Tabloid RBN Edisi 015

Edisi: 015/04 - 10 Juli 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Indek Berita

GratisTABLOID

Akses Baca beritaaktual kami

Media Online Rakyat Bicara Newswww.rakyatbicaranews.comOnline: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Akses BacaSurat Kabar

Edisi: 015 04 - 10 JULI 2011

Tanah Negara Dibeli DenganUang Negara

Kapus Lemigas “Tutup Mata”Ir. Djoko Sunarjanto,MSi Bersama KroniDiduga “Otak” MafiaProyek Fiktif

Terkait TanahSihombingPenataan PerangkatHukum UntukMenghindari Konflik

Halaman..10

Halaman..19

Halaman..23

Rakyat Bicara News

www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Diduga Syahrul Effendi bersama Sotar Harahap Perkaya Diri

KPK dan KejagungDiminta Untuk “Tangkap”

Kemenhan RITerindikasi BeliTanah PT BuanaEstate Dasar Hak“Cacat Hukum”

Edisi: 015/04 - 10 Juli 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc2

KPK dan KejagungDiminta Untuk “Tangkap”

Diduga Syahrul Effendi bersama Sotar Harahap Perkaya Diri

Untuk terciptanya pembasmian korupsi diBumi Pertiwi Indonesia khususnya di Wilayah

Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel),diminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk

“Tangkap” indikasi korupsi yang terjadi selamaSyahrul Effendi menjabat walikota Jaksel,

dengan melakukan penelitian, penyelidikandan penyidikan.

Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku walikota “terla-

ma” maupun walikota “ter-kaya” bila dibandingkandengan lima walikota lain-nya di wilayah Provinsi DKIJakarta, Syahrul Effendilayak diberi jempol karenadapat bertahan menjadiwalikota “terlama” walau-pun prestasi terhadap pe-layanan masyarakat diduga

kurang profesional karena“doyan setoran” alias “ra-kus” terhadap yang nama-nya uang.

Pasalnya, Syahrul Ef-fendi terindikasi perkayadiri dengan setoran setorandari “pengurusan sepedaontel” sampai proyek pe-meliharaan dan pengadaanyang nilai anggarannya

Bersambung Ke Hal...03

Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi bersama isteri dalam suatu acara. (foto:ist)


miliaran rupiah.Hal tersebut disampaikan sumber

Kantor Berita RBN yang tidak ber-kenan namanya ditulis dalam pem-beritaan di Jakarta baru baru ini.

Agar terwujudnya pemerintahanyang bersih dari korupsi, kolusi, ne-potisme dan gratifikasi di Peme-rintahan Kota Administrasi JakartaSelatan (Jaksel), serta membasmi pe-jabat pejabat terindikasi perkaya diri,KPK dan Kejagung RI diminta la-kukan penelitian dan penyelidikanbersinergis terhadap indikasi “korupsiberjamaah” yang sudah lama ber-langsung sekitar empat tahunan,setelah Syahrul Effendi menjabatWalikota Jaksel, tanpa dapat tersen-tuh hukum, disebabkan WalikotaJaksel diduga cara bermainnya sangatunik dan sistemik.

Walikota Jaksel Syahrul Effendididuga doyan setoran untuk perkaya

diri dengan melakukan konspirasidengan “staf khususnya”, sehinggapengelolaan anggaran kurang profe-sional. Disinyalir hal tersebut dilaku-kan bersama dengan Mantan KabagUmum Sotar Harahap yang saat inimenjabat Asisten Perekonomian danAdministrasi.

Selaku pejabat pemerintah,Syahrul Effendi seharusnya menjaganama baiknya serta dapat berperanaktif membasmi korupsi, demiterwujudnya pelaksanaan UndangUndang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah Undang Undang Nomor 20Tahun 2001.

Hal itu disampaikan sumberKantor Berita RBN yang tidak ber-kenan namanya ditulis dalam pem-beritaan.

“Begitu sih…. selama Syahrul Ef-fendi jadi walikota, indikasi ko-rupsinya seperti memelihara pohon

duit. Berlaku sistem setor dan setoran.Diduga Syahrul perkaya diri bersamadengan kroninya. Mereka seperti pe-lesetkan amanah Gubernur DKI, ka-rena lebih mementingkan pengurusansepeda ontel dan jalur sepeda dari-pada mengurusi pelayanan masya-rakat” ujar sumber.

Dalam hal ini, Gubernur DKI Ja-karta DR (Ing) Fauzi Bowo (Foke)diharapkan untuk lakukan pembinaanterhadap jajarannya, khususnyaWalikota Jaksel Syahrul Effendi su-paya Walikota Jaksel menjalankantupoksinya dengan benar dan ber-peran aktif untuk antisipasi maupunmembasmi KKN di lingkunganWalikota.

Disebabkan Walikota JakartaSelatan, Syahrul Effendi terindikasibersekongkol dengan Sotar Harahapuntuk perkaya diri, terkait dengansetoran setoran dari anggaran otono-

>>Sambungan dari hal. 02


Segenap Jajaran

Kelurahan Petukangan UtaraMengucapkan Selamat Merayakan:

ISRA MI’RAJ29 Juni 2011

Zainy AlexLurah

(27 Rajab 1432 H)

Edisi: 015/04 - 10 Juli 2011www.kbrakyatbicaranews.co.cc4mi daerah, pemerintahan umum, ad-ministrasi daerah, ketegasan GubernurDKI Jakarta DR (Ing) Fauzi Bowodiminta untuk “pengkajian” dan dapatsegera “copot” Syahrul Effendi yangdiduga salahgunakan jabatan denganperkaya diri.

Diduga telah melakukan perbua-tan melanggar hukum dengan mem-perkaya diri serta terindikasi “Seling-kuh Terhadap Negara” terkait denganindikasi setoran setoran, baik dari se-toran setoran proyek perawatan clea-ning service, proyek pemeliharaan,dan setoran dari honor panitia pel-aksana kegiatan.

Sumber juga mengatakan, SyahrulEffendi selaku Walikota Jaksel yangdisinyalir menjadi “walikota terkaya”perlu diperiksa harta dan keka-yaannya, apa ada yang berasal dari“uang haram” alias hasil perse-lingkuhannya dengan negara.

Dalam melakukan praktik indikasi

korupsi tersebut, Syahrul Effendididuga melakukan persekongkolandengan Sotar Harahap yang dulunyamenjabat Kabag Umum dan sekarangmenjabat Asisten Perekonomian danAdministrasi.

Praktik korupsi, kolusi, nepotismedi Kantor Walikota Jaksel tersebutdiduga mulai terjadi sejak tahunanggaran 2007, 2008, 2009 dan2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hu-kum untuk terciptanya supremasi hu-kum dan pemerintahan yang bersihdan transparan.

Contohnya, anggaran perawatangedung, genset, AC, lift dan splingkerjuga diduga pakai sistim setoran.Adapun proses tender untuk proyekcleaning service terindikasi sudahdiatur sedemikian rupa dan melang-gar Keppres 80/2003, serta terindi-kasi sistim setoran, tandasnya.Di dalam Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah oleh Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidanadengan penjara seumur hidup ataupenjara paling sedikit 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah): poin a. Pegawainegeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji, padahaldiketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agar melakukan,tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya; poin b. Pegawai negeriatau penyelenggara negara yangmenerima hadiah, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan,tidak melakukan sesuatu dalam ja-



Segenap Jajaran

Kelurahan Petukangan SelatanMengucapkan Selamat Merayakan:


H. Udin Syawaludin, S.Sos.Lurah

(27 Rajab 1432 H)


batannya yang bertentangandengan kewajibannya.”

