Tabloid RBN Edisi 007

Indek Berita

Baca Hal 12

Baca Hal 19

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 2010GratisTABLOID

Kantor Berita Rakyat Bicara News

Online: http//issuu.com/rakyatbcaranews

Akses Baca Tabloid Akses Baca beritaaktual kamiMedia Online Rakyat Bicara News- www.rakyatbicaranews.comwww.rakyatbicaranews.co.cc

Bahan Masukan TerhadapKajati DKI Jakarta

Usai Mendatangani SudinPerumahan Jakarta UtaraKasubagbin “Bagi-Bagi” Duit

Kajari JakselPerintah Tangkap

Dirut PTESPI VanDe MeentGerrit MasihBerkeliaran

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 20102

Bersambung Ke Hal 3

Bogor, Kantor Berita RBNSetelah berperkara dan berperkara terus menerus dibeberapa jenis dan tingkat peradilan, baik secara PengadilanTata Usaha Negara, peradilan perkara pidana, dan peradilanperkara perdata yang masih dalam proses pengadilan ditingkat banding, rupanya kisah dibalik kisah TanahHambalang Bogor berawal dari “surat palsu” disebabkansurat asli tidak dapat ditunjukkan pada saat membuat aktenotarisnya, dan kemudian kisah tersebut dilanjutkan denganSurat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto, PhD terindikasi “SalahgunakanJabatan” sehingga peninjauan kembali oleh Kepala BPN RIditolak Mahkamah Agung RI pada peradilan tata usahanegara.

Dalam amar putusannya, KepalaBPN RI dihukum untuk mencabut SKNomor 9 dan memperbaikinya, namunsampai berita ini diturunkan, KepalaBPN RI Joyo Winoto,PhD tidakbersedia menandatangani suratkeputusan untuk pembatalan terhadap

SK Nomor 9, akibatnya putusan MARI terindikasi “dikangkangi” aliaspejabat bersangkutan tidak bersediauntuk menjalankan putusan. Padahal,SK Nomor 9 juga ditandatangani olehJoyo Winoto selaku pejabat kepalabadan pada saat penerbitan SK Nomor

9.Bila dikaji dari waktu terjadinya

“surat palsu” yang terjadi sekitar tahun1967, memang dapat dikatakan haltersebut sudah kadaluarsa secarahukum bila akan dilaporkan sekarangini karena sudah terjadi pada 43 tahunlalu dan belum pernah dilaporkan sejakterjadi.

Namun di sisi lain, “surat palsu”tersebut juga dibuat menjadi novumbaru sewaktu terjadi proses peradilandi Pengadilan Negeri Cibinongbeberapa bulan lalu. Berarti secaratidak langsung masa kadaluarsa “suratpalsu” tersebut tercabut dengansendirinya alias dapat dilaporkankembali, dimana istri Probosutedjo,Hatmani selaku Direktur PT BuanaEstate memberikan surat kuasakepada suaminya Probosutedjo untukmenggarap tanah berdasarkan suratterindikasi surat palsu.


Penerbit: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, ApoanSaragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir. Soehermanto. PENASEHAT HUKUM: R.Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPINUMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Sahat Tumanggor, Bernhard Silaban, SPd, Romario BarusREDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F Sirait, Monang KOORDINATOR LIPUTAN : Rapolo Eldona T REDAKTUR : AlbertSiregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI (Jurnalis) : Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus, SE,Rapolo Turnip, Bernhard Silaban, S.Pd, Romario B, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan,Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Sudarto, Sahat Sinaga, Drs. Dolok F Sirait ,Rusdin Hamzah Hasugian. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI : Miranda KOORDINATOR LITBANG : - MANAGER UMUM DAN SIRKULASI: Heri Ekaputra MANAGER IKLAN : Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design: Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto. BIRO JAKARTA PUSAT: AndrewRichad. P BIRO JAKARTA SELATAN: Fanny Januar PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. HutabaratPERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: Sahat Sinaga BIRO PEMKABTANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIRO BOGOR: MasturiBIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. Nur BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN :Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede.ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665FAX: (021) 7365703 e-mail: [email protected] Percetakan: Print Out Warung InternetDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Sambungan Hal 2

Bersambung Ke Hal 4

Hal tersebut dituturkan SumberKantor Berita RBN yang tidakbersedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta baru baru ini.

Pada awalnya penggarapan tanahdiberikan kepada Kodam V Jaya.Tetapi, Kodam V Jaya hanya sebatasmendapat ijin menggarap, namundalam kenyataannya eks tanahperkebunan tersebut digarap olehmasyarakat dan belum pernah digarapoleh Kodam V Jaya.

Sikap Kodam V Jaya yangmendapat hak garap dengan dasarsurat yang aslinya tidak dapatditunjukkan serta membiarkan lahanterlantar atau tidak memanfaatkanlahan, adalah bertentangan denganketentuan Pasal 6 UUPA yangmenegaskan, “Hak atas tanah adalahberfungsi sosial”, sesuai dengan prinsipdasar Negara Kesatuan Republik In-donesia, dari rakyat oleh rakyat danuntuk rakyat.

Adapun penggarapan tanah oleh

PT Buana Estate berdasarkan suratdari Kepala Kantor Agraria danPengawasan Agraria Daerah Bogor(pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimanasurat aslinya tidak dapat diperlihatkantermasuk pada saat membuat aktanotaris pelepasan hak menggarap dariGusyaaf Hendrik Mantik, MayorJenderal Tentara Nasional Indonesia,Panglima Kodam V Jaya kepada PTBuana Estate.

“Pada hari ini Jumat, tanggalDelapan Belas Juni Seribu SembilanRatus Tujuh Puluh Enam, hadir dihadapan saya, Raden SoerojoWongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta,dengan dihadiri oleh saksi-saksi saya,Notaris, dan akan disebut dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik,Mayor Jenderal Tentara Nasional In-donesia, Panglima Kodam V Jaya,bertempat tinggal di Jakarta, menurutketerangannya dalam hal ini bertindakdalam jabatannya tersebut dan olehkarenanya untuk dan atas nama

Komando Daerah Militer (KODAM)V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoetedjo; pengusaha,bertempat tinggal di Jakarta Jalan H.Agus Salim Nomor 121 menurutketerangannya dalam hal ini bertindakberdasarkan surat kuasa dibawahtangan tertanggal 15-6-1976 yangbermaterai cukup dan dilekatkan padaminuta akta ini, sebagai kuasa dari dansebagai demikian atas nama IbuHatmani, pengusaha, bertempattinggal di Jakarta, yang dalam hal inidiwakili sebagai Direktur, selaku PihakKedua.

Para penghadap, bertindaksebagaimana tersebut diatas,menerangkan lebih dahulu bahwaberdasarkan Surat dari Kepala KantorAgraria dan Pengawasan AgrariaDaerah Bogor (pada waktu itu)tertanggal 25-11-1967 Nomor:1364/Kapad/P/1967. Dimana surataslinya tidak diperlihatkan kepadaNotaris.

Sambungan Hal 3

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 20104Pihak Pertama, Kodam V Jaya

telah mendapat ijin untuk menggaraplima bidang tanah terletak didalamProvinsi Jawa Barat, KabupatenBogor Kecamatan Citeureup DesaHambalang, yang merupakan bekastanah-tanah Perkebunan KelapaSawit dan Sereh Ciderati/KarangAsem dengan seluruhnya seluaskurang lebih 813 Ha.

Bahwa tanah-tanah seluas 813 Hatersebut, adalah: sebagian meluaskurang lebih 632 Ha telah dibebaskandari penggarapnya dan ganti rugigarapannya telah dibayar lunassepenuhnya oleh PIHAK PERTAMAkepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Hayang letak dan batas-batasnya telahdiketahui oleh kedua pihak menurutgambar yang akan diuraikan dibawahini berdasarkan surat keputusan PanitiaPemeriksa Tanah di Jawa Barattertanggal 1-10-1966 serta persetujuanPIHAK PERTAMA telah diserahkankepada Desa dan merupakan tanahDesa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131Ha belum dibayar ganti kerugiangarapannya kepada Rakyatpenggarapnya dan ganti rugi itu segeradibayar lunas oleh PIHAKPERTAMA.

Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik Rakyat yang tetap menjadihak milik Rakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh keduapihak dan akan diuraikan dalamgambar yang akan diuraikan di bawahini.

Bahwa dari tanah-tanah seluas 813Ha itu 26 Ha diantaranya disediakanuntuk 13 orang yang akan ditunjuk olehPIHAK PERTAMA masing-masingakan mendapat 2 Ha.

Bahwa permohonan untukmendapatkan hak atas tanah-tanahtersebut kepada instansi Agraria belumdiajukan oleh PIHAK PERTAMA,sehingga PIHAK PERTAMAbermaksud untuk mengoperkan hakgarapan itu kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA bersediauntuk mengambil alih hak garapanPIHAK PERTAMA atas tanah-tanahtersebut dengan uang ganti kerugiansebesar Rp. 50 tiap meter persegi,dengan ketentuan bahwa PihakPertama akan memberikan bantuankepada PIHAK KEDUA agarPIHAK KEDUA dapat menjadipemilik tanah-tanah tersebut danPIHAK PERTAMA juga memberikanbantuannya agar PIHAK KEDUAmemperoleh sertifikat tanah-tanah haktersebut.

Bahwa kedua pihak hendakmembuat suatu persetujuan mengenalhal itu. Maka berhubung dengan itupara penghadap, bertindaksebagaimana tersebut diatas,menerangkan bahwa PIHAKPERTAMA (KODAM) dan PIHAKKEDUA (BUANA ESTATE) yangsatu dengan yang lain. Telah bersetujuuntuk dan dengan ini membuat suatupersetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1; PIHAK PERTAMAdengan ini melepaskan danmenyerahkan kembali kepada NegaraRepublik Indonesia, Hak garapannyaatas lima bidang tanah yang terletakdidalam Daerah Propinsi Jawa-Barat,Kabupaten Bogor KecamatanCiteureup Desa Hambalang, tanahbekas tanah-tanah PerkebunanKelapa Sawit dan Serah Ciderati/Karangasem, yang luasnya kuranglebih 813 Ha tersebut diatas dan tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah:Bekas Hak Kripacht nomor: 107,luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukurnomor : 225/1934, Bekas HakKripacht nomor: 108, luasnya938.157.5 m2, surat ukur nomor : 226/1934, Bekas Hak Kripacht nomor:109 luasnya 804.700 m2, suratukur nomor : 567/1938. Bekas HakKripacht nomor: 213 luasnya3.209.000 m2, surat ukur nomor : 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor : 79luasnya 1.155.878 m2, surat ukurnomor : 632/1929.

Atau seluruhnya seluas lebihkurang 8.130.238 m2 yang letak dan

batas-batasnya adalah menurut suatugambar situasi (peta) yang diberiwarna-warna berturut-turut kuning,hijau, abu-abu, ungu dan merah,tertanggal hari ini, ditandatangani olehkedua belah pihak bermaterai cukupdan dilekatkan pada minit akta ini.Dalam tanah-tanah itu tidak termasukcelah-celah (enclaves) yang diberiwarna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat.

Pasal 2; Pelepasan dan penyerahankembali kepada Negara Republik In-donesia tanah-tanah Hak garapantersebut dilakukan oleh PIHAKPERTAMA guna memberikankesempatan kepada PIHAK KEDUAuntuk memohon hak berupa apapunjuga atas tanah.

Pasal 3; Pelepasan dan penyerahankembali kepada Negara Republik In-donesia tanah-tanah hak garapanseluas 737 Ha tersebut dianggap tidakpernah dilakukan. Bila PIHAKKEDUA karena sebab apapun jugatidak mendapat hak berupa apapunjuga atas tanah-tanah yang diuraikandiatas.

Pasal 4; Untuk pelepasan danpenyerahan kembali tanah-tanah hakgarapan seluas 737 Ha tersebutPIHAK KEDUA membayar kepadaPIHAK PERTAMA ganti rugi sebesarRp. 50 setiap meter persegi atauseluruhnya berjumlah Rp.368.500.000,- dari jumlah uangsebagian sebesar Rp. 100.000.000,-telah dibayar oleh PIHAK KEDUAkepada PIHAK PERTAMA danuntuk penerimaan jumlah uang Rp.100.000.000,- itu PIHAK PERTAMAdengan ini memberikan kwitansinyaberupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp.268.500.000,- akan dibayar lunas olehPIHAK KEDUA kepada PIHAKPERTAMA segera setelah PIHAKKEDUA memliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apapun jugaPIHAK KEDUA belum dapatmembayar lunas kekurangan uangganti rugi itu pada saat yang ditentukandiatas, maka pembayaran kekurangan

Bersambung Ke Hal 5


Bersambung Ke Hal 6

uang ganti rugi itu akan diputuskan olehkedua pihak secara musyawarah.Selain pembayaran yang diuraikandiatas, pihak kedua akan membayarkepada Pihak Pertama tambahanbiaya pembebasan tanah seluas 131Ha tersebut yang jumlahnya akanditetapkan oleh kedua pihak danpembayarannya akan dilakukan padawaktu uang pembebasan itu diperlukanuntuk dibayarkan kepada yangbersangkutan.

Pasal 5; PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA akan tunduk kepadasurat ukur/ gambar situasi yang akandikeluarkan oleh Instansi Pemerintahyang berwenang untuk membuat suratukur/gambar situasi itu dan bilakemudian ternyata bahwa ukurantanah-tanah itu lebih atau kurangdaripada yang ditetapkan di atas ialahseluas 737 Ha maka kelebihan ataukekurangan ganti rugi itu akandidasarkan kepada surat ukur/gambarsituasi tanah-tanah yang dibuat olehInstansi Pemerintah itu yangperhitungannya akan dilakukan padawaktu pelunasan pembayaran gantirugi tersebut. Sebagaimana diuraikandalam pasal 4 akta ini.

Pasal 6; PIHAK PERTAMAmenjamin PIHAK KEDUA bahwaapa yang dilepaskan dan diserahkankembali dengan akta ini benar-benarhaknya PIHAK PERTAMA danPIHAK PERTAMA berhak untukmelakukan penglepasan danpenyerahan kembali tanah-tanah Hakgarapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengancredit-verband, Dihipotikkan,Diberikan atau dipertanggungkandengan cara lain kepada orang lain,bebas dari sitaan dan pula bahwaPIHAK PERTAMA belum menjual/mengoperkan tanah-tanah tersebutkepada orang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak tersangkut pada suatusengketa.

