Tabloid RBN Edisi 006

Indek Berita

Baca Hal 16

Baca Hal 19

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 2010Gratis

“Mafia Peradilan” di Kejari Jaksel

PelesiranGaya GayusJilid Dua

Kekayaan Joyo Winoto Layak “Diaudit”

Kaderisasi Untuk KepalaBPN RI Perlu Dilakukan

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 20102Terkait Vonis Bebas Van De Ment Gerrit

Ketua PN JakpusBantah Keras Terima SuapJakarta, Kantor Berita RBN

Terkait vonis bebas diPengadilan Negeri Jakarta Selatanterhadap Van De Ment Gerrit (55),dalam perkara pidana tentangpemalsuan merek tanggal 19September 2008 silam, MajelisHakim dengan Hakim Ketua, H.Syahrial Sidik SH,MH yang saat inisudah menjabat Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)membantah keras menerima suapketika menangani perkara No.1606/Pid.B/2008/PN.JKT. Sel.

Ketua PN Jakpus H. SyahrialSidik SH,MH didampingi KepalaHumas PN Jakpus M. Nainggolan,diruang ruang kerjanya di PNJakpus pada selasa (16/11) lalumengatakan, saat menanganiperkara terdakwa Van De MentGerrit di PN Jaksel pada tahun 2008saat itu, saya juga menjabat selakuwakil Ketua PN Jaksel.Menurutnya, “Jangankan menerimauang, menerima tamu pun selainanggota saya tidak pernah”, tegasSyahrial.

Mengenai masalah vonis bebasatau tidak, setiap hakim bisa bedapendapat. Kalau pun di PN Jakselbebas, tidak menjadi acuan ditingkat Pengadilan Tinggi maupunMahkamah Agung (MA). Jangankarena di PN tingkat pertamaterdakwa divonis bebas, kemudiandi tingkat kasasi terdakwa dihukum,lantas saya dituduh terima suap,jelas Ketua PN Jakpus kepada KBRBN.

Adapun pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasadalam perkara terdakwa Van DeMent Gerrit selaku Direktur UtamaPT ESP, dengan membebaskan

terdakwa dari dakwaan primermelanggar Pasal 90 Undang-Undang No.51 tahun 2001 tentangmerek.

Sesuai dengan tuntutan jaksamenyatakan terdakwa Van DeMent Gerrit bersalah melakukantindah pidana merek sebagai-manadalam dakwaan subsider melanggarPasal 90 UU No.15 ta-hun 2001tentang merek. Menja-tuhkanpidana penjara terhadap terdakwaVan De Ment Gerrit dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahunpenjara, agar ter-dakwa ditahan dandidenda sebesar Rp. 50.000.000,-dengan subsider 3 (tiga) bulankurungan. Menetapkan 1 (satu) alatyang dapat digelembungkan dilingku-ngan yang sulit, dikembalikankepada terdakwa. Menimbang,bahwa fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana seba-gaimana dakwaan lebih subsider.

Menimbang, terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan lebihsubsider, juga dinyatakan bebas darisemua dakwaan (vrijspraak) makaharuslah dipulihkan haknya dalamkedudukan dan kemam-puannya,harkat serta martabat-nyasebagaimana semula. Me-nimbang,bahwa Mejelis Hakim tidaklahsependapat dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum (JPU), karena ituEksepsi dari Penasehat Hukumterdakwa menyatakan bahwa JaksaPenuntut Umum kabur (obscuurlibel) eror in persona. Mengingatdan memperhatikan ketentuan Pasal90, 91, dan Pasal 94, Undang-Undang No.15 tahun 2001, Pasal191 dan Pasal 199 KUHAP serta

peraturan hukum lainnya. Van De Ment Gerrit dengan

pidana penjara selama 3 (tiga)tahun, agar terdakwa ditahan, dandenda sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah subsider 3 (tiga)bulan kurungan. Menetapkanbarang bukti berupa, surat-suratberharga Sertifikat Asli MerekHABITAT dikembalikan kepadaPT.HOT HED INTERNASIONALSA.

Namun demikian Van De MentGerrit tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;dan membebaskan terdakwa.

Namun Putusan MahkamahAgung RI No.554 K/PID.Sus/2009tanggal 20 Oktober 2009, DEMIKEADILAN BERDA-SARKANKETUHANAN YANG MAHAESA Mahkamah Agung RI yangmemeriksa perkara pidana dalamtingkat kasasi telah memutus bahwaterdakwa Van De Ment Gerrittelah terbukti se-cara sah danmenyakinkan mela-kukan tindakpidana dengan sengaja atau tanpahak meng-gunakan merek yangsama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik orang lain.

Namun sesuai akta pembe-ritahuan putusan Mahkamah AgungRI (Pasal 257 KUHAP) Nomor.554K/PID.Sus/2009 Selasa 8Desember 2009 yang ditandatangani Andry Kurnia-wan, SHJurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Sela-tan denganJaksa Penuntut Umum (JPU)Agung Ardyanto, SH telahmemberita-hukan putu-san

Bersambung Ke Hal 3

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 20103

Penerbit: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, ApoanSaragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir. Soehermanto. PENASEHAT HUKUM: R.Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPINUMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Bernhard Silaban, Romario Barus REDAKTUR KHUSUS: Drs. DolokF Sirait KOORDINATOR LIPUTAN : Rapolo Eldona T REDAKTUR : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, JokoSutrisno STAF REDAKSI : Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus, SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban, S.Pd, Romario B,Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono,Sudrajat, Sudarto, Sahat Sinaga, Drs. Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian. PEMIMPIN PERUSAHAAN: BernikeM Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI : MirandaKOORDINATOR LITBANG : - MANAGER UMUM DAN SIRKULASI : Heri Ekaputra MANAGER IKLAN : Tri Astuti ASISTENMANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design : Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, SriWulandari, Condro Pranoto. BIRO JAKARTA PUSAT: Andrew Richad. P BIRO JAKARTA SELATAN: Fanny JanuarPERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIROSIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor(Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: Sahat Sinaga BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIRO BOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIROKARAWANG: M. Nur BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan),Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING:Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail:[email protected] Percetakan: Print Out Warung InternetDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Mahkamah Agung Republik Indone-sia tanggal 20 Oktober 2009 No. 544K/Pid.Sus/2009, amar putusanMENGADILI: Me-ngabulkanpermohonan kasasi dari Pemo-honKasasi, Jaksa Pe-nuntut Umumpada Kejaksaan Negeri JakartaSelatan dengan Mem-batalkanPutusan Penga-dilan Negeri JakartaSelatan No. 1606/Pid.B/2008/

PN.JKT.Sel tanggal 17 Desember2008.

Ketika hal tersebut dikon-firmasikan kepada mantan HakimKetua Majelis perkara tersebut, H.Syahrial Sidik SH,MH mem-bantahkalau itu tidak pernah terima suapdan juga tidak per-nah bertemudengan terdakwa selain di ruangsidang. Dia juga tidak memungkirikalau diluar sidang ada yang jual

atau pakai nama yang sama olehorang yang tidak bertanggung jawabuntuk kepentingan pribadi.

Menurut informasi yang diterimaKB RBN dan hasil inves-tigasidengan beberapa sumber, putusanbebas Pengadilan Negeri JakartaSelatan terindikasi suap menyuapmiliaran rupiah.

(Heri/Fanni/Nur@t)

Sambungan Hal 2

Bersambung Ke Hal 4

Terkait Dengan Putusan Van De Meent GerritPT Espi Swintad Pacific Layak DitutupJakarta, Kantor Berita RBN

Untuk terciptanya supremasihukum di wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia, terkaitdengan putusan Van De MeentGerrit yang sudah dihukum satutahun penjara serta sudah memilikikekutan hukum tetap, bila eksekusiterhadap Gerrit tidak dapat

dilaksanakan karena keberadaanGerrit disinyalir sudah berada di luarwilayah hukum Indonesia, perusahanPT Espi Swintad Pacific layakdiperiksa kembali perijinan danperpajakannya, dan bila ditemukanlagi pelanggaran hukum sebaiknyaPT Espi Swintad ditutup.

Gerrit belum melaksanakan

putusan dan barang yang menjadiperkara juga masih diperjualbelikan.Putusan satu tahun penjara kepadaDirektur PT Espi Swintad Pasific,Gerrit Van de Meent (55) warganegara Belanda seharusnya sudahdilaksanakan eksekusinya.

“Masa sudah hamper setahun

Sambungan Hal 3


putusan yang sudah memilikikekuatan hokum tetap belum jugadilaksanakan. Bisa diketawainnantinya hukum kita, tandas sumberyang tidak berkenan namanya ditulisdalam berita Minggu lalu di Jakarta.

Direktur PT Espi SwintadPasific, De Meent Van Gerrit, yangdigugat oleh Hod Hed Internasional,SA dan perkara tersebut berlanjutsampai ke Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Selatan dan di perjalananpersidangan Hakim meminta agarKejaksaan Negeri Jakarta Selatanmencekal Gerrit Van de Meentkarena yang bersangkutanberkewarganegaraan Belanda untuktidak meninggalkan Indonesiasampai perkara tersebut selesai.

Kejaksaan Agung (Keja-gung)Republik Indonesia me-ngeluarkan

surat Nomor:R-461/D.2/Dsp.3/04/2009 dan No-mor:115/D/Dsp.3/04/2009 tang-gal 20 April 2009 tentangPENCE-GAHAN DALAMPERKARA PIDANA atas namaGerrit Van de Meent agar tidak me-ninggalkan Indonesia untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, terhitung daritanggal 20 April 2009 sampai dengan20 April 2010.

Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 20 Oktober 2009mengabulkan permohonan kasasiJaksa dan menghukum Van DeMeent Gerrit dengan pidana penjara1 (satu) tahun, sesuai denganputusan Kasasi No.554K/Pid.Sus/2009.

Tetapi nasib baik berpihakkepada Gerrit, karena Van de MeentGerrit dapat dengan mudahmengajukan Peninjauan Kembali(PK) melalui PN Jaksel padatanggal 29 Desember 2009 melalui

kuasa hukumnya, DaniarTrisasongko,SH,M.Hum yangberalamat di Jalan Kerta PetasikanIX/1-2, Denpasar, Bali. Padahalyang bersangkutan belummelaksanakan putusan KasasiNo.554K/Pid.sus/2009.

Kejaksaan Negeri JakartaSelatan selaku pelaksana putu-sanpengadilan telah menerima suratpemberitahuan isi Putusan KasasiNo. 554K/Pid.Sus/2009 tanggal 8Desember 2009 dan PeninjauanKembali No.42 PK/Pid.Sus/2010yang diputus oleh Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indone-sia tanggal 1 November 2010.

Sewaktu hal tersebutdikonfirmasi kepada PT EspiSwintad Pasific, Van De MeentGerrit tidak dapat ditemui dan selakuOperation Manager, Pamungkasjuga tidak berkenan memnerikankomentar. (Polo)

Kantor Berita Rakyat Bicara News- www.rakyatbicaranews.co.co- www.rakyatbicaranews.com

1. Surat Kabar Onlinehttp://issuu.com/rakyatbicaranews

2. Kantor Berita Onlinewww.rakyatbicaranews.com

Akses Baca beritaaktual kami


Bersambung Ke Hal 6

Joyo Winoto Terindikasi Kebal Hukum

KEPEDULIAN SBYSANGAT DINANTIKANJakarta, Kantor Berita RBNKarena Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, JoyoWinoto, PhD terindikasi kebal hukum serta diduga“kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI, dan tidakbersedia menjalankan putusan MA yang sudah memilikikekuatan hukum tetap, dalam hal ini Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono (SBY) diharapkan menurunkan timnyauntuk turun ke lapangan dalam melakukan cek dan recekterhadap keakuratannya dan kepedulian SBY sangatdinantikan supaya institusi pertanahan semakin profesionaldalam menjalankan fungsinya selaku administrasipertanahan.

