Edisi: 001 Senin, 18 Oktober 2010

Indek Berita

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs.Budiman Siringo-ringo, D. Br. Siregar, SE. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Bernhard Silaban, S.Pd KOORDINATOR LIPUTAN: Rapolo Eldona TREDAKTUR : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI : Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Kaliardi Sidabutar, SH, RomarioB, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.PdWAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: ---------- SEKRETARIS REDAKSI : Miranda KOORDINATOR LITBANG : Kaliardy Sidabutar, SH MANAGER UMUM DAN SIRKULASI : Heri EkaputraMANAGER IKLAN : Sahat Tumanggor ASISTEN MANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design : Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, Sri Wulandari, CondroPranoto. PERWAKILAN ACEH: ----. PERWAKILAN MEDAN: ---- BIRO MEDAN KOTA: ---- BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: ---- PERWAKILAN BANTEN: SahatTumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: ---- BIRO PEMKAB TANGERANG:---- BIRO TANGERANG SELATAN: Sahat Tumanggor (Ka. Biro)., Agin M. Agnia. BIROBEKASI: ---- BIRO BOGOR: --- BIRO DEPOK: ---- BIRO KARAWANG: ---- BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), YogiAndriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta SelatanTELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.comDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DIDALAM BOKS REDAKSI.

Baca Hal 4

RAKYAT NewsBersatu KitaTeguh Dengan Momentum Pers

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Ciledug No. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.: (021) 94705665,7365703 Fax: (021) 7365703 E-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews

BICARA

Bandar JudiTerancam 10Tahun Divonis 7Bulan

Baca Hal 4

Balita Meninggal DidugaAkibat Infus di Kepala

RS Aminah Kembali“Makan” Korban

Pengurusan IP diSudin PU JalanJaksel Sarat “Kongkali kong”

Baca Hal 9

Walaupun demikian,Presiden RI, Susilo BambangYudhoyono (SBY) masihmempertahankan Joyo Wino­to menjabat kepala badan.Apakah karena Joyo Winotomerupakan tim sukses SBYatau mantan dosennya, seh­ingga tetap dipertahankanmenjabat kepala badan, pada­hal kinerjanya disinyalir bo­brok, disebabkan semaraknyapermasalah tanah yang tidakdapat terselesaikan denganbaik. Malah ditambah denganSK kepala badan yang ber­masalah.

Hal tersebut dikatakansumber RBN yang engganidentitasnya ditulis dalampemberitaan di Jakarta Ming­gu lalu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 Pasal116 tersurat dengan jelas,yaitu, “Dalam hal tergugattidak bersedia melaksanakanputusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap, pejabat yang bersangku­tan dikenakan upaya paksaberupa pembayaran sejumlahuang paksa dan/atau sanksiadministratif. Ketua penga­dilan harus mengajukan halini kepada Presiden sebagaipemegang kekuasaan pemer­intah tertinggi untuk memer­intahkan pejabat tersebutmelaksanakan putusan peng­

adilan, dan kepada lembagaperwakilan rakyat untuk men­jalankan fungsi pengawasan.”

Walaupun Pengadilan Ta­ta Usaha Negara (PTUN)Jakarta sudah mengajukan su­rat ke Presiden Republik In­donesia dan kepada DPR RI,namun putusan hukum yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut belumjuga dilaksanakan oleh JoyoWinoto. Hal tersebut berdam­pak pelaksanaan putusan hu­kum yang telah memperolehkekuatan hukum tetap terke­san seperti mandul, tandasnya.

Akibatnya, Joyo Winotodisinyalir “kangkangi” putu­san Mahkamah Agung (MA)RI disebabkan Joyo Winotobelum bersedia untuk menan­tangani SK pembatalan SKNomor 9 yaitu perpanjanganHGU Nomor 1 kepada PTBuana Estate. Adapun SKditandatangani oleh Joyo Wi­noto selaku kepala Badan Per­tanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI) yaknibadan yang setingkat dengankementerian.

Karena Joyo Winototidak bersedia merealisasikanpembatalan SK, PTUN Jakar­ta mengumumkan hal tersebutdi media, namun Joyo Winototetap enggan melaksanakanputusan.

Selaku pusat administrasipertanahan seharusnya orang

nomor wahid di badan per­tanahan mengetahui dan me­mahami bahwa putusan hu­kum harus dijalankan. Kalaubukan untuk dijalankan, buatapa putusan hukum tersebut.Apa cukup hanya dilihat tanpadijalankan. Bisa semakin ban­yak delik pertanahan nantin­ya. Putusan yang satu belumdijalankan tetapi bisa jadisudah datang putusanlainnya. Akhirnyadapat semakinkusut permasala­han tanahnya,serunya.

Bi la JoyoWi n o to m auevaluasi terhadapSurat Keputusan yang sudahterlanjurd i t e r ­b i t ­k a n ­nya,ser­t a

m e ­

mahami Undang-Undang Re­publik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubah­an Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 ten­tang Peradilan Tata UsahaNegara, permasalahan per­tanahan Ambalang dapatterselesaikan dengan baik, dantidak perlu terus berperkara.

Sebagai seorang “pakar”yang ahli dalam

menyelesaikanp e r k a r atanah yangsangat ru­mit, seyo­g i a n y am a s a l a htanah yangterjadi saat

ini tidakdapat

Joyo Winoto“Kangkangi”

MA Diminta Pengkajian Terhadap Putusannya

Jakarta, RBNMahkamah Agung (MA) RI diminta lakukan pengkajian terhadap putusannya, apa putusan tersebutperlu dilaksanakan atau tidak. Hal itu disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI,Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatanhukum tetap yaitu membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang ditandatanganinya sendiri.Joyo Winoto diduga tidak menghormati hukum dan “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA)RI.

Bersambung hal

11

Penjemputan terjadiKamis (7/10) sekitar pukul13.00 WIB, tiga oknumpetugas imigrasi BandaraSoekarno Hatta, yakni DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudimendatangi rumah wargabernama Baing dan Bunli diJl. Turi RT 005/003 KampungBelakang Kelurahan KamalKecamatan Kalideres JakartaBarat.

Baing dan Bunli dipaksanaik ke mobil yang dibawaoleh ketiga petugas ke kantordengan alasan untuk dimintaiketerangan. Baingkebingungan dan ketakutan.Kepada petugas tersebutmenanyakan kesalahannya,“Saya salah apa harus ikut kekantor?” Si petugas dalampenangkapan itu, miripanggota kepolisian yang takutpenjahat buruannya kaburlagi. “Nanti saja di kantor. Inisesuai surat perintah,” kataBaing menirukan ucapanpetugas yang menjemputpaksa.

Menurut Baing, walaudirinya tak mengerti surat apayang ditujukan, tapi salah satudari mereka mengatakansambil menunjukkan suratperintah penjemputan paksaagar dibawa ke kantor untukdimintai keterangan, ungkapBaing.

Dalam keadaan ketakutan,kata Baing menambahkan,saya kira mereka petugas darikepolisian, karena dibilangada surat perintahpenjemputan dan lebih dulu

menjemput Bunli saatmendatangi rumah saya.Mereka sudah menggiringBunli, bahkan saya sempatbilang kepada Bunli, jangan-jangan ada saudara kita yangditangkap polisi karenaterlibat narkoba, dan kitadilibatkan makanya kitadijemput untuk dimintaiketerangan, jelas Baing.

Baing lebih lanjutmenuturkan, setelah masukke dalam mobil Kijang yangdiperintahkan, kami berduadibawa mutar-mutar yangakhirnya sampai di KantorImigrasi Bandara SoekarnoHatta. Saat itu saya tahu yangmelakukan penjemputanpaksa bukan petugas darikepolisian, tapi petugasimigrasi. Tapi kenapa kamiharus dijemput paksa, padahaltugas imigrasi adalahmengawasi Warga NegaraAsing bukan warga NegaraIndonesia, tuturnya.

