah melakukan tindakpidana korupsi UU RI No. 31 tahun1999 yaitu dengan adanya PutusanMahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No.72/PK/TUN/2008 tanggal 16 Sep-tember 2009 yaitu membatalkan SKBPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan oleh JoyoWinoto, PhD dengan menyalahgu-nakan wewenangnya, dan menghu-kum Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, serta diperintahkan untuk mener-bitkan antara lain sertifikat HGB atasnama PT Genta Prana seluas 211, 75

ha. Akan tetapi hal tersebut tidak di-indahkan oleh Joyo Winoto PhD.Ketua PTUN Jakarta juga telah menge-ksekusi dan memerintahkan JoyoWinoto PhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusan MAtersebut sebagaimana mestinya,karena sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, bahkan PK Joyo Winotosudah ditolak, namun demikian,putusan tersebut belum juga dilak-sanakan oleh Joyo Winoto, PhD.

Aryanto Sutadi ketika Deputi VBPN RI juga telah membuat konsepsurat tentang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasar perintahKetua PTUN Jakarta dan atas per-timbangan teknis dan hukum dari Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor sertadari Kepala Kantor Wilayah BPN JawaBarat, akan tetapi pelaksanaan pu-tusan diduga “digantung” oleh JoyoWinoto PhD selaku Kepala BPN RI.

“Saya telah bertugas di KepolisianRI selama 32 tahun, sekarang sedangtertindas atas kesewenangan dari JoyoWinoto, PhD. Kiranya tidaklah ber-lebihan apabila saya meminta tolongkepada Bapak KAPOLRI dan Stafuntuk menindaklanjuti laporan sayaNo. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinyayang terbaik menurut Bapak KAPOLRIdan Staf” tandas sumber dalamsuratnya.

Masih menurut sumber, “PresidenSBY adalah Presiden pilihan rakyat,dan saya sendiri termasuk salahseorang dari masyarakat Indonesiayang menggantungkan masa depanterhadap pemerintahan SBY. Sayaberharap supaya masa depan bangsaini dapat terwujud sebagaimanamestinya, sesuai dengan cita cita parapahlawan kita untuk terwujudnyamasyarakat yang adil dan makmur diNKRI”.

“Supaya terciptanya supremasihukum, maka Joyo Winoto saya la-porkan ke Mabes Polri dengan dugaanmenyalahgunakan jabatan terkaitdengan penerbitan Surat Keputusan(SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjanganHGU PT Buana Estate dan penerbitan

SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPNRI/2011 terhadap SK Nomor 9”ujarnya.

Sumber juga mengatakan, “Patutdiduga bahwa Joyo Winoto, PhDselaku pejabat Negara yang menjabatKepala BPN RI adalah individu yangtidak patuh hukum, bahkan “kebalhukum”. Tidak peduli terhadap ara-han Bapak Presiden RI, apalagi terha-dap surat Bapak Bupati Bogor.”

Surat Ketua PTUN JKT juga tidakdilaksanakan, bahkan surat dari Kepa-la Kantor Pertanahan Kabupaten Bo-gor, dan dari Kepala Kantor WilayahBPN Jawa Barat, yang pada intinyamemohon supaya putusan MA No482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008dilaksanakan, juga tidak diperhatikanmaupun didengar sebagai masukanyang baik.

Sehingga sampai saat ini KepalaBPN RI belum menerbitkan SK BPNtentang penerbitan sertifikat HGB atasnama PT. Genta Prana atas tanah se-luas 2.117.500 m2, sesuai dengan apayang dimaksud pada putusan MA No482K/TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/2009 yang sudah mempunyai kekua-tan hukum tetap.

