SURAT KABAR RBN EDISI 025

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede, SPd

www.rakyatbicaranew.comEDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

SURAT KABAR

Harga Rp. 10.000 (l uar kota + ongkos ki ri m)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

SEKJEN LBNRI, LASPEN SIANTURI: MANAGAM MANURUNG JANGAN “DIKORBANKAN”

Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat 10340Telp. 021 31902408, 7361721, 94705665 Fax. 021 7361721

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews

WALIKOTA JAKSEL DIMINTA UNTUK TINDAK TEGAS

Bersambung ke hal 11


AKSES BACA AKSES BACA

LURAH PETUKANGAN UTARA ZAINI ALEX DIDUGALAKUKAN “PERMAINAN” TERKAIT RUP KELURAHAN

GEBRAKAN REFORMA AGRARIA OLEH HENDARMAN SUPANDJITERKAIT PENERBITAN SK “DINANTIKAN MASYARAKAT”

KADIS P2B DKI DIMINTA PENGKAJIANSUDIN P2B JAKBAR DAN SEKSI P2BPALMERAH DIDUGA “MAIN MATA”

Jakarta, Kantor Berita RBNSemaraknya bangunan

terindikasi langgar PerdaNomor 7 Tahun 2010 ten-tang bangunan gedung diwilayah Provinsi DKI Ja-karta khususnya di wilayahKota Administrasi JakartaBarat (Jakbar) diduga akibatterjadinya “main mata” an-tara oknum pejabat tingkatsudin dan seksi di kecama-tan, sehingga penegakanPerda DKI Jakarta kurangdapat berjalan sebagaimanamestinya, dan tupoksi P2Bselaku pengawasan danpenertiban terhadap bangu-

nan “langgar perda” belumdapat dilaksanakan secaramaksimal. Pengawasan Di-nas P2B DKI Jakarta terha-dap Sudin P2B Jakbar danJajarannya dinantikan ma-syarakat.

Sesuai dengan pantauanwartawan Kantor BeritaRBN di lapangan, bangu-nan di Jl. Raya Kebon JerukRT 06/RW 12 KelurahanKemanggisan KecamatanPalmerah Kota Adminis-trasi Jakbar (KFC di depanSuper Bandeng), pemba-


RakyatBicaraBicara Rakyat SERTIFIKAT HGU PT. BUANA ESTATE DIDUGA BERDASARKAN SURAT PALSUJOYO WINOTO TERINDIKASI SALAHGUNAKAN WEWENANGKETUA MAJELIS HAKIM PERDATA SUWARDI DILAPORKAN

Jakarta, Kantor Berita RBNGebrakan reforma agraria

untuk pembenahan instansipertanahan oleh HendarmanSupandji selaku Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Re-publik Indonesia (BPN RI) ter-kait penerbitan Surat Keputu-san (SK) sebagai dasar pener-bitan sertifikat tanah sangatdinantikan masyarakat,

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan sumber awal

delik tanah Hambalang Ka-bupaten Bogor Provinsi JawaBarat berawal dari dasar hakpenerbitan sertifikat Hak Gu-

na Usaha PT. Buana Estate di-duga berdasarkan “surat pal-su” dan kemudian perpaja-ngan HGU tersebut dapat di-perpanjang lagi dengan suratkeputusan (SK) terindikasi

korupsi, kemudian tanahHambalang menjadi objekperkara pada beberapa perka-ra, akibatnya diduga terjadiperkara dibalik perkara dankorupsi dibalik korupsi yang

dapat sangat merugikan Ne-gara dan masyarakat.

Untuk terciptanya supre-masi hukum terhadap ke-beradaan delik tanah Hamba-lang Bogor, Ketua Majelis Ha-

kim Perdata pada tingkatKasasi, Suwardi, SH, MH di-laporkan. Permasalahan ta-nah Hambang menjadi ru-


Jakarta, Kantor Berita RBNLurah Petukangan Utara

Kecamatan PesanggrahanKota Administrasi JakartaSelatan, Zaini Alex didugalakukan “permainan” ter-kait anggaran Kelurahan Pe-tukangan Utara Tahun Ang-garan 2012, dimana Ren-

cana Umum Pengadaan(RUP) barang/jasa yang dipu-blikasikan di LPSE dan di ar-sip di kelurahan terjadi per-bedaan nama Pengguna Ang-garan (PA) yang menetapkanRUP, padahal pekerjaan ter-sebut sudah selesai di-kerjakan.

Sesuai dengan pantauanwartawan Kantor Berita RBN,sesuai dengan Peraturan Pre-siden (Perpres) Nomor 54 Ta-hun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pa-sal 8, bahwa yang berwenangmenetapkan rencana umumpengadaan adalah Pengguna

Anggaran (PA). Di lain sisi,berdasarkan Surat Edaran ber-sama antara Menteri DalamNegeri dan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah Nomor027/824/SJ, 1/KA/LKPP/03/2011 pada tanggal 16 Ma-ret 2011, menyatakan, dalam

hal kegiatan pada SatuanKerja Perangkat Daerah(SKPD) tidak memerlukanKuasa Pengguna Anggaran(KPA) seperti Kecamatanatau Kelurahan, maka PAbertindak sebagai Pejabat


Jakarta Kantor Berita RBN,Dalam rangka penerti-

ban secara global terhadapLembaga Penyiaran Berlang-ganan (Pay TV) Ilegal di wi-layah hukum Indonesia, A-sosiasi Penyelenggara Mul-timedia Indonesia (APMI) s-ebagai wadah resmi industritelevisi berlangganan meng-ajak Jajaran Kepolisian Re-publik Indonesia (Polri), Di-rektorat Jenderal Hak Keka-yaan Intelektual Kemente-rian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indone-sia (Ditjen HKI) agar laku-kan penertiban dan pembas-mian secara profesional ma-upun bersinergis.

Seperti halnya di Suraba-ya, satuan reserse tindak kri-minal tertentu PolrestabesSurabaya didampingi oleh

APMI pada bulan Juni 2012lalu, melakukan aksi “swee-ping” terhadap PT InternetProtokol Media alias JP Vi-sion, salah satu anak peru-sahaan Jawa Pos Group.

Ketika aksi tersebut dila-kukan, JP Vision tertangkaptangan ketika menyiarkankonten mata acara pertandi-ngan liga eropa (Euro 2012)kepada pelanggannya tan-pa mengantongi ijin dari pe-milik hak. Menurut ketera-ngan salah satu Legal APMIyang kurang berkenan na-manya ditulis dalam pembe-ritaan, bahwa sebelum EU-RO 2012 dimulai, sudah di-umumkan di beberapa me-dia cetak tentang setiap tem-pat hiburan, cafe, restoran,hotel, perkumpulan dan a-tau pihak manapun bilabermaksud mengadakan

Mengaku BersalahLakukan Pencurian Siaran

Koordinator Teknik JP Vision, Judi Agustionodiduga Coreng Nama Baik Group Jawa Pos

TERKAIT KASUS DUGAANPENCURIAN SIARAN LIGAEROPA 2012


Jakarta, Kantor Berita RBNKinerja Pemerintah dalam

mensukseskan pembangunandan memajukan konstruksidari suatu bangunan sangatdinantikan, terkait dengan ba-nyaknya penyedia jasa di-duga belum memiliki sertifikatbadan hukum.

Menurut pantauan KantorBerita RBN, “Kegagalan suatukonstruksi dan bangunanyang sering terjadi di beberapa

wilayah Indonesia, khusus-nya di daerah Jakarta sudahmenjadi persoalan serius bela-kangan ini. Baik itu kegagalankonstruksi atau bangun milikPemda maupun milik swastaatau perorangan. Selain me-ngakibatkan kerugian materi,juga dapat mengakibatkan ko-rban nyawa bagi pekerja daripenyedia jasa maupun peng-

PENGURUS LPJK “GUGAT MENGGUGAT”YANG BENAR YANG MANA DANYANG SALAH YANG MANA?

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan sumber awal

delik tanah Hambalang Ka-bupaten Bogor Provinsi JawaBarat berawal dari dasar hakpenerbitan sertifikat Hak Gu-

na Usaha PT. Buana Estate di-duga berdasarkan “surat pal-su” dan kemudian perpaja-ngan HGU tersebut dapat di-perpanjang lagi dengan suratkeputusan (SK) terindikasi

korupsi, kemudian tanahHambalang menjadi objekperkara pada beberapa perka-ra, akibatnya diduga terjadiperkara dibalik perkara dankorupsi dibalik korupsi yang

dapat sangat merugikan Ne-gara dan masyarakat.

Untuk terciptanya supre-masi hukum terhadap ke-beradaan delik tanah Hamba-lang Bogor, Ketua Majelis Ha-

kim Perdata pada tingkatKasasi, Suwardi, SH, MH di-laporkan. Permasalahan ta-nah Hambang menjadi ru-

Joyo winoto Hatta Ali

SEKJEN LBNRI, LASPEN SIANTURI

AKSES BACA AKSES BACA AKSES BACASurat Kabar RAKYAT BICARA NEWSOnline: http//issuu.com/rakyatbicaranews

TABLOID RBNOnline: http//issuu.com/rakyat_bicara

Majalah Eksekutif BANGUN JIWA INDONESIAOnline http://issuu.com/majalaheksekutif_bji

Kantor Berita ONLINEwww.rakyatbicaranews.com

MEDIA SIBERWebsite www.bangunjiwaindonesia.co.id


Investigasi 2

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. TambaSH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST SimbolonBIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: NurmaniS., Nahot Subando S. BIRO PARAPAT : Horasman Sinaga BIRO TAPANULI UTARA:- PERWAKILAN BANTEN: Jaingot Pakpahan BIRO KOTA TANGERANG: - BIROKAB. TANGERANG: D. Sinaga BNR (Kepala) BIRO TANGERANG SELATAN: SahatT. PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Hotman GurningBIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Prihandaru Eko H., Ridwan BIRODEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILANSULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANGSIDEMPUAN: Maraim an Ram be PERWAKILAN JAWA BARAT: M . SianturiPERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala),Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas:Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah(Kepala) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Kumala Jaya (Kepala)

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

DIREKTUR EKSEKUTIF SURATKABAR

Bernike M Pardede, SPd.

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

MANAGER UMUM & SIRKULASI:L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Sahat Tumanggor,

Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

Saudin Sinaga, SE.Dra. Englin Budi Rahayu

MARKETING/IKLAN:Ayu Supinah, Sri Wulandari

Condro Pranoto

PEMIMPIN REDAKSI:Laspen Sianturi

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman Sianturi

REDAKTUR KHUSUS:Benhard MR Sinaga,

W. Hutagalung,R. Bambang Soetyono, SIP

Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe

KOORDINATOR LIPUTAN:Minggus S.

WAKIL KOORDINATOR LIPUTAN:Heri Ekaputra

REDAKTUR:Rodeo Sujana Marbun, Vicdien

Nasution

SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

LAYOUT/DESIGN:Pahotan SnG

Penerbit:PT. BANGUN JIWA INDONESIA

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012

NPWP:31.594.608.0-064.000

PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.

KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:

Irjen Pol. (Purn) HadimanDR. Sri Sugiyarti

Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M.

Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, Laurensius G.PENASEHAT HUKUM:

Kantor HukumDicky Siahaan & Associates

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 12.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 6.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 3.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 1.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin

Perusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

WARTAWAN/JURNALIS:Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., PolmanSianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, EkoBudiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., SahatTumanggor, Yulianto Effendi, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, HotmanGurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, MarbaritaGalingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Dewi Anggraini, PiterManurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, BernadSimatupang, Heri Ekaputra, Fanny Januar, Zulkifli Sianturi

REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMATREDAKSI/TATA USAHA: Gedung Joeang 45 Jl. M enteng Raya No. 31 JakartaPusat, 10340, TELP.: (021) 31902408, 7361721, 94705665, FAX: (021) 7361721e-mail: [email protected] Online http:// issuu.com/rakyatbicaranewswebsite: www.rakyatbicaranew.comPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURATKABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERSSERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Terkait Kasus Dugaan......................................................................dari Hal. 01

kegiatan “nonton bareng”pertandingan UEFA EURO2012, agar melakukan kerjasa-ma dan lakukan koordinasidengan panitia yang terdiridari RCTI (pemegang hak eks-klusif tv lokal), Indovision (pe-megang hak eksklusif Lem-baga Penyiaran Berlangga-nan/Pay TV) dan PT Nonbar.

Staf legal APMI juga me-nambahkan terkait aksi swee-ping, bahwa awalnya perma-salahan tersebut berawal dariadanya laporan salah satuanggota APMI tentang ada-nya indikasi pencurian sia-ran dengan menyiarkan Euro2012 yang dilakukan oleh JPVision.

Kemudian APMI menu-runkan timnya melakukan in-vestigasi di lapangan terkaitbenar atau tidaknya laporantersebut. Lalu hasil investi-gasi tersebut menjadi bukti ba-gi APMI untuk melaporkanpermasalahan tersebut ke Pol-restabes Surabaya pada bulanJuni 2012 lalu dengan nomorsurat STTLP/0747/B/VI/2012/SPKT/JATIM SBY.

