1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita bangsa jika diselenggarakan oleh manusia yang cerdas dan sehat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan upaya penyelenggaraan kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta memiliki perencanaan kesehatan dan pembiayaan terpadu dengan justifikasi kuat dan logis yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid.Pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda. Penyakit infeksi dan menular masih memerlukan perhatian besar, sementara itu terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit karena perilaku tidak sehat dan penyakit degeneratif. Kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat penyakit dapat berpindah dari satu daerah atau negara ke negara lain dalam waktu relatif singkat serta tidak mengenal batas wilayah administrasi. Selanjutnya berbagai penyakit baru ditemukan, serta kecenderungan meningkatnya kembali beberapa penyakit yang selama ini sudah berhasil dikendalikan.Kementerian Kesehatan menetapkan strategi kerja pada tahun 2005 yaitu: menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan. Namun strategi untuk surveilans belum berjalan dengan baik sehingga masih diperlukan banyak perbaikan agar tercapainya sistem surveilans yang efektif di Indonesia.Prioritas surveilans penyakit yang perlu dikembangkan adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit yang potensial menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa, penyakit menular dan keracunan, demam berdarah dan demam berdarah dengue, malaria, penyakit-penyakit zoonosis antara lain antraks, rabies, leptospirosis, filariasis serta tuberkulosis, diare, tipus perut, kecacingan dan penyakit perut lainnya, kusta, frambusia, penyakit HIV/AIDS, penyakit menular seksual, pneumonia, termasuk penyakit pneumonia akut berat (severe acute respiratory syndrome), hipertensi, stroke dan penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, neoplasma, penyakit paru obstuksi menahun, gangguan mental dan gangguan kesehatan akibat kecelakaan.

Salah satu upaya mengurangi kerugian akibat yang ditimbulkan oleh letusan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit adalah melakukan pengamatan penyakit cara intensif yang dikenal dengan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) terhadap penyakit yang potensial terjadi KLB. Kegiatan SKD diarahkan pada pengendalian mata rantai atau faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya penyakit, berikut cara intervensinya sehingga dapat mengurangi kerugian. Dalam manajemen, SKD-KLB akan dilanjutkan dengan kegiatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk memantau program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilaksanakan. Program Surveilans epidemiologi dapat memanfaatkan kegiatan PWS ini untuk memantau SKD-KLB).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukian No: 451-I/PD.03.04I.F/1991 maka untuk kewaspadaan Keadaan Luar Biasa (KLB) perlu adanya penyelidikan epidemiologi. Kebutuhan informasi tentang penyelidikan penyakit ini diperoleh melalui kegiatan Surveilans epidemiologi yang digunakan untuk Sistem Kewaspadaan Keadaan Luar Biasa (KLB). Kegiatan tersebut secara teknis oleh Seksi Pengamatan Penyakit.

Informasi hasil Surveilans ini harus dapat menunjukkan sebaran penyakit menurut orang yang terkena penyakit, tempat penyebaran penyakit serta waktu (periodisasi) kejadian penyakit, serta menunjukkan peringatan (warning) terjadinya KLB suatu penyakit sesuai dengan indikator kriteria kerja KLB yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa. Informasi hasil Surveilans diperlukan oleh Seksi Pengamatan Penyakit untuk menentukan penyelidikan Wilayah (kelurahan) yang terjadi KLB penyakit tertentu, serta untuk membuat laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sub Dinas P2P maupun Ka Sub Dinas Perencanaan, Perijinan dan Informasi (PPI).

Permasalahan tidak berjalannya sistem surveilans tidak saja terjadi pada sistemnya melainkan juga pada pelaksananya. Selain itu, pelaksanaan program surveilans oleh unit kesehatan belum terintegrasi secara menyeluruh dan perlunya kehadiran petugas kesehatan di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat mereka bertanya tentang masalah kesehatan yang mereka hadapi agar dapat dicarikan alternatif dan solusi untuk permasalahan tersebut.Maka dari itu, masih banyak diperlukan pembenahan pada pelaksanaan program surveilans di Puskesmas agar dapat ditingkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umum.1.2. Batasan Masalah Makalah ini membahas tentang surveilans, terutama pada tingkat puskesmas.1.3. Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat untuk membahas tentang Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan di tingkat puskesmas.1.4. Metode Penulisan Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan pustaka yang merujuk pada berbagai literatur.BAB II

TINJAUAN PUSTAKA2.1. Definisi Surveilans

Istilah surveilans berasal dari bahasa Prancis, yaitu 'surveillance' yang berarti mengamati tentang sesuatu. Meskipun konsep surveilans telah berkembang cukup lama, tetapi seringkali timbul kerancuan dengan kata 'surveillance' dalam bahasa Inggris, yang berarti mengawasi perorangan yang sedang dicurigai. Sebelum tahun 1950, surveilans memang diartikan sebagai upaya pengawasan secara ketat kepada penderita penyakit menular, sehingga penyakitnya dapat ditemukan sedini mungkin dan diisolasi secepatnya serta dapat diambil langkah-langkah pengendalian seawal mungkin. Ada beberapa definisi surveilans, diantaranya adalah:1Menurut The Centers for Disease Control, surveilans kesehatan masyarakat adalah: The ongoing systematic collection, analysis and interpretation of health data essential to the planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of these data to those who need to know. The final link of the surveillance chain is the application of these data to prevention and control.Langmuir, mengemukakan bahwa surveilens adalah kegiatan perhatian yang terus menerus pada distribusi dan kecenderungan penyakit melalui sistematika pengumpulan data, konsolidasi, dan evaluasi laporan morbiditas serta mortalitas juga data lain yang sesuai, kemudian disebarkan kepada mereka yang ingin tahu. Pengumpulan data yang sistematik

Konsolidasi dan evaluasi data

Diseminasi awal pada mereka yang butuh informasi, terutama mereka yang berposisi pengambil keputusanLast, pada tahun 2001 mengatakan bahwa surveilans memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit, seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Selanjutnya surveilans menghubungkan informasi tersebut kepada pembuat keputusan agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit (Last, 2001).

Surveilans kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya (DCP2, 2008).D.A. Henderson, 1976, surveilens berfungsi sebagai otak dan sistem saraf untuk program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Sedangkan menurut WHO, 1968, surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.Surveilans menurut SK Menkes 1116 tahun 2003 merupakan pengamatan terus menerus dan dilaksanakan secara sistematis terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar dapat dilakukan tindakan perbaikan atau penelitian, melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis/interpretasi data, diseminasi informasi dan komunikasi ke berbagai pihak terkait.2Surveilans memungkinkan pengambil keeputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif. Surveilans kesehatan masyarakat memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambil keputusan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Surveilans kesehatan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mencegah outbreak penyakit dan mengembangkan respons segera ketika penyakit mulai menyebar. Informasi dari surveilans juga penting bagi kementerian kesehatan, kementerian keuangan, dan donor, untuk memonitor sejauh mana populasi telah terlayani dengan baik .1

Gambar 1. Prinsip umum surveilansSurveilans berbeda dengan pemantauan (monitoring) biasa. Surveilans dilakukan secara terus menerus tanpa terputus (kontinu), sedang pemantauan dilakukan intermiten atau episodik. Dengan mengamati secara terus-menerus dan sistematis maka perubahan-perubahan kecenderungan penyakit dan faktor yang mempengaruhinya dapat diamati atau diantisipasi, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah investigasi dan pengendalian penyakit dengan tepat.