Pasal 7; PIHAK PERTAMAmenjamin PIHAK KEDUA, bahwamengenai hak yang dilepaskan denganakta ini PIHAK KEDUA tidak akan

mendapat tagihan atau tuntutanapapun dan dari siapapun juga. Bilakemudian ternyata, bahwa PIHAKKEDUA mengenai hak-hak itumendapat tagihan atau tuntutan, makasegala kerugian yang dideritanyadipikul dan dibayar oleh PIHAKPERTAMA. PIHAK PERTAMAmenjamin PIHAK KEDUA, bahwaPIHAK KEDUA akan dapat memilikisertifikat tanah-tanah seluas 737 Hatersebut.

Pasal 8; Iuran PembangunanDaerah (I.P.D.) dari apa yangdilepaskan dan diserahkan kembalidengan akta ini dan beban-bebanlainnya atau tanah-tanah itu sampaihari tanggal dikeluarkannya suratkeputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama PIHAK KEDUAdipikul dan dibayar oleh PIHAKPERTAMA, selanjutnya oleh PIHAKKEDUA.

Pasal 9; PIHAK PERTAMAdengan ini berjanji dan mengikat dirikepada PIHAK KEDUA, janji danpengikatan diri tersebut diterima olehPIHAK KEDUA, bahwa PIHAKPERTAMA akan turut memberikanbantuannya kepada PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KEDUAmembebaskan/membayar ganti rugigarapan Rakyat atas tanah-tanah yangtidak termasuk dalam luas kurang lebih737 Ha tersebut dan berada di luardaerah luas tanah–tanah 737 Hatersebut diantaranya sebidang tanahseluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat dan 15 Hatanah pengangonan yang terletakdiantara tanah-tanah seluas 813 Hatersebut diatas. Dalam hal PIHAKKEDUA mengajukan suatupermohonan hak atas tanah-tanahtersebut kepada intansi yangberwenang.

Dan semua biaya untukmembebankan hak-hak garapanRakyat atas tanah-tanah tersebutsemuanya seluas 737 Ha dipikul dandibayar oleh PIHAK PERTAMA,dikecualikan ganti rugi pembebasantanah-tanah hak milik Rakyat seluas56 Ha dan 15 ha itu menjadi

tanggungan dan dibayar oleh PIHAKKEDUA.

Pasal 10; Bila kemudian ternyatamasih ada penggarap-penggarapdiatas tanah-tanah seluas 737 Hatersebut yang pembebasannya daripara penghuninya ditanggung olehPIHAK PERTAMA, makapengosongan tanah-tanah itu menjaditanggung jawab PIHAK PERTAMAdan semua biaya untuk pengosonganitu juga seluruhnya dipikul dan dibayaroleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11; Segala biaya yangberhubungan dengan pelepasan danpenyerahan tanah-tanah hak garapanini, diantaranya biaya pembuatan aktaini, uang pemasukan untuk Negaraberdasarkan surat keputusanpemberian hak atas tanah-tanah itu,biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikattanah-tanah hak itu semuanya dipikuldan dibayar oleh PIHAK KEDUA,dikecualikan biaya pemetaan, biayapengukuran dan untuk mendapatkansurat ukur atau gambar situasi sebagaigantinya mulai ukur, pada sertifikatyang bersangkutan dipikul dan dibayaroleh PIHAK PERTAMA. SelanjutnyaPIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA menerangkan denganmemberi hak dengan hak subsitusisebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA merubah ataumenambah akta ini, bila hal demikiandiperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA dalam segala hal,urusan dan tindakan tidak ada yangdikecualikan guna penglepasan danpenyerahan kembali tanah-tanah hakgarapan atau hak lainnya tersebutkepada Negara Republik Indonesiaserta mengajukan permohonan kepadayang berwajib. Agar PIHAK KEDUAmendapat hak berupa apapun juga atastanah-tanah tersebut dan akanmelakukan dan mengerjakan apapunjuga yang diperlukan.

Sambungan Hal 4

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 20106Sambungan Hal 5

Kuasa-kuasa tersebut merupakanbagian yang tak dapat dipisahkan dariperjanjian ini yang tak dibuat tanpakuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarikkembali dan tak akan berakhir karenasebab apapun juga.

Seharusnya PIHAK PERTAMAmenangani dengan ini memberi kuasadengan hak subsitusi PIHAKKEDUA.

Selama PIHAK KEDUA belummendapat hak atas tanah-tanahtersebut dari yang berwajib, mewakiliPIHAK PERTAMA sepenuhnyadimana dan terhadap siapapun jugasebagai yang berhak atas tanah-tanahtersebut dalam segala hal, urusan dantindakan tidak ada yang dikecualikan,sehingga PIHAK KEDUA berhakdan berwenang untuk melakukan danmengerjakan segala sesuatu yangPIHAK PERTAMA sendiri sebagaiyang berhak atas tanah-tanah tersebutberhak untuk melakukan danmengerjakannya.

Bila PIHAK KEDUA kemudiantidak mendapat hak berupa apapunjuga atas tanah-tanah tersebut sepertiyang diuraikan dalam pasal 3 akta iniuntuk dan atas nama PIHAKPERTAMA selekas-lekasnyamengoperkan dan menyerahkan ataumelepaskan dengan cara apapun jugatanah-tanah hak garapan tersebutkepada orang lain, demikian dengantidak mengurangi peraturan-peraturandari yang berwajib dengan harga danperjanjian-perjanjian yang ditimbangbaik oleh PIHAK KEDUA, menerimaharga pengoperan/ penerimaan itu,demikian dengan ketentuan bahwaharga pengoperan/pelepasannyaseluruhnya menjadi haknya PIHAKKEDUA dan segala kerugian yangdidapat atau didertia dengan apa yangdioperkan/dilepaskan dengan aktapengoperan/pelepasan tersebut mulaitanggal pengoperan tanah-tanah ituoleh PIHAK PERTAMA hinggapengoperan/pelepasan kedua itumenjadi haknya atau dipikul olehPIHAK KEDUA.

Sebaliknya PIHAK KEDUA

dengan ini membebaskan PIHAKPERTAMA dari kewajibannya untukmengembalikan uang ganti rugi yangtelah diterima. Oleh PIHAKPERTAMA tersebut kepada PIHAKKEDUA, sehingga jumlah uangtersebut tetap menjadi haknya PIHAKPERTAMA sebagai penggantian daripendapatan pengoperan/ pelepasankedua itu. Kuasa kuasa yangdimaksud diatas ini tak dapat ditarikkembali dan tak akan berakhir, karenasebab-sebab yang tercantum dalampasal 1813 Kitab Undang-UndangHukum Perdata atau karena apapunjuga. Akhirnya para penghadap,bertindak sebagaimana tersebut diatasmenerangkan.

Bahwa apa yang dilepaskandengan akta ini akan diserahkan olehPIHAK PERTAMA kepada PIHAKKEDUA dengan selayaknya segerasetelah akta ini ditandatangani.

Bahwa kedua pihak tentangperjanjian ini dan segala akibatnyamemilih tempat tinggal tetap danseumumnya di Paniteraan PengadilanNegeri di Jakarta Pusat.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada BPN RI, Joyo Winoto engganmemberikan komentar. Tanah seluas813 ha dengan jumlah keseluruhantanah; 26 Ha sudah dimiliki oleh 13orang dengan masing masing 2 Ha(tidak disebutkan nama orangnya),kemudian 50 Ha adalah tanah milikRakyat dan yang terakhir 737 Hakepada PT Buana Estate, sangatdipertanyakan dasar penerbitan SKNomor 9.

Konflik Yang TerjadiSeiring dengan perjalanan waktu

atas latarbelakang dari TanahHambalang tersebut ada beberapakonflik yang terjadi ketika tanahtersebut dikuasai kembali oleh PT.Buana Estate belakangan ini, padahalmasa berlaku HGU sudah habis padatahun 2002 dan diperpanjang oleh SKKepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD.

Dengan lugas, seorang sumberyang juga tak mau namanyadisebutkan dalam pemberitaan

mengatakan, “Probosutedjo selakupemilik PT Buana Estate menjadisumber malapetaka terhadap wargaDesa Hambalang, karena sejakpenerbitan sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) No. 1 tahun 1977, wargabelum pernah mendapatkan ganti rugiatas tanah garapannya.

Adapun, HGU No.1 masaberlakunya sampai tahun 2002, tetapidiperpanjang dengan menerbitkan SKNo.9/HGU/2006 tahun 2006 lalu.Berdasarkan SK No. 9, KantorPertanahan Bogor menerbitkan enamsertifikat cacat hukum dalam masakerja 11 hari yaitu: SHGU No.149/Hambalang, SHGU No. 150/Tangkil,SHGU No.151/Tangkil, SHGUNo.146/Sukahati, SHGU No.147/Sukahati SHGU No.148/Sukahati,tanpa melakukan pengukuran fisik dilapangan dan tanpa permohonanbaru”.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 7UU No 51 Tahun 2009, Tata UsahaNegara adalah administrasi negarayang melaksanakan fungsi untukmenyelenggarakan urusanpemerintahan baik di pusat maupun didaerah. Adapun Sengketa TUN,menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 UUNo 51 Tahun 2009; Sengketa TataUsaha Negara adalah sengketa yangtimbul dalam bidang tata usaha negaraantara orang atau badan hukumperdata dengan badan atau pejabattata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Keputusan TUN itu sendiri,menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 UUNo 51 Tahun 2009 yaitu suatupenetapan tertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat tata usahanegara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkanperaturan perundang-undangan yangberlaku, yang bersifat konkret, indi-vidual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau

Bersambung Ke Hal 7

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 20107badan hukum perdata.

Terkait kasus tersebut, PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Jakartamenolak gugatan Direktur PT GentaPranata yang diwakili Direkturnya,Drs Dolok F Sirait terhadap KepalaBPN (tergugat I), Kepala KantorPertanahan Bogor (tergugat II) danPT Buana Estate selaku tergugat IIintervensi.

Dolok Sirait selaku penggugat I danHM Sukandi penggugat II yangdiwakili kuasa hukumnya DennyKailimang menggugat SuratKeputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tentang PemberianJangka Waktu HGU atas tanah yangterletak di desa Hambalang,Kecamatan Citeureup, KabupatenBogor, Jawa Barat.

Dalam penjelasannya, kuasatergugat II intervensi Drs AnimSanjoyo Romansyah mengatakan,sejak awal pihaknya yakin akandimenangkan PTUN dalam gugatantersebut karena berada dalam posisiyang benar. PTUN menolak gugatanpihak penggugat, obyek gugatan dalamperkara tersebut adalah SK KepalaBPN No 9/HGU/BPN/2006 tentangPemberian Jangka Waktu HGU atastanah yang terletak di KabupatenBogor atas nama PT Buana Estateyang diterbitkan tergugat 1 Juni 2006.

Sertifikat HGU No 149/Hambalang atas nama PT Buana Es-tate yang diterbitkan oleh tergugat IIpada 15 Juni 2006 atas tanah seluas4.486.975 M2. Dalam gugatannya,penggugat menyatakan selaku pemilik/pemegang hak atas tanah seluas2.117.500 meter persegi yang terletakdi desa Hambalang, termasuk dalambagian tanah obyek Surat keputusanN0 9/HGU/BPN 2006 tentang JangkaWaktu HGU atas tanah yang terletakdi Kabupaten Bogor atas nama PTBuana Estate.

Penggugat juga menyatakan pihakpaling yang berhak atas tanah seluas211,75 Ha karena telah memiliki/menguasai tanah tersebut daripenguasaan penggarap yang telah

menguasai dan menggarap lokasi tanahtersebut sejak sekitar tahun 1960.Namun majelis hakim yang diketuaioleh Kadar Slamet menyatakanpenerbitan HGU PT Buana Estatetelah sesuai dengan prosedur, demikianjuga penerbitan sertifikat tidak cacathukum.

Majelis hakim juga tidakmenemukan fakta-fakta penelantaranlahan oleh PT Buana Estate. Atasdasar tersebut majelis hakim menolakgugatan penggugat. Majelis hakimjuga menghukum penggugat untukmembayar biaya perkara dan diberiwaktu 14 hari untuk menentukanapakah banding atau menerimaputusan tersebut. Apa sebenarnyayang terjadi dengan hukum di NegaraIndonesia kita ini padahal jika ditelusuriHGU sudah habis masa berlakunyatahun 2002, permohonanperpanjangannya sudah ditolak BPNpada tahun 2002 kemudiandiperpanjang lagi oleh BPN padatahun 2006 melalui SK Kepala BPNNo 9/HGU/BPN/2006, tanpapermohonan hak baru dan ijin lokasibaru.

Undang-undang sangat jelasmelarang perpanjangan HGU tersebutantara lain: Undang-undang No 5Tahun 1960, Undang-undang No 28tahun 2004, Peraturan PemerintahanNo 40 tahun 1996, PeraturanPemerintah No 24 tahun 1997,Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 3 tahun 1999, PeraturanMenteri Negara Agraria /Ka BPN No9 tahun 1999. Kemudian ada lagi yanglebih menarik sesuai dengan RisalahPemeriksa Tanah “B” No. 540-07-KWBPN-PAN “B” tanggal 24-12-2004, “Tanah yang dimanfaatkan PTBuana Estate sesuai peruntukannyahanya seluas kurang lebih 203 Ha.

Sedangkan sisanya seluas kuranglebih 502 Ha, tidak pernah dijamah tapiberupa tanah kosong, tegalan, semakbelukar dan rumput”. Sedangkandalam Risalah Panitia B pada bagianC tentang kepentingan orang lain dankepentingan umum dalam butir (6)dijelaskan, “Lahan yang digarap

masyarakat seluas 262,61 Ha denganrincian Desa Hambalang seluas211,75 Ha, Desa Tangkil Bupati Bogorseluas 250 Ha. Sehubungan denganhal tersebut perlu ditegaskan bahwafakta antara PT Buana Estate danpara penggarap tidak pernah ada kerjasama dan lahan tersebut sudah digarapsejak jauh sebelum terbitnya HGUNo.1/Hambalang Tahun 1977. Dimanamasyarakat setempat (parapenggarap) tidak mengetahui apabilaPT Buana Estate adalah pemegangHGU atas lahan tersebut karena jauhsebelumnya sudah digarapmasyarakat.

Wajar apabila para penggarapmendapat ganti rugi, karena merekayang selama ini yang menguasai danmengelola lahan. Pembayaran gantirugi oleh PT Genta Prana terhadappara penggarap dilakukan atas dasaritikad baik yang diketahui oleh KepalaDesa Hambalang serta CamatCiteureup. PT Buana Estate didugamemanipulasi data, karena waktu itunuansa konspirasi antaraProbosoetedjo (berkedudukan sebagaiDirektur Utama PT Buana Estate)adalah kerabat penguasa orde baru(Soeharto) sehingga mudah sekaliuntuk konspirasi dengan pejabatterkait. Dimaksudkan manipulasi di siniantara lain, bahwa tanah garapanmasyarakat belum pernah dibayarganti rugi, tetapi SK Mendagri No.1/HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977telah diterbitkan tanpa menelitikebenaran dokumen.