Rasa kebingungan danketakutan saya belum hilang,salah satu dari petugas tadiyang bernama Didit Sulaimanlangsung menarik tangan sayadan Bunli ke ruangpemeriksaan terbuka. Secarabergantian kami berduadiperiksa, tapi yangditanyakan masalahpencatatan sipil pernikahanorang lain. Setelah selesaidiperiksa, meski tak mengertiapa isinya, berita acarapemeriksaan (BAP) disuruhkami tandatangani, kataBaing.

Anehnya lagi kata Baing,tindakan sewenang-wenangdari ketiga oknum petugasimigrasi tersebut tidak jelastujuannya dan untuk apa sertadisuruh siapa, kami tidakdapat mengerti. Bah-kan sayadan keluarga semakinketakutan serta merasa tidaktentram dan tidak nyamantinggal di rumah kami.Pasalnya, pada Selasa (12/10)sekitar pukul 22.00 WIB,ketiga oknum petugasimigrasi, yakni DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudikembali mendatangi rumahkami, karena pintu tertutupmereka menggedor-gedorpintu, akibatnya mem-buatanak dan istri saya sangatketakutan. Karena pintu tidakdibuka, akhirnya DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudimenggedor-gedor pintudengan keras, membuat anakdan istri saya sangatketakutan. Karena pintu tidakdibuka akhirnya DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudipergi, dan kebetulan saya padasaat itu belum pulang, ungkapBaing.

Tidak puas malam itukarena tidak bertemu denganyang dicari, esok harinyaRabu (13/10) sekitar pukul10.00 WIB, Mirza, Wahyudidan Didit Sulaiman datanglagi. Karena ulah merekasudah di luas batas kewajaran,dan dampaknya membuat kitasekeluarga tidak nyaman danetakutan, akhirnya Baingmelaporkan ulah ketiga

petugas imigrasi BandaraSoekarno Hatta tersebut keDirjen HAM dengantembusan, Dirjen Imigrasi,dan Menteri Hukum danHAM (Menkumham), ungkapBaing.

Menurut informasi salahseorang petugas imigrasi yangtidak bersedia namanyadisebutkan, dan sudah cukuplama bertugas di BandaraSoekarno Hatta, DiditSulaiman tergolong pem-berani, pintar, ulet dan palingmengerti seluk belukkeimigrasian, serta pintarbergaul sehingga rejekinyajuga ikut berlimpah. Hartanyajuga berlimpah dan rumahnyabagus-bagus. Rumahnya diModern Land tergolongmewah dan harganya jugamencapai Rp 3 miliar.Sedangkan rumah yang diAndi Loka paling bagus sertamemiliki kolam renang, lebihkurang harganya mencapaiRp 3,5 Miliar. Mahal dancukup bergengsi rumahnya,kata petugas tersebut.

Ketika dikonfirmasi dasarpenangkapan danpenjemputan paksa Baing danBundi, Didit Sulaimanmengatakan tidak melakukanpenangkapan hanyamenjemput untuk dimintaiketerangan. Selesai dimintaketerangan, mereka kita antarpulang, ungkap Didit. (WHutagalung)

Menkumham Diminta Pengkajian

Petugas Imigrasi JemputPaksa Dua Orang WNIJakarta, RBNBersikap arogan meski tak didukung aturan hukum dan perundang-undangan, tiga oknum petugasimigrasi Bandara Soekarno Hatta melakukan penjemputan paksa terhadap dua orang warga NegaraIndonesia (WNI) dari rumahnya tanpa alasan yang jelas, apa untuk tujuan pribadi petugas ataukepentingan instansi maupun kepentingan negara, dipertanyakan maksud dan tujuan penjemputanpaksa tersebut.

Contohnya, pada Pasal 303 ten­tang perjudian disebut denganhukuman penjara selama-lamanyasepuluh tahun atau denda seban­yak-banyaknya dua puluh limajuta rupiah, dihukum barang siapadengan tidak berhak menuntutpencaharian dengan jalan sengajamengadakan atau memberikesempatan untuk main judi ke­pada umum.

Sepertinya, para hakim dalammenjatuhkan vonis terhadap paraterdakwa lebih mementingkanpertimbangan pribadinya daripadapertimbangan menurut KUHP.Hal itu terlibat di PengadilanNegeri Jakarta Utara pada perten­gahan Oktober lalu, dengan agen­da persidangan pembacaan putu­san.

Majelis hakim pimpinan Pange­ran Napitupulu dalam amar putu­sannya menyatakan, terdakwaTjun Siang alias Iwan, terdakwaKim Sang, terdakwa Heri An­gkasa, terdak Liem Kim Sengalias Fredy, terdakwa Aseng LiemThiang Siang alias Aking masing-

masing dijatuhi hukuman penjaraselama tujuh bulan. Karena ter­bukti bersalah secara sah danmeyakinkan, sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 303KUHP.

Sementara kelima terdakwaBandar judi internet yang berop­erasi di lantai 23 kamar 2C apar­temen Robinson Jakarta Utara inimenjadikan judi sebagai matapencaharian yang per bulannyabisa beromset hingga miliaranrupiah dan sengaja memberikesempatan kepada umum untukbermain judi.

Para terdakwa Bandar judi in­ternet ini, selain penghasilan perbulannya hingga miliaran rupiah,para terdakwa ini juga tergolongpintar dan licin bagaikan belutserta sukar ditangkap pihak ke­polisian. Usaha perjudian yangdikelola para Bandar ini sudahdimulai sejak tahun 2008. barupada bulan Februari 2010 merekabisa tertangkap pihak kepolisian.

(W Hutagalung)

Jakarta, RBNPada pertengahan

September lalu diPengadilan Negeri JakartaUtara (PN Jakut) empatterdakwa yakni bandar danpengedar narkoba berupaheroin, bernama YaloneMehta, Baltha TabitaNepala, Sheraz RafiqCudry dan Adel Sidiqmendapat bonus darihakim.

Pasalnya hakim ditudingberhati dermawan, meskituntutannya tanpa adakepentingan pribadi selainkepentingan hukum.Keempat terdakwa olehmajelis hakim denganhakim ketua Hertadi, SHdalam amar putusannyamenyatakan terbuktibersalah sebagaimanadiatur dan diancam dalamPasal 114 No 35 tahun2009 tentang narkobaberupa heroin.

Terdakwa Adul Sidiq,Sheraz Rafiq Choudry,Tabita Nepala dan ter-dakwa Mehta Balta ma-sing-masing dijatuhi hu-kuman penjara selama 15tahun denda 3 miliar sub-sider 6 bulan kurungan.Vonis hakim itu lebihringan 5 tahun dari tun-tutan jaksa penuntut umum(JPU) Rini Hartati, SH.

Sementara di luarpersidangan rumor yanghangat beredar dalamperkara keempat terdakwapemilik 62 buah kapsulyang berisikan narkobaberuapa heroin seberat668,5 gram, disinyalir telah

terjadi peredaran uangdengan jumlah yang cukupbesar untuk pengaturanagar keempat terdakwadihukum tidak terlaluberat.

Sedang menurut JPU,Rini Hartati, SH maupunMajelis Hakim pimpinanHartati, SH dalammenangani perkarakeempat terdakwa sudahmelaksanakan sesuaidengan tugas tanpaintervensi dari pihakmanapun dan sudah sesuaidengan aturan danperundang-undangan,karena dalam penangananperkara, hakim tidak bisadiintervensi oleh siapapun.Sedangkan mengenaiperedaran uang, JaksaPenuntut Umum maupunhakim hampir senadamengungkapkan tidak tahumenahu. Bahkan, JPUmengungkapkan bandingatas vonis hakim karenahukumsn dianggap terlaluringan.

Keempat terdakwadiseret ke pengadilanberawal dari ketika pihakkepolisian curigamelakukan pemeriksaanterhadap para terdakwa diwilayah Jl Benjamin SuebPademangan. Saatdigeledah, pihak kepolisianmenemukan 62 butirkapsul berisi narkobaberupa heroin yangdisimpan di dalam laptopdan laptop disimpan di jokmobil yang dikemudikanpara terdakwa.