2.2. Tujuan SurveilansSurveilans bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respons pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Tujuan khusus surveilans: (1) Memonitor kecenderungan (trend) penyakit; (2) Mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit, untuk mendeteksi dini outbreak; (3) Memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit (disease burden) pada populasi; (4) Menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan; (5) Mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan; (6) Mengidentifikasi kebutuhan riset.3Gambar 2 menyajikan contoh penggunaan surveilans untuk mendeteksi outbreak disentri. Grafik yang menghubungkan periode waktu pada sumbu X dengan insidensi kasus penyakit pada sumbu Y dapat digunakan untuk memonitor dan mendeteksi outbreak. Kecurigaan outbreak terjadi pada kuartal ke 4 tahun 2008, ketika insidensi mencapai 3 kali rata-rata per kuartal.

Gambar 2. Penggunaan Surveilans untuk Mendeteksi Outbreak.

Surveilans dapat juga digunakan untuk memantau efektivitas program kesehatan. Gambar 3 menyajikan contoh penggunaan surveilans untuk memonitor performa dan efektivitas program pengendalian TB. Perhatikan, dengan statistik deskriptif sederhana surveilans mampu memberikan informasi tentang kinerja program TB yang meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus TB yang dideteksi, ketuntasan pengobatan kasus, maupun kesembuhan kasus. Perhatikan pula peran penting data time-series dalam analisis data surveilans yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dengan interval sama.

Gambar 3. Penggunaan Surveilans untuk Memonitor Kinerja Program

Menurut McNabb et al, surveilans berperan dalam mendeteksi KLB, letusan, wabah (epidemi), memonitor kecenderungan penyakit endemik, evaluasi intervensi, memonitor kemajuan pengendalian, memonitor kinerja program, prediksi KLB, letusan, wabah (epidemi), dan memperkirakan dampak masa datang dari penyakit.42.3.Jenis SurveilansDikenal beberapa jenis surveilans: (1) Surveilans individu; (2) Surveilans penyakit; (3) Surveilans sindromik; (4) Surveilans Berbasis Laboratorium; (5) Surveilans terpadu; (6) Surveilans kesehatan masyarakat global.2.3.1.Surveilans IndividuSurveilans individu (individual surveillance) mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya pes, cacar, tuberkulosis, tifus, demam kuning, sifilis. Surveilans individu memungkinkan dilakukannya isolasi institusional segera terhadap kontak, sehingga penyakit yang dicurigai dapat dikendalikan. Sebagai contoh, karantina merupakan isolasi institusional yang membatasi gerak dan aktivitas orang-orang atau binatang yang sehat tetapi telah terpapar oleh suatu kasus penyakit menular selama periode menular. Tujuan karantina adalah mencegah transmisi penyakit selama masa inkubasi seandainya terjadi infeksi (Last, 2001).Isolasi institusional pernah digunakan kembali ketika timbul AIDS 1980an dan SARS. Dikenal dua jenis karantina: (1) Karantina total; (2) Karantina parsial. Karantina total membatasi kebebasan gerak semua orang yang terpapar penyakit menular selama masa inkubasi, untuk mencegah kontak dengan orang yang tak terpapar. Karantina parsial membatasi kebebasan gerak kontak secara selektif, berdasarkan perbedaan tingkat kerawanan dan tingkat bahaya transmisi penyakit. Contoh, anak sekolah diliburkan untuk mencegah penularan penyakit campak, sedang orang dewasa diperkenankan terus bekerja. Satuan tentara yang ditugaskan pada pos tertentu dicutikan, sedang di pospos lainnya tetap bekerja.

Dewasa ini karantina diterapkan secara terbatas, sehubungan dengan masalah legal, politis, etika, moral, dan filosofi tentang legitimasi, akseptabilitas, dan efektivitas langkah-langkah pembatasan tersebut untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat (Bensimon dan Upshur, 2007).2.3.2 Surveilans Penyakit

Surveilans penyakit (disease surveillance) melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit, melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Jadi fokus perhatian surveilans penyakit adalah penyakit, bukan individu. Di banyak negara, pendekatan surveilans penyakit biasanya didukung melalui program vertikal (pusat-daerah). Contoh, program surveilans tuberkulosis, program surveilans malaria.

