TABLOID RBN EDISI 020

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.ccwww.rakyatbicaranews.com

Akses Baca Berita Aktual KamiRakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Akses Baca Surat KabarRakyat Bicara News

Online http://issuu.com/tabloid _rbn

Halaman..09

Halaman..10

Selidiki HambalangIndek Berita

TABLOID RBNRedaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square

Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665Email: [email protected] Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Edisi: 020 RABU, 23 - 29 NOVEMBER 2011


Akses Baca Surat Kabar

Rakyat Bicara NewsAkses Baca Berita Aktual Kami

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers

Harga Rp. 12.000,-

KPK TetapKembangkan WismaAtlet

Jaksa Agung EvaluasiVonis Bebas KasusKorupsi

Kapolri Harus SelidikiPraktikKomersialisasi JasaPengamanan

Rakyat Bicara Online

Online http://issuu.com/tabloid _rbnOnline http://issuu.com/tabloid _rbn

Terkait Indikasi PenyalahgunaanJabatan oleh Joyo Winoto

Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan

Halaman..12

www.rakyatbicaranews.com






2

Bersambung Ke Hal...03

Terkait Indikasi PenyalahgunaanJabatan oleh Joyo Winoto

Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Untuk terciptanya su-premasi hukum di wila-yah hukum Negara Ke-satuan Republik Indo-nesia serta semakin

nyatanya aplikasi danpelaksanaan UndangUndang Pokok Agrariabahwa bumi, air, udaraadalah milik bangsa In-donesia yang tidak da-pat dipisahkan serta di-

kelola demi keadilandan kesejahteraan rak-yat, ketegasan KapolriTimur Pradopo selakufigur harapan yang di-cintai masyarakat sa-ngat dinantikan, supaya

penyelidikan terhadapindikasi penyalahguna-an jabatan oleh JoyoWinoto, PhD selakuKepala Badan Perta-nahan Nasional Repu-blik Indonesia (BPNRI)terkait Tanah Hamba-lang Bogor dapat dija-lankan sesuai denganaturan yang berlakutanpa pilih kasih.

Joyo Winoto selakupejabat penyelenggaraNegara dan pejabat pu-blik yang mengembantugas dan setia kepadaNegara maupun kepa-da pilar kedua dari em-pat pilar bangsa yaitulembaga eksekutif se-laku atasannya yangmemberikan tugas ke-pada Kepala BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia(BPN RI), Joyo Winoto,PhD terindikasi kurangmenjaga nama baikdan nama besar Presi-den RI, Susilo Bam-bang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, Joyo Wi-noto diduga kurang

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. DolokSirait dalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)






3>>Sambungan dari hal. 02

menghormati hukum terkaitdengan keberadaan delik per-tanahan Hambalang KabupatenBogor serta terindikasi salahgu-nakan jabatan selaku KepalaBPN RI. Demi terciptanya supre-masi hukum di bidang pertana-han, Mabes Polri diminta laku-kan penyelidikan terhadap indi-kasi tersebut dan Kejaksaan A-gung selaku pengacara Negara“layak” turun tangan untuk laku-kan penelitian terhadap indikasikorupsi, kolusi, nepotisme, gra-tifikasi serta penyalahgunaan ja-batan yang dilakukan oleh JoyoWinoto selama menjabat kepalabadan.

Disebabkan penerbitan danpembatalan Surat Keputusan(SK) terhadap Tanah Hamba-lang Kabupaten Bogor didugaterjadi penyalahgunaan jabatanoleh Joyo Winoto, PhD selakuKepala Badan Pertanahan Na-sional (BPN) RI, Joyo Winoto di-laporkan kepada Mabes Polriuntuk dilakukan penyelidikansampai ke penyidikan demi ter-ciptanya supremasi hukum diBumi Persada Indonesia, khu-susnya di instansi pertanahan.

Dalam isi suratnya kepadaKepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri), Direktur Uta-ma PT Genta Prana, Drs. DolokF Sirait mengatakan, sesuai de-ngan surat PT Genta Prana No.35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dansurat tersebut telah berada 5(lima) bulan pada KANIT IIPIDKOR BARESKRIM, dansampai saat ini saya selaku

pelapor belum pernah diperiksaoleh Polisi.

Dolok Sirait juga mengata-kan, Polisi tidak perlu lagi takutmemeriksa Joyo Winoto selakuorang dekat Presiden RI, di-sebabkan Presiden sendiri telahmemberi arahan kepada JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI, dan Joyo Winoto harusmelaksanakan Putusan MA No.482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008dan hasilnya dilaporkan kepadaPresiden RI, sesuai surat Men-teri Sekretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011.

Beberapa bukti bahwa JoyoWinoto, PhD telah melakukantindak pidana korupsi UU RI No.31 tahun 1999 yaitu denganadanya Putusan Mahkamah A-gung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No.72/PK/TUN/2008 tanggal 16September 2009 yaitu memba-talkan SK BPN No. 9/HGU/BPNtanggal 01-06-2006, yang diter-bitkan oleh Joyo Winoto, PhDdengan menyalahgunakan we-wenangnya, dan menghukumJoyo Winoto selaku Kepala BPNRI, serta diperintahkan untuk me-nerbitkan antara lain sertifikatHGB atas nama PT Genta Pranaseluas 211, 75 ha. Akan tetapihal tersebut tidak diindahkanoleh Joyo Winoto PhD. KetuaPTUN Jakarta juga telah meng-eksekusi dan memerintahkanJoyo Winoto PhD selaku KepalaBPN RI untuk melaksanakan pu-tusan MA tersebut sebagaimanamestinya, karena sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap,bahkan PK Joyo Winoto sudah

ditolak, namun demikian tetapiputusan tersebut belum juga di-laksanakan oleh Joyo Winoto,PhD.

Aryanto Sutadi selaku DeputiV BPN RI juga telah membuatkonsep surat tentang pelak-sanaan Putusan MA dimaksud,atas dasar perintah Ketua PTUNJakarta dan atas pertimbanganteknis dan hukum dari KepalaKantor Pertanahan Bogor sertadari Kepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, akan tetapi pelak-sanaan putusan belum disetujuioleh Joyo Winoto PhD selakuKepala BPN RI.

Seperti pengakuan Joyo Wi-noto waktu itu, “Bahwa selamaSBY masih Presiden, Saya (Jo-yo Winoto) tidak akan digantisebagai Kepala BPN.” Demi-kian penjelasan Joyo Winoto,PhD kepada seorang InspekturJenderal Polisi di BPN, ketikaDolok F. Sirait dan Ruhut Sitom-pul menghadap Joyo Winoto dikantornya, dalam rangka memo-hon agar putusan MA dimaksuddilaksanakan. Joyo juga menja-wab aneh saat ditanya apa se-bab takut membatalkan SK No9, “Saya (Joyo Winoto) takut ke-pada Probosutejo.” Rasa takuttersebut patut diduga disebab-kan adanya pidana korupsi,ujarnya.

“Saya telah bertugas di Ke-polisian RI selama 32 tahun, se-karang sedang tertindas ataskesewenangan dari Joyo Wino-to PhD. Kiranya tidaklah berle-bihan apabila saya meminta to-long kepada Bapak KAPOLRI









dan Staf untuk menindaklanjutilaporan saya No. 35/GP/IV/2011tanggal 18-04-2011, atau seba-gaimana mestinya yang terbaikmenurut Bapak KAPOLRI danStaf” tandas Dolok dalamsuratnya.

Menurut Dolok “Presiden Su-silo Bambang Yudhoyono (SBY)adalah Presiden pilihan rakyat,dan saya sendiri termasuk salahseorang dari masyarakat Indo-nesia yang menggantungkanmasa depan terhadap pemerin-tahan SBY. Saya berharap supa-ya masa depan bangsa ini da-pat terwujud sebagaimana mes-tinya, sesuai dengan cita cita pa-ra pahlawan kita yaitu terwujud-nya masyarakat yang adil danmakmur”

Tetapi dalam masa pemerin-tahan SBY, Kepala Badan Per-tanahan Nasional Republik In-donesia (BPN RI) Joyo Winoto,PhD terkesan “cuek bebek” ter-hadap arahan Presiden RI dandiduga kurang menghormati hu-kum serta “kebal hukum” terkaitdengan delik pertanahan Ham-balang Bogor.

“Supaya terciptanya supre-masi hukum, maka Joyo Winotosaya laporkan ke Mabes Polridengan dugaan menyalahguna-kan jabatan terkait dengan pe-nerbitan Surat Keputusan (SK)Nomor 9 yaitu SK perpanjanganHGU PT Buana Estate dan pe-nerbitan SK Pembatalan Nomor1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SKNomor 9” ujar Direktur Utama PTGenta Prana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN di

Jakarta Minggu lalu.Untuk menindaklanjuti putu-

san hukum yang telah memilikikekuatan hukum tetap, MenteriSekretaris Negara Republik In-donesia, Sudi Silalahi juga da-lam suratnya tanggal 2 Mei 2011kepada Kepala Badan Pertana-han Nasional Republik Indone-sia (BPN RI) dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogorterkait perkara PT Genta Pranadan H.M. Sukandi (Para Peng-gugat) melawan Kepala BPN RI(Tergugat I), Kepala PertanahanKabupaten Bogor (Tergugat II)serta PT Buana Estate (TergugatIntervensi II) dan telah diputusoleh Pengadilan PTUN JakartaNomor 120/G/2006/PTUN-JKTjo Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo KasasiMahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kem-bali Nomor 72 PK/TUN/2009yang telah berkekuatan hukumtetap, tetapi hingga saat ini pu-tusan tersebut belum dilaksana-kan alias status quo.

Dalam isi surat tersebut ter-surat dengan jelas, “Dalam rang-ka memenuhi ketentuan Pasal116 ayat (6) Undang Undang No-mor 51 Tahun 2009 tentang Pe-rubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan memberikan ke-pastian hukum kepada penggu-gat selaku pencari keadilan, Pre-siden memberikan arahan agarhukum harus ditegakkan dan pu-tusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht) harus dilaksana-

kan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan dan ha-silnya dilaporkan kepada Pre-siden” tegas Sudi Silalahi dalamsuratnya.

Tetapi, dalam hal keadilan ter-kait tanah Hambalang Bogor,Joyo Winoto terindikasi pilih ka-sih dan nasib kami selaku pen-cari keadilan dijolimi. Yel yel per-tanahan, Tanah untuk keadilandan kesejahteraan rakyat terin-dikasi hanya untuk meninabobo-kan masyarakat, tandasnya.

Di lain sisi Kepala BPN RI,Joyo Winoto, PhD membatalkanSurat Keputusan (SK) Nomor 9yang merupakan dasar penerbi-tan sertifikat PT Buana Estatedengan SK pembatalan KepalaBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9 adalahSK perpanjangan Hak GunaUsaha (HGU) PT Buana Estateyang notabene milik pengusahakondang Probosutedjo, dimanapenerbitan SK tersebut “cacathukum” dan pembatalan terse-but dilakukan untuk menjalankanputusan hukum yang telah me-miliki kekuatan hukum tetap, te-tapi status tanahnya menjadi sta-tus quo.

Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEM-BATALAN SEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALA BA-DAN PERTANAHAN NASION-AL NOMOR 9/HGU/BPN/2006ATAS TANAH SELUAS2.1175.500 M2 DAN PEM-BATALAN SERTIFIKAT HAKGUNA USAHA NOMOR 149/








HAMBALANG ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE SEBAGAIPELAKSANAAN PUTUSANYANG SUDAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM TETAPSERTA PEMBERIAN IZIN PE-LEPASAN HAK GUNA USAHAATAS NAMA PT. BUANA ES-TATE.”

Dalam SK Pembatalan, KE-PALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDO-NESIA, Membaca: (A) Suratpermohonan dari PT.Genta Pra-na qq. Drs. Dolok F. Sirait danH.M Sukandi tanggal 6 Novem-ber 2009 tentang permohonanpembatalan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 9/HGU/BPN/2006dan penerbitan HGB atas namaPT Genta Prana. (B) Surat per-mohonan dari PT Buana Estatetanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentangpermohonan izin pelepasan HakGuna Usaha untuk lima sertifikat(Nomor 146/Sukahati, 147/Su-kahati, 148/Sukahati, 150/Tang-kil dan 151/Tangkil).

Menimbang, bahwa yang di-mohon pembatalannya adalahSurat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 No-vember 2006 tentang Pemberi-an Perpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha atas tanahyang terletak di Kabupaten Bo-gor, Provinsi Jawa Barat. (C).Bahwa Keputusan huruf “(A)”setelah didaftarkan di KantorPertanahan Kabupaten Bogorditerbitkan Sertifikat Hak Guna

Usaha Nomor 146/SukahatiTahun 2006 seluas 637.940 M2,Nomor 147/Sukahati Tahun2006 seluas 74.650 M2, Nomor148/Sukahati Tahun 2006 seluas375.110 M2, Nomor 149/Ham-balang Tahun 2006 seluas4.486.975 M2, Nomor 150/Tang-kil (dahulu Hambalang) Tahun 2006seluas 428.570 M2 dan Nomor151/Tangkil (dahulu Hambalang)Tahun 2006 seluas 575.070 M2,ke semuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukan diJakarta dan berakhir haknyatanggal 30 Desember 2007.

Bahwa atas terbitnya Keputu-san tersebut huruf “(A)” di atas,telah diajukan keberatan oleh PTGenta Prana qq. Drs. DolokF.Sirait dan H.M Sukandi de-ngan menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kepala Kantor Perta-nahan Kabupaten Bogor danPT.Buana Estate di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dibawah register perkara Nomor120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebut huruf“(C)” telah diputus dengan Pu-tusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April2007 jis. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Jakarta No-mor 112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007, Putu-san MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008dan Nomor 482 K.TUN/2007Tanggal 20 Februari 2008 danPutusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 Septem-ber 2009, dengan ini amar putu-san antara lain : Menyatakan

batal Surat Keputusan KepalaBPN Nomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 dan Serti-fikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkankepada Kepala BPN dan KantorPertanahan Kabupaten Bogoruntuk mencabut keputusannyamasing-masing sebagaimanatersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan kepu-tusan baru tentang perpanjanganHak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkankepada Kepala BPN dan KantorPertanahan Kabupaten Bogoruntuk memproses lebih lanjutpenerbitan Hak Guna Bangunanatas nama PT. Genta Prana atastanah seluas 2.117.500 M2 se-suai peraturan perundang-unda-ngan yang berlaku.

Bahwa Kepala Badan Perta-nahan Nasional Republik Indo-nesia telah ditegur oleh KetuaPengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk melaksanakan pu-tusan tersebut huruf “(D)” di atassebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta de-ngan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24Maret 2010 telah menyampaikankepada Presiden Republik Indo-nesia dan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Republik In-donesia untuk mengawasipelaksanaan putusan pengadilanoleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia.






6


>>Sambungan dari hal. 05

Bahwa Putusan PengadilanTata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap, berkaitan dengan tanahseluas 2.117.500 M2 yang ter-letak di Desa Hambalang, Ke-camatan Citeureup, KabupatenBogor tersebut di atas yang me-rupakan bagian dari Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalangatas nama PT.Buana Estate se-luas 4.486.975 M2, saat inimasih menjadi obyek gugatankepemilikan antara PT. BuanaEstate (Penggugat) melawanPT. Genta Prana dan H.M Su-kandi (Para Tergugat) dan Ke-pala Badan Pertanahan Nasi-onal Republik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan Pertana-han Nasional Provinsi Jawa Ba-rat serta Kantor Pertanahan Ka-bupaten Bogor (Para Turut Ter-gugat) di Pengadilan Negeri Ci-binong yang terdaftar dalam reg-ister perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai sa-at ini masih dalam tahappemeriksaan di Tingkat Ban-ding, dan 2010 Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010yang intinya memerintahkan me-lakukan penyitaan jaminan ter-hadap tanah Hak Guna Usaha,dari Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang seluas4.486.975 M2 yang tercatat danterdaftar atas nama PT. BuanaEstate (Penggugat) yang diakuipara Tergugat (PT. Genta Prana)sebagai barang miliknya seluas2.117.500 M2 setempat dikenalsebagai areal perkebunan PT.Buana Estate, Desa Hamba-

lang, Kecamatan Citeureup, Ka-bupaten Bogor, Provinsi JawaBarat.

Bahwa terhadap bidang ta-nah Hak Guna Usaha yang tidakmenjadi obyek perkara yaituHak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2,Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, HakGuna Usaha Nomor 148/Su-kahati seluas 375.110 M2, HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas178.570 M2 dan Hak Guna U-saha Nomor 151/Tangkil (dahuluHambalang) seluas 575.070M2, oleh PT. Buana Estate se-bagaimana suratnya tanggal 1Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkanizin pelepasan hak dan akan di-pergunakan oleh KementrianPertahanan Republik Indonesiauntuk lokasi Pembangunan Pu-sat Misi Pemeliharaan Perda-maian Tentara Nasional Indone-isa (PMPP TNI) berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Ra-pat tanggal 26 Mei 2010 Nomor46, yang dibuat di hadapan SriRahayu, SH, Notaris di Bekasidan persetujuan Komisaris PT.Buana Estate, sebagaimanaSurat Persetujuan untuk mele-paskan hak atas tanah tanggal28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lan-jut dari Surat Perjanjian Kerjasa-ma antara PT. Buana Estate de-ngan Kementrian PertahananRepublik Indonesia tanggal 7 Juni2010 Nomor PKS/02/VI/2010dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas, sebagai tindak

lanjut Putusan Pengadilan TataUsaha Negara yang telah mem-punyai kekuatan hukum tetapserta dengan mempertimbang-kan permohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukumuntuk: Membatalkan sebagianSurat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2; Membatalkan SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Bu-ana Estate seluas 4.486.975M2; Menerbitkan sertifikat seba-gai pengganti Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149 Hambalang untuktanah seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate; Mem-berikan izin kepada PT. BuanaEstate untuk melepaskan HakGuna Usaha, untuk kepentinganKementerian Pertahanan RepublikIndonesia; Menata kembali per-untukan, penggunaan, pengua-saan, dan pemilikan tanah yangdilepaskan oleh PT. Buana Es-tate untuk kepentingan Keme-nterian Pertahanan Republik In-donesia guna pembangunanPusat Misi Pemel iharaanPerdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI).

Mengingat: Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 (LembaranNegara Tahun 1960 Nomor104); Undang-undang Nomor 5Tahun 1986 (Lembaran NegaraTahun 1986 Nomor 77) jo. No-mor 9 Tahun 2004 (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 35)jo. Nomor 51 Tahun 2009








(Lembaran Negara Tahun 2009Nomor 160); Peraturan Peme-rintah Nomor 40 Tahun 1996(Lembaran Negara Tahun 1996Nomor 58); Peraturan Pemerin-tah Nomor 24 Tahun 1997 (Lem-baran Negara tahun 1997 No-mor 59); Peraturan Presiden Re-publik Indonesia Nomor 10 Ta-hun 2006; Keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 98/M Ta-hun 2005; Peraturan Menteri Ne-gara Agraria/Kepala Badan Per-tanahan Nasional Nomor 3 Ta-hun 1997; Peraturan Menteri Ne-gara Agraria/Kepala Badan Per-tanahan Nasional Nomor 9 Ta-hun 1999; Peraturan Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Repu-blik Indonesia Nomor 3 Tahun2006; Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN Menetap-kan: KEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHAN NASI-ONAL TENTANG PEMBATA-LAN SEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADAN PERTANA-HAN NASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATS TANAHSELUAS 2.117.500 M2 DANPEMBATALAN SERTIFIKATHAK GUNA USAHA NOMOR149/HAMBALANG ATAS NAMAPT. BUANA ESTATE SEBAGAIPELAKSANAAN PUTUSANPTUN YANG TELAH MEMPU-NYAI KEKUATAN HUKUM TE-TAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNA U-SAHA ATAS NAMA PT. BUANAESTATE.