Beberapa hari kemudiansatuan reserse tindak pidanatertentu yang dipimpin olehKasat Reskrim Polrestabes Su-rabaya AKBP Farman menin-dak lanjuti laporan tersebutdengan memanggil pihak pe-lapor untuk dimintai ketera-ngannya. Sehingga pada harikamis sekitar pukul 01:30 dinihari (28/06) tim PolrestabesSurabaya dengan dipimpinoleh Kasubnit Iptu Ferry dantim APMI turun ke lapangandi rumah salah satu pelang-gan JP Vision, tepatnya di a-rea Ketintang Selatan untukmenyaksikan kejadian perka-ra pencurian siaran Euro2012. Ketika tiba di rumah pe-langgan tersebut tim Polresta-bes Surabaya dan tim APMImenemukan serta mendoku-mentasikan bukti bukti, bah-wa pada saat itu JP Vision se-dang menyiarkan Euro 2012,pertandingan secara lang-sung semifinal antara Portu-gal versus Spanyol.

Setelah itu tim PolrestabesSurabaya dan tim APMI mel-anjutkan aksi “sweeping” kekantor JP Vision atau HeadEnd JP Vision di Jalan AhmadYani No. 88 Gedung GrahaPena Lt.11 Room 1104, sesuaidengan alamat yang tertulis diformulir aplikasi berlangga-nan. Setiba di alamat tersebut,menurut keterangan dari se-kuriti yang jaga saat itu, me-ngatakan, bahwa PT. IP Me-dia atau JP Vision tidak adadi Gedung Graha Pena. Da-lam hal ini alamat PT. IP Me-dia atau JP Vision dalam men-jalankan usahanya didugapalsu alias fiktip. Hampir sajatim Polrestabes Surabaya dantim APMI terkecoh denganalamat tersebut, namun ber-kat sikap kerjasama dari salahsatu teknisi JP Vision berini-sial DAP, akhirnya tim Polres-tabes Surabaya dan tim APMImenemukan lokasi Head Endataupun kantor JP Vision yaitudi area Jalan Ahmad Yani Ge-dung JTV lantai 1.

Tim Polrestabes Surabayadan tim APMI mendokumen-tasikan peralatan yang ada dilokasi Head End JP Vision di-mana alat tersebut digunakanuntuk meredistribusikan sia-ran siaran kepada pelanggan-nya, di lokasi head end terse-but juga sedang menyaksikansiaran Euro 2012, pertandi-

ngan secara langsung semifi-nal antara Portugal versusSpanyol. DAP juga menginfor-masikan bahwa kantor admi-niSstrasi JP Vision berada dilantai 2 dimana saat itu kantortersebut dalam keadaan ter-kunci. Kemudian sekuritiyang berjaga saat itu jugamemberikan komentar, “Stafkantor maupun Head End JPVision tidak ada yang stand-by saat ini, JP Vision ini salahsatu anak perusahaan GroupJawa Pos, emang ada apa?”ujar sekuriti kemudian balikbertanya.

Sumber RBN juga menam-bahkan, “Baru baru ini me-ngatakan, Judi Agustiono se-laku Koordinator Teknik JP Vi-sion mengaku bersalah atasperbuatan mereka, dengan me-ngirimkan surat permohonanmaaf kepada APMI. Adapunisi surat tersebut yaitu,“Surabaya, 06 Juli 2012 No-mor: 001/IPM-SBY/VII/2012Kepada Yth, Asosiasi Penye-lenggara Multimedia Indone-sia (APMI) Up: Bpk. MonangSimorangkir Menara Multime-dia Lt 6 Jl. Kebon Sirih Raya 12Jakarta Perihal: Surat Per-mohonan Maaf. Dengan hor-mat, Bersama surat ini,: Nama: Judi Agustiono, Alamat: Jl.Karangan Mulya IV/14 Sura-baya, Jabatan: Bagian Teknikdan Operasional IP Media,Menghaturkan permohonanmaaf yang sebesar besarnyaatas kelalaian yang telah kamiperbuat, dikarenakan ketidak-tahuan kami telah memasuk-kan konten RCTI lokal terres-trial. Karena saat ini kami ma-sih dalam taraf uji coba, makakami belum mempunyai kon-ten premium, karena kami be-lum bekerja sama dengan kon-ten provider manapun,sehingga siaran kami adalahfree to air. Atas hal tersebutdiatas, kami sekali lagi mohonmaaf yang sebesar besarnyakepada pihak yang telah me-rasa terganggu akibat perbu-atan kami. Tidak ada maksudsedikitpun untuk melakukanperbuatan yang akan merugi-kan pihak lain, karena sematamata kami hanya melakukanuji coba siaran tv kabel. Untukitu kami mohon saran, penda-pat atau masukan bapak ataskejadian tersebut guna perbai-kan kami di masa depan. De-mikian permohonan maaf inidisampaikan, atas perhatiandan kebijaksanaannya kamiucapkan terimakasih. Hormatkami, PT. IP. Media, Judi Agus-tiono, Tembusan: Bapak Ka-polrestabes dan Bapak Kasat-serse Polrestabes Surabaya”.

Penuturan sumber RBNjuga mengatakan, bahwa ter-sangka kasus dugaan pencu-rian siaran yang sedang di-proses di Jaksa PenuntutUmum (JPU) Kejari SurabayaJawa Timur adalah Koordina-tor Teknik JP Vision, JudiAgustiono. Judi, dalam pe-ngakuannya di PolrestabesSurabaya, bahwa hal itu dila-kukannya atas inisiatif sen-diri tanpa koordinasi denganatasannya. Ketika hal tersebutdikonfirmasi kepada PT.Internet Protokol Media atauJP Vision, sampai saat ini Di-rektur Utama atau Penang-gung Jawab JP Vision tidakmembalas surat konfirmasiRedaksi RBN. Namun ketikaditelepon ke salah satu pihakJP Vision yang mengaku ber-nama Herman Suyanto selakuDirektur Operasional men-

jawab, “Saya tidak memilikikapasitas untuk menja-wabnya, kami juga orang me-dia bahkan satu Group de-ngan Jawa Pos,” tandasnya.

Peran Serta APMI dalammemberantas TV Kabel Ilegal

APMI selama ini senanti-asa mengajak dan bekerja-sama dengan Jajaran Polri,Ditjen HKI agar melakukanpenertiban dan pembasmianindustri Pay TV Kabel yangberoperasi secara ilegal di ber-bagai wilayah hukum Indo-nesia secara sinergis, antaralain: Batam, Pekanbaru, Kep-ri, Bangka Belitung, Jakarta,Tangerang, Bandung, Ma-lang, Surabaya, KalimantanBarat, Kalimantan Tengah,Kalimantan Timur, Kaliman-tan Selatan, Sulawesi, Makas-sar, dan Operator Pay TV Ka-bel Ilegal lainnya yang tidakdapat disebutkan satu per sa-tu disebabkan jumlahnya su-dah mencapai ribuan opera-tor.

Menanggapi penertibanterhadap Pay TV Kabel Ilegaltersebut karena telah merugi-kan Negara dan masyarakat,Legal Coordinator APMI,Handiomono mengatakan“Upaya hukum ini ditempuhuntuk memberantas praktikpembajakan siaran oleh op-erator operator Pay TV kabeldi berbagai daerah. Dalamhal ini kami tidak main mainuntuk memberantas kebera-daan operator yang berope-rasi secara illegal, yang telahmelakukan redistribusi sia-ran kepada masyarakat pada-hal mereka tidak memilikiizin operasional ataupun ko-ntrak kerja sama denganperusahaan pemegang hakyang resmi” tandasnya.

Sebab itu peran aktif ma-syarakat dan kepedulian pe-merintah terhadap pembe-nahan sistem penyiarannasional sangat diharapkan,khususnya penertiban terha-dap semaraknya LembagaPenyiaran Berlangganan(LPB atau Pay TV) melalui ka-bel atau dengan nama keren-nya disebut, “TV Kabel”.

Demi terwujudnya sistempenyiaran nasional yangberkeadilan dan bermartabatyang dapat dimanfaatkansebesar besarnya bagi kese-jahteraan masyarakat Indo-nesia, baik itu kebijakan un-tuk pengaturan, pengawasandan pengembangan siaransecara profesional, sehinggapelayanan terhadap masya-rakat pada penyelenggaraanpenyiaran yang sehat denganmemiliki payung hukumyang jelas badan hukumnya,juga memiliki izin sesuai de-ngan ketentuan undang un-dang, dan perjanjian kerjasa-ma dalam menyiarkan pro-gram atau mata acara yangdilindungi oleh hak cipta ke-pada pemegang hak.

Komisi Penyiaran Indone-sia (KPI) selaku lembagayang dibentuk oleh Negaradalam hal ini diminta supayajangan menutup mata ter-hadap keberadaan TV Kabelyang sudah menjamur hinggake pelosok pelosok nusantaradan diduga tanpa memilikiizin. Seperti halnya yang su-dah sering diberitakan di ber-bagai media massa, baik dimedia cetak, media onlinemaupun media elektronik,bahkan di sosial media face-book dan twitter, tetapi kebe-radaan TV Kabel tersebut se-

perti kebal hukum dan sangatsulit untuk disentuh oleh pe-negak hukum dengan alasanyang layak dipertanyakan. KPIdiharapkan agar segeralakukan pembenahan dan pe-nertiban, disebabkan kebera-daan sejumlah TV Kabel ter-sebut diduga banyak merugi-kan negara. Ketika hal tersebutdikonfirmasi ke KPI melaluiSMS Pengaduan, KPI menja-wab, “akan kami tindak lanjutisesuai dengan UU No. 32 Ta-hun 2002 dan P3&SPS”ujarnya.

Perlunya penertiban danpembenahan terhadap TV Ka-bel yang diduga beroperasi se-cara Ilegal yang telah merugi-kan negara, antara lain daripajak iuran berlangganan, ke-mudian penerimaan negarasesuai dengan Peraturan Pe-merintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2009 tentangJenis dan Tarif atas pene-rimaan Negara bukan pajakdan sudah diberlakukan pa-da Departemen Komunikasidan Informatika. Selain itu,keberadaan TV Kabel juga su-dah merugikan PT. MNC SKYVision (Indovision) selakupemegang hak eksklusif darisisi Lembaga Penyiaran Ber-langganan dimana Indovi-sion salah satu industri Pay TVdengan status legal dan resmiuntuk beroperasi di Indonesia.

Dari sekian banyak Opera-tor TV Kabel yang terjaring ke-tika dilakukan penertiban dilapangan, rata rata merekamenayangkan sejumlah cha-nel premium dan pertan-dingan olahraga dari berbagailiga, antara lain liga Eropa danliga Inggris. Kemudiaan bebe-rapa chanel luar negeri yangbelum diketahui tentang keab-sahan keberadaan siarannya,namun siaran tersebut sudahdapat layak ditonton. Akibat-nya, pengaruh dari siaranyang disiarkan secara bebastersebut disinyalir dapat mem-bawa dampak buruk terhadapkarakter sosial budaya ma-syarakat Indonesia, bahkandapat menggangu terhadapstabilitas negara karena siarandari TV Kabel tersebut tidakdiawasi secara maksimal.

Menurut sumber RBN, se-jumlah operator TV Kabel di-sebabkan beroperasi secaraillegal, sudah banyak yangterjaring. Tetapi jika ditelusurilebih dalam lagi, masih ba-nyak juga operator yang be-lum terjaring bahkan disinya-lir jumlahnya bisa mencapairibuan operator. Penertibandan pembenahan secarasinergis antara KPI, Kemenko-minfo, Mabes Polri bersama Ja-jaran Kepolisian di tingkatPolda dan Polres, KejaksaanAgung RI bersama Jajarannyapada tingkat Kejati dan Kejari,Ditjen HKI, APMI, dan instansilainnya sangat diharapkan,supaya program tersebutdapat terlaksana dengan baik.

Lebih lanjut Handiomonomenegaskan, “Aksi upaya hu-kum ini dilakukan untukmemberikan efek jera kepadapelaku operator TV Kabel Ile-gal yang nakal dan masih te-tap beroperasi secara illegal,dan demi terwujudnya supre-masi hukum terhadap pelakupelanggar hukum dengan ha-rapan agar terjadinya pembe-nahan dan perbaikan di ke-mudian hari dengan tidakadanya lagi praktek pencu-rian siaran” imbuhnya.

PLN Diduga turut sertabantu Operator TV Kabel

ilegal

Situasi ini memanas dise-babkan sangat beraninya se-jumlah Operator TV Kabelyang diduga beroperasi seca-ra Ilegal tersebut menggu-nakan tiang listrik PT. PLNdimana tiang tersebut meru-pakan aset negara yang dike-lola oleh Kementerian BUMN.