(W Hutagalung)

Bandar JudiTerancam 10 TahunDivonis 7 BulanJakarta, RBNKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditulis oleh RSusilo dengan maksud dan tujuan agar buku ini diperuntukkankepada para pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri danpamong praja. Buku ini dilengkapi dengan pasal demi pasal sesuaisesuai kejahatan serta komentar. Tentu tujuannya agar aparatpenegakan hukum tidak salah menerapkan hukum terhadap si

Vonis Hakim JauhLebih Ringan DariTuntutan Jaksa

Kami sangat kecewa ataspelayanan RS Aminah danpengalaman pahit yang kamialami pada dasarnya sebe­narnya harus dapat dilupakan.Kalau tidak dapat terlupadalam waktu yang singkat,semoga waktu yang panjangdapat menjawab. Tapi setiapkali melewati RS Aminah,pengalaman buruk tersebutselalu teringat kembali sertamenoreh luka di dalam hati.

Hal itu disampaikan sum­ber RBN yang tidak bersedianamanya dibawa dalam pem­beritaan di Jakarta baru-baruini. Kalau bisa disesali, mu­ngkin akan disesali, kenapaharus berobat ke RS Aminah.Tapi apa yang telah terjadiadalah sudah menjadi Kepu­tusan Tuhan Yang Maha Esadari surga. Tetapi RS Aminahseharusnya perlu sadar diridan lakukan pembenahan,dengan tujuan supaya janganada lagi yang mengalami ke­jadian seperti apa yang sayaalami.

Menteri Kesehatan (Dep­kes) Republik Indonesia dim­inta turun tangan untuk laku­k an p e n e l i t i an s e r t apengkajian terhadap perijinandan standarisasi RS Aminah,

terkesan lamban kinerjanya.A p a k a h p e r i j i n a n -perijinannya sudah beres atautidak? Dan bagaimana standa­risasi rumah sakitnya, apasudah memenuhi standar ru­mah sakit sesuai aturanKementerian Kesehatan RI.Dan apakah ada hubungansinkron antara akademi ke­bidanan dengan rumah sakitdalam hal praktek, akibatnyaterkesan pasien dijadikanpraktek pembelajaran ataukelinci percobaan?

Sebagai rumah sakit yangprofesional dalam menjalan­kan pelayanan maupun bisniskesehatan, seharusnya tran­paransi perlu dilakukan agarmasyarakat khususnya pasiendan mantan pasien yang per­nah berobat di RS Aminahataupun calon pasien yangakan berobat ke RS Aminahyakin dan percaya bahwa RSAminah adalah rumah sakitpilihan hati yang tidak akanmengecewakan.

Namun dokter yang prak­tek di RS Aminah yang ber­domisili di Jl. HOS Cokroam­inoto (Cileduk Raya) KreoSelatan Larangan ini ter­indikasi melakukan “malprak­tek” serta rumah sakitnya

kurang steril. Manajemen ru­mah sakit juga disinyalir “am­buradul” serta kurang ber­perikemanusiaan, tandasnya.

Adapun kronologis kejadi­an adalah berawal dari kondisitubuh si bayi ketika itu agakhangat (demam), lalu orangtuanya segera membawa keRS Aminah. Setelah diperik­sa, dan atas petunjuk doktersang bayi disarankan men­jalani rawat inap.

Mulai dari hari pertamasampai hari ke enam, doktertidak pernah memberitahukanapa jenis penyakit yang dider­ita oleh bayi, tapi proses pen­gobatan terus berjalan, terma­suk dengan melakukan infusdi kepala si bayi malang terse­but, dan seperti tidak ada tem­pat lain yang lebih cocok un­tuk tempat jarum infus. Masadi kepala. Umur bayi sajamasih satu bulan, ujarnya.

Disebabkan kurang puasatas pelayanan RS Aminahdan melihat kondisi kesehatananaknya yang semakin makinmemburuk kondisinya, bah­kan setelah dirawat di RS Am­inah, malah jadi muncul pen­yakit baru, yaitu munculnyaberupa benjolan di kepala bayiyang Bersambung hal 10

diduga sebagai akibatnyamenggumpalnya cairan infusdi kepala si bayi.

Merasa khawatir dengankondisi si bayi yang makinmemburuk, orang tua si bayimembawa buah hatinya pin­dah rumah sakit lain danakhirnya berobat ke RS Fat­mawati. Namun, tidak berse­lang lama akhirnya si bayimalang pun meninggalkandunia fana ini di rumah sakitFatmawati dengan sejutakesedihan dan berjuta rupiahkerugian.

Timbulnya pembengkakanberupa benjolan baru di kepa­la si bayi diduga akibat daritindakan sang dokter yangkurang profesional dalampengambilan keputusan untukmenancapkan jarum infusdengan lokasi di kepala.Kenapa bukan di tangan sajaatau di kaki si bayi, tandasnya.

Selama enam hari perawa­tan, ada sebanyak enam kalidokter mengambil sampeldarah si bayi dan menurut ket­erangan dokter, sampel darahuntuk keperluan diagnose.Tetapi aneh bin aneh, walau­pun sudah enam hari dirawatdi RS Aminah dengan uji lab­oratorium enam kali, pihak

Kementrian Kesehatan Lamban Menangani

RS Aminah Kembali “Makan” KorbanBalita Meninggal Diduga Akibat Infus di Kepala

Jakarta, RBNTerkait pemberitaan sebelumnya, RS Aminah diduga berperan ”pemeras” dan “pembunuh,”Departemen Kesehatan dinilai lamban untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadapperijinan serta standarisasi Rumah Sakit Aminah yang terindikasi melakukan malpraktek tehadapseorang pasien balita, disebabkan pasien bukannya menjadi sembuh, malahan menimbulkanbenjolan baru dikepala setelah menjalani rawat inap di rumah sakit ini yang akhirnya meniggaldunia.

Kadis P2B DKI Layak “Mencopot”Kasi P2BCipayung, Ir.Effendi Iskandar:Anda Siapa Ya?

Begitu juga dengan KasiP2B Kecamatan Cipayung, Ir.Effendi Iskandar yang sebel­umnya pindah dari Kecama­tan Kebayoran Lama. Saatdikonfirmasi terkait semar­aknya bangunan bermasalahdi wilayah kerjanya, malahmenjawab pertanyaan denganpertanyaan “ogap-ogap”.Sewaktu dikonfirmasi, malahmau konfirmasi baik terhadapwartawan.

“Anda siapa ya, kalau maukenal silakan ketemu saya,dan saya juga mau konfirmasi

darimana anda tahu no hpsaya dan siapa yang member­itahu anda no hp saya?” begituisi sms dari HP Kasi P2B Ke­camatan Cipayung, saatdikonfirmasi tentang Futsaldi Jln. Bambu Apus RayaKecamatan Cipayung JakartaTimur, disebabkan ijinnya ru­mah tinggal dan bagunan lain­nya.

Apa karena dikonfirmasiatau karena terindikasi suapmenyuap, atau kurang pahamtupoksinya selaku Kasi P2B,sangat dipertanyakan ke­

beradaannya. Dalam hal iniKadis P2B DKI Jakarta dim­inta untuk lakukan pengkajianterhadap SDM Effendi Iskan­dar sebagai Kasi P2B Keca­matan, apa masih layak atautidak. Pasalnya, dari bertugasdi Kebayoran Lama juga ter­indikasi “penyakit kambuhan”disebabkan senang dengan de­lapan enam .

Bangunan lain yang diper­tanyakan perijinannya, yaitu:bangunan PJTKI (tanpa IMB) Jln Kupu-kupu No. 13 Kelu­rahan Pondok Rangon RT 012RW 03. Bangunan Gudang(tanpa IMB) Jln. Perintis Ke­lurahan Ceger. BangunanGudang (tanpa IMB) Jln RayaSetu Cilangkap (sampingTPU Cipayung).

Terindikasi melanggar Per­da No. 7 Tahun 1991 dan SKGubernur DKI Jakarta No.1069 Tahun 1997 tentang TataTertib Mendirikan Bangunan.

Menurut (BJ) warga setem­pat, ketika diminta tanggapan­nya, mengatakan, kalau pemi­

lik bangunan tersebut orangkuat dan punya banyak uang.Lebih lanjut lagi BJ mengata­kan, bahwa bangunan tersebutsudah pernah didatangi petu­gas P2B Kecamatan Cipa­yung, namun pergerjaan tetapberjalan tanpa ada hambatanapapun, dan terkesan sudahenam delapan atau delapanenam.

Selain bangunan tersebut,di lokasi lain di wilayah Jak­tim, di Kecamatan Pasar Rebojuga terdapat sepuluh ban­gunan dengan satu izin yaitudi Jln Kamboja Dalam Rt.007RW 02 Kelurahan Baru. Ban­gunan 2 lapis No. IMB:1715/PIMB/T/2010, atas na­ma: Amirudin (satu izin 10unit dan plang izin asal jadi,dan diragukan) disebabkantidak sesuai dengan Peruntu­kan.

Saat hal tersebut maudikonfirmasi, Kasudin P2BJaktim tidak bersedia mem­berikan komentar. (JeffrySinurat)

Jakarta, RBNSelaku pejabat Pemda DKI yang seharusnyamenegakkan peraturan daerah (Perda) DKIJakarta, tetapi bila kurang loyal, sudahsepantasnya oknum pejabat yang seringbermasalah sebagai Kasi P2B dari kecamatanyang satu ke kecamatan yang lain, sebaiknya“dinon-jobkan” disebabkan kurang mampunyaSDM dalam mangambil kebijakan selaku pejabatpublik.

Faktor permasalahan seder­hana saja, karena tidakdidukung dengan kinerja petu­gas P2B di lapangan yangterkesan kurang tegas dalam

menegakkan Perda (peraturandaerah) dan menuruti keingi­nan pemilik bangunan ber­masalah. Tak heran juga kare­na ada peluang oknum

petugas nakal ikut serta bek­erjasama dengan pemilik ban­gunan dengan menerima im­balan sesuai kesepakatanpelanggaran bangunan.

Hal tersebut disampaikansumber yang tidak berkenannamanya ditulis dalam pem­beritaan.

Salah satu contoh yaitubangunan rumah tinggal diJln. Deplu Raya No. 16 Rt.05 Rw 03 Kel. Bintaro, ban­gunannya tidak sesuai Renca­na Tata Ruang. Diduga pem­

berian IMB terlalu dipaksa­kan, alias kurang tepat danharus dikaji ulang. Dalam halini, building inspektorat di­harapkan turun tangan. Ter­indikasi oknum petugas P2BKecamatan Pesanggrahan ter­ima suap untuk meloloskanIzin.

Juga di jalan Deplu RayaKel. Bintaro, Proyek Hunian/Thon House (puluhan unitbangunan 3 lapis (No. IMB:66/S/1/DPIMB/2010 Tgl: 05-05-2010). Hanya satu izin

Gubernur DKI Jakarta danKadis P2B SeharusnyaPanggil Kasudin P2B Jaksel.Jakarta, RBN

Semaraknya bangunan bermasalah disebabkan tidaksesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakartaberdampak mengancam banjir Jakarta yang saat ini telahdiambang masalah serius. Penyebabnya, tak lain dantidak bukan karena masalah Tata Ruang tidak dapatberjalan sesuai dengan aturan yang seharusnyaditegakkan.

KPK Diminta Turun TanganSudin Peternakan dan Perikanan Jaksel Terindikasi Sarat Korupsi

Dimulai dari pendaftaran pros­es lelang, sampai pengumumanpenetapan pemenang, terindikasiterdapat kecurangan. Sebagaima­na panitia membuat keputusanberubah-ubah sehingga menim­bulkan pertanyaan terhadap kebi­jakan panitia. Panitia kurang pro­fesional dalam melaksanakantugasnya serta terkesan berpihakpada salah satu rekanan binaanpanitia yang mengubah Pe­menang II menjadi Pemenang I.Ini jelas sudah diatur oleh Pani­tia,’ tegas salah satu rekanan pe­serta lelang yang kalah tender dantidak bersedia disebut namanyadalam pemberitaan.

Informasi yang dapat dihim­pun RBN, disinyalir terjadi kela­laian panitia pada saat penilaianadministrasi atas nama PT. PatraGasindo Perkasa, dengan hargapenawaran Rp. 3.150.839.147,persyaratan lengkap secara ad­ministrasi. Namun berbeda den­gan PT. Gompar Palluga Jaya,dengan harga penawaranRp.3.110.360.000 dimana admin­istrasinya tidak lengkap (tidakada Surat Kuasa) sebagaimanayang diminta Panitia sebagai per­syaratan dalam proses lelang Pe­gurugan dan Pembuatan TurapPembangunan Rumah PotongAyam di Jakarta Selatan.

Anehnya lagi, menurut AlbertSiregar, Ketua LSM PARI men­gatakan, sesuai dengan pengumu­man pemenang No:82/P2BJ/NAKKAN-JS/V/2010

dan berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Peternakan danPerikanan Jakarta Selatan No35/2010 tanggal 1 Juni 2010, ten­tang Penetapan Pemenang Penye­dia Jasa Pemborongan PekerjaanPengurukan Tanah dan Pembua­tan Turap Pembangunan RumahPotong Ayam di Jakarta Selatan,maka berdasarkan surat tersebutPT. Patra Gasindo Perkasa se­bagai PEMENANG I dengan har­ga penawaran Rp. 3.150.839.147dari sembilan perusahaan yangikut memasukkan SPH.

Sementara itu sebagai PE­MENANG II, PT Gompar Pal­luga Jaya dengan harga penawa­ran Rp. 3.110.360.000 ditandatangani oleh Panitia PengadaanBarang dan Jasa Suku Dinas Pe­ternakan dan Perikanan JakartaSelatan, dengan Ketua Lelang AliSurahman, Sekretaris lelangSyaiful Hidayat dari UPT BalaiBudidaya Perikanan, Dinas Peri­kanan dan Kelautan Provinsi DKIJakarta.

Albert juga menambahkan,kejanggalan ini sudah sering ter­jadi dan tidak btoleh dibiarkan.Sejumlah ElemenMasyarakat/LSM bersama wargaakan melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang.

Walaupun hal tersebut sudahmencuat ke publik bahwa terjadikurang beres atas kinerja panitia,namun pejabat yang berwenangWalikota Administrasi JakartaSelatan, Syahrul Effendi kurang

Jakarta, RBNDisebabkan Suku Dinas (Sudin) Peternakan danPerikanan Jakarta Selatan (Jaksel) terindikasisarat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) diminta untuk turun tangan lakukan pene­litian dan penyelidikan terkait Proyek Penguru­gan Tanah dan Pembuatan Turap serta Pemban­gunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan nilaiPagu Anggaran Rp. 3.450.000.000, karena sejakdari proses tender sampai dengan pelaksanaandi lapangan terkesan “aneh bin ajaib”. Didugatelah terjadi persekongkolan antara panitia,pengawas dan kontraktor binaan.

tanggap serta tidak dapat berbuatapa apa.

Di lain sisi, Ketua panitia le­lang, Ali Surahman saat pembu­kaan SPH (Kamis, 1/7/10) di TCRagunan Jln. Harsono RM Ra­gunan RPA di Jakarta Selatan,mengatakan, kemenangan PT.Gompar Palluga Jaya bukankarena sanggahan atau keberatan,tetapi atas laporan warga, tegasAli menjawab pertanyaan war­tawan. Ali juga menambahkansaat itu, mengenai Surat PerintahMulai Kerja (SPMK) kepada PT.Gompar Palluga Jaya, nanti akankita evaluasi kembali.