Demi membasmi ko-rupsi di Bumi Pertiwi Indo-nesia, kemampuan penye-lidikan KPK dan Ke-jaksaan dalam melakukan

penyelidikan sampai kepenyidikan terkait indikasisetoran setoran tersebutsangat menentukan untukterwujudnya pemerintahanyang bersih dan bebas ko-rupsi di lingkungan Wa-likota Jaksel, ujar sumber.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi ke WalikotaJaksel dan Jajaran, SyahrulEffendi maupun Sotar Harahaptak bersedia memberikankomentar. Adapun suratkonfirmasi dari Redaksi

didisposisikan dari Walikotakepada Sekretaris Kota,kemudian didisposisi ke AsistenPerekonomian dan dilanjutkankepada Ciptoyo. MenurutCiptoyo surat konfirmasi akandijawab secepatnya. (Tim)


Segenap Jajaran

SMAN 90 PesanggarahanJakarta Selatan

Mengucapkan Selamat Merayakan:

ISRA MI’RAJ(27 Rajab 1432 H)

29 Juni 2011

Drs. Saksono Liliek Susanto, MPd.Kepala Sekolah

Daftar Anggaran Terindikasi KKN Bersambung Ke Hal...06


Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi Untuk Perkaya Diri

4. Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS Rp. 630.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 32.440.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 582.060.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-



7. Cleaning Service Blok I WJS Rp. 275.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 15.700.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 248.300.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

7. Cleaning Service Blok II WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-




8. Cleaning Service Blok III WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

9. Cleaning Service Blok IV WJS Rp. 250.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 14.250.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 4.000.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 224.750.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

10. Cleaning Service Blok V WJS Rp. 330.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 18.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 3.500.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 300.850.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

11. Cleaning Service Plaza dan Taman WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 88.250.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

12. Cleaning Service Halaman Kantor WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 88.250.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

13. Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap A WJSRp. 450.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.580.000,-




5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 411.320.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

14. Cleaning Service Rumah Dinas WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 89.950.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

15. Cleaning Service Lapangan Tenis WJS Rp. 50.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 3.000.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 400.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 43.000.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

16. Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Waduk WJS Rp. 100.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 6.150.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 2.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 300.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 500.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 89.950.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,-

17. Potnisasi Dilingkungan WJS Rp. 300.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.775.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 270.625.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

18. Pengharum Ruangan Dilingkungan WJS Rp. 300.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.775.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 5.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 1.500.000,-




5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 270.625.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-

19. Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap B WJS Rp. 450.000.000,-5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 23.580.000,-5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 7.600.000,-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 500.000,-5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Rp. 2.000.000,-5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang Rp. 4.000.000,-5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Rp. 411.320.000,-5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,-BERSAMBUNG……

Segenap JajaranSMAN 63 Pesanggarahan

Jakarta SelatanMengucapkan Selamat Merayakan:

ISRA MI’RAJ(27 Rajab 1432 H)

29 Juni 2011Drs. Tri Sugiareno

Kepala Sekolah



Kemenhan RI TerindikasiBeli Tanah PT Buana EstateDasar Hak “Cacat Hukum”

Tanah Negara Dibeli Dengan Uang Negara

Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD

Jakarta, Kantor BeritaRakyat Bicara News

Kementerian Pertaha-nan RI terindikasi membelitanah PT Buana Estateyang dasar hak kepemili-kan tanahnya terindikasi“cacat hukum” karena di-duga berdasarkan suratyang disinyalir palsu aliassurat asli tidak dapat ditun-jukkan. Akibatnya, didugatanah yang statusnya tanahnegara dibeli dengan uangnegara.

Hal tersebut disinyalirmembuka peluang denganmerugikan negara karenaPT Buana Estate menda-patkan hasil penjualan ta-nah yang status tanahnyaadalah tanah negara dandasar awal kepemilikansertifikat HGU Nomor 1disinyalir berdasarkan “su-rat palsu”

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, kro-nologis kisah dibalik ki-sahTanah Hambalang tersebutadalah sebagai berikut: Ta-hun 1929 s/d 1938 HakErpacht Nomor 79, 107,108, 220, 213 milik NVHandel en Cultuur MatscTjideratie seluas 813 Hayang masih berlaku sam-pai dengan 1980 diDesa HambalangKecamatan Cite-reup KabupatenBogor dan selan-jutnya disingkatPerkebunan Ci-derati.

Tahun 1961Tanah perkebu-nan Ci-derati yangtadinya disewa rakyatdari NV Handel en CultuurMatsc Tji-deratie seluas



350 Ha tidak lagi mem-bayar sewadan tahun 1961 masya-rakyat mulaimembayar pajak bumi tanah tersebut.

Kemudian pada tahun 1967 tang-gal 25 Nopember, Surat KepalaKantor Agraria dan Pengawasan Ag-raria No. 1364/Kepad/P/1967 (Di-duga surat palsu) yang memberi ijinkepada KODAM V JAYA untukmenggarap perkebunan Ciderati, de-ngan ketentuan diwajibkan memba-yar ganti rugi garapan kepada rakyatbukan kepada NV Handel en CultuurMatschppij Tjideratie selaku pemiliksah HGU atas tanah dimaksud.

Selanjutnya, 15 Juni 1976, Rat-mani (is-tri Probosutedjo selaku Di-rektur Uta-ma PT Buana Estate)memberi su-rat kuasa kepada sua-minya Probosoetedjo untuk meman-faatkan surat yang patut diduga palsuyaitu No.1364/kepad/P/1967 terse-but diatas.

Tanggal 18 Juni 1976, Probosoe-

tedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Al-marhum) menghadap Notaris R. So-erojo Wong-sowidjojo, SH, mem-buat akta pese-tujuan a.l. KODAMV Jaya men-jual/melepas tanah ke-pada PT. buana Estate perkebunanCiderati seluas 737 Ha seharga Rp.368.500.000 dan se-kaligus mele-pas/menyerahkan ke Negara RI tanahperkebunan Ciderati ter-sebut. Aktapatut diduga palsu tersebut isinya tipumuslihat dan rangkaian kebohongan.

Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/1976 surat keterangan pendaftarantanah dari Kepala Sub DirektoratAgraria Kabupaten Bogor tertulis an.De te Duitenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur Matschappij Tji-deratie yang berarti tidak ada penye-rahan tanah Perkebunan Ciderati keNegara RI se-suai akta No. 39tgl.18-6-1976.

Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25Januari 1977, Skep Mendagri No.SK1/HGU/DA/77, memberi HGU

atas Tanah Perkebunan Ciderati ke-pada PT. Buana Estate dengan ke-wajiban: Memberi ganti rugi kepadaNV Handel en Cultuur Matschappijdan kepada rakyat penggarap di atastanah tersebut.

Akan tetapi baik kepada NVHandel en Cultuur Matschappij Tji-deratie maupun kepada rakyat peng-garap, tidak ada menerima ganti rugidari PT. Buana Estate.

Setelah itu pada tgl 21-3-1977,tanah perkebunan Ciderati dijadikanHGU No.1 an. PT. Buana Estate olehBPN-RI tanpa sepengetahuan rakyatdan Kepala Desa Hambalang dantanpa membayar ganti rugi garapankepada masyarakyat maupun kepadaNV Handel en Cultuur Matschappij.

Baru diketahui masyarakat bahwatanah garapan mereka sudah terbitHGU pada ta-hun 1996 yaitu setelah± 19 tahun su-dah terbit HGU No.1, padahal Erpacht Perkebunan Ci-

Segenap Jajaran PendidikanDasar Kecamatan Pesanggrahan

Mengucapkan:Selamat HUT DKI Jakarta ke-484

Kepala SeksiDra. Renthy Silalahi, MM.

“Dengan keragaman Kita Bangun Jakartasebagai Kota Jasa yang Ramah Lingkungan”

>>Sambungan dari hal.10



derati sebe-narnya baru akan berakhirdan kembali menjadi tanah NegaraTanggal 23 September1980.

Tanggal 23 Desember 2002, Su-rat Keterangan pendaftaran TanahKantor Pertanahan Kabupaten Bo-gor yang me-nyatakan HGU No. 1an PT. Buana Estate berakhir mulaitanggal 31-12-2002 dan kembalimenjadi tanah negara, dan tidak da-pat diperpanjang karena tidak me-menuhi syarat perpanjangan HGU.

Tanggal 1 Juni 2006, terbit SkepBPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tentangperpanjangan HGU No. 1 an. PT.Buana Estate tanpa permohonan barudan ijin lokasi baru. SK tersebutmewajibkan PT Buana Estate supayaterlebih dahulu menyelesaikanpenggarapan rakyat yang ada di ataslahan tersebut.

Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SKNo 9 tersebut terbit HGU No 149tanpa sepengetahuan rakyat dan ke-

pala desa dan tanpa membayar gantirugi garapan masyarakyat.