Selama ini tiang listrikPLN dimanfaatkan menjadisarana jaringan operator TVKabel untuk menyalurkansiarannya kepada pelang-gannya dengan aman dan ter-kendali tanpa takut untukdiketahui Bidang Pengawa-san dari PLN Pusat.

Dalam hal ini, Bidang Pe-ngawasan PLN Pusat dimintauntuk segera turun tangan la-kukan penertiban secara glo-bal di wilayah hukum Indo-nesia terhadap penggunaantiang listrik PLN oleh opera-tor TV Kabel yang didugailegal dalam menyalurkansiarannya.

Anehnya, oknum petugasPLN di wilayah maupun didaerah ketika dipertanyakantentang keberadaan tianglistrik PLN yang disalahgu-nakan, oknum petugas di-duga pura pura tidak tahudan terkesan “pura-puraoneng” terhadap keberadaanpenyaluran siaran TV KabelIlegal.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada pihak PT.PLN, Sampurno Marnoto se-laku Staf Komunikasi Kor-porat PT. PLN (Persero) Kan-tor Pusat, menjawab konfir-masi, “Sehubungan dengansurat Bapak, Nomor: 1127/Kf-RBN/2012 tanggal 27 Agus-tus 2012 perihal konfirmasidan atau klarifikasi, denganini kami sampaikan sebagaiberikut: Pertama tama kamisampaikan permohonan ma-af atas keterlambatan balasansurat ini, sekaligus pada ke-sempatan ini kami menyam-paikan ucapan terima kasihatas informasi yang telah di-sampaikan, Kedua: Untuk me-nindaklanjuti informasi ini,mohon dapat disampaikankepada kami titik titik lokasipenggunaan tiang tiang listrikPLN dimaksud di Batam, Su-rabaya dan Tangerang, Keti-ga: Sebagai informasi penata-an dan penertiban pemanfa-atan aset ketenagalistrikanPT. PLN (Persero) untuk ke-pentingan telekomunikasi,multimedia dan informatika(telematika) dikelola sepenuh-nya oleh anak perusahaanPLN, yaitu PT Indonesia Com-nets Plus (ICON+). Demikiandisampaikan, atas bantuandan kerjasamanya diucapkanterima kasih” tandas Sampur-no Marnoto dalam suratnya.Ketika dikonfirmasi kepadaPT Indonesia Comnets Plus(ICON+), hingga saat ini se-pertinya enggan dihubungiataupun ditemui.

Untuk terciptanya suprema-si hukum terhadap pelaku op-erator TV Kabel Ilegal serta un-tuk mencegah terjadinya ke-rugian Negara dari pajak iuranberlangganan dan tarif ataspenerimaan Negara bukanpajak, kemudian akibat marak-nya Pay TV Kabel yang berope-rasi tanpa memiliki ijin sehinggaakan lebih sulit diberantas,diharapkan peran aktif dariinstansi terkait, yakni KPI,Kemenkominfo, Kepolisian RI,Ditjen HKI, sangat diharapkanuntuk melakukan tupoksinyasecara benar dan profesionalagar terciptanya penertibanterhadap operator Pay TV Ilegal.(MS/ /POLMAN/STR)


Serba-Serbi 3

Jakarta, Kantor Berita RBNSupaya terciptanya keterbukaan

informasi publik terkait keberada-an dan rekam jejak penerbitan ser-tifikat tanah Hambalang Bogor, se-laku pejabat publik M. Setia Budiseharusnya jawab konfirmasi me-dia demi terwujudnya pemberitaanpers yang akurat dan berimbang.

Pasalnya, sewaktu sertifikat ta-nah Hambalang diterbitkan de-ngan terindikasi cacat hukum, Ke-pala Kantor Pertanahan KabupatenBogor dijabat oleh M. Setia Budi.Akibatnya M. Setia Budi disinyalirtinggalkan “borok warisan” berupadelik pertanahan HambalangBogor.

Sesuai dengan pantauan KantorBerita RBN terhadap rekam jejak ka-rir M. Setia Budi, sebelum pindahtugas ke Jajaran Lemdiklat BPN RIbaru-baru ini, sebelumnya pernahmenjabat selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Bogor pada ta-hun 2006, dan seterusnya diangkat

menjadi Kepala Kantor WilayahPertanahan Provinsi Sumatera Uta-ra. Setelah itu, dimutasi bertugaskembali di Jajaran BPN Pusat sela-ku Kepala Lemdiklat BPN RI di Ja-karta. Pada tahun 2006, diduga M.Setia Budi meninggalkan “borokwarisan” terhadap Kepala Kantorpenggantinya, akibatnya terjadidelik pertanahan rumit dan sangatpanjang.

Ketika Bapak M. Setia Budi men-jabat Kepala Kantor Pertanahan Ka-bupaten Bogor pada tahun 2006 la-lu, M. Setia Budi diduga salahgu-nakan wewenang memberikan pe-rintah terhadap bawahannya Ir.Iwan Nuzirman selaku Kepala Sek-si Pengukuran dan Pendaftaran Ta-nah, untuk lakukan penerbitan ser-tifikat HGU Nomor 149/Hamba-lang, HGU Nomor 146/Sukahati,HGU No 147/Sukahati, HGUNomor 148/Sukahati, HGU Nomor150/Tangkil, HGU Nomor 151/Tangkil dengan terindikasi cacat

hukum.Adapun waktu yang dibutuh-

kan untuk penerbitan sertifikattersebut termasuk sistem “pengu-rusan kilat” serta mirip sepertisistim “ketok magic” disebabkanpengurusan sertifikat dapatselesai dengan 14 hari kerja .Dalam penerbitan sertifikattersebut, M. Setia Budi selakuKepala Kantor secara bersamasama diduga turut serta terlibat“persekongkolan dan konspirasi”dengan Joyo Winoto (saatmenjabat Kepala BPN RI) bersamaProbosutedjo selaku pemilik PTBuana Estate, sehingga sertifikatHGU atas nama PT. Buana Estatedapat diterbitkan dengan terindi-kasi cacat hukum.

Ketika hal tersebut dikonfirmasiterhadap M. Setia Budi, jawabankonfirmasi untuk terciptanya pem-beritaan berimbang masih dinanti-kan Redaksi Kantor Berita RBN.(RODEO/W. HUTAGALUNG)

SELAKU PEJABAT PUBLIK SEHARUSNYA JAWAB KONFIRMASI MEDIAM. SETIA BUDI DIDUGA TINGGALKAN “BOROK WARISAN” guna jasa”.

Untuk itu diharapkan Pemerin-tah segera turun tangan untuk me-ngatasi persoalan ini, sebelum jum-lah korban dan kerugian semakinbertambah akibat dari kegagalankonstruksi maupun bangunan. Se-perti terjadi belakangan ini, sudahbanyak di ekspos di berbagai me-dia tentang ambruknya atap ba-ngunan sekolah, jebolnya dindingrumah atau sekolah, dan masih ba-nyak lagi yang tidak bisa disebut-kan satu persatu.

Sumber juga menambahkan,“Kegagalan suatu konstruksi mau-pun bangunan diduga sering dia-kibatkan oleh pekerja atau tenagaahli yang tidak kompeten atau be-lum sertifikasi. Kemudian kegaga-lan konstruksi maupun bangunantersebut diduga juga diakibatkanpermainan penyedia jasa yang me-ngurangi bahan baku, karena disi-nyalir kurangnya pengawasandari pihak pengawas.

Bahkan pengguna jasa itu sen-diri diduga menggunakan penye-dia jasa diduga secara asal asalantanpa memandang status penyedia

jasa itu sendiri, atau pengguna jasadisinyalir memanfaatkan bangu-nan tidak sesuai dengan kapasi-tasnya dan spesifikasi. Sama hal-nya dengan pengadaan pekerjaankonstruksi dan konsultansi yangdilakukan di lingkungan pemerin-tahan disinyalir pengguna jasa di-duga tidak memiliki sertifikat seba-gai panitia Pejabat Pembuat Komi-tmen (PPK), bahkan disinyalir pe-nyedia jasa terindikasi belum me-miliki sertifikat badan usaha (SBU),sertifikat tenaga ahli (SKA), dansertifikat keterampilan kerja (SKT).

Padahal pemerintah sudahmengeluarkan undang undang danperaturan tentang sertifikasi, sepertiyang tertuang di dalam UndangUndang No. 18 Tahun 1999, PerpresNo. 54 Tahun 2010 serta peruba-hannya Perpres No. 70 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun2011, Surat Edaran Menteri PU No.09Tahun 2011 dan terakhir dengan SuratEdaran Menteri PU No.10 Tahun 2012.Sertifikasi dimaksud yaitu berupasertifikat mengenai pemahaman danprofesionalis seorang pekerja terhadapsuatu jenis bidang pekerjaan tertentu,

misalnya sertifikat keterampilantukang (batu, besi, kayu dan lain se-bagainya), tenaga ahli, mutu dankualitas dari peralatan penyedia jasa.Untuk mendapatkan sertifikat inibiasanya pekerja dilatih dahulu dalamjangka waktu tertentu”.

Ketika hal tersebut dikonfirmasike Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK) selaku Lembagayang dipercaya Kementerian PU un-tuk melakukan proses sertifikasi, pe-ngurus LPJK pada waktu itu tidakdapat di temui di kantornya di GrahaLPJK Jalan Arteri Pondok Indah.Namun berdasarkan keterangan darisalah seorang sumber yang tidakbersedia namanya dibawa dalamberita serta memahami tentangadanya persoalan di tubuh LPJK saatini, mengatakan, “Bagaimana maumengurus sertifikat, sementarapengurusnya saja tidak jelas yangmana? Yang satu pengurusnyamengaku tinggal di daerah JalanIskandarsyah dan seorang yang lainmengatakan di Jalan Arteri PondokIndah. Yang benar yang mana danyang salah yang mana?” tandasnya.(MS/POLMAN)

Pengurus LPJK...........................................................................................................dari Hal. 01

UCAPAN TERIMA KASIHSegenap Jajaran Panitia Pelaksana Perayaan “ACARA

KEBERSAMAAN” mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada berbagai pihak atas terselenggaranya Perayaan

“ACARA KEBERSAMAAN” tersebut dengan baik, khususterhadap Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo.

Demikian ucapan terima kasih ini disampaikan agar dapatmaklum.

Jakarta, 7 Januari 2013PANITIA PELAKSANA

PERAYAAN “ACARA KEBERSAMAAN”

KETUA UMUM, SEKJEN,

LASPEN SIANTURI WITMAN HUTAGALUNG

Dokumentasi Kegiatan Diskusi SKW, Natal Bersama dan MalamKeakraban Keluarga Besar Kantor Berita Rakyat Bicara News

Leo Batubara mewakili Ketua Dewan Pers saat pembukaan Acara Seminar dan Diskusi Diskusi materi SKW (Standar Kompetensi Wartawan) dengan moderator Pemred Kantor Berita RBN, Laspen Sianturi

Pendeta A. Simanungkalit, M.Min saat memimpin kebaktian Natal Kantor Berita Rakyat Bicara News Acara bernyanyi lagu Natal saat acara kebaktian Natal Kantor Berita Rakyat Bicara News Pemimpin Perusahaan Kantor Berita Rakyat Bicara News, Bernike Miranda Pardede, S.Pd saat kebaktianNatal sambil bernyanyi malam kudus bersama Asisten Manager iklan, Dra. Englin Budi Rahayu

Utusan Gubernur DKI Jakarta, Kasudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara, Edison Sianturi dalammemberikan kata sambutan pada perayaan acara kebersamaan kantor Berita Rakyat Bicara News

Wartawan Kantor Berita Rakyat Bicara News saat liturgy pada acara Natal bersama Kantor Berita Rakyatbicara News di Jakarta tanggal 14 Desember 2012

Liturgi anggota Pokja Wartawan Jakarta Selatan, Anto Simajuntak dan Raul Sitanggang bersama LeloPamuji Sihombing pada perayaan Natal bersama Kantor Berita Rakyat Bicara News

Kabiro Tangsel, Sahat Tumanggor bersama Penasehat Hukum, Dicky RZ. Siahaan, SH, Redpel, PolmanSianturi dan Manager Iklan, Syamsudin Sihombing pada kebaktian Natal Kantor Berita Rakyat Bicara News

Liturgi anak anak wartawan pada perayaan Natal bersama Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakartatanggal 14 Desember 2012

Suasana malam keakraban Kantor Berita Rakyat Bicara News setelah acara kebaktian Natal selesai.Pendeta A. Simanungkalit, M.Min sedang berbincang dengan Wapemred Tabloid RBN, Rodeo Sujana M

bersama Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Edison Sianturi selaku tamu kehormatan yang mewakili GubernurDKI Jakarta Joko Widodo

Natal Bersama Keluarga RBN

Diskusi SKW di Kantor RBN


Hukum 4

Keluarga Besar

Cipulir Centrum Diskotik danKaraoke Kawasan ITC Cipulir

Jakarta SelatanMengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013DEDE

Manager

Keluarga Besar

Rumah Sakit Bersalin Kartini(RSB Kartini)

Mengucapkan:SELAMAT TAHUN BARU 2013

KARTINIPimpinan

Keluarga Besar

Solidaritas Toleransi Kawan(Shotokaw 212) Jakarta

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013ASEP ARWANI (CHEPOT)

Pimpinan

Jl. Ciledug Raya No. 94-96Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Jakarta, Kantor Berita RBNSebab akibat dari mantan Kepala

Suku Dinas (Kasudin) Tata Air Ja-karta Barat (Jakbar), R. Heryanto di-duga gunakan ijazah palsu pada sa-at masuk sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), yaitu ijazah Sekolah Tek-nik Menengah (STM) dan Ir. R. Her-yanto, SH, MM juga terindikasi la-kukan perkaya diri dengan me-rugikan Negara saat menjabat selakuKasudin sekitar lima tahunbelakangan ini, Gubernur DKI Ja-karta, Joko Widodo (Jokowi) dimintalakukan pengkajian terhadap besarnilai kerugian Pemda DKI selama R.Heryanto menerima gaji dari Negaradengan dasar indikasi ijazah palsu.

Indikasi korupsi Ir. R. Heryanto,SH, MM juga belum dapat tersen-tuh oleh hukum disebabkan teknikpengaturan dan permainan dari in-dikasi korupsinya sangat rapi sertaterorganisir dengan baik, termasukdengan “beck up” oleh oknum pre-manisme alias orang belakang dariHeryanto yang mempunyai jari-ngan luas serta loyalitas tinggi.

Untuk terciptanya supremasihukum terhadap indikasi korupsiR. Heryanto, Kejaksaan Negeri (Ke-jari) Jakbar diharapkan turun ta-ngan untuk lakukan penyelidikandan juga mempersiapkan tuntutansecara perdata atas dugaan keru-gian Negara yang terjadi sebagaiakibat dari ijazah palsu tersebut.

Keberadaan indikasi korupsiHeryanto saat menjabat KasudinTata Air Jakbar untuk perkaya diridan diduga terjadi perampokanterhadap uang Negara, baik darisisi pengaturan pemenang tenderproyek terindikasi langgar Kep-pres/Perpres, dugaan proyek fiktifdari proyek PL (penunjukan lang-sung), dan indikasi salahgunakanwewenang pada pengelolaanAnggaran Biaya Tambahan (ABT).

Ketika indikasi korupsi Heryan-to tersebut diekpos oleh wartawan

Kantor Berita RBN beberapa edisiterakhir dimana saat Heryanto ma-sih aktif selaku Kasudin Tata AirJakbar, dan setelah Heryanto me-masuki masa pensiun baru baru ini,dicoba untuk dikonfirmasi melaluitelepon genggamnya dengan sms,“Slmt sore Bos, apa kbr? Mohonmaaf minta waktunya sedikit danatau komentar. Disebabkan pem-beritaan terkait indikasi korupsimantan Kasudin Tata Air Jakbarmau naik ekpos lagi oleh wartawanpenulisnya, tolong petunjuk danatau komentar pembelaan diribapak, supaya beritanya benar be-nar berimbang. Terima kasih.”

Setelah sms tersebut berhasil ter-kirim, tidak beberapa lama berse-lang, oknum premanisme yang me-ngaku bernama Tete selaku orangbelakang dari Heryanto lakukanancaman terhadap jurnalis penulisberita indikasi korupsi Heryantodan sekaligus kepada PemimpinRedaksi RBN.

Seperti ucapannya melalui telepon,“Saya sudah mengetahui kantor kamuberada dimana. Saya akan membawapasukan. Besok kamu akan saya cari”ujar oknum preman yang mengaku Tetetersebut sambil memaki denganmengucapkan kata kata bersifatmengancam dengan kasar.

Untuk terwujudnya supremasihukum terhadap indikasi korupsiHeryanto yang telah membuat ke-rugian Negara miliaran rupiah se-jak tahun anggaran 2009, 2010,2011 dan sebelum memasuki masapensiun tahun 2012 baru baru ini,karena disinyalir melakukan per-mainan proyek dengan setor danpenyetoran, indikasi proyek fiktif,pemecahan proyek dan dugaanmulti pelanggaran lainnya, baikterhadap Keppres No. 80 /2003,Perpres No. 54/2010 dan PerpresNo. 70/2012, dengan berbagai ben-tuk cara dan pengaturan yang rapi,akibatnya Heryanto seperti aman

terkendali untuk menikmati hasilindikasi korupsinya tanpa dapattersentuh oleh hukum, demi ter-ciptanya supremasi hukum ter-hadap indikasi semaraknya kasuskorupsi ketika Heryanto menjabat.

Sesuai dengan pantauan KantorBerita RBN untuk mengumpulkaninformasi, data dan fakta, saat Her-yanto masih aktif menjadi KasudinTata Air Jakbar, Heryanto juga ter-kenal selaku pejabat yang mem-punyai banyak pasukan dari ok-num preman untuk lakukan “beckup” terhadap indikasi korupsinya,dan tidak segan segan untuk laku-kan teror terhadap wartawan yangmelakukan konfirmasi.

Kinerja Heryanto saat menjabatKasudin Tata Air Jakbar juga didu-ga mempunyai kinerja buruk dansarat dengan berbagai korupsi. Di-sebabkan indikasi korupsi Heryan-to ketika menjabat Kasudin TataAir Jakbar diekpos oleh RedaksiRBN pada edisi 020 dengan judul,“Kinerja Kasudin Tata Air JakbarHeryanto Diduga Bobrok” dan Edi-si 021 dengan judul, “Kejari JakbarDiminta Lakukan Penyelidikan,Kasudin Tata Air Jakbar HeryantoTerindikasi Perkaya Diri”, Heryan-to langsung mengirim utusannyauntuk lakukan suap terhadap ins-an pers Rp. 2,5 juta, dengan tujuanagar Kantor Berita RBN menghen-tikan pemberitaan.

Heryanto terkesan seperti “ta-kut” bila indikasi korupsinya ditu-lis dengan berseri secara benar danberimbang, demi terwujudnya sup-remasi hukum terhadap indikasiperkaya diri yang dilakukan Her-yanto ketika menjabat Kasudin.

Anggaran dana saluran di wi-layah Kota Administrasi JakartaBarat sesuai dengan RencanaUmum Pengadaan Barang/JasaSudin PU Tata Air Tahun Angga-ran 2012 juga diduga men-jadi”ladang duit” untuk perkaya

KEJARI JAKARTA BARAT DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKANPENSIUNAN KASUDIN R. HERYANTO TERINDIKASI PERKAYA DIRI DENGAN GUNAKAN “IJAZAH PALSU”

diri oleh R. Heryanto dengan nilaimilyaran rupiah.

Di lapangan masih banyak ditemukan saluran lokal di beberapakecamatan wilayah Jakarta Baratdengan kondisinya membutuhkanperbaikan dan perawatan, dimanadananya sudah ada dianggarkanpada Sudin PU Tata Air Jakarta Baratdengan cara pengadaan swakelola,tetapi dana tersebut belum dapatjuga terealisasi dengan baik.Contohnya saluran lokal di wilayahKecamatan Kebon Jeruk maupun diKecamatan Kembangan, KecamatanPalmerah, kondisinya sudah parahtetapi sampai saat ini belum adarealisasi perbaikan.

Adapun besar anggaran dariSudin PU Tata Air Kota Jakbar Ta-hun Anggaran 2012, adalah Peme-liharaan Saluran Air KecamatanKembangan (Refungsi) sebesarRp. 960.000.000,- (sembilan ratusenam puluh juta rupiah) ditambahdengan biaya penertiban Rp.1.000.000.000,- (satu milyar ru-piah), Pemeliharaan Saluran AirKecamatan Kebon Jeruk (Refungsi)sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilanratus enam puluh juta rupiah) di-tambah dengan biaya penertiban

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ru-piah), Pemeliharaan Saluran AirKecamatan Palmerah (Refungsi)sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilanratus enam puluh juta rupiah)ditambah dengan biaya penertibanRp. 1.000. 000.000,- (satu milyarrupiah) dengan cara swakelola.

Selain dari dana pemeliharaansaluran air tersebut di atas, masih adalagi dana pemeliharaan infrastruktursarana lokal Kota Administrasi Jakbardengan pelaksanaan triwulan I untukwilayah Kecamatan Kembangan,Kecamatan Kebon Jeruk danKecamatan Palmerah Jakarta Baratsebesar Rp. 2.417.519.635,- (duamilyar empat ratus tujuh belas jutalima ratus sembilan belas ribu enamratus tiga puluh lima rupiah) dandana layanan pembersih sistemsaluran Kodya Jakarta Barat(pekerjaan mendesak sepanjangtahun) sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah)per triwulan untuk empat triwulantahun 2012 dengan cara swakelola.

Adapun anggaran tahun 2008lalu, proyek peningkatan saluranJalan Daan Mogot sisi utara (dari Jl.Penerangan s/d Jl Latumenten)Kecamatan Grogol Petamburan di-

duga fiktif dengan nilai HPS Rp.928.589.092,- maupun proyek pening-katan saluran Jalan Jelambar BaratKecamatan Grogol Petamburandengan nilai proyek Rp. 686.873.849,-. Juga proyek pembangunan saluranPHB sejajar rel kereta api diKecamatan Kembangan tahunanggaran 2011 dengan nilai HPS Rp.934.136.021 terindikasi fiktif.

Ketika hal tersebut dikonfirmasitertulis kepada Heryanto saat masih menjabat selaku Kasudin PUTata Air Jakbar, R. Heryanto takbersedia memberikan komentar, se-dangkan Inspektorat PembantuKota Administrasi Jakbar saatdikonfirmasi juga belum bersediauntuk memberikan tanggapan ata-upun komentar serta terkesan me-nutup mata terhadap kerugian Ne-gara yang terjadi.

Untuk terciptanya supremasihukum terhadap oknum yang teri-ndikasi perkaya diri dari perbuatankorupsi, dalam hal ini BPKP ber-sama Inspektorat DKI Jakartadiminta untuk lakukan auditsecara sinergis terhadap indikasikerugian Negara ketika R. Her-yanto menjabat Kasudin PU TataAir Jakbar.(TIM EMPAT)

Segenap JajaranPT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk

Bintaro Trade Centre Lantai 2 Blok H4 No. 1-33 Jl. Jend. SudirmanPusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Indonesia

MengucapkanSelamat Hari Natal

25 Desember 2012

&Selamat Tahun Baru

01 Januari 2013

PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk.dto.

Pengelola


Iklan 5

Segenap JajaranPemerintah Provinsi DKI Jakarta

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Ir. JOKO WIDODOGubernur

Segenap JajaranDinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta

Mengucapkan:


PURBA HUTAPEAKepala Dinas

Pimpinan dan Staf

Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013HM. ANAS EFFENDI, SH, MM.

Walikota

Asisten Pembangunan danLingkungan Hidup

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Dra. Hj. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si.

Kepala Bagian

Segenap Jajaran

Bagian Tata PemerintahanKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Dra. Hj. SRIE SUTARSIH, MM.

Kepala Bagian

Keluarga Besar

Bagian Prasarana dan SaranaKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. SYAFRUDDIN BAHRI H, M.Si.

Kepala Bagian

Segenap Jajaran

Bagian PerekonomianKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. JAMES MARPAUNG, M.Si.

Kepala Bagian

Segenap JajaranBagian Keuangan

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. SYARBAINI, M.Si.

Kepala Bagian

Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMAWakil Gubernur

Drs. H. USMAYADI, M.Si.Sekretaris Kota


Iklan 6

ABDUL CHOLIK, S.SosSekcam

FEMMYSekcam

Segenap Jajaran

Seksi P2B Kecamatan PesanggrahanKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:


TIMBUL MANALUKepala Seksi

Segenap Jajaran

Bagian KetatalaksanaanKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:


ENY ROHAENI, SH.Kepala Bagian

Segenap Jajaran

Kecamatan Kebayoran BaruKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:


Drs. MAHLUDIN, M.Si Camat

Pimpinan dan Staf

Kecamatan CilandakKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:


SAYID ALI ZA, SHCamat

Segenap Jajaran

Kecamatan Kebayoran LamaKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:


BUDI WIBOWO, SH, M.SiCamat

Keluarga Besar

Kelurahan PuloKecamatan Kebayoran Baru

Kota Administrasi Jakarta SelatanMengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Mohammad Zen, S.Sos

Lurah

Pimpinan dan Staf

Kelurahan MelawaiKecamatan Kebayoran Baru


SELAMAT TAHUN BARU 2013Femmy

Plh. Lurah

Keluarga Besar

Kelurahan UlujamiKecamatan Pesanggrahan


SELAMAT TAHUN BARU 2013Hj. SRI EMI FARIZA KARTINI, S.Sos

Lurah


Iklan 7

Segenap Jajaran

Deputi Pengembangan KawasanKementerian Perumahan Rakyat

Republik IndonesiaMengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Ir. HAZADDIN TENDE SITEPU, MM, DR

Deputi

Segenap Jajaran

Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia

(BPN RI)Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013HENDARMAN SUPANDJI

Kepala Badans

Segenap Jajaran

Kantor Wilayah PertanahanProvinsi Banten

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013DJAMALUDIN, SH, MH

Kakanwil

Segenap Jajaran

Kantor PertanahanKabupaten Serang

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013DIRWAN DAHRI

Kepala Kantor

Segenap Jajaran

Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013IR. ANDRY NOVIJANDRI

Kepala Kantor

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PU JalanKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013IR. HE. YAYAT HIDAYAT, MT

Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PU Tata AirKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Ir. Drs. IRVAN AMTHA, MSc.

Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PemakamanKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. H. EDDY SUPRIYATNA W., MM

Kepala Suku Dinas

SATRIADIAsisten Deputi

MANAGAM MANURUNGSekretaris Utama


Iklan 8

Segenap Jajaran

Suku Dinas PU JalanKota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Ir. YUSMANDA FAIZAL, M.Sc

Kepala Suku Dinas

Segenap Jajaran

Suku Dinas Olahraga dan PemudaKota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. DAHLAN

Kepala Suku Dinas

Segenap Jajaran

Suku Dinas Pendidikan MenengahKota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. H. Slamet Widodo, M.Pd

Kepala Suku Dinas

Segenap Jajaran

Suku Dinas Pendidikan DasarKota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Dra. Hj. Delly Indrayati

Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PertamananKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Ir. NANDAR SUNANDAR

Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PerhubunganKota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Ir. NURHAYATI SINAGA, MT

Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PertamananKota Administrasi Jakarta Utara

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Drs. HERU BAMBANG ERNANTO, M.Ma

Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas Kependudukandan Catatan Sipil

Kota Administrasi Jakarta UtaraMengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013EDISON SIANTURI

Kepala Suku Dinas


Sambungan 9


mit diduga sebab akibat dari Pro-bosutedjo selaku pemilik PT BuanaEstate dapat menggunakan “suratpalsu” untuk menerbitkan sertifikatpada tahun 1976 lalu.

Supaya terwujudnya supremasihukum terhadap pelaku dugaanmafia pertanahan “kelas kakap”terhadap tanah Hambalang Keca-matan Citeureup Kabupaten BogorProvinsi Jawa Barat, karena awaldelik pertanahan disebabkan Pro-bosutedjo selaku pemilik PT. BuanaEstate dapat menggunakan indi-kasi surat palsu sebagai dasar pe-nerbitan sertifikat Hak GunaUsaha (HGU) Nomor 1, kemudiansertifikat HGU Nomor 1 tersebut ha-bis masa berlakunya, namun serti-fikat masih juga dapat diperpan-jang lagi dengan cara terindikasikonspirasi antara Probosutedjo danJoyo Winoto ketika menjabat KepalaBadan Pertanahan Nasional Repu-blik Indonesia (BPN RI).

Kepiawaian penyelidikan sam-pai ke penyidikan oleh Tim Kejak-saan Agung Republik Indonesia(Kejagung RI) terkait dengan keru-gian Negara yang terjadi dan indi-kasi salahgunakan wewenang sa-ngat dinantikan demi terciptanyakebenaran atas legalitas tanahHambalang.

Sertifikat HGU Nomor 1 denganluas tanah 7.050.550 meter persegidiperpanjang secara memecahluasnya menjadi beberapa sertifikatatas nama PT. Buana Estate berda-sarkan Surat Keputusan (SK) Kepa-la BPN RI Nomor 9/HGU/BPN/2006 terindikasi cacat hukum, di-mana SK tersebut ditanda tanganioleh Joyo Winoto, PhD saat menja-bat Kepala BPN RI, akibatnya JoyoWinoto selaku pejabat publik didu-ga lakukan konspirasi bersamaProbosutedjo dengan merugikanNegara, baik dalam penerbitan SKNomor 9/HGU/BPN/2006 mau-pun penerbitan SK pembatalannyaNomor 1/Pbt/BPN RI/2011.

Setelah terjadi perkara pada Pe-ngadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta sampai tingkat Ka-sasi dan Peninjauan Kembali (PK),dimana PK Joyo Winoto selakuKepala BPN RI sudah ditolak, tetapiakibat Joyo Winoto saat menjabatKepala BPN RI tidak taat dalammenjalankan isi putusan hukumyang sudah memiliki kekuatan hu-kum tetap dengan tepat waktu,membuat PT. Buana Estate selakupenggugat dapat melakukan guga-tan perdata terhadap PT. GentaPrana. Padahal dalam gugatanPTUN sebelumnya, PT Buana Esta-te termasuk sebagai pihak tergugat.

Hal tersebut disampaikan de-ngan lugas oleh Direktur Utama PT.Genta Prana, Kombes Pol. (Purn)Drs. Dolok F. Sirait di Jakarta kepa-da Kantor Berita RBN baru baru ini.

Pensiunan Kepolisian ini jugamenambahkan, “Ketua Majelis Ha-kim pada Mahkamah Agung (MA)Republik Indonesia yang telah me-mutus perkara perdata antara PT.Buana Estate dan PT. Genta Pranapada tingkat Kasasi, Suwardi, SH,MH bersama anggota Majelis Ha-kim Prof. DR. Abdul Gani Abdul-lah, SH dan H. Abdul Kadir Map-pong, SH saya laporkan kepada Ke-tua MA RI dan Ketua Komisi Yudi-sial (KY), disebabkan isi putusankasasi Pengadilan Tata Usaha Ne-gara (PTUN) seperti bertentangandengan isi putusan kasasi perdata.

Selaku masyarakat pencari ke-adilan, saya menjadi bingung atasputusan tersebut. Kedua putusantersebut merupakan sama samaproduk hukum dari MahkamahAgung, tetapi isi putusannya dapatkontroversial” imbuhnya.

Sebelum perkara perdata dimu-lai, perkara PTUN sebelumnya su-dah memiliki kekuatan hukumtetap, tetapi disebabkan Joyo Wino-to, PhD selaku Kepala BPN RI ter-indikasi takut menjalankan putu-san hukum karena takut terhadappengaruh Probosutedjo, akibatnya

membuat dampak delik hukumyang berkepanjangan.

Terjadi tiga perkara pada satuobjek perkara. Perkara pada PTUN,pidana dan perdata dengan objekperkara adalah tanah HambalangBogor. Isi putusan pada tingkat Ka-sasi PTUN dan Kasasi Perdata, me-miliki isi putusan terindikasi salahpenerapan hukum.

Dalam surat laporannya kepa-da Ketua Mahkamah Agung RI, DR.Hatta Ali SH, MH di Jakarta, DolokSirait menyampaikan, “Ijinkan danmaafkan kami, karena hari ini Rabutanggal 17 Oktober 2012, saya ber-nama Drs. Dolok F. Sirait selaku Di-rektur Utama PT. Genta Prana ber-alamat di Jl. Cipinang Baru RayaNo. 21-23 Jakarta Timur, denganhormat melaporkan Hakim AgungMA, H. Suwardi, SH, MH, Prof. DR.Abdul Gani Abdullah SH dan H.Abdul Kadir Mappong, SH”tandasnya.

Bahwa PT. Buana Estate selakutermohon Kasasi telah menye-robot/tidak membayar ganti rugitanah PT. Genta Prana selaku Pe-mohon Kasasi atas seluas 211,75 Hadi Kecamatan Citeureup KabupatenBogor. Tanah 211,75 Ha tersebut te-lah dijadikan sebahagian dari ser-tifikat HGU Nomor 149 tanggal 15Juni 2002 an. PT. Buana Estate/ter-mohon PK.

“Sertifikat No. 149 tersebut telahdibatalkan oleh Joyo Winoto sesuaiSK Kepala BPN RI No. 1/Pbt-BPNRI/2011 tanggal 15-4-2011 atas da-sar putusan Kasasi TUN MA RI No.482 K/TUN/2007 tgl.20-2-2008 jo.putusan PK MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl.16-9-2009. Surat Perintahatau Surat Eksekusi dari KetuaPTUN Jakarta No. W.2TUN1.1tanggal 9-7-2008, beserta arahandari Presiden RI sesuai dengansurat Mensesneg No.R92/M.Sesneg/ D4/PU.10.01/05/2011tanggal 2 Mei 2011, supaya BPNmenerbitkan sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) an. PT. Genta Pra-na selaku Pemohon Kasasi atastanah 211,75 Ha tersebut. Namundemikian, sampai Joyo Winoto di-gantikan oleh Hendarman Su-pandji selaku Kepala BPN RI, ser-tifikat HGB PT. Genta Prana ter-sebut seperti terkatung katung “imbuhnya.

PT. Estate Buana menggugatperdata PT. Genta Prana ke PN.Cibinong dengan putusan bahwatanah 211,75 Ha adalah sah milikPT. Buana Estate, karena PT. EstateBuana memiliki sertifikat HGU No.149 yang dikeluarkan oleh BPN se-laku pejabat berwewenang, sesuaiputusan PN Cibinong No. 146/Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-7-2010.

Kemudian, putusan pengadilanpertama tersebut dikuatkan lagi pa-da tingkat banding, yaitu putusanPengadilan Tinggi (PT) BandungNo. 3737/Pdt/2010/PT Bdg tang-gal 12-4-2011, dan dikuatkan lagipada isi putusan Kasasi Mahka-mah Agung oleh Suwardi SH, MHselaku Ketua Majelis Hakim AgungMA, bersama Prof. DR. Abdul GaniAbdullah SH dan H. Abdul KadirMappong, SH masing masing seba-gai Anggota Majelis Hakim Agung,dengan putusan MA No. 2980K/Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2012.

Padahal, keberadaan sertifikatNo. 149 atas nama PT. Buana Esta-te yang telah dijadikan oleh Pe-ngadilan Negeri (PN) Cibinong se-bagai dasar kepemilikan PT. BuanaEstate tersebut sudah dibatalkanoleh Joyo Winoto saat menjabat Ke-pala BPN RI maupun selaku pejabatyang berwenang untuk melakukanpembatalan atas SK yang ditandatangani sendiri.

Isi putusan TUN Kasasi MA RIjo. putusan PK MA RI, telah me-mutuskan, “bahwa tanah seluas211,75 Ha adalah sah milik PT.Genta Prana” sedangkan isi putu-san perdata MA RI juga memutus-kan bahwa tanah seluas 211,75 Ha

tersebut adalah sah milik PT. Bu-ana Estate. Padahal tanah 211,75Ha tersebut merupakan tanah ter-indikasi diserobot dengan tidakmemberi ganti rugi oleh PT. BuanaEstate terhadap PT. Genta Prana”tandasnya.

“Laporan ini kami buat dengansebenar benarnya dan kami beraniangkat sumpah atas kebenarannya.Dengan hormat dimohon kesedi-aan Bapak Ketua MA untuk meme-riksa dan mempertimbangkan la-poran kami ini, serta mengambiltindakan tegas terhadap Hakim H.Suwardi SH dkk apabila terbuktibersalah. Semoga institusi Mahka-mah Agung RI masih tetap sebagaitempat mencari atau mendapatkeadilan bagi masyarakat. Demi-kianlah kiranya menjadikan mak-lum dan atas perhatian serta tin-dakan Bapak Mahkamah AgungRI, diucapkan banyak terimakasih” seru Dolok mengakhirisuratnya.

Adapun tembusan surat terse-but disampaikan dengan hormatkepada: Menteri Hukum dan HamRI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ke-tua Muda Pengawasan MA RI, Ke-tua Muda Pembinaan MA RI, danHakim yang bersangkutan H.Suwardi, SH, MH, dengan AnggotaProf. DR. Abdul Gani Abdullah,SH, bersama H. Abdul Kadir Map-pong, SH.

Sedangkan kepada Ketua Ko-misi Yudisial RI, DR. H. EmanSuparman, SH, MH di Jakarta, Drs.Dolok F. Sirait juga telah membuatsurat laporan dengan inti pokok su-rat “Mohon Dikenakan Sanksi Hu-kum” terhadap Hakim yang terin-dikasi salah penerapan hukum da-lam memutus perkara serta didugakeras terjadi suap dan atau grati-fikasi.

“Pada hari ini Rabu tanggal 17Oktober 2012, saya yang bertandatangan di bawah ini Nama: Drs.Dolok F. Sirait, selaku DirekturUtama PT. Genta Prana Alamat Jl.Cipinang Baru Raya No. 21-23Jakarta Timur, dengan ini melapor-kan penyimpangan/ kekeliruanpenerapan hukum yang dilakukanoleh Majelis Hakim Perdata PNCibinong sesuai putusan No. 146/Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-7-2010 dan dikuatkan oleh MajelisHakim PT Bandung dengan Putu-san No. 373/Pdt/PT Bdg tanggal12-4-2011” imbuhnya.

Kemudian, oleh Majelis HakimMA RI, Yang Mulia H. Suwardi, SH,MH bersama Anggotanya Prof. DR.Abdul Gani Abdullah SH dan H.Abdul Kadir Mappong, SH denganputusannya No. 2980K/Pdt/2011tanggal 21 Mei 2012, menyatakan,tanah 211,75 Ha di KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor adalahsah milik PT. Buana Estate denganalasan, bahwa PT. Buana Estatememiliki sertifikat No. 149 yangdikeluarkan oleh BPN selaku ins-tansi berwewenang. Padahal serti-fikat No. 149 tersebut sudah diba-talkan oleh Joyo Winoto saat men-jabat Kepala BPN RI, sesuai denganSurat Keputusan Kepala BPN No.1/Pbt-BPN-RI/2011 tanggal 14April 2011 lalu, serunya.

SK Pembatalan No. 1/Pbt-BPN-RI/2011 tersebut adalah untukmenjalankan keputusan KasasiMahkamah Agung RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 jo.Putusan PK Mahkamah Agung No.72/PK/TUN/2009 tanggal 16 Sep-tember 2009 dan juga sudah adasurat perintah eksekusi dari PTUNJakarta No. W2TUN1.146/HK-06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 sertaarahan dari Presiden RI, sesuai de-ngan surat Mensesneg R92/M.Sesneg/D-4/PU10.01/05/2011tanggal 2 Mei 2011.

Adapun hal yang kami lapor-kan adalah terkait dengan pokokperkara yang diduga telah terjadirekayasa dengan menggunakan ti-pu muslihat atau kebohongan, dantipu muslihat itu dapat dijadikan

menjadi dasar keputusan oleh ma-jelis hakim dalam membuat ke-putusan perdata. Putusan hakimterindikasi keliru tersebut kemu-dian dikuatkan oleh PT Bandungdan Mahkamah Agung RI, denganisi putusan, “Mengabulkan guga-tan penggugat untuk sebagian.Menyatakan sah dan berharga sitajaminan yang telah dilakukan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Cibi-nong, sesuai dengan Berita AcaraPenyitaan Nomor 01/Pen.Pdt/CB/2010/PN.CBN Jo. 146/Pdt.G/2009 PN. CBN tanggal 19 Juli 2010”tegas Dolok dalam suratnya.

Menyatakan PT Buana Estateselaku penggugat terhitung se-menjak tanggal 21 Maret 1977 ada-lah pemegang hak yang sah atastanah seluas 7.050.550 M2 (tujuhjuta lima ratus lima puluh ribu me-ter persegi) yang terletak di DesaHambalang, Kecamatan CiteureupKabupaten Bogor, Provinsi JawaBarat, sesuai dengan Sertifikat HakGuna Usaha No. 1/HambalangSurat Ukur/Uraian Batas No. 10/1977 tanggal 14-3-1977, tercatatdan terdaftar atas nama penggugat(PT. Buana Estate).

Menyatakan Surat permohonanperpanjangan hak penggugatdengan No. 01/BE/III/2000 kepa-da Turut Tergugat I, Turut TergugatII, dan Turut Tergugat III atas tanahdengan Sertifikat HGU No.1/Ham-balang seluas 7.050.550 M2 yangtelah berakhir masa berlakunyatanggal 31-12-2002 adalah sah dansudah sesuai dengan ketentuanhukum pertanahan yang berlakusebagaimana dimaksud pasal 10(1) PP No. 40/1996.

Menyatakan permohonan per-panjangan hak yang diajukanpenggugat dalam tenggang waktu2 (dua) tahun sebelum berakhirnyajangka waktu telah sesuai denganprosedur dan ketentuan hukumyang berlaku dan tidak menyebab-kan hak Penggugat terhadap tanahdengan sertifikat HGU No.1/Hambalang hapus sebagaimanadimaksud penjelasan pasal 47 PPNo. 24/1997.

Menyatakan perpanjanganSertifikat HGU No. 1/Hambalanguntuk dan atas nama Penggugatsesuai dan berdasarkan surat ke-putusan Turut Tergugat I No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni2006 tentang “Pemberian Perpan-jangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Untuk Jangka Waktu 25 Ta-hun”, sejak haknya berakhir tang-gal 31 Desember 2002 adalah sahserta sudah sesuai dengan prose-dur dan ketentuan hukum yangberlaku dan berkekuatan hukummengikat dengan segala akibathukumnya.

Menyatakan proses perpanja-ngan, pemecahan dan penerbitanSertifikat HGU No. 1/Hambalanguntuk jangka waktu 25 tahun, terhi-tung semenjak sertifikat diterbitkanpada tanggal 15 Juni 2006, HGUNo. 146/Sukahati seluas 594.014M2, HGU No. 147/Sukahati seluas74.650 M2, HGU No. 148/Sukahatiseluas 375.110 M2, HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2,HGU No. 150/Tangkil seluas178.570 M2, HGU No. 151/ Tangkilseluas 575.070 M2. Total luasnya6.284.389 M2 adalah sah dan sesu-ai prosedur serta ketentuan hukumpertanahan yang berlaku atauberkekuatan hukum mengikat de-ngan segala akibat hukumnya.

Menyatakan Sertifikat HGU ma-sing-masing dengan No.146/Su-kahati No. 147/Sukahati, No.149/Hambalang, No.151/Tangkil, un-tuk dan atas nama penggugat ada-lah merupakan tanda bukti hakyang sah dijamin oleh undangundang.

“Menyatakan PT Buana Estateselaku Penggugat adalah satu satu-nya pemilik dan pemegang hakyang sah secara hukum atas Serti-fikat HGU masing-masing denganHGU No.146/Sukahati, HGUNo.147/Sukahati, HGU No.148/Sukahati, HGU 149/Hambalang,HGU 150/Tangkil HGU No. 151/

Tangkil terhadap tanah tanah de-ngan luas keseluruhan 6.284.389M2 (enam juta dua ratus delapanpuluh empat ribu tiga ratus dela-pan puluh sembilan meter persegi),dengan masa berlaku 20 tahun kedepan, terhitung semenjak sertifikatsudah diterbitkan tanggal 15 Juni2006 sampai dengan tanggal 30Desember 2027” ujarnya.

Dolok Sirait juga menambahkan,adapun kisah dibalik kisah terkaittanah Hambalang memiliki ceritayang sangat unik, yaitu, pada tahun1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanahdengan luas seluruhnya 813 Hayang terletak di Desa Hambalangdan disebut namanya perkebunanCiderati.

Merupakan Hak Erpacht No.79, 107, 108, 220 dan 213 dimanaijinnya masih berlaku s/d 23 Sep-tember 1980 an. NV. Handel enCultuur Matschappy ‘Tjidetarie’dan disingkat NV Handel. Seluas350 Ha dari 813 Ha tersebutdisewakan kepada masyarakatberupa bentuk kerja sama plasma.Hasilnya dijual kepada NVHandel, tetapi lama kelamaan ke-mudian masyarakat HambalangBogor menjadi status penggarapdan kemudian oleh panitiaLandeform dibuat menjadi milikrakyat dengan kewajiban memba-yar pajak bumi.

Pada tahun 1976 PT Buana Es-tate membeli tanah NV Handeltersebut dari Kodam V Jaya melaluiNotaris R. Soerojo Wongsowidjojo,SH dengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976. Dalam Akta tersebut dijelas-kan antara lain, Kodam V Jaya men-dapat ijin menggarap dari KantorKadaster sejak tahun 1967 atasperkebunan Ciderati. Pada tahun1976 Kodam V Jaya mengaku sudahmembebaskan perkebunan Cidera-tie seluas 623 Ha dari masyarakatHambalang, padahal hal tersebutdiduga hanya tipu muslihat dari PTBuana Estate, dan masyarakatHambalang belum pernah meneri-ma ganti rugi atas tanah gara-pannya.

Baru pada tahun 2009/2010 PTBuana Estate mencoba memberiganti rugi kepada puluhanmasyarakyat di Desa Hambalangdan Kodam V Jaya berjanji akanmembebaskan lagi garapan masya-rakat seluas 131 Ha yang sudah di-jual tersebut. Adapun tanah yangdiakui oleh Kodam V Jaya pada tgl18-06-1976 sudah dibebaskan, se-dangkan tanah yang akan dibe-baskan lagi oleh Kodam V Jaya da-pat dijual langsung pada tanggal18 Juni 1976 lalu kepada PT BuanaEstate.

Patut diduga keterangan AktaNo. 39 tersebut adalah palsu, kare-na sesuai Surat Kepala Sub Direk-torat Agraria Kabupaten Bogor No.63/1976 tgl 13-8-1976, tanah per-kebunan Cideratie adalah milikDete Duilenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur MatschappyTjideratie (NV Handel). Dalam artitanah perkebunan tersebut bukantanah milik Kodam V Jaya.

Lagipula Kodam V Jaya tidakada hak dan tidak dibenarkan se-suai ketentuan di peraturan militeruntuk menjual tanah milik KodamV Jaya melalui Notaris, apalagimenjual tanah orang lain kepadaorang lain.

Apabila Kodam V Jaya melepashak tanah seharusnya melalui TimInterdep serta atas persetujuanMenteri Keuangan RI dan bukanmelalui Notaris. Pada waktu Per-kebunan Ciderati dijadikan HGUNo. 1 an. PT. Buana Estate seluas7.050.550 m2, bukan atas dasarbahwa perkebunan Ciderati telahdibeli oleh PT Buana Estate.

Tetapi atas dasar SK Menteri Da-lam Negeri No: SK1/HGU/DA/77tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PTBuana Estate harus terlebih dahulumembayar ganti rugi kepada CVHandel sebesar yang ditaksir olehpanitia penaksir ganti rugi, berda-sarkan Surat Keputusan DirjenAgraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/

DJA/1974 yang ditetapkan dengansurat keputusan tersendiri dandiharuskan untuk membayar gantirugi kepada masyarakat yang se-dang menggarap perkebunan Cide-rati tersebut.

Adapun ganti rugi tidak pernahdilaksanakan oleh PT Buana Estate,tetapi SK perpanjangan HGU da-pat langsung disetujui oleh BPNRI untuk menerbitkan sertifikat PTBuana Estate atas permohonan No.16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri DalamNegeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl25-1-1977.

PT Buana Estate tidak memba-yar ganti rugi terhadap masyara-kat walaupun sudah ada ketentu-an pada SK No. 1, yaitu harus ter-lebih dahulu memberikan gantirugi. Walaupun belum ada ganti ru-gi, namun PT Buana Estate lang-sung mendapatkan hak HGU tan-pa sepengetahuan masyarakat dansertifikat dapat langsung terbitdengan praktek “pilih kasih”.

Masyarakat maupun aparat pe-merintah Kabupaten Bogor tidakada yang mengetahui bahwa tanahmereka telah dijadikan sertifikatHGU No. 1 an. PT. Buana Estate.Masyarakat baru mengetahuinyasekitar tahun 1996 ketika tanah ter-sebut mau diurus sertifikatnya olehmasyarakat ke BPN Bogor.

Sesuai Risalah Pemeriksaantanah B No. 540-07 KW BPN-PAN“B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwaPerkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl21-03-1977 seluas 7.050.550 m2 an.PT. Buana Estate telah dimohonperpanjangan HGU sesuai suratPT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujuiuntuk diperpanjang dan telahberakhir tgl 31-12-2002 sesuai suratketerangan pendaftaran tanahKabupaten Bogor tgl 23-12-2002No. 250-46.

Karena tidak memenuhi syaratuntuk diperpanjang lagi, tanahtersebut kembali menjadi tanah ne-gara di bawah kewenangan BupatiKabupaten Bogor sesuai pasal 2 Ke-putusan Presiden No. 34/2003 danayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN tidak meng-indahkan surat Bupati Bogor No.593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004dan langsung menerbitkan SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonanbaru dan ijin lokasi baru dari PTBuana Estate, sesuai dengan Pera-turan Menteri Agraria/Kepala BPNNo. 2 tahun 1999.

SK BPN No. 9 tersebut langsungdapat dijadikan dasar untuk me-nerbitkan sertifikat HGU No. 146sebanyak 2 buah asli tetapi pal-su.Sertifikat No. 147, 148 dan serti-fikat No. 149 seluas 4.486.975 m2di dalamnya terdapat tanahsengketa seluas 2.117.500 m2 dansertifikat HGU No 150 sebanyak 2buah yang asli tetapi palsu (SKBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011tgl 15-4-2011). Delapan sertifikattersebut diterbitkan tanpa memba-yar ganti rugi kepada masyarakatpenggarap sesuai DIKTUM ke 3 SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006 danayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996maupun Keputusan Presiden RINo. 32 Tahun 1979.

Patut diduga tanah tersebut te-lah diserobot oleh PT Buana Estatedari NV Handel en Cultuur Mats-chappy Tjideratie, dan sesuai de-ngan Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 bahwa tanah tersebut dibelioleh PT Buana Estate dari KodamV Jaya merupakan tindakan yangtidak benar. Terbukti dari SK Men-teri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977dan No. SK No. 1/HGU/1977, bah-wa tanah perkebunan Ciderati di-relokasikan kepada PT Buana Es-tate dengan cara harus terlebihdahulu membayar ganti rugi kepa-da NV Handel dan kepada ma-syarakat penggarap.