Pasalnya, kemampuan dan loyalitasJoyo Winoto selaku kepala badansangat dipertanyakan kesetiaannyaterhadap Presiden SBY. Apakahkepercayaan SBY dijalankan denganbenar atau Joyo Winoto sudah benarmenjalankan fungsinya selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN) RIatau hanya memberikan laporanterindikasi palsu alias laporan asalbapak senang, padahal selama Joyomenjabat kepala badan, perkara tanahsemakin banyak dan menumpuk tanpadapat terselesaikan dengan baik.

Hal tersebut menyebabkan JoyoWinoto, PhD terindikasi menipuPresiden RI, Susilo BambangYudhoyono (SBY) saat membuatlaporannya selaku Kepala BPN RIdalam rangka menyambut HUTAgraria belum lama ini.

Joyo Winoto seharusnya ditangkapbila terbukti melanggar hukum setelahdilakukan penelitian, pengkajian,penyelidikan sampai ke penyidikanoleh instansi terkait sehubungandengan semaraknya permasalahantanah di Tanah Air Indonesia yangdiduga sengaja dibuat status quosedemikian rupa, disebabkan

keberadaan status quo legalitas tanahdisinyalir menguntungkan Joyo Winotosecara pribadi serta terindikasigratifikasi miliaran rupiah.

Hal tersebut disampaikan salahseorang rakyat, narasumber KantorBerita RBN yang tidak bersedianamanya ditulis dalam pemberitaan diJakarta baru baru ini.

Demi terciptanya pemerintahanyang bersih di Jajaran BPN RI, SBYdiminta untuk reformasi pejabat BPNRI khususnya terhadap Joyo Winotoselaku kepala badan. Bila ijinpenyelidikan diperlukan disebabkanJoyo Winoto adalah pejabat negarasetingkat menteri, SBY diharapkanmemberikan ijin penyelidikannya,supaya masa depan institusi BPNdapat terselamatkan serta semakinprofesional dalam menerbitkansertifikasi legalitas pertanahan, dansebagai bahan masukan terhadap

SBY, alangkah lebih baik bila KepalaBPN RI berasal dari pejabat karirBPN, disebabkan tugas pokok danfungsinya kepala badan selakupengambilan keputusan tertinggi dalammenerbitkan surat keputusan tentanglegalitas tanah membutuhkanpengalaman yang luas selainpendidikan akademiknya yang bagus.Dalam hal ini KementerianPemberdayaan Aparatur Negaradiminta untuk lakukan pengkajianterhadap syarat syarat kepala BPN RIagar syaratnya berasal dari pejabatkarir BPN, ujarnya.

Sebagai contoh, Kapolri berasaldari pejabat karir kepolisian dari tingkatbawah. Dimulai dengan memimpindari tingkat Kapolsek, Kapolres,Kapolda dan seterusnya menjadiKapolri. Sama juga dengan institusikejaksaan. Jaksa Agung berawal dari

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 20106Sambungan Hal 5

jaksa karir yang diawali denganpejabat sebagi Kajari, Kajati dan JaksaAgung. Sebagai pengambilankeputusan tertinggi dalam suatuinstitusi, pengalaman sangatmenentukan keberhasilanpemimpinnya.

Tidak lucu kalau kebijakan atausurat keputusan seorang pejabatnegara digugat “melulu” danwalaupun putusan sudah memilikikekuatan hukum tetap, tetapi dalammenjalankan putusan hukum tersebut,pejabatnya tidak bersedia menjalankanisi putusan serta terindikasi dibuat sta-tus quo (digantung) sedemikian rupatanpa memandang dan menyadaridampak dari status quo tersebut.

“SBY adalah Presiden pilihanrakyat. Kami cinta Presiden SBY,selamatlah kiranya Bapak Presiden RIyang bijaksana memimpin negara kamitercinta. Namun demikian, betapasedih dan geram hati dan pikiran kamiterhadap pola pikir maupun kebijakanJoyo Winoto PhD selaku kepala badansetelah kami mendengar penjelasandari salah seorang staf Joyo Winotoyang mengharapkan Joyo Winoto,PhD diganti dengan orang yang tepatmemimpin BPN RI.” imbuhnya.

Menurut stafnya, Joyo Winoto,PhD tega menipu Presiden RI, SBYyaitu membuat laporan terindikasi palsudengan mengorbankan Rakyat Indo-nesia serta masa depan institusipertanahan.

Dalam kepemimpinannya JoyoWinoto terkesan arogan danmemimpin seperti sistim kerajaan.Sering melakukan mutasi terhadappejabat jajarannya bila menurutnyakurang loyal. Pada hal bawahannyabukan karena kurang loyal tetapi JoyoWinoto yang kurang memahami sistemdan diduga sering menerbitkan suratkeputusan (SK) sembarangan sertaterindikasi memperkaya diri sendiri

dari penerbitan SK.Akibatnya SK yang diterbitkan

merugikan pihak lain dan digugat diPengadilan Tata Usaha Negara(PTUN), karena Joyo Winoto selakukepala badan sangat jarang meninjaukembali SK yang sudah diterbitkan,Bila SK sudah terlanjur terbit, jalansatu satunya adalah menggugat kePTUN.

Disinyalir Joyo memilikikebobrokan lainnya, yaitu: memeliharaperkara/sengketa tanah supaya jangansampai ada penyelesaiannya demikeuntungan pribadi atau kepentinganpihak lain, menjadikan pejabat BPNkurang berfungsi sebagaimanamestinya sehingga tidak berkaryamaksimal, membiarkan staf tidakdisiplin kerja dan banyak lagi yang tidakdapat disebutkan satu persatu.

Untuk data dan fakta yang lebihakurat, ada baiknya Presiden SBYdiharapkan untuk memanggil staf ahlidan atau deputi deputi Jajaran BPNRI demi terciptanya pembenahanjajaran BPN, tandasnya.

Khusus mengenai pengalamankami terhadap Joyo Winoto,PhD saatpengurusan tanah kami sangatmenyedihkan dan hampir menyerahkarena kepemimpinan Joyo sangatunik dan dapat dikatakan aneh.

Joyo tidak bersedia menerima tamumasyarakat biasa seperti kamimenghadap, padahal beliau adalahpejabat public dan diduga kebal hukumkarena merasa dekat dengan PresidenSBY. Bila dilihat dari style dan gayakepemimpinannya, BPN RI sepertimilik Joyo sendiri dan terindikasiarogan dalam pengambilan keputusan,baik terkait SK kepada eksternal danterlebih didalam internal. Segalasesuatu urusan di BPN harusberuirusan langsung dengan JoyoWinoto selaku kepala badan.

Joyo Winoto PhD telahmenerbitkan sertifikat tanah PT GentaPrana menjadi HGU No. 149 atasnama. PT Buana Estate, tanpa

sepengetahuan PT Genta Prana dantanpa ganti rugi. Joyo adalah orangyang tidak sportif, tidak bersediamemperbaiki kesalahan yang dibuatsendiri, walaupun sudah terbukti salah.

Disebabkan Joyowinoto, PhD tidaktaat hukum maka Ketua PTUNJakarta telah membuat surat perintaheksekusi kepada Kepala BPN-RI danKepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor.

Adapun Kepala KantorPertanahan Bogor maupun KepalaKanwil BPN Jabar sudahmelaksanakan putusan MA tersebut.Tetapi Joyo Winoto, PhD kurangberniat menyelesaikan walaupunDeputi V BPN sudah mengajukankonsep untuk ditandatangani.

Juga Panitera PTUN Jakarta telahmengumumkan di Koran, supayadiketahui masyarakat luas, namunJoyo Winoto terkesan sepele danmenganggap putusan PTUN tersebutseperti putusan “anak anak” dan tidakperlu dilaksanakan.

Ketua PTUN Jakarta juga sudahmembuat surat ke Ketua DPR-RI, dansurat yang sama kepada Presiden RIdengan nomor W2.TUN1.57/HK06/III/2010 tanggal 24-03-2010 perihalpengawasan pelaksanaan putusanyang telah memperoleh kekuatanhukum tetap. Akan tetapi semuanyahal tersebut tidak dipedulikan dan JoyoWinoto diduga “cuek-bebek” .

Adapun surat perlindungan hukumyang dikirimkan ke Presiden RI, saatdikonfirmasi setelah dikirimkan tanggal4 Oktober 2010 lalu masih berada dimeja Donny, Biro Hukum SekretariatNegara (Setneg). Mudah-mudahandalam waktu dekat ini dapat selesaidiproses sebagaimana mestinya.Dalam hal ini Presiden SBY melaluiSetneg diminta untuk menindaklanjutilaporan masyarakat, imbuhnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasike BPN RI, Joyo Winoto belumbersedia memberikan komentar.

(Benhard/Rapolo/Heri)

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 20107Kepala BPN RI “Kangkangi” Putusan MA

Joyo Winoto, PhD TERINDIKASIPURA PURA “ONENG”Jakarta, Kantor Berita RBNKepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI diduga“kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI terkaitdengan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukumtetap tentang permasalahan tanah di Desa HambalangKabupaten Bogor, dan Joyo Winoto terindikasi pura pura“oneng” alias tidak bersedia menjalankan putusan, agarmencabut keputusannya selaku Kepala BPN RI danmenerbitkan keputusan baru perpanjangan sertifikat HakGuna Usaha (HGU) PT Buana Estate.

Terkait dengan putusanMahkamah Agung (MA) terhadaptanah Hambalang Bogor, Joyo Winotojuga terindikasi “membangkang” untukmenjalankan putusan, akibatnyaputusan MA tersebut hanya sekedarputusan yang tidak perlu dijalankanoleh Joyo Winoto selaku terhukum.

Selain “membangkang” JoyoWinoto diduga “membandal” aliastidak mau tahu putusan tersebut perludijalankan atau tidak, dan malahterkesan “dicuek bebek”. Dalam halini, Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY), DewanPerwakilan Rakyat (DPR) RI danMahkamah Agung (MA) RIdiharapkan untuk lakukan pengkajiansinergis terkait dengan SuratKeputusan yang digugat dan telahmemiliki kekuatan hukum tetap, apaperlu dilaksanankan atau tidak.

Setelah terjolimi bertahun tahunterkait permasalahan tanah diHambalang Bogor, masyarakat Bogormenanti uluran tangan PresidenRepublik Indonesia, Susilo BambangYudhoyono (SBY) agar permasalahan

tanah dapat terselesaikan dengansebaik-baiknya.

Tidak ada tempat mengadu bagirakyat kecil seperti kami ini, kecualikepada Presiden tercinta kami,Presiden pilihan rakyat SBY. JoyoWinoto adalah orang dekat SBY yangdipercaya mengurusi bidangpertanahan Bumi Indonesia, namunJoyo selaku kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RI terkesan kurangprofesional dalam menangani danmenyelesaikan delik pertanahan yangterjadi. Malah kurang menjaga namabaik dan nama besar SBY.

Kebijakan SBY untuk hal ini sangatkami nantikan dalam bentuk realisasinyata. Satu-satunya tempatmengadukan nasib adalah SBY, karenaJoyo Winoto, PhD “tidak mungkin”melawan kalau diperintah Presiden.Joyo Winoto diangkat menjadi kepalabadan untuk membantu Presidendengan menjaga nama naik dan namabesar SBY.

Hal itu diutarakan narasumberKantor Berita RBN yang tidakbersedia identitasnya dituliskan didalam pemberitaan.

Sebagai seorang warga negara In-donesia yang ingin supremasi hukumditegakkan di Bumi Pertiwi Indonesia,dan terciptanya pemerintahan yangbersih pada pemerintahan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY),saya sangat mengharapkan kebijakanSBY untuk mengkaji keberadaan JoyoWinoto, Ph.D sebagai Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) RI, apamasih layak untuk dipertahankan atautidak.

Sumber juga memaparkan, JoyoWinoto selaku Kepala BPN RIseharusnya menghormati putusan

Bersambung Ke Hal 8


Bersambung Ke Hal 9

Sambungan Hal 7hukum yang sudah memiliki kekuatanhukum yang tetap, tetapi ironisnyaJoyo Winoto belum bersediamelaksanakan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukumyang tetap.

Bila Joyo Winoto mau evaluasiterhadap Surat Keputusan (SK) yangsudah terlanjur diterbitkannya, danmemahami Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang No 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara,permasalahan pertanahan Hambalangdapat selesai dengan baik, dan tidakterus berperkara secara perdata diPengadilan Negeri Cibinong dansampai saat ini masih dalam prosesberperkara tingkat banding.

“Di dalam U n d a n g - u n d a n gRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas,yaitu, “Dalam hal tergugat tidakbersedia melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperolehkuatan hukum tetap, pejabat yangbersangkutan dikenakan upaya paksaberupa pembayaran sejumlah uangpaksa dan/atau sanksi administratif.Ketua pengadilan harus mengajukanhal ini kepada Presiden sebagaipemegang kekuasaan pemerintahtertinggi untuk memerintahkan pejabattersebut melaksanakan putusanpengadilan, dan kepada lembagaperwakilan rakyat untuk menjalankanfungsi pengawasan.” serunya.

“Kepemimpinan Joyo Winotosangat mengecewakan hati,Masa….Kepala BPN RI, JoyoWinoto, PhD “takut” kepadaKomisaris PT Buana Estate,Probosutedjo, sehingga Joyo tidakbersedia membatalkan SuratKeputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 yang ditanda tanganinya sendiri,seperti perkataannya saat diklarifikasi,ya….. takutlah, beliau masih besarpengaruhnya”

“Dalam kiasan saja sudahdikatakan, berani karena benar, takutkarena salah. Apa ada yang salah?

Karena perkataan takut, sangatlahkurang lazim disampaikan seorangpejabat BPN yang seharusnya sangatdihormati oleh Warga Negara Indone-sia, karena tugasnya menegakkankebenaran sesuai dengan fungsinyasebagai adminitrasi pertanahan.Dalam hal ini perlu pengkajian yangdalam dari SBY” imbuhnya.

Tapi, kalau orang nomor satu diBPN RI diduga takut melaksanakanputusan hukum yang sudah diputuskanMahkamah Agung (MA), apa maksuddan tujuannya itu? Bisa berdampakkurang baik terhadap jajarannya.Bagaimana nantinya negeri ini bilapejabat takut kepada masyarakatpadahal dalam penegakan hukum. Apatidak bosan berperkara atau memanghobbinya berperkara, sehingga putusanhukum sepertinya tidak perludijalankan oleh Joyo Winoto, orangnomor wahid di badan setingkatkementerian tersebut. Marilah kitaberbenah untuk bangsa ini, ujarnya.

Dengan lugas sumber jugamengatakan, “Probosutedjo selakupemilik PT Buana Estate menjadisumber malapetaka terhadap wargaDesa Hambalang, karena sejakpenerbitan sertifikat Hak Guna Usaha(HGU) No. 1 tahun 1977, wargabelum pernah mendapatkan ganti rugiatas tanah garapannya.

Adapun, HGU No.1 masaberlakunya sampai tahun 2002, tetapidiperpanjang dengan menerbitkan SKNo.9/HGU/2006 tahun 2006 lalu.Berdasarkan SK No. 9, KantorPertanahan Bogor menerbitkan enamsertifikat cacat hukum dalam masakerja 11 hari yaitu: SHGU No. 149/Hambalang, SHGU No. 150/Tangkil,SHGU No. 151/Tangkil, SHGU No.146/Sukahati, SHGU No. 147/Sukahati, SHGU No. 148/Sukahati,tanpa melakukan pengukuran fisik dilapangan, dan tanpa permohonan baru.

Menurut sumber, pada awalnyapenggarapan tanah diberikan kepadaKodam V Jaya. Tetapi, Kodam VJaya hanya sebatas mendapat ijinmenggarap, tetapi dalam keyataannya,eks perkebunan tersebut digarap oleh

masyarakat dan bukan oleh Kodam VJaya. Sikap Kodam V Jaya yang tidakmenggarap atau tidak memanfaatkanlahan adalah bertentangan denganketentuan Pasal 6 UUPA yangmenegaskan, “Hak atas tanah adalahberfungsi sosial”

Oleh karena itu, adalah wajarapabila para penggarap mendapatganti rugi, karena mereka yang selamaini yang menguasai dan mengelolalahan. Pembayaran ganti rugi oleh PTGenta Prana terhadap para penggarapdilakukan atas dasar itikad baik yangdiketahui oleh Kepala DesaHambalang serta Camat Citeureup.

PT Buana Estate didugamemanipulasi data, karena waktu itunuasa konspirasi antara ProboSoetedjo (berkedudukan sebagaiDirektur Utama PT Buana Estate)adalah kerabat penguasa orde baru(Soeharto) sehingga mudah sekaliuntuk konspirasi dengan pejabatterkait. Dimaksudkan manipulasi di siniantara lain, bahwa tanah garapanmasyarakat belum pernah dibayarganti rugi, tetapi SK Mendagri No.1/HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977telah diterbitkan tanpa menelitikebenaran dokumen.

Sesuai dengan Risalah PemeriksaTanah “B” No. 540-07-KWBPN-PAN “B” tanggal 24-12-2004, “Tanahyang dimanfaatkan PT Buana Estatesesuai peruntukannya hanya seluaskurang lebih 203 Ha. Sedangkansisanya seluas kurang lebih 502 Ha,tidak pernah dijamah tapi berupa tanahkosong, tegalan, semak belukar danrumput”

Sedangkan dalam Risalah PanitiaB pada bagian C tentang kepentinganorang lain dan kepentingan umumdalam butir (6) dijelaskan, “Lahanyang digarap masyarakat seluas262,61 Ha dengan rincian DesaHambalang seluas 211,75 Ha, DesaTangkil Bupati Bogor seluas 250 Ha.Sehubungan dengan hal tersebut, perluditegaskan, bahwa fakta antara PTBuana Estate dan para penggaraptidak pernah ada kerja sama, dan lahan


tersebut sudah digarap sejak jauhsebelum terbitnya HGU No.1/Hambalang Tahun 1977. Dimanamasyarakat setempat (parapenggarap) tidak mengetahui apabilaPT Buana Estate adalah pemegangHGU atas lahan tersebut, karena jauhsebelumnya sudah digarapmasyarakat.

Pemasangan plang atas nama PTBuana Estate tidak dapat dijadikandasar untuk mengklaim tanah tersebutadalah hak milik PT Buana Estate.Pemasang plang dilakukan padatanggal 5 Pebruauri 2006 dan waktumalam hari. Itupun dibantu oleh oknumTNI Bataliyon 315 Gunung Batu.Kemudian, plang tersebut dicabut olehmasyarakat setempat dan parapenggarap pada tanggal 7 Pebruauri2006, karena plang dipancang di kebungarapan mereka. Besok harinya plangnama tersebut sudah ada di PolresBogor.

Hal tersebut dibuat menjadi dasarpenangkapan warga masyarakat,antara lain menangkap H. Sukandipada tanggal 1 Maret 2006. Denganditahannya Komisaris PT GentaPrana, H. Sukandi memiliki dampak,yaitu, H. Sukandi tidak dapatmenghadiri sidang lapangan ataupemeriksaan pada tanggal 2 Maret2006 oleh Majelis Hukum PTUNJakarta.

Penangkapan tersebutmenimbulkan trauma psikologis/ketakutan terhadap para penggarap,akibatnya para penggarapbersembunyi. Para penggarap tidakmenghadiri dan memberikanketerangan yang sebenarnya kepadaMajelis Hakim ketika dilaksanakannyasidang lapangan. Masyarakat sekitartidak mendukung pemberian HGU

kepada PT Buana Estate. Terbuktidari adanya tuntutan wargamasyarakat Desa Hambalang yangditanda tangani 31 orang perwakilan,sesuai surat tertanggal 17 Pebruari2006, yang intinya memohon agartanah eks HGU No. 1 dikembalikankepada negara dan didistribusikankepada masyarakat.

“HGU sudah habis masaberlakunya tahun 2002, permohonanperpanjangannya sudah ditolak BPNpada tahun 2002 kemudiandiperpanjang lagi oleh BPN padatahun 2006, tanpa permohonan hakbaru dan ijin lokasi baru”

“Dalam hal ini, Undang-undangsangat jelas melarang perpanjanganHGU tersebut antara lain: Undang-undang No 5 Tahun 1960, Undang-undang No 28 tahun 2004, PeraturanPemerintahan No 40 tahun 1996,Peraturan Pemerintah No 24 tahun1997, Peraturan Menteri NegaraAgraria/Ka BPN No 3 tahun 1999,Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka BPN No 9 tahun 1999”

“Pada tanggal 5 Pebruauri 2007segerombolan orang bersama oknumTNI datang ke kebun para penggarapdi Desa Hambalang, dan malamharinya menanam pohon mahonisetinggi 1,5 m sebanyak 33 batang,pohon coklat setinggi 40 cm sebanyak270 batang, dan plang nama 18 plang.Keesokan harinya, para penggarapkaget kebunnya dirusak dengantanaman-tanaman baru, spontantanaman tersebut dicabut masyarakat.Tidak sampai 24 jam, tanaman tersebutsudah berada di Polres Cibinong. Ataspermintaan PT Buana Estate,masyarakat ditangkap 6 orang dandiproses sampai masuk penjara antara9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan, sesuaidengan putusan Pidana PengadilanNegri Cibinong No. 207 dan 208/Pid/

2007/ Pn Cbn masing-masing tanggal12 Juni 2007. Satu orang dari 6 orangtersebut bernama Emar bin Caub,tulang rusuknya patah 2 buah dan telahmeninggal dunia karena infeksi sertatidak diobati sampai sembuh. Merekamencabut banding perkaranya karenadipaksa mencabut oleh oknum”katanya.

Adapun mengenai kompensasiyang pernah ditawarkan pada waktuitu kepada Probosoetedjo sebesar Tigapuluh tiga milyar rupiah, adalah dalamrangka perdamaian sehubungandengan adanya permintaan dari stafbagian hukum PT Buana Estate, yaituH. Anim dan I Wayan meminta uangdamai sebesar Rp. 20.000 per m2 atautotalnya sebesar Rp. 44 Miliar.

PT Genta Prana tidakmenyetujuinya karena ada pesan aneh,yaitu “Jangan ngomong kepada siapasiapa. Akhirnya PT Genta Prana tidaksetuju karena tidak boleh ngomongkepada siapa siapa. Seperti ada yangdirahasiakan dan cara-caranya jugaseperti cara maling”

“ Memang........PT Genta Pranaberjanji akan memberikan kerohimankepada masyarakat sebesar Duapuluh dua miliar rupiah kepadamasyarakat penggarap, walaupunmasyarakat sudah pernah diberi gantirugi oleh H. Sukandi, tetapimasyarakat akan tetap diberikan gantirugi lagi, karena tanah tersebut sampaisekarang, dengan sepengetahuan danizin H . Penggarap masih terusmenggarap lahan tersebut danmerawat tanah tersebut. Jadi wajarlahharus diberi lagi semacam bagi rejeki.Dari rakyat, oleh rakyat dan untukrakyat” tandasnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada BPN RI, Joyo Winoto tidakbersedia memberikan komentar. (Tim08)

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201010Kepala BPN RI “Takut” Probosutedjo

Joyo Winoto, PhD Diduga DalangTipu Muslihat dan “Pejabat Katrok”Bogor, Kantor Berita RBNDisebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI“takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot JoyoWinoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazimseorang pejabat negara takut terhadap salah seorangmasyarakat.

Selain “takut” terhadapProbosutedjo, Joyo Winoto juga didugamenjadi dalang tipu muslihat terhadapmasyarakat Hambalang KabupatenBogor, yang mengakibatkan terjadinyakisah dibalik kisah yang penuh denganpolitisir dan perkara dibalik perkara.Apa Joyo Winoto takut terhadappribadi Probsutedjo atau takutterhadap indikasi gratifikasi yangditerima Joyo Winoto terbongkar,Presiden SBY diharapkan pengkajianterhadap keberadaan Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI.