Sementara itu, hasilsurvai di lapangan terindikasimasih terdapat pelanggaran, yak­ni tidak sesuai dikerjakan denganBQ. Contohnya, Bongkaran pa­gar eksisting 277.00 meter kubik,Galian tanah untuk pondasi ked­alaman 1 meter 527.35 m3, Bortanah untuk pondasi StrauspallQ30cm kedalaman 2 meter 46.00ttk, urugan tanah kembali ke pon­dasi 131.84 m3, urugan pasirbawah pondasi batu kali t =5cm34.16 m3, urug tanah dengantruk 3/4, Jak-tim, Jak-sel, Jak-ut, Jak-bar 11.748.60 m3, ponda­si batu belah/ Turap ad 1 pc: 5psr (type 1, 2, 3) 1.727.19 m3,Cerucuk bambu/ dolken Q 8cmL=2 m jarak 30 cm 2.991.00 m3,Sulingan pipa PVC Q 2” lengkapijuk setara waving 5.425.04 m’,Perataan tanah dengan Buldozer9.790.50 m2, Pemadatan tanahdengan mesin gilas 6-8 ton (2 xper 70 cm) 9.790.50 m2. Didugadikerjakan asal asalan. Kepemi­likan Surat Izin Galian C kon­traktor pelaksana dipertanyakanatau diragukan keabsahannya.

Sesuai Keppres 80 Tahun2003, Tentang Tata Cara Pen­gadaan Barang Jasa Pemerintahdan perubahan ke tujuh KeppresRI No. 95 tahun 2007. Sesuaidengan butir huruf (b). KeppresNo. 95 tahun 2007, UU No. 28tahun 1999 tentang Peyelenga­raan Negara Yang Bebas Korup­si, Kolusi dan Nepotisme (KKN).(c ). UU No. 31 tahun 1999 jo,UU No. 2 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. (d). UU No. 17 tahun2003 tentang Keuangan NegaraAPBN/ APBD.

Tata tertib administrasi se­bagaimana butir huruf (e). SuratKeputusan (SK) GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 16tahun 2009 tentang Kuasa Peng­guna Anggaran pada Satuan Ker­ja Perangkat Daerah (SKPD)tahun anggaran 2009. (f). peratu­ran Pemerintah (PP) No. 71tahun 2000 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran SertaMasyarakat Dalam Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pi­dana Korupsi.

Ada indikasi bahwa azas yangdipakai penitia lelang dan kuasapengguna anggaran bukan per­aturan yang berlaku sebagaimanamestinya, tetapi azas indikasiunsur KKN untuk kepentinganpribadi yang telah dilarang dantidak diizinkan oleh Undang-Undang.

Sesuai dengan RKS pasal 14,ayat 4, butir 2 yang melarangpenitia pengadaan untuk berko­lusi yang berdampak pada keru­gian Negara. Pasal 15, ayat 4dinyatakan, bahwa calon pe­menang lelang sudah harusditetapkan oleh penitia pengada­an selambat-lambatnya tujuh harisesudah pembukaan dokumenpenawaran dan pengumuman le­lang dilakukan terbuka melaluimedia cetak/ elektronik. Haltersebut diduga dilanggar panitia.

Ketika hal itu dikonfir­masikan kepada Kasudin Peter­nakan dan Perikanan Jakarta Se­latan, drh. Chaidir Taufik, M.Sitidak bersedia memberikan ko­mentar, dan menurut stafnya, drh.Chaidir Taufik, M.Si lagi sibukrapat, sementara ketua panitialelang Ali Rahman telah pindahtugas alias dimutasi, imbuhnya.

Dalam hal ini, GubernurProvinsi DKI Jakarta DR. Ing.H. Fauzi Bowo dan jajarannyabersama Inspektorat DaerahProvinsi DKI Jakarta, SukestiMartono, agar lebih mengutama­kan pengawasan penggunaananggaran, tandasnya.

Salah satu contoh, proyekbangunan kantor 4 lapis No.IMB: 99/IMB/2010 di Jln.Prof. DR.Soepomo Kelurah­an Menteng Kecamatan Tebet.Dimana bangunan tersebutmengundang sejumlah pertan­yaan warga setempat danLSM. Pasalnya, penutupankali untuk kepentingan ban­gunan tersebut dapat berakibatfatal, yakni mengakibatkanbanjir Jakarta.

Menanggapi hal itu KetuaLSM PARI, Albert memberi­kan komentar, “Akibat ban­gunan tersebut, kali tidak da­pat berfungsi 100 persen.Karena kali menjadi dangkal.Padahal, hal itu seharusnyadapat ditata rapi kalau pejabatPemkot Jaksel serius danpeduli lingkungan untuk men­gatasi banjir bandang DKIJakarta, khususnya Jaksel.

Selain mengkaji ulang ten­tang pemberian Izin Prasarana(IP) oleh Sudin PU Jalan se­bagai syarat untuk peng­gunaan sarana umum milikPemda DKI Jakarta, sepan­jang Jln. Prof. DR. Soepomojuga terdapat puluhan ban­gunan menggunakan saranaparkiran di atas kali. Namunpara pengusaha tidak menda­pat tindakan dari pejabatPemkot Jakarta Selatan. Wa­likota Syahrul Effendi danjuga Kasudin PU Jalan Yayat/Kasudin PU Air (Plh) diharap­kan turun tangan.

Sebagaimana yangdiatur dengan PP No. 51Tahun 1993 tentang AMDALserta Keputusan Menteri LHRI No. KEP-11/MENLH/3/94tanggal 19 Maret 1994 tentangjenis usaha atau kegiatan yangwajib dilengkapi dengan

Analisis Mengenai DampakLingkungan. Hal ini merupa­kan tugas Bappeda DKIJakarta.

Sesuai dengan Undang-undang No.32 tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah,Undang-undang No. 26 tahun2007 Tentang Penataan Ru­ang, Undang-undang No. 29tahun 2007 Tentang Pemerin­tahan Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota SebagaiIbukota Negara Kesatuan Re­publik Indonesia, PeraturanDaerah Khusus Ibukota Jakar­ta No. 5 tahun 1988 TentangKebersihan Lingkungandalam Wilayah DaerahKhusus Ibukota Jakarta, Per­aturan Daerah Khusus IbukotaJakarta No. 7 tahun 1991 Ten­tang Bangunan di WilayahDaerah Khusus Ibukota Jakar­ta, Peraturan Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota JkartaNo. 8 tahun 2007 Tentang Ke­tertiban Umum. Aturan terse­but dibuat untuk ditaati demiterciptanya lingkungan hidupyang aman, bersih dan teratur.Tapi semua aturan tersebutdisinyalir dilanggar saja,ujarnya.

Saat dikonfirmasi kepadaSudin PU Jalan Jakarta Sela­tan, Kasi Perlengkapan Prasa­rana Perkotaan, Gusti MadeSasmita ST tidak berada di­kantornya karena sedang cutike Bali.

Sebelumnya Sasmita men­gatakan, bahwa pihak SudinPekerjaan Umum Jalan ber­hak mengeluarkan Izin Prasa­rana (IP) dengan alasan drain­ase tata ruang, tanpa jelasdimengerti apa yang dimak­sud.

Beberapa persyaratan un­

Pengurusan IP di Sudin PU JalanJaksel Sarat “Kong kali kong”Jakarta,RBN

Disebabkan kepadatan penduduk di Jakartadan mahalnya harga tanah mengakibatkan segalatempat dihalalkan menjadi tempat bisnis,termasuk dengan penutupan saluran air tanpamemikirkan dampak terhadap lingkungan.

tuk memiliki Izinan Prasarana(IP), masih diragukan ke­lengkapan sesuai dengan atu­ran dan peraturan Pemerintah/Pemda DKI Jakarta. Walau­pun persyaratan seperti Am­dal dan UUG belum lengkap,namun petugas tetap keluar­kan Izin Prasarana (IP) danmengaku tidak ada pelangga­ran dalam pemberian IP terse­but.

Tetapi fakta di lapanganberkata lain, diduga telah ter­jadi pelanggaran pemanfaatanprasarana umum untuk ke­pentingan bisnis SPBU danada indikasi terjadi “delapanenam” dengan petugas yangberwenang pemberi IzinPrasarana.

Selain itu dengan waktubersamaan salah seorangtamu yang ingin bertamu keSudin PU Jalan Jaksel, wargaJln Soepomo, Tebet (sebutsaja BL, tidak bersedia dimuatnamanya) mengeluh akan pe­layanan PU Jalan.

Ketika diminta tanggapan­nya, mengatakan, bahwa parapetugas yang tidak dapat bek­erja dengan baik atau terbuktibersalah menyalahi aturan,sebaiknya dimutasi atau gantisaja. Selaku pelayan publik/masyarakat, petugas seharus­nya dapat melayani denganbaik. Ketika dikonfirmasi,petugas tersebut kurangberkenan kehadiran War­

tawan/ LSM untuk konfirma­si, dan hanya rajin melayanitamu yang mengurus IzinPrasarana (IP) atau urusanrezeki.

Menanggapi hal ini, KetuaLSM PARI Albert, masihmeragukan dan mempertany­akan kepemilikan AMDAL,UUG untuk persyaratanmendapatkan Izin. Didugapetugas yang menyetujuipemberian AMDAL, UUGkurang tepat dan harus dikajikembali kelayakannya.

Seharusnya kalau tidak se­suai izin yang dimiliki, ban­gunan yang melanggar harusdibongkar. Dihimbau kepadapihak Inspektorat DaerahProvinsi DKI Jakarta dan In­spektorat Pembantu KotaPemkot Jaksel (Irbanko), se­baiknya lebih meningkatkanpengawasan dan segera me­manggil dan memeriksa se­mua pihak terkait untuk men­jelaskan duduk permasalahandimaksud, agar tidak menjadibias.

Ketika hal tersebut dikon­firmasi ke Kasudin PU Jalan,Yayat tidak dapat ditemuikarena sibuk di luar kantor.Apa sibuk dengan urusan de­lapan enam proyek proyekatau karena juga merangkapjabatan Plh Kasudin PU TataAir Jaksel, hal tersebut men­jadi pertanyaan dan pertan­yaan.

rumah sakit ataupun dokter tidakpernah memberitahukan apa jenispenyakit si bayi dan malahan di­suruh untuk dirujuk ke rumahsakit lain pada hari yang keenam.

Salah seorang dokter menga­njurkan pindah rumah sakit sajadisebabkan RS Aminah kurangsteril. Orang tua manapun pastimengorbankan apa saja demi sibuah hati. Walaupun termasukorang yang kurang mampu, sibayi dibawa pindah rumah sakittanpa memikirkan biaya yangsemakin membengkak demi ke­selamatan si bayi. Untung tidakdapat diraih, malang tidak dapatditolak. Hal itulah yang terjadidan setiap manusia sudah memi­liki suratan tangan masing mas­ing. Hanya doa yang dapat men­giringi kepergian si bayi,imbuhnya.

Sewaktu hal tersebut beberapakali dikonfirmasi, Direktris RSAminah tidak bersedia memberi­kan komentar. Adapun PihakManajemen Rumah Sakit Ami­nah, melalui Nasuha, kepadaRBN mengatakan, “Adalah hakmanejemen Rumah Sakit Aminahuntuk menjawab konfirmasi atautidak, dan pihak RS Aminahsudah memutuskan untuk tidakmemberikan konfirmasi kepadapers kala itu.”

Entah apa tujuanya, akhirnyapihak RS Aminah mengundangpihak keluarga dengan RBN,dan sekaligus untuk konfirmasidan klarifikasi. Dapat disebutterjadi mediasi antara pihak RSAminah dengan keluarga bersa­ma sama dengan pers. Adapunsyarat dan ketentuan dari pihakrumah sakit, agar orang tua kor­ban membuat surat permohonan,supaya dapat disampaikan kepadaPerseroan Terbatas selaku ownerRS Aminah.

Setelah surat tersebut disam­paikan ke RS Aminah, rupa ru­panya mediasi gagal disebabkantidak terciptanya win win solutiondan karena pihak rumah sakitmenyarankan agar RBN mem­buat surat permohonan kepadaDirektur RS Aminah. Atau den­gan membubuhkan tanda tanganselaku mengetahui di surat dariorang tua korban ke RS Aminah,namun demi menjaga kode etikpers, RBN menolaknya poinkesepakatan tersebut. Sewaktusurat orang tua si bayi mintadikembalikan karena mediasigagal, RS Aminah tidak bersediamemberikan surat asli, dan menu­rut pihak rumah sakit hal tersebutbukan mediasi namanya, karenapihak keluarga yang datang ke

RS Aminah. Pernyataan Simor­angkir, mewakili managemen,seorang pebisnis dan orang poli­tik, tetapi kurang sepantasnya halseperti itu dilakukan dalam pel­ayanan kesehatan.

Ketika diminta komentarSekjen LSM Suara Indonesia Ba­ru, Laspen Sianturi, mengatakan,“Sesuai dengan Undang-UndangKesehatan, bahwa setiap orangberhak memperoleh informasitentang data kesehatan dirinyatermasuk tindakan dan pengoba­tan yang telah dilakukan maupunyang diterimanya dari tenagakesehatan, seharusnya RS Ami­nah diharapkan transparan kepa­da pasiennya”

Bila dipandang dari aspek Un­dang-Undang RI Nomor 23Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Indonesia bahwa “Setiapanak berhak memperoleh pelay­anan kesehatan dan jaminan sos­ial sesuai dengan kebutuhan fisik,mental, spiritual, dan sosial, RSAminah tidak layak memasanginfus di kepala pasien yang masihbayi. Bila insiden seperti ini ban­yak terjadi di dalam pelayananrumah sakit, bagaimana nantinyaanak anak bangsa ini?”.

Terkesan RS Aminah berbisnismurni tanpa diimbangi denganpelayanan yang manusiawi. Ke­menterian Kesehatan diharapkanuntuk segera turun tanganmelakukan chek dan recheksekaligus pengkajian terhadapkeberadaan RS Aminah. Apamasih layak ijin operasionalnyadilanjutkan atau tidak. Agar jan­gan terjadi korban berikutnya,bila RS Aminah tidak memenuhistandar rumah sakit, sebaiknyaditutup saja rumah sakit tersebut.Dalam hal ini, Komisi Perlindun­gan Anak juga diharapkan untuklakukan penelitian terhadap in­siden tersebut. Masa..... biayalaboratoriumnya jelas, biaya obat­nya jelas, pembayaran dari pasi­ennya juga jelas, tetapi nama pen­yakitnya “tidak jelas”. Sepertilagunya wak dukun saja. Sudahada jatuh korban jiwa. Ada adasaja ulah rumah sakit ini. Sepertilagunya wak dukun saja. Maksudhatinya berobat adalah mengobatipenyakit, eh........ malah makinparah penyakitnya dah..........,imbuhnya.

Pada situasi lain, sewaktu haltersebut dikonfirmasi ulang ke­pada pihak RS Aminah, Direktristidak bersedia memberikan ko­mentar dan melalui Wakil Direk­tur, Nasuha mengembalikan suratpihak keluarga, tetapi hanya fotokopinya saja karena surat aslinya

sudah dikirim ke PT dan ke­beradaan surat ada di kantor PT.Apa maksud dan tujuannya danapa nama PT-nya masih dipertan­yakan. Adapun Direktrisnya ber­sedia tanda tangan pada tandaterima surat, tapi diduga tidakbertanggung jawab serta tidakbernyali mencantumkan namanyaselaku penanda tangan, bahkansurat komfirmasi dari redaksiRBN (011/RED-KF/2010) tidakditanggapi.