Pemasangan plang atas nama PTBuana Estate tidak dapat dijadikandasar untuk mengklaim tanah tersebutadalah hak milik PT Buana Estate.Pemasang plang dilakukan padatanggal 5 Februari 2006 dan waktumalam hari. Itupun dibantu oleh oknumTNI Bataliyon 315 Gunung Batu.Kemudian, plang tersebut dicabut olehmasyarakat setempat dan parapenggarap pada tanggal 7 Februari2006, karena plang dipancang di kebungarapan mereka.

Besok harinya plang nama tersebut

Sambungan Hal 6

Bersambung Ke Hal 8


Bersambung Ke Hal 9

Sambungan Hal 7sudah ada di Polres Bogor. Haltersebut dibuat menjadi dasarpenangkapan warga masyarakatantara lain menangkap H. Sukandipada tanggal 1 Maret 2006. Denganditahannya Komisaris PT GentaPrana, H. Sukandi memiliki dampakyaitu, H. Sukandi tidak dapatmenghadiri sidang lapangan ataupemeriksaan pada tanggal 2 Maret2006 oleh Majelis Hukum PTUNJakarta.

Penangkapan tersebutmenimbulkan trauma psikologis/ketakutan terhadap para penggarap,akibatnya para penggarapbersembunyi. Para penggarap tidakmenghadiri dan memberikanketerangan yang sebenarnya kepadaMajelis Hakim ketika dilaksanakannyasidang lapangan. Masyarakat sekitartidak mendukung pemberian HGUkepada PT Buana Estate. Terbuktidari adanya tuntutan wargamasyarakat Desa Hambalang yangditanda tangani 31 orang perwakilan,sesuai surat tertanggal 17 Februari2006 yang intinya memohon agartanah eks HGU No. 1 dikembalikankepada negara dan didistribusikankepada masyarakat.

Pada tanggal 5 Februari 2007segerombolan orang bersama oknumTNI datang lagi ke kebun parapenggarap di Desa Hambalang danmalam harinya menanam pohonmahoni setinggi 1,5 m sebanyak 33batang, pohon coklat setinggi 40 cmsebanyak 270 batang, dan plang nama18 plang. Keesokan harinya, parapenggarap kaget kebunnya dirusakdengan tanaman-tanaman baru,spontan tanaman tersebut dicabutmasyarakat. Tidak sampai 24 jam,tanaman tersebut sudah berada diPolres Cibinong.

Kemudian masyarakat penggarapditangkap sebanyak 6 orang yangsemuanya langsung ditahan polisi danmasuk penjara di Bogor sesuaiPutusan Pidana Majelis Hakim PNCibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PNCbn dengan alasan, mayarakyat

(terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estatesesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telahmenggarap tanah tersebut sejak tahun1960. Kerugian PT. Buana Estatesesuai putusan Majelis Hakim PNCibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6orang tersebut dipenjarakan antara 9bulan s/d 1 tahun 4 bulan. Satu orangdari 6 orang tersebut bernama Emarbin Caub, tulang rusuknya patah 2 buahdan telah meninggal dunia karenainfeksi serta tidak diobati sampaisembuh. Mereka mencabut bandingperkaranya karena dipaksa mencabutoleh oknum” katanya. Siapa yangmenjadi dalangnya semula tidak dapatdiketahui dengan jelas, tetapi kemudianmenjadi jelas dan salah satu dalangnyapatut diduga Joyo Winoto,PhD menjadisutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusanpidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbntersebut telah dijadikan Novum olehJoyo Winoto,PhD selaku Kepala BPNRI untuk PK di Mahkamah Agung RIdan PK sudah telah ditolak oleh HakimMA sesuai Putusan MA No. 72PK/TUN/2009 tgl. 16 September 2009.Jadi jelaslah sudah bahwa JoyoWinoto,PhD patut diduga bahwa sejakawal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihatdengan rangkaian kebohongan sesuaipasal 378 KUHP.

Kembali kepada kisah sebelumnya,adapun mengenai kompensasi yangpernah ditawarkan pada waktu itukepada Probosoetedjo sebesar Tigapuluh tiga milyar rupiah dalam rangkaperdamaian sehubungan denganadanya permintaan dari staf bagianhukum PT Buana Estate, yaitu H.Anim dan I Wayan meminta uangdamai sebesar Rp. 20.000 per m2 atautotalnya sebesar Rp. 44 Miliar.

PT Genta Prana tidakmenyetujuinya karena ada pesan aneh,yaitu “Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Akhirnya PT Genta Prana tidaksetuju karena tidak boleh ngomongkepada siapa-siapa, seperti ada yangdirahasiakan dan cara-caranya juga

seperti cara maling.PT Genta Prana berjanji akan

memberikan kerohiman kepadamasyarakat sebesar Dua puluh duamiliar rupiah kepada masyarakatpenggarap walaupun masyarakatsudah pernah diberi ganti rugi oleh H.Sukandi. Tetapi masyarakat akan tetapdiberikan ganti rugi lagi, karena tanahtersebut sampai sekarang dengansepengetahuan dan izin H. Sukandipenggarap masih terus menggaraplahan tersebut dan merawat tanahtersebut. Jadi wajarlah harus diberi lagisemacam bagi rejeki. Dari rakyat, olehrakyat dan untuk rakyat” tandasnya.

Perkara SK Kepala BPN No 9/HGU/BPN/2006

Kisah dibalik kisah yang panjangdan ruwet menimbulkan pertanyaan,siapa dalang dari semua ini? JoyoWinoto selaku Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) RI diduga“kangkangi” putusan MahkamahAgung (MA) RI terkait denganputusan hukum yang sudah memilikikekuatan hukum tetap tentangpermasalahan tanah di DesaHambalang Kabupaten Bogor, danJoyo Winoto terindikasi pura-pura“oneng” alias tidak bersediamenjalankan putusan, agar mencabutkeputusannya selaku Kepala BPN RIdan menerbitkan keputusan baruperpanjangan sertifikat Hak GunaUsaha (HGU) PT Buana Estate.

Terkait dengan putusanMahkamah Agung (MA) terhadaptanah Hambalang Bogor, Joyo Winotojuga terindikasi “membangkang” untukmenjalankan putusan, akibatnyaputusan MA tersebut hanya sekedarputusan yang tidak perlu dijalankanoleh Joyo Winoto selaku terhukum.

Walaupun Joyo Winoto sudahdiperintahkan Ketua PTUN Jakartadengan suratnya No. W2.TUN1.146/HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009yaitu untuk membatalkan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dansertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006masing-masing an. PT. Buana Estate.

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 20109Sambungan Hal 8Akan tetapi Joyo Winoto PhD didugakebal hukum. Tidak bersediamelaksanakan perintah Ketua PTUNtersebut. Bahkan Kepala KantorPertanahan Bogor dengan suratnyaNo. 600-3448 tanggal 14-12-2009 danKakanwil BPN Jabar dengan suratnyaNo. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agardilaksanakan putusan MA RI No.482K/TUN/2007 tgl. 20-2-2008 yangsudah memperoleh kekuatan hukumtetap, yaitu tentang pembatalan SKNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006dengan sertifikat HGU No. 149tanggal 15-6-2006. Tetapi JoyoWinoto,PhD tetap tidak bersediamemperdulikan putusan MA RItersebut.

Bahkan Deputinya sendiri yangsudah mengajukan konsep pembatalanSK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dansertifikat HGU No. 149 tersebut jugatidak diperdulikan. Adapun suratpembatalan SK No 9 sudah berada dimeja Kepala BPN RI, namun JoyoWinoto tidak bersedia untuk tandatangan. Menurut pengakuan JoyoWinoto,PhD kepada Ruhut Sitompul,SH, bahwa Joyo Winoto PhD takutkepada Probosoetedjo, sehingga SKtidak ditanda-tangan.

Dugaan KonspirasiMenurut sumber, jika kisah awal

kepemilikan PT Buana Estateditelusuri, istri Probosutedjo selakuDirektur PT Buana Estate, Hatmaniyang memberikan kuasa kepadaProbosutedjo secara dibawah tanganjuga layak untuk dilaporkan kepadapihak berwajib disebabkan terindikasiturut serta melakukan penggelapansejarah tanah dan penipuan terhadapmasyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto denganmaksud untuk menguntungkan dirisendiri dan atau orang lain secaramelawan hukum dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan danmenggerakkan orang lain untukmelakukan sesuatu gerakan sehinggamerugikan orang lain yaitu masyarakat

Bogor, karena sebab akibat dari SKyang diterbitkan Joyo Winoto,beberapa orang masyarakat Bogormasuk penjara dan satu orangmeninggal dunia karena diduga disiksadan dianiaya, diduga didalangi olehProbsutedjo dan Joyo Winoto secarakonspirasi, demi melancarkanrencananya terhadap masyarakatBogor.

Sudah sejak semula patut didugabahwa Joyo Winoto PhD selakuKepala BPN RI merencanakanpenipuan dengan cara tipu muslihatterhadap tanah masyarakat seluas211,75 Ha di Desa HambalangKecamatan Citeureup KabupatenBogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim“B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B”tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanaheks HGU No.1 an. PT. Buana Estateyang sudah berakhir sejak tanggal 31-12-2002 sesuai surat KantorPertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan611 orang masyarakat seluas 261,61Ha, dengan rincian di Desa Hambalang211,75 Ha (objek sengketa) di DesaSukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil38,45 Ha.

Tanpa permohonan baru dan ijinlokasi baru, langsung saja Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RImenerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 tentangperpanjangan sebagian atau 657.8315m2 eks HGU No.1 tersebut. Di dalamisi diktum ketiga SK No.9 tersebutdiuraikan, “Penerima perpanjanganjangka waktu HGU bertanggungjawab untuk menyelesaikanpenguasaan/penggarapan masyarakatmenurut ketentuan perundangan yangberlaku.”

Istilah penyelesaian terhadappenggarap masyarakat atasperkebunan yang boleh diperpanjangsebenarnya tidak pernah ada. Karenaperkebunan yang diperpanjang adalahperkebunan yang diusahakan denganbaik sesuai peruntukannya. Namunkenyataannya, eks HGU No.1tersebut telah digarap oleh: PT

Keramikata, SMP Yaskita, rencanarelokasi, Pemancar TPI, SD Inpers,Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggaraptersebut diatas telah dikeluarkan dariperpanjangan HGU kecuali garapanmasyarakat seluas 262,61 Ha. Tanahgarapan masyarakyat tersebut sesuaiDiktum Ketiga SK No. 9 dikatakan,supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuaiketentuan perundangan yang berlaku.Tidak menjelaskan harus memberiganti rugi atau tidak sebagaimanalazimnya pembebasan tanah.Terindikasi sengaja dibuat kurangterperinci alias mengambangsedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusanyang berhubungan denganpenyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalamisi SK secara terperinci tentangpenyelesaian dimaksud, apa dengancara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yangada di atas tanah dimaksud. Tetapipada SK No. 9 hanya disebutkanmenyelesaikan penguasaanpenggarapan masyarakat menurutketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkoldengan Probosutedjo untukpembohongan kepada masyarakatpenggarap. Penyelesaian yangdilakukan terhadap masyarakatpenggarap sesuai ketentuan DiktumKetiga SK No. 9 tersebut telahdilaksanakan dengan perbuatancurang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudianmemerintahkan jajarannya agarpengurusan sertifikat dilaksanakankilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam)sertifikat an. PT. Buana Estate tanpamengukur ke lokasi, dan cukup denganmenggunakan peta bidang tanahtanggal 13 September 2005 No. 21/2005 yang sudah diminta agar direvisikembali karena peta tersebut salah(sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat

Bersambung Ke Hal 10

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201010Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selainitu juga memerintahkan agar disisakanseluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas657.8315 m2 dijadikan HGU PT.Buana Estate seluas 6284.389 m2 dansisanya 29.3926 m2 bukan an. PT.Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebutadalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 15-6-2006, seluas 448.6975 m2 dimana didalamnya terdapat objek sengketatanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapipada malam hari tanggal 5-2-2007,HGU No. 149 tersebut yang luasnya448.8975 m2 telah ditanami bibit pohoncoklat 270 batang, pohon mahoni 33batang dan plang PT. Buana Estate18 plang di atas kebun masyarakat.Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknyadikuasai secara paksa. Seterusnya,tanggal 1-3-2007, Haji Sukandiditangkap/ ditodong dengan senjata apidi jalan raya, sepulang dari POMABRI Bogor dalam membuat laporan,dan langsung ditahan di kantor PolresCibinong, pada saat itu Kapolresnyaadalah AKBP IRLAN.

Bumi Pertiwi, Kepada Siapa Kami

Mengadu?Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi

kepada BPN RI, Joyo Winoto tidakbersedia memberikan komentar.Setelah terjolimi bertahun tahun terkaitpermasalahan tanah di HambalangBogor, masyarakat Bogor menantiuluran tangan Presiden Republik In-donesia, Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) agar permasalahan tanah dapatterselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Tidak ada tempat mengadu bagirakyat kecil seperti kami ini, kecualikepada Presiden tercinta kami,Presiden pilihan rakyat SBY. JoyoWinoto adalah orang dekat SBY yangdipercaya mengurusi bidangpertanahan Bumi Indonesia, namunJoyo selaku kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RI terkesan kurangprofesional dalam menangani danmenyelesaikan delik pertanahan yangterjadi.

Malah kurang menjaga nama baikdan nama besar SBY. Kebijakan SBYuntuk hal ini sangat kami nantikandalam bentuk realisasi nyata. Satu-satunya tempat mengadukan nasibadalah SBY, karena Joyo Winoto, PhD“tidak mungkin” melawan kalau

Sambungan Hal 9 diperintah Presiden. Joyo Winotodiangkat menjadi kepala badan untukmembantu Presiden dengan menjaganama naik dan nama besar SBY.

Hal itu diutarakan narasumberKantor Berita RBN yang jugaidentitasnya jangan dituliskan di dalampemberitaan. Sebagai seorang warganegara Indonesia yang ingin supremasihukum ditegakkan di Bumi PertiwiIndonesia, dan terciptanya pemerin-tahan yang bersih pada pemerintahanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY), saya sangat mengharapkankebijakan SBY untuk mengkajikeberadaan Joyo Winoto, Ph.Dsebagai Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RI, apa masih layakuntuk dipertahankan atau tidak.

Sumber juga memaparkan, JoyoWinoto selaku Kepala BPN RIseharusnya menghormati putusanhukum yang sudah memiliki kekuatanhukum yang tetap, tetapi ironisnyaJoyo Winoto belum bersediamelaksanakan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukumyang tetap. Bila Joyo Winoto mauevaluasi terhadap Surat Keputusan


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PASAL 116(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan

surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertamaselambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a,keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) hurufb dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, makapenggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilanmemerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap,pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administra-tif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massacetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilanharus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabattersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.


Kantor Berita Rakyat Bicara NewsMedia Online-Tabloid-Surat Kabar

1. Media Onlinewww.rakyatbicaranews.comwww.rakyatbicaranews.co.cc

2. TabloidOnline http://issuu.com/rakyatbicaranews

3. Surat KabarOnline http://issuu.com/rakyatbicaranews

Akses Bacaberita aktual kami

Sambungan Hal 10

(SK) yang sudah terlanjurditerbitkannya, dan memahamiUndang-undang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara,permasalahan pertanahan Hambalangdapat selesai dengan baik, dan tidakterus berperkara secara perdata dansampai saat ini masih dalam prosesberperkara tingkat banding.

Di dalam Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal116 tersurat dengan jelas, yaitu,“Dalam hal tergugat tidak bersediamelaksanakan putusan pengadilanyang telah memperoleh kuatan hukumtetap, pejabat yang bersangkutandikenakan upaya paksa berupapembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua

pengadilan harus mengajukan hal inikepada Presiden sebagai pemegangkekuasaan pemerintah tertinggi untukmemerintahkan pejabat tersebutmelaksanakan putusan pengadilan,dan kepada lembaga perwakilan rakyatuntuk menjalankan fungsipengawasan.” Kepemimpinan JoyoWinoto sangat mengecewakan hati,kenapa Kepala BPN RI, Joyo Winoto,PhD “takut” kepada Komisaris PTBuana Estate, Probosutedjo, sehinggaJoyo tidak bersedia membatalkanSurat Keputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 yang ditanda tanganinyasendiri, seperti perkataannya saatdiklarifikasi, “ya….. takutlah, beliaumasih besar pengaruhnya”

Tapi, kalau orang nomor satu diBPN RI diduga takut melaksanakanputusan hukum yang sudah diputuskanMahkamah Agung (MA), apa maksuddan tujuannya itu? Bisa berdampakkurang baik terhadap jajarannya.

Bagaimana nantinya negeri ini bilapejabat takut kepada masyarakatpadahal dalam penegakan hukum. Apatidak bosan berperkara atau memanghobbinya berperkara, sehingga putusanhukum sepertinya tidak perludijalankan oleh Joyo Winoto, orangnomor wahid di badan setingkatkementerian tersebut.

Marilah kita berbenah untukbangsa ini. Dalam kiasan saja sudahdikatakan, berani karena benar, takutkarena salah. Apa ada yang salah?Karena perkataan takut, sangatlahkurang lazim disampaikan seorangpejabat BPN yang seharusnya sangatdihormati oleh Warga Negara Indone-sia, karena tugasnya menegakkankebenaran sesuai dengan fungsinyasebagai adminitrasi pertanahan.Dalam hal ini perlu pengkajian yangdalam dari SBY, apa takut terhadaporangnya atau takut indikasi korupsinyaterbuka, imbuhnya. (Heri/Rapolo)



Bahan Masukan Terhadap Kajati DKI Jakarta

Usai Mendatangani Sudin PerumahanJakarta Utara Kasubagbin “Bagi-Bagi” DuitJakarta, Kantor Berita RBN,Rizal S. Nyaman, SH selaku pejabat Kepala Seksi UrusanBagian Pembinaan (Kasubagbin) Kejaksaan Negeri (Kejari)Jakarta Utara (Jakut) pada (16/11) sekitar pukul 15.30 WIB,di areal parker Walikota Jakut membagi-bagikan uang padabawahannya, seusai mendatangi Suku Dinas (Sudin)Perumahan di Kantor Walikota Jakut.

Kedatangan Kasubagbin ke SudinPerumahan bersama bawahannyadiduga terkait dengan perkara dugaankorupsi yang sedang diselidiki pihakKejari Jakut. Setelah bertemu denganpejabat di Sudin Perumahan, parapejabat yang ditemui Kasubagbindengan bawahannya, agar tidak jaditersangka diduga berupaya kerasmempengaruhi Kasubagbin danbawahannya dengan sejumlah uang.

Hal itu terlihat dari perilaku yangtak lazim dilakukan seorang pejabat

yang mempunyai kantor resmi danpunya ruang kerja berpintu yang dapatdibuka maupun ditutup agar tidakterlihat pihak lain saat memberisesuatu.

Pasalnya, diduga ada upayamempengaruhi kinerja pihak KejariJakut dengan sejumlah uang. Saat diareal parker usai mendatangi SudinPerumahan, karena mengira tempatitu sepi, Kasubagbin langsungmembagikan sejumlah uang kepadabawahannya yang ternyata perbuatan

itu terdeteksi kamera Hand Phone(HP) salah seorang wartawan.

Menurut Kasubagbin Rizal SNyaman, ketika ditanya uangdarimana dan uang apa yang dibagi-bagikan kepada bawahannya, meskisempat membantah, uang yangdibagikan diareal parker tersebutadalah uang pribadinya. Karenaterburu-buru sebabnya sedang ditunggu di Kejaksaan Tinggi (Kejati)DKI Jakarta, sehingga dibagikandiareal parker, katanya.

“Datang ke Sudin Perumahan,kata Kasubagbin menambahkan, tidakada kaitan perkara” Kita bersamabukan terkait perkara, tapi memintatolong kepada Kepala Seksiperencanaan. Ir. Sabam Marpaunguntuk membuatkan desain pembuatanpagar sekaligus membuat perincianbiayanya. Mereka bagian perumahan

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201013Sambungan Hal 12pintar-pintar membuat desain, apasalahnya minta tolong”,ungkapnya.

Kasi perencanaan SudinPerumahan Jakut Ir. SabamMarpaung, terkait dengan kedatanganpihak Kejari Jakut. Diruang bertanyalantai 12 kantor Walikota Jakut (19/11). Membenarkan didatangi empatorang petugas Kejari Jakut, salahsatunya Kasubagbin dan tiga orangbawahannya, ungkap Sabam.

“Mereka datang ke ruangan sayadiantar H. Rastim membicarakandesain pembuatan pagar Kejaksaandan sekaligus minta tolong dibuatkanperincian biaya setelah dikalkulasiperhitungan biaya pembuatan pagardimaksud berbiaya sekitar seratus juta.Hal itulah yang dibicarakan, karenabidang saya di perencanaan”, tegasSabam Marpaung.

H. Rastim selaku pejabatSekretaris Panitia Lelang proyekperumahan pada anggaran tahun 2009,sekitar pukul 14.00 Wib (16/11) di lantaiIV Kantor Walikota Jakut. Didatangiempat orang petugas berseragamKejaksaan. Setelah berbincang-

bincang beberapa saat H. Rastimmembawa tamunya menuju unitperumahan dan memasuki ruang KasiPerencanaan. Kepada wartawan H.Rastim mengatakan ke empat orangberseragam Kejaksaan tersebut diakuiadalah temannya yang bertugas diKejari Jakut.

Sementara Kasi Intel Kejari JakutBadruttaman, SH sebelumnyamengungkapkan bahwa Kajari JakutAdil Wahyu Wijaya, SH,M sudahmenginstruksikan agar jajarannyasegera melakukan penyelidikanterhadap adanya dugaan tindak pidanakorupsi di Sudin Perumahan Jakut.

Menurut Tigor P. selaku KorlapLSM FKP3KN, dengan adanyadengan korupsi di Sudin PerumahanJakut. Perbuatan Kasubagbin Rizal SNyaman mendatangi SudinPerumahan tersebut jelas merupakanpelanggaran Kode Etik, apalagimenurut pengakuan Kasubagbin tidaktermasuk dalam rangkaianpenyelidikan perkara dugaan korupsi,minta tolong kepada pihak yangsedang diselidiki, pertanda antara pihakKejari Jakut dan Sudin Perumahan

bukan lagi dugaan, tapi sudah terjadikolusi, ungkap Tigor.

Tigor menambahkan, apa lagiseusai mendatangi Sudin PerumahanKasubagbin di areal parkir WalikotaJakut membagikan uang kepadabawahannya, uang darimana dan uangapa ? Kalau uang pribadi sesuai pe-ngakuan Kasubagbin, kenapa harus diareal parkir Walikota. Karena terburu-buru sedang di tunggu di KejaksaanTinggi (Kejati) DKI Jakarta. Dariungkapan Kasubagbin tersebut disi-nyalir mendatangi Sudin Perumahanlebih dulu dikordinasikan dengan pihakKejati DKI, ungkap Tigor.

Kalau Kejati DKI menyetujuiKasubagbin Kejari Jakut minta tolongkepada bidang perencanaan SudinPerumahan, sangat disayangkan,pasalnya instansi Kejaksaan sendirimemiliki pejabat bidang perencanaan.Kenapa harus ke lain instansi, tegasTigor Penggabean, yang sekaligusmemberi acungan jempol kepadaKajati DKI Jakarta, Soedibyo, SH,MH yang berani dan tegas termasukdalam ungkapannya akan menindakjaksa nakal. (W.Hutagalung)

TARIF IKLAN CATATAN HARIANRAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan danharga belum termasuk PPN.


Jaksa Tak Mampu Hadirkan Saksi,Hakim Kabulkan Pengalihan TahananJakarta, Kantor Berita RBN,Ketidak-mampuan Jaksa Penuntut Umum (PU) AchmadHasan, SH serta JPU pengganti Endang, SH untuk hadirkansaksi korban dan saksi lainnya ke persidangan di PengadilanNegeri (PN) Jakarta Pusat, dalam perkara penggelapansebesar Rp. 500 Juta, Majelis Hakim Pimpinan Syaripudin,SH, dengan dalih kasihan mengabulkan pengalihan tahananterdakwa I Pius Genesius Gouthama, dan terdakwa II SyahrilEffendi Soedirdjo dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Pada persidangan yang ketigakalinya dengan agenda pemeriksaansaksi korban maupun saksi lainnya,kembali tertunda, pasalnya, JPU,Achmad, Hasan, dan JPU penggantiEndang tidak mampu menghadiri parasaksi-saksi ke muka persidangan,untuk didengar keterangannya, yangmenurut JPU, Achmad dan Endangsudah memanggil para saksi-saksisecara patut. Namun, para saksitersebut belum kelihatan batanghidungnya di PN Jakarta Pusat.

Persidangan pada Kamis pekansilam, setelah ketidak hadiran parasaksi terutama saksi korban, akhirnyamajelis Hakim Pimpinan Syaripudinmembacakan penetapan. Dalam amarpenetapan, mengabulkan permohonanyang diajukan Theodorus Wowor SH,selaku Penasehat hukum paraterdakwa, agar terdakwa I PiusGenesius Gouthama, dan terdakwa IISyahril Effendi Soedirdjopenahanannya dialihkan dari tahananrutan menjadi tahanan rumah.

Majelis Hakim PimpinanSyaripudin yang dalam penilaiannya,bahwa saksi korban Gideo sengajamempermainkan. Dalam persidanganmengungkapkan, “Meski dalamperkara ini sudah ada perdamaianseharusnya saksi korban dihadirkandan didahulukan. Perkara ini sudahlama, kasihan para terdakwa jadi

terkatung-katung saksi ini. Sepertinyamempermainkan”, ucap Syaripudin,yang artinya dapat disimpulkan bahwaMajelis Hakim Pimpinan Syaripudin,menyalahkan saksi korban danberpihak mengasihani para terdakwayang melakukan tindak pidanapenggelapan.

Dalam peraturan politik, ketikamencalonkan diri sebagai kepadadaerah atau ketua salah satu partai,melakukan berbagai cara dan

mengucapkan perkataan apapun untukmenarik perhatian public, itu hal yangbiasa. Tapi kalau seseorang di ruangpersidangan yang terbuka untukumum, mengucapkan kata-kata yangmengurus agar penilaian pengunjungsidang sudah sangat pantas kalaupengalihan penahanan terdakwadikabulkan, dengan ungkapansepertinya saksi korbanmempermainkan dan kasihan terhadappara terdakwa, ada apa hakimberpihak pada terdakwa?

Demi menjaga wibawa hukum danmencerminkan keadilan, tidaksepantasnya seorang hakimmemperlihatkan keberpihakan didepan umum. Yang jelas-jelasmenyudutkan saksi korban dalampersidangan. Kalaupun seorang hakimingin berpihak, seharusnya hal itudisimpan di lubuk hati yang palingdalam agar tak satupun manusia bisamengetahuinya.

Dengan tidak hadirnya saksikorban di muka persidangan, walausudah dipanggil secara patut, JPUmempunyai hak dan wewenangmemanggil secara paksa atauketerangan saksi didalam BAP tentubisa di bacakan di muka persidanganyang kegunaannya dalam pembuktiansejauh mana pelanggaran hukum yangdilakukan terdakwa, dan tidak harusmenuding bahwa saksi korbanmempermainkan pemeriksaan perkaradalam persidangan.

Seharusnya dalam pemeriksaanperkara penggelapan sebesar Rp. 500Juta yang melibatkan terdakwa I PiusGenesius Gouthama, dan terdakwa IISyahril Effendi Soedidjo, JPU harusmampu menghadirkan para saksi saksiuntuk didengar keterangannya di mukapersidangan agar tidak terjadikesalahan dalam penetapan keputusanhukum. (W.Hutagalung)

“Meski dalamperkara ini sudahada perdamaianseharusnya saksi

korban dihadirkandan didahulukan.Perkara ini sudahlama, kasihan para

terdakwa jaditerkatung-katung

saksi ini.Sepertinya

mempermainkan”

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201015Kajati DKI, Soedibyo SH, MH:

Maksimalkan Penanganan KasusKorupsi dan Tindak Jaksa Nakal

Dalam rangka mewujudkanperlawanan tehadap korupsi, dan jugamendukung program pemerintahdalam menuntaskan kasus-kasuskorupsi, serta untuk meningkatkanpenyelamatan uang negara dari hasilkorupsi, pihaknya akan terusmengupayakan pemaksimalantehadap penanganan kasus korupsi.

Lebih lanjut Soedibyo menjelaskan,dalam kurung waktu tahun 2010, kasuskorupsi yang telah terselesaikan ada38 kasus, yang sudah sampai tahappenuntutan sebanyak 23 kasus, sedangkasus dalam penyelidikan sebanyak 15kasus, dan kasus korupsi yang sudahdalam tahap penyidikan 30 kasus.

Masih menurut Soedibyo, kasus

korupsi yang ditangani diantaranya,Dinas Pemakaman yang sudah masuktahap penuntutan, kasus reklame,PT.Pos, Askrido, dan termasuk DanaBiaya Operasional Siswa (BOS) diwilayah Rawamangun, serta BlackGrant. Selain itu juga ada perkarakorupsi lainnya yang telah di SPDPsebanyak 1.616 kasus yang telah diproses 1.079 kasus, sedangkan dalamtahap P.18, dan P.19 sebanyak 371Kasus.

Selain penanganan perkara, KajatiSoedibyo juga melakukan pemindahanterhadap Jaksa nakal. Untukmencegah perilaku Jaksa berbuatnakal, terhadap tindakan menyimpangakan diberi sanksi sesuai dengan

Jakarta, Kantor Berita RBN.Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Soedibyo SH,MH, beberapa hari lalu di Jl. Rasuma Said Ruang Aula Kejati,yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia dalamjumpa pers, mengungkapkan, dari hasil kejahatan tindakpidana korupsi sedikitnya Rp. 8.9 miliar uang negaraterselamatkan.

perbuatannya. Termasuk faktorpembinaan, maupun upaya preventif,kata Soedibyo.

Dalam kesempatan itu, KajatiSoedibyo SH,MH, yang didampingiWakajati Sriyono SH, dan AspidumMartono SH, menegaskan bahwakasus korupsi penanganannya tidakhanya ditangani Tindak Pidana Khusus(Pidsus). Bagian Intelijen juga ikutberperan menagani kasus korupsi.zuntuk itu Kajati Soedibyomenghimbau agar para wartawan jugaberperan serta terus membantuKejaksaan dalam menangani tindakpidana Korupsi dan tindak pidanalainnya. Tidak hanya memberitakansecara sepihak, tegas Kajati Soedibyo.

Rekan wartawan dalampemberitaan harus adil, tidak beratsebelah jangan hanya sumber dari luarsaja. Sumber dari Kejaksaan jugaharus dimuat secara utuh sesuaipenjelasan tidak sepotong-sepotong,kata Soedibyo mengakhiripembicaraan (W.Hutagalung)

Ir. Edy Marlan Simajuntak, MTKepala Suku Dinas

SUKU DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN JAJARANNYA

Mengucapkan:

Selamat Hari Natal25 Desember 2010

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, danmempunyainya dalam segala kelimpahan (Yoh. 10:20)


Ir. Heryanto,SHKepala Suku Dinas

SUKU DINAS PU TATA AIRKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN JAJARANNYA

Mengucapkan:

Selamat Tahun Baru 1432 Hijriah7 Desember 2010

Terkait Vonis Bebas Van De Meent Gerrit di PN Jaksel Tahun 2008

MA RI Diminta Lakukan PengkajianTerhadap HakimnyaJakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan vonis bebas terhadap Van De Meent Gerrit (55),dalam perkara pidana tentang pemalsuan merek tanggal 19September 2008 silam di Pengadilan Negeri (PN) JakartaSelatan (Jaksel), Majelis Hakim dengan Hakim Ketua, H.Syahrial Sidik SH,MH yang sebelumnya Ketua Majelis Hakimsaat persidangan tersebut di PN Jaksel, dan saat ini sudahmenjabat Ketua PN Jakarta Pusat (Jakpus), membantahkeras menerima suap ketika menangani perkara No. 1606/Pid.B/2008/PN.JKT. Sel tersebut.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung(MA) RI diminta untuk turun tangandan lakukan pengkajian terhadaphakimnya, apa benar atau tidakterindikasi suap menyuap, sehinggaMajelis Hakim memvonis putusanbebas terhadap Van De Meent Gerrit.

Ketua PN Jakpus H. Syahrial SidikSH,MH didampingi Kepala HumasPN Jakpus M. Nainggolan, di ruangruang kerjanya di PN Jakpus padaselasa (16/11) lalu mengatakan, saatmenangani perkara terdakwa VanDe Ment Gerrit di PN Jaksel pada

tahun 2008 saat itu, saya juga menjabatselaku Wakil Ketua PN Jaksel.Menurutnya, “Jangankan menerimauang, menerima tamu pun selainanggota saya tidak pernah”, tegasSyahrial.

Mengenai masalah vonis bebasatau tidak, setiap hakim bisa bedapendapat. Kalau pun di PN Jakselbebas, tidak menjadi acuan di tingkatPengadilan Tinggi maupun MahkamahAgung (MA). Jangan karena di PNtingkat pertama terdakwa divonisbebas, kemudian di tingkat kasasi

terdakwa dihukum, lantas saya dituduhterima suap, jelas Ketua PN Jakpuskepada KB RBN.

Adapun pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasadalam perkara terdakwa Van DeMent Gerrit selaku Direktur Utama PTESP, dengan membebaskan terdakwadari dakwaan primer melanggar Pasal90 Undang-Undang No.51 tahun 2001tentang merek.

Sesuai dengan tuntutan jaksamenyatakan terdakwa Van De MentGerrit bersalah melakukan tindahpidana merek sebagaimana dalamdakwaan subsider melanggar Pasal 90UU No.15 tahun 2001 tentang merek.Menjatuhkan pidana penjara terhadapterdakwa Van De Ment Gerritdengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun penjara, agar terdakwa ditahandan didenda sebesar Rp. 50.000.000,-dengan subsider 3 (tiga) bulankurungan. Menetapkan 1 (satu) alatyang dapat digelembungkan di


Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201017Sambungan Hal 16lingkungan yang sulit, dikembalikankepada terdakwa. Menimbang, bahwafakta yang terungkap di persidangantidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaanlebih subsider.

Menimbang, terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan lebihsubsider, juga dinyatakan bebas darisemua dakwaan (vrijspraak) makaharuslah dipulihkan haknya dalamkedudukan dan kemampuannya,harkat serta martabatnyasebagaimana semula. Menimbang,bahwa Mejelis Hakim tidaklahsependapat dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum (JPU), karena ituEksepsi dari Penasehat Hukumterdakwa menyatakan bahwa JaksaPenuntut Umum kabur (obscuur libel)eror in persona. Mengingat danmemperhatikan ketentuan Pasal 90, 91,dan Pasal 94, Undang-Undang No.15tahun 2001, Pasal 191 dan Pasal 199KUHAP serta peraturan hukumlainnya.

Perbuatan terdakwa tersebutsebagaimana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 91 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentangmerek, Mahkamah Agung (MA) RImembaca tuntutan pidana JaksaPenuntut Umum Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 4 Desember2008, memutuskan (1). Membebaskanterdakwa dari dakwaan primermelanggar Pasal 90 tahun 2001tentang Merek.(2). Menyatakanterdakwa Van De Ment Gerritbersalah melakukan tindak pidanamerek sebagaimana dalam dakwaansubsider melanggar Pasal 90 tahun2001tentang Merek. (3). Menjatuhkanpidana penjara terhadap terdakwa

Van De Ment Gerrit denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun,agar terdakwa ditahan, dan dendasebesar Rp.50.000.000 (lima puluhjuta rupiah subsider 3 (tiga) bulankurungan. Menetapkan barang buktiberupa, surat-surat berharga SertifikatAsli Merek HABITAT dikembalikan

kepada PT.HOT HEDINTERNASIONAL SA.

Namun demikian Van De MentGerrit tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;dan membebaskan terdakwa.

Namun Putusan Mahkamah AgungRI No.554 K/PID.Sus/2009 tanggal20 Oktober 2009, DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA MahkamahAgung RI yang memeriksa perkarapidana dalam tingkat kasasi telahmemutus bahwa terdakwa Van DeMent Gerrit telah terbukti secara sahdan menyakinkan melakukan tindakpidana dengan sengaja atau tanpa hakmenggunakan merek yang sama padapokoknya dengan merek terdaftarmilik orang lain.

Berdasarkan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang merek,dan telah dicatat dalam daftar umummerek, perpanjangan jangka waktuperlindungan merek terdaftar diDepertemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Sertifikat Merek sebagainama dan alamat pemilik: HOT HEDINTERNATIONAL S.A., nomorpendaftaran yang dimohonkan Nomor:302700 (12/12/1992) dan Nomor:538991 (12/08/2008).

Namun sesuai akta pemberitahuanputusan Mahkamah Agung RI (Pasal257 KUHAP) Nomor.554 K/PID.Sus/2009 Selasa 8 Desember 2009 yangditanda tangani Andry Kurniawan, SHJurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan dengan JaksaPenuntut Umum (JPU) AgungArdyanto, SH telah memberitahukanputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 20 Oktober 2009No. 544 K/Pid.Sus/2009, amar putusanMENGADILI: Mengabulkanpermohonan kasasi dari PemohonKasasi, Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Selatandengan Membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 1606/Pid.B/2008/PN.JKT.Seltanggal 17 Desember 2008.

Dan mengadili sendiri: (1).Menyatakan terdakwa Van De MentGerrit tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaanprimer. (2). Membebaskan terdakwaoleh karena itu dari dakwaan primertersebut.(3). Menyatakan Van DeMent Gerrit telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja dantanpa hak menggunakan merek yangsama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik orang lain untuk barangatau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. (4).Menjatuhkan kepada Van De MentGerrit dengan penjara 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar akan diganti dengan pidanakurungan semala 3 (tiga) bulan. (5).Menetapkan barang bukti berupa (a).1 (satu) alat yang dapatdigelembungkan di lingkungan yangsulit dikembalikan kepada terdakwa.(b). Sertifikat Asli Merek HABITATdikembalikan kepada PT HOT HEDINTERNASIONAL SA. (c).Membebankan terdakwa tersebutuntuk membayar perkara perkaradalam semua tingkat peradilan, yangdalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Ketika hal tersebut dikonfirmasikankepada mantan Hakim Ketua Majelisperkara tersebut, H. Syahrial SidikSH,MH membantah kalau itu tidakpernah terima suap dan juga tidakpernah bertemu dengan terdakwaselain di ruang sidang. Dia juga tidakmemungkiri kalau diluar sidang adayang jual atau pakai nama yang samaoleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi.

Menurut informasi yang diterimaKB RBN dan hasil investigasi denganbeberapa sumber, putusan bebasPengadilan Negeri Jakarta Selatanterindikasi suap menyuap miliaran ru-piah. (Heri/Fanni/Nur@t)


Hubungi:RAKYAT BERSATUOUTSOURCHING

Jl. Ciledug Raya No. 17Jakarta Selatan

Telp. 021 94705665021 7365703

RAKYAT BERSATUOUTSOURCHING

Menyalurkan Tenaga Kerja di Wilayah Nusantara Indonesia1. Guru Privat Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Jerman2. Teknisi Mesin dan Listrik3. Lulusan STM Semua Jurusan Usia Maksimal 30 Tahun (Pengalaman/Nonpengalaman)4. Mandor Kerja Sipil5. Baby Sister6. Supir7. Pembantu Rumah Tangga

Lulusan STM semuajurusan langsung bekerja

secepatnya

Untuk:· Peliputan Acara Khusus· Penulisan Biografi/Otobiografi· Penulisan Buku

Apakah Anda Membutuhkan Bantuan?Hubungi Kami KantorBerita Rakyat Bicara News021 94705665081288817424



Kajari Jaksel Perintah Tangkap

Dirut PT ESPI Van De MeentGerrit Masih BerkeliaranJakarta, Kantor Berita RBNWalaupun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan(Jaksel), Yusup, SH, MH sudah memberikan surat perintahpenangkapan terhadap Van De Meent Gerrit pada tanggal 26Nopember 2010 lalu, dengan memerintahkan AgungArdyanto, SH selaku Kasubsi Sospol Intelijen, M. NirwanNawawi, SH selaku Jaksa Fungsional dan Dedy Sukarno, SHselaku Kasubsi Penuntutan Pidum agar menghadapkanterpidana kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJaksel untuk selanjutnya dilakukan pelaksanaan PutusanMahkamah Agung (MA) Nomor 554 K/Pid.Sus/2010, namunDirektur Utama (Dirut) PT Espi Swintad Pacific, Van DeMeent Gerrit masih berkeliaran alias belum tersentuh hukumdemi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Indone-sia.

Hal itu disampaikan SumberKantor Berita RBN yang tidak maunamanya diekpos dalam pemberitaandi Jakarta belum lama ini.

Dalam suratnya Kajari Jaksel,Yusup, SH, MH menjelaskanperkembangan upaya pelaksanaaneksekusi terhadap terpidana Van DeMeent Gerrit, yaitu: Penuntut Umumatau/dan kami telah melakukanpemanggilan secara patut sebanyak 3(tiga) kali sesuai dengan ketentuanyang berlaku kepada terpidana VanDe Meent Gerrit untuk melaksanakaneksekusi.

Bahwa dikarenakan pemanggilantersebut tidak diindahkan olehterpidana Geerit Van De Meent makaKepala Kejaksaan Negeri JakartaSelatan menerbitkan Surat PerintahPenangkapan kepada terpidana GerritVan De Meent dengan Surat PerintahPenangkapan Nomor : Print-194/O.1.14/Euh.2/11/2010 tanggal 26Nopember 2010 dengan tembusansurat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta, Wakajati Kejati DKI Jakarta,Aspidum Kejati DKI Jakarta danKetua Pengadilan Negeri Jaksel.

Bahwa untuk mencegah terpidanaGerrit Van De Meent melarikan dirike luar negeri maka telah dimohonkanperpanjangan pencegahan ke luarnegeri.

Bahwa jika upaya penangkapanberkoordinasi dengan pihak terkaitbelum berhasil maka terhadapterpidana akan dinyatakan buron.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasimelalui telepon selularnya kepadaKajari Jaksel, Yusup, SH, MH Minggulalu, mengatakan, “Telah dilakukanpenangkapan di rumahnya di Cipulirdan di kantornya di Mangarai tapi ybsbelum ditemukan”.

Di lain sisi, keberadaan Van DeMeent Gerrit terindikasi bukan beradadi wilayah hukum Indonesia lagi dandiduga berada di luar negeri yaitu diSerawak Malaysia, padahal statusVan De Meent Gerrit masih dalam sta-tus dicekal terhitung dari tanggal 20

April 2009 sampai dengan 20 April2010 serta sudah diperpanjangkembali.