Disebut kebal hukum karena KetuaPTUN JKT sudah membuat surat ke-pada Joyo Winoto, PhD selaku kepalaBPN RI, dan kepada Presiden RI ma-upun kepada Ketua DPR RI yang padaintinya supaya Joyo Winoto, PhD me-laksanakan putusan MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan ter-sebut belum dilaksanakan sebagai-mana mestinya, antara lain belum me-nerbitkan SK penerbitan HGB an PT.Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka memenuhi ketentu-an pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun2009, Presiden RI telah memberi ara-han kepada Kepala Badan PertanahanRI, akan tetapi tetap saja belum me-nerbitkan SK penerbitan sertifikatHGB atas tanah 2.117.500 m2 an PT.Genta Prana sesuai ketentuan perun-dang-undangan. Apabila Kepala BPNtidak melaksanakan arahan Presiden









49 SAMBUNGAN


RI tersebut, maka Presiden RI dapatmemberi sanksi berupa hukumansesuai pasal 116 tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto, PhD se-laku kepala BPN, tetap saja tidak me-laksanakan arahan Presiden RI ter-sebut sebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasa takut akansanksi yang akan timbul dari Pre-siden. Mungkin karena Joyo Winotomengetahui bahwa selama SusiloBambang Yudhoyono masih PresidenRI, tidak akan mengganti Joyo Winotoselaku kepala BPN RI (sesuai kesak-sian Joyo Winoto kepada Deputi VBPN).

Patut diduga bahwa sesungguh-nya Joyo Winoto takut kepada Pro-bosoetedjo adalah karena dana yangditaksir ratusan milliar yang seharus-nya dibayarkan kepada masyarakatsebagai ganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga juga bahwadana tersebut telah mengalir terhadapJoyo Winoto, PhD selaku Kepala BPNRI. Sehingga mati matian Joyo Winotomembela Probosoetedjo dan sampaitega hatinya memasukkan masyarakatke penjara, bahkan tidak takut lagiakan sanksi dari Presiden RI. Haltersebut dapat diterima akal sehat, ka-rena sanksi dari Presiden tidak sebe-rapa dibanding kalau Joyo Winotomasuk penjara, apabila sampai adalaporan dari Probosoetedjo denganlaporan indikasi “suap menyuap”lirih sumber.

Sertifikat “Aspal” Dijual TerhadapKementerian Pertahanan

Selaku pejabat publik yang seha-rusnya patuh terhadap undang un-dang yang mengatur keterbukaan in-formasi publik karena merupakankebijakan publik, terlebih untuk men-jalankan Undang Undang Pokok Ag-raria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 se-bagai sendi sendi dan awal perta-nahan Negara Kesatuan Republik In-donesia oleh Presiden Soekarno ketikaitu, Joyo Winoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI) diharapkan untukdapat “sadar diri” terhadap sebab

akibat penerbitan Surat Keputusan(SK) terkait pertanahan yang terin-dikasi merugikan masyarakat Indone-sia dan bahkan menimbulkan korbanjiwa, dan penerbitan SK juga terin-dikasi sarat gratifikasi maupun duga-an salahgunakan jabatannya.

Disinyalir terjadi hal yang sangatunik yaitu tanah negara dibeli olehnegara dengan menggunakan uangnegara, akibatnya PT Buana Estatemendapatkan hak atas tanah terin-dikasi “pilih kasih” dan diduga terjadiperkaya diri dan atau orang lain ak-ibat penerbitan SK dan pembatalan SK.Dimana kedua SK tersebut ditanda ta-ngan oleh orang yang sama yaitu JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI.

Agar pemasalahan tanah Ham-balang dapat diselesaikan denganbaik dan sesuai dengan aturan hukumyang berlaku, keberanian penyelidikanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sangat dinantikan, karena permasa-lahan indikasi korupsi tanah Hamba-lang yang membawa nama orang be-sar di NKRI seperti nama Nazarudin,Angelina Sondakh, Anas Urbaning-rum, maupun delik pertanahan antaraPT Buana Estate dengan PT GentaPrana, lokasi tanahnya berdekatandan asal tanahnya juga sama samabekas hak dari perkebunan Cideratiyakni bekas HGU Nomor 1.