Bila kurang mampu untukmenjalankan roda pemerintahan padabidang pertanahan, Joyo Winoto, PhDsebaiknya dicopot dari jabatannya danselayaknya untuk dilakukanpenyelidikan sampai ke penyidikan,karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badandan Surat Keputusan (SK) yangditerbitkan Joyo Winoto disinyalir saratdengan setoran untuk memperkaya dirisendiri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber KantorBerita RBN yang namanya tidakbersedia dibawa dalam pemberitaan diJakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika kisah awalkepemilikan PT Buana Estateditelusuri, istri Probosutedjo selakuDirektur PT Buana Estate, Hatmaniyang memberikan kuasa kepadaProbosutedjo secara dibawah tanganjuga layak untuk dilaporkan kepadapihak berwajib disebabkan terindikasi

turut serta melakukan penggelapansejarah tanah dan penipuan terhadapmasyarakat Bogor, tandasnya.

Patut diduga Joyo Winoto denganmaksud untuk menguntungkan dirisendiri dan atau orang lain secaramelawan hukum dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan, danmenggerakkan orang lain untukmelakukan sesuatu gerakan sehinggamerugikan orang lain yaitu masyarakatBogor, karena sebab akibat dari SKyang diterbitkan Joyo Winoto,beberapa orang masyarakat Bogormasuk penjara dan satu orangmeninggal dunia karena diduga disiksadan dianiaya, dengan didalangi olehProbsutedjo dan Joyo Winoto secarakonspirasi.

Sudah sejak semula patut didugabahwa Joyo Winoto PhD selakuKepala BPN RI merencanakanpenipuan dengan cara tipu muslihatterhadap tanah masyarakat seluas211,75 Ha di Desa HambalangKecamatan Citeureup KabupatenBogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim“B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B”tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanaheks HGU No.1 an. PT. Buana Estateyang sudah berakhir sejak tanggal 31-12-2002 sesuai surat KantorPertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan611 orang masyarakat seluas 261,61Ha, dengan rincian di Desa Hambalang211,75 Ha (objek sengketa) di Desa

Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil38,45 Ha.

Tanpa permohonan baru dan ijinlokasi baru, langsung saja Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RImenerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 tentangperpanjangan sebagian atau 657.8315m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9tersebut diuraikan, “Penerimaperpanjangan jangka waktu HGUbertanggung jawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurutketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadappenggarap masyarakat atasperkebunan yang boleh diperpanjangsebenarnya tidak pernah ada. Karenaperkebunan yang diperpanjang adalahperkebunan yang diusahakan denganbaik sesuai peruntukannya. Namunkenyataannya, eks HGU No.1tersebut telah digarap oleh: PTKeramikata, SMP Yaskita, rencanarelokasi, Pemancar TPI, SD Inpers,Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggaraptersebut diatas telah dikeluarkan dariperpanjangan HGU kecuali garapanmasyarakat seluas 262,61 Ha. Tanahgarapan masyarakyat tersebut sesuaiDiktum Ketiga SK No. 9 dikatakan,supaya diselesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat sesuaiketentuan perundangan yang berlaku.Tidak menjelaskan harus memberiganti rugi atau tidak sebagaimanalazimnya pembebasan tanah.Terindikasi sengaja dibuat kurangterperinci alias mengambangsedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan

Bersambung Ke Hal 11

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201011Sambungan Hal 10yang berhubungan denganpenyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalamisi SK secara terperinci tentangpenyelesaian dimaksud, apa dengancara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yangada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanyadisebutkan menyelesaikan penguasaanpenggarapan masyarakat menurutketentuan perundangan yang berlaku.Disinyalir Joyo Winoto sekongkoldengan Probosutedjo untukpembohongan kepada masyarakatpenggarap.

Penyelesaian yang dilakukanterhadap masyarakat penggarapsesuai ketentuan Diktum Ketiga SKNo. 9 tersebut telah dilaksanakandengan perbuatan curang, yaitu SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbitpada tanggal 1-6-2006. JoyoWinoto,PhD kemudian memerintahkanjajarannya agar pengurusan sertifikatdilaksanakan kilat, rahasia danmenjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT.Buana Estate tanpa mengukur kelokasi, dan cukup denganmenggunakan peta bidang tanahtanggal 13 September 2005 No. 21/2005 yang sudah diminta agar direvisikembali karena peta tersebut salah(sudah tidak berlaku lagi) sesuai suratKepala BPN No. 540.1-181-DI.

Selain itu, juga memerintahkan agardisisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPNseluas 657.8315 m2 dijadikan HGUPT. Buana Estate seluas 6284.389 m2dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT.Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebutadalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 15-6-2006, seluas 448.6975 m2 dimana didalamnya terdapat objek sengketatanah rakyat seluas 211,75 Ha.

Tetapi pada malam hari tanggal 5-2-2007, HGU No. 149 tersebut yangluasnya 448.8975 m2 telah ditanamibibit pohon coklat 270 batang, pohonmahoni 33 batang dan plang PT.Buana Estate 18 plang di atas kebunmasyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu,

baru fisiknya dikuasai secara paksa.Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji

Sukandi ditangkap/ ditodong dengansenjata api di jalan raya, sepulang dariPOM ABRI Bogor dalam membuatlaporan, dan langsung ditahan di kantorPolres Cibinong. Pada saat ituKapolresnya adalah AKBP IRLAN.

Kemudian masyarakyat penggarapditangkap sebanyak 6 orang yangsemuanya langsung ditahan polisi danmasuk penjara di Bogor sesuaiPutusan Pidana Majelis Hakim PNCibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PNCbn dengan alasan, mayarakyat(terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estatesesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telahmenggarap tanah tersebut sejak tahun1960. Kerugian PT. Buana Estatesesuai putusan Majelis Hakim PNCibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6orang tersebut dipenjarakan antara 9bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnyasemula tidak dapat diketahui denganjelas, tetapi kemudian menjadi jelas dansalah satu dalangnya patut diduga JoyoWinoto,PhD menjadi sutradara kisahpertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusanpidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbntersebut telah dijadikan Novum olehJoyo Winoto,PhD selaku Kepala BPNRI untuk PK di Mahkamah Agung RIdan PK sudah telah ditolak oleh HakimMA sesuai Putusan MA No. 72PK/TUN/2009 tgl. 16 September 2009.Jadi jelaslah sudah bahwa JoyoWinoto,PhD patut diduga bahwa sejakawal sudah merencanakan penipuan/perbuatan curang berupa tipu muslihatdengan rangkaian kebohongan sesuaipasal 378 KUHP.

Walaupun Joyo Winoto sudahdiperintahkan Ketua PTUN Jakartadengan suratnya No. W2.TUN1.146/HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009yaitu untuk membatalkan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dansertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006masing-masing an. PT. Buana Estate.Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga

kebal hukum. Tidak bersediamelaksanakan perintah Ketua PTUNtersebut. Bahkan Kepala KantorPertanahan Bogor dengan suratnyaNo. 600-3448 tanggal 14-12-2009 danKakanwil BPN Jabar dengan suratnyaNo. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-2-2010 telah memohon agardilaksanakan putusan MA RI No.482K/TUN/2007 tgl. 20-2-2008 yangsudah memperoleh kekuatan hukumtetap, yaitu tentang pembatalan SKNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006dengan sertifikat HGU No. 149tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidakbersedia memperdulikan putusan MRItersebut. Bahkan Deputinya sendiriyang sudah mengajukan konseppembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan sertifikat HGU No.149 tersebut juga tidak diperdulikan.Adapun surat pembatalan SK No 9sudah berada di meja Kepala BPN RI,namun Joyo Winoto tidak bersediauntuk tanda tangan. Menurutpengakuan Joyo Winoto,PhD kepadaRuhut Sitompul, SH, bahwa JoyoWinoto PhD takut kepadaProbosoetedjo, sehingga Sk tidakditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahanseharusnya melaksanakan tugasberdasarkan undang undang sertamenjalankan roda pemerintahan jugasesuai dengan undang undang yangberlaku dan tunduk kepada aturanhukum yang berlaku, tetapi JoyoWinoto bukan menjalankan putusanhukum yang sudah memiliki kekuatanhukum tetap, namun terkesanmembuat legalitas tanah status quoyang berakibat putusan pengadilan“dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN RI dan malahmengaku takut kepada Probosutedjosehingga SK pembatalan untuk SK No9 tidak ditandatangani oleh JoyoWinoto. Padahal, SK nomor 9diterbitkan dan ditandatangani olehJoyo Winoto, namun untukpembatalan SK No 9 dalammenjalankan putusan pengadilan, Joyo




Sambungan Hal 11

Winoto tidak bersedia. Tanda tanganuntuk terbit SK bersedia, tapi untukmembatalkan SK tidak bersedia. Adaada saja kinerja Joyo Winoto yang anehbin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlukaji dan telaah, apa masih layakpejabat “katrok” seperti Joyo Winotodipertahankan menjabat Kepala BPN

RI. Diduga karena Joyo Winoto bukanberkarir dari tingkat bawahmengakibatkan kurang memahamitupoksinya selaku kepala badan dansering sering “salah-gunakan” jabatan.Bila SK sudah terbit sangat jaranguntuk ditinjau kembali dan harusdigugat di pengadilan. Tugas institusiBPN selaku pelayanan legalitas tanahadalah menjalankan putusan hukumyang sudah memiliki kekuatan hukum

tetap terkait legalitas tanah, tanpamenunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada BPN RI, Joyo Winoto,PhDtidak bersedia memberikan komentarkarena sedang sibuk. Apa sibukmengurusi tugasnya selaku kepalabadan atau sibuk untuk memikirkanSK konduksif berikutnya, sangatdipertanyakan keberadaannya. (Her/Fanny/Rapolo)

PT Inti Insan Sentosa Disinyalir Merugikan Negara Rp. 500 M

JOYO WINOTODISINYALIR TERIMA UPETIJakarta, Kantor Berita RBNWalaupun Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI,Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian Negarasekitar Rp. 500 Miliar yang merupakan ulah PT Inti InsanSentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalahmembuat status tanah menjadi “status quo” dan dalammembuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terimaupeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnyakeberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500Miliar juga menjadi status quo .

Sertifikat PT Indah Bumi Bosowaselaku pembeli yang sah dari ahli warisHasan bin Taudji terindikasi gantungdan akibatnya kerugian negara miliaranrupiah juga menjadi posisi gantung.

Bila legalitas tanah Kuningan Baratmenjadi milik PT Indah Bumi Bosowa,maka secara otomatis PT Inti InsanSentosa seharusnya mengembalikanuang pinjamannya kepada negara,supaya negara tidak dirugikan. Namunkarena diduga Joyo Winoto tidak peduliterhadap kerugian negara tersebut,keberadaan status quo membaut celahyang menguntungkan terhadap PT IntiInsan Sentosa. Dalam hal ini didugaJoyo Winoto terima upeti untukmemperkaya diri sendiri.

Untuk terciptanya pemerintahanyang bersih di Jajaran BPN RI, KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) danSatgas Mafia Hukum diminta untuk

turun tangan.Joyo Winoto selaku pejabat negara

yang juga merupakan jajaran dariempat pilar bangsa, dan seyogianyaharus menjaga kekayaan negara darioknum oknum yang menggerogotiuang negara, tapi malah terindikasimemelihara mafia pertanahan demimemperkaya diri sendiri. Sudahmerupakan kewajiban setiap pejabatnegara untuk menjaga kekayaannegara dan berperan aktif dalammengantisipasi kerugian negara. Bilaada menemukan keganjilan ataupunindikasi kerugian negara, sudahsewajarnya selaku pejabat negaratersebut untuk berkoordinasi denganinstansi atau pejabat negara lainnya,contohnya Mabes Polri dan KejaksaanAgung RI demi terwujudnyapenyelamatan uang negara.

Namun hal tersebut terindikasi

bertolak-belakang dengan apa yangdilakukan oleh Kepala BadanPertanahan Nasional, JoyoWinoto,PhD. Walaupun di dalampermasalahan tanah di KuninganBarat diduga negara dirugikan sekitarRp. 500 M, dan hal itu jelas diketahuioleh Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, namun Joyo Winoto didugamenutup mata terhadap kerugiannegara tersebut.

Sesuai dengan pantauan insan persterkait pembaharuan utang PT IntiInsan Sentosa yang terindikasi“Korupsi Perbankan” dan sudahpernah disampaikan kepada JoyoWinoto sewaktu konferensi pers diHotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapisampai berita ini diturunkan,keberadaan uang negara sekitarRp.500 M, sangat dipertanyakankeberadaannya. Apa sudahdikembalikan atau tidak ke Negara,masih dalam bayang bayang umbrayang belum dapat terjawab karenaJoyo Winoto terindikasi pengecut untukmengatakan yang benar.

Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengankredit PT Inti Insan Sentosa danKepala BPN RI diduga takut untukmembuka kebenaran kepada publik.Bagaimana untuk membuat yang benar


dan dapat membasmi korupsikhususnya di bidang pertanahan sertaberhubungan dengan sertifikat yangdipertanggungkan kepada bank, kalauuntuk keterbukaan informasi publikdemi terciptanya pemerintahan yangbersih, Joyo Winoto terindikasi kurangbernyali untuk membuat tegaknyakebenaran.

Hal ini menjadi bahan masukankepada Presiden RI, SBY. Apa masihlayak Joyo Winoto dipertahankanmenjadi Kepala BPN RI, kalau kurangmampu dalam menegakkankebenaran dan terkesan takut untukmengatakan kebenaran.

Terjadinya pembaharuan utang(novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS)berkedudukan di Jakarta kepada PTBali Marina Internasional (BMI)berkedudukan di Denpasar Bali, untukkucuran kredit miliaran kalau dalambentuk rupiah dari Bank DagangNegara (BDN) tahun 1995 lalu,dengan menjaminkan Sertifikat HakMilik (SHM) No. 61, terindikasi“korupsi perbankan” disebabkan SHMNo. 61 tersebut telah dibatalkanPengadilan Negeri (PN) Jakarta

Selatan (Jaksel) dengan nomor suratW7-Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 170 disinyalir berasal dariSHM No. 61 yang dibuat jadi jaminanhutang PT BMI di Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), sesuaidengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam keKetua PN Jaksel.

Kemudian penanganan utangdilanjutkan oleh PerusahaanPengelolaan Aset (PPA) danseterusnya hilang dari peredaran. JoyoWinoto terindikasi gratifikasi aliasmenerima upeti dari PT Inti InsanSentosa, akibatnya BPN RI didugamenutup mata terhadap keberadaankerugian Negara tersebut. Danpengurusan legalitas tanah KuninganBarat seperti digantung pengurusansertifikatnya. Hal ini dilakukan agarkeberadaan kerugian negara menjadisatus quo alias berupa “delik” yangtidak dapat terselesaikan, walaupunnegara dirugikan miliaran rupiah.

Akibatnya, jaminan utang sekitarRp. 500 M hanya berupa kertas-kertasberharga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmi korupsi diBumi Pertiwi Indonesia, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) &Mabes Polri diharapkan turun tanganuntuk lakukan penyelidikan dan ataupenyidikan, agar cerita lagu lama“sengketa tanah” dan “permainanperbankan” dapat dituntaskan demisupremasi hukum, dan keabsahankepemilikan tanah yang sudahberperkara puluhan tahun, legalitastanahnya memiliki status yang jelas.

Pembaharuan utang antara PT IISke PT BMI tersurat pada akta NotarisNy. Machrani Moertolo S., SH, No.C-86-HT-03-02 Th. 1994 teruraidengan jelas, Karel Patipeilohy selakuDirektur Utama, Yopie Aliaman selakuKomisaris PT IIS, disebut sebagai“debitur lama”. Sedangkan TrisyantiTheresia Santoso, SH selaku Direktur,Stefanus Winokan selaku DirekturUtama, Heryadi Bunyamin selakuKomisaris Utama dan Iwan Zullianselaku Komisaris Perseroan dari PTBMI disebut sebagai “debitur baru”,dan diwakili Anny Andriyani, selakuKepala Desk Penyelamatan KreditBDN, untuk menjalankan surat kuasa36/158/Dir secara dibawah tangantahun 1995 silam.

Perjanjian debitur lama dan debiturbaru adalah: hutang pokok sebesar

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PASAL 116(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan

surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertamaselambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a,keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) hurufb dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, makapenggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilanmemerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap,pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administra-tif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massacetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilanharus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabattersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.



USD 40.000.000., utang bunga USD9.094.559,71 dan tidak termasukdenda sebesar USD 1.270.208,03menjadi utang debitur baru yang akandibayarkan lunas, 2 Januari 2015mendatang.

Seiring dengan itu, aset debiturlama tanah seluas 12.230 meterpersegi, SHM No. 61 akan dialihkanmenjadi atas nama debitur baru, dandebitur baru menjaminkan “CorporateGuarantee” dari PT Graha Hexindoberkedudukan di Jakarta

Di lain sisi, Kanwil BPN DKIJakarta sudah membatalkan SHGBNo. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902-PTL-2002 tgl 12 Juni2002 lalu, karena SHGB No. 170

berasal dari SHM No. 61 yangdisinyalir cacat hukum, atas namaAinun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember1983, sedangkan Ainun sendiri telahmeninggal dunia 1971.

Ketika hal tersebut pernahdikonfirmasi kepada Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) RI, JoyoWinoto Phd, memaparkan, “Tentangkasus tanah Kuningan Barat SHM No.61 yang diubah menjadi SHGB No.170 sudah dimasukkan dalam agendaprogram BPN RI tentang pengkajiankasus pertanahan, dan langsungmemberikan disposisi ke DirekturSengketa BPN RI agar menuntaskanhal tersebut, sesuai dengan hasil RapatKerja Nasional (Rakernas) 2009, BPNRI Menjawab Tantangan ReformaAgraria dan Pelayanan Publik

Pertanahan” ujar Joyo saat RakernasBPN RI tahun lalu. Tetapi sampaiberita ini diturunkan, sertifikat tanahPT Indah Bumi Bosowa masih dalamposisi “gantung”, padahal ahli warisHasan bin Taudji sudah melepaskanhaknya kepada PT Indah BumiBosowa, dan Kanwil BPN DKIJakarta juga sudah membatalkanSHGB No. 170.

Sewaktu indikasi keterlibatan JoyoWinoto dalam menutup-nutupikerugian negara terkait dengan PT IntiInsan Sentosa yang disinyalirmerugikan negara tersebutdikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winototerkesan gerah terhadap kehadiranwartawan dan tidak bersediamemberikan komentar. (Ican/Heri/Rapolo)

TARIF IKLAN CATATAN HARIANRAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kalipemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201015PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL.A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856Website : www.ptun-jakarta.go.id Email : [email protected]

P E N G U M U M A NPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2010,dengan ini mengumumkan bahwa:

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) telah dihukum untukmencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak GunaUsaha atas nama PT.Buana Estate/Tergugat II Intervensi /Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR (TERGUGAT II) telah dihukum untukmemproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 (duajuta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PT.TUN.JKT, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2007 Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 72 PK/TUN/2009) dalam perkara PT. GENTA PRANA dan H.M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan 1. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Tergugat I, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Tergugat II, 3. PT. BUANA ESTATE sebagaiTergugat II Intervensi; ---------------------------------------------------------------------

3. Amar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI No : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008,yang menyatakan :

M E N G A D I L I :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT.BUANA ESTATE tersebut; ----------Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagai berikut:- Mengabulkan Permohonan Banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian ; ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputasan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. BUANA ESTATE, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuhpuluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi ); ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusandiatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUANA ESTATE /Tergugat II Intervensi/Terbanding denganmengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ; ----------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana(para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Menolak gugatan yang selebihnya ;----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------

4. Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaiman dimaksud oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 belumdilaksanakan oleh KEPALA PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas.

Jakarta, 1 Maret 2010

PANITERAT.T.D

WAHIDIN, SH, MMNIP. 040044946



“Mafia Peradilan” di Kejari Jaksel

Pelesiran GayaGayus Jilid DuaJakarta, Kantor Berita RBNSetelah heboh dengankeberadaan GayusTambunan yang dapatberpelesiran dan bebasberkeliaran walaupunstatusnya adalah tahanan,rupanya hal demikian rupajuga disinyalir terjadi diKejaksaan Negeri (Kejari)Jakarta Selatan (Jaksel).

Namun pelesiran tersebut memilikibeti (beda tipis) dari aspek persoalandan kewarganegaraan, karena GayusTambunan orang Indonesia asli,sedang yang satu ini adalah warganegara Belanda yang dapatberpelesiran gaya Gayus jilid dua.Yang satu sudah kembali ke tahanan,dan yang satu lagi belum pernah ditahansama sekali.

Pasalnya, Direktur PT EspiSwintad Pasific, Gerrit Van de Meent(55) warga negara Belanda yangsudah divonis satu tahun penjarakarena melakukan pelanggaran merek,dan putusan tersebut juga sudahmemiliki kekuatan hukum tetap, namunGerrit belum dapat tersentuh hukumIndonesia alias masih berkeliaran.

Hal tersebut disampaikan sumberKantor Berita RBN yang tidakbersedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta Minggu lalu.

Kisah tersebut berawal dariperkara pelanggaran merek olehDirektur PT Espi Swintad Pasific,Gerrit Van de Meent, yang digugatoleh Hod Hed Internasional, SA danperkara tersebut berlanjut sampai ke

Pengadilan Negeri (PN) JakartaSelatan.

Dalam perjalanan persidanganHakim meminta agar KejaksaanNegeri Jakarta Selatan mencekalGerrit Van de Meent karena yangbersangkutan berkewarganegaraanBelanda untuk tidak meninggalkan In-donesia sampai perkara tersebutselesai.

Berdasarkan perintah pengadilan,Kejaksaan Agung (Kejagung)Republik Indonesia mengeluarkansurat Nomor:R-461/D.2/Dsp.3/04/2009 dan Nomor:115/D/Dsp.3/04/2009tanggal 20 April 2009 tentangPENCEGAHAN DALAMPERKARA PIDANA atas namaGerrit Van de Meent agar tidakmeninggalkan Indonesia untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, terhitung daritanggal 20 April 2009 sampai dengan20 April 2010.

Ironisnya Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan memutuskanGerrit Van de Meent tidak terbuktimelanggar ketentuan pidana 91 UUMerek No.15 Tahun 2001, yangartinya Gerrit Van de Meent bebas dandinyatakan tidak bersalah oleh Hakim

PN Jaksel.Adapun tuntutan pidana Jaksa

Penuntut Umum (JPU) di persidanganpada tanggal 4 Desember 2008, yangpada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan: 1.Membebaskan Terdakwa daridakwaan primer melanggar Pasal 90Undang-undang No.15 Tahun 2001tentang merek; 2.MenyatakanTerdakwa Van de Meent Gerritbersalah melakukan tindak pidanamerek sebagaimana dalam dakwaansubsider melanggar Pasal 91 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentangMerek; 3.Menjatuhkan pidana penjaraterhadap Terdakwa Van de MeentGerrit dengan pidana penjara selama3(tiga) tahun, agar Terdakwa ditahandan denda sebesar Rp. 50.000.000,-subsider (tiga) bulan kurangnya; 4.Menetapkan barang bukti berupa:1(satu) alat yang dapat digelembungkandilingkungan yang sulit dikembalikankepada Terdakwa, dan sertifikat aslimerek HABITAT dikembalikankepada PT. Hot Hed Internasional SA;dan menyatakan supaya Terdakwa

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201017Sambungan Hal 16membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaandari Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 10 Desember 2008 yangpada pokoknya menyatakan bahwaJaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan dakwaannya baikdakwaan primer, subsider, maupundakwaan lebih subsider karena ituterdakwa haruslah dibebaskan darisemua dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadappembelaan Penasehat Hukumterdakwa tersebut Jaksa PenuntutUmum dalam repliknya secara lisanmenyatakan tetap dengan tuntutannyasemula dan terhadap replik JaksaPenuntut Umum tersebut makaPenasehat Hukum terdakwa melaluiduplik lisannya menyatakan pula tetappada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwadihadapkan ke muka sidang PengadilanNegeri Jakarta Selatan oleh JaksaPenuntut Umum dengan suratdakwaan tertanggal 10 September2008 No.Reg.Perk.PDM-1428/JKTSL/08/20068.