Adapun isi dari akta persetujuanyang dibuat di Notaris R. SoerojoWongsowidjojo, SH, antara KO-DAM V Jaya yang men-jual/melepastanah perkebunan Ciderati kepadaPT Buana Estate seluas 737 Ha se-harga Rp. 368.500.000 adalah, “Pa-da hari ini Jumat, tanggal Delapan Be-las Juni Seribu Sembilan Ratus TujuhPuluh Enam, hadir di hadapan saya,Raden Soerojo Wongsowidjojo SH,Notaris di Jakarta, dengan dihadirioleh saksi- saksi yang saya, Notaris,dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, MayorJenderal Tentara Nasional Indonesia,Panglima Kodam V Jaya, bertempattinggal di Jakarta, menurut ketera-ngannya dalam hal ini bertindak da-lam jabatannya tersebut dan oleh ka-renanya untuk dan atas nama Ko-mando Daerah Militer (KODAM) VJaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, ber-tempat tinggal di Jakarta Jalan H. A-gus Salim Nomor 121 menurut kete-rangannya dalam hal ini bertindak ber-dasarkan surat kuasa dibawah tangantertanggal 15-6-1976 yang bermate-rai cukup dan dilekatkan pada minutaakta ini, sebagai kuasa dari dan se-bagai demikian atas nama Ibu Rat-mani, pengusaha, bertempat tinggal diJakarta, yang dalam hal ini diwakilisebagai Direktur, selaku Pihak Ke-dua.

Para penghadap, bertindak seba-gaimana tersebut diatas, menerang-kan lebih dahulu, bahwa berdasarkanSurat dari Kepala Kantor Agrariadan Pengawasan Agraria Daerah Bo-gor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor:1364/Kapad/P/1967. Dimana surat aslinya tidak di-perlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jayatelah mendapat ijin untuk menggarap

Segenap Jajaran

SMPN 177 PesanggrahanMengucapkan Selamat Merayakan:


Drs. Tadjudin, MM.Kepala Sekolah

(27 Rajab 1432 H)




lima bidang tanah terletak di dalamProvinsi Jawa Barat, Kabupaten Bo-gor Kecamatan Citeureup Desa Ham-balang, yang merupakan bekas ta-nah-tanah Perkebunan Kelapa Sawitdan Sereh Ciderati/Karang Asem de-ngan seluruhnya seluas kurang lebih813 Ha.

Bahwa tanah-tanah seluas 813 Hatersebut, adalah: sebagian luas kuranglebih 632 Ha telah dibebaskan daripenggarapnya dan ganti rugi gara-pannya telah dibayar lunas sepenuh-nya oleh Pihak Pertama kepada rak-yat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50Ha yang letak dan batas-batasnya te-lah diketahui oleh kedua pihak me-nurut gambar yang akan diuraikan dibawah ini berdasarkan surat keputu-san Panitia Pemeriksa Tanah di JawaBarat tertanggal 1-10-1966 sertapersetujuan Pihak Pertama telah di-serahkan kepada Desa dan me-

rupakan tanah Desa dan tanah-tanahrakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131Ha belum dibayar ganti kerugian ga-rapannya kepada masyarakat peng-garapannya dan ganti rugi itu segeradibayar lunas oleh Pihak Pertama

Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadihak milik Rakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh keduapihak dan akan diuraikan dalam gam-bar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Haitu 26 Ha diantaranya disediakanuntuk 13 orang yang akan ditunjukoleh Pihak Pertama masing-masing a-kan mendapatkan 2 Ha tanah. Per-mohonan untuk mendapatkan hakatas tanah-tanah tersebut kepada ins-tansi Agraria belum diajukan oleh Pi-hak Pertama, sehingga Pihak Perta-ma bermaksud untuk mengoperkanhak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk me-ngambil alih hak garapan Pihak Per-tama atas tanah-tanah tersebut de-ngan uang ganti kerugian sebesar Rp.50 tiap meter persegi, dengan keten-tuan bahwa Pihak Pertama akan mem-berikan bantuan kepada Pihak Keduaagar Pihak Kedua dapat menjadipemilik tanah-tanah tersebut dan PihakPertama juga memberikan bantuannyaagar Pihak Kedua memperolehsertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak mem-buat suatu persetujuan mengenal halitu, maka berhubung dengan itu parapenghadap, bertindak sebagaimanatersebut diatas, menerangkan bahwaPihak Pertama (KODAM) dan PihakKedua (BUANA ESTATE) yang sa-tu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan denganini membuat suatu persetujuan denganperjanjian-perjanjian dan syarat-sya-rat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama de-

Segenap Jajaran

Seksi P2B Kec. PesanggrahanMengucapkan Selamat :HUT Jakarta

Vancasius Gunawan, ST. M.Si.Kepala Seksi

Ke - 484




ngan ini melepaskan dan menyerah-kan kembali kepada Negara RepublikIndonesia, hak garapannya atas limabidang tanah yang terletak di dalamDaerah Propinsi Jawa-Barat, Kabu-paten Bogor Kecamatan CiteureupDesa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit danSereh Ciderati/Karangasem, yangluasnya kurang lebih 8131 Ha ter-sebut diatas dan tanah tanah tersebutadalah tanah-tanah: Bekas Hak Kri-pacht nomor: 107, luasnya2.022.502.5 m2, surat ukur nomor:225/1934, Bekas Hak Kripacht no-mor : 108, luasnya 938.157.5 m2 su-rat ukur nomor: 226/1934, BekasHak Kripacht Nomor luasnya804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luas-nya 3.209.000 m2 surat ukur nomor:697/1938. Bekas Hak Kripacht no-mor: 79 luasnya 1155.878 m2 suratukur nomor: 632/1929 atau seluruh-

nya seluas lebih kurang 8.130.238m2, yang letak dan batas-batasnyaadalah menurut suatu gambar situasi(peta) yang diberi warna-warna ber-turut-turut kuning, hijau, abu-abu, u-ngu dan merah, tertanggal hari ini, di-tandatangani oleh kedua belah pihakbermaterai cukup dan dilekatkanpada minut akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak ter-masuk celah celah (enclaves) yangdiberi warna biru yang merupakantanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal2. Pelepasan dan penyerahan kem-bali kepada Negara Republik Indo-nesia tanah-tanah Hak garapan ter-sebut dilakukan oleh Pihak Pertamaguna memberikan kesempatan ke-pada Pihak Kedua untuk memohonhak berupa apapun juga atas tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan penyera-han kembali kepada Negara RepublikIndonesia tanah-tanah hak garapanseluas 737 Ha tersebut dianggap tid-ak pernah dilakukan. Bila Pihak Ke-

dua karena sebab apapun juga tidakmendapat hak berupa apapun jugaatas tanah-tanah yang diuraikandiatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan dan pe-nyerahan kembali tanah-tanah hakgarapan seluas 737 Ha tersebut PihakKedua membayar kepada Pihak Per-tama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiapmeter persegi atau seluruhnya berjum-lah Rp. 368.500.000,- dari jumlah u-ang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Keduakepada Pihak Pertama dan untuk pe-nerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan inimemberikan kwitansinya berupa aktaini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh PihakKedua kepada Pihak Pertama segerasetelah Pihak Kedua memliki ser-tifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Hatersebut.

Apabila karena sebab apapun

Segenap Jajaran

Kecamatan PesanggarahanMengucapkan Selamat Merayakan:


Drs. Syamsudin TondeCamat

(27 Rajab 1432 H)




juga Pihak Kedua belum dapat mem-bayar lunas kekurangan uang gantirugi itu pada saat yang ditentukandiatas, maka pembayaran kekura-ngan uang ganti rugi itu akan diputus-kan oleh kedua pihak secara musya-warah. Selain pembayaran yang diu-raikan diatas, Pihak Kedua akanmembayar kepada Pihak Pertamatambahan biaya pembebasan tanahseluas 131 Ha tersebut yang jumlah-nya akan ditetapkan oleh kedua pihakdan pembayarannya akan dilakukanpada waktu uang pembebasan itudiperlukan untuk dibayarkan kepadayang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan PihakKedua akan tunduk kepada surat u-kur/gambar situasi yang akan dike-luarkan oleh Instansi Pemerintahyang berwenang untuk membuat suratukur/gambar situasi itu dan bila ke-mudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripadayang ditetapkan di atas ialah seluas

737 Ha maka kelebihan atau keku-rangan ganti rugi itu akan didasarkankepada surat ukur/gambar situasi ta-nah-tanah yang dibuat oleh InstansiPemerintah itu yang perhitungannyaakan dilakukan pada waktu pelun-asan pembayaran ganti rugi tersebut.Sebagaimana diuraikan dalam pasal4 akta ini.