Beberapa dari sistem surveilans vertikal dapat berfungsi efektif, tetapi tidak sedikit yang tidak terpelihara dengan baik dan akhirnya kolaps, karena pemerintah kekurangan biaya. Banyak program surveilans penyakit vertikal yang berlangsung paralel antara satu penyakit dengan penyakit lainnya, menggunakan fungsi penunjang masing-masing, mengeluarkan biaya untuk sumberdaya masing-masing, dan memberikan informasi duplikatif, sehingga mengakibatkan inefisiensi.2.3.3.Surveilans Sindromik

Syndromic surveillance (multiple disease surveillance) melakukan pengawasan terus-menerus terhadap sindroma (kumpulan gejala) penyakit, bukan masing-masing penyakit. Surveilans sindromik mengandalkan deteksi indikator-indikator kesehatan individual maupun populasi yang bisa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Surveilans sindromik mengamati indikator-indikator individu sakit, seperti pola perilaku, gejala-gejala, tanda, atau temuan laboratorium, yang dapat ditelusuri dari aneka sumber, sebelum diperoleh konfirmasi laboratorium tentang suatu penyakit.

Surveilans sindromik dapat dikembangkan pada level lokal, regional, maupun nasional. Sebagai contoh, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menerapkan kegiatan surveilans sindromik berskala nasional terhadap penyakit-penyakit yang mirip influenza (flu-like illnesses) berdasarkan laporan berkala praktik dokter di AS. Dalam surveilans tersebut, para dokter yang berpartisipasi melakukan skrining pasien berdasarkan definisi kasus sederhana (demam dan batuk atau sakit tenggorok) dan membuat laporan mingguan tentang jumlah kasus, jumlah kunjungan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, dan jumlah total kasus yang teramati. Surveilans tersebut berguna untuk memonitor aneka penyakit yang menyerupai influenza, termasuk flu burung, dan antraks, sehingga dapat memberikan peringatan dini dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk memonitor krisis yang tengah berlangsung (Mandl et al., 2004; Sloan et al., 2006).

Suatu sistem yang mengandalkan laporan semua kasus penyakit tertentu dari fasilitas kesehatan, laboratorium, atau anggota komunitas, pada lokasi tertentu, disebut surveilans sentinel. Pelaporan sampel melalui sistem surveilans sentinel merupakan cara yang baik untuk memonitor masalah kesehatan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas (DCP2, 2008; Erme dan Quade, 2010).2.3.4.Surveilans Berbasis Laboratorium

Surveilans berbasis laboartorium digunakan untuk mendeteksi dan menonitor penyakit infeksi. Sebagai contoh, pada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dari klinik-klinik (DCP2, 2008).2.3.5.Surveilans Terpadu

Surveilans terpadu (integrated surveillance) menata dan memadukan semua kegiatan surveilans di suatu wilayah yurisdiksi (negara/ provinsi/ kabupaten/ kota) sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Surveilans terpadu menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama, melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit. Kendatipun pendekatan surveilans terpadu tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan data khusus penyakit-penyakit tertentu (WHO, 2001, 2002; Sloan et al., 2006).Karakteristik pendekatan surveilans terpadu: (1) Memandang surveilans sebagai pelayanan bersama (common services); (2) Menggunakan pendekatan solusi majemuk; (3) Menggunakan pendekatan fungsional, bukan struktural; (4) Melakukan sinergi antara fungsi inti surveilans (yakni, pengumpulan, pelaporan, analisis data, tanggapan) dan fungsi pendukung surveilans (yakni, pelatihan dan supervisi, penguatan laboratorium, komunikasi, manajemen sumber daya); (5) Mendekatkan fungsi surveilans dengan pengendalian penyakit. Meskipun menggunakan pendekatan terpadu, surveilans terpadu tetap memandang penyakit yang berbeda memiliki kebutuhan surveilans yang berbeda (WHO, 2002).2.3.6.Surveilans Kesehatan Masyarakat Global