PERTAMA : Menyatakan ba-

tal sebagian Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006 ten-tang Pemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak Guna UsahaAtas Tanah Seluas 6.578.315M2 terletak di Kabupaten BogorProvinsi Jawa Barat, sepanjangatas tanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalamPutusan Mahkamah Agung RINomor 72 PK/TUN/2009 tanggal16 September 2009.

KEDUA : Menyatakan bahwaSurat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 No-vember 2006 selanjutnya hanyaberlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktu HakGuna Usaha Nomor 149/Ham-balang kepada PT. Buana Es-tate atas tanah sisa seluas4.460.815 M2.

KETIGA : Membatalkan Ser-tifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang, surat ukurNomor 7/Hambalang/2006 tang-gal 15 Juni 2006 sebagian selu-as 2.117.500 M2 dari luas kese-luruhan 4.486.975 M2 atas na-ma PT. Buana Estate, untuk di-ganti dengan Sertifikat Hak Gu-na Usaha untuk tanah sisa se-luas 2.369.475 M2 atas namaPT. Buana Estate.

KEEMPAT : Menetapkan ta-nah bekas Hak Guna Usaha No-mor 149/Hambalang sebagianseluas 2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai areal perkebu-nan PT. Buana Estate DesaHambalang, Kecamatan Citeu-reup, Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat yang telah dibatal-

kan sebagaimana Diktum KE-SATU dan KETIGA, dalam kea-daan status quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimak-sud dalam konsideran Menim-bang huruf “g”, telah mempero-leh putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.

KELIMA : Memerintahkan ke-pada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk : (A)Mencatat batalnya Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Ham-balang seluas 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate se-bagaimana dimaksud pada Dik-tum KETIGA, pada Buku Tanahdan Daftar-Daftar Umum lainnyayang ada pada administrasipendaftaran tanah. (B) Mencatatstatus quo dalam Buku TanahHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah be-kas Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang sebagian se-luas 2.117.500 M2 setempat di-kenal sebagai areal perkebunanPT. Buana Estate, Desa Ham-balang, Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, Provinsi Ja-wa Barat. (C) Menarik SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana di-maksud pada huruf “a”, dan apa-bila tidak dapat ditarik dariperedaran, agar diumumkan 1(satu) kali dalam 1 (satu) suratkabar harian yang beredar di wil-ayah Kabupaten Bogor. (D) Me-nerbitkan Sertifikat Hak GunaUsaha Pengganti atas nama PT.Buana Estate, untuk tanah sisaSertifikat Hak Guna Usaha No-







mor 149/Hambalang seluas2.369.475 M2, setelah dikurangiseluas 2.117.500 M2 sebagai-mana dimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM : Memberikan izinkepada PT. Buana Estate untukmelepaskan Hak Guna Usahaatas tanah seluas 1.797.414M2, untuk kepentingan Kemen-terian Pertahanan Republik In-donesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan Perda-maian Tentara Nasional Indone-sia (PMPP TNI), terdiri dari : Ser-tifikat Hak Guna Usaha Nomor146/Sukahati seluas 594.014

M2; Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 148/Tangkil se-luas 375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkilseluas 178.570 M2; SertifikatHak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH : MemerintahkanPT. Buana Estate untuk melak-sanakan pelepasan Hak GunaUsaha atas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM di hadapanPejabat yang berwenang.

KEDELAPAN : Mempersi-lahkan kepada KementerianPertahanan Republik Indonesiauntuk mengajukan permohonan

hak atas tanah, untuk kepenti-ngan pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian Ten-tara Nasional Indonesia (PMPPTNI), setelah dilaksanakannyapelepasan hak sebagaimana di-maksud dalam DiktumKETUJUH.

KESEMBILAN : Keputusanini berlaku sejak tanggal ditetap-kan, dengan ketentuan apabiladi kemudian hari terdapat keke-liruan/kesalahan dalam peneta-pannya, akan ditinjau kembalisebagaimana mestinya.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Kepala BPN RI,Joyo Winoto tak bersedia mem-berikan komentar. (TIM DUA)

Jakarta, Kantor Berita RBNSetelah sekian lama Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)menghimpun informasi kinilembaga antikorupsi ini telahmeningkatkan status kasusProyek Hambalang ke tahappenyelidikan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi,di Jakarta, Kamis, mengatakankasus Proyek Hambalang su-dah masuk penyelidikan, dan ki-ni mulai memanggil saksi-saksi.

Mantan pegawai tersangkakasus dugaan suap proyek wis-ma atlet Jakabaring, Palem-

bang, Muhammad Nazaruddin,yakni Mindo Rosalina Manulangkali ini dimintai keterangan olehpenyidik terkait kasus Ham-balang tersebut.

Ia belum dapat menyebutkansiapa saja yang akan dipanggilmenjadi saksi setelah mantanDirektur Pemasaran PT AnakNegeri Mindo Rosalina Ma-nulang yang dimintai kete-rangan.

Kasus Hambalang ini per-tama mencuat saat tersangkamantan Bendahara Umum Par-tai Demokrat M Nazaruddin

menjadi buron KPK “berkicau”melalui Skype.

Proyek Hambalang merupa-kan proyek Kementerian Pe-muda dan Olahraga yang me-makan dana Anggaran Pen-dapatan Belanja Negara(APBN) sebesar Rp1,52 triliun.

Kasus Hambalang juga se-dang diselidiki oleh KejaksaanAgung. Dua kontraktor yakni PTWijaya Karya (Wika) dan PTAdhi Karya menjadi pihak yangmengerjakan proyek yang be-rada di Bogor, Jawa Barat ter-sebut. (T.V002/Z003)

Kasus Hambalang MulaiMasuk Tahap Penyelidikan






9

Selidiki HambalangKPK Tetap Kembangkan Wisma Atlet

Jakarta, Kantor Berita RBNMeski kini Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) mulai me-nyelidiki kasus dugaan korupsipada proyek Kementerian Pe-muda dan Olahraga di Ham-balang, Bogor namun lembagaantikorupsi ini tetap mengem-bangkan kasus suap proyek

wisma atlet.Juru Bicara KPK, Johan Budi,

di Jakarta, Jumat, mengatakanbahwa KPK tetap akan me-ngembangkan kasus suap padaproyek wisma atlet.

“Ya kita kembangkan kasuswisma atlet, bukan berarti Ham-balang masuk penyelidikan,

kasus wisma atlet sampai di si-tu,” kata Johan.

Menurut dia, pengembangankasus suap pada proyek wismaatlet yang kini digunakan untukpelaksanaan SEA Games diPalembang tersebut menungguhasil dari persidangan tersang-ka dan terdakwa yang belumvonis dalam kasus tersebut.

“Sidangnya (Nazaruddin) sajabelum mulai kan,” ujar Johan.

Tidak hanya kasus Ham-balang, KPK juga menyelidiki ka-sus dugaan korupsi lainnya yangjuga ada kaitannya denganmantan Bendahara Umum Par-tai Demokrat M Nazaruddin. Ka-sus dugaan korupsi di Kemente-rian Pendidikan Nasional untukpengadaan alat bantu labora-torium di lima universitas negeri.

Johan mengatakan KPK me-manggil pegawai Nazaruddinbernama Gerhana Sianipar danjuga seorang dosen dari Univer-sitas Sriwijaya untuk dimintaiketerangan.

Lima universitas negeri yangmengikuti proyek pengadaanperalatan laboratorium tersebutantara lain Universitas NegeriJakarta, Universitas Sriwijaya,Universitas Jenderal Soedir-man, Universitas Sultan AgengTirtayasa, Universitas Malang.

Proyek pengadaan peralatanlaboratorium itu sendiri berasaldari APBN tahun 2010 lalu.

(T.V002/Z002)

Juru Bicara KPK, Johan Budi (foto:ist)






10

Jaksa Agung Evaluasi VonisBebas Kasus Korupsi

Gianyar, Kantor Berita RBNJaksa Agung Republik Indo-

nesia Basrief Arief menyatakanakan mengevaluasi putusan-putusan bebas bagi terdakwakorupsi , berikut institusikejaksaan yang menanganinya,meski ia tetap menghormatiputusan pengadilan.

“Pertama saya ingin menya-takan bahwa putusan penga-dilan harus dihormati dan di-hargai,” kata Basrief Arief ketikaditanya soal banyaknya putusan

bebas bagi koruptor saat ber-kunjung ke Kantor KejaksaanNegeri Gianyar, Kamis.

Tetapi, yang menjadi per-soalan sekarang berkembangadalah banyaknya para koruptoryang diputus bebas.

Ada dua hal kasus yangdimaksud itu adalah satu paketnamun terdakwanya banyak,jadi kasus itu terlihat banyakterdakwa.

Kemudian ada lagi satu ka-sus yang melibatkan satu atau

pun dua terdakwa.Soal putusan bebas itu

sendiri, pihaknya hanya melihatdari sisi kejaksaan saja. Untukitu pihaknya meminta untukmelakukan evaluasi persid-angan, awal penyelidikan atau-pun putusan itu sendiri. “Nahdisini saya sudah minta kejak-saan dievaluasi, apakah adakekeliruan yang dibuat,” katanya.

Evaluasi itu dilakukan untukpembenahan, kata dia, akan di-lakukan pada kejaksaan yangtersebar di seluruh Indonesia,paling utama kejaksaan yangmenangani kasus korupsihingga diputus bebas.

Soal berapa kasus yangdivonis bebas, Basrief belumbisa menjawab secara detailkarena pihaknya masih mela-kukan proses evaluasi itu.

“Mudah-mudahan evaluasi ituada hasil, sehingga apa yangdilakukan Kejaksaan memangbenar adanya,” ujarnya.

Seperti diketahui kunjunganJaksa Agung RI, Basrief Arief keKantor Kejaksaan Negeri Gia-nyar hanya sebatas silaturahimsaja bertepatan dengan KTTASEAN di Nusa Dua, KabupatenBadung, Bali.

Tidak ada pembahasan yangbegitu penting dalam pertemuanJaksa Agung itu dengan KejariGianyar, Anita Esterida.

(I006/R010)

Jaksa Agung, Basrief Arief (foto:ist)






11

Royadi Bandar NarkobaDiancam Hukuman Mati

Miliki 5000 Ineks, Ganja dan SS

Jakarta, Kantor Berita RBNJaksa Penuntut Umum (JPU)

Orhpy Pasaribu dari KejaksaanTinggi DKI Jakarta, menempatkanterdakwa Royadi di kursi pesakitanPengadilan Negeri Jakarta Barat(PN-Jakbar), Selasa (15/11).

Dihadapan Ketua MajelisHakim Rifandaru EriambodoSH, dengan hakim anggotaBrahmani dan Tatiek dalam halini Royadi dipersalahkan telahmelanggar undang-undang nar-

kotika sebagaimana diatur da-lam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Nar-kotika.

Pada saat itu juga agendapersidangan mendengarkan ke-terangan saksi dari kepolisian.Tiga orang saksi yang dide-ngarkan keterangannya menga-takan; terdakwa ditangkap se-telah menerima paket kirimandari Medan, Sumatera Utara(Sumut) lewat jasa pengiriman di

daerah Kebon Jeruk JakartaBarat yang ternyata alamat ter-sebut fiktif. Ternyata alamat itusudah sering digunakan untukpengiriman barang haram de-ngan orang yang menerimanyaberganti-ganti.

Nama Pengirim yang terterapada paket tersebut adalah Ef-fendi dari Medan, Rabu bulanApril 2011 yang ditujukan ke-pada seseorang yang bernamaSuhendra. Tetapi setelah pene-rima paket tersebut ditangkapdan digeledah baru ketahuanyang menerima paket tersebutadalah Royadi sesuai dengannama yang tertera di-KTP, yaituRoyadi.

Menurut saksi Haryono danArif juga mengatakan; paketyang berisi bungkusan itu adatulisan ikan teri dan indomi. Tapisetelah isi paket itu dibongkar,terdapat; 5 bungkusan plasticyang masing-masing berisikan4096 dan 2900 butir ectasy, 11,8gram ganja kering, shabu-shabumasing-masing 0,8 gram, 200gram, 200 gram dan 96 gram.

Untuk itu terdakwa Bandarnarkoba ini sudah pantas dijatu-hi hukuman mati dan itu sudahsetimpal dengan perbuatannya,ujar semy pengunjung sidang.

(Tom/Vas).

Terdakwa Royadi saat pemeriksaan barang bukti






12


Kapolri Harus Selidiki PraktikKomersialisasi Jasa PengamananPadang, Kantor Berita RBN

Tim Advokasi Kasus Maligimendesak Kapolri agar menye-lidiki dugaan praktik penggu-naan aparat kepolisian untuk ko-mersialisasi terkait jasa pe-ngamanan di perkebunan kelap-a sawit swasta di KenagarianSasak, Kabupaten PasamanBarat, Sumatera Barat.

Salah seorang Tim AdvokasiKasus Maligi, Vino Oktavia dariLBH Padang, di Padang, Jumatmengungkapkan komersialisasitersebut berdalih menjalankantanggung jawab pengamanan.

“Aparat kepolisian tidak ber-hak untuk mengamankan peru-sahaan kelapa sawit apalagi da-ri pihak swasta. Polisi hanya ber-hak untuk mengamankan jika a-set tersebut adalah milik negara,katanya.

Yang disayangkan, lanjut Vi-no, polisi justru melakukan pe-ngamanan di luar proseduralyang bertentangan dengan hu-kum dan HAM. Dalam penga-manan itu, polisi tidak bertindaknetral saat melakukan penga-manan perkebunan PT. PermataHijau Pasaman II (PT. PHP II).

Aparat justru melakukan du-gaan tindak kekerasan yangmenyebabkan 20 warga di Ke-nagarian Sasak, Kabupaten Pa-saman Barat, Sumatera Baratmengalami luka-luka akibat pu-kulan, tendangan dan hantaman

dengan tangan maupun bendakeras.

Di samping itu masyarakat ju-ga mengalami trauma karenatodongan senjata dan tindakankekerasan oleh aparat kepolisi-an. Bahkan seorang ibu dari 20orang tersebut mengalami ke-guguran.

“Terkait kasus ini, KapoldaSumbar dan Komnas HAM ha-rus mengusut tuntas dugaan pe-langgaran HAM oleh aparat ke-polisian dalam kasus tersebut,”kata Vino.

Menurut Vino, berdasarkan pe-nelusuran Tim Advokasi kasusMaligi yang terdiri dari LBHPadang, Walhi Sumbar, Perkum-pulan Qbar, PBHI Sumbar, danSerikat Petani Indonesia (SPI)Sumbar yang dilakukan Jumat(11/11) hingga Selasa (15/11),kekerasan yang dilakukanterhadap masyarakat Maligididuga berawal dari tindakan re-presif aparat kepolisian yang se-cara paksa membuka portal jalanperusahaan menuju pabrik (titiknol) pada 8 November 2011 yangsaat itu dijaga masyarakat Maligi.

Penjagaan portal oleh ma-syarakat ini karena adanya ke-sepakatan antara masyarakatMaligi dengan PT. Permata Hi-jau Pasaman II (PT. PHP II) pada27 Oktober 2011.

Surat kesepakatan tersebutditandatangani 11 tokoh ma-

syarakat Maligi antara lain, Ak-mal, Zainul Syafri, Yep Alpidas,Antoni Aries serta Edwin Fadliselaku pimpinan PT PHP II.

Isi kesepatakan tersebut yak-ni memfasilitasi masyarakat un-tuk bertemu dengan pihak ma-nagemen yang berwenang gunapenyelesaian masalah konflikperkebunan sawit Phase IV danPT. PHP II, dengan batas waktupaling lambat tanggal 29 Ok-tober 2011.

Selain itu juga disepakatibahwa Pihak perusahaan tidakdibenarkan beraktifitas di lahanphase IV serta tidak akan meng-gunakan aparat keamanan da-lam penyelesaian masalah pha-se IV dan PT. PHP II.

“Namun kenyataannya pihakperusahaan ingkar janji dan tetapmenggunakan aparat kepolisiandalam pengamanan. Dari hal inipihak perusahaan jelas me-langgar kesepakatan,” kata Vino.

Pascakejadian di titik nolyang terjadi sekitar pukul 14.00WIB, terjadi pembakaran kantorPT. PHP II dan masyarakat Ma-ligi dituduh sebagai pelaku pem-bakaran kantor tersebut. “Keja-dian ini diduga dilakukan oleh pi-hak lain yang memanfaatkankondisi tersebut, dan tidak adabukti mengapa masyarakat yangdituduh,” tambah Vino.






13

>>Sambungan dari hal.. 12

Berdasarkan fakta temuan dilapangan, masyarakat Maligi yangmenjadi korban kekerasan di titikNol beserta masyarakat yangdatang beberapa saat setelahkejadian tindak kekerasan ter-sebut, sudah meninggalkan lokasikejadian sekitar pukul 17.00 WIB.

Namun, sekitar pukul 23.00WIB aparat kepolisian mulai me-lakukan sweeping dan pengge-ledahan ke rumah-rumah ma-syarakat Maligi untuk mencaripelaku yang diduga melakukanpembakaran terhadap perkan-toran PT. PHP II.

Polisi juga melakukan peng-

geledahan ke rumah-rumah, danmelakukan penangkapan tanpaalasan yang jelas. Setiap mema-suki kampung, polisi kerap me-lepaskan tembakan, yang ter-bukti dengan ditemukannya tigabutir selongsong peluru di per-kampungan

“Kondisi ini mengakibatkansekitar 100 orang warga terpak-sa mengungsi karena ketaku-tan,” sambung Khalid Syaifullahdari Walhi Sumbar.

Atas kejadian itu, tim jugamendesak pihak Komnas HAMPusat untuk turun tangan dalammelakukan menyelesaikan ka-sus tersebut serta memberikanperlindungan kepada masyara-

kat Maligi agar kasus serupa tid-ak terulang kembali.

“Kami juga mengharapkan pi-hak DPRD Sumatera Barat atauDPRD Pasaman Barat untukmembentuk tik pencari fakta ter-hadap dugaan pelanggaran hu-kum dan HAM yang dilakukanpihak kepolisian,” lanjut Khalid.

Sementara, masyarakat Su-matera Barat diimbau untuk me-mantau dan mendorong Kapol-da mengusut dugaan pelang-garan HAM dalam kasus Maligioleh aparat kepolisian dan men-dorong pengungkapan terhadapdugaan praktik-praktik komer-sialisasi jasa-jasa pengamanan.