Untuk terciptanya pemerintahanyang bersih dari korupsi, kolusi dannepotisme terhadap pemerintahanNKRI, Menteri Pertahanan RepublikIndonesia (RI), Purnomo Yusgiantorodiminta untuk dapat menjelaskankepada publik terkait keberadaan SKPembatalan No 1/Pbt/BPN RI/2011yang membawa nama kementerianyang dipimpinnya, demi untuk men-jaga nama baik Kementerian Perta-hanan RI.

Selain itu, akibat SK 1/Pbt/BPNRI/2011 yang diterbitkan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI dalammenjalankan putusan hukum yang su-dah memiliki kekuatan hukum tetap,Joyo Winoto diduga lakukan salah-gunakan jabatan dan perlu dilakukanpenyelidikan sampai ke penyidikan

demi terciptanya supremasi hukum dibidang pertanahan khususnyaindikasi salahgunakan jabatan olehJoyo Winoto.

Hal tersebut juga disampaikansumber RBN yang kurang berkenannamanya ditulis dalam pemberitaandi Jakarta baru baru ini.

Menurut sumber, SK PembatalanNomor 1/Pbt/BPN RI/2011 oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI dila-kukan untuk menjalankan putusanhukum Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) Nomor 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008,yang menyatakan batal SK JoyoWinoto sebagai Kepala BPN RI untukperpanjangan HGU kepada PT BuanaEstate dengan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006.

Dalam putusan tersebut jugadisebutkan, “Memerintahkan tergugatI dan tergugat II yaitu Kepala BPN RIdan Kepala Kantor Pertanahan Kabu-paten Bogor, untuk mencabut keputu-sannya masing masing sebagaimanatersebut dalam amar putusan, danmenerbitkan putusan baru tentangperpanjangan hak guna usaha (HGU)atas nama PT Buana Estate denganmengeluarkan tanah yang dikuasaioleh PT Genta Prana seluas 2.117.500meter persegi.”

Juga memerintahkan kepada JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI untukmemproses lebih lanjut penerbitanHak Guna Bangunan atas nama PTGenta Prana seluas 2.117.500 meterpersegi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

“Menghukum para tergugat, yaituKepala BPN RI selaku tergugat I danKepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor selaku tergugat II secara tang-gung renteng untuk membayar biayaperkara ini di kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetap-kan Rp. 400.000,-” imbuhnya.

Sedangkan perkara tersebut dalamtingkat Peninjauan Kembali (PK) telahdiputus MA RI dengan No 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009








50 SAMBUNGAN



dengan amar putusannya, menolakpeninjauan kembali dari pemohon I:PT Buana Estate, pemohon II KepalaBPN RI dan pemohon III Kepala Kan-tor Pertanahan Kabupaten Bogor danmenghukum pemohon I, II, III untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.000,- Dan berdasarkan putusanPK tersebut PTUN Jakarta telahmemberitahukan kepada para pihaktanggal 4 Nopember 2009 lalu,ujarnya.

Untuk menindak lanjuti putusanhukum tersebut, Joyo Winoto membuatsurat pembatalan terindikasi “anehbin aneh” karena isi inti dari SK selainmembatalkan SK juga terdapat mele-paskan hak dari PT Buana Estate kepa-da Kementerian Pertahanan RepubliIndonesia guna pembangunan PusatMisi Pemeliharaan Perdamaian Ten-tara Nasional Indonesia (PMPP TNI).

Adapun isi inti SK pembatalan No-mor 1/Pbt/BPN RI/2011, Menetap-kan: KEPUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL TEN-TANG PEMBATALAN SEBAGIANKEPUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NO-MOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TA-NAH SELUAS 2.117.500 M2 DANPEMBATALAN SERTIFIKAT HAKGUNA USAHA NOMOR 149/HAM-BALANG ATAS NAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAI PELAKSANAANPUTUSAN PTUN YANG TELAHMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMTETAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNA USAHAATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.

