SURAT TUGAS4964/D.01/LPPM-UBSI/XI/2020

Tentang

Seminar Dialog Kebijakan7 Desember 2020

UNIKA Atma Jaya

TEMA :

Diseminasi Policy Brief Kesehatan Jiwa

Menimbang : 1. Bahwa perlu di adakan pelaksanaan Seminar dalam rangka Seminar. 2. Untuk keperluan tersebut, pada butir 1 (satu) di atas, maka perlu dibentuk

Peserta Seminar.

MEMUTUSKAN

Pertama : Menugaskan kepada saudara yang tercantum sebagai Peserta

Devy Sofyanty S.Psi, MM

Kedua : Mempunyai tugas sbb:Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapata kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Jakarta,30 November 2020LPPM Universitas Bina Sarana InformatikaKetua

Taufik Baidawi, M.KomTembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika

- Arsip

- Ybs

PUSAT PENELITIAN HIV AIDS UNIKA ATMA JAYA Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial

memberikan apresiasi kepada:

Devy Sofyanty, S.Psi, M.M

atas partisipasi sebagai PESERTA

Dialog Kebijakan:

Diseminasi Policy Brief Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 7 Desember 2020

Jakarta, 7 Desember 2020

Evi Sukmaningrum, Ph.D. Kepala Pusat Penelitian HIV AIDS UAJ

KEGIATAN SEMINAR

DIALOG KEBIJAKAN: DISEMINASI POLICY BRIEF KESEHATAN

JIWA

Disusun Oleh :

DEVY SOFYANTY

0417128402

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

2020

==========================================================

LAPORAN HASIL KEGIATAN

DIALOG KEBIJAKAN: DISEMINASI POLICY BRIEF KESEHATAN

JIWA

==========================================================

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Isu kesehatan jiwa belum menjadi prioritas di dalam program nasional, hingga saat ini

dalam RPJMN 2015-2019 maupun RPJMN 2020-2024 penanganan masalah kesehatan jiwa m

asih absen dari capaian yang disusun. Padahal data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus

2018 memperkirakan terdapat 19 juta penduduk berusia diatas 15 tahun mengalami gangguan

mental emosional, dan hampir 13 juta mengalami depresi. Tidak hanya BPS yang mencatat fakta

mencengangkan tersebut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di tahun 2018 turut mengungkapkan

bahwa prevalensi gangguan psikosis/ skizofrenia pada tahun 2018 menyentuh besaran 7 kasus

per 1000 rumah tangga. Kelindan permasalahan kesehatan gangguan jiwa (keswa) di Indonesia

yang kemudian melatarbelakangi tercetusnya penelitian “Tinjauan Kebijakan Kesehatan Jiwa di

Puskesmas dan Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas yang telah

rampung dilaksanakan oleh PUI-PT Pusat Penelitian HIV AIDS UNIKA Atma Jaya (PPH)

Melalui penelitian tersebut terlihat bahwa terdapat variasi pola performa layanan keswa di

Puskesmas pada empat kota situs penelitian (Jakarta, Denpasar, Yogyakarta dan Palu). Cakupan

pemberian layanan keswa komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

pada ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan)

belum terselenggara secara merata di Puskesmas. Dalam penyelenggaraan layanan keswa,

ODMK belum menjadi keutamaan pada pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan

rehabilitatif. Layanan masih terfokus pada upaya kuratif dan penanganan pasien ODGJ berat.

Oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan keswa pada layanan kesehatan dan atau fasilitas

kesehatan

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membicarakan rekomendasi penguatan kebijakan

kesehatan jiwa di Indonesia agar terciptanya layanan kesehatan jiwa yang komprehensif

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan berupa seminar dilaksanakan secara daring pada Senin Siang 7 Desember 2020,

Diampu Caroline Thomas, B.A., MKM (Staf Advokasi PPH) sebagai moderator, dalam dialog

kebijakan menghadirkan lima pembicara lintas sektor keswa di Indonesia. Mereka adalah dr. Siti

Khalimah, Sp.KJ, M.A.R.S (Direktorat P2P Kesehatan Jiwa dan Napza Kemenkes RI), Dr.