Lagi Korban RS AminahLagi menjadi korban kegana­

san RS Aminah terhadap pasien­nya. Diduga pasien yang berobatberakhir tambah parah dan uang­nya juga habis parah untuk mem­bayar biaya pengobatan. TetapiRS Aminah disinyalir bukanmenjalankan pengobatan, tetapiterindikasi bisnis malpraktek.Diduga hal itu terjadi karena Ki­nerja Menteri Kesehatan lamban,walaupun hal tersebut sudah per­nah diekpos pada edisi sebelum­nya dan disampaikan kepada stafMenteri Kesehatan.

“Saya sangat sedih dankecewa dengan pelayanan sertakemampuan dokter Rumah SakitAminah. Adapun rasa kecewatersebut berawal dari anak sayatidak enak badan, lalu saya bawake Rumah Sakit Aminah. Setelahchek darah dan urine, doktermenjelaskan anak saya terserangdemam berdarah dan dianjurkanmenjalani rawat inap”, ujar ibumantan pasien yang berobat un­tuk mau sembuh, tetapi malahsebaliknya, penyakitnya tambahparah.

Namun pada hari kedua doktermengatakan, bahwa anak sayajuga terkena types. Dalam masaperawatan selama sembilan hari,tiap hari anak saya disuntik tigakali untuk obat infeksi lambung,menurunkan demam dan untukanti biotik. Setelah trombositnyadi atas lima puluh, dokter mem­perbolehkan anak saya pulang,walaupun ada yang aneh dengan

timbulnya bintik-bintik merahbengkak pada wajah anak saya,dokter menjelaskan hal tersebutakibat efek infeksi lambungnya.Betapa leganya hati ini, anak sayasudah boleh pulang.

Namun setelah dua hari sayarawat dirumah, pembengkakandiwajah anak saya semakinmengerikan, ya Tuhan..., kenapajadi begini...? Dalam kepanikan,saya membawa anak saya ke Ru­mah Sakit Aminah untuk kontrol. Setelah dokter yang sama men­gambil sample darah, kembalijantung saya berdegup keras set­elah dokter menjelaskan, anaksaya terkena Anemia plastik.Dalam kekalutan saya bertanyadalam hati, kok cepat banget pen­yakit anak saya nambah setelahmenjalani pengobatan dan pera­watan di Rumah sakit ini..? Dananehnya, dokter yang sama jugamemberikan obat yang sama,padahal menurut dokter, anaksaya terdiagnosa mengindapAnemia Plastik? Tapi saya per­caya bahwa dokter adalah ahlin­ya. Karena kondisinya terusmemburuk, bahkan saya katakanmengerikan, karena anak sayatidak bisa makan dan minum ak­ibat pembengkakan dibibir, sorotmata kosong seolah jiwanya jugakosong.demi anak, saya bawaberobat ketempat lain supayaanak saya boleh sehat. Tambahpening kepala saya ketika doktermengatakan, pembekakan terse­but akibat kercunan obat aliassalah obat. Dalam hati bertanya,dokter mana yang benar....? dok­ter mana yang salah...? (RAP)

RS Amninah Kembali ....Sambungan hal 5

dipisahkan dari hubungan tigamasa, yaitu masa lalu, masasekarang dan masa depan. Ta­pi juga harus bisa menyelesai­kan permasalahan tanah yangtimbul dengan tidak meman­dang apa permasalahan tanahterjadi pada masa lalu. Bagus-nya adalah menyelesaikannyapada masa sekarang dengantujuan ke masa depan. Seha-rusnya seorang “pakar” bilatidak dapat mengurangi ma-salah pertanahan, janganlahmenambah persoalan tanahyang sudah ada, ujarnya.

Bahan masukan kepadaSBY selaku Presiden pilihanrakyat, yaitu: satu, indikasiKepala BPN RI tidak bersediamelaksanakan putusan Mah­kamah Agung (MA) yang te­

lah memperoleh kekuatan hu­kum tetap, yaitu Putusan No­mor: 482/K/TUN/2007 tang­gal 20 Pebruari 2008, joP u t u s a n N o m o r72PK/TUN/2009 yang isi pu­tusannya menyatakan bahwaSK No. 9/HGU/BPN/2006batal demi hukum, dan terkaitdengan hal tersebut, KepalaBPN RI dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogortelah dihukum untuk melak­sanakan putusan tersebut.

Kedua, dugaan KepalaBPN RI, Joyo Winoto, Ph.Dtidak bersedia mencabut SKNo. 9/HGU/BPN/2006 yangditandatanganinya sendiri se­laku Kepala BPN RI padatahun 2006, dimana SK terse­but terindikasi gratifikasi

miliaran rupiah. Joyo Winotoselaku orang nomor satu dibadan pertanahan yang se­harusnya meningkatkan pel­ayanan dalam menjalankanfungsi BPN selaku adminis­trasi pertanahan serta mencip­takan pemerintahan yang ber­sih seharusnya pro terhadaprakyat, tetapi Joyo Winototerkesan tidak bersedia men­cabut SK yang ditandatanga­ninya sendiri, disebabkan Ke­pala BPN RI disinyalir “takut”kepada Probosutedjo. Apakah“takut” kepada individunyaatau takut kepada indikasikorupsinya, perlu penyelidi­kan oleh penyidik berwenang.Merupakan hal yang kuranglazim bagi seorang KepalaBPN RI bila “takut” kepada

salah seorang masyarakat.Ketiga, penerbitan Surat

K ep u t us a n (S K ) N o .9/HGU/BPN/2006 oleh Kepa­la BPN RI untuk perpanjan­gan Hak Guna Usaha (HGU)No. 1 kepada PT Buana Es­tate, sesuai permohonan Pro­bosutedjo, dimana masa ber­laku HGB sudah habis tahun2002, tetapi diperpanjangtahun 2006 silam tanpa men­jalani prosedur-prosedur pen­gurusan perpanjangan HGUsebagaimana mestinya, danterkait dengan hal tersebut,Kepala BPN RI, Joyo Winotodiduga salahgunakan jabatan.

Ketika hal tersebut kepa­da BPN RI minggu lalu, JoyoWinoto tidak bersedia mem­berikan komentar. (TIM)

Joyo Winoto ....Sambungan hal 2

untuk puluhan unit bangunan.Dalam hal ini diduga penge­lapan restribusi Pemda DKIJakarta.

Sedangkan bangunan ru­mah tinggal 2 lapis (No.IMB: 6212/IMB/2010 Tgl:26-05-2010) di Jln. Keseha­tan VI Rt.009 Rw.011 Kelu­rahan Bintaro, bangunan ru­mah tinggal 2 lapis (No.IMB: 924/IMB/2010- Tgl:25-01-2010) satu izin untukdua unit bangunan. Dan ban­gunan di Jln. Taman BintaroTimur/ Jln. Kakatua I Kelu­rahan Bintaro, bangunanKantor/ Hunian 3 lapis ( No.IMB:13006/IMB/2008 –Tgl:09-12-2008), dan 3 unit rukodi Jln. RC. Veteran RT 004RW 012 Kelurahan Bintarosangat dipertanyakan periji­nannya. Tidak sesuai perun­tukannya serta melanggarPerda No. 7 Tahun 1991 danSK Gubernur DKI JakartaNo. 1069 Tahun 1997 tentangTata Tertib Mendirikan Ban­gunan.

Menurut sumber, pemilikbangunan telah berkoordinasidengan Kasi P2B KecamatanPasanggarahan. “Di sini su-dah biasa pemilik bangunanberkoordinasi dengan petugasP2B kalau bangunannya me­langgar. Bisa nego denganpetugasnya” ujar sumber tan­

pa menyebutkan nama petu­gas yang dimaksud.

Sesuai data dari DPRDDKI Jakarta Komisi D, bah­wa anggaran untuk penert­iban bangunan bermasalahdan pembongkaran terhadapbangunan bermasalah dariAPBD DKI Jakarta padaTahun 2009 sebesar Rp.581.000.000. Sedangkan ang­garan tahun 2010 lebih besardari tahun lalu, namun tetapsaja petugas P2B tidak dapatbekerja secara profesional.