Dengan terindikasi salahguna-kan wewenang, Kepala BPN RI

Jowo Winoto terindikasi..........................................................................................dari Hal. 01


Lampiran Berita 10

yang saat itu dijabat oleh Joyo Winotomenerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK per-panjangan eks HGU No. 1 dengan keten-tuan, PT Buana Estate harus terlebih da-hulu menyelesaikan pembayaran terhadapmasyarakat penggarap.

Tetapi, tanpa membayar ganti rugikepada masyarakat, sertifikat No. 149 lang-sung dapat terbit dan di dalam areal serti-fikat No.149 terdapat tanah masyarakatHambalang Bogor seluas 2.117.500 m2. Pe-nyelesaian ganti rugi dilakukan dengancara memasukkan para penggarap kepenjara.

Dengan demikian sejak terbit HGU No.1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGUNo. 149, belum pernah ada ganti rugi dariPT Buana Estate terhadap masyarakat, dantanah garapan masyarakat tersebut patutdiduga benar telah diserobot oleh PT Bu-ana Estate, baik dari masyarakat maupundari CV. Handel diduga dilakukan secarakonspirasi dan atau “persekongkolan” an-tara Joyo Winoto dengan Probosutedjo, tan-dasnya.

Penerbitan SK oleh Joyo Winoto ketikamenjabat Kepala BPN RI diduga menjualtanah negara, disebabkan dasar pelepasanhak atas tanah negara berdasarkan SKKepala BPN RI terindikasi membuat akibatperkaya diri terhadap Probosutedjo selakupemilik PT Buana Estate.

Adapun inti dari isi Surat Keputusan(SK) Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalanterhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaanSK Nomor 9 adalah SK perpanjangan ser-tifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149,dan HGU Nomor 149 merupakan satu di-antaranya beberapa sertifikat yang sudahdipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapiasal muasal sertifikat tersebut berasal darisatu sertifikat yaitu HGU Nomor 1.

HGU Nomor 1 merupakan milik PT Bu-ana Estate dimana pada saat penerbitansertifikatnya berdasarkan alas hak yang di-duga berdasarkan surat palsu disebabkansurat aslinya tidak dapat ditunjukkan diNotaris, tetapi pelepasan hak atas tanahtersebut tetap dapat dipindah tangan.

Kemudian masa HGU habis dan diper-panjang lagi dengan SK Kepala BPN RINomor 9 yang terindikasi salahgunakanwewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto.Setelah terjadi gugat menggugat di PTUNJakarta dan sudah memiliki kekuatan hu-kum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar pe-nerbitan sertifikat oleh Kantor PertanahanKabupaten Bogor dapat tercipta. Waktuyang dibutuhkan untuk penerbitan serti-fikat HGU Nomor 149 hanya membutuh-

kan waktu empat belas hari, sejak daritanggal SK diterbitkan sampai tanggal tan-da tangan penerbitan sertifikat.

Adapun inti dari isi SK Pembatalan No.1/Pbt/BPN-RI/2011 diduga telah terjadisalahgunakan wewenang oleh Joyo Wi-noto saat penerbitan SK Nomor 9 dan SKpembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011.

Setelah SK pembatalan terbit, tanah PTGenta Prana menjadi status quo. AdapunSK pembatalan adalah untuk menjalankanputusan Kasasi dan PK di PTUN, supayaBPN menerbitkan SK atas HGB PT GentaPrana karena PK dari Joyo Winoto selakuKepala BPN RI ditolak oleh MA RI.

Setelah SK pembatalan yang sudahdinanti sekian lama dan surat permoho-nan pembatalan juga sudah disampaikanoleh PT Genta Prana, namun demikian isiSK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SKdiduga bertentangan dengan isi putusanMA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winotodiduga salahgunakan wewenang dalampenerbitan SK pembatalan. Seharusnya isiSK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RIketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanahsifatnya hanya menjalankan isi putusanhukum.

Bukan tugasnya untuk membuat ke-putusan hukum, tetapi tupoksinya adalahmenjalankan putusan hukum terkaitpertanahan, bila putusan hukumnya telahmemiliki kekuatan hukum tetap. Kepia-waian Joyo Winoto dalam menerbitkan SKpertanahan diduga telah turut serta men-jual tanah aset milik Negara.

Inti dari isi SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 adalah, MEMUTUSKANMenetapkan, PERTAMA: Menyatakanbatal sebagian Surat Keputusan Kepala Ba-dan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November2006 tentang Pemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Ta-nah Seluas 6.578.315 M2 terletak diKabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, se-panjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 se-bagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

KEDUA:Menyatakan bahwa SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Na-sional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal6 November 2006 selanjutnya hanya ber-laku sah untuk pemberian perpanjanganjangka waktu Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang kepada PT. Buana Estateatas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang, su-rat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tang-

gal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate, untuk digantidengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuktanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas namaPT. Buana Estate.

KEEMPAT:Menetapkan tanah bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalangsebagian seluas 2.117.500 M2 setempat di-kenal sebagai areal perkebunan PT. BuanaEstate Desa Hambalang, Kecamatan Cite-ureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Ba-rat yang telah dibatalkan sebagaimana Dik-tum KESATU dan KETIGA, dalam keadaanstatus quo sampai perkara Perdata Nomor146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideran Menimbanghuruf “g”, telah memperoleh putusan pe-ngadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogoruntuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang se-luas 4.486.975 M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimaksud pada Dik-tum KETIGA, pada Buku Tanah danDaftar-Daftar Umum lainnya yang ada pa-da administrasi pendaftaran tanah. (B)Mencatat status quo dalam Buku TanahHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalangterhadap tanah bekas Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai ar-eal perkebunan PT. Buana Estate, DesaHambalang, Kecamatan Citeureup, Kabu-paten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Me-narik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang sebagaimana dimaksud

pada huruf “a”, dan apabila tidak dapatditarik dari peredaran, agar diumumkan 1(satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harianyang beredar di wilayah Kabupaten Bogor.(D) Menerbitkan Sertifikat Hak GunaUsaha Pengganti atas nama PT. BuanaEstate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Gu-na Usaha Nomor 149/Hambalang seluas2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimana dimaksuddalam Diktum KESATU.

KEENAM:Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untuk melepaskan Hak GunaUsaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untukkepentingan Kementerian PertahananRepublik Indonesia guna pembangunan Pu-sat Misi Pemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari:Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas178.570 M2; Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT. BuanaEstate untuk melaksanakan pelepasan HakGuna Usaha atas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM di hadapan Pejabat yangberwenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkan kepadaKementerian Pertahanan Republik Indonesiauntuk mengajukan permohonan hak atastanah, untuk kepentingan pembangunanPusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TentaraNasional Indonesia (PMPP TNI), setelahdilaksanakannya pelepasan hak sebagaimanadimaksud dalam Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN:Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan, dengan keten-

tuan apabila di kemudian hari terdapat ke-keliruan/kesalahan dalam penetapannya,akan ditinjau kembali sebagaimanamestinya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasikepada Joyo Winoto, semenjak masihmenjabat selaku Kepala BPN RI sampaistatusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Wi-noto belum pernah bersedia untukmemberikan komentar terhadap pers yangmelakukan konfirmasi terkait tanah Ham-balang Bogor. Sedangkan penelusuranterhadap pihak PT Buana Estate, Probo-sutedjo sangat sulit untuk ditemui dalammelakukan konfirmasi.

Di lain sisi, Soeroso Ono, SH, MH sela-ku Panitera Mahkamah Agung RI men-jawab surat konfirmasi dari Kantor BeritaRBN, “Sehubungan dengan surat KepalaBiro Hukum dan Humas, Badan UrusanAdministrasi Negara tanggal 24 Septem-ber 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Las-pen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagai-mana tercantum pada pokok surat, setelahMahkamah Agung RI meneliti permasa-lahannya dengan ini kami sampaikan bah-wa pendapat Mahkamah Agung RI telahtermuat dalam bunyi putusan MahkamahAgung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kamitidak dapat memberikan komentar terha-dap bunyi putusan tersebut. Demikianuntuk menjadi maklum” ujarnya.

Saat dilakukan konfirmasi terhadapKetua Majelis Hakim Kasasi Perdata,Suwardi, SH, MH dan Anggotanya, Prof. DR.Abdul Gani Abdullah, SH beserta H. AbdulKadir Mappong, SH, keberadaan tim MajelisHakim Kasasi tersebut sangat sulit ditemuiuntuk diminta komentar. (TIM SATU)

Jowo Winoto Terindikasi.........................................................................................................................dari Hal. 09

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RIJalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.goid

Jakarta, 12 Oktober 2012Nomor : 909/PAN/X/2012Perihal : Penjelasan

Kepada Yth.Sdr. Laspen SianturiPemimpin Redaksi Kantor BeritaRakyat Bicara NewsGedung Kuning Jl. Melawai III No. 28Blok M, Kebayoran BaruJakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan UrusanAdministrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No.1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelahMahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwapendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan MahkamahAgung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentarterhadap bunyi Putusan tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum.

MAHKAMAH AGUNG RIPANITERA

TTDSOEROSO ONO, SH, MH

Tembusan Kepada Yth.:1. Kepala Biro Hukum dan Humas

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI2. Pertinggal

Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2011Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Jalan Tegar Beriman,Cibinong,BogorBersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor:

W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT.Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) danPT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKTjo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat inibelum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepadaPenggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o.

Sudi SilalahiTembusan:1. Presiden Republik Indonesia2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWSSEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Nomor : SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012Sifat : Biasa Kepada Yth.Derajat : Segera Sdr. Laspen SianturiLampiran : - Jl. Melawai III No. 28 Blok MPerihal : Pemberitahuan Kebayoran Baru - Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonanperlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima olehPimpinan DPR RI.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, makapermasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi pengawasan.

Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERALDEPUTI BIDANG ANGGARAN

DAN PENGAWASANu.b.

KEPALA BIRO PENGAWASANDAN LEGISLATIF

dtoDRA. SETIARINI, M. Si

NIP. 195508281983032001

Tembusan :Arsip

LAMPIRAN BERITALAMPIRAN BERITA



Lampiran Berita 11

Walikota Jaksel Diminta.........................................................................................................................dari Hal. 01

Gerakan Reforma Agraria.......................................................dari Hal. 01

xxxxx.................................................................................................................dari Hal. 10

Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimanadiatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan RUP Kelurahan Petuka-ngan Utara Kecamatan Pesanggrahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan (Jaksel) yangsudah dipublikasikan di LPSE DKI Jakartaditetapkan oleh Sekretaris Kelurahan(Sekkel) atas nama Sumarheni.

Ketika keberadaan RUP yang sudah di-publikasikan tersebut dikonfirmasi kepadaSumarheni selaku Sekkel, Sumarhenimengatakan, “bahwa arsip RUP di ke-lurahan ditetapkan oleh Lurah atas namaZaini Alex. Tetapi RUP di LPSE DKI Jakartaatas nama Sumarheni. Hal itu dapat terjaditanpa sepengetahuan Sumarheni.

Pernyataan Sumarheni juga didukungdengan arsip di kelurahan yang diberikanoleh staf bendara kelurahan bernama Neni,dengan mengatakan, “bahwa RUP yangdikirim kepada Sudin Kominfo JakartaSelatan adalah RUP yang ditetapkan oleh

lurah atas nama Zaini Alex, silahkan cekdi Sudin Kominfo dengan Nia” imbuhnya.

Saat kebenaran RUP tersebut diperta-nyakan kepada Nia di Sudin KominfoJaksel, Nia langsung melakukan verifikasiterhadap file RUP Kelurahan PetukanganUtara. RUP yang dikirimkan oleh Neni ke-pada Sudin Kominfo Jaksel serta RUP yangdipublikasikan oleh Sudin Kominfo Jakseldi LPSE DKI Jakarta adalah RUP yang dite-tapkan atas nama Sumarheni.

Di samping penetapan RUP yang layakuntuk dipertanyaan, Lurah Zaini Alexbertindak sebagai PPK, padahal Zaini Alexdiduga belum memiliki sertifikat keahlian.Bila belum memiliki sertifikat keahlian, se-harusnya tidak diperbolehkan untuk mela-kukan tanda tangan perikatan maupunkontrak dengan pihak ketiga sesuai de-ngan Perpres Nomor 54/2010.