Perdagangan dan perjalanan internasional di abad modern, migrasi manusia dan binatang serta organisme, memudahkan transmisi penyakit infeksi lintas negara. Konsekunsinya, masalah-masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan negara maju di dunia makin serupa dan bergayut. Timbulnya epidemi global (pandemi) khususnya menuntut dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia, yang manyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan surveilans yang melintasi batas-batas negara. Ancaman aneka penyakit menular merebak pada skala global, baik penyakit-penyakit lama yang muncul kembali (re-emerging diseases), maupun penyakit-penyakit yang baru muncul (new emerging diseases), seperti HIV/AIDS, flu burung, dan SARS. Agenda surveilans global yang komprehensif melibatkan aktor-aktor baru, termasuk pemangku kepentingan pertahanan keamanan dan ekonomi (Calain, 2006; DCP2, 2008).2.4.Pendekatan Surveilans

Pendekatan surveilans dapat dibagi menjadi dua jenis: (1) Surveilans pasif; (2) Surveilans aktif (Gordis, 2000). Surveilans pasif memantau penyakit secara pasif, dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan (reportable diseases) yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan surveilans pasif, relatif murah dan mudah untuk dilakukan. Negara-negara anggota WHO diwajibkan melaporkan sejumlah penyakit infeksi yang harus dilaporkan, sehingga dengan surveilans pasif dapat dilakukan analisis perbandingan penyakit internasional. Kekurangan surveilans pasif adalah kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. Data yang dihasilkan cenderung under-reported, karena tidak semua kasus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan formal. Selain itu, tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan biasanya rendah, karena waktu petugas terbagi dengan tanggung jawab utama memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masing-masing. Untuk mengatasi problem tersebut, instrumen pelaporan perlu dibuat sederhana dan ringkas.Surveilans aktif menggunakan petugas khusus surveilans untuk kunjungan berkala ke lapangan, desa-desa, tempat praktik pribadi dokter dan tenaga medis lainnya, puskesmas, klinik, dan rumah sakit, dengan tujuan mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian, disebut penemuan kasus (case finding), dan konfirmasi laporan kasus indeks.

Kelebihan surveilans aktif, lebih akurat daripada surveilans pasif, sebab dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan untuk menjalankan tanggung jawab itu. Selain itu, surveilans aktif dapat mengidentifikasi outbreak lokal. Kelemahan surveilans aktif, lebih mahal dan lebih sulit untuk dilakukan daripada surveilans pasif. Sistem surveilans dapat diperluas pada level komunitas, disebut community surveilance. Dalam community surveilance, informasi dikumpulkan langsung dari komunitas oleh kader kesehatan, sehingga memerlukan pelatihan diagnosis kasus bagi kader kesehatan. Definisi kasus yang sensitif dapat membantu para kader kesehatan mengenali dan merujuk kasus mungkin (probable cases) ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Petugas kesehatan di tingkat lebih tinggi dilatih menggunakan definsi kasus lebih spesifik, yang memerlukan konfirmasi laboratorium. Community surveilans mengurangi kemungkinan negatif palsu (JHU, 2006)

2.5. Karakteristik Surveilans Efektif2.5.1. AkuratSurveilans yang efektif memiliki sensitivitas tinggi, yakni sekecil mungkin terjadi hasil negatif palsu. Aspek akurasi lainnya adalah spesifisitas, yakni sejauh mana terjadi hasil positif palsu. Pada umumnya laporan kasus dari masyarakat awam menghasilkan false alarm (peringatan palsu). Karena itu sistem surveilans perlu mengecek kebenaran laporan awam ke lapangan, untuk mengkonfirmasi apakah memang tengah terjadi peningkatan kasus/ outbreak. Akurasi surveilans dipengaruhi beberapa faktor: (1) kemampuan petugas; (2) infrastruktur laboratorium. Surveilans membutuhkan pelatihan petugas. Contoh, para ahli madya epidemiologi perlu dilatih tentang dasar laboratorium, sedang teknisi laboratorium dilatih tentang prinsip epidemiologi, sehingga kedua pihak memahami kebutuhan surveilans. Surveilans memerlukan peralatan laboratorium standar di setiap tingkat operasi untuk meningkatkan kemampuan konfirmasi kasus.

2.5.2. Standar, seragam, reliabel, kontinuDefinisi kasus, alat ukur, maupun prosedur yang standar penting dalam sistem surveilans agar diperoleh informasi yang konsisten. Sistem surveilans yang efektif mengukur secara kontinu sepanjang waktu, bukannya intermiten atau sporadis, tentang insidensi kasus penyakit untuk mendeteksi kecenderungan. Pelaporan rutin data penyakit yang harus dilaporkan (reportable diseases) dilakukan seminggu sekali.

2.5.3. Tepat waktuInformasi yang diperoleh dengan cepat (rapid) dan tepat waktu (timely) memungkinkan tindakan segera untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Investigasi lanjut hanya dilakukan jika diperlukan informasi tertentu dengan lebih mendalam. Kecepatan surveilans dapat ditingkatkan melalui sejumlah cara:

(1) Melakukan analisis sedekat mungkin dengan pelapor data primer, untuk mengurangi lag (beda waktu) yang terlalu panjang antara laporan dan tanggapan;

(2) Melembagakan pelaporan wajib untuk sejumlah penyakit tertentu (notifiable diseases);

(3) Mengikutsertakan sektor swasta melalui peraturan perundangan;

(4) Melakukan fasilitasi agar keputusan diambil dengan cepat menggunakan hasil surveilans;

(5) Mengimplementasikan sistem umpan balik tunggal, teratur, dua-arah dan segera.2.5.4. Representatif dan LengkapSistem surveilans diharapkan memonitor situasi yang sesungguhnya terjadi pada populasi. Konsekuensinya, data yang dikumpulkan perlu representatif dan lengkap. Keterwakilan, cakupan, dan kelengkapan data surveilans dapat menemui kendala jika penggunaan kapasitas tenaga petugas telah melampaui batas, khususnya ketika waktu petugas surveilans terbagi antara tugas surveilans dan tugas pemberian pelayanan kesehatan lainnya.

2.5.5. Sederhana, fleksibel, dan akseptabelSistem surveilans yang efektif perlu sederhana dan praktis, baik dalam organisasi, struktur, maupun operasi. Data yang dikumpulkan harus relevan dan terfokus. Format pelaporan fleksibel, bagian yang sudah tidak berguna dibuang. Sistem surveilans yang buruk biasanya terjebak untuk menambah sasaran baru tanpa membuang sasaran lama yang sudah tidak berguna, dengan akibat membebani pengumpul data. Sistem surveilans harus dapat diterima oleh petugas surveilans, sumber data, otoritas terkait surveilans, maupun pemangku surveilans lainnya. Untuk memelihara komitmen perlu pembaruan kesepakatan para pemangku secara berkala pada setiap level operasi.2.5.6. Penggunaan (uptake)Manfaat sistem surveilans ditentukan oleh sejauh mana informasi surveilans digunakan oleh pembuat kebijakan, pengambil keputusan, maupun pemangku surveilans pada berbagai level. Rendahnya penggunaan data surveilans merupakan masalah di banyak negara berkembang dan beberapa negara maju. Salah satu cara mengatasi problem ini adalah membangun network dan komunikasi yang baik antara peneliti, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan.2.6. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

Masalah kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai sebab, oleh karena itu secara operasional masalah-masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, diperlukan tatalaksana terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang harmonis antar sektor dan antar program, sehingga perlu dikembangkan subsistem survailans epidemiologi kesehatan yang terdiri dari Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular, Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan Dan Perilaku, Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan, dan Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.

1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular.

2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular.

3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyehatan lingkungnan.

4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu.

5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra. 22.7.Sumber Data, Pelaporan, dan Penyebaran Data - Informasi 2.7.1Sumber Data Sumber data surveilans epidemiologi meliputi:

a.Data kesakitan yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat.

b.Data kematian yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan serta laporan kantor pemirintah dan masyarakat.

c.Data demografi yang dapat diperoleh dari unit statistik kependudukan dan masyarakat

d.Data geografi yang dapat diperoleh dari unit unit meteorologi dan geofisika

e. Data laboratorium yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat.

f. Data kondisi lingkungan.

g. Laporan wabah

h. Laporan penyelidikan wabah/KLB

i. Laporan hasil penyelidikan kasus perorangan

j. Studi epidemiologi dan hasil penelitian lainnya

k.Data hewan dan vektor sumber penular penyakit yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat.

l. Laporan kondisi pangan.

m. Data dan informasi penting lainnya. 2.7.2.Pelaporan Unit sumber data menyediakan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan surveilans epidemiologi termasuk rumah sakit, puskesmas, laboratorium, unit penelitian, unit program - sektor dan unit statistik lainnya. 2.7.3.Penyebaran Data dan Informasi Data, informasi dan rekomendasi sebagai hasil kegiatan surveilans epidemiologi disampaikan kepada pihak-pihak yang dapat melakukan tindakan penanggulangan penyakit atau upaya peningkatan program kesehatan, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat kajian serta pertukaran data dalam jejaring surveilans epidemiologi

2.8.Pengolahan Data2.8.1.Pencatatan

Data dicatat dalam formulir W1 untuk laporan 1 x 24 jam, formulir W2 untuk laporan mingguan, dan formulir Survailans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (STPBP). Data pasien juga dilengkapi oleh alamat, keadaan lingkungan, dan definisi kasus. Data harus ditandatangani oleh petugas surveilans atau kepala puskesmas.2.8.2.Pelaporan/Diseminasi

Untuk formulir W1 harus segera dilaporkan unit surveilans kepada DKK dan pihak pihak yang berwenang lainnya dalam waktu 1 x 24 jam. Pelaporan dapat menggunakan media telepon, fax, email, ataupun sms. Hendaknya unit surveilans telah melakukan analis dan interpretasi terhadap data tersebut dan menyajikanya dalam bentuk grafik/diagram sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai pertimbangan dalam bagi pihak otoritas tersebut dalam mengambil keputusan.Formulir W2 dilaporkan ke DKK satu kali dalam seminggu pada hari Selasa. STPBP dilaporkan ke DKK setiap satu bulan sekali. Masing-masing laporan dibuat dalam dua rangkap, satu untuk dilaporkan ke DKK dan satu lagi untuk arsip bagi puskesmas.2.8.3.Analisis dan Interpretasi

Petugas surveilans haruslah orang yang jeli dan mempunyai daya analisa yang tinggi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data dan interpretasi adalah karekteristik data, validasi data, analisa deskriptif, dan hipotesa sementara. Hasil analisis dan interpretasi ini digunakan sebagai bahan advokasi bagi pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat .52.9.AksiAksi yang dilakukan dapat berupa pengendalian maupun kebijakan.

Pengendalian

- Respon cepat

- Manajemen kasus

- Pencegahan: perlindungan khusus, isolasi

Kebijakan

- Perubahan kebijakan

- Prediksi, perancanaan

- Kewaspadaan epidemik2.10.Evaluasi Proses evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap hasil dari aksi epidemiologis yang dilakukan, juga terhadap hasil surveilans sebagai monitoring apakah aksi sudah sesuai dengan hasil surveilans4.