Widura Iman Mustopo, M.Si, Psikolog (Himpunan Psikologi Indonesia wilayah DKI Jakarta

Raya), Bagus Hargo Utomo (Komunitas Peduli Skozofrenia Indonesia), Devika, S.Psi (Peneliti

Isu Keswa PPH), dan Nidia Muryani, S.Psi (Peneliti Isu Keswa PPH)

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan seminar dilaksanakan pada :

Tanggal : 7 Desember 2020

Waktu : 14.00 WIB – 17.00 WIB

Tempat : Meeting Zoom

https://us02web.zoom.us/j/9931475628

Meeting ID: 993 147 5628

2.3. Hasil Kegiatan

Acara seminar dialog Kebijakan Diseminasi Policy Brief Kesehatan Jiwa secara

keseluruhan telah berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang

mewakili dari pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, organisasi profesi terkait

kesehatan jiwa, kelompok terdampak dan caregiver serta komunitas kesehatan jiwa

Dibuka oleh Evi Sukmaningrum, Ph.D selaku Kepala PPH, Devika S.Psi sebagai

pembicara pertama menyinggung ragam irisan faktor permasalahan keswa termasuk pengaruh

kondisi sosial budaya di Indonesia. Dalam pemaparannya, Devika menjelaskan budaya dalam

perilaku mencari pengobatan terkait isu keswa. Mereka yang mengalami masalah keswa dan

keluarganya masih banyak menganggap gangguan/ masalah keswa lekat dengan isu

spiritual/gaib. Hal ini menyebabkan mereka mengandalkan pengobatan tradisional dengan

menjalankan berbagai ritual yang dipercaya dapat menyembuhkan gangguan/ masalah yang

dialami. Di konteks sosial termasuk relasi dan lingkungan sosial – stigma masih menjadi batu

sandungan besar. Stigma yang terjadi kerap mempengaruhi ODMK dan ODGJ untuk menutupi

status keswa karena merasa disalahpahami dan dihakimi. Persoalan ini bertambah pelik karena

stigma tidak hanya datang dari lingkungan sekitar dan keluarga, tetapi dijumpai pula stigma yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Stigma itu dalam bentuk penilaian-penilaian yang mengacu

pada moralitas, penyintas merasa dihakimi dan tidak nyaman serta merasa tidak percaya dengan

tenaga kesehatan yang menangai mereka

Mewakili perspektif komuinitas dan mereka yang mengalami masalah keswa, Bagus

Utomo bertutur tentang kesulitan akses terhadap layanan keswa yang pernah dialami ODGJ dan /

atau individu-individu dengan masalah keswa yang membutuhkan pengobatan. Kesulitan ini

berlipat ganda jika ODGJ tersebut berasal dari kelas sosial menengah ke bawah atau mereka

yang tidak mempunyai kartu-kartu kelengkapan administrasi seperti KTP dan KK. Selain akses

layanan, ketersediaan obatpun masih jadi permasalahan yang kerap dialami teman-teman ODGJ

dan ODMK

Permasalahan demi permasalahan keswa yang diungkapkan pada kegiatan dialog kebijakan

ini mengundang tanggapan dari dr.Siti Khalimah, Sp. KJ, M.A.R.S, selaku Direktur Direktorat

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kemenkes RI. Ia tidak

menutup mata atas pelbagai permasalahan tersebut sebab kesenjangan pengobatan stigma dan

diskriminasi hingga masih minimnya SDM keswa masih jadi pekerjaan rumah yang mesti

diselesaikan

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Layanan kesehatan jiwa di Puskesmas di Indonesia belum optimal

2. Permasalahan yang banyak terjadi terkait dengan pengobatan keswa seperti kesulitan

akses layanan, kesenjangan pengobatan, ketersediaan obat, stigma dan diskriminasi

hingga masih minimnya Sumber Daya Manusia keswa.

3.2 Saran

Penguatan layanan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari

pemerintah hingga masyarakat. Setiap kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat keswa

yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat