SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG

Nomor: 0022 / BI.A-1 / 2010 Tanggal, 25 April 2010

Tentang PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan akademik dilingkungan Sekolah Tinggi Agama (STAI) Persis Bandung, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada STAI Persis Bandung

b. Bahwa penyusunan pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI Persis Bandung

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1998, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1987 tentang PTAIS 4. Keputusan Menteri Agama Nomer 53 tahun 1997, tentang

penyelenggaraan Program Diloma I Pendidikan Agama Islam 5. Keputusan Menteri Agama Nomer 496 tahun 1996 tentang

pendelegasian wewenang penetapan Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

6. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/231/2002 tentang tentang pemberian status Terdaftar Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung

7. SK Ketua STAI Persis Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Akademik STAI Persis Bandung

Memperhatikan : Rapat Pimpinan STAI Persis Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG

Pertama : Memberlakukan pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini.

Kedua : Semua pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung mengacu kepada Pedoman pelaksanaan Kegiatan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung

Ketiga : Unit/Sub. Unit yang terkait dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung agar melaksanakannya tugas fungsi pada unit dan sub unit kerja dilingkungan kantor satuan kerja masing-masing

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 25 April 2010

Ketua STAIPI, Drs. H. Anwaruddin Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten

2. Arsip

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Dasar Pemikiran

Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi, mengisyaratkan bahwa pendidikan tinggi adalah bagian integral dari pembangunan nasional, selaras dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mengembangkan dan melaksanakan tugas tersebut di atas, lembaga pendidikan tinggi dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menumbuhkan, memelihara, mengamalkan serta mengembangkan kemanfaatan ilmu dan teknologi. Hal ini sejalan dengan yang dalam konsep pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma tersebut harus dikembangkan dan diberdayakan secara utuh dalam bentuk konsep pengembangan terpadu, artinya setiap unsur tidak boleh dijalankan secara terpisah. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah dua dharma dari tiga dharma atau tugas pokok pada perguruan tinggi. Mengacu pada tugas pokok tersebut, maka melalui pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan ataupun bahkan kemanunggalan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian, secara sadar ada usaha untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dengan masyarkat. Usaha tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yaitu mengembangkan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keilmuan kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Karena penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan dua fungsi esensial dari tugas pokok perguruan tinggi, maka pelaksanaannya perlu didukung oleh civitas akademika perguruan tinggi yang disertai dengan adanya penalaran yang utuh tentang konsep, strategi dan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk metoda-metoda

pelaksanaannya. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka usaha untuk membahas dan memasyarakatkan pengertian yang benar dan utuh tentang penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PTAIS menjadi suatu keniscayaan adanya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya bukan lagi sesuatu yang perlu diperkenalkan. Telah begitu banyak dan sering kita terlibat di dalamnya baik selaku perencana, pelaksana, maupun sekedar pengamat dari kegiatan yang disebut pengabdian kepada masyarakat tersebut. Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagai suatu lembaga perguruan tinggi yang berbasis agama Islam yang terus aktif dalam proses pembangunan, menyadari dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap ahli agama yang terdidik dan terlatih masih sangat terbatas. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu, PTAIS harus terjun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun, agar gerak pembangunan menjadi lebih cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik di bidang fisik material, maupun mental spiritual. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi PTAIS adalah pemanfaatan secara langsung dari ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam, yang dituangkan bentuk kegiatan baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian keagamaan kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan dengan niat yang ikhlas untuk mengabdi dan dikembangkan dalam rangka menunaikan misi PTAIS. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa taraf kehidupan masyarakat sebagai bukti keberhasilan pembangunan nasional dalam berbagai bidang, telah menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara terpadu dan bersistem, terutama dalam pelaksanaan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain hasil-hasil penelitian yang prosfektif harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk dapat memecahkan berbagai masalah dalam dinamika pembangunan, melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dapat dijadikan umpan balik feed back bagi kepentingan serta kegiatan penelitian. Keadaan tersebut hanya dapat berjalan dengan baik, bila ada keterkaitan struktural dan fungsional di antara kelembagaan penelitian dengan kelembagaan pengabdian kepada masyarakat. Harapan tersebut

tidak berlebihan, terutama bila dikaitkan dengan era dimana profesionalisme yang syarat muatan IPTEK dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus di tingkatkan sejalan dengan tuntutan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip tersebut di atas, menjadi permulaan baik bagi integritas Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten yang tercermin dalam kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik penggunaannya, baik ketika merumuskan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta pada pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut berimplikasi pada tugas fungsi Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) , yang mempunyai tugas membantu Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Sebagai perwujudan dari komitmen dan tanggung jawab serta kepedulian terhadap kepentingan publik penggunaannya, maka disusun buku “Panduan Pemberdayaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan PTAIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten” yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Panduan Penyelenggaraan Akademik PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

B. Pengertian

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan pengamalan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dikembangkan melalui metode ilmiah dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang beragama, maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Berdasarkan pengertian dasar seperti diuraikan di atas, maka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara substantif harus mencakup pada pengertian-pengertian sebagai berikut: 1. Penelitian ilmu pengetahuan, sosial/ agama/teknologi dan seni menjadi

bahan kajian secara langsung dari lingkungan dan masyarakat. Hasil penelitian yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, seni tidak selalu dalam bentuk yang siap digunakan dan dimanfaatkan oleh

masyarakat luas. Agar masyarakat menggunakan hasil-hasil penelitian tersebut, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengembangkan hasil penelitian agar menjadi produk yang lebih siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil penelitian yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, seni tidak selalu dalam bentuk yang siap digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

3. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai produk yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Usaha penyebarluasan itu dapat melalui publikasi, penyuluhan, percontohan, peragaan, dan lain-lain.

4. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara benar dan tepat oleh masyarakat sesuai dengan situasi kebutuhan masyarakatdari tuntutan pembangunan. Asas efesiensi dan efektivitas perlu dijadikan tolok ukur dalam kegiatan ini.

5. Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, serta mencari alternatif-alternatif pemecahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah

6. Pemberian jasa pelayanan professional kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian/potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terutama untuk masalah-masalah yang bersifat mendesak dan darurat. Kahlian profesional itu tentunya yang memang dimilikin oleh PTAIS yang bersangkutan.

7. Pemberdayaan istilah yang mula-mula dikenal dalam dunia ekonomi digunakan untuk mengukur pertumbuhan produktivitas, kemudian berkembang dalam ilmu manajemen untuk peningkatan kualitas proses dan hasil. Istilah ini juga berkembang dalam sosiologi pembangunan untuk menunjukkan pengembangan sumber daya daya dalam sistem sosial, seperti digunakan Ignas Kleden (1997: 19), dalam memotret pemberdayaan pembangunan di kawasan Asia Tenggara, dirumuskan dalam karakteristik R:

a. Reaktualisasi, sebagai kehendak penguatan potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan baru.

b. Reorientasi,menunjuk pada penafsiran dan pengarahan pengalaman terhadap perubahan sebagai upaya pembentukan sistem pengetahuan baru.

c. Restrukturisasi, menunjukkan pada perubahan-perubahan formasi dalam bentuk peran dan interaksi sosial baru.

d. Reorganisasi, sebagai bentuk perubahan peran dan fungsi sosial dalam makna yang luas dan baru.

Secara operasional pemberdayaan diartikan sebagai rangkaian upaya dan kegiatan yang difokuskan pada: a. Penguatan potensi yang telah dimiliki lembaga pendidikan b. Pengembangan atas dasar tuntutan dan kebutuhan baru c. Perubahan dan pembentukan sistem makna dan sistem pengetahuan

baru d. Perubahan formasi peran dan interaksi baru. Tujuan pemberdayaan menurut Alieen Mitchel Stewart (1998: 13) diarahkan kepada 6 hal, antara lain untuk: a. Menetapkan pengembangan strategi dan perencanaan. b. Pencapaian tujuan c. Meningkatkan mutu sumber daya d. Meningkatkan kinerja e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas peran f. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Dengan demikian, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang berintikan pada usaha perbaikan, perubahan, peningkatan dan penambahan, seyogyannya memiliki sasaran dan target yang jelas. Sasaran pemberdayaan, lanjut Alieen Mitchell Stewart (1998:141-146) hendaklah memiliki kriteria sasaran sebagai berikut: a. Spesifik (specific); b. Dapat diukur (measurable), c. Dapat dicapai (achievable); d. Jelas penentuan batas waktunya (limited). e. Adanya Pengawasan bersama

Dalam lingkup orde/jaman, pemberdayaan menggunakan istilah Paulo Freire (1984: 3), menyangkut tiga masa yakni menjangkau masa yang telah lalu, berpijak pada masa sekarang, dan memproyeksikan kepada masa depan. Dalam arti pemberdayaan dikmaksudkan tak semata-mata hanya mengukur fungsi dan manfaat hari ini, melainkan fungsi dan manfaat itu harus memperhatikan spirit dan nilai-nilai yang menjangkau masa yang akan datang. Mengingat luasnya jangkauan pemberdayaan, maka kegiatan yang bertujuan kepada pemberdayaan mesti berstandar pada sumber daya yang efektif. Sumber daya yang dimaksud sebagaimana dijelaskan Alieen Mitchel Stewart (1998: 159 - 160) yakni meliputi; kemampuan berinisiatif, kemampuan mengembangkan kreativtias, dan kemampuan meningkatkan komunikasi. Dengan demikian pemberdayaan bukan semata-mata daftar keinginan melainkan tidak dapat dipisahkan dari etos, isi dan cara bekerja serta kemampuan menyampaikannya untuk membangun dukungan dan kerja sama. Manfaat pemberdayaan bagi institusi sosial, termasuk lembaga pendidikan /PTAIS, lanjut Alieen Mitchel Stewart (1998:29-32), sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. b. Meningkatkan kecakapan-kecakapan atau prestasi bagi pengelola,

terutama c. kecakapan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, d. Mengembangkan organisasi ke arah yang dinamis, kreativ, fungsional

dan efektif sebagai faktor perubahan dalam menghadapi perubahan. e. Meningkatkan motivasi para pengelola organisasi. f. Dengan demikian pemberdayaan, memungkinkan organisasi

sosial/lembaga pendidikan dapat melayani kebutuhan dan tuntutan pelanggan secara individu atau kelompok yang berkepentingan layanan ini terjadi karena organisasi/lembaga yang telah berdaya akan berjalan dengan cepat serta responsive terhadap perubahan serta dapat mengakomodasikan seluk beluk perubahan sebagai masukan penataan dan perbaikan. Sehingga pada gilirannya PTAIS akan berjalan secara fungsional, efisien dan efektif dapat diukur pada indikator pencapaian kinerja yang ditetapkan BAN –PT. a. Ketenagaan

b. Sarana dan Prasarana c. Kemahasiswaan d. Lulusan

Dalam konteks pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat haruslah dilakukan secara melembaga dan terpadu. Dalam artian secara resmi kegiatan pengabdian dilakukan oleh atau atas nama PTAI tertentu yang disetujui oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaanya dapat dilakukan oleh perorangan atau secara kelompok, dengan tetap mengatasnamakan PTAI yang bersangkutan. Sedangkan secara terpadu, dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sudah barang tentu melibatkan unsur-unsur terkait baik di dalam lingkungan intern PTAIS, maupun melibatkan unsur terkait di luar kampus dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Landasan

Dalam kaitan dengan upaya implementasi Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam Swasta (PTAIS), juga sebagai suatu lembaga perguruan tinggi yang berbasis agama Islam, pengembangannya, dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berpijak pada landasan kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999, tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Keputusan Menteri Agama RI nomor 394 tahun 2003, tentang pedoman

pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam; 5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 155 Tahun 2004, tentang

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta; 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam.

7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI;

8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam

9. Keputtusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Nomor Dj.II/114/2005, tentang penetapan Standar Minimal Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu Perguruan Tinggi Agama Islam.

10. Rumusan Hasil Rapat Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Tahun 2005

D. Asas

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTAIS, paling tidak sedikitnya dapat mengembangkan 4 (empat) asas, asas-asas tersebut antara lain: 1. Kelembagaan

PTAIS harus senantiasa mempertimbangkan keterkaitan dan kesepadanan dengan dinas, instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi sosial dalam mempercepat proses akselerasi pembangunan.

2. Profesional Bahwa percepatan dan keterarahan perubahan sosial yang begitu cepat terjadi di masyarakat, diasumsikan akan muncul berbagai permasalahan yang semakin komplek sehingga menuntut adanya diferensiasi dsan upaya pemecahan yang multi dimensi secara profesional dari pihak PTAIS.

3. Partisipasi Dapat diyakini bahwa pra syarat utama suksesnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat ditentukan oleh kadar kemampuan/kompetensi memotivasi untuk tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif, sehingga partisipasi merupakan variabel determinative terhadap kelancaran pembangunan, termasuk di dalamnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Kesinambungan Program yang dikembangkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus senantiasa dapat memperhitungkan kepentingan masa yang akan datang sehingga

kegiatan dimaksud senantiasa pula dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Secara berkesinambungan.

E. Status dan Fungsi 1. Status Kelembagaan dan Pelaksanaan Kegiatan

a. Status Kelembagaan Secara kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan sebagai komitmen perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang perguruan tinggi, pada ayat 4 mengisyaratkan bahwa; “pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat”. Sebagai kelembagaan yang melakukan kegiatan secara terkoordinasi, dengan rinci organisasi kelembagaan pusat penelitian pengabdian masyarakat digambarkan sebagai berikut: 1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh

Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, fakultas, jurusan/prodi, pusat penelitian, laboratorium, tenaga akademik/pengabdi baik secara berkelompok maupun secara individu; kegiatannya dikordinasikan pada tingkat Univ/Institut/Sekolah Tinggi.

2) Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara struktural merupakan unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTAIS untuk menyelenggarakan dharma pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengupayakan sumber daya yang diperlukan.

3) Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibentuk oleh PTAIS sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam statuta PTAIS.

4) Lembaga/Pusat Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang secara teknis mengkordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTAIS.

5) Dalam operasionalisasi penyelenggaraan kegiatannya, Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat mengacu pada USPN No. 20 Tahun 2003, PP No. 60 Tahun 1999, dan SNP PP Nomor 19 Tahun 2005, serta statuta PTAIS yang bersangkutan.

b. Status kegiatan Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan keharusan sebagai perwujudan dari pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Fungsi Fungsi Kelembagaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut: a. Fungsi Penelitian; Artinya bahwa pengembangan penelitian ilmiah

merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan tinggi/civitas akademika untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berkembang di lingkungan masyarakat. Digali dan diteliti untuk membimbing ke arah kemajuan masyarkat dan institusi pendidikan itu sendiri.

b. Fungsi Pelayanan dan Bimbingan; Artinya bahwa pengembangan pengabdian kepada masyarakat merupakan ajang atau kesempatan bagi perguruan tinggi/civitas akademika untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk membimbing ke arah kemajuan.

c. Fungsi Motivasi; Artinya bahwa pengembangan pengabdian kepada masyarakat pada prakteknya merupakan usaha memotivasi masyarakat ke arah peningkatan swadaya bergotong royong, yaitu self planning, self action, dan self evaluation dalam upaya membangun kualitas perkembangan dan pertumbuhan kemajuan masyarakat.

F. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

1. Tujuan Pengembangan dan pemberdayaan pengabdian kepada masyarakat

mengacu pada tiga tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan institusional, dan tujuan khusus. a. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang hendak ingin dicapai oleh PTAIS secara garis besarnya dan menyeluruh. Dimaksudkan bahwa

tujuan utama dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat atau anggota-anggotanya dalam kebutuhannya serta kemampuan memecahkan masalah sendiri. Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Tujuan Institusional Tujuan institusional dari pengabdian kepada masyarakat yang

dikembangkan pada PTAIS dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk menggali, mengkaji fenomena yang berkembang di

lingkungan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu. 2) Untuk memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat

terhadap usaha pembangunan. 3) Untuk memperdalam kemampuan perguruan tinggi

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui peningkatan kualitas dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat

4) Untuk membantu mempercepat akselerasi pembangunan masyarakat belajar dan berkarya bagian dari pembangunan bangsa dan negara.

c. Tujuan Khusus Tujuan khusus mengacu kepada usaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dirumuskan sebagai berikut: 1) Untuk mempercepat proses peningkatan kemampuan sumber

daya manusia 2) Untuk mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah

terbinanya masyarakat dinamis 3) Untuk mempercepat upaya pembinaan dan pengembangan

institusi dan profesi masyarakat sejalan dengan perkembangannya dalam menghadapi proses modernisasi

4) Untuk melengkapi dengan teknologi tepat guna agar lebih mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, mampu memenuhi kebutuhannya, serta lebih cepat mencapai kemajuan

5) Untuk memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi PTAIS yang dapat berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Sasaran dan Pendekatan a. Sasaran

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dari pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTAIS, paling tidak sedikitnya harus mencakup pada 3 (tiga) sasaran diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat pedesaan dan perkotaan 2) Kelembagaan pemerintah dan non pemerintah 3) Individu dan kelompok

b. Pendekatan Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PTAIS paling tidak sedikitnya menggunakan 4 (empat) pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan persuasive edukatif; 2) Pendekatan partisipativ; 3) Pendekatan normativ; 4) Pendekatan terpadu.

3. Manfaat Pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus selalu didasarkan atas nilai manfaat. Begitupun pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAIS mencakup 2 (dua) manfaat yaitu: a. Bagi Masyarakat

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kontribusi berupa pemikiran, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat dimanfaatkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

b. Bagi Lembaga PTAIS PTAIS sebagai penyelenggara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan dapat memperoleh nilai berupa umpan balik feed back, sebagai hasil pengintegrasian antara konsep/ilmu dan pengalaman lapangan di masyarakat.

Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTAIS harus dirancang dan dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan nyata di lapangan.

G. Strategi Pengembangan Program

Strategi pengembangan program penelitian pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu media untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat merupakan sekumpulan rencana strategis untuk dikembangkan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Program pengabdian kepada masyarakat dapat di klasifikasi kan menurut bentuk dan sifat kegiatannya. Unsur klasifikasi tersebut tercermin dalam tahap penyusunan rencana dan program, serta pelaksanaannya. program yang akan dilaksanakan hendaknya dirancang untuk dapat mencerminkan keterpaduan pendayagunaan dari hasil pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adapun program-program strategis yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan dharma pengabdian masyarakat dirancang melalui:

1. Bidang Kegiatan/Garapan Dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada PTAIS setidaknya harus dirancang kepada 3 (tiga) jenis bidang pengembangan program garapan/kegiatan antara lain: a. Bidang penelitian, yaitu mengembangkan penelitian ilmiah, sains

keagamaan dan kemasyarakatan sasaran yang meliputi 3 (tiga) aspek sasaran pokok pengembangan: 1). Penelitian kehidupan beragama, 2). Penelitian kehidupan pranata dan perubahan sosial, serta 3). Pelatihan tenaga peneliti dan pengabdi.

b. Bidang pengembangan sektoral, yaitu mengembangkan pembinaan keagamaan pada masyarakat sasaran yang meliputi 3 (tiga) aspek pembinaan; 1). Aspek pemahaman nilai-nilai keagamaan, 2). Aspek pengamalan nilai-nilai keagamaan, 3). Aspek penataan, pemberdayaan, dan pengembangan lembaga-lembaga keagamaan.

c. Bidang pengembangan lintas sektoral, yaitu mengembangkan bidang-bidang pembinaan pranata sosial, ekonomi/kewirausahaan dan budaya.

2. Bentuk Kegiatan Adapun bentuk-bentuk kegiatan strategis yang dapat diterapkan pada masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada PTAIS setidaknya harus dirancang paling tidak sedikitnya harus mencakup 6 (enam) unsur utama bidang pengembangan program garapan/kegiatan antara lain: a. Kegiatan Penelitian

1) Penelitian kehidupan beragama, 2) Penelitian kehidupan pranata dan perubahan sosial, 3) Pelatihan tenaga peneliti dan pengabdi. 4) Menghimpun hasil penelitian dan menyebarkan hasil penelitian

kepada masyarakat b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pendidikan kepada masyarakat 2) Pelayanan kepada masyarakat 3) Kaji tindak action research 4) Pengembangan wilayah secara terpadu/ Desa binaan/Desa Mitra

Pembangunan.

5) Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa 6) Pengembangan hasil penelitian.

3. Sifat Kegiatan Adapun sifat kegiatan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, pada PTAIS, sedikitnya paling tidak mengarah pada 2(dua) sifat antara lain: a. Perintisan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk merintis hal-hal

atau metoda baru. b. Pengembangan, yakni biasa bersifat komplementer maupun

suplementer, artinya salah satu program dikembangkan dalam rangka melengkapi kegiatan yang telah ada dan penambahan kegiatan atau tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

H. Metode Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. Metode Pengembangan Penelitian a) Penjagaan/Pengenalan kebutuhan

(1) Pengenalan masalah dan potensi masyarakat (2) Pengkajian hubungan sebab akibat dari masalah-masalah

(identifikasi akar masalah) (3) Pengkajian potensi intern dan ekstern lingkungan masyarakat (4) Pemilihan dan penetapan prioritas masalah berdasarkan ceritera

masyarakat, (antara lain; sifat mendesaknya dan keterdesakan potensi masyarakat/sumber daya)

b) Perencanaan Kegiatan Perencanaan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan penjagaan kebutuhan, berupa hasil penguraian/pemilihan masalah-masalah dan potensi-potensi serta penyusunan prioritas masalah diakumulasi kan menjadi: (1) Alternatif-alternatif pemecahan masalah (2) Alternatif-alternatif kegiatan yang bias dilakukan sesuai dengan

ketersediaan sumber daya, baik lokal maupun dari luar, (3) Penentuan para pelaksana, penanggung jawab, dan pendamping

kegiatan (4) Penentuan waktu, sarana/biaya, dan sumber dana.

c) Pelaksanaan/Pengorganisasian Kegiatan

Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam metoda PRA pelaksana kegiatan sebaiknya/seharusnya diorganisir dan dipimpin oleh/dari unsur anggota masyarakat sendiri, sedangkan orang luar termasuk dalam hal ini unsur PTAIS (PPM/LPM/BPM), hanya berfungsi sebagai pendamping/fasilitator saja. Sedangkan kegiatan/aksi dalam pelaksanaan/pengorganisasian kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan jadwal (2) Pembagian kelompok tugas (3) Penataan/penyiapan tempat (4) Penyiapan akomodasi/peralatan teknis, dan lain-lain.

d) Pemantauan kegiatan Kegiatan ini dimakusdkan untuk melihat proses/berjalannya kegiatan, apakah? Sesuai dengan apa yang telan direnanakan sebelumnya. Biasanya dilakukan secara berkala (mingguan, bulanan, triwulan/semester) dan hasilnya dituangkan dalam laporan kemajuan/ perkembangan program progress report.

e) Evaluasi kegiatan Secara konvensional kegiatan ini terdapat dua macam Evaluasi kegiatan, yaitu : (1) Evaluasi program secara berkala (mingguan, bulanan,

triwulan/semester) dilakukan untuk menilai arah dan kemajuan program, efisiensi dan efektifitas pekerjaan, dan berfungsi untuk mengarahkan program,

(2) Evaluasi akhir program final evaluation, dilakukan pada akhir program dimaksudkan untuk menilai hasil yang telah dicapai selama pengembangan program pada jangka waktu tertentu (berapa tahun) apakah program tersebut sudah mencapai pada titik tujuan-tujuan yang ditetapkan pada awal pengembangan program, bagaimana dampak program terhadap kesejahteraan hidup masyarakat, hasilnya disusun menjadi Laporan Akhir Program.