Gambar 4. Alur proses pencatatan dan pelaporan2.11.Peran Puskesmas dalam Penyelenggaraan Surveilans Terpadu Penyakit 2.11.1.Pengumpulan dan Pengolahan Data

Unit surveilans Puskesmas mengumpulkan dan mengolah data STP Puskesmas harian bersumber dari register rawat jalan & register rawat inap di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, tidak termasuk data dari unit pelayanan bukan puskesmas dan kader kesehatan. Pengumpulan dan pengolahan data tersebut dimanfaatkan untuk bahan analisis dan rekomendasi tindak lanjut serta distribusi data.2.11.2.Analisis serta Rekomendasi Tindak Lanjut

Unit surveilans Puskesmas melaksanakan analisis bulanan terhadap penyakit potensial KLB di daerahnya dalam bentuk table menurut desa/kelurahan dan grafik kecenderungan penyakit mingguan, kemudian menginformasikan hasilnya kepada Kepala Puskesmas, sebagai pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) atau sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB di Puskesmas. Apabila ditemukan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penderita penyakit potensial KLB tertentu, maka Kepala Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi dan menginformasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Unit surveilans Puskesmas melaksanakan analisis tahunan perkembangan penyakit dan menghubungkannya dengan faktor risiko, perubahan lingkungan, serta perencanaan dan keberhasilan program. Puskesmas memanfaatkan hasilnya sebagai bahan profil tahunan, bahan perencanaan Puskesmas, informasi program dan sektor terkait serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.2.11.3.Umpan Balik

Unit surveilans Puskesmas mengirim umpan balik bulanan absensi laporan dan permintaan perbaikan data ke Puskesmas Pembantu di daerah kerjanya.2.11.4.Laporan

Setiap minggu, Puskesmas mengirim data PWS penyakit potensial KLB ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana formulir PWS KLB (terlampir form 3). Setiap bulan, Puskesmas mengirim data STP Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan jenis penyakit dan variabelnya sebagaimana formulir STP.PUS (terlampir form 4). Pada data PWS penyakit potensial KLB dan data STP Puskesmas ini tidak termasuk data unit pelayanan kesehatan bukan puskesmas dan data kader kesehatan Setiap minggu, Unit Pelayanan bukan Puskesmas mengirim data PWS penyakit potensial KLB ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana formulir.BAB IIIKESIMPULAN3.1. Kesimpulan1. Surveilans memungkinkan pengambil keeputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif.2. Surveilans dapat digunakan untuk (1) Memonitor kecenderungan (trend) penyakit; (2) Mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit, untuk mendeteksi dini outbreak; (3) Memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit (disease burden) pada populasi; (4) Menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan; (5) Mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan; (6) Mengidentifikasi kebutuhan riset.3. Peran Puskesmas dalam penyelenggaraan surveilans terpadu penyakit antara lain berupa (1) Pengumpulan dan Pengolahan Data (2) Analisis serta Rekomendasi Tindak Lanjut, (3) Umpan Balik, dan (4) Laporan.DAFTAR PUSTAKA

1. DCP2. Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics. Disease Control Priority Project. www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf. Diakses 6 Maret 2013.2. Bensimon CM, Upshur REG (2007). Evidence and effectiveness in decisionmaking for quarantine. Am J Public Health;97:S44-48.

3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Kesehat an Republik Indonesia Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu. http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_kepmenkes/KMK%20No.%201116%20ttg%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Sistem%20Surveilans%20Epidemiologi%20Kesehatan.pdf. Diakses 6 Maret 20134. Last, JM. 2001. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press, Inc.5. McNabb SJN, Chungong S, Ryan M, Wuhib T, Nsubuga P, Alemu W, Karande-Kulis V, Rodier G; 2002. Conceptual framework of public health surveillance and action and its application in health sector reform. BMC Public Health, 2:2 http://www.biomedcentral.com. Diakses 6 Maret 2013.6. Kasjono, Heru S. 2009. Intisari Epidemiologi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.7. Mandl KD, Overhage M, Wagner MM, Lober WB, Sebastiani P, Mostahari F, Pavlin JA, Gesteland PH, Treadwell T, Koski E, Hutwagner L, Buckeridge DL , Aller RD, Grannis S (2004). Implementing syndromic surveillance: A practical guide informed by the early experience. J Am Med Inform Assoc., 11:141150.

PAGE