Sewaktu perbedaan nama pejabat yangmenetapkan RUP tersebut dipertanyakan

kepada Lurah Petukangan Utara, ZainiAlex mengatakan “Tanya aja sama Wa-likota Jakarta Selatan dan Irbanko Jaksel.Orang itu sudah tau semua kok” tandasZaini Alex dengan nada kurang enak un-tuk menjawab wartawan. Diduga ZainiAlex berani menjawab wartawan dengan“ceplas ceplos” disebabkan Zaini Alex ma-sih kerabat dari Walikota Jakarta Selatan.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada Ir-banko Jaksel, Abdul Chair, M.Si sangat sulituntuk ditemui di ruangan kerjanya. Untukterciptanya pengumuman RUP terhadappublik secara transparan dan akurat ,khu-susnya di Kelurahan Petukangan Utara,Walikota Jaksel dan Kepala Irbanko Jakseldiminta agar lakukan tindak tegas ter-hadap Lurah Petukangan Utara ZainiAlex, disebabkan Lurah diduga lakukan“permainan” terhadap penetapan RUP Ke-lurahan Petukangan Utara TA 2012lalu.(Polman/Monang)

disebabkan Hendarman Supandji adalahsosok tangguh untuk lakukan pembena-han secara global pada jajaran pertanahan,karena kemampuannya untuk menelaahmaupun pelaksanaan aplikasi hukum ter-hadap penerbitan legalitas pertanahan su-dah tidak diragukan lagi.

Sesulit apapun kusutnya delik pertana-han yang terjadi, bukan merupakan peker-jaan sulit bagi figur Hendarman Supandjidalam menentukan legalitas tanahnya ata-upun menjalankan fungsinya selaku ins-tansi administrasi pertanahan untuk men-jalankan putusan hukum yang sudah me-miliki kekuatan hukum tetap, disebabkanlatarbelakangnya sangat memahamibidang hukum dan kaitannya dengan bi-dang pertanahan.

Apalagi tujuannya demi kebenarandan menjalankan standar operasional pro-sedur (SOP) yang benar sesuai dengan visimisi UUPA (Undang Undang Pokok Agra-ria) sebagai sendi sendi awal pertanahanNasional di wilayah hukum Negara Kesa-tuan Republik Indonesia. Jangan gentar un-tuk melakukan kebenaran.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Lem-baga Bela Negara Republik Indonesia(LBNRI) kepada wartawan RBN di Jakartaminggu lalu memberikan komentar terkaitbidang pertanahan.

Merupakan sebuah keberuntungan ter-hadap masyarakat Indonesia dengan kebe-radaan Hendarman Supandji dipercayamenjabat Kepala BPN RI untuk laksanakanpembenahan pada jajaran pertanahan.Perlu perjuangan dengan energi besar un-tuk membuat gebrakan pembenahan terha-dap semaraknya indikasi “borok warisan”yang ditinggalkan oleh Joyo Winoto saatmenjabat Kepala BPN RI.

Diduga SK pertanahan tersebut terin-dikasi cacat hukum dan SK itu dapat dija-dikan sebagai dasar untuk penerbitan ser-tifikat tanah, dan SK ditandatangani olehJoyo Winoto dengan “salahgunakan wewe-nang” dalam penerbitan SK disebabkandasar hak tanahnya kurang jelas asalusulnya.

“Salah satu contoh delik tanah Ham-balang di Kabupaten Bogor Provinsi JawaBarat. Beberapa sertifikat atas nama PT.Buana Estate diterbitkan sertifikatnyadengan dasar SK Joyo Winoto terindikasi“cacat hukum” ketika Joyo Winoto menja-bat Kepala BPN RI, yaitu penerbitan SK No-mor 9/HGU/BPN/2006.

Dalam hal ini, Hendarman Supandji di-yakini dapat memberikan solusi terbaik ter-kait tanah Hambalang tersebut. Bila SK su-dah layak diterbitkan, diharapkan kebija-kannya untuk lakukan penerbitan. Hendar-man Supandji diminta untuk tidak ragu ragumelakukan penerbitan SK pertanahan demiterciptanya kebenaran dan membuat kebe-naran atas legalitas tanah Hambalang.Tanahrakyat kembali kepada rakyat dan tanahnegara kembali ke negara” imbuhnya.

Sebagai mantan Jaksa Agung yang su-dah terbiasa menyelesaikan delik hukumuntuk terciptanya supremasi hukum ma-upun agar terwujudnya kepastian hukumterhadap penerbitan SK pertanahan de-ngan luas tanah di atas 7,5 hektar yang

notabene merupakan tupoksi Kepala BPNRI. Kebenaran atas legalitas pertanahanharus ditegakkan di Bumi Persada Indone-sia. Sosok Hendarman Supandji merupa-kan sosok yang sudah lama dinantikankehadirannya, supaya BPN RI selaku ba-dan administrasi pertanahan dapat melak-sanakan tugasnya dengan benar dan pro-fesional dalam penerbitan SK pertanahan.

Sekjen LBNRI juga memaparkan, “Ter-kait dengan keberadaan ManagamManurung selaku Sestama (Sekretaris Uta-ma) BPN RI dan keberadaan delik tanahHambalang, dimana delik pertanahan dandelik hukum yang terjadi adalah tanggungjawab Joyo Winoto selaku kepada badanketika itu dan selaku pejabat yang mela-kukan tanda tangan terhadap penerbitanSK sebagai dasar penerbitan sertifikat PT.Buana Estate yaitu SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, maupun selaku Kepala BPN RIyang juga melakukan tanda tanganterhadap SK pembatalannya”.

Joyo Winoto diduga salahgunakan we-wenang dalam penerbitan SK dan Ma-nagam Manurung terindikasi “dikorban-kan” untuk bertanggung jawab terhadappenerbitan SK dan sertifikat. Mari kita pe-duli untuk tegakkan kebenaran di NKRI,karena kebenaran tetap kebenaran. Mana-gam Manurung adalah bawahan dari JoyoWinoto ketika menjabat Kepala BPNRI.

Berarti, bila seorang Kepala BPN RImemberikan perintah kepada bawahannyaSestama BPN RI, dan bila Sestama mela-kukan perintah atasannya tersebut karenaloyalitas terhadap atasannya, siapa yangmenjadi bertanggung jawab terhadapkebijakan dan keputusan yang diterbitkanapabila terjadi delik hukum atau delikpertanahan. Apa Sestama atau KepalaBPN RI? Dalam hal ini, berbagai pihak daninstasi yang turut serta menangani per-masalahan tanah maupun perkara tanahtersebut, diharapkan dapat menegakkankebenaran dengan bijak dan akurat, demitegaknya kebenaran atas legalitas tanah diwilayah hukum NKRI, ujarnya.

Diduga banyak SK pertanahan sudahselesai dikonsep dari jajaran kepala kan-tor, kepala kantor wilayah, tingkat direkturdan tingkat deputi yang sudah disampai-kan kepada Kepala BPN RI saat dijabat olehJoyo Winoto, tetapi keberadaan SK tersebutseperti “digantung”.

Kebijakan Hendarman Supandji selakuKepala BPN RI dan Managam Manurungsebagai Sestama BPN RI diharapkan untukdapat segera lakukan reforma agraria seca-ra sinergis dan Pancasilais. Bila SK layakuntuk diterbitkan dan dasar hukumnya je-las, tidak ada salahnya membuat kebe-naran atas legalitas tanah. Jangan dibiar-kan masyarakat pemohon menunggu ter-lalu lama. “Bila SK sudah layak diterbitkan,ya….harus diterbitkan” tandasnya SekjenLBN RI menutup pembicaraan.

Ketika Kepala BPN RI dan Sestama BPNRI dikonfirmasi untuk dimintai komentar-nya terkait pembenahan reforma agraria“sinergis” , Hendarman Supandji dan Ma-nagam Manurung sangat sibuk untuk rea-lisasi pembenahan di Jajaran BPN RI.(Agus/Polman/W. Hutagalung)

ngunan gedung tersebut dapat selesai dansaat ini sudah digunakan menjadi tempatusaha. Gedung tersebut diduga belum per-nah memiliki Izin Mendirikan Bangunan(IMB) tetapi dapat selesai dibangun tanpaada tindakan berupa SP4 dan belum per-nah disegel. Diduga terjadi pembiaran.

Sebelum pembangunan gedung terse-but selesai, keberadaan IMB pernah diper-tanyakan kepada Kasi P2B KecamatanPalmerah, namun Bonar Ambarita selakuKasi P2B sangat sulit ditemui di kantornya.Kantor Seksi P2B Kecamatan Palmerah se-ring kelihatan terkunci.

Ketika keberadaan bangunan tersebutdan keberadaan Bonar Ambarita yang ja-rang berada di kantornya pada saat jamkerja dikonfirmasi kepada Kasudin P2BJakbar, menurut sekretaris Kasudin ber-nama Namin, mengatakan, bahwa kebe-radaan surat konfirmasi masih berada dimeja Kasudin. Gedung tersebut bisa lolossampai selesai tanpa ada tindakan untukpenegakan perda merupakan akibat daridugaan tupoksi Seksi P2B Kecamatan Pal-merah dan Sudin P2B diduga “melempem”dalam menjalankan tupoksinya untuk la-kukan pengawasan dan penertiban ba-

ngunan terindikasi melanggar perda.Demi terciptanya penegakan Perda No-

mor 7 Tahun 2010 di Wilayah Provinsi DKIJakarta, Kadis P2B Provinsi DKI Jakarta, IPutu Ngurah Indiana diminta untuk peng-kajian dan lakukan tindak tegas terhadapkeberadaan bangunan maupun terkait pe-nerbitan SLF (sertifikat layak fungsi) daribangunan, dan juga memberikan tindakantegas maupun memberikan sanksi kepadaoknum yang diduga “back up” terhadapbangunan, sehingga pembangunan ge-dung tersebut dapat selesai tanpa me-ngantongi IMB. (Polman)

Kadis P2B DKI Diminta..........................................................................................................................dari Hal. 01

Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS kepada Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 17 Januari 2012

No. : 187/Kf-SK/12 Kepada Yth.Perihal : Permohonan perlindungan Bapak Presiden Republik Indonesia

hukum dan sekaligus (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono)konfirmasi terkait indikasi di Jakarta.penyalahgunaan jabatan olehJoyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan

Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat.Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia

bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalammenjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenarandan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormatihukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan SuratKeputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimanainformasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winotomenggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidakdikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan danpengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saatbersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehinggaJoyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antarapenyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar RakyatBicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (JoyoWinoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh”

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab,“Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PTGenta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiaserta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukumyang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kamiSurat Kabar

RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen SianturiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Ketua DPR RI di Jakarta.2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta3. Ketua Dewan Pers di Jakarta.4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.5. Jaksa Agung RI di Jakarta6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta.7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta.8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta.9. Kepala BPN RI di Jakarta.10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta.12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

PEMBERITAHUANDiberitahukan kepada publik dan masyarakat luas, terkait dengan tanah

Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 211,75 Ha dimana statuskeberadaan tanah masih dalam proses perkara perdata antara PT. Buana Estate danPT. Genta Prana, setelah sebelumnya telah terjadi perkara di Pengadilan Tata UsahaNegara dengan putusan Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 sertasudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan isi putusan:Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor: 9/HGU/

BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HakGuna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas namaPT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluhdelapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi).Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/Para Terbanding untuk

mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusandiatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usahaatas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkantanah yang dikuasai oleh Penggugat/Para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (duajuta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi).Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/Para Terbanding untuk

memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana(Para Penggugat/Para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratustujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Menolak gugatan yang selebihnya.Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi

untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).Pemberitahuan ini disampaikan terhadap masyarakat luas, karena pelepasan

hak dan atau pembebasan lahan atas tanah Hambalang Kabupaten Bogor denganstatus masih dalam sita jaminan oleh Pengadilan adalah merupakan perbuatanmelanggar hukum. Demikian diberitahukan agar dapat maklum.

Hormat kamiPT Genta Prana,

Drs. Dolok F. SiraitDirektur Utama


EDISI 25 | TAHUN IIIRABU, 09 - 22 JANUARI 201312

Surat Kabar

Segenap Jajaran Redaksi dan Perusahaan

Kantor BeritaRAKYAT BICARA NEWS

Surat Kabar - Tabloid - Media Online - MajalahRedaksi/Tata Usaha: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat


Kantor BeritaRAKYAT BICARA NEWS,

LASPEN SIANTURIPemimpin Umum

BERNIKE MIRANDAPemimpin Perusahaan

WITMAN HUTAGALUNGPemimpin Redaksi Majalah

Segenap JajaranSEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(DPRD) PROVINSI DKI JAKARTA


MANGARA PARDEDESekretaris Dewan

Keluarga BesarLEMBAGA BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(LBNRI)Sekretariat: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013Dewan Pengurus Harian

LEMBAGA BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LASPEN SIANTURISekjen

DR. SRI SUGIYARTIKetua Umum

Keluarga BesarPesantren Modern

UMMUL QURO AL-ISLAMI


H. Helmy Abdul MubinPimpinan Pesantren

Pimpinan dan StafKejaksaan NegeriJakarta SelatanMengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013AGUNG ARDYANTO, SH

Kasi PidumMASYHUDI, SH

Kajari

Banyusuci Leuwimekar Leuwiliang BogorWebsite: www.pesantren_uqi.com

Email.: [email protected]_uqi.com

Documents

SURAT KABAR RBN EDISI 025