2. Metode Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

diperlukan adanya urutan, tahapan-tahapan atau langkah-langkah proses pengembangan, perlu dijalankan secara konsisten dan berurutan. Yang dimaksud dengan penerapan metode di sini ialah pola

atau sistem tindakan yang harus dilakukan; ataupun urutan proses; atau tahapan-tahapan yang secara konsisten harus dilalui dan dijalankan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tahapan proses yang harus dilalui dan dilaksanakan dalam rangka pengembangan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTAIS antara lain sebagai berikut: 1) Analisis Situasi Masyarakat /Studi Kelayakan/Visibility Study

Mengadakan analisis situasi dalam suatu perencanaan program pengabdian kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai langkah awal dan tidak sepatutnya diplomasi, dikarenakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dimulai dari niat untuk membantu dan mengembangkan masyarakat. Terdapat 2 (dua) sub tahapan-tahapan tersebut, antara lain: a. Menentukan kelompok sasaran, apakah:

(1). Masyarakat luas secara keseluruhan (2). Komunitas tertentu (3). Kelompok atau organisasi tertentu (4). Orang-orang tertentu dalam masyarakat.

b. Mengidentifiksi dan mengklasifiksikan, apakah: (1). Masyarakat luas secara keseluruhan (2). Akan menjadi sasaran utama/skala prioritas (3). Akan menjadi sasaran penunjang (4). Akan menjadi sasaran alternatif dan/atau tidak sama sekali

menjadi sasaran 2) Merumuskan dan Menentukan Bidang Permasalahan yang Akan

Dianalisis Dalam merumuskan dan menentukan bidang permasalahan yang akan di analisis antara lain apakah itu: a) Secara komprehensif, artinya mencoba menemukan melihat dan

mempelajari keseluruhan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Hal ini memerlukan pemikiran secara multidisipliner.

b) Secara terbatas, artinya hanya terbatas satu atau bidang permasalahan.

3) Identifikasi Masalah Hasil kerja analisis yang mencakup beberapa sasaran dan bidang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran terpilih akan

ditangani melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat nanti. Semakin konkret dan lebih spesifik dalam merumuskan masalahnya, akan semakin baik hasil yang akan dicapai dalam perencanaan kegiatan ini.

4) Memilih dan Menentukan Kegiatan Secara Spesifik Pada tahapan ini harus dapat menghasilkan dan menentukan kondisi baru, dalam artian memilih mana yang ingin dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat nanti. Seandainya perubahan itu dapat diakuantivikasikan akan membuat tujuan kegiatan itu lebih jelas, kalaupun tidak menggunakan ukuran kuantitativ dapat diterima yang pemnting dapat dibedakan antara kondisi sekarang dan kondisi baru yang ingin dicapai dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu.

5) Rencana Pemecahan Masalah Masalah yang telah diidentifikasi perlu dipecahkan dan sekaligus dapat dicarikan untuk alternatif pemecahannya guna mencapai tujuan (kondisi baru) yang telah ditetapkan. Semua itu perlu dirancang dan direncanakan dalam tahapan ini yang terdiri dari dua sub tahapan: a) Mencari beberapa alternatif pemecahan masalah b) Memilih dan menentukan satu alternatif yang terbaik

Adanya dua sub tahapan ini perlu diperhatikan, karena bila tidak maka seseorang akan cenderung untuk loncat kepada ide pertama yang muncul dengan anggapan bahwa itu adalah satu-satunya yang terbaik. Sedangkan dari setiap alternatif dapat memiliki kekuatan dan kelemahannya.

6) Pendekatan Sosial Pendekatan sosial di sini dimaksudkan adalah suatu kegiatan pendekatan terhadap masyarakat/mitra kegiatan pengabdian, dalam rangka perancangan/perencanaan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat. Pada intinya ialah bahwa masyarakat/mitra akan dijadikan subjek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk hal itu masyarakat dan sejauh mungkin dilibatkan dalam kegiatan dalam proses perencanaan program. Kalau dalam proses perencanaan mungkin hanya beberapa orang saja dapat dilakukan, maka dalam tahapan pendekatan sosial, sebaiknya orang-orang yang akan terlibat di dalam program tersebut akan dijadikan sasaran pendekatan.

7) Pelaksanaan Kegiatan Meskipun secara tahapan sudah mencapai pada tahap pelaksanaan, tetapi tidak berarti perencanaan sudah tidak perlu diperlukan lagi. Justru pada tahapan ini tahapan kegiatan yang akan dilakukan itu harus direncanakan secara matang dan rinci. Penyusunan rencana kerja ini termasuk: a) Penetapan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan b) Penetapan waktu pelaksanaan c) Penetapan personil/orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan d) Penetapan rambu-rambu kegiatan e) Penetapan biaya kegiatan Untuk penyusunan rencana kerja itu, terdiri dari berbagai pendapat dan saran-saran/masukan dari masyarakat sebagai mitra sangat diperlukan untuk diperhatikan. Dalam kaitan dengan kegiatan diusahakan agar masyarakat beranggapan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan itu adalah kegiatan mereka, usaha mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan mendapatkan bantuan dari luar PTAIS, dan mungkin juga dari unsur-unsur lain, misalnya dari instansi yang terkait dengan pengembangan /pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan sebaiknya harus dihindarkan munculnya anggapan masyarakat bahwa semua kegiatan itu adalah kegiatan

PTAIS dan untuk keperluan PTAIS semata, sehingga mereka hanyalah membantu. Dalam rencana kerja pelaksanaan sebaiknya dirancang sebaik mungkin agar kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yaitu terlibat dapat memahami secara jelas dan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Upaya menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab kepada pihak masyarakat sebagai mitra pengabdian menjadi penting bagi keberhasilan kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Selanjutnya segala macam persiapan dan penyediaan sarana-prasarana yang akan diperlukan harus dilakukan dengan sebaik mungkin pada tahap ini. termasuk di dalamnya mempersiapkan para pelaksanaan dari perguruan tinggi sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara professional, penuh keahlian dan kemantapan. Bukan coba-coba yang penuh keraguan dan ketidakpastian.

8) Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pada prinsipnmya setiap tahapan kegiatan perlu dievaluasi, sehingga timbul keyakinan bahwa segala yang telah diputuskan adalah benar dan dapat melangkah ke tahap berikutnya secara aman dan terkendali. Namun hal ini tidak menghilangkan kemungkinan diadakannya penyempurnaan-penyempurnaan selama proses kegiatan berlangsung. Yang tidak kurang pentingnya lagi adalah evaluasi terhadap hasil ataupun dampak dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya mengetahui hasil dari kegiatan, tetapi juga diharapkan dapat belajar bagaimana mengetahui mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pasca dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Proses evaluasi ini dapat menghasilkan semacam bentuk pertanggungjawaban dari segala hal yang telah dilakukan. Dengan perkataan lain kalau disimpulkan bahwa kegiatan itu berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana tingkat keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil apa yang sudah dicapai dan mengapa tidak dapat menghasilkan seperti yang diharapkan. Hasil evaluasi itu tidak

hanya penting sebagai kelengkapan adminsitrativ, akan tetapi lebih penting lagi untuk diketahui oleh semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat mitra pengabdian.

I. Ruang Lingkup Penyusunan Panduan Pengembangan Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Buku panduan ini disusun dan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

1. Bagian pertama, pendahuluan memuat tentang dasar-dasar pemikiran, beberapa pengertian, landasan penyusunan, asas, status dan fungsi tujuan, sasaran, dan manfaat, strategi pengembangan program, metode pengembangan kegiatan, dan ruang lingkup penyusunan.

2. Bagian kedua, Pola penyelenggaraan Administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: Rasionalisasi, beberapa pengertian, tata kerja, pendekatan sistem, peran BAAK; pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, perumusan tata kerja, dan mekanisme pengembangan,

3. Bagian ketiga, Model Pengembangan Program Kegiatan P3M meliputi; Model Penelitian untuk meningkatkan kemampuan penelitian Bidang Agama. Penelitian untuk mengembangkan bidang ilmu Agama Islam, termasuk bahan ajaran (subject matter), teknologi dan seni, bertujuan untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan pendidikan tinggi Agama Islam, dan penelitian terapan yang bertujuan untuk menunjang pembangunan bidang Pendidikan Agama Islam. Model Pengembangan Program Kaji Tindak Lanjut action research, pendidikan pada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah terpadu (desa binaan/desa mitra kerja), pengembangan KKN, dan penerapan hasil penelitian melalui manajemen masjid.

4. Bagian keempat Inovasi Pengembangan P3M, meliputi; Rasionaliasi, standar kualifikasi, dan model inovasi pengembangan P3M.

5. Bagian kelima merupakan penutup

BAB II POLA PENYELENGGARAAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Penelitian 1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penelitian

Berdasarkan PP 60/1999, terdapat beberapa pihak utama yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi, pihak-pihak tersebut terlibat dalam penyelenggaraan penelitian dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling mengisi. Pihak-pihak tersebut adalah: a. Pimpinan PTS, yang memimpin penyelenggaraan semua kegiatan

Perguruan Tinggi termasuk kegiatan penelitian. b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Birod

Administrasi Umum (BAU). Sebagai unsur pembantu pimpinan, yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Perguruan Tinggi termasuk satuan-satuan organisasi pelaksanaan penelitian.

c. Fakultas dan Lembaga/Pusat Balai Penelitian, sebagai satuan organisasi pelaksana yang melaksanakan penelitian di bidang yang ditentukan untuk masing-masing pihak.

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instalasi (misalnya, Pusat Komputer, Perpustakaan, Bengkel), yang memberikan pelayanan penunjang kepada pihak-pihak lain berdasarkan pesanan atau kesepakatan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan penelitian bisa muncul masalah yang berasal dari perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada; umpamanya baik fakultas maupun Lembaga/Pusat/Balai Penelitian disebutkan oleh PP 60/1999 sebagai satuan organisasi pelaksana penelitian. Secar historis dan tradisional, tenaga pengajar di Fakultas adalah juga tenaga peneliti, sehingga dengan demikian, tenaga peneliti pada dasarnya terdapat di Fakultas. Sebagai satuan organisasi yang relatif baru, Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dengan sendirinya barulah dapat melaksanakan penelitian dengan menggunakan tenaga-tenaga peneliti yang ada di berbagai fakultas. Kenyataan historis dan tradisional yang

dapat menjadi sumber perbedaan penafsiran adalah kenyataan bahwa: di satu pihak, walaupun fakultas ditetapkan juga sebagai satuan organisasi pelaksana penelitian, tetapi pasal 45 PP 60/1999 tidak menyebutkan adanya Kelompok Peneliti di Fakultas secara eksplisit yang disebutkannya ialah Kelompok Dosen. Sebaliknya di lain pihak, PP 60/1999 tidak menyebutkan adanya Kelompok Peneliti di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian. Keputusan Menteri Agama tentang organisasi untuk masing-masing Perguruan Tinggi menyebutkan adanya Kelompok Peneliti di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, tetapi tanpa kejelasan tentang apakah mereka ini adalah sumber daya Fakultas yang berada sementara di sana selama pelaksanaan sesuatu proyek penelitian, ataukah sumber daya yang tetap berada di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian. Perbedaan penafsiran tentang tempatnya tenaga peneliti, diperkuat pula oleh perbedaan penafsiran tentang pembinaan tenaga peneliti, seperti diketahui PP 60/1999 menetapkan pembinaan tenaga kependidikan sebagai salah satu fungsi Fakultas, termasuk pembinaan tenaga peneliti. Fungsi ini tidak ditetapkan untuk dilaksanakan Lembaga/Pusat/Balai Penelitian. Kenyataan ini memperkuat penafsiran bahwa tenaga peneliti terdapat di Fakultas. Fungsi pembinaan tenaga peneliti oelh Fakultas tersebut diperkuat pula oleh suatu ketentuan lain, yaitu adanya Guru Besar sebagai pemimpin Laboratorium/Studio di Jurusan di Fakultas. Namun demikian di dalam kenyataan kini terdapat pula kegiatan pembinaan tenaga peneliti dan Lembaga/Pusat Balai Penelitian di beberapa Perguruan Tinggi, yang tidak selalu didukung oleh kesatuan pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, masalah-masalah di atas dapat dipecahkan melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi masing-masing Perguruan Tinggi, seperti yang dikatakan dalam Pasal 43 PP 60/1999: Pasal 43 ayat 1: “Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan peneliti serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan”. Pasal 43 ayat 2: “Lembaga Penelitian dibentuk oleh universitas/institut.....” Substansi buku panduan ini adalah tata kerja, yang memberikan kejelasan tentang: apa yang dikerjakan oleh siapa; dan hubungan antara

pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tata kerja yang dikemukakan di sini adalah suatu pola umum, yang dapat dijadikan panduan untuk menetapkan tata kerja yang sebenarnya di Perguruan Tinggi. Dalam penelitian ini dikemukakan dengan membayangkan suatu alternatif keadaan di mana ditetapkan bahwa: a. Sumber daya peneliti berada di Fakultas, dan bertugas sekaligus

sebagai sebagai tenaga pengajar dan peneliti. b. Penelitian dapat sekaligus dilaksanakan oleh Fakultas dan

Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, dengan kecenderungan utama: 1). Penelitian yang bersifat mono-disiplin ilmu terpusat di Fakultas

yang bersangkutan 2). Penelitian yang bersifat antar-disiplin ilmu terpusat di Lembaga/

Pusat/Balai Penelitian c. Keberadaan tenaga peneliti di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian untuk

melaksanakan penelitian adalah keberadaan yang bersifat sementara, sehubungan dengan kebutuhan melaksanakan sesuatu proyek penelitian.

d. Pembinaan tenaga peneliti dapat terjadi sekaligus di Fakultas dan dapat pula pada Lembaga/Pusat/Balai Penelitian.

Penelitian di Fakultas adalah pembinaan yang relatif tetap yang kontinue, pembinaan di Lembaga/Pusat/Balai Penelitian adalah pembinaan yang insidental, sesuatu dengan kegiatan yang sedang diadakan. Suatu pilihan keadaan yang lain dengan sendirinya akan menghasilkan suatu Tata Kerja yang agak berbeda dari tata kerja yang dikemukakan dalam buku panduan ini. Tetapi perbedaan tersebut tidak menyimpang dari pola umum tata kerja yang dikemukakan di sini: apa yang dikerjakan oleh siapa; serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan penelitian di sesuatu Perguruan Tinggi sebagai satu sistem.

2. Dasar Asas dan Tujuan Peraturan perundang-undangan dan pedoman yang digunakan sebagai acuan Penelitian PTAI, adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 60/1999, tentang Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

d. Keputusan Menteri Agama RI nomor 110 Tahun 1982, tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam;

e. Keputusan Menteri Agama RI nomor 394 Tahun 2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;

f. Keputusan Menteri Agama RI nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

g. Keputusan Menteri Agama RI nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Diploma, Sarjana, dan Pasca sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam;

h. Keputusan Mentri Agama RI nomor 353 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI.

i. Keputusan Menteri Agama RI nomor 387 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

j. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/114/2005 Tahun 2005 tentang penetapan Standar Minimal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu Perguruan Tinggi Agama Islam;

k. Rumusan Hasil Rapat Kerja Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten Tahun 2005 Tujuan umum ini hendak dicapai melalui tujuan khusus sebagai berikut: a. Memberikan pola umum pengembangan tata kerja bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi sebagai satu sistem.

b. Menjadi informasi bagi masing-masing Perguruan Tinggi untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang administrasi penelitian yang berlaku khusus untuk Perguruan Tinggi.

3. Ruang Lingkup Administrasi Penelitian Administrasi penelitian di Perguruan Tinggi adalah serangkaian kegiatan penatausahaan yang memperlancar SIM (Sistem Informasi Manajemen) bagi pengambil keputusan, dan terlaksananya dengan baik, efisien dan

efektif tugas-tugas pembinaan fungsional penelitian baik oleh pimpinan unit pelaksana di lingkungan Perguruan Tinggi. Ruang lingkup administrasi penelitian di Perguruan Tinggi mencakup antara lain: a. Mempersiapkan bahan/informasi/data yang diperlukan bagi

pengambil keputusan, maupun dalam rangka penyusunan laporan berkala dan publiksasi.

b. Mempersiapkan bahan/informasi/data yang diperlukan untuk penetapan prioritas program maupun perencanaan.

c. Menyimpan, memelihara, dan menyediakan kembali semua arsip baik dalam rangka tugas rutin maupun keperluan penilaian

d. Menyebarluaskan bahan/informasi/data produk hukum dalam rangka peningkatan dan pengembangan kerjasama penelitian di dalam maupun di luar negeri.

e. Mengelola pengadministrasian serta pendayagunaan prasarana Perguruan Tinggi untuk program-program penelitian.

Untuk kesatuan bahasa dan tindakan perlu disepakati beberapa pengertian yang banyak digunakan dalam administrasi penelitian sebagai berikut: a. Penelitian di sini adalah salah satu dharma dari tri dharma perguruan

tinggi yang merupakan penggalian, penelaahan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang pada masyarakat secara institusional dan profesional melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan institusi PT dan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Artinya secara resmi kegiatan penelitian ini haruslah dilakukan secara melembaga yaitu oleh dan/atau atas nama institusi perguruan tinggi tertentu yang disetujui oleh pimpinan PT atau pejabat yang ditunjuknya.

b. Tujuan umum dari penelitian ialah untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang cukup menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambil keputusan pemerintah/swasta, dan sasaran pembangunan, termasuk pihak industri. Penelitian di Perguruan Tinggi, berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud No. 07/DIKTI/Kep/1987/, dibagi dalam empat kategori, yaitu:

1) Kategori I Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penelitian.

2) Kategori II Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan bidang ilmu, termasuk bahan ajaran (subject matter), teknologi dan seni.

3) Kategori III Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan pendidikan tinggi.

4) Kategori IV Penelitian terapan yang bertujuan untuk menunjang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 fakultas maupun kelembagaan penelitian melaksanakan penelitian. Penelitian oleh fakultas mencakup penelitian yang bersifat monodisipliner. Penelitian oleh kelembagaan penelitian mencakup penelitian yang bersifat multi/interdisipliner atau lintas sektoral. Sejalan dengan kebijakan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian Perguruan Tinggi Agama Islam, ialah untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang cukup menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambil keputusan pemerintah/swasta, dan masyarakat sasaran pembangunan, termasuk pihak industri. 1) Kategori I Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan penelitian bidang Agama. 2) Kategori II Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan

bidang ilmu, Agama Islam, termasuk bahan ajaran (subject matter), teknologi dan seni.

3) Kategori III Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan pendidikan tinggi Agama Islam.

4) Kategori IV Penelitian terapan yang bertujuan untuk menunjang pembangunan bidang Agama.

Sesuai dengan empat kategori di atas, pada prinsipnya operasionalisasi penyelenggaraan penelitian pada PTAI dititik beratkan pada pengembangan Ilmu Agama Islam (IAI), ditunjang oleh disiplin atau bidang ilmu lain yang relevan. Landasan penyelenggaraan penelitian dalam lingkungan PTAI, ditunjang dengan beberapa keputusan Menteri Agama berkenaan dengan pembidangan Ilmu Agama Islam (IAI) dan kurikulum

Pendidikan Tinggi Agama Islam. Sementara itu penyelenggraan penelitian PTAI yang diprogramkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Agama), didasarkan pada KMA Nomor 110 Tahun 1982. Pembidangan Ilmu Agama Islam sebagai berikut: 1) Bidang Ilmu Qur’an dan Hadits 2) Bidang Ilmu Pemikiran dalam Islam 3) Bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan Pranata Sosial 4) Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam 5) Bidang Ilmu Bahasa 6) Bidang Ilmu Pendidikan Islam 7) Bidang Ilmu Dakwah Islamiyah 8) Bidang Ilmu Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam. Penyelenggaraan Penelitian di PAI diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan secara simultan: Pertama untuk meningkatkan mutu penelitian yang mencakup proses dan hasil yang diperoleh; kedua, untuk meningkatkan diversifikasi penelitian yang mencakup penelitian akademik, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan penelitian aksi; dan ketiga, untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian yang mencakup pengembangan ilmu pengretahuan dan keagamaan serta penunjang kemajuan masyarakat Bangsa Indonesia.

c. Tenaga peneliti Perguruan Tinggi adalah tenaga akademik yang melakukan penelitian sebagai salah satu pelaksana dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping melakukan pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat. Pembinaan tenaga peneliti di Fakultas bersifat tetap dan kontinue. Adanya tenaga peneliti pada kelembagaan penelitian didasarkan atas petugas utama di kelembagaan tersebut melalui kerjasama antara kelembagaan penelitian dan fakultas. Jadi pembinaannya bersifat sementara. Adanya tenaga pengelola dan kelembagaan penelitian juga didasarkan atas penugasan melalui SK Menteri (Diknas/Depag) atas usul pimpinan PTS. Sedangkan, pengadaan kebutuhan tenaga administrasi/tenaga teknis/laboran/tenaga lapangan di kelembagaan penelitian diusulkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut dan pengelolaan administarsinya diatur oleh Administrasi Umum.

d. Beban Tugas Tenaga Akademik dalam Penelitian, kewajiban akademik/ penelitian yang harus dilakukan oleh dosen mengacu pada: 1) Dasar perhitungan adalah jumlah wajib kerja yang berlaku bagi

pegawai negeri sipil, yaitu 37,5 jam kerja/minggu. 2) Kebijakan Menpan. Perkiraan jam kerja per minggu adalah sebagai

berikut: Tabel 1

Perkiraan Pembagian Jam Kerja Tenaga Akademik/Dosen per Minggu

No

Bidang Kegiatan

Jenjang Jabatan Tenaga Akademik/Dosen

Asisten Ahli

Lektor Lek.

Kepala Guru Besar

1. A 60 % 40 % 30 % 30 % 2. B 20 % 30 % 35 % 40 %

3. C 15 % 20 % 20 % 10 %

4. D 05 % 10 % 15 % 20 %

* Sumber dikembangkan dari Pedoman Umum Adm. Akademik dan Kemahasiswaan PT. Dikbud 1989

Keterangan: A : Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran B : Kegiatan penelitian ilmiah dan karya seni C : Kegiatan pengabdian pada masyarakat D : Kegiatan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi *) Hitunglah mengenai; Angka Kredit Dosen/Kum DOSEN,

selengkapnya dibahas pada Buku Panduan Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten (KHCI) Tahun 2005

e. Fasilitas Penelitian adalah semua pra sarana dan sarana yang diperlukan demi kelancaran jalannya pelaksanaan penelitian dan pengelolaan administrasi penunjang di perguruan Tinggi, sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Fasilitas penelitian berkisar antara lain dalam bentuk: 1) Gedung/Ruang (Laboratorium, kantor atau ruang kerja) 2) Peralatan 3) Bahan dan alat habis terpakai

4) Kebun percobaan dan tanama percobaan 5) Unit-unit uji coba 6) Dan lain-lain Dengan adanya fasilitas penelitian, diperlukan pengelolaannya yang meliputi: 1) Perencanaan 2) Pengadaan 3) Pergudangan 4) Penginventarisasian 5) Penggunaan 6) Tata Ruang 7) Pemeliharaan 8) Pengawasan 9) Penghapusan Klasifikasi perlengkapan didasarkan atas kodifikasi alat-alat menurut Inpres R.I. No. 3/1971 tanggal 1 Januari 1971. Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik Kekayaan Negara (IKMN) Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor 18/KMK-018/1999.

f. Usul/Kerangka Acuan Penelitian adalah suatu format yang ditujukan untuk:

1) Memohon biaya penelitian kepada sponsor 2) Pegangan/patokan konsepsional maupun operasional dalam

mencapai tujuan penelitian g. Laporan hasil penelitian adalah suatu format yang ditujukan untuk:

1) Pertanggung jawaban biaya penelitian yang telah dimanfaatkan kepada sponsor

2) Melaporkan hsil penelitian secara teknis ilmiah, sehingga setiap penggunaan hasil penelitian dapat memanfaatkannya

3) Melaporkan tata cara dan pengelolaan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, sehingga orang dapat mengulanginya.

h. Arsip penelitian adalah semua surat/dokumen/usul penelitian/laporan penelitian/produk hukum dan publikasi di bidang penelitian yang diagendakan, diklasifikasikan, dikodefikasikan, dan diarsipkan menurut tata laksana yang berlaku.