Terdakwa Van de Meent Gerritselaku Direktur Utama PT. ESPISWINTAD PACIFIC pada tanggal 24Januari 2008 atau setidak-tidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2008bertempat di Jalan Dr. Suharjo No. 46Manggarai Jakarta Selatan atausetidak-tidaknya disuatu tempat yangtermasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan,Terdakwa Van de Meent Gerritdengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan merek yang sama padakeseluruhan dengan merek terdaftarmilik orang lain untuk barang dan / ataujasa sejenis yang diproduksi dan / ataudiperdagangkan.

Perbuatan dilakukan olehTerdakwa dengan cara, bahwa padahari Kamis tanggal 24 Januari 2008saksi Irfan Ahmad dan saksi Rita SriTrimurti Ardly ditugaskan olehPimpinan Hot Hed Internasional SAuntuk datang ke tempat PT. ESPI

SWINTAD PACIFIC yang terletak diKomplek Pergudangan Wahana BaktiUtama Jalan Saharjo No. 45 JakartaSelatan.

Adapun putusan Majelis Hakimdengan Hakim Ketua Majelis H. Syah-rial Sidik, SH, MH dan Haswan-di,SH,M.Hum serta Ahmad Shali-hin,SH,MH menyatakan bahwa ter-dakwa Van De Meent Gerrit tidakterbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanasebagamana dakwaan primer, dak-waan subsider maupun dakwaan lebihsubsider;Membebaskan TerdakwaVan De Meent Gerrit tersebut olehkarena itu dari semua dakwaan(vrijspraak); Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kedudukan,kemampuan, harkat dan martabatnyasebagaimana semula, Menetapkanbarang bukti berupa 1 (satu) buah alatyang dapat digelembungkandilingkungan yang sulit dikembalikankepada PT. ESPI SWINTAD PA-CIFIC dan membebankan biayaperkara kepada Negara.

Selanjutnya, Kejaksaan NegeriJakarta Selatan mengajukanpermohonan Kasasi ke MahkamahAgung Republik Indonesia atasputusan Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut yangmenyatakan Gerrit Van de Meenttidak terbukti melanggar ketentuanpidana pasal 91 UU Merek No.15Tahun 2001.

Mahkamah Agung Republik Indo-nesia tanggal 20 Oktober 2009mengabulkan permohonan kasasiJaksa dan menghukum Gerrit Van deMeent dengan pidana penjara 1 (satu)tahun, sesuai dengan putusan KasasiNo.554K/Pid.Sus/2009.

Adapun putusan kasasi MahkamahAgung tersebut telah berkekuatanhukum tetap, artinya tidak dapatdihambat atau dihalangi ataupunditunda pelaksanaan eksekusinyawalaupun masih ada satu lagi upayahukum yang dapat digunakan GerritVan de Meent, yaitu upaya hukumPeninjauan Kembali (PK). Tapiputusan Kasasi tidak jelas

keberadaannya, apa dieksekusi atautidak dan Gerrit tidak ditahan.

Aneh tapi nyata, Gerrit Van deMeent dapat dengan mudahmengajukan Peninjauan Kembali (PK)melalui PN Jaksel pada tanggal 29Desember 2009 melalui kuasahukumnya, DaniarTrisasongko,SH,M.Hum yangberalamat di Jalan Kerta Petasikan IX/1-2, Denpasar, Bali. Padahal yangbersangkutan belum melaksanakanputusan Kasasi No.554K/Pid.sus/2009.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatanselaku pelaksana putusan pengadilantelah menerima surat pemberitahuanisi Putusan Kasasi No. 554K/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Desember 2009 danPeninjauan Kembali No.42 PK/Pid.Sus/2010 yang diputus olehMajelis Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 1 Novem-ber 2010.

Namun demikian, sampai saat inikeberadaan Gerrit Van de Meentdipertanyakan, apa masih berada diIndonesia atau tidak. Dan info barubaru ini, Gerrit Van de Meent beradadi Serawak Malaysia, tanpa dapattersentuh hukum Indonesia walaupunsudah divonis satu tahun penjara dantelah berkekuatan hukum tetap. Haltersebut terindikasi suap menyuap.Jaksa Penuntut Umum AgungArdyanto saat dikonfirmasimengatakan bahwa indikasi suapmenyuap tersebut tidak benar adanya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Kejaksaan Negeri JakartaSelatan minggu lalu, Yusup, SH, MHmengatakan, “Kami sudah perpanjangpencekalan Gerrit Van de Meent, danGerrit sudah dipanggil untuk ketigakalinya pada hari Kamis tanggal 25Nopember 2010. Bila Gerrit tidak hadirjuga, akan dijemput paksa”, tegasnya.

Saat dikonfirmasi kepada PT EspiSwintad Pasific, Pamungkas selakuManager Operasional tidak bersediamemberikan komentar dankeberadaan Gerrit Van de Meentsangat dipertanyakan, apa masihberada di Indonesia atau tidak. (Tim)


Hubungi:RAKYAT BERSATUOUTSOURCHING

Jl. Ciledug Raya No. 17Jakarta Selatan

Telp. 021 94705665021 7365703

RAKYAT BERSATUOUTSOURCHING

Menyalurkan Tenaga Kerja di Wilayah Nusantara Indonesia1. Guru Privat Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Jerman2. Teknisi Mesin dan Listrik3. Lulusan STM Semua Jurusan Usia Maksimal 30 Tahun (Pengalaman/Nonpengalaman)4. Mandor Kerja Sipil5. Baby Sister6. Supir7. Pembantu Rumah Tangga

Lulusan STM semuajurusan langsung bekerja

secepatnya

Untuk:· Peliputan Acara Khusus· Penulisan Biografi/Otobiografi· Penulisan Buku

Apakah Anda Membutuhkan Bantuan?Hubungi Kami KantorBerita Rakyat Bicara News021 94705665081288817424

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201019Kekayaan Joyo Winoto Layak “Diaudit”

Kaderisasi Untuk KepalaBPN RI Perlu DilakukanJakarta, Kantor Berita RBN“Kalau guru kencing berdirimurid kencing berlari, kalauanak buah dibina denganbaik, semoga terdidiknantinya menjadi menjadipemimpin yang baik juga”


Kata demi kata yang digabungmenjadi kalimat tersebut perlu diingatbila ingin menjadi pemimpin yang baik,baik dari visi misinya maupun dari segiteknis/non teknisnya maupun mejadiguru yang baik untuk kaderisasi. Untukmenghasilkan pemimpin pemimpinyang arif, bijaksana dan professionalperlu dilakukan kaderisasi, khususnyakaderisasi menjadi pejabat BPN RI,agar pelayanan pertanahan semakinprofesional dan dipimpin seorangpemimpin yang juga profesional.

Untuk kaderisasi pemimpinpertanahan yang handal danprofesional serta demi terciptanyapemerintahan yang bersih di JajaranBadan Pertanahan Nasional (BPN) RIdan membasmi mafia pertanahan yangdiduga merupakan kroni Joyo WinotoPhD, kekayaan Joyo Winoto, PhDlayak “diaudit” setelah menjabatKepala BPN RI apa ada hartanya atautidak yang berasal dari hasil korupsiatau hasil upeti dari penerbitan SuratKeputusan yang diterbitkan.

Pasalnya, Kepala BPN RI JoyoWinoto terindikasi “suka main terbit”SK untuk penerbitan sertifikatpertanahan, karena sertifikat yangluasnya hektar hektar merupakanwewenang Joyo Winoto dalampenerbitan surat keputusan untukdasar terbitnya sertifikat pertanahan,baik sertifikat hak milik, sertifikat hak

guna bangunan, sertifikat hakpenggunaan lahan dan suratpertanahan lainnya. Judulnya,sertifikat terbit berdasarkan SK kepalabadan.

Joyo Winoto juga didugamemelihara perkara tanah disebabkanintervensi pihak luar jajaranpertanahan dengan maksud dan tujuankeberadaan status quo legalitas tanahmenguntungkan Joyo Winoto secarapribadi dan terindikasi suap-menyuap.Dengan status quo pertanahantersebut dapat menguntung satu pihakdari pihak yang berperkara. Pasalnya,status tanah menjadi “gantung” danposisi gantung tersebut dapatmenguntungkan salah satu pihakkarena legalitas tanah menjadi “abu-abu” padahal legalitas tanah sudah

memiliki putusan hukum berkekuatanhukum tetap.

Hal tersebut disampaikan sumberKantor Berita RBN yang kurangberkenan namanya dibawa dalamberita di Jakarta Minggu lalu.

Dalam pembenahan bangsa dantanah air yang kita cintai bersama sertademi terciptanya harapan parapahlawan kita yang telah merebutkemerdekaan dan mendirikan NegaraKesatuan Republik Indonesia,Presiden Republik Indonesia, SusiloBambang Yudhoyono (SBY) dimintareformasi terhadap jajaran pertanahan,termasuk dengan pejabat yang saat inisedang menjabat, khususnya JoyoWinoto karena kunci kesuksesanpertanahan adalah ditangannya selaku


orang nomor satu.Pembenahan internal di tubuh

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RIsudah dinantikan masyarakat danselayaknya untuk secepatnyadilakukan, disertai dengan pengkajianterhadap hasil kinerja Kepala BPN RI,Joyo Winoto,PhD selaku orang nomorsatu di instansi pertanahan tersebut,seiring dengan masa jabatannya padaperiode kedua dalam pemerintahanSBY yang kurang menjaga nama besarSBY dengan kurang menghormatihukum disebabkan kurang bersediamenjalankan putusan hukum.

Selama Joyo Winoto menjabatkepala badan, permasalahan tanahterindikasi bertambah banyak danpenyelesaiannya terkesan lambanserta pengurusan sertifikat tanah yangsudah memiliki kekuatan hukum yangtetap seperti dipersulit, akibatnya delikpertanahan susah untuk dituntaskan.Dibarengi dengan indikasi mafiapertanahan yang sebaiknya diberantasdari instansi yang mengurusi bidangpertanahan tersebut.

Bila ada putusan pengadilan yangsudah memiliki kekuatan hukum tetap,BPN RI diharapkan segeramenindaklanjuti. Janganlah sepertidipersulit atau “dipimpong pimpong”.Kasihan masyarakatnya, karenasudah begitu lama berperkara namunlegalitas tanahnya bisa menjadimengambang kembali, karena sepucuksurat yang nasibnya berada di tanganJoyo Winoto. Membatalkan SK ataumenerbitkan SK. Delik pertanahannyamenjadi kusut. Apalagi kalaudiperkusut lagi oleh pejabatnya.

Kepala badan memiliki staf yangbanyak untuk membantu dari berbagaiaspek. Apa SK sebelum diterbitkansudah dikaji secara bersama samaatau hanya diputuskan sendiri olehkepala badan. Apalagi berhubunganlangsung dengan menjalankan putusanhukum yang sudah memiliki kekuatanhukum tetap. Dalam hal ini JoyoWinoto selaku pejabat publikdiharapkan untuk “sadar diri” dan

dapat segera melakukan pembenahanterhadap jajarannya terlebih denganpembenahan diri sendiri.

Biar bagaimanapun, Bumi PertiwiIndonesia diwariskan kepada anak,cucu dan cicit secara bersama sama.Kalau dapat diperbaiki sekarang,kenapa harus menunggu lebih lamalagi, imbuhnya.

Sebagai bahan masukan kepadaSBY, apa tidak lebih baik kalau pejabattertinggi BPN selaku pengambilkeputusan tertinggi dalam halkebijakan pertanahan, pejabatnyaberasal dari pejabat karir BPN. Bilakarir awalnya dari kepala kantor,kakanwil, sestama atau deputi, dalamhal pengambilan keputusan, pastinyasudah lebih berpengalaman dan hasilpemikirannya juga lebih cemerlang,dan dampak positipnya adalah SK yangterbit merupakan SK profesional dantidak digugat lagi karena tidak adapihak yang dirugikan.

Sebagai contoh, Jaksa Agungberasal dari jaksa karir, Kapolriberawal dari Kapolsek, Kapolres danKapolda. Bagaimana dapat memimpininstitusi secara nasional bila belumpernah memimpin dalam skop daerah.Mari kita benahi bangsa ini secarabersama sama. Namun hal ini hanyasebagai masukan kepada Presidenpilihan rakyat, yaitu SBY yang kamicintai, ujarnya.

Sekretaris Utama (Sestama),Managam Manurung yangsebelumnya juga menjabat KepalaKantor Wilayah Pertanahan DKIJakarta, juga salah satu figur yangbagus, bila ditinjau dari pengalamandalam hal ilmu pertanahan.Pengalamannya juga lumayanditambah dengan kesetiaan maupunloyalitasnya terhadap sistim danatasannya.

Selaku institusi pelayananpertanahan, pengalamannya sebagaiKakanwi DKI Jakarta di Ibu kotayang secara logis memilikipermasalahan pertanahan yang rumit,namun demikian Managam Manurungmemiliki prestasi yang layak diberiancungan jempol. Dari Kakanwil

Pertanahan DKI menjadi Sestama.Saat ini, selaku Sestama, Managamadalah pejabat teknis pertanahan yangberkarir dari bawah. Pengalamannyasudah cukup matang denganpertanahan, imbuhnya.

Di lain sisi, Drs. Aryanto Sutadi,Msc yang saat ini menjabat Deputi Vdi Kedeputihan BPN RI yangmenangani bidang Sengketa Konflikdan Perkara (SKP) juga merupakanfigur yang lumayan. Setelah pensiundari institusi kepolisian dan kemudiandipercaya menjabat Deputi V, Aryantojuga layak mendapat cap jempol dalampenyelesaian permasalahan tanah.

Apakah itu dengan mediasiataupun sikap dalam menjalankanputusan hukum yang tetap, Aryantoadalah figur yang peduli terhadapbangsa. Walaupun sudah pensiun darikepolisian, namun masih bersediamemberikan kontribusi pemikirandalam hal penyelesaian perkarapertanahan. Masuk kerja dari jam06.00 sampai malam merupakankegiatannya sehari hari bila tidak adaurusan ke luar kantor. Ramah dalammenerima tamu tanpa memandangunsur golongan atau jabatan.Pemimpin yang baik dan tegas.Selamat bertugas dan berjuang kamiucapkan kepada Bapak Aryanto,katanya.

Aryanto termasuk figur yangpeduli terhadap rakyat. Walaupunsibuk dan capek akibat semaraknyaperkara tanah ataupun delikpertanahan yang ditangani, namunditengah kesibukannya, Aryanto selaluramah dan bersifat pintu terbuka dalamhal menampung aspirasi masyarakatyang ingin mengurus tanahnya ataupundengan pihak yang berhubungandengan delik pertanahan, yaitupengacara dan advokat hukum.Termasuk dalam menerima wartawanyang konfirmasi. Lugas danbersahabat dalam menerimakonfirmasi insan pers.

Kondisi lain, Kakanwil PertanahanDKI Jakarta, DR. H.S. MuhammadIkhsan, SH, MH termasuk figur muda

Sambungan Hal 19



yang brilian dan pintar mengajar. Tidakpercuma S3 dan master hukum.Dengan segala kemampuan bidanghukumnya, bukan hal yang sulit untukmembuat jawaban baginya, sebagaisolusi dari delik pertanahan. Dariaspek hukum maupun ilmu reformaagraria, Ikhsan sangat memenuhiunsur menjadi orang penting di BPNRI.

Masih muda, energik dan bijakdalam pengambilan keputusan.Pertanahan Bumi Pertiwi Indonesiasangat membutuhkan figur yangseperti ini. Sukses selalu menemanimusaudaraku. Doa kami menyertaimuKakanwil Pertanahan DKI Jakarta.Masyarakat dan jajaran BPN sangatmembutuhkan buah pemikiran anda,serunya.

Dan masih banyak lagi manusiaenergik yang sedang berkariri dijajaran pertanahan seluruh Indonesiayang siap untuk membangun sistimdan pembenahan jajaran pertanahanagar semakin profesional dalammelayani masyarakat, imbuhnya.

· MA Diminta PengkajianTerhadap Putusannya

Mahkamah Agung (MA) RIdiminta lakukan pengkajian terhadapputusannya, terkait SK Nomor 9, apaputusan tersebut perlu dilaksanakanatau tidak. Hal itu disebabkan KepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN)RI, Joyo Winoto, Ph.D tidak bersediamenjalankan putusan hukum yangtelah memiliki kekuatan hukum tetapyaitu membatalkan Surat Keputusan(SK) Nomor 9 yangditandatanganinya sendiri. JoyoWinoto diduga tidak menghormatihukum dan “kangkangi” putusanMahkamah Agung (MA) RI.

Walaupun demikian, Presiden RI,Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)masih mempertahankan Joyo Winotomenjabat kepala badan. Apakahkarena Joyo Winoto merupakan timsukses SBY atau mantan dosennya,sehingga tetap dipertahankan menjabatkepala badan, padahal kinerjanya

disinyalir bobrok, disebabkansemaraknya permasalahan tanah yangtidak dapat terselesaikan dengan baik.

Malah ditambah dengan SK kepalabadan yang bermasalah danmenambahi delik pertanahan yangsudah ada, baik itu yang terjadi di masalalu, karena ada tiga masa, yaitu masasekarang, masa lalu dan masa depan.Pembenahan masa sekarang untuk kemasa depan sangat diharapkan.

Hal tersebut dikatakan sumberKantor Berita RBN yang engganidentitasnya ditulis dalam pemberitaandi Jakarta Minggu lalu.

Sesuai dengan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas,yaitu, “Dalam hal tergugat tidakbersedia melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, pejabat yangbersangkutan dikenakan upaya paksaberupa pembayaran sejumlah uangpaksa dan/atau sanksi administratif.Ketua pengadilan harus mengajukanhal ini kepada Presiden sebagaipemegang kekuasaan pemerintahtertinggi untuk memerintahkan pejabattersebut melaksanakan putusanpengadilan, dan kepada lembagaperwakilan rakyat untuk menjalankanfungsi pengawasan.”

Walaupun Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Jakarta sudahmengajukan surat ke PresidenRepublik Indonesia dan kepada DPRRI, namun putusan hukum yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetaptersebut belum juga dilaksanakan olehJoyo Winoto. Hal tersebut berdampakpelaksanaan putusan hukum yangtelah memperoleh kekuatan hukumtetap terkesan seperti mandul,tandasnya.

Akibatnya, Joyo Winoto disinyalir“kangkangi” putusan MahkamahAgung (MA) RI disebabkan JoyoWinoto belum bersedia untukmenantangani SK pembatalan SKNomor 9 yaitu perpanjangan HGUNomor 1 kepada PT Buana Estate.Adapun SK ditandatangani oleh JoyoWinoto selaku kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indo-nesia (BPN RI) yakni badan yangsetingkat dengan kementerian.

Karena Joyo Winoto tidak bersediamerealisasikan pembatalan SK,PTUN Jakarta mengumumkan haltersebut di media, namun Joyo Winototetap enggan melaksanakan putusan.

Selaku pusat administrasipertanahan, seharusnya orang nomorwahid di badan pertanahan mengetahuidan memahami bahwa putusan hukumharus dijalankan. Kalau bukan untukdijalankan, buat apa putusan hukumtersebut ada. Apa cukup hanya dilihattanpa dijalankan. Bisa semakinbanyak delik pertanahan nantinya.Putusan yang satu belum dijalankantetapi bisa jadi sudah datang putusanlainnya. Akhirnya dapat semakin kusutpermasalahan tanahnya, serunya.

Bila Joyo Winoto mau evaluasiterhadap Surat Keputusan yang sudahterlanjur diterbitkannya, sertamemahami Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang No 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara,permasalahan pertanahan Ambalangdapat terselesaikan dengan baik, dantidak perlu terus berperkara.

Sebagai seorang “pakar” yang ahlidalam menyelesaikan perkara tanahyang sangat rumit, seyogianya masalahtanah yang terjadi saat ini tidak dapatdipisahkan dari hubungan tiga masa,yaitu masa lalu, masa sekarang danmasa depan. Tapi juga harus bisamenyelesaikan permasalahan tanahyang timbul dengan tidak memandangapa permasalahan tanah terjadi padamasa lalu. Bagusnya adalahmenyelesaikannya pada masasekarang dengan tujuan ke masadepan. Seharusnya seorang “pakar”bila tidak dapat mengurangi masalahpertanahan, janganlah menambahpersoalan tanah yang sudah ada,ujarnya.

Bahan masukan kepada SBYselaku Presiden pilihan rakyat, yaitu:satu, indikasi Kepala BPN RI tidak

Sambungan Hal 20


Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201022bersedia melaksanakan putusanMahkamah Agung (MA) yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap,yaitu Putusan Nomor: 482/K/TUN/2007 tanggal 20 Pebruari 2008, joPutusan Nomor 72PK/TUN/2009yang isi putusannya menyatakanbahwa SK No. 9/HGU/BPN/2006batal demi hukum, dan terkait denganhal tersebut, Kepala BPN RI danKepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor telah dihukum untukmelaksanakan putusan tersebut.

Kedua, dugaan Kepala BPN RI,Joyo Winoto, Ph.D tidak bersediamencabut SK No. 9/HGU/BPN/2006yang ditandatanganinya sendiri selakuKepala BPN RI pada tahun 2006,dimana SK tersebut terindikasigratifikasi miliaran rupiah. Joyo Winotoselaku orang nomor satu di badanpertanahan yang seharusnyameningkatkan pelayanan dalammenjalankan fungsi BPN selakuadministrasi pertanahan sertamenciptakan pemerintahan yangbersih seharusnya pro terhadap rakyat,tetapi Joyo Winoto terkesan tidakbersedia mencabut SK yangditandatanganinya sendiri, disebabkanKepala BPN RI disinyalir “takut”kepada Probosutedjo. Apakah “takut”kepada individunya atau takut kepadaindikasi korupsinya, perlu penyelidikanoleh penyidik berwenang. Merupakanhal yang kurang lazim bagi seorangKepala BPN RI bila “takut” kepadasalah seorang masyarakat.

Ketiga, penerbitan SuratKeputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/2006 oleh Kepala BPN RI untukperpanjangan Hak Guna Usaha(HGU) No. 1 kepada PT Buana Es-tate, sesuai permohonan Probosutedjo,dimana masa berlaku HGB sudahhabis tahun 2002, tetapi diperpanjangtahun 2006 silam tanpa menjalaniprosedur-prosedur pengurusanperpanjangan HGU sebagaimanamestinya, dan terkait dengan hal

tersebut, Kepala BPN RI, Joyo Winotodiduga salahgunakan jabatan.

Dan pengumuman Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUNJKT tanggal 23 Februari2010. Dalam pengumuman tersebut,bahwa Kepala Badan PertanahanNasional RI telah dihukum untukmencabut keputusannya. Dan satukalimat yang paling penting adalah,“Demikian agar diketahui olehmasyarakat luas.” Namun demikian,sampai berita ini diturunkan,pengumuman tersebut belum dapatterealisasi sebagaimana mestinya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada BPN RI secara tersuratmaupun tersirat, Joyo Winoto tidakbersedia memberikan komentar.Apakah jawaban secara tersuratmaupun secara lisan, masih dalampenantian. Joyo Winoto “enggan”memberikan kesempatan untukkonfirmasi ataupun klarifikasi.Terindikasi “cuek-bebek” tanpamemperdulikan keberadaan wartawanbila konfirmasi. Apa kurang mengertitentang keterbukaan informasi publik,masih dipertanyakan keabsahannyaterhadap Joyo Winoto.

Pengkajian Terhadap KinerjaJoyo Winoto oleh DPR RI SangatMenentukan Masa DepanPertanahan

Disebabkan PTUN Jakarta sudahmengirimkan surat kepada DPR RIdengan tujuan menjalankan fungsipengawasan terhadap putusan yangsudah memiliki kekuatan hukum yangtetap, DPR RI dharapkan untukmenjalankan tupoksinya.

“Kalau putusan hukum yang sudahmemiliki kekuatan hukum tetap,pejabatnya tidak bersedia menjalankanputusan tersebut, apakah hal tersebutcukup didiamkan saja atau putusantersebut tidak perlu direalisasikan?”ujar sumber yang kurang berkenannamanya dibawa dalam berita.

Ketua Dewan Pers Diharapkanuntuk turun tangan

Untuk terciptanya keterbukaaninformasi publik (KIP) danterwujudnya supremasi hukum diwilayah hukum Indonesia, khususnyapermasalahan tanah, Ketua DewanPers, Bagir Manan diharapkan untukturun tangan dalam memberikan solusidan buah pemikiran, terkait dengan,“Bila ada putusan Mahkamah Agungyang sudah memiliki putusan hukumyang tetap, namun pejabatbersangkutan tidak bersediamenjalankan putusan. Bagaimanayang terbaik untuk kondisi sepertiini.Ketika dikonfirmasi secara tertulisbeberapa kali, pejabat bersangkutanjuga tidak bersedia memberikanjawaban ataupun komentar, baiksecara tertulis maupun secara lisan.Terindikasi kurang menjalankanpelaksanaan KIP. Bila wartawan sajatidak dapat melakukan konfirmasibagaimana masyarakat untukmendapatkan atau membaca informasitentang pertanahan. BPN RI jugabelum memiliki kelompok kerjawartawan, ataupun tempat berteduhsementara bagi wartawan yang sedangmelakukan peliputan.

Kalau hal seperti itu yang terjadi,apakah konfirmasi perlu dijawab atautidak, dan apakah putusan yang sudahdiumumkan PTUN Jakarta perludilaksanakan atau tidak oleh pejabatbersangkutan.

Di sisi lain, “Saya yakin, KetuaDewan Pers yang juga mantan KetuaMahkamah Agung (MA) RImempunyai buah pemikiran yangterbaik demi terciptanya penyelesaianpertanahan di tanah air Indonesiatercinta dalam hal legalitas tanah,putusan hukum dan perihal konfirmasipers, apa perlu dijawab atau tidak”imbuh Koordinator Liputan KantorBerita RBN, Rapolo Eldona Tmemberikan komentar terkait dengansurat konfirmasi yang dikirimkankepada Kepala BPN RI, Joyo WinotoPhD. (TIM)

Sambungan Hal 21

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201023Cerita Bersambung

Liku-likuKenyataan HidupPenulis: Mosimora

Berawal dari kenyataan pahitseorang pemuda berangkat daridesanya di mana tempat dia dilahirkandan dibesarkan. Sejuta kenangan pahitditinggalkannya seiring kepergiannyauntuk mencari kehidupan di kota, ya…kota Jakarta yang menjanjikan sejutaimpian. Dengan langkah yang beratdia menaiki bus yang akanditumpanginya, berharap bahwa iaakan menjadi seorang yang sukses.Telinganya sudah tidak perduli lagidengan teriakan calo penumpang busyang dinaikinya;

“…Jakarta…. Jakarta…. Ayonaik…. Naik…”

Matanya sudah tidak lagimemperhatikan orang yang lalu lalangberjalan di samping bus tersebut,kebetulan dia duduk di paling pinggirdekat kaca jendela, deretan kedua daribangku paling depan dekat supir.

Ternyata galaunya hatinya dansepinya penumbang bus tersebutmembuat dia terhanyut dalam kena-ngannya yang pilu setiap detik terba-yang. Sambil menghembuskannyayang panjang dia merogoh kantongnyamengambil rokok yang tinggal se-batang lalu menyulutnya, tapi nasibmemang lagi sial korek gas yangdipakainya tidak bisa menyala karenamemang gasnya sudah habis. Lalu diamelirik sang supir yang kebetulan ada

pada saat itu, lalu dia berdirimenghampiri sang supir tadi. “Bang,pinjam koreknya, dong.” Sapanyadengan lembut. Lalu si supir melirikke samping melihat si pemuda tadisudah berdiri di sampingnya.

Pikirnya “Kusut benar tampangpemuda ini.” Lalu si supir memberikankorek gas yang kebetulan ada disakunya. Sambil menyerahkan korekgas tersebut, dia bertanya, “Berhentidi mana, mas?”. Setelah rokok pemudaitu menyala jawabnya ketus “Jakartapak.” Sambil menyerahkan korek gasyang dipinjamnya ke supir tadi.Kemudian pergi begitu saja melangkahke bangkunya kembali. Sang supir tadipun melongok heran sambil memasukkembali korek gas ke kantongnya.“Orang aneh….” bisiknya sambilmemandangi ke luar jendela di manabanyak orang yang lalu lalang sambilsesekali ia berteriak“Jakarta…Jakarta… Ayo naik.”

Kembali kita ke pemuda yang tadisedang duduk santai dengan sebatangrokok di tangannya. Ternyata dia masihmerenungkan lagi kenangannya yangmana desa yang akan ditinggalkannya.“Joni…. Tinggal kan desa ini danpergilah ke Jakarta, mulai sesuatu yangbaru di sana. Jangan kembali sebelumkamu berhasil. Kamu punya keahlianreparasi elektronik, kalau bisa langsungbuat plang reparasi elektronik sesudah

kamu nyampai di Jakarta. Janganmanja seperti kehidupanmu di sini danlupakanlah masalah mu di sini.” Kata-kata itulah yang selalu terngiang ditelinga pemuda ini membuat diasesekali menghembuskan asaprokoknya kencang-kencang. Ternyatakata-kata itu adalah sebuah nasehatdari ayahnya sebelum dia berangkatmeninggalkan desanya.

Memang inilah jalan terbaik yangharus dia lakukan yaitu denganmancari kehidupan baru di kotaJakarta sebuah ibukota tempat dimana orang-orang mewujudkanimpiannya. Kadang pemuda tersebutmerasa tidak yakin dengan dirinya,itulah yang membut dirinya gelisah.“Mau tak mau aku harus nekat danpasrah menghadapi apapun yang sayaalami nantinya di kota tersebut”pikirnya sesekali menyemangati danmemotivasi dirinya sendiri. Sambilmemejamkan matanya yang sudahpenat akhirnya pemuda tersebut puntertidur karena dia tahu lamanyaperjalanan yang ditempuh tiga hari duamalam.

Akhirnya bus itu pun berangkatmenghantarkan pemuda tadi menujukota Jakarta di mana pemuda tersebutakan mewujudkan angan-angannyawalaupun penumpang bus itu hanyasedikit, kira-kira 10 orang banyaknya.

Bersambung

Edisi: 006 Senin, 29 Nopember 201024BanyolanRooneyBastenNagogoOleh: RapTurnip

Rooney: “Pulang kampong nih…,” Ntu ucapan Obama yang buat Gue ame keluarge jadi demen dan merasa dekat amesosoknye Obama. Gue gak sangke, kalau Obama ntuh jauh lebih berbudaye ketimbang gue. Padahalan dia seorang presidennegare adidaye yang pengaruhnye ke seantero dunie.

Basten: Jangan ketepu gaye ame triknye Obama Roon. Yang pasti Amerika ingin menguasai seisi dunie ini, mangkenyedie pora-pora baik ketika berkunjung kemaren, padahal die punya kepentingan yang tersembunyi.

Nagogo : Emang sih Ten, gue juge benci banget sama Amerika, mentang-mentang adidaye sukanye aje mencap negarelain sebagai negare teroris kalau tidak sepaham ame die. Tapi setelah gue liat kunjungan pendeknye ke Indonesia, ape-apeyang die lakonin, ame waktu die ngecap di UI Depok, gak bisa gue pungkiri, Obama bener-bener menggambarkan seorangyang sangat sederhane dan ape adenye.

Rooney : Bener banget Go, Obama sangat paham budaye orang Indonesia yang sebenarnye. Berkesan banget kunjungandie walau tidak lebih dari dua puluh empat jam, singkat dan padat tapi sangat bermagna.

Basten : Iye..ye..! Gue jadi terbayang gaye ame senyumnye Obama selagi die ngucapin: “Satte, Basso, nasi goreng,empiyng, keryupuk…, semuanya enaak.” Hahaha…haha, lucu banget!! Sekarang gue jadi sering baca sejareh manusia amesejareh dunia. Jadi wawasan gue nambah, gak copy paste mulu kate orang.

Nagogo : Buat gue, yang paling berkasan ketika die mengatakan: “Rakyat Amerika bersama seluruh rakyat Indonesiaakan bersama-sama membantu menanggulangi bencana yang melanda Indonesia saat ini.”

Rooney : Bukan kate-kate ntu yang paling berkesan Go, tapi ketika Obama bareng nyonyanye mengunjungi Mesjid Istiqlalyang kite banggaiin ntu. Cek…cek, gue paham maksud dan tujuanye, bener-bener pemimpin sejati. Elu bedue paham gakape maksud ame tujuanye?

Basten : Menurut gue sih, Obama ngelakonin ntu, untuk menegaskan komitmenye pada dunia muslim bahwa Amerikatidak pernah membenci umat muslim, mangkenye die mengunjungi Mesjid Istiqlal.

Nagogo : Yogru. Karena apaupun yang dilakukan Obama, pasti menjadi buruan para jurnalis dan menjadi berite utamedi media seluruh dunie. Die menunjukan bagaimane orang nomer satu di Amerika ntu, demen ame kesetaraan manusia dialam raya ini.

Rooney : Satu lagi yang berkesan dibanggain ame Obama, adalah, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.Seperti di negeri Paman Sam yang merupakan Negara multi etnis, tetapi menjadi satu Negara super power karena merekatidak mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan.

Basten : Semoge mate dan hati kite terbuka dengan kunjungan Obama ke Indonesia. Bagaimane die secara nyatememberikan contoh kepada seluruh dunie, khususnye para pejabat dan masyarakat Indonesia, bahwa perbedaan bukanalasan untuk berseteru, dan keperdulian terhadap sesame adalah kunci menuju satu negare besar. Bagaimane die turun darimimbar untuk bersalaman dan menyelami hadirin yang duduk di depan dalam kuliah umum terbuka di Uneversitas Indone-sia Depok. Meskipun sudah dipersilahkan oleh secreat service untuk meninggalkan acara, namun Obama menunjukankepada kite, die pemimpin sejati, die turun untuk bersalaman dengan barisan terdepan peserta kuliah umum tersebut.Singkat, sederhane tapi berkesan.

Nagogo: Kenape kunjungan Obama ke Indonesia gak lebih dari dua puluh empat jam ya..?Rooney: Itulah lagi kelebihan Obama. Dia paham bener ame aturan di Negare ini, kalau lebih dari dua puluh empat jam,

pan tamu wajib lapor ke RT, mangkenye die bertamu gak liwat dari dua puluh empat jam. Haha…haha. Basten: Janganseperti pejabat dan petinggi di Negare kite, udeh tau ade bencane, malahan pelesir keluar negeri, parahnya lagi, ade yangbikin statemen gak manusiawi.

Nagogo : Seharusnye mereka mengurus kepentingan rakyat dulu, sebab mereka dipilih rakyat, digaji ame uang rakyat,dan yang dikorupsi juge uangnye rakyat. Empat pilar bangse selayaknye mendahulukan rakyat. Jangan namenye doang pilar,tapi pilar-pilaran.

Documents

Tabloid RBN Edisi 006