KESATU:Menyatakan batal seba-gian Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 tentang Pemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak Guna Usaha AtasTanah Seluas 6.578.315 M2 terletak diKabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,sepanjang atas tanah seluas 2.117.500M2 sebagaimana dimaksud dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor72 PK/TUN/2009 tanggal 16 Septem-ber 2009.

KEDUA:Menyatakan bahwa Surat

Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006 selanjutnyahanya berlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktu HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalangkepada PT. Buana Estate atas tanahsisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA:Membatalkan SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Ham-balang, surat ukur Nomor 7/Ham-balang/2006 tanggal 15 Juni 2006sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luaskeseluruhan 4.486.975 M2 atas namaPT. Buana Estate, untuk digantidengan Sertifikat Hak Guna Usahauntuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT:Menetapkan tanahbekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500M2 setempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate DesaHambalang, Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Baratyang telah dibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU dan KETIGA, dalamkeadaan status quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud da-lam konsideran Menimbang huruf“g”, telah memperoleh putusan penga-dilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA:Memerintahkan kepadaKepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor untuk: a. Mencatat batalnyaSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang seluas 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate sebagai-mana dimaksud pada Diktum KETI-GA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada padaadministrasi pendaftaran tanah. b.Mencatat status quo dalam BukuTanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalangsebagian seluas 2.117.500 M2 setem-pat dikenal sebagai areal perkebunanPT. Buana Estate, Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat. c. MenarikSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang sebagaimana dimak-

sud pada huruf “a”, dan apabila tidakdapat ditarik dari peredaran, agardiumumkan 1 (satu) kali dalam 1(satu) surat kabar harian yang beredardi wilayah Kabupaten Bogor. d.Menerbitkan Sertifikat Hak GunaUsaha Pengganti atas nama PT.Buana Estate, untuk tanah sisa Serti-fikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2,setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalam Dik-tum KESATU.

KEENAM:Memberikan izin kepa-da PT. Buana Estate untuk melepaskanHak Guna Usaha atas tanah seluas1.797.414 M2, untuk kepentinganKementerian Pertahanan Republik In-donesia guna pembangunan PusatMisi Pemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari: a.Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 146/Sukahatiseluas 594.014 M2. b.Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 147/Sukahatiseluas 74.650 M2. c.Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 148/Tangkilseluas 375.110 M2. d.Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkilseluas 178.570 M2. e.Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 151/Tangkilseluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT.Buana Estate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usaha atastanah sebagaimana Diktum KEENAMdi hadapan Pejabat yang berwe-wenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkankepada Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia untuk mengajukanpermohonan hak atas tanah, untukkepentingan pembangunan PusatMisi Pemeliharaan Perdamaian Ten-tara Nasional Indonesia (PMPP TNI),setelah dilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksud dalamDiktum KETUJUH.

KESEMBILAN:Keputusan ini ber-laku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan/kesalahan dalam








51 SAMBUNGAN.........................Sambungan dari hal. 50

penetapannya, akan ditinjau kembalisebagaimana mestinya, ujar sumber.

Bila dilakukan pemahaman, pe-ngkajian, maupun telaah terhadap SKyang dibuat Joyo Winoto selakuKepala BPN RI, SK pembatalan Nomor1/Pbt/BPN RI/2011 diduga kurangprofesional serta terindikasi “purapura oneng” terhadap terjadinya per-bedaan angka antara isi SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 dan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana tanahsekitar 29,39 hektar terindikasi hilangdari perhitungan angka angka. Didu-ga tanah seluas 29,39 hektar menjadibagian Joyo Winoto dan terindikasigratifikasi selaku penerbit SK Nomor9/HGU/BPN/2006 dan SK pemba-talan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011yang menguntungkan terhadap PTBuana Estate.

Adapun perbedaan tersebut, da-lam SK Nomor 9/HGU/BPN/2006,luas tanah HGU No 146 adalah seluas637.940 meter persegi dan HGU 150luas tanahnya 428.570 meter persegi.Tetapi di dalam SK pembatalan No-

mor 1/Pbt/BPN RI/2011, luas tanahHGU No 146 menjadi 594.014 meterpersegi dan luas tanah HGU No 150menjadi 178.570 meter persegi. Seli-sihnya sekitar 29,3 hektar yang sangatdipertanyakan keberadaannya.

Di lain sisi, dalam SK pembatalanNomor 1/Pbt/BPN RI/2011 dalamDiktum KEDUA terurai dengan jelas,bahwa HGU No. 149 seluas 4.486.975meter persegi hanya berlaku sah untukpemberian perpanjangan jangkawaktu HGU No.149 kepada PT. Bua-na Estate atas tanah sisa seluas4.460.815 meter persegi. Selisih luas ta-nahnya sekitar 26.160 meter persegi,sangat dipertanyakan kebera-daannya.

Dalam hal ini, disinyalir terjadikontroversi nilai angka dari DiktumKETIGA bahwa HGU No.149 seba-gian seluas 2.117.500 meter persegidari luas keseluruhannya 4.486.975meter persegi atas nama PT Buana Es-tate untuk diganti dengan sertifikatHGU untuk tanah sisa seluas2.369.475 meter persegi atas nama PT

Buana Estate, padahal dalam DiktumKEDUA hanya berlaku sah untukpemberian perpanjangan jangkawaktu HGU No.149 kepada PT BuanaEstate atas tanah sisa seluas 4.460.815meter persegi. Selisihnya sekitar26.160 meter persegi sangatdipertanyakan beberadaannya. Perludilakukan penyelidikan terkait haltersebut, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke-pada Kepala BPN RI, Joyo Winoto takbersedia memberikan komentar. Ter-hadap pers yang menjalankan tugasliputan dimana pers melakukan kon-firmasi untuk pemberitaan berimbangsecara tertulis maupun secara lisan,Joyo Winoto belum bersedia memberi-kan komentar, dan Joyo Winoto terma-suk pejabat kurang menghormati ke-terbukaan informasi publik, padahalJoyo Winoto termasuk pejabat publikyang seharusnya menghormati keter-bukaan informasi publik sesuai isidimaksud dalam Undang Undang No14 Tahun 2008 tentang keterbukaaninformasi publik. (TIM DUA)

1. Kepala Perwakilan2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia

Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

Membutuhkan:

Anda tertarik untuk bergabungdengan kami?


Tabloid RBN








52 LAMPIRAN BERITA

Bersambung Ke Hal.........53


Nomor : SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012Sifat : BiasaDerajat : SegeraLampiran : -Perihal : Pemberitahuan Yth. Sdr. Laspen Sianturi

Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPNc.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telahkami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi pengawasan.

Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

a.n. SEKRETARIS JENDERALDEPUTI BIDANG ANGGARAN

DAN PENGAWASANu.b.

KEPALA BIRO PENGAWASANDAN LEGISLATIF

dtoDRA. SETIARINI, M. Si

NIP. 195508281983032001

Tembusan :Arsip








53 LAMPIRAN BERITA.........................Sambungan dari hal. 52


Tentang“PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DANPEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMAPT.BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHAATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.”

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAMembaca: a.Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi

tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana.

b.Surat permohonan dari PT.Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil).

Menimbang: a.Bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat.

c.Bahwa Keputusan tersebut huruf “a” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan KabupatenBogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahuluHambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukan di Jakarta danberakhir haknya tanggal 30 Desember 2007.

d.Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “a” di atas, telah diajukan keberatan olehPT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor danPT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

e.Bahwa perkara tersebut huruf “c” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, PutusanMARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, denganini amar putusan antara lain :

- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal 1 Juni2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate.

- Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untukmencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, danmenerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate.

- Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untukmemproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “d” di atassebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

f.Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia danKetua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusanpengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

SK Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011








54 LAMPIRAN BERITA


.........................Sambungan dari hal. 00g.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyekgugatan kepemilikan antara PT.Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.MSukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor PertanahanKabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalamregister perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahappemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yangintinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftaratas nama PT.Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagaibarang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Es-tate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

h.Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaituHak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahatiseluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna UsahaNomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnyatanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hakdan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasiPembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI)berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat dihadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate,sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BuanaEstate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. i.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukum untuk:

-Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2.

-Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estateseluas 4.486.975 M2.

-Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalanguntuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

-Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untukkepentingan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

-Menata kembali peruntukan,penggunaan,penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskanoleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia gunapembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).

Mengingat: 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor104). 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (LembaranNegara Tahun 2009 Nomor 160). 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58). 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun1997 Nomor 59). 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006. 6.KeputusanPresiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005. 7.Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 8.Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA








55 LAMPIRAN BERITA.........................Sambungan dari hal.54


BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAHSELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUNYANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE.

KESATU: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan JangkaWaktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estateatas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuktanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk:a.Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atasnama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah danDaftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat statusquo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai ar-eal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimanadimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1(satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d.Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisaSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usahaatas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesiaguna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untukmengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannyapelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembalisebagaimana mestinya.







Email: email: [email protected] Ke Hal.........57


Jakarta, 17 Januari 2012

No. : 187/Kf-SK/12 Kepada Yth.Perihal : Permohonan perlindungan Bapak Presiden Republik Indonesia

hukum dan sekaligus (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono)konfirmasi terkait indikasi di Jakartapenyalahgunaan jabatan olehJoyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN RI.

Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat

dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presidenpilihan rakyat.

Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di NegaraKesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggaldi wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok danfungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenarandan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadiduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitanSurat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SKNomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasiterkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh JoyoWinoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers danmelakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga PemimpinRedaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan danpengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untukpenyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto didugamengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasimenghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungansebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winototerhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanyasupremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winotoselaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn)Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.”Diduga terjadi “aneh bin aneh”

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT BuanaEstate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan olehRuhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga PensiunanKepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnyasesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkaithal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI REDAKSI KANTOR BERITARAKYAT BICARA NEWS KEPADA PRESIDEN RI








57 LAMPIRAN BERITA



Jakarta, 2 Mei 2011Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Jalan Tegar Beriman,Cibinong,BogorBersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokoksurat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (ParaPenggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate(Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKT jo.KasasiMahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan,Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan BogorMENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o.

Sudi Silalahi

Tembusan:1. Presiden Republik Indonesia2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Ketua DPR RI di Jakarta.2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta3. Ketua Dewan Pers di Jakarta.4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.5. Jaksa Agung RI di Jakarta6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta.7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta.8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta.9. Kepala BPN RI di Jakarta.10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta.12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Hormat kamiSurat Kabar

RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen SianturiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi









Jakarta, 9 Juli 2009Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetapKepada Yth :1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruDi Jakarta

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORJalan Tegar Beriman CibinongDi Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat iniTergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008,yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009,dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M.SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak TergugatI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATEsebagai Pihak Tergugat II Intervensi :

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

tanggal 26 April 20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/

PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007

3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut :

4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :

5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANAESTATE tersebut :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKTtanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : ——

- Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April

2006 yang dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006

tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA








59 LAMPIRAN BERITA

Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapanribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan HakGuna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasaioleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitanHak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2(dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) :

- Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini

sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) :6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara

berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, danoada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu denganmendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut :

7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknyahukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkanmemperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara SuratEdaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) : ——

Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat)diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April

2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikanuntuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukankepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di – Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi, Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru

Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKETUA

dtoH. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

NIP. 040052306








Keluarga BesarDPD I IKATAN PEMUDA KARYA

DKI JAKARTA

Memberikan Dukungan KepadaFOKE-NAHROWI

Calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta(Periode 2012-2017)

60 TAJUK

DPD I IPK DKI JAKARTAd.t.o

Usdin NainggolanKetua Umum

Usdin Nainggolan

Documents

TABLOID RBN EDISI 023