Pasal 6. Pihak Pertama menjaminPihak Kedua bahwa apa yang dile-paskan dan diserahkan kembali de-ngan akta ini benar-benar haknya Pi-hak Pertama dan Pihak Pertama ber-hak untuk melakukan penglepasandan penyerahan kembali tanah-tanahHak garapan tersebut dan bahwa ta-nah-tanah tersebut tidak di ikat de-ngan credit-verband, Dihipotikkan,Diberikan atau dipertanggungkan de-ngan cara lain kepada orang lain, be-bas dari sitaan dan pula bahwa PihakPertama belum menjual/mengo-perkan tanah-tanah tersebut kepadaorang lain dan bahwa tanah-tanah itutidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjaminPihak Kedua, bahwa mengenai hakyang dilepaskan dengan akta ini Pi-hak Kedua tidak akan mendapat ta-gihan atau tuntutan apapun dan darisiapapun juga. Bila kemudian ter-nyata, bahwa Pihak Kedua mengenaihak hak itu mendapat tagihan atautuntutan, maka segala kerugian yangdideritanya dipikul dan dibayar olehPihak Kedua. Pihak Pertama menja-min Pihak Kedua, bahwa Pihak Ke-dua akan dapat memiliki sertifikat tan-ah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Da-erah (I.P.D.) dari apa yang dilepas-kan dan diserahkan kembali denganakta ini dan beban-beban lainnya atautanah-tanah itu sampai hari tanggaldikeluarkannya surat keputusan pem-berian hak atas tanah-tanah itu atasnama Pihak Kedua dipikul dan diba-yar oleh Pihak Pertama, selanjutnyaoleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini

Segenap Jajaran

Surat Kabar Rakyat Bicara NewsMengucapkan Selamat Merayakan:


Ismet FauziePemred

(27 Rajab 1432 H)

Dicky SiahaanRedpel




berjanji dan mengikat diri kepada Pi-hak Kedua, janji dan pengikatan diritersebut diterima oleh Pihak Kedua,bahwa Pihak Pertama akan turutmemberikan bantuannya kepadaPihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua mem-bebaskan/membayar ganti rugi gara-pan Rakyat atas tanah-tanah yang tid-ak termasuk dalam luas kurang lebih737 Ha tersebut dan berada di luardaerah luas tanah – tanah 737 Ha ter-sebut diantaranya sebidang tanah se-luas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat dan 15 Hatanah pengangonan yang terletak di-antara tanah-tanah seluas 813 Ha ter-sebut diatas. Dalam hal Pihak Keduamengajukan suatu permohonan hakatas tanah-tanah tersebut kepada in-stansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membe-bankan hak-hak garapan Rakyat atas

tanah-tanah tersebut semuanya seluas737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pi-hak Pertama, dikecualikan ganti rugipembebasan tanah-tanah hak milikRakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itumenjadi tanggungan dan dibayar olehPihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyatamasih ada penggarap penggarap di-atas tanah-tanah seluas 737 Ha terse-but yang pembebasannya dari parapenghuninya ditanggung oleh PihakPertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pi-hak Pertama dan semua biaya untukpengosongan itu juga seluruhnya dipi-kul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang ber-hubungan dengan pelepasan dan pe-nyerahan tanah-tanah hak garapan ini,diantaranya biaya pembuatan aktaini, uang pemasukan untuk Negaraberdasarkan surat keputusan pembe-rian hak atas tanah-tanah itu, biaya

pembuatan sertifikat dan biaya-biayalain untuk mendapatkan sertifikat ta-nah-tanah hak itu semuanya dipikuldan dibayar oleh Pihak Kedua, dike-cualikan biaya pemetaan, biaya pe-ngukuran dan untuk mendapatkan su-rat ukur atau gambar situasi sebagaigantinya mulai ukur, pada sertifikatyang bersangkutan dipikul dan di-bayar oleh Pihak Pertama. Selanjut-nya Pihak Pertama dan Pihak Keduamenerangkan dengan memberi hakdengan hak subsitusi sebagian atauseluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pi-hak Kedua merubah atau menambahakta ini, bila hal demikian diperlukanberdasarkan peraturan-peraturandari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pi-hak Kedua dalam segala hal, urusandan tindakan tidak ada yang dikecu-alikan guna penglepasan dan penye-

Segenap Jajaran

Tabloid Rakyat Bicara NewsMengucapkan Selamat Merayakan:


Laspen SianturiPemred

(27 Rajab 1432 H)

Benhard SilabanRedpel




rahan kembali tanah-tanah hak gara-pan atau hak lainnya tersebut kepadaNegara Republik Indonesia serta me-ngajukan permohonan kepada yangberwajib. Agar Pihak Kedua menda-pat hak berupa apapun juga atas ta-nah-tanah tersebut dan akan melaku-kan dan mengerjakan apapun jugayang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakanbagian yang tak dapat dipisahkan dariperjanjian ini yang tak dibuat tanpakuasa itu dan kuasa itu tak dapat dita-rik kembali dan tak akan berakhir ka-rena sebab apapun juga. SeharusnyaPihak Pertama menangani dengan inimemberi kuasa dengan hak subsitusiPihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum men-dapat hak atas tanah-tanah tersebutdari yang berwajib, mewakili PihakPertama sepenuhnya dimana dan ter-hadap siapapun juga sebagai yangberhak atas tanah-tanah tersebut da-

lam segala hal, urusan dan tindakantidak ada yang dikecualikan, sehinggaPihak Kedua berhak dan berwenanguntuk melakukan dan mengerjakansegala sesuatu yang Pihak Pertamasendiri sebagai yang berhak atas ta-nah-tanah tersebut berhak untuk me-lakukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudian tidakmendapat hak berupa apapun jugaatas tanah-tanah tersebut seperti yangdiuraikan dalam pasal 3 akta ini untukdan atas nama Pihak Pertama sele-kas-lekasnya mengoperkan dan me-nyerahkan atau melepaskan dengancara apapun juga tanah-tanah hak ga-rapan tersebut kepada orang lain, de-mikian dengan tidak mengurangi pe-raturan-peraturan dari yang berwajibdengan harga dan perjanjian-per-janjian yang ditimbang baik oleh Pi-hak Kedua, menerima harga pengo-peran/penerimaan itu, demikian de-ngan ketentuan bahwa harga pengo-peran/pelepasannya seluruhnya men-

jadi haknya Pihak Kedua dan segalakerugian yang didapat atau didertiadengan apa yang dioperkan/dilepas-kan dengan akta pengoperan/pelepa-san tersebut mulai tanggal pengoperantanah-tanah itu oleh Pihak Pertamahingga pengoperan/pelepasan keduaitu menjadi haknya atau dipikul olehPihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua denganini membebaskan Pihak Pertama darikewajibannya untuk mengembalikanuang ganti rugi yang telah diterima.Oleh Pihak Pertama tersebut kepadaPihak Kedua, sehingga jumlah uangtersebut tetap menjadi haknya PihakPertama sebagai penggantian daripendapatan pengoperan/pelepasankedua itu. Kuasa kuasa yang dimak-sud diatas ini tak dapat ditarik kembalidan tak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal1813 Kitab Undang-Undang HukumPerdata atau karena apapun juga.

Segenap Jajaran

Media Online Rakyat Bicara NewsMengucapkan Selamat Merayakan:


Laspen SianturiPemred

(27 Rajab 1432 H)

Rapolo EldonaRedpel




Akhirnya para penghadap, bertindaksebagaimana tersebut diatas mene-rangkan: Bahwa apa yang dilepaskandengan akta ini akan diserahkan olehPihak Pertama kepada Pihak Keduadengan selayaknya segera setelahakta ini ditandatangani. Bahwa keduapihak tentang perjanjian ini dan segalaakibatnya memilih tempat tinggaltetap dan seumumnya di PaniteraanPengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Di lain sisi, SK Kepala BPN RINomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang“PEMBATALAN SEBAGIAN SU-RAT KEPUTUSAN KEPALA BA-DAN PERTANAHAN NASIO-NAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006ATAS TANAH SELUAS2.117.500 M2 DAN PEMBATA-LAN SERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBA-LANG ATAS NAMA PT.BUANAESTATE SEBAGAI PELAKSA-

NAAN PUTUSAN YANG SU-DAH MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM TETAP SERTA PEMBE-RIAN IZIN PELEPASAN HAKGUNA USAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE”

Dalam SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, KEPALA BA-DAN PERTANAHAN NASIO-NAL REPUBLIK INDONESIA,Diktum KEENAM: Memberikan izinkepada PT. Buana Estate untuk me-lepaskan Hak Guna Usaha atas tanahseluas 1.797.414 M2, untuk kepen-tingan Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari: Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahati seluas594.014 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 147/Sukahati seluas74.650 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 148/Tangkil seluas

375.110 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 150/Tangkil seluas178.570 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT.Buana Estate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usaha atas ta-nah sebagaimana Diktum KEENAMdi hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkankepada Kementerian Pertahanan Re-publik Indonesia untuk mengajukanpermohonan hak atas tanah, untukkepentingan pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI),setelah dilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksud dalamDiktum KETUJUH.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Badan Pertanahan NasionalRI, Joyo Winoto tak bersedia mem-berikan komentar. (TIM)

Perusahaan Pers


Pemimpin PerusahaanBernike Miranda Pardede, SPd.