Pasalnya, Direktur PT EspiSwintad Pasific, Van de Meent Gerrit(55) warga negara Belanda yangsudah divonis satu tahun penjarakarena melakukan pelanggaran merek,dan putusan tersebut juga sudahmemiliki kekuatan hukum tetap, namunGerrit belum dapat tersentuh hukumIndonesia alias masih berkeliaran.

Kisah tersebut berawal dariperkara pelanggaran merek olehDirektur PT Espi Swintad Pasific, VanDe Meent Gerrit, yang digugat olehHod Hed Internasional, SA danperkara tersebut berlanjut sampai kePengadilan Negeri (PN) JakartaSelatan.

Dalam perjalanan persidanganHakim meminta agar KejaksaanNegeri Jakarta Selatan mencekal Vande Meent Gerrit karena yangbersangkutan berkewarganegaraanBelanda untuk tidak meninggalkan In-donesia sampai perkara tersebutselesai.

Berdasarkan perintah pengadilan,Kejaksaan Agung (Kejagung)Republik Indonesia mengeluarkansurat Nomor:R-461/D.2/Dsp.3/04/2009 dan Nomor:115/D/Dsp.3/04/2009tanggal 20 April 2009 tentangPENCEGAHAN DALAMPERKARA PIDANA atas nama Vande Meent Gerrit agar tidakmeninggalkan Indonesia untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, terhitung daritanggal 20 April 2009 sampai dengan20 April 2010.

Ironisnya Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan memutuskan

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201020Sambungan Hal 19


Gerrit Van de Meent tidak terbuktimelanggar ketentuan pidana 91 UUMerek No.15 Tahun 2001, yangartinya Gerrit Van de Meent bebas dandinyatakan tidak bersalah oleh HakimPN Jaksel.

Adapun tuntutan pidana JaksaPenuntut Umum (JPU) di persidanganpada tanggal 4 Desember 2008, yangpada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan: 1.Membebaskan Terdakwa daridakwaan primer melanggar Pasal 90Undang-undang No.15 Tahun 2001tentang merek; 2.MenyatakanTerdakwa Van de Meent Gerritbersalah melakukan tindak pidanamerek sebagaimana dalam dakwaansubsider melanggar Pasal 91 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentangMerek; 3.Menjatuhkan pidana penjaraterhadap Terdakwa Van de MeentGerrit dengan pidana penjara selama3(tiga) tahun, agar Terdakwa ditahandan denda sebesar Rp. 50.000.000,-subsider (tiga) bulan kurangnya; 4.Menetapkan barang bukti berupa:1(satu) alat yang dapat digelembungkandilingkungan yang sulit dikembalikankepada Terdakwa, dan sertifikat aslimerek HABITAT dikembalikankepada PT. Hot Hed Internasional SA;dan menyatakan supaya Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaandari Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 10 Desember 2008 yangpada pokoknya menyatakan bahwaJaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan dakwaannya baikdakwaan primer, subsider, maupundakwaan lebih subsider karena ituterdakwa haruslah dibebaskan darisemua dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadappembelaan Penasehat Hukumterdakwa tersebut Jaksa PenuntutUmum dalam repliknya secara lisanmenyatakan tetap dengan tuntutannyasemula dan terhadap replik JaksaPenuntut Umum tersebut maka

Penasehat Hukum terdakwa melaluiduplik lisannya menyatakan pula tetappada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwadihadapkan ke muka sidang PengadilanNegeri Jakarta Selatan oleh JaksaPenuntut Umum dengan suratdakwaan tertanggal 10 September2008 No.Reg.Perk.PDM-1428/JKTSL/08/20068.

Terdakwa Van de Meent Gerritselaku Direktur Utama PT. ESPISWINTAD PACIFIC pada tanggal 24Januari 2008 atau setidak-tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2008bertempat di Jalan Dr. Suharjo No. 46Manggarai Jakarta Selatan atausetidak-tidaknya disuatu tempat yangtermasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan,Terdakwa Van de Meent Gerritdengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan merek yang sama padakeseluruhan dengan merek terdaftarmilik orang lain untuk barang dan / ataujasa sejenis yang diproduksi dan / ataudiperdagangkan.

Perbuatan dilakukan olehTerdakwa dengan cara, bahwa padahari Kamis tanggal 24 Januari 2008saksi Irfan Ahmad dan saksi Rita SriTrimurti Ardly ditugaskan olehPimpinan Hot Hed Internasional SAuntuk datang ke tempat PT. ESPISWINTAD PACIFIC yang terletak diKomplek Pergudangan Wahana BaktiUtama Jalan Saharjo No. 45 JakartaSelatan.

Adapun putusan Majelis Hakimdengan Hakim Ketua Majelis H.Syahrial Sidik, SH, MH danHaswandi,SH,M.Hum serta AhmadShalihin,SH,MH menyatakan bahwaterdakwa Van De Meent Gerrittidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagamana dakwaanprimer, dakwaan subsider maupundakwaan lebihsubsider;Membebaskan TerdakwaVan De Meent Gerrit tersebut olehkarena itu dari semua dakwaan(vrijspraak); Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kedudukan,

kemampuan, harkat dan martabatnyasebagaimana semula, Menetapkanbarang bukti berupa 1 (satu) buah alatyang dapat digelembungkandilingkungan yang sulit dikembalikankepada PT. ESPI SWINTAD PA-CIFIC dan membebankan biayaperkara kepada Negara.

Selanjutnya, Kejaksaan NegeriJakarta Selatan mengajukanpermohonan Kasasi ke MahkamahAgung Republik Indonesia atasputusan Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut yangmenyatakan Gerrit Van de Meenttidak terbukti melanggar ketentuanpidana pasal 91 UU Merek No.15Tahun 2001.

Mahkamah Agung Republik Indo-nesia tanggal 20 Oktober 2009mengabulkan permohonan kasasiJaksa dan menghukum Gerrit Van deMeent dengan pidana penjara 1 (satu)tahun, sesuai dengan putusan KasasiNo.554K/Pid.Sus/2009.

Adapun putusan kasasi MahkamahAgung tersebut telah berkekuatanhukum tetap, artinya tidak dapatdihambat atau dihalangi ataupunditunda pelaksanaan eksekusinyawalaupun masih ada satu lagi upayahukum yang dapat digunakan GerritVan de Meent, yaitu upaya hukumPeninjauan Kembali (PK). Tapiputusan Kasasi tidak jelaskeberadaannya, apa dieksekusi atautidak dan Gerrit tidak ditahan.

Aneh tapi nyata, Gerrit Van deMeent dapat dengan mudahmengajukan Peninjauan Kembali (PK)melalui PN Jaksel pada tanggal 29Desember 2009 melalui kuasahukumnya, DaniarTrisasongko,SH,M.Hum yangberalamat di Jalan Kerta Petasikan IX/1-2, Denpasar, Bali. Padahal yangbersangkutan belum melaksanakanputusan Kasasi No.554K/Pid.sus/2009.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatanselaku pelaksana putusan pengadilantelah menerima surat pemberitahuanisi Putusan Kasasi No. 554K/Pid.Sus/

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 2010212009 tanggal 8 Desember 2009 danPeninjauan Kembali No.42 PK/Pid.Sus/2010 yang diputus olehMajelis Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 1 Novem-ber 2010.

Namun demikian, sampai saat inikeberadaan Gerrit Van de Meentdipertanyakan, apa masih berada diIndonesia atau tidak. Dan info barubaru ini, Gerrit Van de Meent beradadi Serawak Malaysia, tanpa dapattersentuh hukum Indonesia walaupun

sudah divonis satu tahun penjara dantelah berkekuatan hukum tetap. Haltersebut terindikasi suap menyuap.Jaksa Penuntut Umum AgungArdyanto saat dikonfirmasimengatakan bahwa indikasi suapmenyuap tersebut tidak benar adanya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Kejaksaan Negeri JakartaSelatan, Yusup, SH, MH mengatakan,“Kami sudah perpanjang pencekalanGerrit Van de Meent, dan Gerrit sudahdipanggil untuk ketiga kalinya pada

hari Kamis tanggal 25 Nopember2010. Bila Gerrit tidak hadir juga, akandijemput paksa”, tegasnya.

Saat hal tersebut dikonfirmasikepada PT Espi Swintad Pasific,Pamungkas selaku ManagerOperasional tidak bersediamemberikan komentar dankeberadaan Gerrit Van de Meentsangat dipertanyakan, apa masihberada di Indonesia atau tidak. (Heri/R a p o l o / B e r nha r d / M o na ng /Tumanggor)

Van De Meent Gerrit Diduga Melarikan Diri

PT Espi Swintad PacificSeharusnya Juga DieksekusiJakarta, Kantor Berita RBNSelaku penanggung jawab di PT Espi Swintad Pacific diIndonesia, Van De Meent Gerrit yang telah dihukum satutahun penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sertasaat ini diduga melarikan diri ke luar negeri, serta disebabkanDirektur Utama (Dirut) PT Espi, Van De Meent Gerrit selakuterpidana tidak bertanggung jawab terhadap putusan hukum,sebaiknya PT Espi Swintad Pacipic sebaiknya ditutup danperijinannya dibekukan.

Sampai berita ini diturunkan, Gerritbelum melaksanakan putusan danbarang yang menjadi perkara jugamasih diperjualbelikan. Putusan satutahun penjara kepada Direktur PTEspi Swintad Pasific, Gerrit Van deMeent (55) warga negara Belandaseharusnya sudah dilaksanakaneksekusinya dan terpidananya jugaseharusnya sudah dieksekusi.

“Masa sudah hampir setahunputusan yang sudah memiliki kekuatanhukum tetap belum juga dilaksanakan.Bisa ditertawain nantinya hukum kita,tandas sumber yang tidak berkenannamanya ditulis dalam berita Minggulalu di Jakarta.

Direktur PT Espi Swintad Pasific,De Meent Van Gerrit, yang digugatoleh Hod Hed Internasional, SA danperkara tersebut berlanjut sampai kePengadilan Negeri (PN) Jakarta

Selatan dan di perjalanan persidanganHakim meminta agar KejaksaanNegeri Jakarta Selatan mencekalGerrit Van de Meent karena yangbersangkutan berkewarganegaraanBelanda untuk tidak meninggalkan In-donesia sampai perkara tersebutselesai.

Kejaksaan Agung (Kejagung)Republik Indonesia mengeluarkansurat Nomor:R-461/D.2/Dsp.3/04/2009 dan Nomor:115/D/Dsp.3/04/2009tanggal 20 April 2009 tentangPENCEGAHAN DALAMPERKARA PIDANA atas namaGerrit Van de Meent agar tidakmeninggalkan Indonesia untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, terhitung daritanggal 20 April 2009 sampai dengan20 April 2010.

Mahkamah Agung Republik Indo-nesia tanggal 20 Oktober 2009

mengabulkan permohonan kasasiJaksa dan menghukum Van De MeentGerrit dengan pidana penjara 1 (satu)tahun, sesuai dengan putusan KasasiNo.554K/Pid.Sus/2009.

Tetapi nasib baik berpihak kepadaGerrit, karena Van de Meent Gerritdapat dengan mudah mengajukanPeninjauan Kembali (PK) melalui PNJaksel pada tanggal 29 Desember2009 melalui kuasa hukumnya, DaniarTrisasongko, SH, M.Hum yangberalamat di Jalan Kerta Petasikan IX/1-2, Denpasar, Bali. Padahal yangbersangkutan belum melaksanakanputusan Kasasi No.554K/Pid.sus/2009.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatanselaku pelaksana putusan pengadilantelah menerima surat pemberitahuanisi Putusan Kasasi No. 554K/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Desember 2009 danPeninjauan Kembali No.42 PK/Pid.Sus/2010 yang diputus olehMajelis Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 1 Novem-ber 2010.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada PT Espi Swintad Pasific, VanDe Meent Gerrit tidak dapat ditemuidan selaku Operation Manager,Pamungkas juga tidak berkenanmemberikan komentar. (Tumanggor/Rapolo)


Telah tercecer satu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1363 PetukanganSelatan atas nama Wirat Sasongko di Wilayah DKI Jakarta.

Bagi yang menemukan sertifikat tersebut diharapkan untuk menghubungiSaudara Ahmad Nurlisan HP 081314057005, 08127145189 atauHubungi Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jl Ciledug RayaNo. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. 021 94705665,0812 88817424

Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

Jakarta, 20 Desember 2010Wirat Sasongko

PENGUMUMAN

RS Aminah Terindikasi Bobrok

Dugaan Malpraktek Dokter Akan DilaporkanKeluarga Korban Kepada Pihak BerwajibJakarta, Kantor Berita RBNDemi terciptanya supremasihukum pada dugaanpelanggaran kegiatanoperasional rumah sakit yangmelayani kesehatanmasyarakat, Dokter praktekdi RS Aminah yangterindikasi melakukanmalpraktek akan dilaporkankepada pihak berwajib agardilakukan penyelidikansampai ke penyidikan, bilamediasi antara pihakkeluarga mantan pasien RSAminah yang telah meninggaldunia tersebut gagal denganpihak RS Aminah.

RS Aminah sebaiknya ditutup bilaterbukti melakukan malpraktek karenaRS Aminah disinyalir “jual beli”penyakit dan dokter yang praktekdiduga malpraktek serta terindikasikurang profesional, serta pelayananRS Aminah disinyalir bobrok dan

kurang manusiawi terhadappasiennya.

Seperti penuturan narasumberKantor Berita RBN, salah seorang iburumah tangga warga Pesanggrahanyang tidak bersedia namanya


Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201023diekspose di Jakarta belum lama ini,“Kami sangat terpukul melihatkeadaan putri kami yang sangatmenyedihkan, bahkan saya katakan,sungguh mengerikan melihatkeadaannya sebelum meninggal dunia.

Kondisi tersebut terjadi setelahmenjalani perawatan dan pengobatanselama sembilan hari di Rumah SakitAminah. Putriku bukannya menjadisembuh, malahan menjadi tambahparah dan muncul penyakit barusetelah berobat di RS Aminah.

Fisik serta raut wajah anak sayasebelum meninggal dunai terlihatmenyedihkan, sekaligusmenyeramkan. Disebabkan terjadipembengkakan di sekitar leher danwajah. Beberapa hari ini sebelummeninggal dunia, dia tidak bisa makandan minum, dan pandangannya hampabagai setengah mati setengah hidup.Kami sekeluarga sangat terpukuldengan kenyataan pahit yang harus diaalami. Raganya seolah mau berangkatdunia lain dan seperti tidak memilikijiwa lagi. Hal tersebut disinyalir akibatsetelah berobat ke RS Aminah.

Kisah menyedihkan tersebutberawal ketika kondisi putri saya tidakenak badan, langsung saya bawa keRS Aminah di Kreo Cileduk RayaTangerang. Setelah tes darah dan urin,dokter menyarankan tindakan rawatinap. Selanjutnya hasil diagnosa dokterdemam berdarah.