Sistem arsip diatur sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali, disediakan dan disampaikan kepada yang berkepentingan.

i. Laporan Berkala Kelembagaan Penelitian 1) Seperti yang telah diuraikan dalam perincian tugas pimpinan

kelembagaan penelitian, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Balai Penelitian wajib memberikan laporan bulanan, tengah tahunan, maupun laporan tahunan kepada pimpinan PTS.

2) Format laporan-laporan tersebut mengikuti model yang telah ditentukan untuk setiap unit kerja di lingkungan kerja masing-masing

j. Biaya penelitian adalah jumlah biaya per judul penelitian yang terperinci atas tahap-tahap kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pengiriman laporan hasil penelitian. Biaya penelitian dicairkan atas dasar Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (Kontrak Penelitian yang ditandatangani oleh pihak sponsor dan pihak pimpinan instansi dari peneliti yang bersangkutan). Bila sponsor adalah pimpinan PT. Satuan Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, maka pimpinan instansi tersebut, adalah pimpinan PT. Bila sponsor adalah pimpinan PT/Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi (P3T), maka Pimpinan instansi tersebut adalah Dekan yang relevan/atau yang ditunjuk.

4. Tata Kerja Administrasi Penelitian a. Pendekatan Sistem

Agar penelitian dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya sebagai satu sistem, harus ditempuh langkah-langkah berikut ini: 1) Perincian semua tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan

penelitian 2) Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

penelitian 3) Pembagian habis semua tugas dan fungsi diantara pihak-pihak

yang terlibat b. Tugas dan Fungsi

Seperti telah dikemukakan di depan, terdapat berbagai pihak di suatu Perguruan Tinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan penelitian, dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling mengisi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut didalam penyelenggaraan

penelitian menurut PP 60/1999, harus di dasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi., integral dan singkronisasi. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut harus ditempuh langkah-langkah seperti di bawah ini, yang kan menghasilkan matrik tugas dan fungsi penyelenggaraan penelitian, serta tata aliaran kerja penyelenggaraan penelitian. Pada dasarnya tugas dan fungsi penyelenggaraan penelitian relatif tetap dan sama untuk semua Perguruan Tinggi. Yang mungkin agak berbeda ialah pihak-pihak yang terlibat, yang ditentukan oleh struktur organisasi masing-masing Perguruan Tinggi. Dengan demikian pembagian habis semua tugas dan fungsi di bidang penelitian mungkin agak berbeda diantara Perguruan Tinggi yang kini ada. Bila langkah-langkah diatas ditempuh dapat lah dihasilkan suatu matrik tugas dfan fungsi penyelenggaraan penelitian seperti yang diperhatikan pada Bagan II/A.1.1 Matrik tersebut dapat digunakan sebagai pola umum, untuk menetapkan Matrik Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan penelitian yang berlaku pada Perguruan Tinggi, sesuai dengan situasi dan kondisi konkrit yang dihadapinya. Selanjutnya, setiap pihak tersebut pada matrik dapat pula menempuh langkah-langkah diatas untuk menghasilkan matrik Tugas dan Fungsi untuk pihak-pihak yang ada dalam suatu organisasi yang bersangkutan.

c. Perumusan Tata Kerja Penelitian Langkah selanjutnya untuk memenuhi prinsip-prinsip koordinasi

integrasi, dan sinkronisasi ialah penyusutan tata aliran kerja. Setiap tugas yang dilaksanakan sesuatu satuan organisasi terdiri atas sejumlah kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut bergantung pada rangkaian kegiatan satuan-satuan organisasi lainnya, dan dapat pula menentukan rangkaian kegiatan satuan-satuan organisasi lainnya. Dengan lain perkataan, terdapat hubungan masukan-keluaran antara satuan-satuan organisasi sebagai satuan sistem. Hubungan masukan-keluaran tersebut dapat digambarkan dalam tata aliran kerja, seperti yang digambarkan pada Bagan II/A.1.2. dan Bagan II/A.1.3. Kegiatan pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian pada prinsipnya dibedakan menurut 3 sumber saja yaitu: - Biaya DIPA Ditjen Pendidikan Islam;

- Biaya DIPA Perguruan Tinggi; (sejak tahun 2004/2005 ditiadakan) - Biaya dana lain Tata aliran kerja pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut: 1) Tata Aliran Kerja Pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian

Dengan Biaya Ditjen Pendidikan Agama Islam. Bagan-bagan Tata Aliran Kerja yang ditemukan disini belum mencakup semua bagan tata aliran kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan di sini dapat digunakan sebagai pola untuk mengembangkan tata aliran kerja lainnya yang dibutuhkan untuk masing-masing Perguruan Tinggi. 1. Jadwal Kegiatan

Ketergantungan masing-masing pihak yang bersangkutan dalam dalam penyelenggaraan penelitian memerlukan adanya penjadwalan kegiatan sehingga hubungan masukan-keluarnya dapat terjadi dalam batas waktu yang dikehendaki. Bagan-bagan Tata Aliran Kerja dalam buku panduan ini belum memperlihatkan unsur jadwal kegiatan tersebut, karena kesepakatan tentang jadwal tersebut sangat bersifat setempat.

2. Format hubungan-masuk-keluar. Salah satu langkah yang dibutuhkan dalam usaha menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ialah: pembakuan format tersebut dapat berlaku pada tingkat nasional (misalnya, formay usulan proyek penelitian yang ditetapkan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam) dan pada pada tintgkat Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Buku panduan ini hanya menyebutkan pentingnya pembakuan format tersebut, tetapi tidak mengajukan sesuatu format yang perlu ditiru. Usul penelitian berasal dari tenaga pengajar yang berada di Fakultas. Adanya KPO di bidang Penelitian yang telah ditetapkan Pimpinan PT. melalui rapat perangkat perencanaan Perguruan Tinggi, yang menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk Fakultas, Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian, dan Lembaga/ Pusat/ Balai Pengabdian pada Masyarakat. Adanya Komisi Pertimbangan Penelitian, yang merupakan aparat Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, yang dalam

memberikan pertimbangannya tentang usul-usul penelitian antara lain menggunakan KPO di bidang penelitian tersebut di atas sebagai bahan acuan. a) Pengajuan Usul dan Pelaksanaan penelitian dengan Biaya

DIPA Ditjen Pendidikan Tinggi Agama, Tata aliaran kerja pengajuan usul dan pelaksanaan penelitian dengan biaya DIPA Ditjen Pendidikan Tinggi Agama adalah sebagai berikut :

b) Staf pengajar membuat usulan penelitian, yang telah disetujui dan disyhkan Dekan, diteruskan ke Lembaga/Pusat/Balai Penelitian.

c) Usulan penelitian yang masuk diteruskan oleh Lembaga/Pusat/Balai Penelitian ke Komisi Pertimbangan Penelitian,, da apabila telah memenuhi persyaratan dikembalikan Komisi ke Lembaga/Pusat/Balai Penelitian untuk diteruskan ke Pimpinan PTS untuk disyahkan.

d) Pada saat yang bersamaan BAAK menerima berkas-berkas usulan penelitian yang ditujukan pada Pimpinan PTS mencatat judul, personalia, dan biaya diusulkan, serta memeriksa kelengkapannya.

e) Usulan yang telah disyahkan Pimpinan PTS dieruskan ke Dirjen Pendidikan Tinggi Islam untuk memperoleh dana, setelah dievaluasi Tim Penilai Ditjen Pensdidikan Tinggi Islam.

f) Bila disetujui, dan akan diturunkan melalui rekening pimpinan PT, disertai surat Perjanjian Kerja yang ditanda tangani Pimpinan PT.

g) Pimpinan PT menerbitka SK untuk penelitian yang telah disetujui biayanya. Tembusan SK antara lain dikirimkan kepada BAAK, BAU, Lembaga/Pusat/Balai Penelitian, dan Fakultas. Biaya penelitian dicairkan dan dibayarkan kepada peneliti setelah ditanda tangani Surat Kontrak Kerja.

h) Staf pengajar melaksanakan penelitian, dan laporan hasil penelitian, setelah melalui tahap penilaian disyahkan dan dikirimkan Pimpinan PTS ke Ditjen Pendidikan Agama melalui BAAK.

2) Pengajuan Usul Penelitian dengan Biaya PT.

Sumber biaya penelitian di PTN terakumulasi pada DIPA Perguruan Tinggi/dahulu DIP (sejak tahun anggaran 1984/1985 ditiadakan). Tata aliran kerja usulan dan penelitain ini selanjutnya digambarkan pada Bagan II/A.1.3. (Tata aliran kerja pengajuan usul dan pelaksanaan penelitian dengan biaya DIPA Perguruan Tinggi), prosesnya adalah sebagai berikut : 1. Staf pengajar membuat usulan penelitian, yang telah disetujui

dan disyahkan oleh Dekan, diteruskan ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian.

2. Usulan penelitian yang masuk oleh Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian ke Komisi Pertimbangan Penelitian, dan apabila telah memenuhi persyaratan dikembalikan ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian untuk diteruskan ke Pimpinan PT untuk disyahkan.

3. Usulan yang telah disyahkan Pimpinan PT dicatat oleh BAAK tentang nama pengusul, judul penelitian, dan diserahka pada Tim Penyusunan DUP/ Tim SP4 Perguruan Tinggi, untuk dimasukan kedalam Daftar Usulan Keguiatan dan selanjutnya diteruskan ke DEPAG.

4. DUP Kegiatan yang telah disetujui akan turun ke Perguruan Tinggi berupa DIPA dari DEPAG, dimana akan terlibat antara lain jumlah dana dan judul penelitian yang telah disetujui.

5. BAAK mencatat usul penelitian yang telah disetujui, pengusul, judul, dan biayanya.

6. Pimpinan PTS menerbitkan SK untuk masing-masing pengusul, yang tembusannya dikirim ke BAAK.

7. Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian menyiapkan surat perjanjian kerja yang harus ditanda-tangani pengusul penelitian dan disaksikan/disyahkan oleh Pimpinan PT.

8. Staf pengajar/Dosen melaksanakan penelitian, dan laporan hasil penelitian, setelah melalui tahap penilaian dan disyahkan dan dikirimkan Pimpinan PT, PTS melalui Kopertais. Tata aliran kerja ini selanjutnya digambarkan pada Bagan

II/A.1.3. 3) Pengajuan Usul dan Pelaksanaan Penelitian dengan Biaya Sumber

Lain.

Dengan dan sumber lain dimaksudkan dana yang berasal dari sumber diluar PT dan DEPAG. Dana tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Semua jenis penelitian tersebut harus masuk dan keluar melalui Pimpinan PT, sebagai penanggungjawab penyelenggara penelitian di Perguruan Tinggi yang bersangkuatan. Dalam hal penelitian dengan dana yang berasal dari luar negeri, hal tersebut terjadi dengan pengetahuan dan izin DEPAG, serta intansi Pemerintah lainnya yang berwenang. Tata aliran kerja pengajuan usul dan pelaksanaan penelitian dengan biaya sumber lain adalah sebagai berikut : a) Staf pengajar membuat usulan penelitian, yang setelah

disetujui dan disyahkan oleh Dekan, diteruskan ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian.

b) Usulan penelitian yang masuk oleh Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian diteruskan ke Komisi pertimbangan penelitian, dan apabila telah memenuhi persyaratan, dikembalikan Komisi ke Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian untuk diteruskan ke Pimpinan PT.

c) Jika diterima dan disetujui, Pimpinan PT menerbitkan SK, yang tembusnya diberikan kepada BAAK dan BAU.

d) Lembaga/ Pusat/ Balai Penelitian menyiapkan Surat Perjanjian Kerja yang ditanda-tangani pengusul, dengan disaksikan oleh pimpinan PT.

e) Staf pengajar melaksanakan penelitian, dan laporan hasil penelitian, setelah melalui tahap penelitian dikirimkan ke Pimpinan PTS melalui BAK.

Tata aliran kerja penelitian ini, dapat menyesuaikan dengan Bagan II/A.1.2. dan Bagan II/A.1.3.

d. Peranan BAAK dalam Administrasi Penelitian. Di bawah PP 60/1999 BAAK mempunyai peranan yang sentral dalam administrasi akademik dan kemahasiswaan, termasuk administrasi penelitian. Peranan BAAK dapat dilihat dari dua sudut yang saling mengisi: 1) Peranannya sebagai unsur Pembantu Pimpinan, yang membantu

tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi di bidang penelitian, dan kebijaksanaan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran institusional tersebut;

2) Peranannya sebagai satuan organisasi yang memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada satuan-satuan organisasi pelaksanaan, yaitu Fakultas dan Lembaga/Pusat/ Balai Penelitian. Dokumentasi dan klasifikasi Arsip Penelitian (a) Usul Penelitian:

(1) Daftar usul penelitian yang diajukan oleh staf akademik disertai atau tanpa usul penelitiannya didokumentasikan oleh BAAK.

(2) BAAK kemudian membuat klasifikasi atas usul penelitian atas dasar:

Fakultas/Kelompok Program Studi/Jurusan;

Judul Penelitian

Ketua Peneliti/Pelaksana;

Golongan Kepangkatan

Biaya yang diajukan

Kategori Penelitian (I,II,III, atau IV);

Bidang ilmu menurut Konsorsium

Struktur penelitian, yaitu banyaknya peneliti yang terlibat per judul (A = 1 orang ; B = 2-3 orang ; C = 4-5 orang; D = lebih dari 5 orang).

(b) Kontrak Penelitian: Kontrak penelitian adalah usul penelitian yang dibiayai dalam tahunan anggaran tertentu. (1) Kontrak Pelaksanaan Penelitian yang disampaikan melalui

PR I/PD I atau langsung oleh Kepala BAU (dalam hal Akademik).

(2) BAAK membuat klasifikasi atas penelitian yang dilakukan staf akademik dalam tahun anggaran tersebut atas dasar:

Fakultas/Kelompok/Program Studi/Jurusan;

Judul Penelitian

Ketua Peneliti/Pelaksana

Golongan Kepangkatan nya;

Jangka waktu penelitian

Personalia Peneliti dengan Golongan Kepangkatannya dan instansinya;

Biaya yang diberikan beserta pentahapannya;

Kategori Penelitian;

Bidang ilmu menurut Konsorsium. (c) Laporan Hasil Penelitian:

(1) Laporan hasil penelitian yang disampaikan disimpan sebagai arsip

(2) BAAK membuat klasifikasi atas usul penelitian atas dasar :

Fakultas/Kelompok Program Studi /Jurusan;

Judul penelitian;

Penulis/Penulis Utama (dua orang penulis lengkap; lebih dari 2 penulis ditulis hanya ditulis penulis utama, dkk);

Jangka waktu penelitian;

Tanggal pemasukan laporan. (d) Peranan BAKU dalam Administrasi Penelitian.

Dokumentasi dan Klasifikasi arsif penelitian dilakukan oleh BAU : 1) Kontrak

Kontrak pelaksanaan penelitian dari pihak manapun didokumentasikan oleh BAU. BAU membuat klasifikasi kontrak penelitian berdasarkan atas:

Sumber dana;

Nomor dan tanggal kontrak pelaksanaan penelitian;

Judul penelitian;

Atas nama peneliti/pelaksanaan dan instansinya;

Jumlah biaya seluruhnya ;

Jumlah pembayaran tahap pertama

Jangka waktu;

Tanggal pemasukan laporan hasil penelitian;

Berita Acara (Nomor dan tanggalnya)

Kuitansi pembayaran tahap kedua/terakhir (Nomor, tanggal dan jumlah pembayarannya).

2) Laporan Penelitian: Laporan hasil penelitian yang masuk didokumentasikan oleh BAU. BAU membuat klasifikasi terhadap laporan hasil penelitian atas dasar:

Fakultas/Jurusan

Judul;

Penulis/Penulis Utama

Penulis tambahan sebanyak 4 orang (diurut dari atas ke bawah ) di samping Penulis Utama

e. Pengendalian Mutu Usul Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian 1) Usul Penelitian

Untuk menjamin atau meningkatkan mutu usul penelitian, beberapa faktor perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: (a) Kelengkapan dan kesesuaian format; (b) Kesesuaian tata cara pengetikan dan kerapian (c) Relevansi masalah yang ingin diteliti dengan prioritas

penelitian; (d) Kejelasan judul penelitian (e) Kejelasan perumusan masalah penelitian; (f) Konsistensi antara masalah penelitian, tujuan penelitian dan

judul penelitian; (g) Kuatnya argumentasi yang diajukan untuk urgensi dan manfaat

yang diharapkan; (h) Kejelasan dan kelengkapan metodologi penelitian; (i) Kesesuaian dan desain penelitian; (j) Kejelasan implementasi penelitian (k) Fleksibilitas penelitian; (l) Kewajaran biaya yang diajukan.

2) Laporan Hasil Penelitian Untuk menjamin atau meningkatkan laporan hasil penelitian beberapa faktor perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: (a) Kelengkapan dan kesesuaian format (b) Kesesuaian tata cara pengetikan dan kerapian (c) Konsistensi isi laporan dengan usul penelitian; (d) Kejelasan uraian;

(e) Kejelasan sample dan sumber informasi; (f) Kebenaran data yang diperoleh (g) Kecermatan pengolahan dan analisis data; (h) Ketetapan dalam interpretasi data dan penarikan kesimpulan; (i) Operasionalisasi sasaran; (j) Kelengkapan referensi;

3) Pemanfaatan Sasaran Penelitian Bila tenaga akademik di juruskan akan memanfaatkan sarana penelitian yang berada di bawah pengolahan fakultas, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan dengan tembusan kepada Ketua Jurusan, Pimpinan Pengelola Sarana Penelitian yang bersangkutan misalnya Kepala Laboratorium Kepala BAAK. Bila sarana penelitian tersebut dikelola oleh BAU seperti kebun percobaan, permohonan diajukan kepada Kepala BAU dengan tembusan kepada Ketua Jurusan dan Kepala BAAK. Peneliti yang menangani kelompok Program Studi mengajukan permohonan yang sama polanya seperti di atas, bila akan memanfaatkan sarana penelitian. Dalam hal ini dianjurkan agar kelembagaan penelitian melakukan hubungan kerja sama dengan fakultas agar dapat disepakati tata cara dan penjadwalan penggunaan Laboratorium /Rumah Kaca yang dapat dimanfaatkan bersama.

BAGAN: II/A.1.1 MATRIK TUGAS FUNGSI PENYELENGGARAAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Rektor Univ/Ketua STAI

BAK BAU

Lembaga/Pusat/Balai

FAKULTAS PUSKOM

Perpustakaan Penelitian Pengabdian

Komisi Pertimban

gan

Memimpin penyelenggaraan penelitian: Membuat yang menetapkan:

Tujuan dan sasaran institusional bidang penelit

Menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang penelitian:

Membuat konsep juknis/juklak pelaksanaan adm

Memberikan pelayanan pada pimpinan dan suatu organusasi pelaksana penelitan:

Pembinaan dan pengembangan

Mengkoordinasikan semua kegiatan penelitian di lingkungan PT

Penyelenggraan Semiloka/pentaran bid. penelitian

Pembinaan program, personil, dan pembiayaan penelitian di lingkungan

Mengkoordinasikan penerepan hasil pnelitian terapan kepada masyarakat

Memberikan pertimbangan tentang:

Konsep kebijakan teknis

Prioritas kegiatan

Usul penelitian

Laporan hasil penelitian

Mengkoordinasikan semlua kegiatan penelitian di tingkat Fakultas

Pelaksanaan proyek penelitian

Pembinaan tenaga peneliti

Mengawasi pelaksanaan penelitian di tingkat

Menerima/ mengolah/ mendokument-asikan/menginfor-masikan lewat e-mail tentang hasil penelitian

Memberikan pelayanan kepustakaan pada pelaksanaan penelitian di lingkungan PT

Menerima/me-nyimpan hasil peneliti

ian.