Dengan keragaman Kita Bangun Jakarta sebagaiKota Jasa yang Ramah Lingkungan

Kantor Berita Rakyat Bicara NewsMedia Online Tabloid Surat Kabar



Ir. Djoko Sunarjanto, MSiBersama Kroni Diduga“Otak” Mafia Proyek Fiktif

Kapus Lemigas “Tutup Mata”

Jakarta, Kantor Berita RBNWalaupun Panitia Lelang dan Pe-

jabat Pembuat Komitmen (P2K) diPusat Penelitian dan PengembanganTeknologi Minyak dan Gas Bumi Le-migas yang berdomisili di Jl. CiledugRaya Kaveling 109 Cipulir Kebayo-ran Lama Jakarta Selatan “doyan du-it” dan terindikasi terima suap dariproyek fiktif, tetapi Kapus Lemigasselaku penanggung jawab anggaran“tutup mata” terhadap praktek indi-kasi korupsi tersebut.

Ir. Djoko Sunarjanto, MSi bersa-ma kroni diduga sebagai “Otak” mafiaproyek fiktif dan terindikasi merugi-kan negara, karena negara membayartagihan proyek kepada kontraktorpelaksana PT Delapan Pancuran E-mas, sedangkan pekerjaan tidak di-kerjakan alias fiktif. Kemudian, disi-nyalir Ir. Djoko Sunarjanto, MSi ber-sama kroni menerima uang setoransekitar empat ratus empat juta rupiahdari kontraktor pelaksana.

Untuk terciptanya pemerintahanyang bersih dari korupsi khususnyadi Lingkungan Lemigas, Komisi Pem-berantas Korupsi (KPK) dan Kejak-saan Agung RI diminta turun tanganuntuk membasmi korupsi yang terjadidi Lingkungan Lemigas Cipulir secarabersinergis, karena praktek korupsididuga sudah kebiasaan yang ber-langsung dari tahun ke tahun tanpa da-pat tersentuh hukum yang berlaku di

wilayah hukum Indonesia.Hal itu disampaikan sumber Kan-

tor Berita RBN yang tidak bersedianamanya ditulis dalam pemberitaan diJakarta belum lama ini.

Sesuai dengan pantauan Kantor Be-rita RBN, terkait dengan pengumumanNomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010yang pekerjaannya dibiayai dari DIPATA 2010 lalu dengan jumlah paket 35(tiga puluh lima) paket, dimana dalamproses tender disinyalir melanggarKeppres 80 Tahun 2003 dan

penyempurnaannya karena proses ten-der tertutup dan “tender tenderan”.

Diduga dari 35 paket tersebut sa-rat korupsi, kolusi dan gratifikasi an-tara P2K, Panitia, dan KontraktorPelaksana. Pengumuman tersebut ter-indikasi tidak diumumkan di mediasaat itu supaya tidak diketahui publik.

Salah satu contoh, PermintaanPengadaan Barang (PPB) dari BLM1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010sebesar Rp.424.487.877,- dengan



Segenap Jajaran


Kepala DinasArief Budiman


Dinas Pariwisata & KebudayaanProvinsi DKI Jakarta

Segenap Jajaran


KasudinHj. Warisih, SH. M.Si.


Sudin Dukcapil Jaksel


PENERBIT::Kantor Berita Rakyat Bicara News

(Multimedia Rakyat Bersatu)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike MirandaPardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk,

Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:

Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol.(Pur) Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, ApoanSaragih, SE, Tengku Zainal, IsmetFauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo

PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH,

Bonifasius Gunung, SH, DickySiahaan, SH, Donald Halasan

Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENJAB:

Laspen SianturiPEMIMPIN REDAKSI:

Laspen SianturiWAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

-REDAKTUR PELAKSANA:Bernhard Silaban, SPd.REDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. Sirait, Monang,Dicky Siahaan, SH., Rapolo Eldona

REDAKTUR:-

STAF REDAKSI (Jurnalis):Anggiat Sitorus SE, RapoloTurnip, Bernhard SilabanSPd, Monang S, KokoyKomaruddin (Acong), AhmadNurlisan, Zulkifli Sianturi,Ujang, Eko Budiono,

Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P,Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div.PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPINPERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: MirandaKOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGERIKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SELayout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, SriWulandari, Condro PranotoPERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: NurmaniS. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: SamuelTinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIROPEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO BEKASI: -BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: JuniManurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka.Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori AlamatPerwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Anggrek GarudaBlok D III No. 61 Slipi Jakarta Barat TELP.: (021) 94705665 E-MAIL:[email protected] Percetakan: Print Out Warung InternetWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.ccDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TIKANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara Kebenaran

nilai kontrak Rp 419.100.000,- ter-indikasi “fiktif”.

Diduga Ir. Djoko Sunarjanto,M.Si selaku P2K menerima suap dariindikasi proyek fiktif tersebut Rp.116.000.000, Moch. Fierdaus, S.Siselaku Ketua Lelang menerima suapRp. 40.000.000, Anto menerima su-ap Rp. 40.000.000, Ir. Tunggal M.Scsebesar Rp. 23.000.000, SyamsudinMukhtar, SE menerima suap sekitarRp. 185.000.000 sedangkan kon-traktor PT Delapan Pancuran Emashanya mendapat fee sekitar Rp.15.000.000, selaku pelaksanapekerjaan terindikasi fiktif.

Pembuatan Garansi Bank jugaterindikasi “aspal” yang umumnyadigunakan oleh kontraktor binaan,dimana hal tersebut didugapersekongkolan antara P2K, Panitiadan Kontraktor Pelaksana.

Juga pengadaan barang AC TahunAnggaran 2009 lalu disinyalir barangyang digunakan terindikasi barangbekas dimana Ir. Rudi Suhartono Wterindikasi korupsi, kolusi, nepotismedan terima gratifikasi.

P2K, Panitia dan Pengawas diLingkungan Lemigas juga terindikasi“doyan setoran” dari KontraktorBinaan, baik dari proyek pekerjaanpenunjukan langsung maupun

pekerjaan pemilihan langsung untukperkaya diri.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Lemigas Cipulir, KapusLemigas dan Ir. Djoko Sunarjanto,M.Si tidak bersedia memberikankomentar serta terkesan gerahterhadap kedatangan wartawan yangmelakukan konfirmasi. Walaupunsudah dikonfirmasi secara tertulis,keberadaan surat konfirmasidipertanyakan dan ditindak lanjuti,diduga wartawan dihalang halangidengan dibenturkan terhadap satpamyang bertugas, sesuai dengan perintahpetinggi Lemigas.

(Andre/Rapolo)



Tabib MudaAji Warno Idrus Saputra

Mengobati:berbagai penyakit dengan

Alamat: Jl. Pandan Permai Perumahan TangkasPermai Blok pandan (kampung Batak) Kelurahan

Petukangan Selatan Jakarta SelatanTelp. 021 96869430

“Anda Sehat Kami Senang”

teraphy dan ramuan herbal


Terkait Tanah SihombingPenataan Perangkat HukumUntuk Menghindari Konflik

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahamipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatantanah (P4T) pada masa lalu, terindikasi karena Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)kurang mempublikasikan diri dan kebijakannya kepadamasyarakat luas, terkait apa itu BPN, apa tugas pokok

atau fungsi BPN, dan dimana letak kantor BPN.Sehingga saat ini menuai banyak sengketa, konflik dan

perkara pertanahan.

Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk masa depan masyarakat

mengharapkan pertanahan berkontri-busi secara nyata dalam mewujudkantatanan kehidupan bersama yang har-monis dengan mengatasi berbagaisengketa, konflik dan perkara perta-nahan di seluruh tanah air, serta me-lakukan penataan perangkat hukumdan sistem pengelolaan pertanahansehingga tidak melahirkan sengketa,konflik dan perkara di kemudian hari.

Seperti kisah sebidang tanah yangterletak di jalan Pura Sakti II RT/RW002/07 Kelurahan Cipete Selatan Ke-camatan Cilandak Jakarta Selatan de-ngan AKTA JUAL BELI (AJB) No.061 tahun 1976 dan Girik C 1094dengan luas tanah 490 meter persegi,sampai saat ini menurut riwayat tanahdan buku letter C masih atas namaIskandar Sihombing (Alm), namunsewaktu ahli waris ingin membuatsertifikat, ternyata sertifikatnya sudahlebih dahulu dibuat oleh orang yang lain.