Menanggapi hal ituKoordinator Lapangan LSMFKPPKN, Tigor P mengata­kan, penggandaan fungsi izinsering terjadi di lapangan dantelah merugikan restribusi pe­merintah Pemda ProvinsiDKI Jakarta. Hal ini harusditangani dengan serius agartidak berdampak buruk ter­hadap Rencana Tata Ruang.

Contohnya, sering dite­mukan di lapangan, satu izinuntuk 10 unit bangunan danplang izin terkesan asal jadikarena tidak lengkap datanya.Bangunan tidak sesuai den­gan peruntukan/jenis ban­gunan, penggunaan, rencanajalan/Garis Sepadan Ban­gunan, Koefisien Dasar Ban­gunan (KDB), Koefisien Lan­t a i Bangunan (KLB) ,Ketinggian Bangunan Maksi­

mum 2 lantai.Sesuai Intruksi Guber­

nur Provinsi DKI Jakarta No.197 tahun 2008 Tentang Per­cepatan Pembuatan LubangResapan Biopori dan SuratGubernur No.1220/ 1.823.12Tahun 1998 Tentang Keharu­san Menanam Pohon Pelind­ung dan membuat Sumur Re­sapan Air Hujan. Diwajibkanmembuat sumur resapan airhujan ( Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 68tahun 2005 tanggal 8 juni2005). Hal tersebut disinalirdiabaikan.

Pematokan Garis Sepa­dan Jalan dan Garis SepadanBangunan akan dilakukansetelah pemohon meng­hubungi Seksi Dinas Tata Ru­ang Kecamatan. Namun faktatemuan di lapangan berbeda,yaitu Koefisien Dasar Ban­gunan (KDB) bangunandibangun hampir 90% dariluas tanah. Selain dibanguntanpa ada resapan air jugamelanggar Perda No. 7 Tahun1991 dan SK Gubernur DKIJakarta No. 1069 tahun 1997.Pelanggaran sering terjadikarena lemahnya kinerjapetugas P2B KecamatanPasanggarahan, Ivancius.

Ketika hal tersebutdikonfirmasikan kepada KasiP2B Kecamatan Pasanggrah­

an, Ivancius tidak berada dikantornya dan saat dihubungimelalui telpon seluler, pon­selnya tidak aktif atau telahganti nomor. Sementara ituKasudin P2B Pemkot JakselIr.Widyo Dwiyono, juga tidakdapat dikonfirmasi karena ke­luar kantor.

Menurut Kepala DinasP2B Provinsi DKI Jakarta, Ir.H. Hari Sasongko ketikamemberikan penjelasan be­berapa waktu yang lalu diDPRD DKI Jakarta, akanmeninjau langsung ke lapan­gan.

“Kalau ada terdapat ban­gunan yang melanggar ijinatau tidak sesuai peruntukandan ada laporan masyarakat, pasti akan ditindak”, tegasKadis P2B Hari beberapawaktu lalu.

Kadis berjanji akanpanggil Kasudin untuk per­tanggung jawapan kinerja se­lama bertugas di wilayahnya.Sangsi yang akan diberikantidak main-main terhadapbangunan bermasalah dan te­lah merugikan restribusi daer­ah. Apa lagi menyalahi perun­tukan penggunaan RTH,PHU, Jalur Hijau. Ini akanditindak tegas mengingatbanyak pelanggaran PerdaProvinsi DKI Jakarta, ujarn­ya. (Jeffry Sinurat)

Gubernur DKI dan Kadi ....Sambungan hal 7

Seperti yang dituturkannara sumber RBN yang tidakbersedia namanya diekspose,“saya sangat terpukul melihatkondisi putri saya, kondisinyssangat menyedihkan bahkanmengerikan sekali, karena set­elah menjalani rawat inap bu­kanya sembuh malahansekarang wajahnya menyer­amkan dengan pembekangandisekitar leher dan wajah,sudah beberapa hari ini tidakbias makan dan minum, sep­ertinya psikologisnya terpukuldengan kondisi wajahnya, ji­wanya seakan tidak menyatudengan raganya.”

Adapun kisah menyedih­kan yang saya alami berawal

ketika putri saya tidak enakbadan, kemudian saya bawake Rumah Sakit Aminah KreoCileduk Raya, Tanggerang.Setelah tes darah dan urin,dokter menyarankan tindakanrawat inap sebab putri sayaterdiagnasa demam berdarah.Namun pada hari kedua, dok­ter mendiagnosa penyakit ba­ru lagi yaitu, types, kita se­bagai orang awam hanyamanut aja apa kata dokter,tuturnya.

Selama Sembilan harimasa perawatan, sudah dua­puluh tujuh kali suntikan padalengan anak saya, tiga kalisehari disuntikkan untukmenurunkan demam, lalu un­

tuk obat infeksi lambung sertaanti biotik. Dalam masa pera­watan itulah, timbul berkas-berkas merah disertai pem­bengkakan pada wajah putrisaya, terutama bagian bibirsangat terlihat bengkanya.Dokter menjelaskan kepadasaya, bahwa hal tersebut han­ya panas dalam akibat efekdari infeksi lambung. Dise­bakan keungan yang sulit,saya sudah cemas, saya selaluberdoa supaya putri saya cepatsembuh dan sehat.

Dokter mengatakan, jikatrombolshitnya sudah diataslima puluh pasien boleh diba­wa untuk pulang. Saya sangatbersyukur, trombolshit putrisaya sudah diatas lima puluh,tapi ada yang menjadi gan­jalan dihati saya melihat pem­bengkan pada leher dan wajahputriku. Namun akhirnya, set­elah membereskan seluruh bi­aya, dengan perasaan ber­syukur kamipun pulangkerumah. Entah model pengo­batan apa yang dilakukandokter kepada putri saya, diagak bisa makan dan minum,memang bibirny membesaraneh.

Entah cobaan apa yang

menimpa keluargaku..? hatisaya diliputi kecemasan, putrisaya makin parah kondisinya.Setelah dua hari dirumah, lalusaya bawa kembali ke RumahSakit Aminah untuk kontrol.Masa Allah.., setelah tes sam­ple darah, dokter mengatakan,putri saya terdiagnosa AnemiaPlastik, padahal dokter yangmenangani dari mulai masukrumah sakit, sampai saatkembali kontrol adalah dokteryang sama. Luar biasa, dalamwaktu sebelas hari, dokter Ru­mah Sakit Aminah berhasimenemukan penyakit yangberbeda pada tubuh putriku,dan yang lebih aneh, dokteryang sama juga memberikanobat yang sama, meskipundokter menemukan penyakityang lain, keluhnya.

Sampai saat ini kondisi pu­triku masih kacau, tatapanmatanya kosong

Jiwanya seperti hilang,wajahnya sendu menyeram­kan, saya sangat terpukul dansangat sedih sekali, tak taulagi berbuat apa..? Demikiansumber menjelaskan kepadaRBN baru-baru ini di Jakarta.(Rap)

Lagi Korban Rumah Sakit Aminah Bertambah terindikasi Akibat Keracunan Obat

Depkes Terkesan LambanAmbil TindakanJakarta, RBN

Lagi-lagi Rumah Sakit Aminah terindikasimelakukan malpraktek terhadap seorang pasiensehingga mengakibatkan kerugian yang tak ter­nilai, baik secara materil maupun inmateril yangharus ditanggung pasien dan keluarga. Dalamkasus sebelumnya Rumah Sakit inipun didugakuat menghilangkan nyawa balita satu bulankarena dokter menancapkan infuse dikepalabayi. Sekalipun demikian Depertemen Kesehatan(DEPKES) terkesan lamban untuk mengambiltindakan terhadap citra negative Rumah Sakityang sudah menuai korban dari masyarakat.