Kebijakan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan institusional bidang penelitian

Penelitian

Memberikan pelayanan pada pelaksanan adm.penelitian

Membantu penyelenggaraan sekolah.penataran dan kegiatan sejenis pada bidang penelitian.

tenaga Adm

Pengadaan peralatan kegiatan

Pencairan dan pembayran biaya penelitian

Pencatatan dana dari sumber lain

PT

Penembangan/peningkatan/pelayanan sarana fisik penelitian

Afiliasi kerjasama dengan instansi lain

Monitoring pelaksanaan

Evaluasi/Pelaporan Pelaksanaan

Memberikan informasi hasil penelitian

Fakultas

Memberikan pelayanan adm. di tingkat Fakultas

an untuk dipublkasikan

BAGAN: II/A.1.2 TATA ALIRAN USUL DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DENGAN BIAYA DEPARTEMEN

Fakultas/Jurusan/Program Studi

Lembaga/Pusat/Bal

ai Penelitian

Komisi Pertimbangan

Univ/Ketua STAI DEPARTEMEN

BAAK/BAU Rektor

Univ/Ketua ST

Kopertais

Tim Evaluasi

Dit. Pendidikan Tinggi Islam

Dirjen Pendidikan

Islam

`

Menerima usul peneliti

Dosen dari fakultas dan

di teruskanke komisi

pertimbanga

Usul penelitian

Dosen

Pengkajian oleh

Dekan/ketua

jur/prodi

Pengesahan oleh

Dekan/Ketua

Jur/prodi. Dan

mengusulkan

Dosen menerima

SK da

melaksanakan penelitian

Dosen membuat

laporan hasil

penelitian yang

disahkan olegh

dekan/Ketua

Jur/prodi

Mengevaluasi

Usul penelitian

Dosen dan

memberikan

pertimbangan

Menerima

mencatat dan

memeriksa

kelegkapan dan

meneruskan ke

Rektor

Univ/Ketua STAI

untuk disetujui pengusulannya

Mendokumentasikan

menruskan ke Rekto

Mengesakan/mendoku

mentasikan

meneruskan ke Rektor

Menerima kembali

usulan penelitian

Dosen yang telah di

pertimbangkan dan

meneruskan ke Rekto

Univ/Ketua STAI

untuk di setujui

pengusulannya

Menginventarisasi/

mendokumentasik

an hasil penelitian

Menginventarisasi

/mendokumentasi

kan SK

Mengevaluasi

Mengevaluasi

dan meneruskan

ke kopertais

Mengevaluasi

dan meneruskan

ke Ditjen

Mengevaluasi

dan meneruskan

ke Dijen

Mengevaluasi

dan

mengesahkan

Mengsahkan

laporan hail

penelitian

Menginventaris

asi/mendukume

hasil penelitian

Menerima dan

mengevaluasi

Laporan hasil

penelitian

Menginventarisa

si/mendukument

asikan SK

Menerbitkan

surat Perjanjian

ontrak Kerja

BAGAN II/A.1.3 TATA ALIRAN PENGAJUAN USUL DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DEGAN BIAYA INTERN PT

Pakultas/Jurusan Program Studi

Lambang/Pusat /Balai Penelitian

Komisi Pertimbangan

Univ/Ketua STAI

BAAK/BAU Rekor Univ/ Ketua

ST Kopertais

Dosen membua laporan

hasil penelitian yang disahkan ole Dekan/Ketua

Jur/prodi

Menerima laporan

menginventarisasi/men

dokumentasikan Hasil Penelitian

Mengesahkan

Laporan hasil

penelitian

Menginventarisasi/mendo

kumentasikan hasil

penelitian

Mengevaluasi hasil

penelitian/merekomendasi

kan

Mengesahkan

mendekomentaskan

meneruskan ke Rektor

Usul penelitian

Dosen

Menerima usul penelitian

Dosen dari fakultas dan

diteruskan ke komosi

pertimbangan

Pengkajian oleh

Dekan/Ketua Jur/prodi

Pengesahan oleh Dekan/

Ketua Jur/prodi dan mengusulkan

Dosen menerima SK dan

melaksanakan penelitian

Menerima kembali usulan

penelitian Dosen yang

telah dipertimbangkan

dan diteruskan ke Rektor

Univ/Ketua STAI untk

disetujui pengusulannya

Mengevaluasi Usulan

Penelitian Dosen dan

memberikan

pertimbangan

Medokumentasikan

meneruskan ke Rektor

Menrbitkan surat

Perjanjian Kontra k Kerja

Menerima mencatat dan

memeriksa kelengkapan

dan meneruskan ke

RektorUniv/Ins Ketua

STAI untuk di setujui

Menginventarisasi/mendo

kumentasikan hasil SK

Mengevaluasi dan

menyetujui

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Prinsip Administrasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 dan petunjuk Pelaksanaannya telah ditekankan arti pentingnya administrasi di perguruan tinggi sebagai unsur penunjang upaya ke arah perbaikan maupun perkembangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya wadah-wadah khusus bagi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan dua Biro yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas /Institut /Sekolah Tinggi. Pentignya Administrasi Pengabdian pada Masyarakat di perguruan tinggi tidak dapat disangsikan lagi, karena peningkatan dan pengembangan dharma pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi untuk masa mendatang lebih ditekankan pada pemantapan keberadaan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Hubungan kerja sama itu pada hakekatnya ialah kepercayaan pihak luar terhadap kemampuan dan kelayakan profesionalisme tenaga akademik perguruan tinggi. Kepercayaan tersebut dapat dilaksanakan hanya melalui peningkatan diri secara berkesinambungan serta didukung oleh administrasi yang baik dan mantap.

2. Pengertian Umum Untuk menghimpun kesatuan bahasa dan tindakan perlu disepakati bersama beberapa pengertian yang banyak digunakan di dalam administrasi Pengabdian pada masyarakat, sebagai berikut: a. Pengabdian pada masyarakat di sini adalah salah satu dharma dari

tri dharma perguruan tinggi yang merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung kepada masyarakat secara institusional dan professional melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Artinya secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini haruslah dilakukan secara melembaga yaitu oleh atau atas nama perguruan tinggi tertentu yang disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi, atau pejabatyang ditunjuknya.

b. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan pemenuhan sebagai kebutuhan masyarakat dan / atau memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat atau anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya dan kemampuan memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian pengabdian pada masyarakat harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, tetapi sedapat mungkin yang dampaknya secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 1) Pengembangan Pendidikan pada Masyarakat 2) Pengembangan Pelayanan pada Masyarakat 3) Pengembangan Kaji Tindak Lanjut action research 4) Pengembangan Wilayah secara terpadu; 5) Pengembangan Kuliah Kerja Nyata. 6) Pengembangan Penerapan Hasil Penelitian Khusus kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mencerminkan penerapan hasil pendidikan dan pengajaran, serta penelitian di perguruan tinggi secara terpadu. Khusus Pengabdian pada masyarakat mencakup pengabdian pada masyarakat yang melibatkan fakultas/antar jurusan di lingkungan fakultas maupun Perguruan Tinggi.

d. Program menggambarkan tentang apa yang perlu dilaksanakan dan mengapa hal itu perlu dilaksanakan. Jadi program berupa pernyataan tertulis tentang situasi, tujuan, masalah-masalah yang hendak dipecahkan dan cara – cara pemecahanya. Dari program akan muncul kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan agar program itu dapat diwujudkan, kegiatan –kegiatan itu akan tertuang dalam rencana kerja lengkap dengan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana melakukannya, siapa pelakunya, siapa khalayak sasarannya, di mana akan dilakukan dan kapan akan dilaksanakan.

e. Pelaku progaram pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah tenaga tenaga akademik yang melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu fungsi dan misi da perguruan tinggi, disamping melskukan pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Sedangkan kebutuhan tenaga administrasi/ tenaga teknisi di kelembagaan pengabdian pada masyarakat diususlkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut, dan pengelolaan administrasi nya diatur oleh Biro Administrasi Umum.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

f. Bebas Tugas Tenaga Akademik/Dosen, Dasar perhitungan beban tugas adalah jumlah jam wajib kerja yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, yaitu 37,5 jam kerja per minggu. Perkiraan pembagian jam kerja per minggu digambarkan pada tabel adalah sebaigai berikut:

Tabel : 1

Perkiraan Pembagian Jam Kerja Tenaga Akademik/Dosen per Minggu

No

Bidang Kegiatan

Jenjang Jabatan Tenaga Akademik/Dosen

Asisten Ahli

Lektor Lek.

Kepala Guru Besar

1. A 60 % 40 % 30 % 30 %

2. B 20 % 30 % 35 % 40 %

3. C 15 % 20 % 20 % 10 % 4. D 05 % 10 % 15 % 20 %

* Sumber dikembangkan dari Pedoman Umum Ad. Akademik dan kemahasiswaan PT. Dikbud 1989

Keterangan: A : Kegiatan pendidikan dan pengajaran B : Kegiatan penelitian ilmiah dan karya seni C : Kegiatan pengabdian pada masyarakat D : Kegiatan peningkatan tri dharma Perguruan tinggi *) Hitungan mengenai; Angka Kredit Dosen/ Kum Dosen,

selengkapnya dibahas pada Buku Panduan Penyusunan dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kopertais Wilayah II Jabar dan Banten (K.II.C.1) Tahun 2005

g. Fasilitas pengabdian pada masyarakat adalah semua prasarana dan sarana yang diperlukan demi kelancaran jalannya pelaksanaan pengabdian pasa masyarakat dan pengelolaan administrasi penunjang di perguruan tinggi, sehingga tercapai tujuannya secara efisien dan efektif. Fasilitas pengabdian pada masyarakat antara lain adalah: 1) Gedung/ Ruang (Laboratorium Bantuan Hukum, kantor, ruang

penataran, kuliah pembekalan, dsb.). 2) Peralatan; 3) Bahan dan alat habis terpakai;

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

4) Bengkel Teknologi/Taman Teknologi; 5) Dan lain-lain Dengan adanya fasilitas pengabdian pada masyarakat diperlukan pengelolaan fasilitas pengabdian pada masyarakat yang meliputi: 4) Perencanaan; 5) Pengadaan; 6) Pergudangan; 7) Penginventarisasian; 8) Penggunaan; 9) Tata ruang; 10) Pemeliharaan; 11) Pengawasan; 12) Penghapusan; Klasifikasi perlengkapan didasarkan atas kodofikasi alat-alat menurut Impres R.I. No. 3/1971 tanggal 1 Januari 1971. Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik Kekayaan Negara (IKNM) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 18/KMK-081/1999.

h. Usul rencana program adalah suatu format yang telah diisi ditujukan untuk: 1) Memohon biaya pengabdian pada masyarakat kepada sponsor. 2) Pegangan/patokan konsepsional maupun operasional dalam

mencapai tujuan pengabdian pada masyarakat (Bagan II/B.1.1.) i. Pemantauan merupakan suatu bagian dari kegiatan penilaian, yang

umumnya dilakukan selam suatu proses sedang berjalan. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan saat penilaian dilakukan, pemantauan adalah suatu pengecekan (checking) atau pemeriksaan berkala selam suatu proses atau kegiatan berlangsung, dengan maksud untuk mengetahui. Dan mengidentifikasi arah kegiatan, apakah sudah menjurus atau mengacu kepada pencapaian tujuan sesuai seperti yang direncanakan semula, sehingga penyimpangan dan hambatan dapat diketahui sedini mungkin untuk dilakukan perbaikan pengarahan kembali atau penyempurnaan jalannya proses, program atau kegiatan.

j. Laporan hasil progaram pengabdian pada Masyarakat adalah suatu format yang ditujukan untuk: 1) Pertanggung jawaban biaya pengabdian pada masyarakat yang

telah dimanfaatkan kepada sponsor. 2) Melaporkan hasil kegiatan secara tekun ilmiah.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

3) Melaporkan tata cara dan pengelolaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan.

k. Laporan Berkala Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat. Seperti yan telah diuraikan dalam perincian tugas pimpinan kelembagaan pengabdian pada masyarakat, Ketua Lembaga/ Kepala Pusat/ Balai Pengabdian pada Masyarakat wajib memberikan laporan tahunan kepada Rektor. Format laporan-laporan tersebut mengikuti model yang telah ditentukan untuk setiap unit kerja.

l. Arsip pengabdian pada masyarakat adalah semua surat/ dokumen usulan progaram pengabdian pada masyarakat/ produk hukum dan publikasi di bidang pengabdian pada masyarakat, yang diagendakan, diklasifikasikan dan disimpan menurut tata laksana yang berlaku. Sistem “file” diatur sedemikian rupa sehingga arsif mudah ditemukan kembali, disediakan, dan disampaikan kepada yang berkepentingan.

m. Biaya progaram pengabdian pada masyarakat adalah jumlah judul program pengabdian pada masayarakat yang terinci atas tahap-tahap kegiatan melalui dari persiapan sampai dengan pengiriman laporan hasil pengabdian pada masyarakat.

n. Biaya pengabdian pada masyarakat dicairkan atas dasar surat Perjanjian Pelaksanaan Kegaiatan (kontrak) yang ditanda tangani olrh pihak sponsor dan pihak pimpinan intansi dari pelaku progaram pengabdian pada masyarakat yang bersangkutan. Bila sponsor adalah Direktorat/Departemen maka pimpinan Intansi tersebut adalah Direktur Jenderal. Bila sponsor adalah Rektor maka Pimpinan Intansi tersebut adalah Ketua/Kepala/ LPM/BPM.

3. Ruang Lingkup Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat Administrasi pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi adalah

serangkaian kegiatan penatausahaan yang memperlancar SIM (Sistem Informasi majemen) bagi pengambilan keputusan, dan menopang terlaklaksananya dengan baik, efisiensi dan efektif tugas-tugas pembinaan fungsional pengabdian pada masyarakat baik oleh pimpinan perguruan tinggi, maupun oleh pimpinan unit-unit pelaksana dilingkungan perguruan tinggi.

Ruang lingkup administrasi pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi mencakup antara lain: 1) mempersiapkan bahan informasi/ data yang diperlukan bagi pengambilan keputusan maupun dalam rangka penyusunan laporan berkala dan publikasi. 2) menyediakan bahan/ informasi/ data yan diperlukan untuk penetapan prioritas progaram

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

maupun perencanaan. 3) menyimpan, memelihara dan menyediakan kembal semua arsip baik tugas rutin maupun keperluan evaluasi, menyebarluaskan bahan/ informasi/ data/ produk hukum dalam rangka peningkatan pengembangan pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi. 4) menyebarluaskan bahan/ informasi/ data/ produk hukum dalam rangka peningkatan dan pengembangan kerja sama pengabdian pada masyarakat di dalam maupun diluar negeri, dan 5) mengelola pengadministrasian pendayagunaan prasarana perguruan tinggi untuk program-program pengabdian pada masyarakat.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Tata Kerja a. Pengembangan Kelembagaan

Secara kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta merupakan sebagai komitmen perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang perguruan tinggi, pada pasal 44 ayat 2 mengisyaratkan bahwa; “pengabdian masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan” Sebagai kelembagaan yang melakukan kegiatan secara terkoordinasi, secara rinci organisasi kelembagaan pusat pengabdian masyarakat digambarkan sebagai berikut: 1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh

Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian kepada masyarakat, fakultas, jurusan/prodi, pusat pengabdian, laboratorium, tenaga akademik/pengabdi baik secara berkelompok maupun secara individu; kegiatannya dikordinasikan pada tingkat Univ/Institut/Sekolah Tinggi.

2) Lembaga /Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat, secara struktural merupakan unsur pelaksana tri dharma perguruan tinggi di lingkungan PTAIS untuk menyelenggararakan dharma pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengupayakan sumber daya yang diperlukan.

3) Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat, dibentuk oleh PTAIS sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dituangkan dalam statuta PTAIS.

4) Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang secara teknis mengkordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTAIS.

5) Dalam operasionalisasi penyelenggaraan kegiatannya, Lembaga/Pusat/ Balai Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada USPN No. 20 Tahun 2003, PP Nomor 60 Tahun 1999, dan SNP PP Nomor 19 Tahun 2005, serta Statuta PTAIS yang bersangkutan.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

C. Inovasi Pengembangan Struktur Organisasi Lembaga/Pusat/Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 pasal 27 ayat 3, telah memberikan landasan hukum bagi unit-unit di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kelembagaan pengabdian kepada masyarakat, Biro Administrasi Akademik (BAAK), dan biro Administrasi Umum (BAKU), Kepegawaian dan Keuangan. Melihat perkembangan terbaru untu pengembangan struktur UIN, tentang struktur Lembaga Pengabdian nampaknya masih sendiri-sendiri. namun bagi PTS mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengembangkan struktur kelembagaa tersebut secara konvensional, dikarenakan PTS mengambangkan STATUTA secara sendiri. untuk lebih jelasnya berikut ini diberikan bagan pengembangan organisasi kelembagaan pengabdian pada masyarakat (model 1) dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut : (1) Pengembangan Struktur Organisasi Lembaga P 3M (Model 1)

a) Struktur Organisasi P 3 M (Bagan II/B. 1.2.)

Keterangan : _________________ Garis Komando/hirakri ................................... Garis konsultativ

REKTOR UNIV/INS-KETUA STAI

PR I/PR II/PR III – PK I – PK II – PK III

Ketua LP3M Kepala

BAAK

Kepala BAKU

KOMISI

PERIMB

ANGAN

Sekretaris

Tata usaha

Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Pusat penelitian Pusat pengabdian

A B C A B C D

Tenaga Peneliti Tenaga Pengabdi

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

b) Tata Kerja Lembaga PP 3M (a) Ketua Lembaga P 3 M sekurang-kurangnya dibantu oleh seorang

sekretaris, Ketua Lembaga membawahi maksimal 2 (dua) Pusat (Penelitian, dan Pengabdian), dan beberapa Bidang atau bidang pada setiap pusat salah satu Pusat/bidang adalah Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua.Setiap Kepala/Ketua Lembaga (Penelitian, dan Pengabdian ), mengkordinasikan kegiatan kelompok/bidang Tenaga Akademik ( A,B,C,D, dst) yang masing-masing menangani Kelompok Program tertentu sesuai misi yang dikembangkan oleh P 3 M

(b) Di dalam menyusun bahan kebijaksanaan penelitian atau produk hukum kelembagaan, kepala/ketua P3M dapat di bantu oleh unit non-struktural yang disebut komisi pertimbangan.

(c) Untuk penyelenggaraan administrasi kelembagaan ketua/ kepala lembaga P3M dibantu oleh seorang sekretaris/kepala bagian tata usaha yang membawahi maksimal 4(empat) sub bagian.

2. Pengembangan Struktur Organisasi Pusat/ Balai P3M (Model II) Sesuai dengan kesenangannya PTAIS untuk mengembangkan struktur kelembagaan pusat/ balai penelitian dan pengabdian pada Masyarakat tersebut, dikarenakan PTS mengembangkan STATUTA secara sendiri, dapat melakukan inovasi struktur kelembagaan dalam rangka mengembangkan asas efektif dan efisien dan/ atau perampingan struktur tapi tidak menghilangkan fungsi dalam hal ini fungsi kelembagaan pusat/ balai penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut ini diberikan bagan model pengembangan organisasi kelembagaan pengabdian pada masyarakat secara konvensional dapat di gambarkan pada bagan sebagai berikut :

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a) Bagan Struktur Organisasi Pusat/ Balai Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (Bagan II/B.1.3.)

Keterangan : _________________ Garis Komando/hirakri ................................... Garis konsultativ

b) Tata kerja pusat/ balai P3M

(a) Ketua pusat/ Balai P3M sekurang-kurangnya dibantu oleh seorang sekretaris, dengan membawahi maksimal 2(dua) bidang (Bidang Penelitian dan Pengabdian), setiap bidang terdiri dari 3-4 kelompok tenaga ahli, salah satu kelompoknya adalah pengelolaan dan pengembangan KKN yang masing-masing dikordinasikan oleh seorang krdinator kelompok

(b) Kepala Pusat/ Balai mengordinasikan kegiatan kelompok tenaga Akademik, (A,B,C,D, dst),yang masing-masing menangani kelompok program tertentu salah satunya adalah Kelompok Program Studi KKN, dan program-program yang dikembangkan sesuai dengan misi Pusat/ Balai P3M.

REKTOR UNIV/INS-KETUA STAI

PR I/PR II/PR III – PK I – PK II – PK III

Ketua Pusat PPM

Kepala BAAK

Kepala BAKU

KOMISI

PERIMB

ANGAN

Sekretaris

Tata usaha

Kepala Bagian

Kepala Bagian

Kelompok

A B C D A B C D

Peneliti Pengabdi

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Kasubag

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(c) Di dalam menyusun ketentuan, atau produk hukum kelembagaan atau penerapan kebijaksanaan pengabdian pada masyarakat Kepala Pusat/ Balai dapat dibantu oleh unit non struktural yang disebut Komisi Pertimbangan

(d) Administrasi Kelembagaan dilakukan oleh maksimal 3 (tiga) Sub Bagian yang diarahkan kegiatannya oleh Kepala BAAK.

3. Tugas Fungsi Pengembangan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat di Lingkungan PTAIS a) Unsur Pimpinan PTAIS

1) Rektor Univ/Inst-Ketua STAI adalah unsur pimpinan yang merupakan penanggung jawab dan pengusa tunggal di perguruan tinggi

2) PR I Univ/Inst. Puket I STAI, bertugas untuk mewakili Rektor Univ/Inst. Ketua STAI dalam memimpin pelaksanaan pendidikan pengajaran, pengabdian pada masyarakat, mereka berfungsi sebagai penghubung antara Rektor dan pimpinan unit-unit perencanaan dan pelaksana, serta melakuka koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) di bidang akademik. Disamping tugas hal tersebut, Pembantu Rektor I /Puket I bertugas pula untuk mengkordinasikan program pengabdian pada masyarakat yang dlakukan baik oleh fakultas maupun oleh Pusat /Balai Pengabdian pada Masyarakat

3) PR II Univ. Inst.–Puket II STAI, bertugas untuk mewakili Rektor Univ/Isnt. – Ketua STAI dalam memimpin pelaksanaan administrasi umum termasuk keuangan perguruan tinggi mereka berfungsi antara lain sebagai penghubung antara Rektor dan pimpinan pengelola sumber dana perguruan tinggi, serta melakukan KISS di bidang administrasi umum.

4) PR III Univ. Inst.-Puket III STAI, bertugas untuk mewakili Rektor Univ/Inst.- Ketua STAI dalam memimpin pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mahasiswa, serta melakukan KISS di bidang kegiatan co – kurikuler.

b) Unsur Pelaksana Dalam pengembangan struktur kelembagaan dan unsur pelaksana Pengabdian Masyarakat, terdapat dua tipe/bentuk susunan organisasi yang dapat di pilih untuk dikembangkan pada PTAIS, tipe-tipe/bentuk tersebut antara lain: tipe Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pusat/Balai Pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) (a) Ketua LPM bertangguang jawab kepada Rektor Univ/Inst

Ketua STAI, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang melakukan tugas harian atas nama/sepengetahuan Ketua.

(b) Ketua LPM bertugas antara lain: (1) Memimpin Lembaga dan mengkordinasikan tugas kepala-

kepala Pusat. (2) Meningkatkan dan mengembangkan Pengabdian pada

masyarakat pada ketentuan yang ditetapkan bagi perguruan tinggi.

(3) Pendidikan pada masyarakat (4) Pelayanan pada masyarakat (5) Penerapan hasil penelitian (6) Pengembangan wilayah secara terpadu (7) Kuliah Kerja Nyata. (8) Mempersiapkan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan

perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat (9) Mengkordinasikan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan

perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi maupun dalam usaha mencari dan mendayagunakan sumber dana di luar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

(10) Melaksanakan penilaian atas dasar usul dan laporan pengabdian pada masyarakat

(11) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat

(12) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat

(13) Melaksanakan publikasi lembaga dan pertemuan ilmiah. (14) Menyusun laporan berkala Lembaga.

(c) Komisi Pertimbangan terdiri atas PR I/Puket I, wakil-wakil dari kelembagaan dan Fakultas/Jurusan/Prodi, dan para pakar di bidang pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang relevan. Komisi Pertimbangan bertugas antara lain:

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Membantu ketua lembaga dalam mempersiapkan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat.

(2) Menetapkan prioritas pengabdian pada masyarakat. (3) Membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan

penilaian maupun tindak lanjut hasil program pengabdian pada masyarakat.

(4) Memberikan saran peningkatan dan pengembangan kerjasama di bidang pengabdian pada masyarakat.

(5) Memberikan saran peningkatan dan pengembangan tenaga pengabdian pada masyarakat.

(d) Ketua/Kepala LPM membawahi maksimal 2 (Pusat) Pusat-pusat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berfungsi untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di bidang masalah tertentu yang ditangani secara multi/interdisipliner atau lintas sektoral. Salah satu pusatnya adalah pusat pengelolaan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

(e) Kepala Pusat bertugas antara lain: (2) Memimpin pusat yang bersangkutan dan

mengkordinasikan kelompok Tenaga Akademik yang masing-masing menangani kelompok Program Studi secara terpadu.

(3) Mempersiapkan bahan informasi/data yang diperlukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dalam pelaksanaan publikasi dan pertemuan ilmiah serta penyusunan laporan berkala.

(f) Ketua LPM dibantu oleh seorang Kasubag, Bagian Tata usaha yang berfungsi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada lembaga. Kasubag Tata Usaha Kelembagaan bertugas antara lain: (1) Melakukan pelayana teknis dan administrative di

lingkungan Lembaga P 3 M. (2) Mengkoordinasi tugas-tugas Administrasi P 3 M. (3) Menyusun laporan berkala kelembagaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kelembagaan membawahi maksimal 4 (empat) Seksi tersebut adalah:

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Seksi Umum (termasuk antara lain: surat menyurat, urusan dalam, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan).