“Kami tidak pernah menjual ataumenggadaikan kepada siapa dan pi-hak manapun tanah warisan orang tuakami tersebut, tetapi ketika kami inginmengurus sertifikat, ternyata sudahada orang lain yang terlebih dahulumembuat sertipikat atas nama Kus-nidar Mahmud.

Adapun sebagai dasar KusnidarMahmud menguasai tanah kamitersebut adalah AKTA JUAL BELI(AJB) No. 064/CildakII/1995 yangdibeli dari H. Muhammad Hasan(Alm) dengan luas 500 meter persegi,sedangkan sewaktu Almarhum orangtua kami membeli tanah yang samadari Almarhum Alias B. H. Mugenidengan AKTA JUAL BELI (AJB)No. 061 tahun 1976 dan Girik C1094 dengan luas tanah 490 meterpersegi, ketika itu Almarhum H. Mu-hammad Hasan merupakan salah se-orang saksinya (saksi III). Saat ini ta-nah kami tersebut sudah terbit ser-tifikat No. 2636 Cipete Selatan de-

ngan luas 936 meter persegi dan di-kuasai oleh orang yang merasa ber-hak yaitu Kusnidar Mahmud seorangpensiunan pejabat dari PT Pertamina.

Dalam Surat Keterangan dariKelurahan Cipete Selatan Nomor 79/1.711.03 tanggal 9 Februari 2007 Lu-rah saat itu menerangkan: 1. buku letterC yang ada pada Kantor KelurahanCipete Selatan bahwa letter C.222 persil10 blok d I tercatat atas nama Alias B HMugeni pada saat pendaftaran/pencatatan tanah tahun 1937/1938tanah tersebut terdaftar sebagai tanahadat. 2. Pada tanggal 25 Februari 1976dari C.222 persil 10 blok d I dijual keNo.1094 seluas 490 M2 (Empat ratussembilan puluh meter persegi) atas dasarsurat AKTA JUAL BELI Nomor: 061/1976 tertanggal 25 Februari 1976 atasnama ISKANDAR SIHOMBING.

Sebagai warga Negara dan ahliwaris, kami sangat mengharapkanmendapat keadilan sebagaimana la-yaknya hak kami berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam hal inipun kamimengharapkan bantuan serta duku-ngan dari Lurah Cipete Selatan, Ca-mat Cilandak, para saksi yang masihhidup, serta Badan Pertanahan Na-sional untuk bersama-sama mencarisolusi dan mengawal kebenaranterkait indikasi penyerobotan tanahwarisan Almarhum orang tua kami.”Demikian Lelo Pamuji Sihombing, SHsalah seorang ahli waris AlmarhumIskandar Sihombing menuturkankepada Kantor Berita RBN diJakarta Minggu lalu. (RapTurnip)


Sekilas Sejarah JakartaJakarta, Kantor Berita RBN

Sejarah Jakarta di mulai dariSunda Kelapa, kota pelabuahan dimuara Sungai Ciliwung yang beradadi bawah kerajaan Sunda, kerajaanHindu terakhir di Jawa Barat yang ber-ibukota di Padjajaran. Sunda Kelapamengalami kehancuran setelah pe-nyerangan oleh Kesultanan Cirebonyang di bantu Kesultanan Demak. Pe-naklukan ini ditandai dengan pergantiannama kawasan tersebut menjadiJayakarta, kota kemenangan oleh pa-ngeran Fatahillah atau Faletehan padatanggal 22 Juni tahun 1527. Selan-jutnya, Sultan Gunung Jati dari Ke-sultanan Cirebon menyerahkan peme-rintahan di Jayakarta kepada putranyaSultan Maulana Hasanuddin yangmenjadi Sultan di Kesultanan Banten.Sejak itu Jayakarta berada di bawahkekuasaan Kesultanan Banten.

Bangsa Portugis merupakanbangsa Eropa yang pertama kali da-tang ke Sunda Kelapa sekitar tahun1527 disusul Belanda sekitar abadke 16. Saat Jayakarta dipimpin kera-bat Sultan Banten, kongsi dagang Be-landa VOC menduduki Jayakartadan mengubah nama kota tersebutmenjadi Batavia. Sejak itu, Bataviadibawah pimpinan Gubernur Jen-dralnya yang pertama, Jan PieterzoonCoen berkembang pesat.

Kemasyuran Jakarta tempo dulusebagai kota perdagangan yang me-ngundang kedatangan para pedagangEropa, tidak surut hingga hari ini. Ko-ta pelabuhan yang ramai sejak abadke-5 itu, sekarang dikenal sebagaiProvinsi DKI Jakarta. Dengan luasdaratan 661,52 km2, Jakarta terba-gai menjadi Kotamadya Jakarta U-tara, Selatan, Barat dan Pusat serta

1 Kabupaten Kepulauan Seribu.Masa lalu dan masa kini, Jakarta

merupakan kota tempat bertemunyaragam suku dan bangsa, Jakartasungguh kaya keragaman. BangsaArab, China, India dan Portugis yangtelah menetap puluhan tahun di Ja-karta terbukti telah memberikan pe-ngaruh yang signifikan pada warnabudaya Jakarta.

Sebagai ibukota Negara dan pu-sat pemerintahan, Jakarta tumbuhmaju sejalan dengan kota-kota laindi kawasan Asia. Berbagai fasilitaskota moderen terus dibangun untukmemberikan kenyamanan bagi wi-satawan yang berkunjung ke Jakarta.Bandara Soekarno-Hatta di Jakartamerupakan salah satu pintu masukpenting wisatawan menuju Indonesiaselain Bandara Ngurah Rai, Ba-li.(RapTurnip)

Law Office


Managing ParalegalLASPEN SIANTURI


Dicky Siahaan & Associates

LawyerDICKY SIAHAAN, SH.

Sekilas Sejarah Jakarta


Pelayanan KelilingKTP dan Akta LahirKependudukan Jaksel

Jakarta, Kantor Berita RBNSuku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota AdministrasiJakarta Selatan melakukan pelayananmobil keliling di Kelurahan Petuka-ngan Selatan Kecamatan Pesanggra-han pada hari Sabtu, 2 Juli 2011 ber-tempat di Gedung Serbaguna RW07,dengan melayani 47 Kartu TandaPenduduk (KTP) dan 72 Akta Kela-hiran untuk warga Kelurahan Petu-kangan Selatan. Jumlah tersebut men-jadi yang terbaik selama tiga putaranpelayanan keliling yang telah dilak-sanakan oleh Sudin Dukcapil KotaAdministrasi Jakarta Selatan.

Kepala Suku Dinas, Hj. Warisih,SH, MSi, dan Lurah Petukangan Se-latan, H. Udin Syawaludin S. Sos pa-da kesempatan tersebut, secara sim-bolis memberikan KTP kepada war-ganya, dan sangat pengharapkan ke-

sadaran seluruh warga KelurahanPetukangan Selatan terkait pengu-rusan dokumen kependudukan, se-perti KTP dan Akta Kelahiran karenamerupakan hak sebagai warga Ne-gara yang merdeka dan berdaulat.

Adapun kegiatan tersebut me-rupakan pelayanan jemput bola da-lam upaya tertib administrasi kepen-dudukan. “Selama tiga putaran pela-yanan mobil bergerak ini kami laku-kan diberbagai kelurahan PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan,pencapaian terbanyak sementarapada hari ini di Kelurahan PetukanganSelatan, ujar Kepala Seksi Kepen-dudukan, Johanes.

Namun demikian, banyak wargayang mengeluhkan lambatnya suratedaran yang mereka terima dari RTmasing-masing. “Seharusnya KepalaRukun Tetangga bisa memberikan su-rat tersebut seminggu sebelumnyasupaya kita bisa mempersiapkansyarat dan ketentuan dalam pengu-rusan dokumen kependudukan kita.”Pungkas Ahmad warga PetukanganSelatan. Menurut warga, surat edaranmereka terima hari Jum’at malamtanggal 1 Juli 2011. (RapTurnip)

H Udin Syawaludin S.Sos, Lurah Petukangan Selatan

Pelayanan KelilingKTP dan Akta LahirKependudukan Jaksel


Anda InginMemasang Iklan?

Hubungi kami di:021 - 94705665

TARIF IKLAN TABLOIDKANTOR BERITA

RAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kalipemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

Antara Pelayanan Pertanahan dan IUJK di Pemkot JakselJakarta Kantor Berita RBN

Pelayanan masyarakat di WilayahPemerintah Kota Administrasi

Jakarta Selatan (Jaksel) sebagiandapat dikatakan sudah profesional

dan sebagian lagi masihmengutamakan urusan masing

masing dengan berbagai kepentingandari pada meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat Jaksel.Akibatnya pelayanan terhadap

masyarakat seperti dipersulit dandihambat karena peraturan

terindikasi “ditambah-tambah” .