(ANT/rbn)

Tabloid RAKYAT BICARA NEWSMembutuhkan:

email: [email protected]

Wartawan Trainee (Min SMA/SMK)Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

Fotografer Trainee (Min SMA/SMK)






14


Sotar Harahap Terindikasi Perkaya DiriMantan Walikota JakselSyahrul Effendi TerindikasiTinggalkan “Borok Warisan”Jakarta, Kantor Berita RBN

Sebuah tindakan “penyela-matan” terhadap Syahrul Effendi,mantan Walikota Jakarta Sela-tan (Jaksel) dengan pelantikan-nya menjadi Deputi Kepen-dudukan Gubernur DKI Jakarta,merupakan langkah yang baikdan kebijakan yang sangat bijakdari Fauzi Bowo selaku Guber-nur DKI.

Tetapi, dibalik pengangka-tannya menjadi Deputi terindi-kasi terjadi kisah dibalik kisahyang sangat dipertanyakan, de-mi terciptanya pemerintahanyang bersih di Pemkot Jaksel,agar indikasi korupsi SyahrulEffendi ketika menjabat Wali-kota tidak menjadi “borok wa-risan” kepada walikota peng-gantinya, supaya walikota peng-gantinya bisa menjadi walikotayang arif dan bijaksana sesuaidengan figur walikota yang diha-rapkan masyarakat Jaksel.

Disebabkan mantan WalikotaJaksel Syahrul Effendi terindika-si tinggalkan “borok warisan” te-rkait setoran setoran untuk per-kaya diri, mulai dari urusan se-peda ontel, urusan proyek pro-yek, maupun pengangkatan pe-jabat di lingkungan Pemkot Jak-sel, harta kekayaan Syahrul

Effendi bersama Sotar Harahapperlu “diperiksa”, apakah adahartanya yang berasal dari hasil“persel ingkungan” dengan

negara yang mengakibatkankerugian negara.

Syahrul Effendi (foto:ist)






15

BERSATU KITA TEGUHDENGAN

MOMENTUM PERS


Pasalnya, selama SyahrulEffendi menjabat Walikota Jak-sel terindikasi “doyan setoran”dan “doyan duit” untuk perkayadiri, serta diduga pelihara mafiaproyek dalam melakukan prak-tek korupsi, kolusi, nepotismedan gratifikasi. Sebab akibatdari hal tersebut, pelayanan ma-syarakat di kota administrasiJaksel menjadi “bobrok” karenasemarak dengan pungli sertapenuh dengan indikasi praktekpraktek kotor untuk merugikannegara.

Selaku walikota “terlama”maupun walikota “terkaya” biladibandingkan dengan lima wa-likota lainnya di wilayah ProvinsiDKI Jakarta, Syahrul Effendi ke-tika menjabat Walikota Jakselterkesan kurang menghormatiketerbukaan informasi publikdan sering mengorbankan anakbuahnya maupun jajarannya, di-sebabkan Syahrul Effendi dapatmelakukan indikasi korupsi de-ngan pintar untuk “cuci tangan”serta seolah olah bersih daripraktek indikasi korupsi.

Untuk terciptanya pembasmi-an korupsi di Bumi Pertiwi Indo-nesia khususnya di Wilayah Kota

Administrasi Jakarta Selatan(Jaksel), diminta Komisi Pem-berantas Korupsi (KPK) danKejaksaan Agung (Kejagung) RIuntuk “Tangkap” indikasi korupsiyang terjadi ketika SyahrulEffendi menjabat Walikota Jak-sel, agar jangan meninggalkanborok warisan kepada walikotapenggantinya, dengan melaku-kan penelitian, penyelidikan danpenyidikan terhadap indikasikorupsi Syahrul Effendi saatmenjabat walikota.

Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBN yangtidak berkenan namanya ditulisdalam pemberitaan di Jakartabaru baru ini.

Agar terwujudnya pemerinta-han yang bersih dari korupsi, ko-lusi, nepotisme dan gratifikasi diPemerintahan Kota Adminis-trasi Jakarta Selatan (Jaksel),serta membasmi pejabat peja-bat terindikasi perkaya diri, KPKdan Kejagung RI diminta lakukanpenelitian dan penyelidikan ber-sinergis terhadap indikasi “ko-rupsi berjamaah” yang sudah la-ma berlangsung sekitar empattahunan, setelah Syahrul Effendimenjabat Walikota Jaksel, tanpadapat tersentuh hukum, dise-babkan Walikota Jaksel diduga

cara bermainnya sangat unikdan sistemik.

Syahrul Effendi saat menja-bat Walikota Jaksel diduga do-yan setoran untuk perkaya diridengan melakukan konspirasidengan “staf khususnya”, se-hingga pengelolaan anggarankurang profesional. Disinyalir haltersebut dilakukan bersamadengan Mantan Kabag UmumSotar Harahap yang saat inimenjabat Asisten Perekonomiandan Administrasi. Sotar Harahapdiduga juga ikut untuk perkayadiri dari setoran setoran.

Selaku pejabat pemerintah,Syahrul Effendi seharusnyamenjaga nama baiknya sertadapat berperan aktif untuk an-tisipasi dan membasmi korupsi,demi terwujudnya pelaksanaanUndang Undang Tindak PidanaKorupsi Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

“Begitu sih…. selama Syah-rul Effendi jadi walikota, indikasikorupsinya seperti memeliharapohon duit. Berlaku sistem setordan setoran. Diduga Syahrulperkaya diri bersama dengankroninya. Mereka seperti pele-







16

setkan amanah Gubernur DKI,karena lebih mementingkan pe-ngurusan sepeda ontel dan jalur-nya daripada mengurusi pelaya-nan masyarakat” ujar sumber.

Diduga telah melakukan per-buatan melanggar hukum de-ngan memperkaya diri serta ter-indikasi “Selingkuh TerhadapNegara” terkait dengan indikasisetoran setoran, baik dari seto-ran setoran proyek perawatancleaning service, proyek peme-liharaan, dan setoran dari honorpanitia pelaksana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi, nepo-tisme di Kantor Walikota Jakseltersebut diduga mulai terjadi s-ejak tahun anggaran 2007,2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpadapat tersentuh hukum untukterciptanya supremasi hukumdan pemerintahan yang bersihmaupun transparan.

Contohnya, anggaran pera-watan gedung, genset, AC, liftdan splingker juga diduga pakaisistim setoran. Adapun prosestender untuk proyek cleaningservice terindikasi sudah diatursedemikian rupa dan melanggarKeppres 80/2003 serta Perpresperubahannya.

Di dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telahdiubah oleh Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa “Di-pidana dengan penjara seumurhidup atau penjara paling sedikit4 (empat) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta ru-piah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar ru-piah): poin a. Pegawai negeriatau penyelenggara negarayang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk meng-gerakkan agar melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalam jaba-tannya, yang bertentangan de-ngan kewajibannya; poin b. Pe-gawai negeri atau penyelengga-ra negara yang menerima hadi-ah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah mela-kukan, tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang berten-tangan dengan kewajibannya.”

Bila dilakukan pengkajian de-ngan honor panitia pada proyekcleaning service dimana angga-rannya “dipecah” padahal dapatdikerjakan dengan satu panitia,diduga sudah terjadi pembo-rosan uang negara. Tetapi, ke-napa pada anggaran 2009 dan2010 proyek tersebut dipecahsedangkan pada tahun angga-ran 2011 baru baru ini tidak “di-pecah”, sangat dipertanyakankeberadaannya, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi ke Walikota Jaksel dan Ja-jarannya, Sekretaris Kota Jak-sel, Syamsudin Noor menjawabsurat konfirmasi dengan mem-bantah, bahwa Syahrul Effendi ti-dak ada melakukan korupsi, pa-dahal ketika indikasi korupsi ter-sebut terjadi, Syamsudin Noorbelum menjabat Seko Jaksel.

Seko Jaksel SyamsuddinNoor Bantah Keras Indikasi Ko-rupsi Syahrul Effendi

Walaupun Syamsuddin Noorbaru menjabat Sekretaris Kota(Seko) Administrasi Jakarta Se-latan pada tahun 2011 baru-baruini, dan indikasi korupsi yang di-konfirmasi adalah anggaran ta-hun 2009 dan 2010 lalu, namunSeko Jaksel Syamsuddin Noor“berani” membantah keras indi-kasi korupsi yang dilakukan o-leh Walikota Jaksel SyahrulEffendi, seolah-olah pada saatindikasi korupsi tersebut terjadi,Syamsuddin Noor mengetahuidengan jelas, dan ikut mende-ngar, atau melihat dan atau me-nyaksikan sehingga dari suratbantahan tersebut, seolah olahSyamsuddin Noor sudah siapmenjadi saksi bila dipanggil pe-nyidik bahwa indikasi korupsitersebut tidak benar, padahal su-rat konfirmasi ditujukan kepadaSyahrul Effendi selaku Walikotadengan tembusan surat SekoSyamsuddin Noor.

Sesuai dengan surat jawabankonfirmasi dari Seko Jaksel No-mor 1123/-078.24 tertanggal 6Oktober 2011, yang tersurat de-ngan jelas, Menanggapi suratSaudara Nomor 035/KF-SK/11tanggal 19 Sepetember 2011perihal konfirmasi/klarifikasi,dengan ini dapat saya sampai-kan hal-hal sebagai berikut; Ter-kait dengan Anggaran OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan DaerahTahun Anggaran 2010 lalu de-ngan anggaran kegiatan Rp








17

143.799.000.000,- dan total re-kening Rp 135.983.149.600,-dan dikembalikan ke Kas Dae-rah Rp 7.815.850.400,- dapatkami jelaskan bahwa AnggaranKegiatan maupun total RekeningPengeluaran serta jumlah pe-ngembalian ke Kas Daerah ti-dak sesuai dengan laporan rea-lisasi anggaran yang ada di kotaAdministrasi Jakarta Selatansehingga kami tidak bisa men-jelaskan apa yang dimaksuddengan adanya dugaan tentangKorupsi, Kolusi, Nepotisme danGratifikasi.

Bahwa adanya indikasi MarkUp dan fiktif terhadap anggaranperawatan lift, ac dan genset a-dalah tidak benar, karena kegi-atan tersebut di atas sudah dila-kukan sesuai dengan proseduratau aturan yang berlaku mulaidari proses perencanaan de-ngan pelaksanaan di lapangan.Secara bertahap dan berjenjangbahwa proses sudah dilalui me-lalui proses perencanaan olehunsur dinas teknis, proses pelel-angan dilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang dan Jasaserta proses pelaksanaan di la-pangan diawasi juga oleh unsurSuku Dinas Teknis begitupunproses penagihan atau penca-iran dilakukan sesuai denganaturan dan sebelum pencairanterlebih dahulu dilakukan peme-riksaan oleh panitia pemeriksaserah terima pekerjaan. Perlukami sampaikan bahwa kegia-tan tersebut merupakan kegia-tan yang sifatnya terus menerussesuai dengan Pergub 23 tahun

2008 sistem kontraknya meng-gunakan kontrak tahun jamak se-lama 12 bulan sehingga sejak pe-nandatangan kontrak sampai de-ngan berakhirnya masa kontrakkegiatan tersebut masih tang-gungjawab pihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan Mobil Di-nas tahun anggaran 2008, 2009,2010 diduga terjadi Mark Updan fiktif itu juga tidak benar, da-pat dijelaskan bahwa peme-liharaan Kendaraan Dinas ope-rasional perbaikan service besardan kecil telah diatur oleh Pera-turan Gubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta No. 38tahun 2010 tentang PemberianJatah Uang Service KendaraanDinas Operasional PemerintahKhusus Ibukota Jakarta. DimanaBab II pelaksanaan service da-lam pasal 2 bahwa Service Ken-daraan bermotor dinas opera-sional sebagaimana dalam pa-sal 1 terdiri dari service besardan kecil pasal 3: service kecilkendaraan bermotor dinas roda4 (empat) dilakukan 8 (delapan)kali dalam 1 (satu) tahun, se-dangkan roda 2 (dua) dilakukan10 kali dalam 1 (satu) tahun, danservice besar kendaraan ber-motor dinas roda 4 (empat)dilakukan 4 (empat) kali dalam1 (satu) tahun, sedangkan roda2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1(satu) tahun. Dalam pasal 4: jatahservice kecil dan service besardiberikan setiap 3 bulan dalambentuk uang jenis kelompok Idan II yang besarnya dari per-kalian jenis service, jumlah bulandengan patokan harga serviceyang ditetapkan oleh GubernurKepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta. Adapun perbaikan Ken-daraan Dinas Operasional me-lalui bengkel-bengkel yang telahditetapkan oleh Kepala BadanPengelola Keuangan DaerahProvinsi DKI Jakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy,SH,MM terindi-kasi perkaya diri dengan mela-kukan konspirasi bersama SotarHarahap dari setoran-setoranhal ini tidak benar sama sekalibahwa semua kegiatan sudahdilakukan sesuai prosedur, ke-giatan yang dipihak ketigakantelah dilaksanakan sesuai Per-pres 54 tahun 2010 tentang Pe-doman Pelaksanaan PenyediaBarang/Jasa Pemerintah.

Berkembangnya opini bahwarehab Rumah Dinas WalikotaJakarta Selatan tahun anggaran2009, 2010 dimana kontraktorpelaksana adalah Saudara (ke-rabat) dari Walikota itu tidak be-nar, perlu kami jelaskan bahwapada tahun anggaran 2008 ter-dapat biaya pemeliharaan Ru-mah Dinas Walikota Rp434.508.433,- .

Setelah dilakukan pelelangandimenangkan oleh PT. HEXA-DAYA PUTRA SEJATI namunsetelah pelaksanaan ternyataditemukan dokumen (SBU) dariPenyedia Jasa tersebut palsusehingga terhadap penyediabarang jasa tersebut terjadipemutusan kontrak sepihak dananggaran tersebut tidak diba-yarkan atau direalisasikan dandikembalikan ke Kas Daerah.Atas perhatian saudara sayaucapkan terima kasih.








18

Adapun surat jawaban konfir-masi tersebut dibuat tembusan-nya kepada: Walikota JakartaSelatan, Inspektur PembantuKota Adm Jakarta Selatan, Asis-ten Perekonomian dan Adminis-trasi Seko Adm Jakarta Selatan.

Di lain sisi, surat jawaban ter-sebut muncul karena adanya suratkonfirmasi dari Redaksi RakyatBicara News untuk mem-pertanyakan dengan tujuanterciptanya pemberitaan yang be-rimbang, yaitu dengan beberapapertanyaan: “Menindaklanjuti 2(dua) surat konfirmasi kamiterdahulu kepada Bapak SyahrulEffendi, SH, MM selaku WalikotaJakarta Selatan dan Pejabat Publikdimana sampai saat ini kami masihmenunggu surat jawaban dari suratkonfirmasi tersebut. Menurut Bapakselaku Walikota Jaksel dan PejabatPublik, bila ada surat konfirmasidari media apakah hal tersebutseharusnya dijawab atau tidak?”

Sesuai dengan Undang-Un-dang No. 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publikpasal 3 bahwa tujuan Undang-Undang tersebut adalah: Men-jamin hak warga negara untukmengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebi-jakan publik dan proses pengam-bilan keputusan publik, sertaalasan pengambilan suatukeputusan public; Mendorongpartisipasi masyarakat dalamproses pengambilan kebijaksa-naan publik; Meningkatkan peranaktif masyakat dalam pengam-bilan kebijakan publik danpengelolaan Badan Publik yang

baik; Mewujudkan penyelengga-raan negara yang baik, yaitu ya-ng transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat diper-tanggungjawabkan; Mengetahuialasan kebijakan publik yangmempengaruhi hajat hidup orangbanyak; Mengembangkan ilmupengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/atau;Meningkatkan pengelolaan danpelayanan imformasi yang ber-kualitas di Indonesia. Untuk ter-ciptanya pemberitahuan yangakurat dan berimbang sesuaidengan Undang Undang Pers No40/1999 dan menghormatiUndang Undang No 14/2008 ten-tang Keterbukaan Informasi Pub-lik, menurut Bapak selaku Wa-likota dan Pejabat Publik, apakahsurat konfirmasi dari media perludijawab atau tidak, baik secaratertulis maupun secara lisan.

Terkait dengan anggaran Oto-nomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah T.A2010 lalu dengan anggaran kegiatanRp. 143. 799.000.000,- dan total re-kening Rp.135.983.149.600,- dandikembalikan ke Kas Daerah Rp.7.815.850.400,-. Total Rekening Rp.135.983.149.600,- terindikasi saratdengan korupsi, kolusi, nepotismedan gratifikasi. Bagaimanasebenarnya yang terjadi ? Kami mintauntuk konfirmasi.

Walikota Jakarta Selatan Sya-hrul Effendi, SH, MM terindikasiperkaya diri dengan melakukan“konspirasi” bersama SotarHarahap dari “setoran-setoran”tersebut. Bagaimana komentaranda terkait hal tersebut? Kamiminta konfirmasi dan atau klarifikasi.

Sesuai dengan opini yang ber-

kembang bahwa perawatan mo-bil dinas Tahun Anggaran 2008,2009 dan 2010 silam diduga terjadimark up dan fiktif karena mobildinas tersebut masih kondisi baik,tetapi sudah dibuat kondisi rusaksedemikian rupa dan anggaranperawatan dikeluarkan untukperkaya diri. Kami mintakonfirmasi dan atau klarifikasi.

Indikasi mark up dan fiktif ter-hadap anggaran perawatan lipdan ac Kantor Walikota JakartaSelatan Tahun Angggaran 2008,2009, 2010 lalu. Apakah benardemikian? Kami minta konfirma-si dan atau klarifikasi.

Indikasi korupsi dan kolusipada anggaran perawatan Gen-set pada tahun 2008, 2009 dan2010 lalu. Hal tersebut didugajuga terjadi korupsi dan kons-pirasi. Diharapkan untuk dapatkonfirmasi dan atau klarifikasi.

Berkembangnya opini bahwaproyek rehab rumah dinas Wa-likota Jakarta Selatan TahunAnggaran 2009 dan 2010, dima-na kontraktor pelaksana adalahsaudara dari walikota sendiridan dokumen penawaran dite-mukan indikasi “pemalsuandokumen’’. Bagaimana komen-tar anda terkait hal tersebut?

Ketika surat jawaban tersebutdikonfirmasi kembali, apakah Se-ko Jaksel Syamsuddin Noor me-ngetahui dengan jelas indikasikorupsi Syahrul Effendi, karenasaat indikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsuddin Noor belummenjabat Seko Jaksel, Syamsud-din Noor tak bersedia memberikankomentar. (PS/STR/Minggus)








19Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi dan Sotar Harahap Untuk Perkaya Diri>>Sambungan dari hal. 18

4. Celaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS Rp. 630.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 32.440.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 582.060.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-



7. Celaning Service Blok I WJS Rp. 275.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 15.700.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 248.300.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

8. Celaning Service Blok II WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

9. Celaning Service Blok III WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-

BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA………………….






20

Proyek Sudin PU Tata AirJakpus Tidak Sesuai Bestek

Jakarta, Kantor Berita RBNProyek Suku Dinas

Pekerjaan Umum Tata Air(Sudin PU Tata Air) Kota ADMJakarta Pusat (Jakpus) taksesuai bestek. Pasalnyaproyek tersebut di dalam RABbrikes disesuaikan untukpabrikan, namun kenyataandilapangan banyak sekali titik-titik prikes yang dicor di tempatala tradisonal (diaduk dengancangkul-red).

Menurut narasumber RBNyang tidak bersedia namanyadisebutkan dalampemberitaan, hal itu dilakukanpemborong red semata-mataagar pemborong tersebut bisamemperoleh keuntungan yangbesar dengan dalih/maksudmengurangi kualitas pekerjaan.Atau dalam bahasa hukumekonomi; mengeluarkanmodal sekecil-kecilnya dengankeuntungan yang sebesar-besarnya.

Ketika hal itu dikonfirmasiwartawan RBN kepada pejabatdi Kantor Sudin PU Tata AirJakarta Pusat salah seorangstaf nya mengatakan semuapejabat sedang tugas ke luar.(Toms/Vas/lin)






21

Proyek Sudin PU Jalan JakutDiduga Tak sesuai Betek

Proyek peningkatan Jl. Samudra Raya, Karapan sapi, Polker.

Jakarta, Kantor Berita RBNProyek peningkatan jalan, Jl.

Samudra Raya Karapan sapi,Polker, Kec. Tanjung Priok, Ja-karta Utara (Jakut), diduga tidaksesuai bestek. APBD tahun ang-garan 2011, ini dikerjakan PT.Sabelindo Putra Sipallat. Perluditinjau langsung kelapanganoleh Inspetur Pembatu ADM Ko-ta Jakut, untuk menghindari ter-jadinya kerugian keuangan ne-gara.

Sesuai dengan hasil investi-gasi SNP dilapangan ketebalancor jalan hanya berkisar 15-20cm, sebagaimana terlihat dalamgambar.

Perusahaan ini sebelumnyadianggap bermasalah. Karena

Panitia lelang Pengadaan Ba-rang Jasa Suku Dinas Pekerja-an Umum (Sudin PU) Jalan–Ja-kut telah memenangkan pesertalelang yang dokumen Surat Pe-nawarar Harganya (SPH) sudahdinyatakan kadaluarsa, karenasudah lebih dari 90 hari.

Pelaksanaan lelang 22 mataanggaran APBD Tahun Angga-ran 2011 yang dilelang bersama-an dengan proyek Jl. SamudraRaya Karapan Sapi tersebut di-anggap cacat hukum, karenasaat pembukaan Surat Penawa-ran Harga (SPH) panitia tidakmencacat kekurangan-kekura-ngan dokumen SPH dalam pa-pan pencatatan sebagaimanamestinya pada pelaksanaan

lelang terbuka. Anehnya, panitia lelang me-

ngumkan PT. Sabalindo PutraSipallat sebagai pemenang le-lang tgl. 12 Agustus 2011, wala-upun SPH-nya sudah dianggapkadaluarsa.

Jika dihitung sejak pema-sukan SPH tanggal 11 Mei 2011sampai pada tanggal 12 Agus-tus 2011, waktu masa berla-kuknya SPH sudah lebih tigahari dari 90 hari tenggang waktumasa berlakunya SPH. Dengandemikian seharusnya jaminanpenawaran sudah gugur. Namundemikian, Ketua Panitia LelangAbu Bakar memenangkannyajuga.

(Thomson)






22 Anggota Dewan Nyabu Layak Dihukum Berat

Yamin Akuba Wakil KetuaDPR Bone Bolango

Jakarta, Kantor Berita RBNAnggota Dewan nyabu layak

dihukum berat. Bagaimana ja-dinya kelak Bangsa dan NegaraIndonesia jika Dewan ter-hormatnya saja sudah keracu-nan? Ya…jadinya bangsa yangkeracunan.

Untuk itu masyarakat me-ngimbau Jaksa Penuntut agartidak “masuk angin” dalam men-jatuhkan tuntutannya. Dicurigaiada apa-apanya sehingga pem-bacaan surat tuntutan tertunda-tunda.

Pembacaan surat tuntutanperkara narkoba atas namaYamin Akuba ditunda lagi untukyang ketiga kali. Sedianya jad-wal pembacaan surat tuntutan ituadalah hari Kamis (17/11) pe-kan lalu. Namun karena JaksaPenuntut Umum (JPU) Iwanbelum siap dengan tuntutannya,maka sidang diundur.

Wakil Ketua DPR pentolanPartai Beringin ini ditangkapkepolisian Jakarta Barat (8/6/11)disebuah Hotel diwilayah TamanSari, Jakbar.

Yamin Akuba yang adalahWakil Ketua Dewan PerwakilanRakyat Bone Bolango, Provinsi

Gorontalo, Sulawesi Tengah inidihadapkan ke meja hijau yangdipimpin oleh Ketua MajelisHakim Musa Arief dari Pe-ngadilan Negeri Jakarta Barat(PN Jakbar) dengan dakwaanmelanggar undang-undang nar-kotika sebagaimana diatur da-lam pasal 112 ayat (1), Jo. Pasal127 UU No. 35 tahun 2009 ten-tang Narkotika yang ancamanhukumannya 15 tahun, karenamemiliki narkotika jenis shabuseberat 0,2 gram. Oleh karenaitu terdakwa semakin dag digdug?

Penundaan pembacaan surattuntutan sampai tiga kali per-sidangan dianggap suatu ke-lalaian JPU. JPUnya dianggaptidak professional mengingatRentut (Rencana Tuntutan)hanya dikejaksaan negeri saja,semestinya pembacaan tuntutanitu dapat segera dibacakan.Lain halnya jika RENTUT sam-pai kejaksaan tinggi atau kejak-saan agung yang membutuhkanadministrasi yang agak pan-jang.

Jika Iwan membutuhkanwaktu berminggu-minggumenanti surat tuntutan, maka

lain halnya dengan Ohrpyseorang jaksa dari KejaksaanTinggi DKI Jakarta, dia mampulangsung membacakan surattuntutan setelah pemeriksaanterdakwa dalam satu per-sidangan. Artinya, setelah pe-meriksaan terdakwa, JPUmembacakan surat tuntutankarena terdakwa tidak menga-jukan pledoi.

Biasanya majelis hakimbertanya kepada JPU. “Saudarapenuntut, kapan pembacaansurat tuntutan?” dan biasanyaakan dijawab; “seminggumejelis”.

Kalau jaksa Orhpy ini mampulangsung hendak membacakansurat tuntutannya begitu majelisbertanya; “saudara jaksapenuntut, kapan pembacaansurat tuntutan?” yang dijawab;“sekarang saja majelis”.

Saat itu majelis terhenyaksejenak mendengar jawabanJPU. Kemudian berkata; “ah…Ditunda seminggu, banyakwartawan” ucap majelis sambilmengayunkan palunya danmengetokkannya tiga kali untukmenyatakan sidang ditutup.

(Tom/Vas)






23Dua Proyek Ditjen Perhubungan Laut

Dengan Anggaran Miliaran RupiahTanpa Papan Proyek

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang berlokasi diPLTU Ancol, Jakarta Utara.

Jakarta, Kantor Berita RBNDua proyek Kementerian Per-

hubungan pada Direktorat Jende-ral Perhubungan Laut (Ditjen Hub-la) Balai Teknologi KeselamatanPelayaran (BTKP) dan BalaiKesehatan Kerja Pelayaran(BKKP) tidak memakai papanproyek dan tidak ada bedeng,padahal nilai anggaran proyeknyamencapai 7 miliar rupiah.

Setelah dilakukan penelusu-ran, sejak awal proyek ini sudahbermasalah. Proses lelang re-hab berat gedung BKKP ini sa-ngat kental KKN-nya, karena pa-nitia lelang memenangkan peru-sahaan bermasalah.

Panitia lelang mengumum-kan pemenang lelang PT. Das-ma Pertiwi Sakti dengan alamat

kantor Jl. Taman Bendungan A-sahan IV, Tanah Abang, JakartaPusat. Namun alamat tersebutbukanlah kantor melainkan ru-mah tinggal. Dan orang yangtinggal dirumah tersebut menga-ku tidak mengenal PT. DasmaPertiwi Sakti.

Selain itu, PT. Dasma PertiwiSakti memperpanjang ijin domisilipada tanggal 27 Juli 2011, se-mentara pengumuman pemenanglelang pada tanggal 15 Juli 2011.

Dari rangkaian penelusurankronologi kejadian tersebut dapatdikatakan bahwa panitia lelangtelah keliru memenangkan pe-rusahaan bermasalah. Atau dalambahasa hukumnya; panitia lelangtelah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 2 UU No. 31 tahun

1999 sebagaimana telah diubahUU No. 20 tahun 2001 tentangtindak pidana korupsi.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Panitia lelang, Ke-tua Lelang maupun SekretarisLelang tak bersedia memberi-kan komentar. Menurut ketera-ngan satpam, panitia lelang dariDirektorat Jenderal di JlMerdeka Barat. Tapi menurutorang yang mengaku bernamaWidi di lantai 16 GedungKementerian Perhubungan,panitia lelang yang menanganiproyek tersebut ada di wilayah.

“Anggaran itu ada di unitmasing-masing UPT (uni tpelayanan teknis), jadi merekajuga yang melakukan lelang,”terang Widi. (Vas/Lin)






24Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc, SyamsudinMukhtar, SE Terindikasi Pelihara “Pohon Duit”Kapus Lemigas Disinyalir “Cuek Bebek”

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)


Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku Kepala Pusat (Kapus)

Penelitian dan PengembanganTeknologi Minyak dan Gas BumiLemigas yang seyogianya ber-peran selaku penanggung jawabterhadap jajarannya, baik per-tanggungjawaban terhadapprestasi bawahannya maupunterhadap anggaran yang digu-

nakan oleh jajarannya, kemam-puan kepemimpinan Kapus Le-migas dipertanyakan.

Pasalnya, Ir. Rudi SuhartonoW, Ir. Tunggal M.Sc dan Syam-sudin Mukhtar, SE terindikasipelihara “pohon duit” karena di-duga “doyan duit” dari setoransetoran proyek di LingkunganLemigas, baik itu setoran dari

kontraktor binaan maupun darihasil perselingkuhan dengannegara karena disinyalir lakukanpraktek proyek “fiktif”.

Namun demikian, KapusLemigas Cipulir disinyalir “cuekbebek” terhadap permainanproyek tersebut dan terkesan






25



merestui hal tersebut karena Ka-pus Lemigas diduga juga men-dapat bagian dari anakbuahnya.

Adapun permainan kotoryang merugikan negara di Ling-kungan Lemigas, sudah ber-langsung beberapa tahun bela-kangan ini tanpa dapat tersentuhhukum dan para pelaku indikasikorupsi masih bebas menikmatihasil korupsinya, seakan akanperbuatan perkaya diri dariindikasi korupsi tersebut sudahdihalalkan.

Pada tahun anggaran 2009lalu, Ir. Rudi Suhartono W didugaperkaya diri karena menerimasetoran setoran dari kontraktorbinaannya. Mulai dari proseslelang yang terindikasi melang-gar Keppres 80 Tahun 2003 ten-tang penyedia barang dan jasasampai dengan pengawasankualitas pekerjaan yang “takberes”.

Juga pengadaan barang ACTahun Anggaran 2009 lalu di-sinyalir barang yang digunakanterindikasi barang bekas dima-na Ir. Rudi Suhartono W terindi-kasi korupsi, kolusi, nepotismedan terima gratifikasi. Sebelumtender dimulai diduga peme-nang tender sudah ditentukankarena sudah diplot terlebihdahulu.

Walaupun kontraktor meng-gunakan barang bekas, sertadokumen yang “amburadul” ka-rena Bank Garansi yang diguna-kan juga terindikasi palsu, tetapipraktek tersebut dapat berlang-sung dengan baik tanpa dapat

tercium oleh penyidik maupun o-leh pers dan lsm, karena per-mainan yang merugikan negaratersebut sudah diatur rapisedemikian rupa.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, pejabat Le-migas diduga kurang menghor-mati keterbukaan informasi pu-blik, karena sudah beberapakali indikasi korupsi yang terjadidi Lingkungan Lemigas dikon-firmasi secara tertulis, pejabatyang bersangkutan belum per-nah menjawab konfirmasi, baiksecara tertulis maupun secaralisan.

Demi terciptanya supremasihukum terhadap pelaku indikasikorupsi yang merugikan negaradan “biang koruptor” dapat ter-basmi dari Bumi Pertiwi Indone-sia, khususnya di Pusat Pene-litian dan Pengembangan Tek-nologi Minyak dan Gas Bumi Le-migas, KPK maupun KejaksaanAgung RI diminta turun tanganuntuk lakukan penyelidikan ter-hadap indikasi korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi yangterjadi di lingkungan LemigasCipulir dengan penyilidikan“bersinergis”.

Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) yang memiliki tupoksi (tu-gas pokok dan fungsinya) adalahmemberantas para koruptoryang merugikan Negara, apa-lagi koruptor yang memperkayadiri dengan menggunakan uangnegara, kepiawaian para pe-nyidik KPK diharapkan dapatterbukti kinerjanya terhadap in-dikasi korupsi yang terjadi diLingkungan Lemigas CipulirJakarta Selatan, yang sampai

saat ini masih dalam bentuk “mi-steri” alias belum dapat terja-wab, karena pelaku indikasi ko-rupsi belum dapat tersentuh olehhukum, walaupun indikasi ko-rupsi tersebut diduga sudah ber-langsung sekitar tiga tahunan,tanpa dapat tercium oleh penyi-dik maupun pers/lsm, dan peja-bat terindikasi KKN diduga “purapura oneng” seperti munafik.

Di lain sisi, Ir. Tunggal M.Scdan Syamsudin Mukhtar, SE di-duga bersekongkol merugikanNegara disebabkan terindikasiterima suap ratusan juta rupiahuntuk perkaya diri dan menga-kibatkan kerugian negara, ka-rena negara membayar tagihanproyek “fiktif” kepada kontraktorpelaksana PT. Delapan Pancu-ran Emas. Permintaan Penga-daan Barang (PPB) dari BLM1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesar Rp.424.487.877,-dengan nilai kontrak Rp419.100.000,- terindikasi “fiktif”alias tidak dikerjakan.

Menurut sumber, terkait de-ngan pengumuman Nomor:01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yangpekerjaannya dibiayai dari DIPATA 2010 lalu dengan jumlahpaket 35 (tiga puluh lima) paket,dimana dalam proses tenderdisinyalir melanggar Keppres 80Tahun 2003, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimanatelah diubah oleh Undang-Un-dang Nomor 20 Tahun 2001.

Diduga dari 35 paket terse-but sarat korupsi, kolusi, nepo-






26

Anda InginMemasang Iklan?

Hubungi kami di:021 - 94705665

TARIF IKLAN TABLOIDRAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 500.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 250.000,-1/16Halaman hitam putih : Rp 125.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kalipemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

tisme, gratifikasi dan berbagaikepentingan antara P2K, Pani-tia, dan Kontraktor Pelaksana.Pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terin-dikasi tidak diumumkan di me-dia saat itu supaya tidak dike-tahui publik.

Pembuatan Garansi Bank ju-ga terindikasi “aspal” yang umu-mnya digunakan oleh kontraktorbinaan, dimana hal tersebutdiduga persekongkolan antaraP2K, Panitia dan KontraktorPelaksana.

P2K, Panitia dan Pengawasdi Lingkungan Lemigas juga ter-indikasi “doyan setoran” dari Ko-ntraktor Binaan, baik dari proyekpekerjaan penunjukan langsungmaupun pekerjaan pemilihanlangsung untuk perkaya diri.

Sesuai dengan Undang-Un-dang Nomor 31 Tahun 1999 ten-tang Pemberantasan Tindak Pi-dana Korupsi sebagaimana te-lah diubah oleh Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa“Dipidana dengan penjara seu-mur hidup atau penjara palingsedikit 4 (empat) tahun dan pal-ing lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikitRp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,- (satu miliarrupiah): a. Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negarayang menerima hadiah ataujanji, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melaku-kan, tidak melakukan sesuatudalam jabatannya, yang berten-

tangan dengan kewajibannya;b. Pegawai negeri atau penye-lenggara negara yang mene-rima hadiah, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai aki-bat atau disebabkan karena te-lah melakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewa-jibannya. Dalam hal ini Kejak-saan dan atau Intel i jenKejaksaan perlu turun tanganuntuk menuntaskan indikasikerugian Negara tersebut” im-buhnya.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi secara tertulis kepada Le-migas Cipulir, Kapus Lemigasmaupun, Ir. Tunggal M.Sc, Syam-sudin Mukhtar, SE dan Ir. RudiSuhartono W tidak bersediamemberikan komentar.

(ttr/str/and/mls/minggus)







PENERBIT::CV. MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU(Kantor Berita Rakyat Bicara News)

NPWP:31.234.970.7-013.000

PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda

Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk,Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Pur) Hadiman,

Irjen Pol. (Pur) Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal,Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-

ringo, Drs. Dolok F. SiraitPENASEHAT HUKUM:

R. Sitorus, SH, Novarita, SH,Bonifasius Gunung, SH, DickySiahaan, SH, Donald Halasan

Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENJAB:

Laspen SianturiPEMIMPIN REDAKSI:

Laspen SianturiWAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Rodeo Sujana MarbunREDAKTUR PELAKSANA:Bernhard Silaban, SPd.

Koordinator Liputan:Yulianto Efendi

Koordinator Liputan Daerah:Sihol TH. NainggolanREDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. Sirait, Monang,Dicky Siahaan, SH.

REDAKTUR:Yulianto

STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait, Andrew Richad P, Negeri ParhitarManurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, Mangihut Sitanggang, AdamParningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan,Yulianto, Deden AZ, Rohimin, Minggus Sihombing,Thomson Gultom,Vasca Putri, Herlina BB, Witman Hutagalung.PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPdSEKRETARIS REDAKSI: MirandaKOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DivMANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin SihombingASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji SihombingLayout/Design: Pahotan SinagaMARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro PranotoPERWAKILAN ACEH: Amir SyehPERWAKILAN MEDAN: Binsar RajagukgukBIRO MEDAN KOTA: A SianiparBIRO SIMALUNGUN: Nurmani S.BIRO TAPANULI UTARA: K. HutabaratPERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh.BIRO PEMKOT TANGERANG: DaniBIRO PEMKAB TANGERANG: Ani SubektiBIRO TANGERANG SELATAN: RohiminBIRO BEKASI: K. SimatupangBIRO BOGOR: YunamiBIRO DEPOK: AntoniBIRO KARAWANG: TetenBIRO BALI: -PERWAKILAN SUMATERA SELATAN: Jimson Saman(Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan AnsoriAlamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede.ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok MSquare Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta SelatanTELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: [email protected]: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri)Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik IndonesiaWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http://issuu.com/tabloid_rbn

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TITABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTANAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara Kebenaran27

TABLOID RBN(RAKYAT BICARA NEWS)






28


Kisah Dibalik Kisah dan PerkaraDibalik Perkara Terhadap Tanah

Hambalang Bogor

Probosutedjo (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNKisah dibalik kisah dan perkara dibalik perkara

terhadap tanah Hambalang Bogor menimbulkandelik yang sangat panjang, setelah dilakukan pe-nelusuran dimana terjadi penuh dengan delik per-tanahan serta disinyalir berawal dari “Surat Pal-su”, kemudian terbit Sertifikat HGU PT Buana Es-tate, selanjutnya HGU habis masa berlakunya, se-terusnya penerbitan SK, pembatalan SK dan sam-pai saat ini masih dalam proses pengadilan ting-kat kasasi pada peradilan perdata, akibatnya da-

pat dikatakan telah terjadi perkara dibalik perkaradan kisah dibalik kisah yang tidak tahu sampaikapan terus berperkara.

Begitu juga dengan kisah Tanah HambalangBogor dimana terjadi ada masa, yaitu masa lalu,masa sekarang dan masa depan. Adapun krono-logis kepemilikan tanah Hambalang Bogor terin-dikasi terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimanaProbosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilikPT. Buana Estate pada awalnya, diduga gunakan“surat palsu” untuk ciptakan sertifikat HGU (HakGuna Usaha), dan setelah masa berlakunya HGUberakhir, diperpanjang lagi berdasarkan SKKepala BPN RI yaitu SK Nomor 9 yang terindikasicacat hukum.

“Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2,yang kemudian disebut tanah sengketa adalahtanah garapan masyarakat yang patut didugatelah diserobot oleh PT Buana Estate pada tahun1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs.Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBNmemulai pembicaraan baru baru ini.

Dolok juga menambahkan, adapun kisahdibalik Tanah Hambalang, yaitu, “Pada tahun 1929s/d 1938 adalah 5 bidang tanah dengan luasseluruhnya 813 Ha yang terletak di DesaHambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnyadisebut Perkebunan Ciderati. Merupakan HakErpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimanaijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an.NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’disingkat NV Handel. 350 Ha dari 813 Ha tersebutdisewakan kepada rakyat berupa plasma.Hasilnya dijual kepada NV Handel, akan tetapi








lama kelamaan rakyat menjadistatus penggarap, yang kemu-dian oleh panitia Landeform me-njadi milik rakyat dengan ke-wajiban membayar pajak bumi.”

Pada tahun 1976 PT. BuanaEstate membeli tanah NV Han-del tersebut dari Kodam V Jayamelalui Notaris R. SoerojoWongsowidjojo, SH denganAkta No. 39 tgl 18-06-1976.Dalam Akta tersebut dijelaskanantara lain: Kodam V Jaya men-dapat ijin menggarap dari Kan-tor Kadaster sejak tahun 1967atas perkebunan Ciderati; Padatahun 1976 Kodam V Jaya me-ngaku sudah membebaskanPerkebunan Cideratie 623 Hadari masyarakat (masyarakat ti-dak pernah terima, memang ba-rang bukti tidak ada). Baru padatahun 2009/2010 mencobamemberi ganti rugi kepadapuluhan masyarakyat DesaHambalang; Kodam V Jaya ber-janji akan membebaskan lagigarapan rakyat 131 Ha yang su-dah dijual tersebut; Tanah yangdiakui Kodam V Jaya pada tgl18-06-1976 sudah dibebaskandan yang akan dibebaskan lang-sung dijual pada tgl 18-6-1976kepada PT. Buana Estate. Patutdiduga keterangan Akta No. 39tersebut adalah palsu, karenasesuai Surat Kepala Sub Direk-torat Agraria Kabupaten BogorNo. 63/1976 tgl 13-8-1976, ta-nah perkebunan Cideratie ada-lah milik Dete Duilenzerg Gevos-tigde NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie (NV Han-del). Dalam arti tanah perkebu-

nan tersebut bukan tanah Ko-dam V Jaya

Dan lagipula Kodam V Jayatidak ada hak dan tidak dibenar-kan sesuai ketentuan di pera-turan militer untuk menjual tanahmilik Kodam V Jaya melaluiNotaris, apalagi menjual tanahorang lain kepada siapapun.

Apabila Kodam V Jaya me-lepas hak tanah seharusnya me-lalui Tim Interdep dan atas per-setujuan Menteri Keuangan RI,bukan melalui notaris. Padawaktu Perkebunan Ciderati dija-dikan HGU No. 1 an PT. BuanaEstate seluas 7.050.550m2, bu-kan atas dasar bahwa perke-bunan Ciderati telah dibeli PT.Buana Estate. Akan tetapi a-dalah atas dasar SK MenteriDalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ke-tentuan: PT. Buana Estate harusterlebih dahulu membayar gantirugi kepada CV Handel sebesaryang akan ditaksir oleh panitiapenaksir ganti rugi berdasarkanSurat Keputusan Dirjen Agrariatgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960yo tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang ditetapkan dengansurat Keputusan tersendiri dandiharuskan juga untuk mem-bayar ganti rugi kepada masya-rakat yang sedang menggarapPerkebunan Ciderati.

Bahwa ganti rugi tersebuttidak pernah dilaksanakan olehPT. Buana Estate. Dan langsungsaja disetujui untuk menerbitkansertifikat PT. Buana Estate ataspermohonan PT. Buana EstateNo. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 yaitu Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No: SK1/

HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. Akantetapi tidak membayar gantirugi, walau sudah ada ketentuanpada SK No. 1 tersebut, harusterlebih dahulu memberikanganti rugi. Akan tetapi belum adaganti rugi, langsung saja tanpasepengetahuan masyarakat,langsung terbit sertifikat HGUNo. 1 an PT. Buana Estate.

Masyarakat maupun aparatpemerintah setempat tidak adayang mengetahui bahwa tanahmereka telah menjadi sertifikatHGU No. 1 an PT. Buana Estate.Adapun masyarakat menge-tahui baru sekitar tahun 1996ketika tanah tersebut diurussertifikatnya ke BPN.

Sesuai Risalah Pemeriksaantanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-12-2004,bahwa Perkebunan CideratiHGU No. 1 tgl 21-03-1977 selu-as 7.050.550m2 an PT. BuanaEstate telah dimohon perpanja-ngan HGUnya sesuai surat PTBuana Estate No. 1/BE/III/2000tgl 22-03-2000, tidak disetujuiuntuk diperpanjang dan telahberakhir tgl 31-12-2002 sesuaisurat keterangan pendaftarantanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46.

Karena tidak memenuhisyarat untuk diperpanjang, tanahtersebut kembali menjadi tanahnegara dibawah kewenanganBupati Kabupaten Bogor sesuaipasal 2 Keputusan Presiden No.34/2003 dan ayat (2) pasal 15PP No. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN tidakmengindahkan surat Bupati









Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl13-7-2004 dan langsung sajaterbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada su-rat permohonan baru dan ijin lo-kasi baru dari PT. Buana Estatesesuai peraturan Menteri Agrari-a/Kepala BPN No. 2 tahun 1999.

Bahwa SK BPN No. 9 terse-but langsung saja dijadikan da-sar untuk menerbitkan sertifikatHGU No. 146 sebanyak 2 buahasli tetapi palsu No. 147, 148 danNo. 149 seluas 4.486.975 m2dimana di dalamnya ada tanahsengketa 2.117.500 m2 dan No150 sebanyak 2 buah yang aslitetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011).Bahwa 8 buah sertifikat tersebut,tanpa membayar ganti rugikepada masyarakat penggarapsesuai DIKTUM KE 3 SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat(3) Pasal 4 PP No. 40/1996 danKeputusan RI No. 32 tahun 1979.

Patut diduga tanah tersebutdiserobot oleh PT. Buana Estatedari NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie, menurutAkta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 dibeli oleh PT. Buana Es-tate dari Kodam V Jaya adalahtidak benar. Terbukti dari SKMenteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanah Per-kebunan Ciderati direlokasikankepada PT. Buana Estate de-ngan cara harus membayar gan-ti rugi kepada NV Handel dankepada masyarakat penggarap.

Kemudian dengan menyalah-gunakan wewenang, Kepala

BPN RI, Joyo Winoto mener-bitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang per-panjangan eks HGU No. 1 de-ngan ketentuan: PT. Buana Esta-te harus menyelesaikan pengg-arapan terhadap masyarakat. A-kan tetapi tanpa membayar gantirugi ke masyarakat, langsungsaja terbit sertifikat antara lainsertifikat No. 149 dimana di da-lamnya ada ada tanah rakyat2.117.500 m2. Penyelesaianganti rugi dengan cara mema-`sukkan para penggarap kepenjara. Dengan demikian sejakterbit HGU No. 1 tahun 1977 dankemudian menjadi HGU No. 149belum pernah ada ganti rugi dariPT. Buana Estate, tanah masya-rakat tersebut patut diduga be-nar-benar diserobot oleh PT. Bu-ana Estate dari masyarakyatdan dari CV. Handel.

Asal mula kepemilikantanah sengketa 2.117.500m2an. PT. Genta Prana

Adapun asal mula kepemi-likan tanah sengketa atas namaPT. Genta Prana, yaitu, padatahun 1994 s/d 1996 H. Sukandimembebaskan tanah di bebe-rapa lokasi di Kecamatan Citeu-reup. Tanah dimaksud adalahuntuk kepentingan Yayasan TI-RASA milik Hutomo MandalaPutra. Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah yang telah dibayaroleh Yayasan TIRASA dikem-balikan kepada H. Sukandi, se-hingga H. Sukandi mempunyaiutang kepada Yayasan TIRASAsebesar Rp. 20 miliar yang be-lum dibayar sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan

tanah rakyat dengan sepengeta-huan aparat pemerintah setem-pat. Tidak dalam keadaan seng-keta. Masyarakat maupunpemerintah daerah setempattidak mengetahui bahwa tanahyang dibebaskan oleh H.Sukandi telah menjadi sertifikatHGU PT. Buana Estate sejaktahun 1997. H. Sukandi maupunmasyarakat tidak bisa berbuatapa-apa, karena pemilik HGUNo. 1 adalah Probosoetedjo a-dik Presiden Suharto.

Akan tetapi setelah H. Su-kandi mengetahui dari BPN bah-wa HGU No. 1 tidak diperpan-jang sesuai Surat Kantor Perta-nahan Kabupaten Bogor No.250-46 tgl 23-12-2002, makamasyarakat meminta Bupati Bo-gor agar tanah Negara Eks Per-kebunan Ciderati dikembalikankepada masyarakyat. Akhirnyadidapat kesepakatan dan per-setujuan antara PT. Buana Esta-te dengan Pemda Bogor/Instan-si Terkait, Ketua DPRD, CamatCiteureup dan para KepalaDesa, supaya Eks HGU No. 1seluas 705,055 Ha dire-tribusikan.

Bupati tidak keberatan EksHGU No. 1 seluas 455,055 Hadiperpanjang HGUnya seluas4.550.550 m2 (455.055Ha)kepada PT. Buana Estate, dan250 Ha diprioritaskan untukrakyat (termasuk di dalamnya211,75 Ha tanah sengketa). PT.Buana Estate telah membayarSetoran Retribusi Daerah(SSRD) tgl 24-8-2004 atas ta-nah 455,055 Ha (sesuai BA Pe-






31

1. Kepala Perwakilan2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia

Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

Membutuhkan:

Anda tertarik untuk bergabung dengan kami?


Media Onlinewww.rakyatbicaranews.com



meriksaan Tanah Panitia B tahun2004 hal 2) dan H. Sukandi punmengurus sertifikat tanah 211,75Ha ke BPN. Karena luas tanah2.117.500 m2, maka harus di-urus atas nama perusahaan ber-badan hukum, dan dalam hal iniPT Genta Prana dimana H. Su-kandi adalah Komisaris PT.Genta Prana sesuai Akta NotarisNo. 01 tgl 8-2-2006 NotarisYokovera Mokoagow,SH.

Dari awal Joyo Winoto, Phdselaku Kepala BPN RI telahmerencanakan untuk tidakmembayar ganti rugi

Dari awal terbitnya SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eksHGU No. 1 an. PT Buana Estate

seluas 6.578.315 m2 telahterlihat dengan jelas bahwa JoyoWinoto selaku Kepala BPN RItelah merencanakan pembe-basan tanah masyarakat tanpamembayar biaya ganti rugi.

Rencana tersebut terlihat je-las sebagaimana disebutkanpada DIKTUM KE TIGA (a) SKBPN No. 9 tersebut yang ber-bunyi: “Penerima perpanjanganjangka waktu (PT. Buana Estate)bertanggungjawab untuk menye-lesaikan penguasaan/penggara-pan masyarakat menurut keten-tuan peraturan perundanganyang berlaku, dan sesuai suratpernyataan PT. Buana Estate tgl3-8-2004.”

Pada umumnya bahwa selu-ruh surat keputusan yang me-nyangkut pelepasan hak atas ta-nah milik atau penggarapan, se-

lalu dengan jelas disebutkan ha-rus terlebih dahulu diselesaikandengan cara membayar gantirugi. Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl1-6-2006 bahwa PT. Buana Es-tate bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat me-nurut ketentuan perundanganyang berlaku.

Menurut Joyo Winoto, Phdselaku Kepala BPN RI, bahwapembebasan penguasaan/penggarapan masyarakat tanah2.117.500 m2 tanah Desa Ham-balang telah diselesaikansesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku yaitumelalui putusan PengadilanNegeri Cibinong No. 207 dan






32

LOKE

RLO

WO

NG

AN K

ERJA

1. Sekretaris Redaksi (S1/D3)Membutuhkan:

Media Onlinewww.rakyatbicaranews.com

2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK)Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:




208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007dengan cara pelaksanaannyasebagai berikut; Atas dasar SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl1-6-2006 langsung saja diterbit-kan 8 (delapan) sertifikat tanpamembayar ganti rugi garapanmasyarakat.

Adapun sertifikat yang diter-bitkan an. PT. Buana Estate ada-lah: 2 (dua) sertifikat No. 146 de-ngan luas 637.940 m2 dan5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1(satu) sertifikat No. 147 denganluas 74.650 m2, 1 (satu) sertifi-kat No. 148 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149dengan luas 4.486.975 m2, 2(dua) sertifikat No. 150 denganluas 428.570 m2 dan 178.570m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) se-rtifikat No. 151 dengan luas575.070 m2.

Setelah terbit Sertifikat HGU

an. PT. Buana Estate, kemudiansurat pernyataan PT. Buana Es-tate tgl 3-8-2004 di cabut/diba-talkan oleh PT. Buana Estatepada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No. 146 yangluasnya 594.014 m2 dan ser-tifikat No. 150 yang luasnya178.570 m2 sudah dijual olehPT. Buana Estate kepada Ke-menterian Pertahanan RI.

Bahwa sertifikat No. 149 yangluasnya 4.486.975 m2 termasukdidalamnya tanah garapan ma-syarakat yang belum dibayarganti ruginya ditaksir sebesar Rp.211.750.000.000 (dua ratus se-belas miliar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) denga rincian2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No. 149tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Es-tate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estatebersama oknum menanam 270batang bibit pohon coklat, 33 bibit

pohon mahoni dan 18 buah plangnama an. PT. Buana Estate.Keesokan harinya plang namadan tanaman tanaman tersebutyang ditanam di kebun masya-rakat spontan dicabut oleh ma-syarakat selaku pemilik kebun.

Tanaman-tanaman tersebutdikumpulkan di satu tempat, yangsesuai rencana akan di serahkankepada Polisi besok harinya,karena hari sudah sore. Akantetapi besoknya tgl 7-2-2007pagi-pagi buta tanaman-tanaman yang dikumpulkan itusudah tidak ada dan kemudiandiketahui telah berada di KantorPolres Bogor. Atas kejadian ter-sebut PT. Buana Estate melapor-kan masyarakat ke Polres Bogorbahwa masyarakat menguasaifisik tanah PT. Buana Estate,dimana tanah tersebut adalahHGU an PT. Buana Estate






33

tertanggal 15-6-2006 yang masihberlaku hingga tahun 2027.

Padahal fisik tanah sudah di-kuasai masyarakyat sejak tahun1960-an secara turun-temurun.Dan dilaporkan juga soal pen-cabutan tanam-tanaman danplang nama yang dilakukan ma-syarakat pemilik kebun denganistilah merusak harta milik PT.Buana Estate.

Realisasi dari laporan polisitanggal 7-2-2007 tersebut, ak-hirnya para penggarap H. Su-kandi dan kawan-kawan dima-sukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusanpidana PN. Cibinong No 207 dan208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusan pi-dana tersebut, Joyo Winoto se-laku kepala BPN berpendapatbahwa penyelesaian/pengua-saan penggarapan telah selesaidan sudah sesuai dengan keten-tuan/peraturan hukum, yaitu pu-tusan pidana PN Cibinong No207 dan 208/ Pid/cbn yang ke-mudian dijadikan Novum olehkepala BPN RI dalam rangkaPeninjauan Kembali (PK) keMahkamah Agung, akan tetapisudah ditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

Patut diduga JoyowinotoPhD selaku Kepala BPN-RItidak takut kepada PresidenRI tetapi takut kepadaProbosoetedjo

Patut diduga juga bahwaJoyo Winoto, PhD selaku peja-bat Negara yang menjabat Ke-

pala BPN RI adalah individuyang tidak patuh hukum, bahkankebal hukum. Tidak perduli ter-hadap arahan Bapak PresidenRI, apalagi terhadap surat Ba-pak Bupati Bogor.

Surat Ketua PTUN JKT jugatidak dilaksanakan, bahkan su-rat dari Kepala Kantor Pertana-han Kabupaten Bogor, dan dariKepala Kantor Wilayah BPN Ja-wa Barat, yang pada intinya me-mohon supaya putusan MA No482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidakdiperhatikan maupun didengarsebagai masukan yang baik.

Sehingga sampai dengansaat ini Kepala BPN RI belummenerbitkan SK BPN tentangpenerbitan sertifikat HGB atasnama PT. Genta Prana atas ta-nah seluas 2.117.500 m2, yaitusesuai dengan apa yang dimak-sud pada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo 72 PK/TUN/2009yang sudah mempunyai kekua-tan hukum tetap.

Disebut kebal hukum karena:Ketua PTUN Jkt sudah membuatsurat kepada Joyo Winoto, PhDselaku kepala BPN RI, dan kepa-da Presiden RI maupun kepadaKetua DPR RI yang pada intinyasupaya Joyo Winoto, PhDmelaksanakan putusan MA No482K/TUN/2007. Akan tetapiputusan tersebut belum dilaksa-nakan sebagaimana mestinya,antara lain belum menerbitkan SKpenerbitan HGB an PT. GentaPrana atas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka memenuhi ke-tentuan pasal 116 ayat(6) UU No51 tahun 2009, Presiden RI telahmemberi arahan kepada Kepala

Badan Pertanahan RI, akan tetapitetap saja belum menerbitkan SKpenerbitan sertifikat HGB atastanah 2.117.500 m2 an PT. GentaPrana sesuai ketentuanperundang-undangan. ApabilaKepala BPN tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebut,maka Presiden RI dapat memberisanksi berupa hukuman sesuaipasal 116 tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto,PhD selaku kepala BPN, tetapsaja tidak melaksanakan arahanPresiden RI tersebut sebagai-mana mestinya. Joyo Winoto,PhD tidak merasa takut akansanksi yang akan timbul dariPresiden. Mungkin karena JoyoWinoto mengetahui bahwaselama Susilo Bambang Yudho-yono masih Presiden RI, tidak a-kan mengganti Joyo Winoto se-laku kepala BPN RI (sesuai ke-saksian Joyo Winoto kepadaDeputi V BPN).