(2) Seksi Perencanaan/ Pengembangan program (termasuk antara lain: urusan penyediaan bahan

2) Pusat/Balai Pengabdian pada Masyarakat (BPM) a) Pusat/ Balai Pengabdian pada Masyarakat merupakan unit

struktural yang berbentuk peralihan. b) Pusat/Balai Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh

seorang Kepala Pusat/ Balai yang bertanggung jawab kepada Univ/Inst-Ketua STAI.

c) Kepala Balai P 3 M bertugas antara lain: (1) Memimpin Pusat/Balai, dan mengkoordinasi kelompok

Tenaga Akademik yang masing-masing menangani kelompok program tertentu.

(2) Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Mempersiapkan bahan bagi penyusunan kebijaksanaan bagi perguruan tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat.

(4) Membantu PR I/Puket I dalam mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi maupun dalam usaha mencari dan mendayagunakan sumber dana di luar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

(5) Menyelenggarakan penilaian atas usul dan laporan hasil kegiatan dengan bantuan para pakar yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Univ/Inst-Ketua STAI.

(6) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat.

(7) Membantu PR I dalam peningkatan dan pengembangan kerja sama baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pengabdian pada masyarakat.

(8) Melaksanakan publikasi dan pertemua ilmiah (9) Menyusun lapora berkala Pusat/Balai.

d) Kepala Pusat /Balai P 3 M dibantu oleh maksimal 2 (dua) Ketua Bidang, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Bidang

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

yang berfungsi untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di bidang masalah tertentu yang ditangani secara multi/interdisipliner atau lintas sektoral oleh para koordinator program. Salah satu programnya adalah pengelolaan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tugas Kepala /Ketua Bidang antara lain: (1) Memimpin pusat yang bersangkutan dan

mengkordinasikan kelompok tenaga Akademik yang maising-masing menangani kelompok Program Studi secara terpadu.

(2) Mempersiapkan bahan informasi/data yang diperlukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dalam pelaksanaan publikasi dan pertemuan ilmiah serta penyusunan laporan berkala.

D. Pendekatan Sistem Dalam melaksanakan tugas pembinaan kelembagaan pengabdian pada masyarakat dipergunakan sistem artinya: 1. Perlu kejelasan identifikasi pihak-pihak yang terlibat didalam

pelaksanaan tugas tersebut maupun didalam administrasi pengebdian masyarakat.

2. Perlu kejelasan tugas dan fungsi masing-masing pihak tersebut. 3. Perlu kejelasan tata hubungan kerja diantara pihak-pihak yang terlibat 4. Proses merupakan tata aliran kerja untuk mencapai tujuan tertentu

perlu kejelasan hubungan antara masukan –keluaran 5. Di dalam tata aliran kerja tersebut peran BAAK dan Bagian Tata Usaha

Kelembagaan/Sub Bagian E. Peran BAAK dalam administrasi P 3 M

Dalam administrasi pengabdian pada masyarakat BAAK,berperan sebagai: 1. Unsur pembantu pimpinan perguruan tinggi yang melaksanakan:

a. Penyebarluasan kebijaksanaan dan informasi yang berasal dari pimpinan perguruan tinggi kepada pihak yang memerlukannya.

b. Dokumentasi dan kearsipan semua kegiatan, hasil program, kebijaksanaan dan produk hukum di bidang pengabdian pada masyarakat.

c. Menyediakan informasi/data tentang pengabdian pada masyarakat bagi keprluan pimpinan Perguruan Tinggi dalam pengambilan keputusan

d. Hubungan Masyarakat tentang informasi pengabdian pada masyarakat ke dalam maupun ke luar kampus. Dalam hal

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

penyebarluasan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, peran BAAK bersifat netral.

e. Penyusunan laporan berkala. 2. Unsur penunjang tugas fungsional Pimpinan Perguruan Tinggi yang

melaksanakan: a. Inventarisasi tenaga P 3 M di perguruan tinggi termasuk calon

mahasiswa KKN dan dosen pembimbing b. Inventarisasi kerja sama antara perguruan tinggi dan pihak luar di

bidang pengabdian pada masyarakat. c. Inventarisasi sarana pengabdian pada masyarakat dan KKN di

perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program pengabdian pada masyarakat dan KKN.

d. Membantu fakultas maupun kelembagaan P 3 M dalam mengembangkan tenaga pelaksana pengabdian pada masyarakat termasuk tenaga pembimbing dan pelatih KKN.

e. Membantu fakultas maupun kelembagaan PPM dalam pengendalian mutu pengabdian pada masyarakat dan KKN

f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi P 3 M, memantau pelaksanaan administrasi P 3 M, dan KKN oleh bagian Tata Usaha Kelembagaan/ Sub Bagian – Sub Bagian.

g. Dalam melaksanakan tugas pembinaan kelembagaan PPM diperlukan prasarana (seperti ruang untuk penataran kuliah pembekalan, pertemuan ilmiah, kebun percobaan, dll) dan sarana pengabdian pada masyarakat (seperti tenaga peralatan, bengkel teknologi, kendaraan, dll). Pengadministrasian, pendayagunaan prasarana maupun sarana perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAU.

F. Pihak-pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan tugas pembinaan fungsional, dan administrasi P 3 M antara lain: 1. Pembina Perguruan Tinggi (seperti Direktorat Jenderal) Badan Hukum

Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, Yayasan, dll), 2. Rektor Univ/Inst-Ketua STAI 3. BAAK 4. BAKU 5. Kelembagaan PPM/Lembaga/Balai/Pusat dan pusat-pusat di bawah

lembaga. 6. Komisi Pertimbangan (Non Struktural).

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Kelembagaan penelitian/Lembaga/Balai Penelitian dan pusat-pusat di bawah lembaga.

8. Fakultas/Jurusan. 9. Kebun percobaan/Bengkel teknologi 10. Perpustakaan (fakultas/perguruan tinggi). 11. Badan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 12. Di Perguruan tinggi yang memiliki LP 3 M terdapat pula

perpustakaan lembaga, dan bengkel teknologi, laboratorium bantuan hukum yang canggih untuk keperluan pusat-pusatnya.

G. Perumusan Tata Kerja

Tata kerja peningkatan dan penegembangan P3M diatur terprogaram, terarah dan terpadu. Penaturan tata cara tersebut berlandaskan beberapa prinsip antara lain: a) Setiap unit kerja yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan perguruan tinggi. b) Adanya kiss dalam pengelolaan ppm di perguruan tinggi. c) Adanya suatu pintu masuk bagi pendyagunaan sumber dana dari pihak

manapun. d) Meletakan dan kewajaran dalam memanfaatkan dana ppm yang berasal

dari pihak manapun melalui usul rencana kerja. e) Menyajikan usul rencana kerja ppm dan laporan hasilnya melalui telaah

bertingkat di perguruan tinggi. f) Meningkatkan hubungan kerja antara pr i/ puket i, ketua

lembaga/kepala pusat/kepala balai ppm dan pr ii/team sp4. g) Melembaga kan pendayagunaan sumber daya manusia dan fasilitas

yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang memperlancar inventarisasi kegiatan dari hasil ppm.

h) Menghindari tumbuhnya citra yang keliru bahwa kegiatan ppm akan menanggung pelaksanaan pendidikan da pengajaran.

i) Menciptakan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi terhadap pelaksanaan kerja sama di bidang ppm.

j) Setiap surat/dokumen harus diproses oleh masing-masing unit kerja paling lama dalam waktu 5 hari.

k) Kemungkinan terwujudnya sistem pengarahan terhadap prestasi ilmiah.

H. Mekanisme Pengembangan P3M Yang dimaksud dengan mekanisme kerja di sini yaitu proses dari keseluruhan kerja/kegiatan secara umum yang dilakukan oleh

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat secara operasional, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai sasaran pengabdian yang diharapkan dapat memperoleh umpan balik sebagai input dari usaha pengenbangan Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PTAIS. Untuk lebih jelasnya tergambar pada diagram/flow cart di bawah ini sebagai berikut:

Bagan Mekanisme Kerja P3M(Bagan II/B.1.3) Keterangan diagram/flow cart di atas sebagai berikut: a. Permasalahan yang timbul sebagai masukan input, baik yang diperoleh

dari permintaan/kebutuhan masyarakat atau sebagai akaibat dari progaram pengembangan PTAIS sendiri diajukan kepada oleh Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor Univ/Inst/Ketua STAI untuk memperoleh persetujuan,atau atas instruksi Rektor Univ/Inst/Ketua STAI kepada Lembaga/Pusat/Balai Pengabdian Kepada Masyarakat melalui proposal.

b. Lembaga/Pusat/Balai P3M, menyusun perencanaan/proposal melibatkan unsur-unsur yang terdiri dari Kepala/Ketua Lembaga/Pusat/Balai P3M/Ketua Pusat/koordinator progaram dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan, serta perwakilan dari masyarakat calon mitra binaan.

c. Proposal telah disusun oleh Lembaga/Pusat/P3M, selanjutnya diajukan kepada Pimpinan PTAIS Rektor Univ/Inst/Ketua STAI untuk memperoleh persetujuan pelaksana.

d. Proposal telah memperoleh persetujuan dari Rektor Univ/Inst/Ketua STAI, selanjutnya disosialisasikan/diajukan kepada pihak pemerintah daerah setempat sebagai perantara atau pada pihak/intansi terkait

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

untuk diadakan kesepakatan kerja sama berdasarkan kesediaan dan ketentuan yang berlaku.

e. Rencana kegiatan pengabdian telah sampai pada kesepakatan kerja sama dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya kesepakatan MoU oleh kedua belah pihak antara pihak PTAIS sebagai pihak pertama (I) da Instansi lain sebagai pihak kedua (II).

f. Organisasi pelaksana melaksanakan langkah-langkah teknis kegiatan sejak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

g. Sampai pada proses pelaksanaan kegiatan P3M dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat, melalui mekanisme kerja monitoring, evaluasi/penilaian dan laporan kegaiatan P3M/output.

h. Laporan hasil/output pengabdian: 1) Laporan telah disusun oleh Lembaga/Pusat/Balai P3M, selanjutnya

dilaporkan kepada Rektor Univ/Inst/Ketua STAI. Untuk di evaluasi oleh organ evaluasi melalui Rapat Pimpinan PTAIS/ Senat PTAIS/tenaga ahli yan diperlukan dalam evaluasi.

2) Hasil evaluasi tersebut di atas, digunakan sebagai bahan masukan/input bagi kepentingan pengembangan PTAIS dalam bidang dharma pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB III MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pengembangan program atau disebut development program, dimaksudkan disini adalah sebagai fungsi kedua dari manajemen yaitu pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program menggambarkan tentang apa yang perlu dilaksanakan dan mengapa hal itu perlu dilaksanakan. Jadi program berupa pernyataan tertulis tentang situasi, tujuan masalah-masalah yang hendak dipecahkan dan cara-cara pemecahannya. Dari program akan muncul kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan agar program itu dapat di wujudkan. Kegiatan-kegiatan itu akan tertuang dalam rencana kerja lengkap dengan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana melakukannya, siapa pelakunya, siapa khalayak sasarannya, dimana akan dilakukan, dan kapan akan dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku program pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah tenaga akademik yang melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu fungsi dan misi perguruan tinggi, di samping melakukan pendidikan dan pengajaran serta penelitian.

Dalam rekruitmen tentang kebutuhan tenaga administrasi/tenaga teknis pada Kelembagaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat diusulkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut, dan pengelolaan administrasinya diatur oleh Biro Administrasi Umum.

Program Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di sini dimaksudkan adalah dua dharma dari tri dharma perguruan tinggi pada PTAIS, yang merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung kepada mayarakat secara institusional dan professional melalui metodologi ilmiah, sebagai tanggung jawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha menggali dan mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Artinya secara resmi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini haruslah dilakukan secara melembaga yaitu oleh atau atas nama perguruan tinggi tertentu yang disetujui oleh Pimpinan PTAIS (Rektor Univ/Inst-Ketua STAI) atau pejabat yang ditunjuknya.

Tujuan umum dari kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan/atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

termasuk usaha meningkatkan kemampuan masyarakat atau anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya dan kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.

Dengan demikian program penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTAIS harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, tetapi sedapat mungkin yang dampaknya secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kebijakan Departemen Agama, melalui Ditjen Kelembagaan Agama Islam pada tahun 2004, telah memberikan arahan pengembangan Penelitian oleh perguruan PTAI, substansinya adalah difokuskan kepada: a) Peningkatan Kualitas penyelenggaraan dan hasil penelitian b) meningkatkan kajian yang menonjolkan sikap cara kritis, kreativ, dan

inovatif. c) Fokus kajian Islam harus berubah mendasar (reformasi atau bahkan

revolusi) “Reinterpretasi” terhadap pemahaman selama ini ada. Islam harus mampu berperan untuk memajukan umatnya dalam masalah kemudian.

d) Penelitian kini harus lebih berorientasi aktif; orientasi masa kini “kontemporer”

e) Penelitian serius selalu dilakukan, yang antara lain untuk menjawab pertanyaan “ mengapa terjadi gap antara ajaran dan realitas” dan sekaligus jawabannya.

f) Usaha serius dilakukan untuk mewujudkan masyarakat modern dan maju berdasarkan Islam. Ini sebagai jawaban atas hasil penelitian, sehingga dapat diaplikasi bukan sekedar ungkapan kosong dan ngawang-ngawang atau apologetik dalil agama.

g) Semua kajian penelitian haruslah mengarah kepada masa kini, bukan menghafal dari bangsa lalu. Kebanggan masa lalu untuk membangkitkan motivasi kesuksesan masa kini dan masa depan. Masa lalu merupakan pelajaran sejarah yang kebaikannya untuk masa kini, bukan sebaliknya.

h) Kebijakan Pengembangan Program Penelitian kini juga, harus lebih berorientasi yang progresiv, untuk keberhasilan masa depan di samping masa kini “kontemporer”

Substansi penelitian pada PTAI, ialah untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang cukup menonjol dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambilan keputusan pemerintah /swasta dan masyarakat sasaran pembangunan, termasuk pihak industri. Terdapat empat kategori penelitian yang harusn dikembangkan oleh PTAIS, antara lain:

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Landasan penyelenggaraan penelitian dalam lingkungan PTAI, ditunjang dengan beberapa keputusan Menteri Agama berkenaan dengan pembidangan Ilmu Agama Islam (IAI) dan kurikulum pendidikan tinggi Agama Islam. Sementara itu penyelenggaraan penelitian PTAI yang diprogramkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam/sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Agama, didasarkan pada KMA Nomor 1 Tahun 2010 dan berdasarkan KMA Nomor 110 Tahun 1982 pembidangan Ilmu Agama Islam sebagai berikut: a. Bidang Ilmu Qur’an dan Hadits b. Bidang Ilmu Pemikiran dalam Islam c. Bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan Pranata Sosial d. Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam e. Bidang Ilmu Bahasa f. Bidang Ilmu Pendidikan Islam g. Bidang Ilmu Dakwah Islamiyah h. Bidang Ilmu Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam. Penyelenggaraan penelitian di PTAI diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan secara simultan: pertama, untuk meningkatkan mutu penelitian, mencakup proses dan hasil yang diperoleh; kedua, untuk meningkatkan diversivikasi perhatian, mencakup penelitian akademik, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan penelitian aksi; dan keiga, untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian, mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan serta penunjang kemajuan masyarakat bangsa Indonesia. a. Tenaga peneliti perguruan tinggi adalah tenaga akademik yang

melakukan penelitian sebagai salah satu pelaksanaan dharma dari tri dharma perguruan Tinggi, di samping melakukan pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat. Pembinaan tenaga peneliti di fakultas bersifat tetap dan kontinue. Adanya tenaga peneliti pada kelembagaan penelitian didasarkan atas petugas-utama di kelembagaan tersebut melalui kerja sama antara kelembagaan penelitian dan fakultas. Jadi pembinaannya bersifat sementara. Adanya tenaga pengelola dan kelembagaan penelitian juga didasarkan atas penugasan melalui SK Menteri (Diknas/Depag) atas usul PTS. Sedangkan pengadaan kebutuhan tenaga administrasi/tenaga teknis/laboran/tenaga lapangan di kelembagaan penelitian diusulkan oleh pimpinan kelembagaan tersebut, dan pengelolaan administrasinya diatur oleh Biro Administrasi Umum.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Kebijakan Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat, telah reformasi sejak tahun 2010, tepatnya tanggal 21 s.d 23 Mei 2010 Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, telah mengadakan pertemuan konsultasi bersama para Ketua/Kepala PPM IAIN dan STAIN seluruh Indonesia, yang salah satu kegiatannya menetapkan rancangan model pengembangan program pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya model pengembangan KK N yang layak untuk dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi Islam, substansinya adalah sebagai berikut:

Pengabdian pada masyarakat oleh perguruan PTAI difokuskan kepada enam (enam) bentuk pengembangan, yaitu: 1. Pengembangan Pendidikan pada Masyarakat 2. Pengembangan Pelayanan kepada Masyarakat 3. Pengembangan Kaji Tindak Lanjut action research 4. Pengembangan Wilayah secara terpadu 5. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata 6. Pengembangan Penerapan Hasil Penelitian

Khusus Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mencerminkan penerapan hasil pendidikan dan pengajaran, serta penelitian di perguruan tinggi secara terpadu. Dan Pengabdian pada masyarakat oleh fakultas ataupun kelembagaan pengabdian pada masyarakat mencakup pengabdian pada masyarakat yang melibatkan fakultas/antar jurusan di lingkungan fakultas maupun Perguruan Tinggi. Masing-masing PTAI (IAIN, STAIN dan PTAIS) diberi keleluasaan untuk menerbangkan format-format yang telah spesifik, dengan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB IV PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Pengembangan Program

Dalam penggagasan dan perencanaan suatu prugram P3M Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung yang efektif dan efisien harus didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Manajemen Berbasis hasil (Result Based Management), yakni satu

proses pengelolaan program yang yang berorientasi pada hasil yang bermanfaat, berdaya guna dan efektif bagi pencapaian cita-cita program, lengkap dengan indikator keberhasilan dan sumber/alat btasa dijadikan bukti.

2. Transparansi (Transparansi), yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara penanggungjawab, pelaksana program, dengan penyandang dana dan objek melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai, tebuka untuk diketahui, siap untuk dikontrol dan tidak melakukan manipulasi.

3. Akutabilitas (Accountabilities), yakni bertanggungjawab dan siap menanggung gugatan apabila program yang dijalankan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Partisipasi Publik (Public Participation), yakni melibatkan publik (masyarakat/ sasaran praktek) sebagai subjek dalam pelaksanaan program.

5. Kesetaraan dan keadilan Gender (Gender Equality), yakni memperlakukan setara, adil dan tidak diskriminativ terhadap perempuan dan memperjuangkannya dalam pelaksanaan program.

6. Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education), yakni memandang setiap orang yang terlibat sebagai subjek yang memilki daya pikir, keasi inovasi sehingga pendidikan tidak indoktrinasi dan pedagogic, melainkan berangkat dari pengalaman beersama untuk dapat mengungkapkan, menganalisis dan menyimpulkan hasil dari pengalaman itu dan kemudian mengalami sendiri dalam implementasinya.

7. Efektif dan Efisien, yakni menjamin terselenggaranya program yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertangguang jawab.

Dalam realisasi program pelaksanaan prinsip-prinsip ini dignakan paradigma dan metodologi Participactory Action Research (PAR), yakni suatu rangkaian aksi-refleksi dalam pelaksanaan progaram, sehingga semua rangkaian

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

pelaksanaan progaram merupakan tindak lanjut dari hasil riset dan dalam waktu yang sama menjadi bagian dari riset untuk aksi berikutnya. Ada 6 (enam) prinsip PAR yang penting diperhatikan adalah; (1) Reflexive critique, (2) Dialectical critique, (3) Collaborative resources, (4) Risk, (5) Plural Structure, dan (6) Transformation. (Winter: 1989). Metode ini memadukan pendidikan (penyadaran dan pencerhan), penelitian (refleksi) dan pengabdian kepada masyarakat (aksi) dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suatu program sekaligus.

B. Perencanaan Gagasan Program

1. Latar Belakang program a. Konteks Progaram jelaskan secara singkat kaitan progaran ini dengan

agenda nasional atau daerah otonom dalam konteks pembaharuan system pendidikan nasional, terutama pendidikan agama di madrasah/ pesantren/ mesjid. Jelaskan pula problem apa yang dihadapi secara rill oleh calon dampingan.

b. Inisiatif dan progaram terkait; Tempatkan program dalam konteks upaya nasional atau daerah yang tengah atau sedang direncanakan, dengan menyebutkan pihak-pihak yang terlibat di tingkat nasional maupun daerah. Jelaskan apabila lembaga Anda telah bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut atau bermaksud untuk melakukannya, baik terkait dengan progaram ini atau tidak.

c. Alasan pemilihan; Jelaskan secara singkat dan meyakinkan berdasarka data hasil riset aksi atau riset pendahuluan-tentang mengapa madrasah/ pesantren/ mesjid perlu diberdayakan oleh PTAIS dan aspek-aspek apa saja yang membutuhkan pemberdayaan, apa potensinya, apa kelemahannya, sisi mana yang harus diberdayakan dan sebagainya. untuk menentukan pilihan ini, sebaiknya digunakan analisis perbandmingan dengan madrasah/ pesantren/ mesji lain di daerah yang sama.

d. Perencanaan program; jelaskan secara singkat proses yang Anda lakukan sehingga progaram ini menjadi bagian dari perencanaan. Jelaska pula pihak-pihak yang melakukannya dan pihak-pihak yang terlibat dan kapan pelaksanaannya.

e. Penglaman terkait; Jelaskan secara pernytaan misi organisasi atau lembaga dan berikan informasi tentang proyek-proyek atau program yang pernah dilakukan organisasi yang Anda dapat mendukung ini.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Deskripsi dan Strategi Progaram a. Deskripsi

1) Masalah utama yang dihadapi; Jelaskan masalah-masalah utama (cord problem) yang teridentifikasi dan perlu diselesaikan melalui program ini. masalah utama diharapak muncul berdasarkan riset aksi dan riset pendahuluan yang telah dikukan sebelumnya.

2) Cita-cita program; Jelaskan secara singkat dan memahamkan (1) cita-cita (goal) program yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, (2) ukuran (indikator) yang digunakan bahawa cita-cita progaram itu berhasil, (3) sumber bukti atau alat verifikasi yang bisa dijadikan dasar atas keberhasilan cita-cita itu, dan (4) asumsi penting tentang keberhasilan cita-cita itu.

3) Tujuan Hasil kegiatan Program; Jelaskan secara singkat dan memahamkan (1) tujuan per tahun (porpose) selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai cita-cita tersebut, lengkap disertai dengan ukuran atau (indikator) keberhasilan, sumber bukti atau alat verifikasi dan asumsi penting atas keberhasilan tujuan tersebut, (2) hasil (output) yang diharapakan dari tujuan tersebut per tahun selama 5 (lima) tahun ke depan, lengkap disertai dengan ukuran (indicator) keberhasilan, sumber bukti atau lat verifikasi dan asumsi penting atas keberhasilan tujuan tersebut, (3) rancangan kegiatan (activities) untuk 1 (satu) tahun pertama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan pada tahun pertama, lengkap disertai dengan sumber bukti atau alat verifikasi dan asumsi penting atas keberhasilan tujuan tersebut.