Namun hari kedua perawatan,setelah dokter melakukan diagnosamenyatakan penyakit pasienyamenjadi penyakit baru lagi, yaitu types.Selaku masyarakyat kecil yang awammasalah medis dan kedokteran, sayamanut saja apa kata dokter. Namunhal terpenting buat saya adalahbagaimana putri saya cepat sembuhsaat itu, tuturnya.

Selama sembilan hari masaperawatan, ada dua puluh tujuh kalilengan anak saya disuntik oleh dokter,dengan perincian tiga kali disuntikdalam sehari.

Dokter mengatakan, “Obat-obattersebut disuntikkan untuk

menurunkan demam, lalu untuk obatinfeksi lambung serta anti biotik.”

Tindakan itu menyebabkan “le-bam” kebiru-biruan sepanjang lenganbekas jarum suntik. Dalam masa pera-watan di RS Aminah, timbul bercak-bercak merah disertai pembengkakanpada wajah terutama pada bagian bibir,sangat terlihat pembekakan denganjelas. Sewaktu ditanyakan, Doktermenjelaskan, bercak-bercak sertapembengkakan tersebut diakibatkan“panas dalam” dan merupakan efekdari infeksi lambung.

Dalam kondisi sedih dan sesak,saya selalu berdoa kepada Allah agaranak saya cepat sembuh, sehat dansegera pulang kerumah. Karenamenurut Dokter, jika trombositnyasudah diatas lima puluh, anak sayaboleh saja dibawa pulang dan dirawatdi rumah, tutur dokter kepada sayakala itu.

Saya merasa bersyukur karenatrombosit putri saya sudah diatas limapuluh, namun ada ganjalan dihatimelihat pembengkakan pada sekujurwajah dan sudah merembet ke leheranak saya. Karena situasi dan kondisi,serta penjelasan dokter mengenaiganjalan tadi, yaitu hanya efek dariinfeksi lambung, dengan perasaanbersyukur kami mengambil keputusanuntuk pulang ke rumah sesuai denganpenjelasan dokter.

Namun, entah pengobatan modelapa yang dilakukan dokter RS Aminahkepada anak saya, bukannya semakinsehat tetapi sebaliknya. Berselang duahari setelah pulang dari rumah sakit,saya membawa dia kembali ke RSAminah untuk kontrol. “Masa Al-lah…………….., setelah tes sampledarah, Dokter mengatakan putri sayaterdiagnosa Anemia Plastik, padahaldokter yang menangani dari mulaimasuk rumah sakit ini, sampai saatkembali kontrol ke rumah sakit adalahdokter yang sama juga.

Luar biasa dan benar-benar luarbiasa karena dalam waktu sebelashari, Dokter praktek RS Aminahberhasil menemukan tiga penyakityang berbeda pada tubuh putriku. Dan

lebih aneh lagi, dokter yang sama jugamemberikan obat yang sama meskipundokter menemukan penyakit yangberbeda, keluhnya.

Saat dalam perawatan saya dirumah, anak saya tidak bisa makandan minum, bibir serta lehernyasemakin membesar aneh, dan sangatsusah tidur. Bila diajak ngomong,eh….. malah air mata yang menetesdi pipinya, sambil menatap kosongkepada keluarga atau kerabat tetanggayang berusaha mengajaknya untukberbicara.

Karena kondisinya semakin parah,maka saya membawa dia untukberobat ke Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Fatmawati. Namunsetelah beberapa hari menjalaniperawatan, akhirnya anak sayameninggal dunia.

Dalam hati ini timbul penyesalanyang tidak tersesalkan, mengapa sayamembawa putriku berobat ke RSAminah. Saya baru sadar bahwa RSAminah tidak profesional, setelahdokter yang menangani pengobatanputri saya di RS Fatmawati menga-takan, bahwa putri saya terdiagnosapenyakit lupus atau otoimun atauberkurangnya kekebalan tubuh.

Saya menduga, selama menjalaniperawatan dan pengobatan di RSAminah, putri saya hanya dijadikansebagai “kelinci percobaan” bagipraktek sekolah kebidanan RSAminah.

Nasib tidak dapat diraih malangtidak dapat ditolak. Apapun yang telahterjadi, anak saya sudah beristirahatdengan tenang. Harapan saya adalahsupaya tidak ada korban berikutnyadan RS Aminah dapat menjadi rumahsakit profesional. Bila mediasi gagal,maka kami akan menuntut RS Aminahsecara jalur hukum supaya terjadi efekjera dan RS Aminah dapat profesional.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada RS Aminah, Direktur rumahsakit tidak bersedia memberikankomentar dan dokter praktek yangmerawatnya dr. Sri Rahayu, Sp.PDseolah menghindar untuk dikonfirmasi.(Andre/Rapolo)

Sambungan Hal 22


RS Aminah Diduga Lindungi “Dokter Pembunuh”

Menteri Kesehatan RIDiharapkan Turun TanganTangerang, KB RBNTerkait pemberitaan sebelumnya, RS Aminah didugaberperan “pemeras” dan “pembunuh,” Menteri Kesehatan, dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH terkesan lambanturun tangan untuk melakukan penelitian serta pengkajianterhadap perijinan maupun standarisasi RS Aminah,disebabkan dokter praktek terindikasi melakukan malpraktekterhadap seorang pasien balita, karena pasien bukannyamenjadi sembuh, malahan menimbulkan benjolan baru dikepala setelah menjalani rawat inap di RS Aminah danakhirnya bayi tersebut meninggal dunia.

“Kami sangat kecewa ataspelayanan RS Aminah danpengalaman pahit yang kami alamipada dasarnya sebenarnya harus dapatdilupakan. Kalau tidak dapat terlupadalam waktu yang singkat, semogawaktu yang panjang dapat menjawab.Tapi setiap kali melewati RS Aminah,pengalaman buruk tersebut selaluteringat kembali serta menoreh lukadi dalam hati” imbuh keluarga korbankepada Kantor Berita RBN belumlama ini di Jakarta.

Hal itu disampaikan sumber RBNyang tidak bersedia namanya dibawa

dalam pemberitaan di Jakarta baru-baru ini. Kalau bisa disesali, mungkinakan disesali, kenapa harus berobat keRS Aminah. Tapi apa yang telah terjadiadalah sudah menjadi ketetapanTuhanYang Maha Esa dari surga. Tetapi RSAminah seharusnya perlu sadar diridan lakukan pembenahan, dengantujuan supaya jangan ada lagi yangmengalami kejadian seperti apa yangsaya alami.

Dalam hal ini KementerianKesehatan (Kemenkes) Republik In-donesia diminta turun tangan untuklakukan penelitian serta pengkajian

terhadap perijinan dan standarisasi RSAminah. Apakah perijinan-perijinannya sudah beres atau tidak?Dan bagaimana standarisasi rumahsakitnya, apa sudah memenuhi standarrumah sakit sesuai aturanKementerian Kesehatan RI. Danapakah ada hubungan sinkron antaraakademi kebidanan dengan rumahsakit dalam hal praktek, sehinggaterkesan pasien dijadikan praktekpembelajaran atau kelinci percobaan?

Sebagai rumah sakit yangprofesional dalam menjalankanpelayanan maupun bisnis kesehatan,seharusnya tranparansi perlu dilakukanagar masyarakat khususnya pasiendan mantan pasien yang pernahberobat di RS Aminah ataupun calonpasien yang akan berobat ke RSAminah yakin dan percaya bahwa RSAminah adalah rumah sakit pilihan hatiyang tidak akan mengecewakan.

Namun demikian, dokter praktek diRS Aminah yang berdomisili di Jl.HOS Cokroaminoto (Cileduk Raya)Kreo Selatan Larangan ini terindikasimelakukan “malpraktek” serta rumahsakitnya kurang steril. ManajemenBersambung Ke Hal 25

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201025Sambungan Hal 24rumah sakit juga disinyalir“amburadul” serta kurangberperikemanusiaan, tandasnya.

Adapun kronologis kejadian adalahberawal dari kondisi tubuh si bayiketika itu agak hangat (demam), laluorang tuanya segera membawa ke RSAminah. Setelah diperiksa, dan ataspetunjuk dokter sang bayi disarankanmenjalani rawat inap.

Mulai dari hari pertama sampai harike enam, dokter tidak pernahmemberitahukan apa jenis penyakityang diderita oleh bayi, tapi prosespengobatan terus berjalan, termasukdengan melakukan infus di kepala sibayi malang tersebut, dan seperti tidakada tempat lain yang lebih cocok untuktempat jarum infus. Masa di kepala.Umur bayi saja masih satu bulan,ujarnya.

Disebabkan kurang puas ataspelayanan RS Aminah dan melihatkondisi kesehatan anaknya yangsemakin makin memburuk kondisinyasetelah dirawat di RS Aminah, malahjadi muncul penyakit baru, yaitumunculnya berupa benjolan di kepalabayi yang diduga sebagai akibatnyamenggumpalnya cairan infus di kepalasi bayi.

Merasa khawatir dengan kondisi sibayi yang makin memburuk, orang tuasi bayi membawa buah hatinya pindahrumah sakit lain dan akhirnya berobatke RS Fatmawati. Namun, tidakberselang lama akhirnya si bayi malangpun meninggalkan dunia fana ini dirumah sakit Fatmawati dengan sejutakesedihan dan berjuta rupiah kerugian.

Timbulnya pembengkakan berupabenjolan baru di kepala si bayi didugaakibat dari tindakan sang dokter yangkurang profesional dalam pengambilankeputusan untuk menancapkan jaruminfus dengan lokasi di kepala. Kenapabukan di tangan saja atau di kaki sibayi, tandasnya.

Selama enam hari perawatan, adasebanyak enam kali dokter mengambilsampel darah si bayi dan menurutketerangan dokter, sampel darah untukkeperluan diagnose. Tetapi aneh bin

aneh, walaupun sudah enam haridirawat di RS Aminah dengan ujilaboratorium enam kali, pihak rumahsakit ataupun dokter tidak pernahmemberitahukan apa jenis penyakit sibayi dan malahan disuruh untuk dirujukke rumah sakit lain pada hari yangkeenam.

Salah seorang doktermenganjurkan pindah rumah sakit sajadisebabkan RS Aminah kurang steril.Orang tua manapun pastimengorbankan apa saja demi si buahhati. Walaupun termasuk orang yangkurang mampu, si bayi dibawa pindahrumah sakit tanpa memikirkan biayayang semakin membengkak demikeselamatan si bayi. Untung tidakdapat diraih, malang tidak dapatditolak. Hal itulah yang terjadi dansetiap manusia sudah memiliki suratantangan masing masing. Hanya doayang dapat mengiringi kepergian sibayi, imbuhnya.

Sewaktu hal tersebut beberapa kalidikonfirmasi, Direktur RS Aminahtidak bersedia memberikan komentar.Adapun Pihak Manajemen RumahSakit Aminah, melalui Nasuha, kepadaRBN mengatakan, “Adalah hakmanejemen Rumah Sakit Aminahuntuk menjawab konfirmasi atau tidak,dan pihak RS Aminah sudahmemutuskan untuk tidak memberikankonfirmasi kepada pers kala itu.”

Entah apa tujuanya, akhirnya pihakRS Aminah mengundang pihakkeluarga dengan RBN, dan sekaligusuntuk konfirmasi dan klarifikasi. Dapatdisebut terjadi mediasi antara pihak RSAminah dengan keluarga bersamasama dengan pers. Adapun syarat danketentuan dari pihak rumah sakit, agarorang tua korban membuat suratpermohonan, supaya dapatdisampaikan kepada PerseroanTerbatas selaku owner RS Aminah.

Setelah surat tersebut disampaikanke RS Aminah, rupa rupanya mediasigagal disebabkan tidak terciptanya winwin solution, karena pihak rumah sakitmenyarankan agar keluarga mantanpasien membuat surat permohonankepada Direktur RS Aminah.

Ketika diminta komentar SekjenLSM Suara Indonesia Baru, LaspenSianturi, mengatakan, “Sesuai denganUndang-Undang Kesehatan, bahwasetiap orang berhak memperolehinformasi tentang data kesehatandirinya termasuk tindakan danpengobatan yang telah dilakukanmaupun yang diterimanya dari tenagakesehatan, seharusnya RS Aminahdiharapkan transparansi kepadapasiennya”

Bila dipandang dari aspek Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Indonesiabahwa “Setiap anak berhakmemperoleh pelayanan kesehatan danjaminan sosial sesuai dengankebutuhan fisik, mental, spiritual, dansosial, RS Aminah tidak layakmemasang infus di kepala pasien yangmasih bayi. Bila insiden seperti inibanyak terjadi di dalam pelayananrumah sakit, bagaimana nantinya anakanak bangsa ini?”.

Terkesan RS Aminah berbisnismurni tanpa diimbangi denganpelayanan yang profesional.Kementerian Kesehatan diharapkanuntuk segera turun tangan melakukanchek dan rechek sekaligus pengkajianterhadap keberadaan RS Aminah. Apamasih layak ijin operasionalnyadilanjutkan atau tidak. Agar janganterjadi korban berikutnya, bila RSAminah tidak memenuhi standarrumah sakit, sebaiknya ditutup sajarumah sakit tersebut.

Dalam hal ini, Komisi PerlindunganAnak juga diharapkan untuk lakukanpenelitian terhadap insiden tersebut.Masa..... biaya laboratoriumnya jelas,biaya obatnya jelas, pembayaran daripasiennya juga jelas, tetapi namapenyakitnya “tidak jelas”. Sudah adajatuh korban jiwa. Ada ada saja ulahrumah sakit ini. Seperti lagunya wakdukun saja. Maksud hatinya berobatadalah mengobati penyakit, eh........malah makin parah penyakitnyadah.......... dan akhirnya meninggaldunia, imbuhnya.

Pada situasi lain, sewaktu haltersebut dikonfirmasi ulang kepadaBersambung Ke Hal 26

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201026pihak RS Aminah, Direktur tidakbersedia memberikan komentar danmelalui Wakil Direktur, Nasuhamengembalikan surat pihak keluarga,tetapi hanya foto kopinya saja karenasurat aslinya sudah dikirim ke PT dankeberadaan surat ada di kantor PT.Apa maksud dan tujuannya dan apanama PT-nya masih dipertanyakan.Adapun Direktrisnya bersedia tandatangan pada tanda terima surat, tapididuga tidak bertanggung jawab sertatidak bernyali mencantumkannamanya selaku penanda tangan,bahkan surat komfirmasi dari redaksiRBN (011/RED-KF/2010) tidakditanggapi.

Kinerja Kementerian KesehatanSangat Lamban

Kementerian Kesehatan(KEMENKES) yang selayaknyasegera bertindak dalam menjalankantupoksinya untuk memeriksakelayakan serta perijinan RS Aminah,responnya sangat lamban dankinerjanya sama sekali tidak jelas.Meskipun kasus pertama dugaanmalpraktik oleh RS. Aminah yang telahmerenggut korban jiwa, seorang balitasakit sudah dilaporkan empat bulanyang lalu kepada Menteri Kesehatan,dr. Endang Rahayu Sedyaningsih,MPH, Dr.PH. Dalam temu media di

Kemenkes beberapa waktu yang lalu,Menteri kesehatan, dr. EndangRahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH,sudah mendisposisikan kasus dugaanmalpraktik RS. Aminah kepadaDirektur Jendral (DIRJEN) YanMedik, Supriyantoro. Namun sampaisaat ini belum ada tindak lanjut yangnyata dari Supriyantoro.

DINKES PEMKOT TangerangTerindikasi Terima Suap

Pada sisi lain, Kepala DinasKesehatan (KADINAS) PemerintahKota (PEMKOT) Tangerangterindikasi menerima “suap” darimanejemen RS Aminah, akibatnyaindikasi kebobrokan RS Aminahdipandang sebelah mata.

Indikasi suap tersebut terkaitdengan tanggapan DINKES padawebsite PEMKOT Tangerang padahari sabtu, 14 Agustus 2010 lalu danmenjelaskan, “Dinas Kesehatan KotaTangerang sudah mendapatkan beritaserupa melalui fax dari Depkes dantelah ditindaklanjuti berita tersebutdengan: 1. Memanggil manejemen RSAminah yang dihadiri oleh DirekturOperasional, Manejer Pelayanan, danHumas RS. Aminah. 2. Manejer RS.Aminah sudah melakukan klarifikasidengan membawa bukti bukti berupa:Kronologis Kasus, Resume Medisbayi, Surat Penolakan tindakan

Kedokteran, Surat Pulang ataspermintaan sendiri, Surat Kuasa a.n.Tn. Rapolo Turnip, dan berkas-berkaslainnya yang terkait. 3. RS. Aminahsudah melakukan klarifikasi keDirektorat Jenderal Bina PelayananMedik Kementerian Kesehatan RI. 4.Dinas Kesehatan sudah visit keRumah Sakit tersebut.” Seorangmasyarakat yang enggan namanyadiekspos, dan sangat geram denganperlakuan RS. Aminah, mengatakan,“Kinerja Departemen Kesehatan danjajaranya sangat tidak profesional,apalagi Dinas Kesehatan (DINKES)Pemrintah Kota Tangerang.Tanggapan tersebut jauh pangganmgdari api. Lalu ketika merekamelakukan visit ke RS. Aminah, kapanmereka kesana? Apa yang merekaperiksa? Apa hasil pemeriksaanmereka? Siapa yang diundang untukmenyaksikan kunjungan serta hasilpemeriksaan mereka? Kuat dugaansaya, bahwa Dinas KesehatanPemerintah Kota Tangerang kong-kali-kong dengan manejemen RS.Aminah, alias sudah menerima suap”ujarnya kepada RBN.

Ketika hal itu dikonfirmasi ke RSAminah, Direktur rumah sakit engganuntuk komentar dan dokter yangmerawat, dr. Wilaksana N Sp.A jugagerah untuk ditemui atau dikonfirmasi.(Andre/Bernhard/Rapolo)

Sambungan Hal 25

Mengucapkan:

Selamat Hari NatalAku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan

mempunyainya dalam segala kelimpahan (Yoh. 10:20)

25 Desember 2010

Laspen SianturiDirektur

CV. Multimedia Rakyat Bersatu

Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201027PT Inti Insan Sentosa Disinyalir Merugikan Negara Rp. 500 MKepala BPN RI Perintahkan Kakanwil DKI UntukMembatalkan Surat Pembatalan HGB 170Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN)RI, Joyo Winoto, PhD yangbertugas sebagai pusatadministrasi pertanahandalam menerbitkan legalitastanah di Bumi Pertiwi Indone-sia, keputusan terakhir dibidang pertanahan adalahberada di tangan JoyoWinoto sebagai pengambilankeputusan tertinggi.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya(tupoksi), pelayanan pertanahansangat diharapkan untuk profesional,baik dalam menerbitkan sertifikatataupun dalam menjalankan putusanhukum yang sudah memiliki kekuatanhukum tetap agar legalitas tanahtercipta dengan keadilan hukum dankepastian hukum.

Namun demikian, terkait dengansertifikat tanah Kuningan Barat yaituSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor 170 yang disinyalir merugikannegara sekitar Rp.500 Miliar dengankeberadaan kredit macet PT Inti InsanSentosa, kebijakan Kepala BPN RImelalui Kedeputian V yang mengurusiSengketa, Konflik dan Perkara,terindikasi kebijakan yang penuhdengan teka teki. Pasalnya, KepalaBPN RI memerintahkan KepalaKantor Wilayah (Kakanwil)Pertanahan DKI Jakarta untukmembatalkan Surat Pembatalan HGBNomor 170. Akibatnya status tanahmenjadi status quo dan kerugiannegara juga otomatis menjadi statusquo.

Walaupun Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo

Winoto, PhD mengetahui indikasikerugian Negara sekitar Rp. 500 Miliaryang merupakan ulah PT Inti InsanSentosa, namun kebijakan terbaik JoyoWinoto adalah membuat status tanahmenjadi “status quo” dan dalammembuat kondisi tersebut, JoyoWinoto,PhD disinyalir terima upeti agarstatus tanah sedemikian rupa danakibatnya keberadaan utang PT IntiInsan Sentosa sekitar Rp 500 Miliarjuga menjadi status quo .

Sertifikat PT Indah Bumi Bosowaselaku pembeli yang sah dari ahli warisHasan bin Taudji terindikasi gantung

dan akibatnya kerugian negara miliaranrupiah juga menjadi posisi gantung.

Bila legalitas tanah Kuningan Baratmenjadi milik PT Indah Bumi Bosowa,maka secara otomatis PT Inti InsanSentosa seharusnya mengembalikanuang pinjamannya kepada negara,supaya negara tidak dirugikan. Namunkarena diduga Joyo Winoto tidak peduliterhadap kerugian negara tersebut,keberadaan status quo membaut celahyang menguntungkan terhadap PT IntiInsan Sentosa. Dalam hal ini didugaJoyo Winoto terima upeti untuk


Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201028memperkaya diri sendiri.

Untuk terciptanya pemerintahanyang bersih di Jajaran BPN RI, KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) danSatgas Mafia Hukum diminta untukturun tangan.

Joyo Winoto selaku pejabat negarayang juga merupakan jajaran dariempat pilar bangsa, dan seyogianyaharus menjaga kekayaan negara darioknum oknum yang menggerogotiuang negara, tapi malah terindikasimemelihara mafia pertanahan demimemperkaya diri sendiri.

Sudah merupakan kewajiban setiappejabat negara untuk menjagakekayaan negara dan berperan aktifdalam mengantisipasi kerugian negara.Bila ada menemukan keganjilanataupun indikasi kerugian negara,sudah sewajarnya selaku pejabatnegara tersebut untuk berkoordinasidengan instansi atau pejabat negaralainnya, contohnya Mabes Polri danKejaksaan Agung RI demiterwujudnya penyelamatan uangnegara.

Namun hal tersebut terindikasibertolak-belakang dengan apa yangdilakukan oleh Kepala BadanPertanahan Nasional, JoyoWinoto,PhD. Walaupun di dalampermasalahan tanah di KuninganBarat diduga negara dirugikan sekitarRp. 500 M, dan hal itu jelas diketahuioleh Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, namun Joyo Winoto didugamenutup mata terhadap kerugiannegara tersebut.

Sesuai dengan pantauan insan persterkait pembaharuan utang PT IntiInsan Sentosa yang terindikasi“Korupsi Perbankan” dan sudahpernah disampaikan kepada JoyoWinoto sewaktu konferensi pers diHotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapisampai berita ini diturunkan,keberadaan uang negara sekitarRp.500 M, sangat dipertanyakankeberadaannya. Apa sudahdikembalikan atau tidak ke negara,masih dalam bayang bayang umbrayang belum dapat terjawab karena

Joyo Winoto terindikasi pengecut untukmengatakan yang benar.

Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengankredit PT Inti Insan Sentosa danKepala BPN RI diduga takut untukmembuka kebenaran kepada publik.Bagaimana untuk membuat yang benardan dapat membasmi korupsikhususnya di bidang pertanahan sertaberhubungan dengan sertifikat yangdipertanggungkan kepada bank, kalauuntuk keterbukaan informasi publikdemi terciptanya pemerintahan yangbersih, Joyo Winoto terindikasi kurangbernyali untuk membuat tegaknyakebenaran.

Hal ini menjadi bahan masukankepada Presiden RI, SBY. Apa masihlayak Joyo Winoto dipertahankanmenjadi Kepala BPN RI, kalau kurangmampu dalam menegakkankebenaran dan terkesan takut untukmengatakan kebenaran.

Terjadinya pembaharuan utang(novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS)berkedudukan di Jakarta kepada PTBali Marina Internasional (BMI)berkedudukan di Denpasar Bali, untukkucuran kredit miliaran kalau dalambentuk rupiah dari Bank DagangNegara (BDN) tahun 1995 lalu,dengan menjaminkan Sertifikat HakMilik (SHM) No. 61, terindikasi“korupsi perbankan” disebabkan SHMNo. 61 tersebut telah dibatalkanPengadilan Negeri (PN) JakartaSelatan (Jaksel) dengan nomor suratW7-Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 170 disinyalir berasal dariSHM No. 61 yang dibuat jadi jaminanhutang PT BMI di Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), sesuaidengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam keKetua PN Jaksel.

Kemudian penanganan utangdilanjutkan oleh PerusahaanPengelolaan Aset (PPA) danseterusnya hilang dari peredaran. JoyoWinoto terindikasi gratifikasi aliasmenerima upeti dari PT Inti Insan

Sentosa, akibatnya BPN RI didugamenutup mata terhadap keberadaankerugian Negara tersebut. Danpengurusan legalitas tanah KuninganBarat seperti digantung pengurusansertifikatnya. Hal ini dilakukan agarkeberadaan kerugian negara menjadisatus quo alias berupa “delik” yangtidak dapat terselesaikan, walaupunnegara dirugikan miliaran rupiah.

Akibatnya, jaminan utang sekitarRp. 500 M hanya berupa kertas-kertasberharga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmi korupsi diBumi Pertiwi Indonesia, KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) &Mabes Polri diharapkan turun tanganuntuk lakukan penyelidikan dan ataupenyidikan, agar cerita lagu lama“sengketa tanah” dan “permainanperbankan” dapat dituntaskan demisupremasi hukum, dan keabsahankepemilikan tanah yang sudahberperkara puluhan tahun, legalitastanahnya memiliki status yang jelas.

Pembaharuan utang antara PT IISke PT BMI tersurat pada akta NotarisNy. Machrani Moertolo S., SH, No.C-86-HT-03-02 Th. 1994 teruraidengan jelas, Karel Patipeilohy selakuDirektur Utama, Yopie Aliaman selakuKomisaris PT IIS, disebut sebagai“debitur lama”. Sedangkan TrisyantiTheresia Santoso, SH selaku Direktur,Stefanus Winokan selaku DirekturUtama, Heryadi Bunyamin selakuKomisaris Utama dan Iwan Zullianselaku Komisaris Perseroan dari PTBMI disebut sebagai “debitur baru”,dan diwakili Anny Andriyani, selakuKepala Desk Penyelamatan KreditBDN, untuk menjalankan surat kuasa36/158/Dir secara dibawah tangantahun 1995 silam.

Perjanjian debitur lama dan debiturbaru adalah: hutang pokok sebesarUSD 40.000.000., utang bunga USD9.094.559,71 dan tidak termasukdenda sebesar USD 1.270.208,03menjadi utang debitur baru yang akandibayarkan lunas, 2 Januari 2015mendatang.

Seiring dengan itu, aset debitur

Sambungan Hal 27


Edisi: 007 Senin, 20 Desember 201029lama tanah seluas 12.230 meterpersegi, SHM No. 61 akan dialihkanmenjadi atas nama debitur baru, dandebitur baru menjaminkan “CorporateGuarantee” dari PT Graha Hexindoberkedudukan di Jakarta

Di lain sisi, Kanwil BPN DKIJakarta sudah membatalkan SHGBNo. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902-PTL-2002 tgl 12 Juni2002 lalu, karena SHGB No. 170berasal dari SHM No. 61 yangdisinyalir cacat hukum, atas namaAinun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember1983, sedangkan Ainun sendiri telahmeninggal dunia 1971.

Ketika hal tersebut pernahdikonfirmasi kepada Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) RI, JoyoWinoto Phd, memaparkan, “Tentangkasus tanah Kuningan Barat SHM No.61 yang diubah menjadi SHGB No.170 sudah dimasukkan dalam agendaprogram BPN RI tentang pengkajiankasus pertanahan, dan langsungmemberikan disposisi ke DirekturSengketa BPN RI agar menuntaskanhal tersebut, sesuai dengan hasil RapatKerja Nasional (Rakernas) 2009, BPNRI Menjawab Tantangan ReformaAgraria dan Pelayanan PublikPertanahan” ujar Joyo saat RakernasBPN RI tahun lalu. Tetapi sampai

Sambungan Hal 28 berita ini diturunkan, sertifikat tanahPT Indah Bumi Bosowa masih dalamposisi “gantung”, padahal ahli warisHasan bin Taudji sudah melepaskanhaknya kepada PT Indah BumiBosowa, dan Kanwil BPN DKIJakarta juga sudah membatalkanSHGB No. 170.

Sewaktu indikasi keterlibatan JoyoWinoto dalam menutup-nutupi keru-gian negara terkait dengan PT IntiInsan Sentosa yang disinyalir meru-gikan negara tersebut dikonfirmasi keBPN RI, Joyo Winoto terkesan gerahterhadap kehadiran wartawan dantidak bersedia memberikan komentar.

(Ican/Heri/Rapolo)

Laspen SianturiPemimpin Redaksi

Mengucapkan:

Selamat Hari Natal


25 Desember 2010

Segenap Jajaran RedaksiMedia Online

rakyatbicaranews.com



Mengucapkan:

Selamat Hari Natal


25 Desember 2010


Mengucapkan:

Selamat Hari Natal


25 Desember 2010

Documents

Tabloid RBN Edisi 007