“Kalau pelayanan di bidang pertanahansudah semakin meningkat kualitas

pelayanan dan cepat waktunya. Salah satucontoh dengan permohonan pengukuran

karena dapat langsung “eksen” setelah duahari. Sedangkan dalam pelayanan Ijin

Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) terkesandipersulit dan syarat syaratnya di ditambahdengan berbagai macam aturan, contohnyaKeterangan Rencana Kota dan parafnya.Hal tersebut disampaikan sumber Kantor

Berita RBN yang tidak mau ditulisnamanya. Ketika dikonfirmasi kepada

Sudin Sarana dan Prasarana, tak bersediauntuk memberikan komentar. (Fanny/Bern)


PMJ Diminta Tindak LanjutiLaporan MasyarakatTerkait “Dokter Pembunuh”Jakarta, Kantor Berita RBN

Manajemen RS Aminah terindika-si melindungi “dokter-dokter pembu-nuh” dengan membuka praktik ke-dokteran di rumah sakit tersebut. Di-sebabkan tindakan manajemen RSAminah tersebut, nyawa Dyah Ratrianak gadis berusia 20 tahun yangmenjadi tulang punggung keluarga,meninggal dunia pada tanggal 31/10/2010 lalu. Kejadian yang menggores-kan kesedihan bagi keluarga korban.Untuk terciptanya supremasi hukummaka keluarga korban minta supayaPolda Metro Jaya menindaklanjuti la-poran terkait dugaan salah diagnosaoleh dr Sri Rahayu Sp.PD.

Kisah manajemen RS Aminah me-melihara dokter pembunuh, sepertidianggap angin lalu oleh berbagai pi-hak yang seharusnya bertanggung ja-wab baik secara psikologi maupunsecara hukum terhadap keluarga kor-ban dugaan salah diagnosa mantanpasien di Rumah Sakit (RS) Aminahyang memang diduga kuat sangat di-ragukan kualitas pelayanannya.

Pasalnya, setelah berobat ke RSAminah bukannya penyakitnya sem-buh, melainkan pasiennya berakhirdengan kematian, meskipun kematianadalah suratan tangan yang tidak da-pat ditolak kalau sudah ajalnya.

Apakah pasien tersebut meninggaldunia disebabkan terindikasi keracu-nan obat sangat layak dipertanyakan.Dalam hal ini Kementerian Kesehatanperlu turun tangan untuk lakukan pe-ngkajian dan penelitian keberadaanRS Aminah. Apakah kelayakan RS

Aminah masih layak tetap untuk men-jalankan operasional selaku rumahsakit swasta yang melayani kesehatanmasyarakat dan perijinannya perludikaji, ditelaah serta diteliti karena ter-indikasi kurang profesional.

Sesuai dengan pantauan KantorBerita RBN, RS Aminah disinyalirmelakukan malpraktik dan kualitasdokternya juga kurang manusiawiserta kurang profesional.

Rapolo juru bicara dari keluargaDyah Ratri (almarhum) mengatakan,“Bagaimana tanggung jawab moralRS Aminah serta dr. Sri RahayuSp.PD terkait kematian Dyah almar-humah? Saya menduga Manejemendan dokter RS aminah tidak bertindakprofesional ketika menjalankan pro-fesinya untuk melayani masyarakatdalam urusan kesehatan. Kami telahmelaporkan dr Sri Rahayu ke PoldaMetro Jaya, karena menurut kami drSri Rahayu melakukan pelayanan ti-dak sesuai dengan SOP kedokteranketika melakukan pemeriksaan, pe-rawatan serta pengobatan kepadaDyah (alm).

Untuk penyelidikan, hal tersebutdilaporkan dengan Nomor: TBL/439/II/2011/PMJ/Ditreskrim Umpada tanggal 05 Februari 2011 lalu.Kami sebagai keluarga korban pela-por, sangat mengharapkan PoldaMetro Jaya segera menindak lanjutilaporan kami.

Dalam waktu sebelas hari masaperawatan dan pengobatan di RS A-minah, dokter tersebut mendiagnosatiga penyakit berbeda tapi mem-

berikan obat yang sama, akibatnyaalmarhum bukannya sembuh tetapisemakin parah, wajah dan lehernyamembengkak menyeramkan sepertigejala keracunan obat, imbuhnya.

Herry Hartati ibu kandung DyahRatri menjelaskan, kisah menyedih-kan ini berawal ketika kondisi putrisaya tidak enak badan, langsung sayabawa ke RS Aminah di Kreo Cile-duk Raya Tangerang. Setelah tes da-rah dan urin, dokter menyarankan tin-dakan rawat inap. Selanjutnya hasildiagnosa dokter demam berdarah.

Namun hari kedua perawatan,dokter setelah melakukan diagnosamenyatakan penyakit pasienya adapenyakit baru lagi, yaitu types. Selakurakyat kecil yang awam masalah me-dis dan kedokteran, saya manut sajaapa kata dokter. Namun hal terpen-ting buat saya adalah bagaimana putrisaya cepat sembuh, tuturnya.

Selama sembilan hari masa per-awatan, dua puluh tujuh kali lengananak saya disuntik oleh dokter, de-ngan perincian tiga kali disuntik dalamsehari. Dokter mengatakan, “Obat-obat tersebut disuntikkan untuk me-nurunkan demam, lalu untuk obatinfeksi lambung serta anti biotik.”

Tindakan ini menyebabkan “le-bam” kebiru-biruan sepanjang lenganbekas jarum suntik. Dalam masa pe-rawatan di RS Aminah, timbul ber-cak-bercak merah disertai pemben-gkakan pada wajah terutama padabagian bibir, sangat terlihat pembe-kakan dengan jelas. Sewaktu dita-



nyakan, Dokter menjelaskan, ber-cak-bercak serta pembengkakan ter-sebut diakibatkan “panas dalam” danmerupakan efek dari infeksi lambung.

Dalam kondisi sedih dan sesak,saya selalu berdoa kepada Allah agaranak saya cepat sembuh, sehat dansegera pulang kerumah. Karena me-nurut Dokter, jika trombositnya sudahdbagus, anak saya boleh saja dibawapulang dan dirawat di rumah, tuturdokter kepada saya kala itu.

Saya merasa bersyukur karenatrombosit putri saya sudah diatas nor-mal, namun ada ganjalan dihati melihatpembengkan pada sekujur wajah dansudah merembet ke leher anak saya.Karena situasi dan kondisi, serta pen-jelasan dokter mengenai ganjalantadi, yaitu hanya efek dari infeksi lam-bung, dengan perasaan bersyukurkami mengambil keputusan untuk pu-lang ke rumah sesuai dengan penje-lasan dokter.

Namun, entah pengobatan modelapa yang dilakukan dokter RS Aminahkepada anak saya, bukannya sema-kin sehat tetapi sebaliknya. Berselangdua hari setelah pulang dari rumahsakit, saya membawa dia kembali keRS Aminah untuk kontrol. “MasaAllah…………….., setelah tes sam-ple darah, dokter mengatakan putrisaya terdiagnosa Anemia Plastik, pa-dahal dokter yang menangani darimulai masuk rumah sakit ini, sampaisaat kembali kontrol ke rumah sakitadalah dokter yang sama juga.

Luar biasa dan benar-benar luarbiasa karena dalam waktu sebelashari, dokter RS Aminah berhasi me-nemukan tiga penyakit yang berbedapada tubuh putriku. Dan lebih anehlagi, dokter yang sama juga membe-rikan obat yang sama meskipun dok-ter menemukan penyakit yang berbe-da, keluhnya.

Saat dalam perawatan saya di

rumah, anak saya tidak bisa makandan minum, bibir serta lehernya sema-kin membesar aneh, dan sangat susahtidur. Bila diajak ngomong, eh….. m-alah air mata yang menetes di pipinya,sambil menatap kosong kepada ke-luarga atau kerabat tetangga yang be-rusaha mengajaknya untuk berbicara.

Kondisi putriku masih kacau ba-lau, dan tatapan matanya kosong Pan-dangannya hampa dan wajahnya sen-du menyeramkan, serta tidak dapatterlukiskan seberapa perihnya hatisaya melihat dia dalam penderitaanyang sangat berat, setelah menjalanitindakan perawatan dan pengobatanoleh dokter Rumah Sakit Aminah.Semoga Allah menyembuhkan jiwadan raganya. Hanya itu pengharapankami sekeluarga.

Tetapi, yang terjadi hanya kehen-dak TYME. Anak saya sudah ber-istirahat dengan tenang, dan dalam halini saya tidak dapat menerima kea-daan ini. RS Aminah dan dr. Sri Ra-hayu Sp.D harus bertanggung jawabsecara hukum, imbuhnya.

Dokter RS Aminah PasangInfus di Kepala Bayi

Pada situasi dan kondisi yang lain,dan sudah ditulis dalam pemberitaanedisi sebelumnya, RS Aminah didugakuat melakukan tindakan malpraktikterhadap seorang pasien balita sakitberusia satu bulan. Setelah berobatdi RS Aminah, bukannya makin sem-buh, malahan menimbulkan benjolanpada kepala bayi, yang akhirnya ber-akhir dengan kematian bayi.

Benjolan terjadi disinyalir akibatcairan infus yang tidak dapat masukke dalam urat pembuluh nadi, danakibatnya terjadi pengumpalan cairandi satu titik di sekitar kepala bayi.

Pengambilan keputusan untukmelakukan infus di kepala terindikasikeputusan yang kurang layak,mengingat umur pasien masih bayi

satu bulan.Disebabkan krisis kepercayaan

terhadap RS Aminah, bayi dibawaberobat ke rumah sakit lain yaituRSUP Fatmawati. Tapi tidak ber-selang lama, balita itupun mening-galkan dunia fana ini.

Meskipun hal tersebut sudah dila-porkan ke Kementerian Kesehatan,Menteri Kesehatan terkesan lambanuntuk segera menurunkan timnya kelapangan dalam rangka melakukansurvei ke RS Aminah. Apakah RSAminah masih layak beroperasionaldan apa perijinannya sudah sesuai de-ngan aturan standar, dipertanyakankeberadaannya. Kalau perlu dan ter-bukti tidak layak lagi untuk berope-rasional sebaiknya RS Aminah ditutupsaja. Agar jangan menimbulkan kor-ban berikutnya, disebabkan kualitasRS Aminah terindikasi amburadul,sebaiknya Menteri Kesehatan cabutperijinan RS Aminah.

Di lain sisi, Dinas Kesehatan KotaTangerang memberikan tanggapanpada hari Sabtu, 14 Agustus 2010lalu, melalui websitenya, mengatakan“Dinas Kesehatan Kota Tangerangsudah mendapatkan berita serupamelalui fax dari Depkes dan telah ka-mi tindaklanjuti berita tersebut de-ngan:1.Memanggil manajemen RS.Aminah yang dihadiri oleh: DirekturOperasional, Manajer PelayananMedik, dan Humas RS. Aminah. 2.Manajemen RS. Aminah sudah me-lakukan klarifikasi dengan membawabukti bukti berupa: Kronologis Ka-sus, Resume Medis bayi Jesslyn,Surat Penolakan tindakan Kedokte-ran, Surat Pulang atas permintaansendiri, Surat Kuasa a.n. Tn. RapoloTurnip, dan berkas - berkas lainnyayang terkait. 3. RS. Aminah sudahmelakukan klarifikasi ke DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medias Ke-menterian Kesehatan RI. 4. Dinas


>>Sambungan dari hal. ...27


Kesehatan sudah datang untuk Visitke Rumah Sakit tersebut.”

Ketika hal tersebut kembali di-konfirmasi ke RS Aminah, pihak ma-negemen tidak bersedia memberikan

komentar. Tetapi pada konfirmasisebelumnya Dr.M.P.P. Simorangkir,Sp.B mengatakan, “Hal tersebut sudahada hak jawabnya. Nanti kita ketemulagi” ujar Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.Bkepada Kantor Berita RBN beberapa

waktu yang lalu. Tetapi apa yangdimaksud dengan hak jawab tersebutdipertanyakan, disebabkan Redaksi atauwartawan RBN belum pernah merasamendapatkan surat hak jawab dari RSAminah terkait pemberitaan. (TIM)

Direktur Operasional RS Aminah, dr. AusvinGeniusman “Intimidasi” Keluarga KorbanUntuk Cabut LP ke Polda Metro JayaJakarta, Kantor Berita RBN

Direktur RS Aminah, dr. AusvinGeniusman terindikasi telah mengin-timidasi keluarga korban untukmencabut laporannya ke Polda MetroJaya pada hari Kamis, 16 Juni 2011di RS Aminah. Tindakan pembo-dohan kepada seorang ibu malang initerjadi ketika pihak manajemen me-ngundang keluarga korban untukmenyelesaikan kasus dugaan salahdiagnosa secara kekeluargaan. De-ngan itikad dan tujuan yang baik, ibutersebut bersedia memenuhi unda-ngan tersebut meskipun dia masihtrauma terhadap RS Aminah akibatkejadian yang menimpa putri tercin-tanya meninggal akibat terindikasisalah obat dan salah diagnosa awaloleh dr. Sri Rahayu Sp.PD yang beru-jung kepada kematian buah hatinya.

“Saya heran dengan tindakan dankebijakan direktur RS Aminah, dr.Ausvin Geniusman dalam kasus ini.Masa dia bersama dr. Ade Firman-syah sebagai mediator serta disak-sikan oleh saudari Devi dari pihak ma-najemen menjebak Saya (Ibu HerryHartati) untuk menandatangani kese-pakatan bersama yang mana isi suratkesepakatan tersebut diduga hanyauntuk kepentingan manajemen RSAminah tanpa memperdulikan aspekpsikologis pihak keluarga yang masih

dalam kondisi trumatik terhadap RSAminah.”

Ketika diminta copy atau salinansurat kesepakatan bersama tersebutkepada RS Aminah, dr. Ausvin mela-lui stafnya Devi mengatakan, dr Au-svin tidak bersedia menemui PihakKeluarga berdasarkan surat kuasakhusus dari pihak keluarga DyahRatri, karena surat kuasa khusus ter-sebut telah dicabut, dan pihak RSAminah akan langsung berhubungandengan Ibu Herry Hartati saja.”

Dr. Ausvin terindikasi seorangdokter dan direktur sebuah rumah s-akit yang kurang memiliki etika selakuseorang dokter dan pimpinan rumahsakit. Kedatangan pihak keluargaDyah Ratri adalah memenuhi unda-ngan mediasi untuk penyelesaian se-cara kekeluargaan.

Adapun topik yang akan dibahasadalah mengenai rekam medis. Tetapisetelah dua jam lebih Ibu HerryHartati bersama tiga orang mewakiliRS Aminah, diduga terjadipenekanan, pembodohan danpelanggaran hak azasi manusia,karena dirayu dan dipaksa untuk me-nandatangani perjanjian secara se-pihak. Adapun kopi dari perjanjiantersebut hanya ada apada pihak RSAminah.

Dan dr. Ade Firmansyah selaku

mediator pada saat mediasi tersebutdisinyalir tidak netral dalam tupok-sinya. Dalam hal ini, sertifikatmediatornya dipertanyakan dan perlujuga ditinjau kembali, karena terin-dikasi ikut serta dalam mengeroyokuntuk penekanan terhadap keluargakorban.

Selama kurang lebih dua jammereka bertiga telah “mengeroyok”dan menjebak Ibu Herry Hartati un-tuk membubuhkan tanda tanganpada surat perjanjian tersebut tanpasaksi dari pihak keluarga korban,padahal sebelumnya pihak RSAminah telah diberitahukan bahwakondisi Ibu Herry Hartati kurangsehat serta masih taruma terhadapRS Aminah ditambah dengan kurangmengerti tentang delik hukum.Setelah surat perjanjian tersebutditanda tangan dengan janji diimingidiberikan uang bantuan, Ibu HerryHartati disuruh untuk mencabutlaporan Kepolisian di Polda MetroJaya”

Ketika hal tersebut dikonfirmasi,pihak RS Aminah mengatakan, haltersebut tidak ada urusannya denganpers, padahal adapun kedatangan IbuHerry Hartati bersedia bertemu de-ngan RS Aminah untuk mediasi ada-lah karena dikawal oleh pers selakupengawal kebenaran. (Tim)

>>Sambungan dari hal. ...28


Kelompok Kerja (Pokja)Wartawan BPN RI


Koordinator PokjaLASPEN SIANTURI


Segenap Jajaran

MIN 09 Petukangan SelatanMengucapkan Selamat Merayakan:


Chairina ChasKepala Sekolah

(27 Rajab 1432 H)

Documents

Tabloid RBN Edisi 015