4) Dampak progam yang diharapkan; Jelasakan dampak (impacts) yang diharapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan secara terukur.

5) Masukan Program; Terangkan masukan program (input) yang dimilki dan diharapkan untuk mengelola program sehingga biasa dihasilkan untuk mencapai outputs. Terangkan juga bila ada konstribusi dalam bentuk barang dan sebutkan pihak-pihak penyumbang (bila perlu), sumber daya manusia atau lainnya yang dinilai penting.

b. Strategi Implementasi Program Setahun Jelaskan strategi yang dipilih untuk mengimplementasikan program dalam setahun ini.

c. Manajemen dan Akuntabilitas Program

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jelaskan secara rinci mengenai: (a) struktur dan komposisi tim pelaksana program, (b) garis akuntabilitas untuk setiap pihak dala striktur pelaksana, (c) hubungan program ini dengan PTAIS dimana lembaga/pelaksana program ini bernaung, (d) informasi tentang manajemen yang digunakan sehingga mencerminkan transfaransi dan akuntabilitas, dan (e) jelaskan langkah- langkah yang akan ditempuh untuk mecapai tujuan program.

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan Program a. Jelaskan secara rinci dalm skala waktu dari setiap kegiatan yang

akan dilaksanakan pada program ini. b. Dalam jadwal ini dijelaskan jugatahapan-tahapan kegiatan yakni:

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan. e. Monitoring dan Evaluasi Program

Jelaskan secara singkat mekanisme monitoring dan evaluasi program, ukuran (indikator) yang digunakan, jadwal monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diusulkan dan mekanisme membuat dan memperbaharui rencana kerja dan jadwal audit.

3. Format Penyusunan Strategi Program Untuk mengembangkan tenaga kerja logic (logical frame works) cita-cita, tujuan, dampak, hasil dan kegiatan, dapat dibuatkan dalam bentuk Matrik Perencanaan Program Model RBM (Resuly Based Management) sebagai berikut:

a. Matrik Model Perencanaan Program Model RBM (Result Based

Management)

STRATEGI PROGRAM

HASIL YANG DIHARAPKAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

SUMBER ALAT PEMBUKTIAN

ASUMSI RESIKO

1 2 3 4 5 GOAL ....................... ....................... .......................

IMPACTS ....................... ....................... .......................

1 ...................... 2. ......................

1.1. ..................... 1.2. ..................... 1.3. ..................... 2.1. ...................... 2.2. ...................... 2.3. ......................

................. ................. ................. ................. .................

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

.............

.... PURPOSE 1. ...................

....

OUTCOMES 1.1..................... 1.2.....................

1.1.1. ..................... 1.1.2. ..................... 1.1.3. .....................

1.1.1. ..................... 1.1.2. ..................... 1.1.3. .....................

1.1.1. ....... 1.1.2. ........ 1.1.3...........

2. .......................

2.1. ...................... 2.2. ......................

2. .......................

2.4. ...................... 2.5. ...................... 2.6. ......................

.............

......

.............

......

.............

...... INPUTS 1........................ ........................

OUTPUT-1 ............................. ............................. .............................

1 .......................... ........................

.. 2. ..........................

1.1. ..................... 1.2. ..................... 2.1. ...................... 2.2. ......................

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

.............

......

2. ....................... ......................

.

ACTIVITIES 2 ..........................

1

OUTPUT-2 .......................... .......................... .......................... ACTIVITIES

1 .......................... ........................

.. 2. .......................... ........................

.. 2

1.1. ..................... 1.2. ..................... 1.3. ..................... 2.1. ...................... 2.2. ...................... 2.3. ......................

.............

......

.............

......

.............

...... ................... ................... ...................

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1 .......................... .......................... 2 .......................... ..........................

3. ....................... ......................

OUTPUT-3 ............................. ACTIVITIES 1 .......................... 2 ..........................

1 .......................... 2. ..........................

1.4 ..................... 1.5. ..................... 1.6. ..................... 2.4. ...................... 2.5. ...................... 2.6. ......................

.............

......

.............

......

.............

...... ................... ................... ...................

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Keterangan: Design (Kerangka) Penyusunan Strategi Program difokuskan untuk menggambarkan kerangka kerja logis logical prime work cita-cita, tujuan, dampak, hasil, dan kegiatan meliputi. b. Goal (cita-cita) dirancang dalam kerangka 4-5 tahun atau satu periode

kepemimpinan, disebut Strategi Induks c. Pupose (tujuan) dirancang dalam kerangka 1 (satu) tahun ke

depan/tahun anggaran disebut Strategi Operasional d. Sumber/alat bukti adalah sumber dari mana dengan memperhatikan

unsur-unsur berikut: Validity (validitas) Reliability (kepercayaan) Sensitivity (kepekaan) Simplicity (kesederhanaan) Utility (kegunaan) Affordability (akses/keterkaitan)

b. Logika Internal Result Based Management

PENGELOLAAN PROGRAM

Masukan

(Inputs) Kegiatan

(Activities)

Hasil

Kegiatan

(Outputs)

Sumber daya (manusia, organisasi,

sistem, dana, fisik)

yang diberikan oleh stakeholder langsung

atau tidak langsung

kepada program

Koordinasi bantuan teknis, pelatihan dan

kegiatan lain yang

dilaksanakan oleh

pelaksana program

Hasil (perubahan)

jangka pendek

akibat langsung

kegiatan yang

dilakukan

Hasil

Program

(Outcomes)

Hasil (perubahan)

jangka menengah

akibat logis

pencapaian dari

berbagai hasil

kegiatan

Dampak

(Impacts)

Hasil (perubahan)

jangka panjang

akibat logis

pencapaian dari

berbagai hasil

kegiatan dan

program

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

c. Kerangka Logis Kerja dalam Pengelolaan Program

IMPACTS

(Dampak hasil kerja

Program Jangka Panjang

OUTCOME

(Hasil Kerja

Progam Jangka

Pendek)

OUTCOME

(Hasil Kerja

Progam Jangka

Pendek)

OUTCOME

(Hasil Kerja

Progam Jangka

Pendek)

PURPOSE

(Tujuan

Jangka

Pendek)

GOAL

(Cita-cita, Tujuan,

Jangka, Pendek)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

OUTPUT

(Hasil

langsung dari

kegiatan)

PROCESS

(Pengelolaan

Program) ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

PLANNING

(Perencanaan

Program)

INPUTS

(Sumber daya: Dana, manusia, fasilitas, sistem, dll.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

d. Logika Eksternal Result Based Management

Dan Maka

Bila Dan

Maka

Bila Dan

Maka

Bila

Maka Bila

4. Format Penyusunan Anggaran Program

a. Kerangka Dasar Pengangguran Penganggaran (budgeting) merupakan suatu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu proyek kegiatan yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. selanjutnya, Koonts membatasi bahwa budgeting adalah formulasi perencanaan untuk periode tertentu dibuthkan sejumlah dana.

b. Prosedur Persoalan penting dalam penganggaran yaitu bagaimana memantapkan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Tahapan-tahapan tersebut perlu dilakukan sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode

anggaran

IMPACTS

(Dampak hasil kerja Program

Jangka Panjang

OUTCOME

(Hasil Kerja

Program Jangka

Pendek)

OUTPUT (Hasil langsung dari

pekerjaan)

ACTIVITY

(Kegiatan)

ASUMSI

RESIKO

ASUMSI

RESIKO

ASUMSI

RESIKO

ASUMSI

RESIKO

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dna material

3) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial

4) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati 5) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambil

keputusan) dalam tahap ini dilakukan konsultasi/kompromi melalui rapat-rapat secar objektif dan subjektif.

Disamping itu memberikan macam kerangka operasional dalam biaya dan waktu, anggaran juga menjalankan dua fungsi, yaitu: 1) menjadi alat untuk pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Karenannya penganggaran dirancang dengan mencantumkan siapa penanggung jawab suatu kegiatan 2) sebagai instrumen kegiatan pengawasan dan penilaian hasil. Besarnya pengeluaran biaya di tingkat penanggung jawab nya, dapat diketahui sampai di mana tingkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan.

c. Bentuk Dalam mendesain budget terdapat dua bentuk, yaitu 1) Program budget line item budget, yang digabungkan sebagai

bentuk yang tradisional. Keuntungan dari bentuk pemagaran ini memudahkan kontrol pengeluaran biaya tetapi tidak membantu untuk pengambilan keputusan, di samping itu tidak dapat menunjukkan masukan program dan keluaran nya, karena bentuknya terlalu global.

2) Program budget line item budget anggaran butir per butir sesuai denga paket kegiatan paling banyak digunakan, sedangkan program budget merupakan langkah menuju Sp-4 (Sistem Penyusunan Program dan Penganggaran) sering dipergunakan di lingkungan pendidikan. Bentuk ini menekankan pada sasaran yang konkrit dalam pernyataan fungsional. Oleh karena itu penganggaran berdasarkan program mengharuskan diadakan pemilihan sasaran alokasi sumber berdasarkan analisis sitematik.

Selain dari kepentingan itu kita dapat melihat bahwa penganggaran program sangat erat kaitannya dengan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai fungsi manajemen terutama fungsi perencanaan. d. Penyusunan Rencana Anggaran

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja P3M (RAPB) terkait dengan manajemen perencanaan yang mengacu

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

kepada sistem terpadu dengan melibatkan semua unit kerja terkait. Penggunaan sistem terpadu dengan sumber anggaran lainnya, bertujuan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. 1) Unsur-unsur Penyusunan Rencana Anggaran

Unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: (a) Pengalokasian anggaran selalu memperhatikan skala prioritas

berdasarkan kemampuan sumber-sumer dana. (b) Anggaran harus mendukung peningkatan kinerja tugas pokok

setiap unit (c) Penyusunan anggaran harus didukung dengan bukti-bukti fisik

yang dapat diukur baik volume maupun harga indeks/harga satuan yang menggunakan tarif indeks standarnya menurut peraturan dan norma yang berlaku

(d) Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan rencana untuk pengembangan baik rencana pengembangan institusi sendiri/intern, maupun rencana pemerintah pusat.

2) Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan (a) Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dan kewenangan

institusi/lembaga profit pendidikan sebagai institusi publik dan institusi profesional yang mengedepankan pelayanan dikembangkan pada Penyusunan Strategi Program di atas, maka model Penyusunan Anggaran secara umum di prioritas kan pada anggaran operasional manajerial dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan: (1) Anggaran operasional-manajerial, yang menyangkut honor

pimpinan dan staf pelaksana, administrasi, operasional sehari-hari pekantoran dan sejenisnya. Hal ini diasumsikan bahwa kantor institusi pendidikan adalah lembaga non profit berfungsi untuk melayani klienya yaitu masyarakat/siswa/guru, peranan dan kualitasnya perlu ditingkatkan

(2) Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, meliputi honor/insentif pimpinan, guru, nara sumber, fasilitator, moderator, konsumsi,akomodasi, transportasi, dokumentasi dan lain-lain. Hal ini diasumsikan bahwa institusi pendidikan adalah lembaga profesional berfungsi untuk pengawasan, pembinaan, pengendalian, serta pemberdayaan dalam

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

rangka peningkatan mutu pendidikan, sehingga peranan, mutu/kualitas pendidikan perlu ditingkatkan.

b. Rancangan item (jenis) pembiayaan Item (jenis) pembiayaan yang dirancang meliputi: (1) Satuan/unit, misalnya paket, orang/bulan, orang/hari, unit

atau disesuaikan dengan jenisnya. (2) Jumlah satuan (3) Frekwensi kegiatan atau item pembiayaan itu dikerjakan. (4) Harga satuan/unit. (5) Sumber dana pembiayaan: (6) Rekapitulasi Anggaran untuk keseluruhan item

pembiayaan. e. Prosedur penyusunan dan Penetapan Rencana Anggaran

Prosedur dan langkah-langkah dalam penyusunan angaran ini dikembangkan dari Sistem Perencanaan SISCAN yang berlaku, serta disesuaikan pula dengan mekanisme tata kerja organisasi dan kewenangan menurut fungsi tugas jabatan masing-masing yang terkait dengan tugas fungsi intitusi pendidikan, maka prosedur penyusunan dan Penetapan Rencana P3M dilaksanakan sebagai berikut: 1) Pimpinan intitusi menetapkan arah kebijakan perkembangan

secara menyeluruh untuk tahun anggaran yang direncanakan. 2) Pimpinan Unit/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

menyampaikan informasi atau arahan tentang rencana anggaran kepada Unit/Sub. Unit kerja dilingkungan intitusi.

3) Unit/Sub. Unit kerja dilingkungan intitusi/lembaga menyusun program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibawah koordinasi Pimpinan Unit/Bidang Bidang Keuangan.

4) Setiap unit kerja merumuskan alokasi anggaran sesuai dengan bidang garapannya dan memprioritaskan kegiatan serta menserasikan dengan sumber-sumber anggaran baik rutin/SPP, maupun sumber-sumber lain.

5) Pimpinan Intitusi/Lembaga melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk membahas dan menetapakan konsep RAPB-P3M.

6) Pimpinan terkait melaksanakan rapat pengesahan RAPB-P3M, berdasarkan hasil pembahasan.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

7) Pengajuan RAPB berupa Daftar Usulan Kegiatan dan Rencana Anggaran, kepada instansi lebih tinggi dan sumber-sumber lain yang diperkirakan dapat memberikan bantuan biaya.

f. Jadwal Penyusunan Anggaran dan Unsur-unsur yang Terkait (contoh pengunaan alokasi waktu/jadwal)

No

Waktu Kegiatan Unsur/Terkait

1. Januari Pengarahan kebijakan program anggaran

Pimpinan Institusi.*) dan Pimpinan PT

2. Februari Pimpinan unit kerja intern institusi melakukan penjabaran kebijakan Rektor Univ/ Inst/ Ketua ST.

Kepala/Ketua Lembaga/Pusat/Fakultas/Jurusan/Prodi

3. Maret-April

Unit kerja teknis menyusun program kerja dan anggaran untuk bahan rapat kerja anggaran tahunan. Dan usulan Angaran.

Kepala/KetuaLembaga/Pusat P3M dan Bidang-Bidang

4. Mei-Juni Rapat Kerja Anggaran Menghimpun, mengolah dan menyusun Daftar Usulan Rencana Program Anggaran

PR.II/Biro AKU-A2KPSI /Bag. Prc.& Keu. Peserta Unit-unit terkait

5. Juli Mengajukan TOR dan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Instansi/Lembaga terkait. Pengolahan dan Pengesahan Anggaran

Biro A2KPSI Bagian Perencanaan

6. Agustus Distribusi Alokasi Anggaran Bagian Perencanaan

7. September

Implementasi Kegiatan Bagian Perencanaan

*) Operasional Yayasan/Institusi Pendidikan Tinggi

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

g. Format Penyusunan Anggaran Kegiatan P3M MATRIK MODEL RANCANGAN ANGGARAN INSTITUSI

PENYELENGGARAAN P3M Nama Kegiatan/............................. Jenis pembiayaan ...........................

No

Komponen

Satuan

Jumla

h

Frekwensi

Harga Satuan/Unit

Total

Biaya

Kontribusi

Sumber dana

Unit

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Sub. Bidang Program Pendidikan dan pengajaran

a. Belanja Honor/Tidak Tetap

1.

2.

3. Dst

Sub Total . A.1

b. Belanja Barang

1.

2.

3. Dst

Sub Total A.2

c. Belanja Jasa Lainnya

1. 2.

3.

Dst

Sub Total A.3 d. Belanja Transportasi Lainnya

1.

2.

3. Dst

Sub Total A.4

B. Sub Bidang Program Penelitian

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Belanja Honor/Tidak Tetap

1.

2. 3.

Dst

Sub Total B.1

b. Belanja Barang 1.

2.

3.

Dst Sub Total B.2

c. Belanja Jasa Lainnya

1.

2. 3.

Dst

Sub Total B.3

d. Belanja Perjalanan Lainnya 1.

2.

3.

Dst

Sub Total B.4 C. Sub. Bidang Program Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Belanja Honor/Tidak Tetap

1.

2. 3.

Dst

Sub Total B.1.a

b. Belanja Barang

1.

2. 3.

Dst

Sub Total B.1.b

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

c. Belanja Jasa Lainnya

1.

2. 3.

Dst

Sub Total B.1.c

d. Belanja Transportasi Lainnya 1.

2.

3.

Dst Sub Total B.1.d

Total Per bidang Kegiatan B.1.. ( a + b + c + d )

Bidang........................................... dan seterusnya sd. Bidang ..................................

JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN/ANGGARAN (A+B)

Keterangan: *) Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu P3M (disesuaikan dengan

Bidang Garapan P3M) Pengisian Kolom 8 kontribusi/sumber biaya disesuaikan dengan

sumber/penyandang dana

h. Kriteria/Norma Pengeluaran (Format pendukung Penyususnan Anggaran dan Acuan Operasional Kegiatan) 1) Belanja Pegawai

(a) Hunor/Tunjangan Jabatan/Insentif Pimpinan dan Staf (1) Rektor Univ/Inst/Ketua ST : Rp. ........../orng/bln (2) PR. Univ/Inst/PK ST : Rp. ........../orng/bln (3) Dekan pada Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (4) Pembantu Dekan Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (5) Kepala/Ketua Pusat : Rp. ........../orng/bln (6) Sekretaris Pusat : Rp. ........../orng/bln (7) Kepala Bidang pada Pusat-pusat : Rp. ........../orng/bln (8) Ketua Jurusan pada Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (9) Sek.Jurusan pada Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(10) Ketua program Studi pada ST : Rp. ........../orng/bln (11) Sek.Program Studi pada ST : Rp. ........../orng/bln (12) Ketua Laboratorium : Rp. ........../orng/bln (13) Sekretaris Laboratorium : Rp. ........../orng/bln (14) Kepala Biro pada Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (15) Kepala Bagian pada Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (16) Kabag TU pada ST : Rp. ........../orng/bln (17) Ka.Subag pada Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (18) Bendahara Univ/Inst : Rp. ........../orng/bln (19) Bendahara Fakultas pada Univ/Inst : Rp.

........../orng/bln (20) Mandor K3 (Cleaning Service) : Rp. ........../orng/bln (21) Kepala Satpam : Rp. ........../orng/bln (22) Staf/Pegawai Tetap : Rp. ........../orng/bln (23) Staf/Pegawai Kontrak : Rp. ........../orng/bln

b) Honor/Insentif Dosen (1) Honor Dosen Tetap (DT) : Rp. ........../orng/bln (2) Kelebihan Jam Mengajar DT : Rp. ........../orng/bln (3) Honor Dosen Tidak Tetap : Rp. ........../orng/bln (4) Kelebihan Jam Mengajar DPK : Rp. ........../orng/bln

2) Penyelenggaraan Tri Darma a) PBM

(1) Penyelenggaraan Ujian (MID/UAS/Ujian Susulan) (a) Pembuatan Soal : Rp. ........../m.kuliah (b) Pengawas : Rp. ........../kls/mk (c) Korektor/pemeriksa hasil ujian : Rp. ........../lbr/mhs (d) Pimpinan : Rp. ........../kegiatan (e) Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(2) Penyelenggara Praktikum (a) Praktikum (Ibadah/Tilawah)

Pembimbing : Rp. ........../kls/mhs Pimpinan : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(b) Praktik Mata Kuliah Berbobot Praktik Pembimbing : Rp. ........../kls/mhs Pimpinan : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(c) Praktik Kejuruan/Pengenalan Lapangan (PPL) Pembimbing : Rp. ........../kls/mhs

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pimpinan : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(3) Penyelenggaraan Studium Generale (a) Nara Sumber : Rp. ........../kegiatan (b) Moderator : Rp. ........../kegiatan (c) Pimpinan : Rp. ........../kegiatan (d) Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(4) Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (a) Pembuat TOR/DO : Rp. ........../kegiatan (b) Nara sumber/Diklat pst : Rp. ........../org/jpl (c) Koordinator Dosen Pemb. Lapangan : Rp.

........./kegiatan (d) Dosen Pembimbing Lapangan : Rp. ........../kegiatan (e) Pengolah Prog.Komputerais : Rp. ........../mhs (f) Pimpinan : Rp. ........../kegiatan (g) Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(5) Penyelenggaraan Ujian Komprehensif (a) Penguji : Rp. ........../mhs (b) Penyelenggara (pimp./pelaksana) : Rp.

........../kegiatan (6) Penyelenggara Seminar Proposal Judul Skripsi

(a) Pembimbing Akademik : Rp. ........../mhs (b) Penguji/Pembahas Proposal : Rp. ........../mhs (c) Penyelenggara (Pimp./pelaksana) : Rp. ........../mhs

(7) Penyelenggara Bimbingan Skripsi dan Sidang Munaqosah (a) Ketua Sidang : Rp. ........../mhs (b) Sekretaris Sidang : Rp. ........../mhs (c) Pembimbing Skripsi : Rp. ........../mhs (d) Penguji Skripsi : Rp. ........../mhs (e) Penyelenggara (Pimp./Pelaksana) : Rp. ........../mhs

b) Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan (1) Penelitian Kelompok

(a) Honor Tetap Konsultan : Rp. ........../bulan Ketua Tim : Rp. ........../bulan Anggota Penelitian : Rp. ........../bulan Pembantu Peneliti : Rp. ........../bulan Pembuat TOR/DO : Rp. ........../kegiatan Pembuat Instrumen (IPD) : Rp. ........../kegiatan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(b) Honor Sidang/Pembahasan (maksimal 10 Kali) Konsultan : Rp. ........../sidang Ketua Sidang : Rp. ........../sidang Sekretaris Sidang : Rp. ........../sidang Anggota Peneliti : Rp. ........../sidang

(c) Transportasi Penelitian (sel.Keg) : Rp. ........../kegiatan (d) Transportasi Penelitian untuk Studi Kelayakan (maksimal 3

orang selama 3 hari : Rp. ........../kegiatan (Biaya penelitian individu disediakan setiap judul, dengan penyesuaian)

(2) Penyelenggara Seminar (a) Pembuat TOR/DO : Rp. ........../kegiatan (b) Pembuat Prasarana : Rp. ........../org/jpl (c) Pembahas Utama : Rp. ........../org/jpl (d) Moderator : Rp. ........../org/jpl (e) Notulis : Rp. ........../org/jpl (f) Tim Perumus : Rp. ........../kegiatan (g) Pimpinan : Rp. ........../kegiatan (h) Pelaksana : Rp. ........../kegiatan

(3) Workshop (a) Honor Uang Saku

Pimpinan : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan Nara Sumber/Pemakalah : Rp. ........../org/jpl Moderator : Rp. ........../org/jpl Peserta : Rp. ........../kegiatan

(b) Transports Peneliti (sel.Keg) Pimpinan : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan Peserta : Rp. ........../kegiatan

(4) Penerbitan (a) Penanggungjawab : Rp. ........../kegiatan (b) Pimpinan Redaksi : Rp. ........../kegiatan (c) Sekretaris Redaksi : Rp. ........../makalah (d) Anggota Redaksi : Rp. ........../makalah (e) Penulis Makalah : Rp. ........../makalah (f) Pelaksana TU/Sirkulasi : Rp. ........../kegiatan

c) Pengabdian Kepada Masyarakat (1) Penyelenggara Desa Binaan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(a) Bentuk Kegiatan Penyelenggaraan Workshop Pimpinana : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan Nara Sumber/Pemakalah : Rp. ........../org/jpl Moderator : Rp. ........../org/jpl Peserta : Rp. ........../org/jpl

(b) Bentuk Kegiatan Rutin Pimpinana : Rp. ........../kegiatan Pelaksana : Rp. ........../kegiatan Nara Sumber/Pemakalah : Rp. ........../org/jpl

(c) Bentuk basung, baiaya dialokasikan kepada tiap desa/kelurahan

(2) Penyelenggara Kuliah Kerja Nyata (a) Pembuat TOR/DO : Rp. ........./kegiatan (b) Nara Sumber/Diklat pst : Rp. ........../org/jpl (c) Koord.DosenPemb.Lap. (DPL) : Rp. ........./kegiatan (d) Dosen Pembimbing Lapangan : Rp.

........./kegiatan (e) Pengolah Program Komputerais : Rp. ........../mhs (f) Pimpinan : Rp. ........./kegiatan (g) Pelaksana : Rp. ........./kegiatan

(3) Bimbingan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat (a) Bentuk Kegiatan Penyelenggara Workshop

Pimpinan : Rp. ........./kegiatan Pelaksana : Rp. ........./kegiatan Nara Sumber/Pemakalah : Rp. ........./kegiatan Moderator : Rp. ........./kegiatan Peserta : Rp. ........./kegiatan

(b) Bentuk Kegiatan Rutin Pembinaan Masjid Khatib Jum’at : Rp. ........./kegiatan Penyelenggara : Rp. ........./kegiatan Penceramah PHBI : Rp. ........./kegiatan

3) Panitia Add Hoc (a) Penanggungjawab : Rp. ........./kegiatan (b) Pengarah : Rp. ........./kegiatan (c) Ketua : Rp. ........./makalah (d) Wakil Ketua : Rp. ........./makalah (e) Sekretaris Ketua : Rp. ........./makalah (f) Bendahara : Rp. ........./makalah

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(g) Anggota Tim (mak.3 orang) : Rp. ........./makalah 4) Tim Penilai Karya Ilmiah

(a) Penanggungjawab : Rp. ........./kegiatan (b) Pengarah : Rp. ........./kegiatan (c) Ketua : Rp. ........./makalah (d) Anggota Tim (mak.3 orang) : Rp. ........./makalah

5) Perjalanan Dinas/Luar Kota (a) Untuk Golongan I : Rp. ........./hari (b) Untuk Golongan II : Rp. ........./hari (c) Untuk Golongan III : Rp. ........./hari (d) Untuk Golongan IV : Rp. ........./hari Apabila menginap dapat ditambah dengan uang penginapan (a) Untuk Golongan I : Rp. ........./hari (b) Untuk Golongan II : Rp. ........./hari (c) Untuk Golongan III : Rp. ........./hari (d) Untuk Golongan IV : Rp. ........./hari

6) Perjalanan Dinas/Lokal (Dalam Kota) (a) Untuk Golongan I : Rp. ........./hari (b) Untuk Golongan II : Rp. ........./hari (c) Untuk Golongan III : Rp. ........./hari (d) Untuk Golongan IV : Rp. ........./hari

7) Uang Lembur (a) Untuk 1-3 jam lembur : Rp. ......../J.lembur (b) Untuk 4-6 jam lembur : Rp. ......../J.lembur (c) Untuk 7 -12 jam lembur (hr/lembur) : Rp. ......../J.lembur Apabila kerja lembur di atas 4 jam lembur (a) Untuk 4-6 jam lembur : Rp. ......../J.lembur (b) Untuk 7 -12 jam lembur (hr/lembur) : Rp. ......../J.lembur

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB V PENUTUP

Panduan ini disusun oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis

Bandung, pertama berdasarkan kepentingan dalam rangka pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan (WASDALBIN) dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, kedua disusun dalam rangka mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul khususnya dalam pemberdayaan penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, dan yang ketiga dikaitkan pula dengan kepentingan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung yang seringkali membutuhkan layanan informasi/regulasi dari.

Buku Panduan Pemberdayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, merupakan rambu-rambu yang bersifat umum bagi Proses dan Mekanisme Penyelenggaraan P3M pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung. Subtansi buku panduan ini meliputi 4 (empat) aspek untuk dimaknai sebagai kepedulian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung terhadap pengembangan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, 4 asspek tersebut antara lain: Reaktualisasi, Reorientasi, Restrukturisasi dan Reorganisasi. Dengan tujuan bahwa: 1 Pertama, Pada tataran praktis pemberdayaan dimaknai sebagai

serangakaian upaya dan kegiatan yang difokuskan pada: a) Penguatan potensi yang telah dimiliki lembaga pendidikan, b) Pengembangan atas dasar tuntutan dan kebutuhan baru, c) Perubahan dan pembentukan sistem makna dan sistem pengetahuan baru dan d) Perubahan formasi peran dan ineraksi baru. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan diarahkan kepada: a) Menetapkan pengembangan strategi dan perencanaan, b) Pencapaian tujuan, c) meningkatkan mutu sumber daya, d) meningkatkan kinerja, e) meningkatkan kapasitas dan kualitas peran dan f) meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

2 Kedua, secara kelembagaan, Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksanaan di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Dan secara struktural lembaga penelitian dibentuk oleh universitas/institut, melalui

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

mekanisme yang berlaku serta tertuang pada Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung.

3 Ketiga, Makna yang terkandung pada Buku Panduan ini adalah tata kerja, yang memberikan kejelasan tentang: apa yang dikerjakan oleh siapa: dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tata kerja yang dikemukakan disini adalah suatu pola umum, yang dapat dijadikan panduan untuk menetapkan tata kerja yang sebenarnya di suatu Perguruan Tinggi.

4 Keempat, Inovasi pengembangan struktur kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung pada umumnya diperlukan dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi perguruan tinggi, yakni mengedepankan asas efisiensi dan efektif. Dalam konteks ini dimaksudkan perampingan struktur lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di merger menjadi satu yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya lazim disebut LP3M, seperti yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi besar lainnya. Hal ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, setelah memperhatikan kondisi dan lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung selama ini. Ada beberapa alasan yang dapat memungkinkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung melakukan merger lembaga penelitian dan pengabdian; pertama, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung mempunyai kewenangan membuat statuta tersendiri, kedua, PP. 60 mengisyaratkan bahwa lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibentuk oleh universitas/institut, melalui mekanisme yang berlaku, serta tertuang pada Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung, dan ketiga, manfaat dari merger tersebut dimaksudkan untuk efisiensi sumber daya baik tenaga, dana, maupun sarana pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung. Namun dalam hal ini tidak meninggalkan, akan tetapi harus mengedepankan asas Kualitas.

Keempat aspek tersebut di atas, merupakan suatu pilihan keadaan yang lain dengan sendirinya akan menghasilkan suatu Tata Kerja yang agak berbeda dari tata kerja yang dikemukakan dalam Buku Panduan ini. tetapi perbedaan tersebut tidak menyimpang dari pola umum tata kerja yang dikemukakan disini: apa yang dikerjakan oleh siapa, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelengaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di suatu Perguruan Tinggi sebagai satu sistem. Apabila

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

ada regulasi/ ketentuan dan peratuan yang baru dari instansi terkait dalam hal ini Departemen Agama, maka buku panduan ini akan disesuaikan.

Dikarenakan buku panduan ini bersifat rambu-rambu umum, maka hal-hal sifatnya teknis yang belum dimuat/ diatur dalam buku panduan ini, agar diatu pada ketentuan tersendiri dalam bentuk petunjuk lebih teknis oleh Perguruan Tinggi masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peratuaran yang berlaku.

Sebagai usaha manusiawi, panduan ini tetap menyisakan peluang akan terjadinya kekurangan dan ketidaklengkapan. Sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan untuk upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan ke depan.

Besar harapan kami dengan hadirnya panduan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persis Bandung pada khususnya dan bagi pengembangan PTAIS pada umumnya.

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 25 April 2010

Ketua STAI Persis, Drs. H. Anwaruddin

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran I.A.1.1

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

MODEL USUL RENCANA PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

b. Judul Kegiatan : ...................... c. KetuaKelompok : ......................

a. Nama dan Gelar Lengkap : ...................... b. NIP : ...................... c. Pangkat/Golongan : ...................... d. Pengalaman dalam bidang pengabdian pada masyarakat :

...................... e. Sedang melakukan pengembangan program pengabdian

pada masyarakat : Ya/tidak Judul : ......................

1) Jangka Waktu : .........bulan 2) Mulai : dari........s/d 3) Biaya yang diperlukan : Rp 4) Jika biaya juga diperoleh dari sumber lain, sebutkan nama

sumber tersebut, dan jumlah bantuannya : Rp ................,............2006 Menyetujui: Pengusul Dekan Fakultas/Ketua Jur/Prodi: Universitas/Institut/STAI: ................................ ...................................... NIP......................... NIP...............................

Mengetahui : Pimpinan Univ/Inst/ST : Nama Lengkap : Pangkat dan Jabatan : Tangga tangan dan cap :

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

I S I

A. Judul

Sebutkan judul usul rencana program secara spesifik, lengkap dan jelas. B. Dasar Pemikiran

Uraian mengenai latar belakang mengapa usul rencana program tersebut dipilih dan apa pentingnya untuk dilaksanakan. Uraian itu meliputi: 1. Analisis situasi, kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan atas observasi 2. Perumusan Masalah 3. Model Pemecahan Masalah 4. Dan sebagainya

C. Tujuan Program Tujuan progam dijabarkan sedapat mungkin dalam bentuk yang dapat diukur dan spesifik: Sebutkan pula hasil yang ingin dicapai:

D. Manfaat Sebutkan kemanfaatan yang diharapkan akan terwujud, termasuk manfaatnya bagi Perguruan Tinggi

E. Tipe, Sifat, Bentuk, dan Jenis Pengembangan Program F. Khalayak Sasaran

Sebutkan khalayak yang akan menjadi sasaran G. Kegiatan Pokok

Uraian mengenai isi/materi yang akan diberikan, termasuk metode pendekatan dan proses yang dipakai

H. Jadwal Waktu Sebutkan waktu yang diprlukan beserta penahapannya

I. Evaluasi Uraian mengenai kriteria dan sistem penilaian yang dipakai untuk menilai kemajuan program maupun hasilnya.

J. Tindak Lanjut Uraian mengenai langkah-langkah berikutnya yang akan diikuti untuk pengembangan program, pendalaman, perluasan ruang lingkup atau penyebarluasan hasil

K. Dampaknya Uraian mengenai pemantauan perkembangan pengaruh hasilnya selama 2 – 3 tahun yang akan datang

L. Susunan Personalia 1. Ketua Kelompok :

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Nama dan Gelar Lengkap :.................................................. b. NIP :.................................................. c. Pangkat/Golongan :.................................................. d. Jabatan Sekarang :.................................................. e. Tempat Kegiatan :.................................................. f. Bidang Keahlian :.................................................. g. Waktu yang Disediakan : Jam per minggu

2. Anggota Kelompok : Perincian sama seperti di atas : Kalau lebih dari satu orang, nyatakan sebagai anggota kelompok 1 dan seterusnya.

3. Tenaga Pembantu : 2 orang, sebutkan perincian tugas masing-masing

4. Tenaga Administrasi : 1 (satu) orang 5. Tenaga Lapangan : Bila diperlukan. Sebutkan berapa orang

dengan perincian tugasnya masing-masing Catatan: Pengalaman di bidang pengabdian kepada masyarakat diuraikan

secara ringkas tetapi lengkap dalam Biodata sebagai lampiran M. Perkiraan Biaya

Sumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: 1. Biaya Persiapan : Rp..................../10%

(Termasuk bahan, peralatan, dan analisis situasi) 2. Biaya Pelaksanaan : Rp..................../60%

(Termasuk pelaksanaan pendidikan, dll) 3. Biaya Penyusunan Laporan : Rp..................../20%

(Termasuk diskusi/seminar penilaian, dan tindak lanjut) 4. Lain-lain Pengeluaran : Rp..................../10% (Termasuk penggandaan dan pengiriman laporan kemajuan) Jumlah : Rp........................./100%

Sumber dari pihak lain Berapa besarnya biaya bantuan beserta pos-pos biaya mana yang dibiayayainya. Catatan: 1. Pos biaya tersebut dipakai dalam pertanggung jawaban keuangan.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Besarnya masing-masing pagu pos, pembiayaan tidak dapat dilampaui dalam pertanggung jawaban keuangan, meskipun penggunaan bebas imbalan tetap dikenakan Pph sebesar 15%

3. Pembelian bahan dan peralatan tetap dikenakan Pph 1,5% 4. Pembayaran dengan kuitani dikenakan bea material sesuai dengan

peraturan yang berlaku. 5. Usul rencana kerja diajukan dalam rangkap 2 (dua)

................,............2006 Pengusul Ttd. Nama terang dan lengkap NIP

Lampiran-lampiran: 1. Referensi 2. Biodata yang diisi oleh Ketua Kelompok dan Anggota dengan

Sepengetahuan Dekan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

BIODATA 1. Nama dan Gelar Lengkap : ............................................... 2. Jenis Kelamin : ............................................... 3. Fakultas/Jurusan : ............................................... 4. Jabatan Sekarang : ............................................... 5. Bidang Keahlian : ............................................... 6. Pengalaman dalam bidang : Jam per Minggu 7. Pengabdian pada masyarakat : ............................................... 8. Karya-karya ilmiah (3 tahun terkhir) : ........................................ 9. Bidang kegiatan yang ingin ditekuni : ........................................

PEDOMAN PERINCIAN Dalam penyusunan biaya maupun pertanggung jawaban keuangan tidak boleh ada istilah honor dan biaya perjalanan. Oleh karena itu, perkiraan biaya mengikuti tahap-tahap pelaksanaan program, yaitu: 1. Biaya Persiapan : Rp............................../10% 2. Biaya Pelaksanaan di Lapangan : Rp............................../10% 3. Biaya Penyusunan Laporan : Rp............................/10% 4. Lain-lain Pengeluaran : Rp............................/10%

Jumlah : Rp............................../10% Keterangan: 1. Pelaku dapat dengan luwes memakai biaya tersebut, asal saja di dalam

pertanggungjawaban tidak keluar dari 4 macam pos dan pagu masing-masing

2. Kegiatan yang termasuk ke dalamnya antaara lain: 1.1 Studi Kepustakaan 1.2 Observasi dan Analisis Situasi 1.3 Penyusunan Kalender Kerja 1.4 Penyusunan “Subject Matter” 1.5 Format-format 2.1 Aktivitas Pengajaran 2.2 Prasarana dan Sarana yang Diperlukan 2.3 Pengerahan nara sumber dan penyuluhan 2.4 Pemantauan, pengarhan, dan intensif 2.1 Diskusi/Seminar 2.2 Penilaian 2.3 Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi Konsep Laporan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.1 Administrasi 4.2 Penggandaan Laporan Kemajuan 4.3 Pengiriman Laporan Kemajuan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampian I. A.1.2 KRITERIA

PENILAIAN USUL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Judul :............................................. II. Pemimpin Program :........................................ III. Fakultas/Jurusan/Program Studi :................................ Univ/Inst/STAI :.............................................

1. Jenis Usulan Program Penelitian :........................................ 2. Pengabdian Kepada Masyarakat :......................................... 3. Pendidikan lainnya :.............................................

IV. Sifat Program 1. Perintisan :............................................. 2. Suplemeter :............................................. 3. Komplementer :............................................. 4. Penelitian :.............................................

V. Pelaksana 1. Perorangan :............................................. 2. Kelompok :............................................. 3. Lembaga :.............................................

................,............ 2006 Pimpinan PTAIS Ttd. Nama terang dan lengkap NIP:

Lampian I. A.1.3

MODEL LAPORAN HASIL KEMAJUAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM Judul :.................................................

Oleh Penulis :.................................................*) NIP

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Keterangan: *) Dua orang penulis ditulis secara lengkap lebih dari dua orang penulis, dicantumkan nama penulis utama dan dkk (= dan kawan-kawan) **) Dilaksanakan atas biaya.........../Proyek Departemen/atau lainnya.......... No SKO :.................................. Tanggal :..................................

Contoh Sampul

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

SISTEMATIKA ISI RINGKASAN KATA PENGANTAR I. LATAR BELAKANG II. MASALAH III. TUJUAN IV. MANFAAT V. MODEL/PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH VI. KHALAYAK SASARAN VII. PELAKSANAAN (Kronologis) VIII. HASIL (Terhadap pencapaian tujuan, manfaat, dan sasaran) IX. ANALISA

A. Faktor Pendorong dan Penghambat B. Evaluasi (Relevansi, Akseptabilitas, hasil guna, ketepatan manfaat,

daya ulang, penggandaan hasil, partisipasi masyarakat, tindak lanjut, dan rencana, tinjauan dampak)

X. HASIL DISKUSI/SEMINAR (Kalau ada) LAMPIRAN-LAMPIRAN (Personalia, perincian biaya, surat perorangan, surat izin pelaksanaan, gambar, sketsa, foto, peta, dll)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran I.A.1.4,

FORMAT LAPORAN TAHUNAN

PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA*) RESUME ( Resume ini hendaknya mengemukkan): 1. Thema (berisikan masalah-masalah masyarakat yang akan ditangulangi oleh

KKN) 2. Waktu Pelaksanaan/ jadwal 3. Jumlah mahasiswa KKN 4. Jumlah desa/ Kecamatan/ Kabupaten 5. Jumlah Supervisor 6. Jumlah Biaya dan sumber

a. Pusat/ departemen b. Daerah/ Pemda c. Sumber lain

7. Bidang-bidang kegiatan mahasiswa KKN dan hasil-hasilnya (secara garis besar)

8. Hambatan-hambatan penting terhadap KKN

ISI LAPORAN

I. PENDAHULUAN A. Umum;

1) Dasar 2) Tujuan

B. Khusus KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung Tahun 2005 1) Tema 2) Tujuan 3) Sasaran 4) Sifat/ status KKN 5) Sistem pelaksanaan program KKN (misalnya: beberapa gelombang

pelaksanaan dll) II. POGRAM

A. Wilayah Kerja/Deskripsi Daerah B. Masalah-masalah yang Ada C. Bidang-bidang Kegiatan dan Jenis-Jenis Kegiatan

III. ORGANISASI PELAKSANA (STRUKTUR DAN PERSONALIA)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Team Pembina KKN B. Pimpinan pelaksana KKN C. Supervisor D. Mahasiswa

IV. PELAKSANAAN A. Peserta KKN

1. Jumlah Peserta a. Menurut Daftar b. Kenyataan c. Pendaftaran dan pemilihan

2. Komposisi Peserta a. Jumlah menuut jurusan/ Fakultas b. Umlah menurut jenis kelamin c. Jumlah menurut semester d. Jumlah menurut status perkwinan e. Jumlah menurut pekerjaan

3. Diklat/ Pembekalan a. Materi latihan b. Pelatih c. Waktu d. Tempat e.Metode

4. Pemilihan dan Observasi lokasi a. Kriteria penetapan b. Cara penetapan c. Pendekatan sosial ke dalam d. Pendekatan sosial ke luar e.Penyebaran mahasiswa KKN

B. Pemberangkatan Peserta C. Kerjasama dengan Instansi Lain D. Kegiatan Mahasiswa

1. Observasi desa 2. Perencanaan program 3. Pendekatan sosial oleh mahasiswa dalm mematangkan program 4. Cara kerja mahasiswa 5. Laporan mahasiswa

E. Supevisi 1. Sistem bimbingan 2. frekwensi (apa yang diberikan)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Metode bimbingan F. Hasil (untuk masing-masing jenis kegiatan)

1. Organisasi sosial 2. Pengkaderan 3. Hasil fisik 4. Pendidikan

G. Hambatan-Hambatan dan Masalah yang Belum Terselesaikan H. Keuangan I. Pembahasan J. Kesimpulan dan Saran-Saran

1. Tindak lanjut 2. Lain-lain

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Nama-nama mahasiswa, desa, kecamatan, kabupaten, daftar, dan lain-

lain 2. Kegiatan-kegiatan yang secara lengkap dan terperinci dapat dilaporkan

*) CATATAN: - Isi laporan kegiatan keseluruhan dibuat oleh panitia pelaksana - Isi laporan hendaknya ringkas, tapi jelas

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran II. B.2.1,

FORMAT BUKU PANDUAN KKN

1. Contoh Sampul 2. Isi

KATA PENGANTAR ..................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. A. Dasar Pemikiran ................................................................... B. Landasan .............................................................................. C. Ketentuan Umum ................................................................ D. Tujuan, Sasaran dan Manfaat .............................................. E. Tema, Program dan Bentuk Kegiatan ................................... F. Penyelenggara ..................................................................... G. Peserta ................................................................................. H. Pembimbing ......................................................................... I. Tahapan penyelenggaraam .................................................. J. Waktu dan lokasi ................................................................. K. Pembiayaan ......................................................................... L. Penutup ...............................................................................

Lampiran: 1. Susunan Panitia Penyelenggara 2. Agenda Kegiatan

PANDUAN

KULIAH KERJA NYATA

SEKOLAH TINGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG

TAHUN AKADEMIK 2010/2011

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

STAI PERSIS BANDUNG

2010

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran II. B.2.2, Contoh:

SUSUNAN PANITIA

PENYELENGGARA KULIAH KERJA NYATA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) PERSIS BANDUNG

TAHUN AKADEMIK 2010/2011

I. PENANGGUNG JAWAB UMUM : Rektor/ Ketua STAI II. TIM PENGARAH Ketua : Pembantu Rektor I/ Pembantu Ketua I Sekretaris : .................. (Kepala Biro A2KPSI/Univ/Inst) Wakil Sekretaris : .................. (Kepala Biro AKU/ Univ/Inst) Anggota : 1. .............. (Pembantu Rektor II/Puket II) 2. .............. (Pembantu Rektor III/Palet/III) 3. .............. (Para Dekan Fakultas/Univ/Inst) 4. .............. (Para Ketua Jur/Prodi/STAI) III. KOORDINATOR PEMBIMBING

1. .............. (Para PD I Fakultas/Univ/Inst) 2. .............. (Para Ketua Jur/Prodi pada

STAI) Anggota Dosen Pembimbing (DPL) :..................... (Para Dosen Fakultas Univ/Inst)..................... (Para Dosen Jur/Prodi pada STAI) IV. TIM PELAKSANA Penanggung Jawab Harian : ...............(ex offecio Ketua/ Kepala P3 M) Ketua : ...............(ex offecio Kapus/Kabid. KKN P3M) Wakil Ketua : ...............(ex offecio para Kapus/Kabid.pada P3M) Sekretaris : ...............(ex offecio Sekret/Kabag TU P 3 M) Wakil Sekretaris : ...............(ex offecio Sekret/Kabag) Akademik/Univ/Inst/ST) Bendahara : ...............(ex offecio/Kabag. Keuangan) Univ/Inst/STAI) Anggota : ..............(ex offecio/Kabag. TU Fakultas Univ/Ins) : ..............(ex offecio/Sekjur/Prodi pada STAI) .............................................2005

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Rektor Univ/Inst/Ketua STAI, ......................... .............................................. NIP. ........................