Joyo Winoto, PhD selaku Ke-pala BPN RI takut kepada Pro-bosoetedjo/ PT. Buana Estate.Ketika PT Genta Prana bersa-ma Ruhut Sitompul, SH datangmenghadap Joyo Winoto, PhDdi Kantor BPN RI untuk memo-hon supaya putusan MA yang su-dah berkekuatan hukum tetaptersebut dilaksanakan, makaJoyo Winoto memberi jawabanyang sangat mengharukan, “Sa-ya (Joyo Winoto) takut kepadaProbosoetedjo”

Patut diduga Joyo Winoto ta-kut kepada Probosoetedjo, ka-rena Joyo Winoto sejak semulaturut merencanakan supaya pe-








34

nyelesaian penguasaan gara-pan masyarakat diselesaikandengan cara: tidak perlu mem-bayar ganti rugi garapan tanahkepada masyarakyat yang nilai-nya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas mi-liar tujuh ratus lima puluh juta ru-piah) 2.117.500m2 x Rp.100.000,-/m2. Tetapi supaya di-laksanakan dengan cara mema-sukkan para penggarap ke pen-jara dan hal tersebut berhasil,yaitu sesuai putusan PN Cibi-nong No. 207/Pid.B/PnCbn tang-gal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Winoto a-tas putusan PN Cibinong ter-sebut, adalah dibuktikan seba-gai berikut, pada lazimnya sega-la surat keputusan yang me-nyangkut pembebasan tanah,baik itu tanah milik maupun ga-rapan, selalu ditekankan agarmenyelesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Kata gantirugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Pene-rima perpanjangan jangka waktuHGU bertanggung jawab menye-lesaikan penguasaan/ pengga-rapan masyarakat sesuai keten-tuan peraturan perundanganyang berlaku dan sesuai dengansurat Pernyataan PT. Buana Es-tate tgl 3-8-2004, yang realisasipelaksanaannya BPN segeramenerbitkan 8 buah sertifikat anPT. Buana Estate dan dua dian-taranya asli tapi palsu yaitu ser-tifikat No. 146 dan No. 150 .

2 (dua) sertifikat No. 146 ta-hun 2006 dengan luas 637.940m2 dan 594.014 m2, 1 (satu)sertifikat No. 147 tahun 2006 de-ngan luas 74.650m2, 1 (satu)sertifikat No. 148 tahun 2006 de-ngan luas 375.110m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006 de-ngan luas 448.6975m2 (terda-pat didalamnya 2.117.500 m2tanah sengketa), 2 (dua) serti-fikat No. 150 tahun 2006 denganluas 428.570 m2 dan 178.570m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 me-nimbang b dan hal 5 DIKTUMKE ENAM)

1 (satu) sertifikat No. 146 se-luas 594.014 m2 dan satu lagisertif ikat No. 150 seluas178.570 m2 telah dijual denganistilah kerjasama oleh PT. Bu-ana Estate kepada Kemente-rian Pertahanan RI. Dan BPN RIpun telah mengetahui dengancara supaya merubah sertifikatNo. 146 dan 150 menjadi an.Menteri Pertahanan RI.

Setelah terbit HGU No 149 tgl15-6-2006, tanpa membayarganti rugi kepada masyarakyatpenggarap tanah 2.117.500m2maka pada tgl 14-8-2006, suratpernyataan PT. Buana Estate tgl3-8-2004 dicabut oleh PT. BuanaEstate. Dan pada tgl 7-2-2007,PT Buana Estate melaporkanmasyarakat ke Polres Cibinong,bahwa rakyat menguasai fisiktanah milik sah PT. Buana Estatesesuai sertifikat No. 149 yangterbit tgl 15-6-2006 dan juga me-

rusak tanaman-tanaman milik PT.Buana Estate, padahal ma-syarakat sudah menguasai tanahtersebut sejak tahun 1960-ansecara turun temurun s/d saat initahun 2011. Dan tanaman yangdimaksud dirusak adalah ta-naman yang ditanam PT. BuanaEstate bersama oknum di kebunmasyarakat pada waktu malamhari tgl 5-2-2007. Akibat laporantersebut, masyarakyat dihukummasuk penjara sesuai PutusanPN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winoto selakuKepala BPNRI, putusan PN Ci-binong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adalah sah secara hu-kum bahwa tanah 2.117.500 m2adalah milik sah PT. Buana Es-tate sehingga Kepala BPN RImengajukan Peninjauan Kem-bali (PK) ke Mahkamah Agungdengan NOVUM Putusan PN Ci-binong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK terse-but sudah ditolak MahkamahAgung dengan putusan No.72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009,karena NOVUM yang diajukanBPN RI bukan bukti sah kepem-ilikan tanah 2.117.500bm2.

Patut diduga bahwa sesung-guhnya Joyo Winoto takut kepa-da Probosoetedjo adalah kare-na dana yang ditaksir ratusanmilliar yang seharusnya diba-yarkan kepada masyarakat se-bagai ganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga jugabahwa dana tersebut telahmengalir kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI.








35

Sehingga mati-matian JoyoWinoto membela Probosoe-tedjo sampai tega memasukkanmasyarakat ke penjara, bahkantidak takut lagi akan sanksi dariPresiden RI. Hal tersebut dapatditerima akal sehat, karenasanksi dari Presiden tidakseberapa dibanding kalau JoyoWinoto masuk penjara, apabilasampai ada laporan dariProbosoetedjo dengan laporanindikasi “suap menyuap”.

PT. Genta Prana kalah diPengadilan Negeri Cibinongdan Pengadilan TinggiBandung karena JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI tak taat hukum

Di Pengadilan Negeri Cibi-nong PT. Genta Prana kalahyang kemudian dikuatkan olehPengadilan Tinggi Bandung.Kekalahan tersebut didugadisebabkan, Joyo Winoto, PhDbelum membatalkan sertifikatHGU No. 149 seluas 4.489.675m2 dimana di dalamnya adatanah sengketa 2.117.500 m2sehingga masih sah milik PT.Buana Estate, disebabkansertifikat adalah produk BPNdan belum dibatalkan sesuaiputusan PTUN.

Karena sertifikat No. 149 ter-sebut belum dibatalkan, walaupunsudah ada surat eksekusi dariKetua PTUN JKT kepada KepalaBPN RI supaya melaksanakanputusan MA No. 482K/TUN/2007yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu antara lainsupaya mencabut/membatalkan

sertifikat No. 149 dan memprosespenerbitan sertifikat HGB an PT.Genta Prana atas tanah seluas2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidak patuhhukum, serta tidak melaksana-kan Putusan MA yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap. Majelis Hakim PN Cibi-nong menyatakan sah sertifikatNo. 149 walaupun oleh Mahka-mah Agung RI (PTUN) sudahmenyatakan tidak sah.

Alasan Majelis Hakim PN Ci-binong menyatakan sah sertifikatNo. 149 tersebut adalah: tanahsertifikat No. 149 pada mulanyadidapat dari Kodam V Jayasesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. SoerojoWongsowidjojo, SH. Aktatersebut berbunyi antara lain,Kodam V Jaya telah membebas-kan tanah rakyat 632 Ha dan akanmembebaskan lagi 131Ha, danpada saat pengakuan tersebut,yaitu tgl 18-6-1976, tanah yangdibebaskan dan yang akandibebaskan tersebut adalah tanahperkebunan NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie yangHGUnya masih berlaku s/d tahun1980 sesuai dengan surat BupatiKepala Daerah Tk II Bogor cq Ke-pala Sub Direktorat Agraria Ka-bupaten Bogor tgl 13-8-1976 No.63/1976 tertulis an. NV Handel enCultuur Matschappy Tjideratie.Dalam arti Kodam V Jaya telahmenjual tanah yang bukan miliknyakepada PT Buana Estate.Pengakuan itu adalah palsu,karena sesuai dengan ketentuandan perundangan yang berlaku diKodam V Jaya tidak di-perbolehkan dan tidak pernah

menjual tanah yang dikuasaiKodam V Jaya apalagi menjualyang masih hak milik orang lain.Apabila Kodam V Jaya melepashak atas tanah yang dikuasai,maka tata cara pelaksanaannyaharus melalui Tim Interdep danatas persetujuan Menteri Keu-angan RI. Tidak dibenarkan me-lalui Notaris. Ketika ditanyakan halini kepada Ketua Majelis HakimPT Bandung, jawabnya, silahkanlaporkan ke Polisi. Ketika ditanyabagaimana hati nurani Bapakselaku Ketua PT Bandung, jawabbeliau, hati nurani itu mahal.

Majelis Hakim PN Cibinongmenjelaskan bahwa diatas ta-nah HGU No. 149 luas4.486.975m2, dengan rincian2.369.475 milik PT. Buana Es-tate dan 2.117.500 m2 milikrakyat/PT. Genta Prana (yangdisengketakan tentunya) terda-pat villa, tanam-tanaman coklat,jati dan lain-lain adalah bohong.

Pada saat sidang di PN Cibi-nong, bahwa pihak PT GentaPrana memohon agar dilakukansidang di lokasi (PL), dengantegas ditolak oleh Majelis HakimPN Cibinong dengan alasan su-dah mengetahui dengan jelaskeadaan lapangan/lokasi. Ma-jelis Hakim PN Cibinong adalahberbohong, karena diatas tanah2.117.500 m2 tersebut tidakada villa, tanaman coklat mau-pun jati. Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milik ma-syarakat. Villa dan tanaman ter-sebut berada di atas tanah2.369.475m2 milik PT. BuanaEstate.








36

Para saksi dari PT BuanaEstate bersaksi di PN Cibinong,bahwa pada tahun 1970 parasaksi sudah mengetahui bahwatanah sengketa adalah milikPT. Buana Estate karena diatstanah tersebut telah berdiri plangnama PT. Buana Estate semen-jak tahun 1970. Ketika pihak PT.Genta Prana menginformasikankepada Majel is Hakim PNCibinong bahwa kesaksian ter-sebut adalah palsu, dengan pen-jelasan bahwa PT. Buana Estateberdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33jo tgl 29-05-1973 No. 119, ba-gaimana bisa ada Plang tahun1970. Akan tetapi Majelis Hakimtidak mempedulikannya, bahkandijadikan sebagai dasar kepe-milikan tanah PT. Buana Estate.

Sesuai barang bukti yang dia-jukan oleh PT. Buana Estate da-lam perkara PN Cibinong beru-pa sertifikat HGU No. 1 yang ter-bit atas dasar SK Menteri DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl25-1-1977 yang berbunyi antaralain: Bahwa PT. Buana Estate di-wajibkan memberi ganti rugi ke-pada masyarakat penggarapdan NV Handel en Cultuur Mats-chappy Tjideratie dan kepadamasyarakat penggarap. Gantirugi tersebut tidak pernah dite-rima masyarakat penggarap ta-nah 2.117.500 Ha. Bahkanmasyarakat tidak ada yang me-ngetahui bahwa tanah tersebutsudah terbit HGU No. 1 tahun1977. Tanah tersebut tidak per-nah dijadikan perkebunan olehPT. Buana Estate dan masya-rakat tetap menguasainya sejak

tahun 1960 dan secara turun te-murun hingga sekarang.

Para Kepala Desa juga su-dah membuat surat keteranganbahwa tanah 2.117.500 m2 ter-sebut dikuasai rakyat/H. Sukan-di dan juga dinyatakan tidak da-lam perkara. Karena memangsebelumnya tidak pernah per-kara. Uraian tersebut telah dije-laskan kepada Majelis HakimPN Cibinong, akan tetapi Maje-lis Hakim tetap berpendapat ta-nah tersebut diperoleh dari Ko-dam V Jaya. Dijelaskan padaSK Menteri Dalam Negeri No.SK1/HGU/DA/77 supaya mem-beri ganti rugi kepada masyara-kat penggarap dan NV Handelen Cultuur Matschappy Tjidera-tie, tentu adalah karena tanahtersebut bukan tanah Kodam VJaya. Atau tanah tersebut bukantanah yang sudah dibebaskanoleh Kodam V Jaya. Itu terbuktidari SK Menteri yang sama se-kali tidak ada menyinggungKodam V Jaya. Skep No. 1 ter-sebut menjelaskan bahwa tanahdimaksud adalah tanah HGUmilik NV Handel en Cultuur Mats-chappy Tjideratie yang sebaha-gian digarap oleh masyarakat.

PT. Buana Estate menuntutPerdata PT. Genta Prana di PNCibinong, Joyo Winoto, PhD se-laku Kepala BPN-RI tidak me-ngindahkan putusan MahkamahAgung No. 482K/TUN/2007 tgl20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009tgl 16-09-2009. Joyo Winoto,PhD antara lain belum memba-talkan Sertifikat No. 149 yangsudah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Dilain sisi, Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong selaku KetuaMajelis Perkara tidak mengin-dahkan putusan MahkamahAgung No. 482K/TUN/2007 tgl20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009tgl 16-09-2009. Majelis Hakimmenyatakan sertifikat No. 149masih sah milik PT. Buana Es-tate karena belum dibatalkanoleh Kepala BPN RI.

Atas ketidak patuhan KepalaBPN-RI terhadap Keputusanhukum yang sudah memperolehkekuatan hukum tetap danMajelis Hakim PN Cibinongyang sangat menghargai ke-tidakpatuhan Kepala BPN-RIyang tak bersedia melaksana-kan Putusan Mahkamah Agungyang sudah memperoleh kekua-tan hukum tetap, maka majelisHakim PN Cibinong memu-tuskan Perkara Perdata antaraPT Buana Estate dan dikuatkanoleh PT Bandung. Dalam arti,PT. Genta Prana kalah di Penga-dilan Negeri dan PengadilanTinggi adalah karena Joyo Wi-noto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak taat hukum dan majelishakim Pengadilan Negeri Bogortidak menghargai putusan Mah-kamah Agung yang sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telahmembatalkan sertifikat HGU No.149 an. PT. Buana Estate, akantetapi belum memproses ser-tifikat HGB atas nama PT. GentaPrana seluas 2.117.500 m2, se-suai putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga Pre-siden RI telah memberi arahan









Kepada Kepala BPN-RI sesuaisurat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya se-harusnya melaksanakan putusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009 yang sudah mem-peroleh kekuatan hukum tetap.Akan tetapi Kepala BPN RI bel-um juga memproses sertifikatHGB an PT. Genta Prana atastanah 2.117.500 m2.

PT. Genta Prana TempuhKasasi ke Mahkamah Agung

Pada saat ini, PT. Genta Pra-na sedang tempuh Kasasi keMahkamah Agung, denganharapan mudah-mudahan PT.Genta Prana bisa menang per-kara melawan PT Buana Estate

karena; Sertifikat HGU No. 149an PT. Buana Estate sudah di-batalkan oleh Kepala BPN RIdengan SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; dan Pre-siden sudah memberi arahankepada Kepala BPN RI, sesuaisurat Mensesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011tgl 2-5-2011 yaitu, supaya Ke-pala BPN-RI seharusnya melak-sanakan Putusan MahkamahAgung No. 482K/TUN/2007 joNo. 72/PK/TUN/2009 yang su-dah memperoleh kekuatan hu-kum tetap. Antara lain yang di-maksud dalam putusan tersebutadalah membatalkan sertifikatHGU No. 149 tgl 15-6-2006 anPT. Buana Estate.

Putusan Mahkamah Agung482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang diterbitkan olehHakim Mahkamah Agung, sudah

tentu tidak akan dibatalkan olehHakim Mahkamah Agung sen-diri. Apalagi telah ada SK Ke-pala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 sebagai diu-raikan di atas dan arahan Pre-siden RI.

Kami berdoa memohon ke-pada Allah Maha Kuasa untukmemberi Roh Hikmat dan bijak-sana kepada yang mulia MajelisHakim Agung Mahkamah AgungRI yang sedang menangani Ka-sasi Perkara PT. Genta Pranamelawan PT. Buana Estate.Kiranya Tuhan Allah ikut campurmemberi keadilan melalui yangmulia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI, imbuhDolok Sirait.

Sewaktu hal tersebut dikon-firmasi kepada BPN RI, JoyoWinoto, PhD tak bersedia mem-berikan komentar. (Tim RBN)

Fotografer Pendidikan SMA/SMKWartawan Pendidikan SMA/SMK

Membutuhkan:


KirimkanLamaran dan CV anda ke:

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS






38

Jakarta, Kantor Berita RBNMeski Pemerintah telah me-

rubah Undang-Undang denganmemperberat ancaman huku-man terhadap pelaku kejahatantentang narkoba,namun hal itutak menciutkan nyali Mulyadiwijaya alias Gepeng, Mario EkoLukman Pranoto, Anastasya Bu-diyanto alias Nesya, dan Dar-mila Wijaya alias Mila, untuk me-lakukan usahanya berupa bisnisterlarang.

Karena melakukan bisnis ter-larang,Mulyadi wijaya dan rekansepropesinya pada pertenga-han November lalu,didudukkandi atas kursi pesakitan Penga-dilan Negeri (PN) Jakarta Utarasebagai terdakwa,dan terdakwaMulyadi Wijaya maupun rekan-nya yang lain,terdakwa MarioEko,terdakwa anastasya Bu-diyanto,dan terdakwa CarmilaWijaya disidangkan secaraterpisah.

Dihadapan Majelis Hakimpimpinan Supomo SH,oleh Jak-sa Penuntut Umum (JPU), ArifRizal SH,pada persidangansebelumnya menjerat terdakwaMulyadi Wijaya dengan pasal114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI No.35tahun 2009 tentang Narko-tika,terdakwa Mulyadi Wijayabersalah melakukan transaksijual beli Narkotika berupa Sha-bu-shabu sebanyak 10 gram,pilekstasi sebanyak 200 butir,dan

10 papan tablet H.5 di hotelGrand Asia kamar 807, banden-gan Selatan Jakarta Utara.

Pada hari Rabu,o8 Juni2011, terdakwa Mulyadi aliasGepeng warga Angke TamboraJakarta Barat ini ditangkap pi-hak petugas Kepolisian ber-sama rekan-rkan bisnisnya.Terdakwa Mario Eko LukmanPranoto,terdakwa AnastasyaBudiyanto alias Nesya,dan ter-dakwa Carmila Wijaya alias Milayang disidangkan secara terpi-sah.Petugas Kepolisian berhasilmenengkap jaringan para ter-dakwa setelah mendapat infor-masi dfari masyarakat bahwaaka nada transaksi Narkotika dikamar 807 hotel Grand AsiaBandengan selatan JakartaUtara,petugas Kepolisian puntidak menyia-nyiakan informasitersebut.

Dari tangan para terdakwapolisi yang melakukan penang-kapan pada tanggal 8 juni 2011,sekitar pukul 14.00.wib, me-ngamankan barang bukti milikpara terdakwa berupa, 200 butirpil ekstasi,10 gram shabu-sha-bu,10 papan tablet Happy Five(H.5) yang belum sempat diantarkepada pemesan lain. Selain keempat terdakwa Kendi danPank Rooks, belum tertangkapdan masih dalam pencarianpolisi (DPO).

Pada Media November lalu,dalam persidangan terungkap

perbuatan terdakwa berawal dariadanya pesanan dari saksiterdakwa Carmila sebanyak 30butir pil ekstasi,dua gram shabudan dua papan tablet Happy Five.

Setelah memesan barangtersebut,saksi terdakwa Carmilamenemui saksi terdakwa MarioEko,dan saksi terdakwa anas-tasya di hotel Grand Asia,dan ter-dakwa Mulyadi pun menyusul kehotel tersebut.

Karena terdakwa Mulyadipunya persediaan hanya sedikitselanjutnya terdakwa Mulyadimenghubungi Kendi (DPO) danKendi menyerahkan sebanyak200 butir pil ekstasi,di wilayahPejagalan, untuk mendapatkanshabu-shabu dan tablet H.5,terdakwa Mulyadi menghubungiPank Rooks (DPO) di daerahkota, Pank Rooks menyerahkankepada terdakwa Mulyadi seba-nyak 10 gram shabu-shabu dan10 papan tablet H.5.

Setelah mendapatkan pesa-nan,terdakwa Mulyadi kembali kehotel Grand Asia menemui saksiterdakwa Mario Eko,saksi ter-dakwa Carmila dan saksi ter-dakwa Anastasya,namun sebe-lum para terdakwa beranjak darihotel tersebut keburu ditangkapoleh pihak Kepolisian,dan untukmempertanggungjawabkan per-buatannya para terdakwa me-nunggu persidangan pembacaantuntutan Hukum dari JPU, ArifRizal SH. (W.Hutagalung)

TERDAKWA BANDAR NARKOBAMULYADI CS MENUNGGU TUNTUTAN






39

REHAB Gedung SekolahSMP-N 280 Menteng

Jakpus Tak Sesuai Bestek

Diduga Plapon triplek bekas.

Jakarta, Kantor Berita RBNRehabilitasi (REHAB) ge-

dung SMP-N 280, Menteng, Ja-karta Pusat (Jakpus) diduga taksesuai bestek. Pembongkaranlantai tehel dan pemasangantidak dilakukan. Padahal sesuaidengan gambar dalam RABbahwa pembongkaran tehel danpemasangan tehel baru ada.Selain itu, pemasangan plaponpun diduga tidak sesuai speck,karena triplek yang dipergu-nakan mengglembung setelahdilakukan pengecatan, diduga

plapon yang dipergunakanadalah triplek bahan bekas.

Menurut beberapa guru danorang tua murid yang tidakbersedia disebut namanyamerasa resah akibat lambannyapekerjaan. Selain itu, pem-bangunan halaman (pema-sangan konblok) juga mere-sahkan, pasalnya halaman saatini menjadi lebih tinggi dari lantairuang kelas, oleh karena itu jikahujan turun maka air hujan akanmenggenangi ruang kelas,ungkapnya.

Menurut Untung Wijoyono,staf Kasi Saspras bahwa plaponmenggunakan asbes GRC,triplek ukuran 3 cm. Namun yangterpasang adalah triplek 1 cm.

Ketika hal i tu hendakdikonfirmasi kepada KepalaSuku Dinas Pendidikan Dasar(Kasudin Dikdas) Jakpus tidakberhasil , menurut stafnyaKasudin sedang keluar.Sementara Pelaksana KasiSaspras Buyung juga tidakberada ditempat.

(Tom/Lin/vas)






40

PWI Kordinatoriat PN KejariJakarta akan Melaksanakan

Pemilihan Pengurus 2011-2013

Jakarta, Kantor Berita RBNDengan berakhirnya kepe-

ngurusan periode 2009-2011pada November 2011, para in-san pers yang tergabung dalamwadah Persatuan Wartawan In-donesia (PWI) KoordinatoratUnit Pengadilan Negeri (PN)dan Kejaksaan Negeri (Kejari)Jakarta Utara (Jakut) akan me-laksanakan acara pemilihan pe-ngurus Periode 2011-2013, pa-da hari Kamis tanggal 8 De-sember 2011, bertempat di PNtersebut.

Sekitar enam orang dari jum-lah lebih kurang 30 orang war-tawan dari berbagai media de-ngan pelaksanaan tugas peli-putan di PN dan Kejari Jakutyang tergabung dalam wadahtersebut, diantaranya, WIP,RAM, S, ABR, BE, S, DW. A,dan RAN.S, akan maju sebagaikandidat coordinator, keenamorang kandidat akan bersaing

untuk memperebutkan sebagaikoordinator wartawan.

Dari jumlah 30 orang warta-wan yang tergabung dalam wa-dah PWI tersebut, karena tidakseluruhnya masuk anggota PWI,sebagian besar adalah anggotaorganisasi kewartawanan lain-nya, sehingga sesuai hasil kese-pakatan dalam rapat musya-warah, kriteria kepengurusanorganisasi terdiri dari Ketua(Koordinator), Sekretaris, danBendahara.

Dalam rapat anggota disepa-kati seluruh anggota berhakmemilih dan dipilih, denganketentuan, yang mencalonkandiri sebagai kandidat untuk dip-ilih sebagai koordinator diha-ruskan adalah anggota yang ter-daftar dalam organisasi PWI Ja-ya maupun PWI Pusat, dan ke-tentuan yang mencalonkan untukdipilih sebagai sekretaris, danbendahara dapat diterima walauterdaftar sebagai anggota orga-nisasi kewartawanan lainnya.

Menurut para kandidat yangakan maju sebagai koordinator,mencalonkan diri sebagai koor-dinator dalam kepengurusanPeriode 2011-2013, tidak punyaniat hanya karena kepentinganpribadi, tapi akan menjalankankepengurusan yang mengede-pankan kepentingan anggota,serta melaksanakan kepengu-rusan secara transparan yangbertujuan menambah kesejah-teraan para anggota dam sia-

papun yang maju sebagai caloncoordinator tidak ada masalahasal sesuai ketentuan, dan ha-rus siap kalah dan siap untuk me-naang, karena bersedia untukmenjadi pengurus dalam sebu-ah organisasi, harus siap men-jadi pelayan para anggota.

Bahkan bila terpilih sebagaipengurus, harus mampu bertin-dak arif dan bijaksana serta pu-nya kesabaran dalam menyikapikeluhan-keluhan maupun kritikananggota, kata salah seorangkandidat.

Dalam pelaksanaan acarapemilihan pengurus PWI Koordi-natoriat Unit PN dan Kejari Jakut,Periode 2011-2013, memer-lukan sarana dan prasarana, se-suai kepentingan pelaksanaan,sehingga diperlukan kepengu-rusan pelaksanaaan dari hasilrapat anggota dalam kesepa-katan dan menetapkan panitiapelaksana, di antaranya, BennyP. SIlalahi, sebagai Ketua Pani-tia Pelaksana acara PemilihanPengurus PWI Koordinatorat PNdan Kejari Jakut, Hegron Situ-morang sebagai sekretaris, danW. Hutagalung sebagai Benda-hara Panitia Pelaksana.

Dan, pada acara pelak-sanaan pengurus tersebut akandihadiri para pengurus PWIJaya, maupun Ketua PWI Jayayang sekaligus melakukanpelantikan terhadap pengurusterpilih.

(W. Hutagalung)






41


Jhonri Simanjuntak, SH:CV Multi Graha “Mangkir”

Lecehkan Pemerintah DKI Jakarta

Jakarta, Kantor Berita RBNCV. Multi Graha “mangkir”

pada pertemuan yang diadakanSuku Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi (Sudin Naker-trans) Jakarta Pusat (Jakpus)pada hari Kamis (17/11/11).

Sedianya pertemuan diada-kan pukul 10.30 Wib, namun Di-rektur CV Multi Graha Djemi Su-tedjo atau perwakilannya tidakada yang hadir. Hadir pada saat

itu hanya kuasa hukum peng-gugat Eli Manurung, SH danJonri Simanjuntak, SH dari kan-tor pengacara “Elisa Manurung& Rekan”.

Ketidak hadiran pihak ter-gugat dianggap arogansi, se-harusnya pihak perusahaanmembuat pemberitahuan tidakdapat hadir, jika memang tidakdapat hadir. “Punya etiket sedikitdong dan hargailah pemerintah”,

hal demikian diucapkan Jhonri,SH kepada RBN ketika diwa-wancara.

Namun demikian menurutJhonri mengharapkan; padapertemuan berikutnya sudahmenemukan titik terang. “IbuChrisnawati (Kasi HI dan KesjaSudin Nakertrans) mengatakanakan melayangkan surat un-dangan untuk pertemuanberikutnya,” ucapnya.

Jhonri yang bekerja dikantor“Elisa Manurung & REKAN”berkantor di Jl. Martadinata Sa-mudra III, Jakarta Utara inimenegaskan akan terus ber-juang untuk menegakkankeadilan khususnya mem-perjuangkan hak-hak kliennya.

Undangan No. 1383/-1.835.3ditanda tangani oleh KasudinNakertrans Kota ADM JakpusDrs. Mada Adiwarman, MM.,tertanggal 10 Nopember 2011.

CV. Multi Graha yangberkantor di Komplek RUKAN29/I, 35, Galur, Jl. Lenjen.Suprato, Jakarta Pusat ini dikelola suami istri Djemi Sutejodan Yanti mempekerjakan ham-pir 100 orang karyawan yangditempatkan di tiga RUKANberlantai empat. Hampirseparuh dari karyawannya usia

Kantor CV. Multi Graha (Belakang mobil box)







dibawah umur. Perusahaan iniBergerak dibidang industryproduk jok mobil yang bahan-bahan dasarnya impor.

Yanty (Istri Djemi Sutejo-red)membantah klo perusahaannyamempekerjakan karyawan usiadibawah umur. Demikian jugadengan upah karyawan yangdibawah standar UMP.Menurutnya setiap pekerja yangbekerja padanya sudah dewasa.

“Menurut anda usia dewasa umurberapa? Setiap karyawan yangditerima disini adalah usia diatas 17tahun. Dan gaji karyawan disinisemua bagus-bagus sesuai denganUMP”, ujarnya bertanya kepadawartawan sembari membenarkandiri, Rabu (16/11) di kantornya.

Kemudian Yanty menyangkalkalau Elis menerima gaji Rp.400 ribu/bulan. “Manamungkin siElis bisa bertahan selama inikalau hanya digaji 400 ribu.Pembantu dirumah saya sajaterima gaji Rp. 800 ribu/bulan,”ungkapnya.

Namun demikian dia tidakmenyebutkan berapa besar gajiyang diterima Elis setiap bulan.

Elis Prihatin yang sudahbekerja selama 12 tahun (sejak1999-red) menerima gajiterakhir/Agustus 2011 Rp. 400ribu/bulan, dari gaji awal Rp.180/bulan -plus Rp. 10 ribu uangmakan dan transportasi/hari.Ada pun peningkatan upahhanya Rp.25 ribu /tahun sertapeningkatan uang transportasisebesar Rp. 2 ribu/tahun, amat-sangat ekonomis. Dengan masa

waktu kerjata 12 tahun itulahmakanya Elis dapat menerimaRp. 400 ribu/bulan plus uangtransportasi Rp. 20 ribu/bulanpada tahun 2011, ini. Sementarasaat ini UMP DKI Jakarta sudahmencapai Rp.1,4 juta/bulan.

Dengan dorongan kebutuhanekonomi, biaya hidup yang semakintinggi, anak sudah dua, minimnyapenghasilan setiap bulan maka Elismengusulkan kenaikan upahnya.Karena dia pikir suatu hal yangwajar jika dia mengusulkankenaikan upah mengingat masakerja sudah lebih dari 10 tahun.

Bukan untung yang didapatmelainkan buntung malang takter-elak, ancaman pemecatanyang malah datang.

Sudah jatuh ditimpa pula!!!Demikianlah kira-kira sakitnyayang dirasakan Elis. Terakhir diadituduh bosnya menggelapkanuang perusahaan sebanyak Rp. 25juta trus Rp. 75 juta. Kemudiantuduhannya berkembang menjadiRp.150 juta, dan selanjutnyabertambah menjadi Rp. 300 jutadan terkhir dituduh mengelapkanuang perusahaan Rp. 600 juta.Meningkatnya nilai uang yangdigelapkan itu pada setiap kali Elismenuntut haknya. Akhirnya ElisPrihatin wanita lugu lulusan SMA inidi Putus Hubungan Kerja (PHK)tanpa pesangon dan hak-hak lainsebagaimana diatur dalamundang-undang ketenaga kerjaan.

Nasip rupanya belumberpihak kepada simiskin ini.Dunia terasa gelap gulita ! Ibukota lebih kejam dari ibu tiri,dengan penghasilan Rp. 400ribu/bulan, perusahaan tega“memerasnya” Rp. 75 juta.

Uang dari mana???Dibawah tekanan dan

ancaman akan dipenjara; demiistri tercinta Lukman Hakim suamiElis harus merelakan Rp. 75 jutabuat sang bos. Meskipun itu uangdiutang entah dari mana-mana.

“Saya ngga tau lagi pak harusbagaimana. Untung suami sayamasih sayang, klo ngga saya bisadicerai pak. Tapi suami saya tahusemua tuduhan itu fitnah. Malahsuami sering menasehati danmenguatkan saya ketika sayatermenung dan sedih. Yaah,semua saya serahkan sama yangdiatas aja (Tuhan-red),” ucap Elismengungkapkan perasaannya.

Elis berharap ada yangmengulurkan tangan untukmenangani perkaranya ini. Diakhawatir dan takut atas tuduhan-tuduhan yang dibuat mantan bosnya.Ibu dari dua anak ini jugamenceritakan rasa traumanya jikamelihat polisi. Pada saatpembayaran Rp. 75 juta itu terhadapDjemi karena adanya ancaman dariseorang oknum polisi.

CV. Multi Graha ditudingperbudak anak dibawah umur.Perusahaan ini mempekerjakankaryawan dibawah umur danpenggajiannya dianggap tidakmanusiawi. Karyawannyadiupah jauh dibawah Upah Mini-mum Propinsi (UMP) DKI, yakniRp.125 ribu- Rp.300 ribu/bulan.

Karyawan dibawah umur;Surya (15) sudah bekerja 3tahun bekerja, Zaeni (15) sudah4 tahun, Yadi (14) sudah 3 tahun,Suhendra (16) sudah 4 tahun,Yosep (16) sudah 2 tahun bekerjadan masih banyak yang belumdisebutkan. (Tom/vas/lin)






43

Perayaan HUT Kantor BeritaRAKYAT BICARA NEWS

Berikut Foto Kegiatan HUT

1 th






44






45







46






47







48






49







50







51

Upah Minimum DKIRp1,52 juta Masih Dikaji

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

mempelajari rekomendasi Dewan

Pengupahan DKI tentang usulan upah

minimum provinsi 2012 sebesar Rp1,52

juta per bulan atau meningkat 18,53% dari

tahun ini Rp1,29 juta agar putusannya

dapat diterima pekerja dan pengusaha.

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Gubernur DKI JakartaFauzi Bowo mengatakanpihaknya berharap angkaupah minimum provinsi(UMP) yang baru nanti dapatdiputuskan sebelumberakhirnya tahun inisehingga dapat diberlakukan








mulai 1 Januari 2012.“Rekomendasi itu ada di

meja saya. Katanyapembicaraan terakhir [tentangUMP di Dewan PengupahanDKI] berjalan dengan positifdan mencapai kesepakatanyang menggembirakan semuapihak. Saya akan pelajariterlebih dahulu,” katanya diJakarta hari ini.

Sementara itu KepalaDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI JakartaDeded Sukandar mengatakansetelah dievaluasi usulanUMP yang pertamaberdasarkan data KHL yangada di Badan Pusat Statistikmaka UMP 2012 dapatdinaikkan sesuai KHL Rp1,52juta.

“Kami evaluasi danmenghitung ulang data yangada di BPS, karena padawaktu itu data-data tersebutbelum tersusun rapi, terlihatmemungkinkan UMP DKI 2012dinaikkan menjadiRp1.529.150,” katanya.

Menurutnya, angka UMP2012 itu mencapai 102,9%dari KHL Rp1,49 juta yangdiputuskan DewanPengupahan DKI yangpertama dan 100% dari KHLRp1,52 juta hasil survei padaJanuari-September 2011yang dituntut para pekerja.

Deded selaku Ketua

Dewan Pengupahan DKImembantah perubahan angkaUMP 2012 itu bukan karenaada tekanan dari parapekerja yang mengancamakan melakukan demosecara besar-besaran padapekan ini.

Wakil Ketua Umum KamarDagang dan Industri DKIJakarta Sarman Simanjorangmeminta agar Gubernur DKIFauzi Bowo bersikap sebijakmungkin dalam menetapkanUMP 2012 sesuai denganprediksi pertumbuhanekonomi, tingkat inflasi danproduktivitas tahun depan.

“Kalangan pengusahamengusulkan kenaikan UMP2012 sebesar 9,5% dari UMP2011 menjadi Rp1,41 jutadengan dasar pertimbanganpertumbuhan ekonomi diJakarta sebesar 6,7%, rata-rata inflasi 3,7%-4,5% danproduktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, berapa punbesar kenaikan UMP itupengusaha sanggupmelaksanakan. Tetapi,lanjutnya, jika tidak mampumenghadapi dampaknyamaka perusahaan akanpengurangan jumlahkaryawan atau menundapenerimaan karyawan baru.

Sementara itu, KetuaUmum Asosiasi PengusahaIndonesai DKI JakartaSoeprayitno mengatakaniklim berusaha di Ibu Kota

dapat terganggu jikakebijakan pemerintah provinsiterkait denganketenagakerjaan selaludiputuskan di bawah tekananpara pekerja.

“Kami khawatir akan adadampak dari penetapan UMPdi Jakarta dan daerahsekitarnya yang angkanyaditetapkan oleh pemerintahsetempat berdasarkanancaman para buruh,”katanya.

Dia mengatakan UMPditetapkan berdasarkanbeberapa aspek, meliputiantara lain tingkatpertumbuhan ekonomi dantingkat inflasi, angkakebutuhan hidup layak (KHL)pekerja serta kinerjaumumnya perusahaan.

Untuk itu, lanjutnya,pemerintah harus melihatkondisi perusahaan dalammenghadapi situasi ekonomidan inflasi yang berkembang,sebagai pertimbangan dalammemutuskan angka UMPagar tidak membebaniperusahaan.

“Kami tidak inginperusahaan menjaditerbebani oleh biaya upahyang terlalu tinggi sehinggatidak bisa memberi insentifuntuk karyawannya, atauterpaksa menekan volumeproduksi, dan bahkan stopproduksi,” ujarnya.

(Bsi/rbn)






53

Serikat Pekerja di DKI MintaUpah Minimum Rp1,52 Juta


Jakarta, Kantor Berita RBNSerikat pekerja di Jakarta

meminta kenaikan upah mini-mum provinsi pada 2012menjadi Rp1,52 juta atau100%dari kebutuhan hidup layakpekerja lajang, danmengancam akan mogok kerjasecara masal jika PermproDKI menolak usulan tersebut.

Juru bicara Forum BuruhDKI Jakarta Muhamad Rusdimengatakan DewanPengupahan yang terdiri dariunsur pekerja, pengusaha,pemprov dan akademisi telahmelakukan survei padaFebruari-September 2011

menetapkan rata-ratakebutuhan hidup layak (KHL)Rp1.52 juta per bulan.

“Walaupun pihak DewanPengupahan DKI atas desakanpara pengusaha kemudianmenurunkan angka KHL perbulan menjadi Rp1,49 juta,kami tetap berpatokan kepadahasil survei sebesar Rp1,52juta,” katanya di Jakarta hariini.

Menurunya, penetapan UMP2012 sebesar Rp1,52 juta perbulan pada 2012 itusebenarnya belum merupakanangka yang ideal, karena hasilsurvei pada Februari-Septem-

ber 2011 nilai KHL mencapaiRp1,57 juta dan bahkan jikadihitung dengan analisiskecenderungan hinggaDesember 2011 sekitarRp1,62 juta per bulan.

Rusdi mengatakan buruhmendesak Pemprov DKI tidakmenetapkan UMP 2012 dibawah KHL sebesar Rp1,52juta, karena besaran upahtersebut merupakan patokanbagi pekerja lajang, dan jikamereka berkeluarga makakondisinya menjadi hidup dibawah kelayakan dan






54

UMR Kaltim Disepakati Naik8% ke Rp 1,177 Juta


Balikpapan, Kantor BeritaRBN

Dewan Pengupahan DaerahKalimantan Timur menyepakatiupah minimum regional (UMR)Kaltim pada 2012 sebesarRp1,177 juta atau meningkat8% dibandingkan tahunsebelumnya yang hanyaRp1,084 juta.

Ketua Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) Kaltim M.Slamet Brotosiswoyomengatakan nilai tersebutsudah disepakati oleh keduabelah pihak baik Apindomaupun serikat pekerja.

“Memang tidak bisa sesuai

dengan keinginan temanserikat pekerja tetapi sudahdiatas dari inflasi yaknisebesar Rp1,162 juta,” ujarnya.

Slamet mengatakan keputusan dari Dewan PengupahanDaerah tersebut sudahditembuskan kepada GubernurKaltim untuk mendapatkanpengesahan. Diamemperkirakan dalam waktu7-10 hari keputusan tersebutsudah bisa ditetapkan.

Nantinya setelah keputusantersebut dibuat, pembahasanupah minimum kota (UMK) danupah masing-masing sektorbisa segera dilaksakanakan.

Slamet mengharapkanpembahasan upah tersebuttidak alot sehingga pada akhirtahun sudah ada keputusanpada jenis upah tersebut.

“Sehingga pada 2012 parapengusaha sudah bisamenetapkan standar upahyang baru,” ujarnya.

Sebelumnya pembahasanupah tersebut sempat berjalanalot karena masing-masingpihak memiliki angka acuantersendiri dalam menetapkanUMR. Namun, akhirnyakemarin kesepakatan tersebut







bisa terjadi. Dia menerangkan

keputusan tersebut diambildengan mempertimbangkanbeberapa aspek yaknikeberlangsungan usaha sertakemampuan untuk melakukanpembayran tersebut.

Namun, Slametmenghimbau sebaiknya parapekerja tidak terlalumerisaukan tentang UMRsebab hal tersebut merupakanstandar bagi para pekerjalajang yang bekerja kurang dari1 tahun.

Sementara itu, SpesialisHubungan Industrial OrganisasiBuruh Internasional (ILO) AsiaTenggara Jhon Ritchottemengatakan sebaiknya Indone-

sia bisa segera beranjak darimasalah standar upah minimum.

“Harus segera membahaspengupahan karyawan bukanlagi upah minimum yang harusdiperdebatkan,” ujarnya.

Dia mengatakanpengupahan akan membantumeningkatkan kesejahteraanpekerja sesuai dengankapasitas dan keahlian yangdimiliki. Semakin kompetenpekerja tersebut maka upahyang diberikan harus memilikinilai yang pantas.

Jhon berpendapat masalahpengupahan masih menjadimaslaah yang penting bagipekerja di Indonesia karenaberpengaruh bagi produktivitaskerja. Untuk itu, agar lebihmendapatkan tingkatproduktivitas yang baik

penetapan pengupahan perludilakukan perbaikan.

Perlu ada pembicaraan baiksecara sektoral maupun bersama-sama antara pekerja danpengusaha agar upah bisaditetapkan diatas standar upahminimum dan mampu untukmemenuhi kebutuhan hidup layak.

“Namun, tetap perlumemperhatikan kaidah yangdisepakati agar pengupahantersebut bisa salingmenguntungkan kedua belahpihak, baik pengusaha maupunpekerja,” ujarnya.

John mengatakanpengupahan merupakan halyang fleksibel. Penyesuaiandilakukan sesuai dengankemampuan perusahaan sertapertumbuhan ekonomi di suatudaerah. (sut/red)

kesejahteraan.“Jika UMP di bawah KHL,

kami akan melakukan mogokmasal di kawasan industriseperti Kawasan BerikatNusantara Cakung, Cilincingdan Pulogadung, serta pusatniaga dan bisnis Sudirman,Thamrin dan Kuningan sertasarana transportasi umum,”tegasnya.

Sementara itu Wakil KetuaUmum Kamar Dagang danIndustri DKI Jakarta SarmanSimanjorang mengatakanDewan Pengupahan DKI yangdi dalamnya terdapat 7 orangwakil dari 7 serikat pekerjamenetapkan KHL Rp1,49 juta

per bulan sebagai acuanpenetapan UMP 2012.

“Kami tidak tahu, kenapamasih ada serikat pekerjayang terkesan kurang percayakepada wakilnya sendiri yangmenjadi anggota DewanPengupahan dan menetapkanKHL Rp1,49 juta,” ujarnya.

Sarman yang menjadi anggotaDewan Pengupahan DKImengatakan angka UMP 2011sebesar Rp1,29 juta per bulanmerupakan 91% dari KHL dansebesar 15,38% di atas upahminimum provinsi tahunsebelumnya Rp1,18 juta per bulan.

Ketua Umum AsosiasiPengusaha Indonesia DKIJakarta Soeprayitnomengatakan peraturan

perundangan yang berlakutidak mengharuskan UMPsebesar 100% dari KHL, tetapiharus proporsional dengankinerja perusahaan dan situasiekonomi yang berkembang.

Dengan demikian, lanjutnya,kesejahteraan karyawan dapatterus ditingkatkan tanpa harusmembebani perusahaandengan ongkos pekerja yangtinggi, sehingga merugikandaya saing produknya.

“Harapan kami, kenaikanUMP tidak jauh di atas tingkatinflasi, agar tidak menjadi humancost yang membebaniperusahaan sehingga dayasaingnya tertekan dan bisamengancam kelangsungan hidupperusahaan,” tegasnya. (faa/red)







56

Gubernur DKI Setujui UMP Rp1,5 Juta, Buruh Batal Demo

Jakarta, Kantor Berita RBNRatusan ribu pekerja atau

buruh di DKI Jakarta boleh ber-sukacita. Pasalnya, GubernurDKI Jakarta Fauzi Bowomenyetujui kenaikan upah mini-mum provinsi (UMP) tahun 2012sebesar Rp 1.529.150.

Sebelumnya, Dewan Pengu-pahan menetapkan UMP tahundepan sebesar Rp 1,497.838.Namun, kemudian dilakukanperubahan. UMP DKI pada tahun2011 sebesar Rp 1,290.000.

Persetujuan Gubernur DKI itudisambut antusias oleh ratusanribu buruh Ibu Kota, sehinggamereka mengurungkan niatuntuk demonstrasi menuntutUMP disesuaikan dengankebutuhan hidup layak (KHL)pekerja bujangan.

“Ini sejarah baru di DKI,tuntutan pekerja agar UMPdisesuaikan KHL langsungdisetujui oleh Pemprov DKI.Kebijakan ini menunjukkanbahwa Gubernur DKI FauziBowo pro kepada pekerja/buruh. Mudah-mudahan, kebija-kan ini bukan karena tahun 2012ada pemilihan umum kepaladaerah (pemilukada),” kataAzhar Habib dari Forum BuruhDKI Jakarta.

Terkait persetujuan kenaikanUMP itu, Gubernur DKI FauziBowo menyambut baik ataskesepakatan Dewan Pengupa-han yang menggelar rapathingga Senin dini hari. “LaporanDewan Pengupahan sudah adadi meja kerja saya. Intinya, sayasangat gembira karena besaran

UMP menggembirakan semuapihak,” ujar Fauzi Bowo di BalaiAgung DKI, Senin (21/11).Selanjutnya, usulan UMP DKI2012 itu akan dituangkan dalamkeputusan Gubernur.

Kenaikan UMP sebesarsekitar Rp 239.000 pada tahun2012 ini, menurut Direktur Ek-sekutif Masyarakat Peduli Pem-bangunan Jakarta (MPPJ)Arman Zakaria, adalah wujuddari tingginya perhatian Guber-nur DKI Fauzi Bowo terhadapkesejahteraan pekerja di DKI.“UMP tahun 2012 hasil kesepa-katan Dewan Pengupahan dandisetujui Gubernur DKI adalahyang tertinggi di Indonesia. Kitaberharap para pengusahamelaksanakan kebijakan UMPitu sehingga pekerja bujanganbisa memenuhi kebutuhan hiduplayak (KHL) di Ibu Kota,” ujarArman Zakaria.

Menurut Arman, persetujuankenaikan UMP itu dapat menjadikado istimewa bagi para pekerjapada akhir tahun 2011. Semuapihak harus menaati UMP,khususnya pengusaha mestimembayar gaji minimal pekerjabujangan sesuai UMP.

Sementara itu, memperhati-kan tuntutan buruh dan setelahmengevaluasi data KHL dariBadan Pusat Statistik (BPS),Dewan Pengupahan DKI men-cabut usulan pertama besaranupah minimum provinsi (UMP)DKI 2012 sebesar Rp 1.497.838. Kemudian mengubahnyamenjadi Rp 1.529.150 sesuaidengan tuntutan pekerja.

Anggota Dewan PengupahanDKI, Mas Muanan, mem-benarkan terjadinya perubahanusulan besaran UMP DKI 2012.Perubahan terjadi setelahdilakukan rapat negosiasi ulangdengan para buruh padaMinggu (20/11) malam.“Ditambah lagi adanya ancamandemonstrasi buruh besar-besaran. Maka hasil darinegosiasi ulang itu, kamisepakat untuk mengubah usulanUMP sesuai dengan KHL versiburuh,” kata Mas Muanam,Senin (21/11).

Faktor lainnya, menurut MasMuanam, perubahan terjadikarena menyesuaikan denganni lai UMP di daerah mitraseperti Bekasi, Depok, danTangerang. Yakni nilai upahminimum Kota Depok 2012sebesar Rp 1.453.875,Kabupaten Bekasi 2012 senilaiRp 1.491. 866, dan Kota Bekasi2012 senilai Rp 1.422.252.Dengan perubahan besaranUMP itu, menjadikan UMP KotaJakarta pada tahun 2012 yangtertinggi dibandingkan dengandaerah mitra.

Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi DKI DededSukandar mengatakan, setelahmengadakan evaluasi usulanbesaran UMP yang pertamaberdasarkan data-data KHLyang ada di BPS, maka terlihatpeluang besaran UMP DKI 2012dapat dinaikkan sesuai KHLversi buruh sebesar Rp1.529.150.

(Yon Parjiyono/red)






57Si Begu (Bekas Guru) dan Si Ompung

Si Begu : Suatu ketika hari Sabtu sore si Begu pergi ke pasar Blok M untuk bertemu denganteman lamanya yang bergelar si Kangkung Genjer. Disebut si Kangkung Genjerdisebabkan sering makan kangkung dan makan genjer serta omongannya seringngawur alias tidak jelas arah omongannya. Tetapi karena seorang teman, si Begupositive thingking terhadapnya.Tak disangka dan tak diduga, si Kangkung Genjerternyata tidak datang dan ingkar janji dan si Begu malah ketemu ama si Ompung diwarung kopi pojok Blok M.

Si Ompung : Hei….. Begu…. Ngapain kamu disitu? Jangan panjang panjang angan angannya.Nanti kamu kerasukan Begu……..???

Si Begu : Eh….. si Ompung!!! Darimana Ompung?Si Ompung : Untung ketemu kamu di sini. Sudah tiga hari ini kamu saya cari cari. Kok HPmu

tidak aktif Begu?Si Begu : Ada apa cari saya Ompung?Si Ompung : Saya mimpi buruk tentang kamu. Ada orang yang mau rencanakan untuk

membantai kamu karena kamu koranin melulu kali itu orang. Dalam mimpi saya kamudikeroyok dan kantor kamu diserbu oleh orang tidak dikenal. Kamu harus hati hatidan rajin berdoa supaya kamu selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan.

Si Begu : Oh…. Itu peristiwa tahun lalu Ompung. Kantor saya diserbu oleh orang tidak dikenaldan sudah dilaporkan ke Polsek. Tetapi, ada informasi baru baru ini, bahwa hal tersebutdiduga ada oknum pejabat yang menggunakan tangan preman untuk membungkampers dengan membayar oknum preman untuk menyerbu kantor saya. Padahal, selakupejabat publik, oknum pejabat tersebut hanya ditulis dalam berita demi terciptanyaketerbukaan informasi publik serta melakukan tupoksinya selaku pers yaitu pengawalkebenaran terhadap hak hak masyarakat. Si oknum preman sendiri juga anggotamasyarakat. Sedangkan pers selalu mengawal dan membela hak masyarakat yangterjolimi. Kalau insan pers dimatiin, nanti jadi tidak ada lagi generasi bangsa yangmau menjalankan fungsi peranan pers selaku pengawal kebenaran maupun kontrolsosial. Kok mau si oknum ya…… melakukan hal tersebut?

Si Ompung : Itulah bedanya orang yang sekolah dan mengerti hukum dengan orang yangtidak sekolah Begu……

Si Begu : Oh…. Bukan begitu Ompung. Oknum premannya orang sekolahan dan diduga oknummafia yang dimanfaatkan oleh pejabat yang dikritisi karena oknum pejabat didugaterlibat korupsi dan salah gunakan jabatan.

Si Ompung : wah… wah … wah.. kok bisa begitu?Si Begu : Makanya menjadi aneh Ompung. Seorang pejabat menggunakan tangan preman untuk

rencanakan pembunuhan terhadap insan pers yang menulis kinerjanya. Bagaimanaitu menurut Ompung?

Si Ompung : Mau dibawa kemana bangsa ini, kalau pejabat punya mental tempe begitu masihdipertahankan menjabat? Masa merencanakan pembunuhan??? Kok tega benar diaitu? Laporkan saja ke penyidik supaya dilakukan penyelidikan.

Si Begu : Ya Ompung… tunggu dilengkapi dulu berkas dan dokumennya.Si Ompung : Tetapi Begu …. sambil dikumpulkan data dan faktanya, konfirmasi saja terlebih

dulu kepada oknum yang diduga terlibat, termasuk kepada pucuk pimpinannya supayatercipta pemberitaan yang akurat dan berimbang. Setelah itu langsung tulis sesuaidengan temuan di lapangan dengan nyata tanpa rekayasa. Tetapi sebelum diekpossebagai berita headline, buat dulu surat tertulis kepada penguasa untuk memohonperlindungan hukum demi terciptanya supremasi hukum di bidang pers, bahwa dalammenjalankan fungsi dan peranan pers, wartawan dilindungi hukum. (***)






58


PEMBERITAHUANDiberitahukan bahwa alamat Redaksi TABLOID RBN

pindah alamat ke:

Demikian diberitahukan.

Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M SquareGedung Kuning Lantai II R 102

Jakarta Selatan

Laspen SianturiPemimpin Redaksi

Redaksi TABLOID RBN

Tabloid RAKYAT BICARA NEWSMembutuhkan:


Wartawan Trainee (Min SMA/SMK)Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

Fotografer Trainee (Min SMA/SMK)






59

PENANGANAN SOSIAL

Perlu Kerja Sama SeluruhKomponen Bangsa

Jakarta, Kantor Berita RBNKementerian Sosial

(Kemensos) akan terusmengoptimalkan seluruhpotensi yang ada, untukmenyelesaikan permasalahansosial. Potensi tersebut akandimanfaatkan pula gunamenjalankan program-programyang dicanangkan.

Demikian dikemukakanMenteri Sosial (Mensos) SalimSegaf Aljufri, dalam acara dialogbertajuk Kinerja KementerianSosial tahun 2010-2011 diKantor Kemensos, Jakarta,Senin (21/11).

Lebih lanjut dijelaskanMensos, potensi itu sendiriterdapat dari dalam maupunluar kementerian. “Potensiinternal dan eksternal,” ujarnya.

Potensi dari dalamdisebutkannya, Kemensosakan selalu meningkatkanketerampilan sumberdayamanusia (SDM)-nya.Sehingga, mampumeningkatkan pelayananterhadap masyarakat.

Pengoptimalan potensieksternal, dipaparkannya,yakni meningkatkan kemitraandengan berbagai komponenbangsa. Dicontohkannya,

kemitraan dengan dunia niagauntuk mengentaskankemiskinan danmemberdayakan keluarga.

Pada dasarnya, ujar Mensos,penanganan masalah sosialseperti anak jalanan, keluargatidak mampu, dan parapenyandang cacat memerlukankerja sama semua komponenyang ada. Seperti untukmenangani anak jalanan, pihakkementerian bekerja samadengan beberapa rumah singgah.

Sedikitnya ada 48 rumahsinggah yang menjadi mitraKemensos di Jakarta. Untukitu, Mensos mengemukakan,akhir November ini, Ibu Kotadiharapkan sudah bisaterbebas dari anak jalanan.

Sementara itu, terkait denganpemberdayaan keluarga tidakmampu, Mensos menyebutkanpihaknya telah meluncurkanprogram keluarga harapan.Program ini merupakan salahsatu kebijakan terobosan, dalamrangka percepatanpenanggulangan kemiskinan.Berkat program yangdiluncurkan sejak tahun 2007 ini,jumlah keluarga miskin yangmemperoleh bantuan makinmeningkat. (Budi Seno/red)

penangananmasalah sosialseperti anak

jalanan, keluargatidak mampu, danpara penyandangcacat memerlukankerja sama semuakomponen yang

ada. Sepertiuntuk menangani

anak jalanan,pihak kementerian

bekerja samadengan beberaparumah singgah






60

Keluarga Besar

KELURAHAN JATI PULOKECAMATAN PALMERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Mengucapkan

SELAMAT HARI ULANGTAHUN ke-1

Kantor BeritaRAKYAT BICARA NEWS

Ahmad Jazuri, S.SosLurah

SatiriWakil Lurah

Documents

TABLOID RBN EDISI 020