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran II. B.2.3, Contoh Model:

AGENDA KEGIATAN KKN 2010/2011

No TANGGAL JENIS KEGIATAN

1. 1 Desember 2005 Rapat persiapan model KKN 2010/2011

2. 8-30 Des 2005 Persiapan intern PPM (Bidang KKN) 3. 10 Desember 2005 - Pembentukan Panitia

Penyelenggara - Penetapan Panduan KKN

4. 1-31 Desember 2005 Pengecekan Bakal Lokasi

5. 14 Desember 2005 Rapat PPM dengan panitia Pengarah

6. 15 Des-8 Jan 2006 Pengurusan Perizinan

7. 20 Desember 2005 Rapat Kajian Tekhnis Pelaksanaan KKN

8. 24 Desembe 2005 Rapat PPKKN (teknis)

9. 24 Des 2005 – 21 Jan 2006 Sosialisasi Pelaksanaan KKN 10. 23-28 Januari 2006 Pendaftara peserta KKN

11. 30 Januari 2006 Penetapan dosen pembimbing lapangan

12. 30 Jan 2006 – 3 Feb 2006 Penetapan Kelompok Peserta KKN

13. 4 Februari 2006 Pengumuman Kelompok Peserta KKN Pertemuan PPKKN dengan DPL

14. 7 Februari 2006 Petemuan PPKKN dengan KKP 15. 8-10 Februari 2006 Observasi lokasi KKN oleh DPL dan

KKP

16. 11 Februari 2006 Diklat/ Pembekalan kelompok peserta oleh DPL

17. 13-14 Februari 2006 Pemberangkatan peserta KKN ke lokasi

18. 14-17 Februari 2006 Observasi lokasi, orientasi dan inventarisasi masalah oleh peserta KKN

19. 18-20 Februari 2006 LOKAKARYA I (Penyusunan program dengan masyarakat dan DPL)

20. 20 Februari-14 Maret 2006 - Pelaksanaan program di lapangan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Monitoring oleh PPKKN - Bimingan langsung pada kegiatan

oleh DPL

21. 12/14 Maret 2006 LOKAKARYA II (Evaluasi Program dengan masyarakat dan DPL)

22. 14/15 Maret 2006 Perpisahan pada desa/ kelurahan lokasi KKN (Gabungan)

23. 15-16 Maret 2006 - Pemulangan peserta dari desa/ Kelurahan

- Pamitan ke tingkat kecamatan (oleh perwakilan DPL)

- Pamitan ke tingkat kabupaten/ kota (oleh pimpinan IAIN & PPKKN)

24. 16-20 Maret 2006 Penyerahan BLH dan BLK dari KKP kepada DPL

25. 27 Maret 2006 Batas Akhir penyerahan nilai oleh DPL kepada Jurusan

26. 4 April 2006 Penyerahan nilai dari PPKKN ke jurusan

27. 5 April 2006 Evaluasi Program KKN oleh PPKKN

28. 11-30 April 2006 Penyusunan laporan

29. 2 Mei 2006 Pembubaran panitia

30. 15 Juni 2006 Workshop penyelenggaraan KKN

......................., ..........2005 Panitia Penyelenggara KKN Ketua,

............................................. NIP. .................................

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

LAMPIRAN II. B.3.1,

FORMAT BUKU LAPORAN HARIAN

1. Contoh Sampul Luar 2. Contoh Sampul Dalam

IDENTITAS PESERTA

Nama

NIM Jurusan/ Program

Fakultas

Alamat Asal

Alamat di Bandung Kode Kelompok

Lokasai KKN RW. /Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

BUKU LAPORAN HARIAN PESERTA KULIAH KERJA NYATA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) PERSIS BANDUNG

TAHUN AKADEMIK 2010/2011

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

STAI PERSIS BANDUNG

2011

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Contoh Bagian Dalam (setelah sampul)

PETUNJUK PENGISIAN BUKU LAPORAN HARIAN (BLH)

A. Petunjuk Umum

1. Buku laporan harian (BLH) adalah dokumentasi proses kegiatan harian dan resume kegiatan individual yang berbasis kompetensi

2. laporan pada BLH ditulis rapih, jelas dan mudah dibaca 3. isi laporan diurut sesuai dengan jadwal da program kegiatan 4. setiap kegiatan dilaporkan dan laporannya di paraf oleh Ketua Kelompok

Peserta (KKP) 5. Buku Laporan Harian (BLH), diserahkan oleh peserta kepada KKP, paling

lambat tanggal tanggal 16 Maret 2006

B. Petunjuk Khusus Pengisian 1. Identitas Peserta adalah data pribadi peserta, alamat, satuan,

kelompok dan satuan lokasi kegiatan 2. Durasi yaitu jumlah waktu secara komulatif yang digunakan dalam

kegiatan 3. Anggaran biaya kegiatan yaitu kumulasi biaya yang dikeluarkan dalam

pelaksanaan program kegiatan, yang meliputi biaya yang dikeluarkan setiap peserta dan bantuan lain yang dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, dan dibuat rekapitulasi pada akhir kegiatan

4. Uraian aktivitas individu peserta yaitu deskripsi materi kegiatan 5. Keterangan yaitu bukti administratif dari kepala desa/ kelurahan,

bahwa peserta betul-betul telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata

6. Bukti Penyerahan adalah bukti administrasi/ fisik bahwa yang menjadi kewajiban peserta maupun KKP telah diserahkan ke DPL. Penyelesaian selanjutnya menjadi tanggung jawab DPL untuk menyerahkan ke PPKKN

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Contoh Model (ditempatkan setelah sampul)

AGENDA KEGIATAN HARIAN PESERTA DI LOKASI KKN 2010/2011

NO Waktu Kegiatan

1 Sabtu, 11 Pebruari 2010 Diklat Kelompok Peserta

2 Senin, 13 Pebruari 2010 Pemberangkatan 3 Selasa, 14 Pebruari 2010 Observasi lokasi

4 Rabu, 15 Pebruari 2010 Observasi Lokasi

5 Kamis, 16 Pebruari 2010 Inventarisasi Masalah

6 Jum’at, 17 Pebruari 2010 Lokakarya I 7 Sabtu, 18 Pebruari 2010 Lokakarya II

8 Minggu,19 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan

9 Senin, 20 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

10 Selasa, 21 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

11 Rabu, 22 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

12 Kamis, 23 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

13 Jum’at, 24 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

14 Sabtu, 25 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

15 Minggu, 26 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

16 Senin, 27 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

17 Selasa, 28 Pebruari 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

18 Rabu, 1 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

19 Kamis, 2 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

20 Jum’at, 3 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

21 Sabtu, 4 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

22 Minggu, 5 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

23 Senin, 6 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

24 Selasa, 7 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

25 Rabu, 8 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

26 Kamis, 9 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

27 Jum’at, 10 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

28 Sabtu, 11 Maret 2010 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

29 Minggu, 12 Maret 2010 Lokakarya II

30 Senin, 13 Maret 2010 Lokakarya II

31 Selasa, 14 Maret 2010 Perpisahan di Desa/ Kelurahan 32 Rabu, 15 Maret 2010 Pemulangan

*) Diisi sesuai dengan hari, tanggal, dan bulan kegiatan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Contoh Model Isi Buku Lapoaran Harian Peserta KKN (Bagian Isi Utama)

URAIAN AKTIVITAS INDIVIDU PESERTA **) Hari Ke-1*)

Kolom ini diisi dengan deskripsi materi kegiatan sesuai dengan nomor, waktu, dan kegiatan pada agenda kegiatan agenda kegiatan harian peserta KKN

WAKTU

Sabtu

11 Pebruari 2006

AGENDA

Diklat/Pembekalan Kelompok Peserta di

Kampus

DURASI

Jam

BIAYA

Rp.

Paraf KKP,

Keterangan : *) Hari kesatu/ identik dedngan lembar URAIAN AKTIVITAS INDIVIDU PESERTA **) Lembar URAIAN AKTIVITAS PESERTA disediakan sesuai dengan

kebutuhan kegiatan mulai hari ke-1 s.d hari ke-32/ atau disediakan 32 lembar (lihat agenda harian peserta dan ikuti petunjuk kegiatan pengisian)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Contoh Model Isi Buku Laporan Harian Peserta KKN (Bagian isi Penunjang 1)

Model: REKAPITULASI JUMLAH JAM EFEKTIF DAN BIAYA KEGIATAN*)

No Tanggal Jam

Efektif Biaya

Rp. No Tanggal

Jam Efektif

Biaya Rp.

1 11/02/06 Jumlah Pindahan

2 13/02/06 17 28/02/06 3 14/02/06 18 01/03/06

4 15/02/06 19 02/03/06

5 16/02/06 20 03/03/06

6 17/02/06 21 04/03/06 7 18/02/06 22 05/03/06

8 19/02/06 23 06/03/06

9 20/02/06 24 07/03/06

10 21/02/06 25 08/03/06 11 22/02/06 26 09/03/06

12 23/02/06 27 10/03/06

13 24/02/06 28 11/03/06

14 25/02/06 29 12/03/06 15 26/02/06 30 13/03/06

16 27/02/06 31 14/03/06

17 28/02/06 32 15/03/07

Keterangan: *) Lembar ini ditempatkan pada halaman 33 (setelah lembar hari ke- 1 sd. Hari ke-32)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Contoh Model Isi Buku Laporan Harian Peserta KKN (Bagian Isi Penunjang- 2)

KETERANGAN

Nomor:

........

.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa

:

Nomor Pokok Mahasiswa

:

Fakultas/ Jurusan

:

Peserta KKN pada

: Kelompok

Lokasi : RT/RW

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tahun Akademik 2010/2011 sesuai dengan agenda kegiatan

........................ 2006

Kepala Ds/ Kel.

......................

...........

NIP:

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Keterangan: *) Lembar ini di tempatkan pada halaman 34 (Setelah lembar Rekapitulasi hal. 33)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Contoh Model Isi Buku Laporan Harian Peserta KKN (Bagian isi Penunjang 3)

BUKTI PENYERAHAN BLH

1. Buku Laporan Harian (BLH) dari Peserta ke-KKP

Paling lambat tanggal 15 Maret 2006

2. Buku Laporan Kelompok (BLH) dan Buku Laporan Kelompok dari KKP ke-DPL

Paling lambat tanggal 20 Maret 2006

3. BLH, BLK dan nilai Akhir peserta dari DPL ke PP-KKN

Paling lambat tanggal 27 Maret 2006

BUKTI PENYERAHAN DARI KKP KE (DPL)

BUKTI PENYERAHAN DARI PESERTA KE (KKP)

Sudah terima dari

: Sudah terima dari

:

Buku Laporan Harian (BLH)

: ...Buku dari Klp ...

Buku Laporan Harian (BLH)

: ...Buku dari Klp ...

Hari/Tanggal

: Hari/Tanggal

:

Yang Menerima

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

Yang Menyerahkan,

DPL KKP DPL KKP

.................

................

...........

...........

.

.................

.................

.... .......................

NIM: NIM: NIM: NIM:

Sudah terima dari

: Sudah terima dari

:

Buku : ...Buku Buku : ...Buku

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Laporan Harian (BLH)

dari Klp ...

Laporan Harian (BLH)

dari Klp ...

Hari/Tanggal

: Hari/Tanggal

:

Yang Menerima

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima

Yang Menyerahkan,

DPL KKP DPL KKP

.................

.........

...........

...........

.

.................

........... ......................

NIM: NIM: NIP: NIM:

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lampiran II. B.4.1,

FORMAT BUKU LAPORAN KELOMPOK (BLK)

1. Contoh Sampul Luar

2. Contoh Sampul Dalam

BIODATA KELOMPOK

KODE LOKASI/ KELOMPOK : ............................................................. LOKASI RT/ RW : ............................................................. DESA/ KELURAHAN : .............................................................. KECAMATAN :............................................................... KAB/ KOTA : ............................................................... NAMA PEMBIMBING : ...............................................................

BUKU LAPORAN KELOMPOK

PESERTA KULIAH KERJA NYATA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERSIS BANDUNG

TAHUN AKADEMIK 2010/2011

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

STAI PERSIS BANDUNG

2010

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NAMA KETUA KELOMPOK (KKP) : ..............................................................

JUMLAH PESERTA : .................(...............) ORANG 3. Contoh Model

(Ditempatkan Setelah Biodata)

DAFTAR PESERTA

NO NIM NAMA PESERTA JURUSAN FAKULTAS

1

2

3 4

5

6

7 8

9

10

11

12 13

14

15

PEMBIMBING, KETUA KELOMPOK ............................... ........................................ NIP. NIM

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Contoh Model (Ditempatkan Setelah Daftar Peserta)

AGENDA KEGIATAN HARIAN PESERTA DI LOKASI KKN 2010/2011

NO Waktu Kegiatan

1 Sabtu 11 Pebruari 2006 Diklat Kelompok Peserta

2 Senin 13 Pebruari 2006 Pemberangkatan

3 Selasa 14 Pebruari 2006 Observasi lokasi

4 Rabu 15 Pebruari 2006 Observasi Lokasi

5 Kamis 16 Pebruari 2006 Inventarisasi Masalah

6 Jum’at 17 Pebruari 2006 Lokakarya I

7 Sabtu 18 Pebruari 2006 Lokakarya I

8 Minggu 19 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan

9 Senin 20 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

10 Selasa 21 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

11 Rabu 22 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

12 Kamis 23 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

13 Jum’at 24 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

14 Sabtu 25 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

15 Minggu 26 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

16 Senin 27 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

17 Selasa 28 Pebruari 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

18 Rabu 1 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

19 Kamis 2 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

20 Jum’at 3 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

21 Sabtu 4 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

22 Minggu 5 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

23 Senin 6 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

24 Selasa 7 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

25 Rabu 8 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

26 Kamis 9 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

27 Jum’at 10 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

28 Sabtu 11 Maret 2006 Pelaksanaan Program Kegiatan (Lanjutan)

29 Minggu 12 Maret 2006 Lokakarya II

30 Senin 13 Maret 2006 Lokakarya II

31 Selasa 14 Maret 2006 Perpisahan di Desa/ Kelurahan

32 Rabu 15 Maret 2006 Pemulangan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Contoh Model (Ditempatkan Setelah Daftar Peserta)

PETUNJUK PENGISIAN BLK

A. Umum 1. Buku Laporan Kelompok (BLK) adalah dokumentasi proses kegiatan yang

berisikan resume kegiatan kelompok, pengisiannya dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Peserta (KKP)

2. Lapoan pada BLK ditulis rapih, jelas, dan mudah dibaca. 3. Isi laporan diurut sesuai dengan jadwal dan format kolom yang tersedia,

serta sesuai dengan program yang dilakukan 4. Jika diperlukan tambahan penjelasan dan atau rincian yang tidak muat

pada kolom yang tersedia, hal tersebut dapat dilampirkan pada BLK ini. 5. Ketua Kelompok Peserta (KKP) berkewajiban menyerahkan BLK Kepada

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah Kuliah Kerja Nyata (KKN) berakhir pada tanggal 15 – 16 Maret 2006

B. Khusus

1. Basis Data merupakan gambaran umum kondisi obyektif lokasi Desa/Kelurahan/RW yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penyusunan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2. Inventarisasi masalah merupakan resume kumpulan sejmlah masalah yang ditemukan pada waktu observasi dan eksplorasi peserta di Desa/Kelurahan/RW, dan yang dianggap menonjol dalam tiga aspek program garapan KKN. Hal tersebut disertai dengan ide-ide kreatif untuk pemecahannya selanjutnya akan menjadi agenda pokok yang akan dibahas bersama masyarakat, UNPIDA Desa/Kel/RW, dan DPL dalam kegiatan Loka Karya I/Penyusunan Rencana Program Kegiatan.

3. Rencana Program Kegiatan adalah agenda kegiatan kelompok yang dirumuskan dan disusun pada Loka Karya I dan menjadi prioritas program untuk dilaksanakan selama di lokasi KKN

4. Pelaksanaan Program Kegiatan adalah deskripsi kegiatan yang dilaksanakan secara riil dari rencana yang sudah ditetapkan pada Loka Karya I.

5. Evaluasi Program Kegiatan adalah penilaian/penelaahan pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok peserta KKN.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dirumuskan pada Loka Karya II sebagai bahan masukan/rekomendasi kepada pemerintah Desa/Kelurahan/RW lokasi KKN.

6. Rekomendasi adalah pemikiran hasil evaluasi program kegiatan KKN untuk pengembangan program di Desa/Kelurahan lokasi KKN, pasca pelaksanaan KKN.

7. Rekapitulasi Dana Kegiatan adalah laporan kumulasi dana/biaya yang telah digunakan untuk kegiatan individu maupun kelompok selama pelaksanaan kegiatan KKN

8. Saran-saran adalah pendapat dan kritik dari Kelompok Peserta KKN dan dari DPL yang ditujukan kepada PP-KKN

9. Pembimbingan adalah bukti administrasi DPL dalam melaksanakan kegiatan bimbingan.

10. Daftar Hadir Peserta adalah bukti diri kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh KKP dan DPL.

11. Daftar Nilai Akhir adalah sebagai bukti akademik dari hasil penilaian DPL

12. Bukti Penyerahan adalah bukti kegiatan administrasi yang menjadi tanggung jawab KKP maupun DPL, telah selesai dan telah diserahkan.

6. Contoh Model Isi BLK

A. BASIS DATA LOKASI KKN

NO URAIAN DATA JUMLAH No URAIAN DATA JUMLAH

1 Luas wilayah : Ha d. Komposisi Penduduk Menurut Pemeluk Agama

a. Darat : Ha 1) Islam : Jiwa

b. Sawah : Ha 2) Non Islam : Jiwa c. Lain-lain : Ha : Jiwa

Jumlah Jumlah

2 Keadaan Ala e. Komposisi Penduduk Menurut

a. Iklim / SuhuRata-Rata

: Mata Pencaharian

b. Ketinggian : M 1) Petani : Jiwa

3 Lembaga 2) Nelayan : Jiwa

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemerintahan a. Rukun Tetangga : Rt 3) Pengrajin : Jiwa

b. Rukun Warga : Rw 4) Wiraswasta : Jiwa

c. Kampung/ Dusun : Kp/Dsn 5) PNS : Jiwa

4 Jumlah Penduduk 6) TNI/ POLRI : Jiwa a. Pria : Jiwa Jumlah

b. Perempuan : Jiwa f. Komposisi Penduduk menurut

c. Komposisi Penduduk Menurut Usia

Latar belakang pendidikan

0 – 6 tahun : Jiwa 1) SD : Jiwa

7 – 12 tahun : Jiwa 2) SLTP : Jiwa

13 – 18 tahun : Jiwa 3) SLTA : Jiwa 19 – 24 tahun : Jiwa 4) Perguruan

Tinggi : Jiwa

25 – 55 tahun : Jiwa Jumlah 56 – 79 tahun : Jiwa g. Jumlah Kepala

Keluarga : KK

80 tahun ke atas : jiwa h. Kepadatan Penduduk

: KM/ Jiwa

NO URAIAN DATA JUMLAH PETA LOKASI

5 Lembaga dan sarana Keagamaan dan Kemasyarakatan

a. TK/RA – TKA/TPA/TQA

:

b. SD?MI/Diniyyah :

c. SLTP/MTs : d. SMU/ SMK/ Aliyah :

e. PT :

f. Masjid :

g. Langgar : h. Mushala :

i. Organisasi Keagamaan

:

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

j. Organisasi Pemuda dan Olah Raga

:

6 Jumlah Angka NTCR/ Tahun

a. Nikah :

b. Talak :

c. Cerai :

d. Rujuk :

B. RINCIAN MASALAH

NO Uraian

1. 2. 3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

NO Uraian

1. 2. 3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

D. RENCANA PROGRAM

NO Bentuk Kegiatan Tujuan Alokasi Waktu

1.

2.

3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

E. PELAKSANAAN PROGRAM

NO Waktu Uraian Biaya Rp.

1.

2.

3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

F. KEBERHASILAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN

(Meliputi: Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan, Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan)

NO Uraian Bobot (%)

1.

2.

3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

G. ANALISIS FAKTOR (Meliputi: Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan, Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan)

NO Uraian Peluang

1. 2. 3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

H. KEMAJUAN YANG DICAPAI

(Meliputi: Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan, Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO Uraian

1. 2. 3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

I. REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN

NO Uraian

1. 2. 3.

Pemahaman Agama dan Kemasyarakatan Pengamalan Agama dan Kemasyarakatan Pengembangan Lembaga dan Sarana Agama dan Kemasyarakatan

J. SARAN-SARAN

NO Uraian

1. 2. 3.

Saran dari Peserta untuk PP-KKN Dari DPL Untuk PP-KKN Dari Unsur Desa/ Kelurahan untuk PP-KKN

K. KEGIATAN PEMBIMBINGAN OLEH DPL

NO Uraian

1 2

3 4 5 6

Kegiatan Orientasi Konsultasi ke Desa/ Kelurahan Diklat/ Pembekalan Kelompok Peserta Pemberangkatan/ Mengantar Peserta ke Lokasi Orientasi Lokasi dan Inventarisasi Masalah Lokakarya I (Penyusunan Program) Lokakarya II (Evaluasi Kegiatan) Pamitan, Perpisahan dan Pemulangan Peserta

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

L. DAFTAR HADIR PESERTA

No Nim Nama Jur. Prog.

Studi

Kehadiran

Har. Ke-1

Hr. Ke- 2

Hr. Ke-3

Dst. Sd. Ke-32

1 2

3

4

5 6

7

8

9 10

11

12

13 14

15

Mengetahui, Bandung, 27 Maret 2006 DPL, KKP, ..................................... ...................................... NIP. ............................. NIM...............................

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. DAFTAR NILAI AKHIR PESERTA

No Nim Nama Jur. Prog.

Studi Kehadiran Nilai

Akhir PK OP PP

1

2

3 4

5

6

7 8

9

10

11 12

13

14

15 Keterangan: PK Pembekalan/ Diklat = 20 % (diisi dengan angka satuan) Bandung, 27 Maret 2006 OP Observasi & Perumusan Masalah = 20 % (diisi dengan angka satuan) DPL, PP Pelaksanaan Program = 60 % (diisi dengan angka satuan) NA Nilai Akhir dengan menggunakan rumus: (PKx20) + (OPx20) + (PPx 60) NIP. ................................... (diisi pada kolom NA menggunakan huruf: A, B, C, D atau E)

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

N. BUKTI PENYERAHAN

1. Buku Laporan Harian (BLH) dari Peserta ke-KKP

Paling lambat tanggal 15 Maret 2006

2. Buku Laporan Kelompok (BLH) dan Buku Laporan Kelompok dari KKP ke-DPL

Paling lambat tanggal 20 Maret 2006

3. BLH, BLK dan nilai Akhir peserta dari DPL ke PP-KKN

Paling lambat tanggal 27 Maret 2006

BUKTI PENYERAHAN DARI DPL KE PP-KKN

BUKTI PENYERAHAN DARI KKP KE DPL

Sudah terima dari : DPL ................................ BLH ........Buku dan BLK ...... buku/klp ................ Hari/ Tanggal : Yang Menerima, Yang Menyerahkan, PP-KKN, DPL, .......................... ...................... NIP. NIP.

Sudah terima dari : KKP. Kelp. .................................. BLH ........Buku dan BLK ...... buku Hari/ Tanggal : YangMenerima, Yang Menyerahkan, DPL, KKP, .......................... .............................. NIP. NIP.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sudah terima : KKP ................................ BLH ........Buku dan BLK ...... buku Hari/ Tangga: Yang Menerima, Yang Menyerahkan, PP-KKN, DPL, .......................... .............................. NIP. NIP.

Sudah terima : KKP. Kelp. .............. BLH ........Buku dan BLK ...... buku Hari/ Tanggal : Yang Menerima Yang Menyerahkan DPL, KKP, .......................... ............................. NIP. NIP.